<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<div id="m#msg-f:1826752618587412010" class="mail-message expanded"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/16/IMG-20250316-WA0019-184171755.jpg" alt="KPK kembali melakukan OTT di Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), Sumatera Selatan, dari hasil OTT tersebut berhasil mengamankan 8 orang pada Jumat (14/3/2025). (Dery Ridwansah/JawaPos.com)." width="100%">
<figcaption>KPK kembali melakukan OTT di Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), Sumatera Selatan, dari hasil OTT tersebut berhasil mengamankan 8 orang pada Jumat (14/3/2025). (Dery Ridwansah/JawaPos.com).</figcaption>
</figure> <div id="m#msg-f:1826752618587412010-content" class="mail-message-content collapsible zoom-normal mail-show-images "> <div class="clear"> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) langsung menahan enam orang tersangka kasus dugaan suap proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), Sumatera Selatan (Sumsel).</div> <div dir="auto">Penahanan dilakukan untuk 20 hari pertama di Rumah Tahanan Negara (Rutan) KPK cabang C1 dan K4.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Empat tersangka selaku penerima suap yaitu Kepala Dinas PUPR Kabupaten OKU Nopriansyah (NOV), Ketua Komisi III DPRD OKU M. Fahrudin (MFR), Anggota Komisi III DPRD OKU Ferlan Juliansyah (FJ) dan Ketua Komisi II DPRD OKU Umi Hartati (UH).</div> <div dir="auto">Sedangkan dua tersangka dari pihak swasta selaku pemberi yaitu M. Fauzi alias Pablo (MFZ) dan Ahmad Sugeng Santoso (ASS).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Penyidik selanjutnya melakukan penahanan terhadap enam tersangka tersebut selama 20 hari terhitung mulai tanggal 16 Maret sampai dengan 4 April 2025,&rdquo; kata Ketua KPK Setyo Budiyanto dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Minggu (16/3).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Setyo menjelaskan, pada Januari 2025 dilakukan pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten OKU Tahun Anggaran 2025. Menurutnya, terdapat pemufakatan jahat terkait pembahasan tersebut, yang bertujuan agar RAPBD TA 2025 dapat disahkan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Perwakilan DPRD OKU menemui pihak pemerintah setempat dan meminta jatah pokir atau uang pokok pikiran.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Kemudian disepakati bahwa jatah pokir tersebut diubah menjadi proyek fisik di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp40 miliar dengan pembagian nilai proyek sebagai berikut,&rdquo; ucap Setyo.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/015771799/kpk-tetapkan-kadis-pupr-dan-ketua-komisi-ii-dprd-sebagai-tersangka-ott-di-pemkab-oku-sumsel">KPK Tetapkan Kadis PUPR dan Ketua Komisi II DPRD sebagai Tersangka OTT di Pemkab OKU Sumsel</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Untuk Ketua dan Wakil Ketua, nilai proyeknya disepakati adalah Rp 5 miliar, sedangkan untuk anggota itu adalah Rp 1 miliar,&rdquo; sambungnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Nilai proyek kemudian turun menjadi Rp35 miliar karena keterbatasan anggaran. Meskipun begitu, untuk fee-nya tetap disepakati sebesar 20 persen bagi anggota DPRD, sehingga total fee-nya adalah sebesar Rp 7 miliar.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Nah, saat APBD Tahun Anggaran 2025 disetujui, anggaran Dinas PUPR naik dari pembahasan awal Rp48 miliar menjadi Rp 96 miliar. Jadi, signifikan karena ada kesepakatan ya, maka yang awalnya Rp48 miliar bisa berubah menjadi 2 kali lipat,&rdquo; ungkap Setyo.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Saat itu, NOP selaku Kepala Dinas PUPR Kabupaten OKU menawarkan 9 proyek kepada MFZ dan ASS dengan komitmen fee sebesar 22 persen, yaitu 2 persen untuk Dinas PUPR dan 20 persen untuk DPRD.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">NOP kemudian mengondisikan pihak swasta yang mengerjakan dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk menggunakan beberapa perusahaan yang ada di Lampung Tengah. Kemudian, penyedia dan PPK melakukan penandatanganan kontrak di Lampung Tengah.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Ada beberapa nama perusahaan ya, antara lain termasuk juga kegiatannya. Yang pertama untuk rehabilitasi rumah dinas bupati, lebih kurang sekitar Rp 8,3 miliar dengan penyedia CV RF,&rdquo; tutur Setyo.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kemudian, rehabilitasi rumah dinas wakil bupati senilai Rp 2,4 miliar dengan penyedia CV RE, pembangunan Kantor Dinas PUPR Kabupaten OKU senilai Rp9,8 miliar dengan penyedia CV DSA, pembangunan jembatan di Desa Guna Makmur senilai Rp983 Juta dengan penyedia CV GR.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kelima, peningkatan jalan poros Desa Tanjung Manggus, Desa Bandar Agung, senilai Rp 4,9 miliar dengan penyedia CV DSA. Selanjutnya, peningkatan jalan Desa Panai Makmur-Guna Makmur senilai Rp 4,9 miliar dengan penyedia CV ACN; peningkatan jalan Unit 16 Kedaton Timur senilai Rp 4,9 miliar dengan penyedia CV MDR Coorporation; peningkatan jalan Letnan Muda M. Sidi Junet senilai Rp4,8 miliar dengan penyedia CV BH; dan peningkatan jalan Desa Makarti Tama sebesar Rp 3,9 miliar dengan penyedia CV MDR Coorporation.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Ini semua dilakukan oleh NOP dengan PPK. Mereka langsung berangkat ke wilayah Lampung, Provinsi Lampung, Kabupaten Lampung Tengah, dan berkoordinasi dengan para pihak,&rdquo; ucap Setyo.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;&ldquo;Jadi, pinjam nama, pinjam bendera, tetapi yang mengerjakan adalah saudara MFZ dengan ASS,&rdquo; tambahnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menjelang lebaran, pihak DPRD OKU yang diwakili FJ, MFR dan UH menagih jatah fee proyek kepada NOP sesuai dengan komitmen. NOP kemudian menjanjikan akan memberikan itu sebelum Hari Raya Idulfitri melalui pencairan uang muka 9 proyek yang sudah direncanakan sebelumnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Pada kegiatan ini, patut diduga bahwa berdasarkan informasi yang diperoleh, pertemuan dilakukan antara anggota dewan, kemudian Kepala Dinas PUPR juga dihadiri oleh pejabat bupati dan Kepala BPKD,&rdquo; ungkap Setyo.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pada 11-12 Maret 2025, MFZ mengurus pencairan uang muka atas beberapa proyek. Keesokan harinya, 13 Maret, sekitar pukul 14 waktu setempat, MFZ mencairkan uang muka di bank daerah.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Kemudian karena ada permasalahan terkait cash flow-nya, uang yang ada diprioritaskan untuk membayar THR, TPP dan penghasilan perangkat daerah,&rdquo; papar Setyo.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pada tanggal 13 Maret juga MFZ menyerahkan uang sebesar Rp2,2 miliar kepada NOP. Uang itu merupakan bagian komitmen di proyek yang kemudian diminta oleh NOP dititipkan di A (PNS pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten OKU).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain itu, lanjut Setyo, pada awal Maret 2025, ASS sudah menyerahkan uang sebesar Rp 1,5 miliar kepada NOP di rumah NOP. Pada 15 Maret sekitar pukul 6.30, tim KPK mendatangi rumah NOP dan A, dan menemukan serta melakukan penyitaan uang sebesar Rp2,6 miliar yang merupakan uang komitmen dari MFZ dan ASS.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Secara paralel, tim KPK juga menangkap MFZ, ASS, serta FJ, MFR dan UH di rumahnya masing-masing. Selain itu, tim KPK turut mengamankan pihak lain yaitu A dan S.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Dalam kegiatan tersebut, tim juga mengamankan barang bukti berupa satu unit kendaraan roda empat merek Toyota Fortuner BG 1851 ID, kemudian dokumen, beberapa alat komunikasi serta barang bukti elektronik lainnya,&rdquo; ujar Setyo.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia menerangkan uang Rp 1,5 miliar yang diserahkan di awal sebagian sudah digunakan untuk kepentingan NOP termasuk untuk pembelian mobil Toyota Fortuner. Sisa uang masih ada.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Setelah itu, Setyo menuturkan tim KPK memintai keterangan para pihak terjaring OTT tersebut di Polres Baturaja dan Polda Sumsel. Mereka baru tiba di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Minggu (16/3) pagi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Berdasarkan hasil ekspose tersebut telah ditemukan bukti permulaan yang cukup terkait dugaan tidak pidana korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji dengan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Dinas PUPR Kabupaten OKU dari tahun 2024 sampai dengan tahun 2025, selanjutnya semua sepakat untuk dinaikkan ke tahap penyidikan dan menetapkan status tersangka,&rdquo; urai Setyo.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Empat tersangka penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b dan Pasal 12 huruf f dan Pasal 12B Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Ada dugaan penerimaan gratifikasi oleh penyelenggara negara (NOP atau anggota DPRD OKU).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara dua tersangka pemberi dari pihak swasta yakni MFZ dan ASS disangkakan melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau Pasal 5 ayat 1 huruf b UU Tipikor.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> </div> </div> </div> <div class="mail-message-footer spacer collapsible">&nbsp;</div> </div>

KPK langsung menahan enam orang tersangka kasus dugaan suap proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten OKU.

KPK Beberkan Kronologi OTT Kadis PUPR dan 3 Anggota DPRD Pemkab OKU Sumsel

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/16/Screenshot_20250316_094841_WhatsApp-1-1193649872.jpg" alt="Mobil yang membawa delapan orang yang diamankan dalam OTT di Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), Sumatera Selatan (Sumsel), tiba di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Minggu (16/3). (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Mobil yang membawa delapan orang yang diamankan dalam OTT di Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), Sumatera Selatan (Sumsel), tiba di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Minggu (16/3). (Istimewa)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com </strong>&ndash; Sebanyak delapan orang yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), Sumatera Selatan (Sumsel), telah tiba di Gedung Merah Putih KPK.&nbsp;</p> <p>Mereka dibawa ke markas antirasuah menggunakan lima unit mobil Toyota Innova. Mobil yang membawa para pihak yang diamankan itu tiba sekitar pukul 08.54 WIB.</p> <p>Namun, tidak ada satu pun pihak-pihak yang diamankan diturunkan di depan lobi Gedung Merah Putih KPK. Mobil itu langsung membawa mereka ke belakang gedung untuk selanjutnya menjalani pemeriksaan.</p> <p>Juru bicara KPK, Tessa Mahardhika hanya membenarkan bahwa pihak-pihak yang diamankan tiba di Gedung Merah Putih sekitar pukul 09.00 WIB.</p> <p>"Perkiraan pihak yang diamankan sampai di Merah Putih 08.00&ndash;09.00," kata Tessa dikonfirmasi, Minggu (16/3).</p> <p>Berdasarkan informasi yang dihimpun, delapan orang yang diamankan dalam operasi senyap itu di antaranya kepala dinas, kontraktor dan tiga anggota DPRD di Kabupaten OKU.</p> <p>Rencananya, KPK akan mengumumkan secara resmi pihak-pihak yang ditetapkan sebagai tersangka dalam operasi senyap itu pada Minggu sore.</p> <p>KPK juga belum mengungkap identitas para pihak yang diamankan tersebut. KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum dari pihak-pihak yang diamankan tersebut.</p> <p>"Untuk lebih jelasnya akan disampaikan nanti pada saat konferensi pers resmi terkait kegiatan tersebut," pungkasnya.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p class="class-paragraph">&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p>

8 orang yang terjaring OTT KPK di Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), Sumatera Selatan (Sumsel), telah tiba di Gedung Merah Putih KPK.

8 Orang yang Terjaring OTT di Kabupaten Ogan Komering Ulu Sumsel Tiba di Gedung Merah Putih KPK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/IMG_20220623_232759.jpg" alt="Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru." width="100%">
<figcaption>Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru.</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong>–Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Herman Deru melantik dua Penjabat (Pj) Bupati secara serentak di Griya Agung, Palembang, pada Kamis (23/6) malam.<br /> <br /> Kedua pemimpin daerah yang dilantik itu yakni Kurniawan sebagai Pj Bupati Kabupaten Muara Enim dan Teddi Meilwansyah sebagai Pj Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU).<br /> <br /> ”Saya perlu ambil tindakan melantik mereka sebagai Pj Bupati OKU dan Muara Enim untuk maksimalkan pelaksanaan program pembangunan daerah tersebut yang kekosongan jabatan bupati definitifnya,” kata Herman Deru seperti dilansir dari <em>Antara</em>.<br /> <br /> Dia menjelaskan, keduanya akan memimpin roda pemerintahan di daerah masing-masing setidaknya sampai satu tahun ke depan. Sebagai Pj Bupati memiliki kewenangan yang hampir sama dengan bupati definitif.<br /> <br /> Meski demikian, kata dia, selama masa jabatan tersebut, setiap Pj Bupati diwajibkan setidaknya tiga bulan sekali melaporkan progres capaian program pembangunan daerahnya kepada gubernur. Itu sebagai bahan evaluasi kinerja mereka.<br /> <br /> ”Pekerjaan rumah mereka yakni pemulihan perekonomian daerah yang tedampak pandemi Covid-19 dua tahun terakhir menjadi prioritas. Jadi fokuskanlah pertumbuhannya bisa lebih baik dan cepat,” ucap Herman Deru.<br /> <br /> Gubernur berharap, setiap Pj bupati menjaga kondusivitas hubungan dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) kabupaten masing-masing menggunakan pendekatan yang baik dan bijaksana, sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing. Hal tersebut dilakukan supaya sistem pemerintahan di Kabupaten OKU dan Muara Enim tetap berjalan dengan baik dan program pembangunan dalam RPJMD bisa berjalan atau terealisasi.<br /> <br /> ”Di sini saya mengingatkan bawa saudara-saudara sekalian adalah ASN yang diberikan tugas sebagai bupati, bersikaplah seperti sebelumnya, jalankan tugas sesuai mekanisme yakni mengedepankan koordinasi sebelum mengambil keputusan,” tandas Herman Deru.

Gubernur Sumsel Lantik Dua Pj Bupati di Palembang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/12/densus-88-ringkus-dua-terduga-teroris-asal-ogan-ilir-ini_m_173896.jpeg" alt="SATU DARI DUA: Seorang terduga teroris saat diringkus Densus 88." width="100%">
<figcaption>SATU DARI DUA: Seorang terduga teroris saat diringkus Densus 88.</figcaption>
</figure><p><strong>JawaPos.com</strong> - Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Mabes Polri menangkap dua terduga teroris di Kabupaten Ogan Ilir (OI), Sumsel. Berdasarkan informasi penangkapan dilakukan Minggu dini hari (10/12) pada pukul 02.00 WIB di Desa Pulau Semambu, Kecamatan Inderalaya Utara, Kabupaten OI, Sumsel.</p><br /> <p>Kedua terduga teroris tersebut yakni Abdul Kodir alias Yazid, 29 warga Gang Seroja, Dusun 5, serta Muhamad Suryadi, 27, warga Dusun 2, Desa Pulau Semambu, Kecamatan Inderalaya Utara.</p><br /> <p>Saat dikonfirmasi, Kapolda Sumsel, Irjen Pol Zulkarnain Adinegara membenarkan kejadian tersebut. Dia menjelaskan kedua terduga teroris itu berperan sebagai pemasok senjata kelompok teroris Asep. Kelompok Asep telah ditangkap tahun lalu di Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Selatan.</p><br /> <p>''Saat ini kedua terduga teroris dibawa ke Mako Brimob untuk pemeriksaan dan pengembangan,'' kata Zulkarnain di Palembang, Minggu (10/12).</p><br /> <p>Terduga teroris itu diketahui selalu menyendiri dan tidak bersosialisasi. Dia mengimbau kepada masyarakat untuk segera melaporkan apabila ada warga yang dicurigai. ''Jika ada seperti itu segera laporkan saja,'' tukas Zulkarnain.</p>

Densus 88 Ringkus Dua Terduga Teroris Asal Ogan Ilir Ini