<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/02/Permendagri-demo-2383899286.jpeg" alt="Ratusan masyarakat dari Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara), Sumatera Selatan, meminta Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk tegak lurus mengawal RUU Tapal Batas." width="100%">
<figcaption>Ratusan masyarakat dari Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara), Sumatera Selatan, meminta Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk tegak lurus mengawal RUU Tapal Batas.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Ratusan masyarakat dari Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara), Sumatera Selatan, meminta Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung tegak lurus mengimplementasikan Peraturan Perundang-Undangan terkait Tapal Batas sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 76 Tahun 2014. "Kami tetap ingin bertahan supaya Permendagri itu tetap yang lama, jadi itu tuntutan kami. Saya mewakili masyarakat Muratara ingin menyuarakan agar Permendagri itu tidak di ubah-ubah," tegas Koordinator Perwakilan Masyarakat Muratara, Heradi SE, saat memimpin aksi di Depan Gedung DPR RI, Senayan, Kamis, (2/11). Di hadapan ratusan massa aksi yang membawa puluhan spanduk tuntutan, Heradi juga mengingatkan agar SKB yang sudah menjadi HGU di beberapa perusahaan di daerahnya tetap berlanjut. Pasalnya, banyak warga masyarakat yang sudah menggantungkan hidupnya dari perusahaan tersebut. "Penduduk kami sudah banyak yang bekerja di investor-investor daerah kami, kalau ini sempat diambil alih oleh SKB, ini pegawai-pegawai yang kerja akan setop padahal ada ribuan karyawan yang menggantungkan hidupnya disitu," kata dia. Heradi yang juga salah satu kepala desa di Kecamatan Rawas Ilir, mewakili Masyarakat Desa Beringin Makmur, Desa Air Bening, Desa Mekar Sari, Desa Ketapang Bening dan Desa Tanjung Raja yang berlokasi di Kecamatan Rawas Ilir Kebupaten Musi Rawas Utara Propinsi Sumatera Selatan. Ia menuturkan, aksi yang digelarnya merupakan reaksi dan keresahan atas Kunjungan Kerja Komisi II DPR RI baru-baru ini ke Musi Rawas. Dimana dalam kesempatan itu, Komisi II menyampaikan pernyataan akan menyampaikan masukan ke Mendagri agar mervisi Permendagri 76 Tahun 2014 Tentang&nbsp; Batas Wilayah Kab Muratara dengan Kab Musi Banyuasin. Padahal, saat ini desa-desa yang berada di Perbatasan Kabupaten Musirawas Utara dan Kabupaten Musi Banyuasin terdiri dari 5 (lima) desa telah menjalani kehidupan sehari hari secara damai, tenteram dan berhubungan baik antara masyarakat dua kabupaten. "Jauh sebelum terbitnya Permedagri 76 Tahun 2014, kami telah tinggal di Musi Rawas Utara telah melaksanakan kehidupan yang nyaman, bersahaja, bersosial, bermasyarakat, dan tempat mencari rezeki demi memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tetapi belakanham situasi kami menjadi tidak kondusif," ucap Heradi. Situasi tidak kondusif tepatnya sejak masuknya PT. Sentosa Kurnia Bahagia (PT. SKB) pada tahun 2012 dengan cara melakukan Land Clearing. Yakni dengan melakukan penggusuran lahan dan penanaman sawit di sekitar wilayah desanya. Diingatkan pula bahwa proses terbitnya Permendagri 76/2014 tidak serta merta, melainkan melalui proses panjang perjuangan Masyarakat Muratara. Dimulai dari Pembentukan Komite Persiapan, aksi massa ribuan orang dan bahkan sampai memakan korban jiwa hingga akhirnya diterbitkanlah UU Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara di Provinsi Sumaera Selatan. "Muratara merupakan pemekaran dari Kabupaten Musi Rawas. kami telah melaksanakan Pemilu Legislatif, Pemilu DPRD/DPR, Pemilihan Kepala Daerah sebanyak 2 (dua) kali dan pemilihan Kepala Desa," ucap Heradi. Di sisi lain, Masyarakat Muratara menilai kunjungan kerja Komisi II DPR terkesan kuat adanya upaya untuk memberikan masukan kepada Mendagri untuk merevisi atau mengubah Permendagri No. 76 Tahun 2014. Padahal aturan ini telah Berkekuatan hukum tetap setelah diuji materi ke Mahkamah Agung hingga tiga kali. "Permendagri 76 telah Berkekuatan Hukum Tetap karena telah dilakukan Uji Materiil sebanyak 3 kali di Mahkamah Agung, dimana keputusannya menolak semua. Kami menegaskan Permendagri 76 2014 tidak dapat diganggu gugat lagi. Janganlah ada upaya-upaya untuk merubah atau merevisi," pungkasnya.

Ratusan masyarakat dari Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara), Sumsel, meminta mendagri tegak lurus mengimplementasikan aturan tapal batas.

Geruduk DPR dan Kemendagri, Warga Muratara Tuntut Kedaulatan Wilayah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/IMG_20220623_232759.jpg" alt="Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru." width="100%">
<figcaption>Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru meminta dugaan penelantaran pasien persalinan di Puskesmas, Kabupaten Musi Rawas Utara, hingga meninggal dunia segera diusut tuntas supaya tak menimbulkan polemik pada masyarakat. &rdquo;Kami telah membentuk tim khusus yang diketuai Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumsel untuk menunjang upaya pengusutan itu,&rdquo; kata&nbsp;Herman Deru seperti dilansir dari Antara. Menurut Deru, tim khusus tersebut akan menggelar investigasi memeriksa tenaga kesehatan Puskesmas dan memintai keterangan pihak keluarga korban selama satu pekan ke depan di Musi Rawas Utara. &rdquo;Mereka bekerja secara komprehensif sehingga duduk persoalan pelayanan tenaga kesehatan di Musi Rawas Utara itu jelas,&rdquo; ujar Herman Deru. Dia menyatakan, bila hasil investigasi itu benar ditemukan adanya unsur penelantaran ataupun kelalaian oleh oknum tenaga kesehatan maka harus dilakukan penindakan tegas. Kendati demikian, dia mengimbau kepada masyarakat terutama kalangan keluarga untuk tetap mengedepankan sikap positif atas peristiwa itu sampai hasil investigasi diumumkan secara jelas nantinya oleh pihak pemerintah daerah setempat. Untuk diketahui, berdasar laporan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas Utara peristiwa itu terjadi di Puskesmas Pauh pada 9 Mei 2023. Saat itu, Bidan Puskesmas Pauh melayani perawatan terhadap seorang ibu hamil berisiko tinggi yang hendak melahirkan bernama Tika. Namun pihak keluarga menduga bidan Puskesmas Pauh tidak memberikan pelayanan terbaik dan sempat menelantarkan pasien yang butuh penanganan hingga akhirnya meninggal dunia. Pasien Tika meninggal dunia sesaat setelah dirujuk ke rumah sakit AR Lubuk Linggau 10 Mei 2023 sekitar pukul 05.00 WIB. Peristiwa tersebut mencuat setelah suami korban Lika Santosa mengunggah foto bersama jenazah istrinya pada akun media sosial pribadinya, pada Senin (29/5). Sementara, Bupati Musi Rawas Utara Devi Suhartoni menjamin peristiwa tersebut diusut secara tuntas. Saat ini, ada tiga tenaga kesehatan dan bidan Puskesmas Pauh yang menangani pasien Tika menjalani pemeriksaan tersebut. Devi juga mengaku telah memerintahkan Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas Utara untuk menjalin komunikasi dengan pihak keluarga korban.

Gubernur Sumsel minta dugaan penelantaran pasien persalinan di Puskesmas, Kabupaten Musi Rawas Utara, hingga meninggal dunia diusut tuntas

Gubernur Sumsel Minta Penelantaran Pasien di Muratara Diusut Tuntas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/WhatsApp-Image-2022-10-25-at-12.26.59.jpg" alt="Rekonstruksi penodongan senjata api untuk menghilangkan nyawa seorang anggota DPRD Muratara, Selasa (25/10). M. Riezko Bima Elko P./Antara" width="100%">
<figcaption>Rekonstruksi penodongan senjata api untuk menghilangkan nyawa seorang anggota DPRD Muratara, Selasa (25/10). M. Riezko Bima Elko P./Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Dua tersangka pelaku penodongan senjata api kepada seorang anggota DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara), Sumatera Selatan, terancam di hukum mati.  Kepala Subdit 3 Jatanras Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Kompol Agus Prihadinika mengatakan, ancaman hukuman maksimal tersebut diatur dalam pasal yang disangkakan penyidik kepada para tersangka. Kedua tersangka Medi Arsyah, 34, dan Herdi alias Eng, 36, warga Kabupaten Muratara.  ”Mereka ditangkap Unit IV Subdit 3 Jataras Polda Sumatera Selatan di daerah Dayeukolot, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, Selasa (11/10) pagi,” terang Agus Prihadinika seperti dilansir dari Antara.  Dia menjelaskan, penangkapan itu merupakan hasil pengembangan kasus penodongan senjata api dengan sengaja untuk menghilangkan nyawa seorang anggota DPRD Muratara, Firsyah H. Lakoni, pada 20 September. Atas perbuatan itu, penyidik menjerat para tersangka pasal 335 atau pasal 338 KUHP, juncto pasal 55 dan pasal 56 KUHP, juncto pasal 53 KUHP, tentang tindak pidana percobaan pembunuhan.  ”Semua diketahui dari sebanyak 17 adegan hasil rekonstruksi ulang tersangka (Medi) menodongkan senjata api kepada korban, yang saat itu ada di dalam mobil. Medi menekan tuas senjata api sebanyak empat kali,” kata Agus.  Kepada penyidik, tersangka mengaku upaya menghilangkan nyawa korban itu terkait sentimen seputar Pemilihan Kepala Desa Air Bening, Kecamatan Rawas Ilir, yang saat itu baru akan bergulir sepekan dari 20 September.  Namun Agus menambahkan, senjata api yang dipegang Medi tidak meletus sehingga korban selamat. Para tersangka langsung kabur meninggalkan tempat kejadian perkara.  ”Keterangan saksi dan rekonstruksi sudah selesai. Selanjutnya, berkas penyidikan para tersangka dalam waktu dekat akan kami limpahkan ke jaksa penuntut umum untuk disidangkan,” ucap Agus.

Tersangka Penodong Senjata ke Anggota DPRD Muratara Diancam Hukum Mati

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/HD235.jpg" alt="Gubernur Sumsel Herman Deru. Dolly Rosana/Antara" width="100%">
<figcaption>Gubernur Sumsel Herman Deru. Dolly Rosana/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pemprov Sumatera Selatan akan memperbaiki kerusakan jalan di Musi Rawas Utara. Janji perbaikan itu untuk merespons video viral ibu hamil yang digotong warga menggunakan tandu.  Gubernur Sumsel Herman Deru mengatakan, biaya perbaikan jalan itu akan bersumber dari dana APBD dari pos Bantuan Gubernur (Bangub). ”Saya sudah cek ternyata itu jalan di salah satu desa di Rawas Ilir Muratara. Mungkin kondisi itu karena daerah yang memang mengangkut komoditas sawit,” kata Herman Deru seperti dilansir dari Antara di Palembang.  Jika Pemkab Muratara tidak mempunyai pembiayaan yang cukup untuk perbaikan ruas jalan tersebut, Pemprov Sumsel akan segera menggelontorkan dana dari pos bantuan khusus gubernur (Bangub). ”Pemprov Sumsel menunggu informasi dari kabupaten. Kalua memang uangnya tidak memadai, kami akan membantu. Karena kami tahu itu kabupaten baru,” terang Herman Deru.  Beberapa hari lalu muncul video viral seorang perempuan hamil Rusmina, 40, warga Desa Beringin Makmur II, Kecamatan Rawas Ilir, Muratara, Sumsel. Dia terpaksa ditandu dan dikawal tenaga kesehatan (nakes) menuju puskesmas karena hendak melahirkan.  ”Iya, video itu benar, kejadiannya Sabtu (15/1). Pasien dari Sungai Gulo, dia itu mau melahirkan. Tenaga kesehatan kami yang jemput, ada dokter dan bidan ikut jemput,” kata Kepala Puskesmas Bingin Teluk Hendra.  Hendra menjelaskan tenaga kesehatan awalnya hendak menjemput Rusmina menggunakan ambulans. Namun, karena kondisi jalan yang rusak, berlumpur, dan licin, membuat mobil ambulans puskesmas tak dapat melintas.  ”Karena lokasi dusunnya itu jauh, jadi dia dibawa pakai mobil warga dulu dari sana, kami menyusul untuk jemput. Ketika di lokasi jalan licin itu, kendaraan kami sama-sama tidak bisa lewat. Dari sana tidak bisa lewat ke sini, ambulans kami juga tidak bisa lewat ke sana, jadi digotonglah (ditandu),” terang Hendra.  Rusmina, lanjut Hendra, kemudian ditandu warga melewati jalan berlumpur itu sekitar 10 menit dengan berjalan kaki. Setelah itu, Rusmina dibawa ke puskesmas dengan ambulans.  ”Saat dibawa, kami periksa dulu ternyata posisi bayinya melintang, tidak normal. Setelah kami lakukan penanganan awal, kemudian dirujuk ke rumah sakit. Kabar terakhir yang kami dapat, ibu dan bayinya selamat semua,” tutur Hendra.  Sementara itu, Camat Rawas Ilir Muratara Syukur mengatakan, kerusakan jalan menjadi hal biasa di saat musim hujan di daerah tersebut. ”Jalan ini milik perusahaan, cuma ada satu jalan itu tak ada jalan lain. Kami akan koordinasikan dengan pihak perusahaan agar dapat melakukan pengerasan jalan itu,” ujar Syukur.

Gubernur Sumsel Janji Perbaiki Jalan Respons Video Viral Ibu Hamil