<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/07/16/MUBA-1-3240287562.jpg" alt="Pj Bupati Sandi Fahlepi memimpin rapat dengan jajaan pejabat di lingkungan Kabupaten Musi Banyuasing, Sumatera Selatan. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Pj Bupati Sandi Fahlepi memimpin rapat dengan jajaan pejabat di lingkungan Kabupaten Musi Banyuasing, Sumatera Selatan. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Musi Banyuasin kembali merilis penurunan angka kemiskinan di Bumi Serasan Sekate. Hal ini juga merujuk dari Sehubungan dengan Surat Deputi Bidang Statistik Sosial Nomor B-56/04000/VS.600/2024 tanggal 15 Juli 2024 perihal Angka Kemiskinan Kabupaten/Kota Tahun 2024. "Persentase penduduk miskin Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2024 sebesar 12,88 persen atau turun 2,02 persen poin dari tahun 2023, penurunan ini merupakan penurunan terbesar di Pulau Sumatera," ungkap Kepala BPS Kabupaten Musi Banyuasin, Trio Wira Dharma SST MM, Selasa (16/7/2024). Ia merinci, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2024 sebesar 88.940 jiwa, atau turun sebesar 12.690 jiwa dibanding tahun 2023. "Lalu, persentase penduduk miskin ekstrem tahun 2024 berada di angka 0,47," urainya. Ia menyebutkan, penurunan tingkat kemiskinan di Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2024 berasal dari peran aktif pemerintah dalam menjaga kestabilan harga bahan pokok dan pengurangan beban pengeluaran penduduk melalui berbagai bantuan. "Ini dapat dilihat dari kenaikan garis kemiskinan yang tidak signifikan pada tahun 2024," jelas Trio. Sementara itu, Pj Bupati Sandi Fahlepi mengungkapkan banyak faktor yang membuat penurunan angka kemiskinan, yakni diantaranya bantuan-bantuan yang terus masif diberikan ke masyarkat Muba. "Diantaranya dengan upaya menurunkan beban pengeluaran masyarakat melalui program UHC yang mengucurkan anggaran sebesar Rp45 Miliar dan bantuan sosial Bantu Umak dengan total anggaran Rp70 Miliar," jelas dia. <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/07/16/muba-tabel-2126745580.jpg" alt="Tabel Indikator Kemiskinan di Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan tahun 2024. (Data BPS)" width="100%">
<figcaption>Tabel Indikator Kemiskinan di Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan tahun 2024. (Data BPS)</figcaption>
</figure> Lanjutnya, kemudian Upaya meningkatkan pendapatan masyarakat melalui bantuan untuk kelompok tani, hingga mengurangi kantong-kantong kemiskinan melalui akses infrastruktur dasar yakni dengan program RTLH sebesar Rp30 Miliar dan program sanitasi air bersih sebesar Rp11 Miliar. Sekretaris Daerah Muba, Apriyadi Mahmud menjelaskan Kemiskinan ekstrem di Muba mulai masif turun sejak tahun 2022 yakni dimana tahun 2022 kemiskinan ekstrem dari 6.56 persen turun menjadi 4.74 persen, kemudian di tahun 2023 turun drastis menyentuh angka 0.96 persen dan kini di tahun 2024 turun menjadi 0.47 persen. "Kemudian untuk angka kemiskinan di Tahun 2021 dari 15.84 persen di tahun 2022 turun menjadi 15.19 persen, hingga di tahun 2023 turun lagi menjadi 14.90 persen dan kini turun jadi 12.88 persen," jelas Inisiator Program Bantu Umak itu. Mantan Kadinsos Pemprov Sumsel ini juga mengaku cukup puas dengan penurunan angka kemiskinan di Muba, dan berkat kerja keras para stakeholder yang terus dengan masif menekan angka kemiskinan di Muba. "Semoga kemiskinan di Muba terus melandai dan masyarakat diberikan kesejahteraan untuk hidup sehari-hari," tandasnya.

Penurunan Angka Kemiskinan Muba sebesar 2,02% merupakan penurunan terbesar ke-4 secara Nasional dan penurunan terbesar pertama di Sumatera.

BPS: 12.690 Warga Muba Bebas dari Kemiskinan, Penurunan Terbesar di Sumatera

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/WhatsApp-Image-2022-10-19-at-19.50.57.jpg" alt="Sidang vonis terdakwa AKBP Dalizon, mantan Kapolres OKU Timur, di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Palembang, Rabu (19/10). M. Riezko Bima Elko P./Antara" width="100%">
<figcaption>Sidang vonis terdakwa AKBP Dalizon, mantan Kapolres OKU Timur, di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Palembang, Rabu (19/10). M. Riezko Bima Elko P./Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Majelis hakim Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Palembang memvonis terdakwa AKBP Dalizon, mantan Kapolres OKU Timur, dengan hukuman pidana kurungan penjara selama tiga tahun.  ”Mengadili terdakwa dengan hukuman pidana penjara selama tiga tahun, denda senilai Rp 100 juta subsider kurungan penjara selama dua bulan,” kata Ketua Majelis Hakim Mangapul Manalu seperti dilansir dari Antara di Pengadilan Negeri Palembang, Rabu (19/10).  Selain itu, terdakwa AKBP Dalizon juga dijatuhkan pidana tambahan untuk mengembalikan uang pengganti senilai Rp 10 miliar. Apabila harta benda terdakwa tidak mencukupi untuk mengembalikan uang pengganti tersebut, diganti dengan hukuman kurungan penjara selama satu tahun.  Dalam kesempatan itu majelis hakim pun menolak permintaan terdakwa Dalizon untuk menjadi justice collaborator. Hakim menjelaskan, hal itu karena terdakwa AKBP Dalizon sebagai anggota kepolisian terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana korupsi menerima gratifikasi senilai Rp 10 miliar.  Gratifikasi yang diterima terdakwa AKBP Dalizon itu dari mantan Kepala Dinas PUPR Kabupaten Musi Banyuasin Herman Mayori. Yakni sebagai suap supaya pengerjaan proyek pembangunan infrastruktur di Dinas PUPR daerah setempat pada tahun anggaran 2019 agar tidak diselidiki Subdit 3 Tipidkor Polda Sumatera Selatan yang saat itu dipimpin terdakwa.  Semua pertimbangan hakim tersebut sudah sesuai dengan bunyi dakwaan dari jaksa penuntut umum (JPU) Kejaksaan Agung, ditambah berdasar keterangan saksi-saksi, ahli, dan diperkuat barang bukti dalam persidangan.  Sehingga atas perbuatan tersebut, terdakwa telah melanggar sebagaimana dimaksud dalam pasal 12e atau 12B UU Nomor 31 Tahun 2001 tentang Korupsi, atau pasal 5 ayat (2) jo pasal 5 ayat (1) huruf a UU Nomor 31 Tahun 2001 tentang Korupsi.  Sementara itu, terdakwa AKBP Dalizon melalui penasihat hukumnya dan tim jaksa penuntut umum dalam persidangan sama-sama untuk menyatakan pikir-pikir.

Hakim Vonis Mantan Kapolres OKU Timur Tiga Tahun Penjara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/WhatsApp-Image-2022-06-29-at-14.51.02.jpg" alt="Mobil penganggkut BBM tabrak tiga rumah hingga terbakar di Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Rabu (29/6). Antara" width="100%">
<figcaption>Mobil penganggkut BBM tabrak tiga rumah hingga terbakar di Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Rabu (29/6). Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Sebuah mobil bak terbuka pengangkut bahan bakar minyak (BBM) jenis solar menabrak tiga rumah. Peristiwa itu terjadi di Jalan Lintas Tengah Sekayu-Lubuk Linggau, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Rabu (29/6) sekitar pukul 12.30 WIB.  Dari kejadian tersebut, Kepala Satuan Polisi Lalu Lintas Polres Musi Banyuasin AKP Sandi Putra menyatakan, mobil dan rumah mengalami kebakaran. ”Mobil bak terbuka itu dan tiga rumah warga hangus terbakar,” kata Kasatlantas AKP Sandi Putra seperti dilansir dari Antara di Palembang, Rabu (29/6).  Personel Satlantas dan Satreskrim Polres Musi Banyuasin saat ini masih melakukan olah tempat kejadian perkara untuk menyelidiki penyebab kecelakaan tersebut.  Sementara itu, berdasar keterangan yang mereka himpun disebutkan, mobil tersebut diduga hilang kendali hingga menabrak rumah warga. Percikan api kemudian memicu kebakaran.  Dua rumah warga tersebut berada di sisi kanan jalan dan satu di kiri jalan dari arah Lubuk Linggau mengarah Kota Palembang. ”Belum bisa kami sampaikan sebab kami masih di lokasi saat ini. Mobil itu hangus terbakar hingga nomor polisinya tidak terlihat. Sementara itu, sopir mobil tersebut melarikan diri,” ujar AKP Sandi Putra.  Meski demikian, lanjut dia, tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Api kebakaran sudah berhasil dipadamkan setelah kerahkan 5 unit mobil pemadam setempat.

Mobil Pengangkut BBM Tabrak Tiga Rumah Warga

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/antarafoto-bupati-musi-banyuasin-nonaktif-dodi-reza-alex-noerdin-di_periksa-kpk-040222-rn-1.jpg" alt="Tersangka Bupati Musi Banyuasin nonaktif Dodi Reza Alex Noerdin. Reno Esnir/Antara" width="100%">
<figcaption>Tersangka Bupati Musi Banyuasin nonaktif Dodi Reza Alex Noerdin. Reno Esnir/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) limpahkan berkas perkara tiga terdakwa perkara suap terkait pengadaan barang dan jasa di Dinas PUPR Kabupaten Musi Banyuasin ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Palembang.  Tiga terdakwa, yaitu Bupati Musi Banyuasin nonaktif Dodi Reza Alex Noerdin, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Musi Banyuasin Herman Mayori, dan Kabid Sumber Daya Air (SDA)/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas PUPR Kabupaten Musi Banyuasin Eddi Umari.  ”Hari ini (4/3), tim jaksa KPK telah melimpahkan berkas perkara beserta surat dakwaan perkara dugaan korupsi selaku penerima suap atas nama Dodi Reza Alex Noerdin dan kawan-kawan ke Pengadilan Tipikor pada PN Palembang,” kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri seperti dilansir dari Antara, Jumat (4/3).  Ali mengatakan, penahanan para terdakwa itu, saat ini menjadi kewenangan Pengadilan Tipikor Palembang. Saat ini, tim jaksa masih menunggu penetapan penunjukan majelis Hakim dan jadwal sidang perdana dengan agenda pembacaan surat dakwaan.  ”Para terdakwa didakwa dengan dakwaan pertama pasal 12 huruf a UU Tipikor jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP atau kedua pasal 11 UU Tipikor jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP,” ujar Ali.  Tiga orang itu merupakan penerima suap perkara tersebut. Sementara pemberi suap adalah Direktur PT Selaras Simpati Nusantara Suhandy.  Dalam konstruksi perkara, KPK menjelaskan, Pemkab Musi Banyuasin melaksanakan beberapa proyek yang dananya bersumber dari APBD, APBD-P TA 2021 dan bantuan keuangan provinsi (bantuan gubernur) di antaranya untuk Dinas PUPR Kabupaten Musi Banyuasin.  Untuk melaksanakan berbagai proyek dimaksud, diduga telah ada arahan dan perintah dari Dodi kepada Herman, Eddi, dan beberapa pejabat lain di Dinas PUPR Kabupaten Musi Banyuasin agar dalam proses pelaksanaan lelang direkayasa sedemikian rupa. Di antaranya dengan membuat daftar paket pekerjaan dan telah pula ditentukan calon rekanan yang akan menjadi pelaksana pekerjaan tersebut.  Selain itu, Dodi juga telah menentukan persentase fee dari setiap nilai proyek paket pekerjaan di Kabupaten Musi Banyuasin. Yakni 10 persen untuk Dodi, 3–5 persen untuk Herman, dan 2–3 persen untuk Eddi serta pihak terkait lainnya.  Untuk Tahun Anggaran 2021 pada Bidang Sumber Daya Air Dinas PUPR Kabupaten Musi Banyuasin, perusahaan milik Suhandy menjadi pemenang dari empat paket proyek. Total komitmen fee yang akan diterima Dodi dari Suhandy dari empat proyek tersebut sekitar Rp 2,6 miliar.  Diduga Suhandy telah menyerahkan sebagian uang tersebut kepada Dodi melalui Herman dan Eddi. Dalam kegiatan tangkap tangan di Kabupaten Musi Banyuasin, KPK mengamankan uang Rp 270 juta. Uang itu diduga disiapkan Suhandy yang akan diberikan kepada Dodi melalui Herman dan Eddi. Selain itu di Jakarta, KPK juga mengamankan uang Rp 1,5 miliar dari ajudan Dodi.

KPK Limpahkan Berkas Perkara Dodi Reza Alex Noerdin dan Kawan-Kawan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/02/1645070536961_copy_1734x977.jpg" alt="Terdakwa Suhandy mengikuti persidangan agenda pembacaan tuntutan dari JPU KPK secara daring di PN Palembang Kamis (17/2). M. Riezko Bima Elko P./Antara" width="100%">
<figcaption>Terdakwa Suhandy mengikuti persidangan agenda pembacaan tuntutan dari JPU KPK secara daring di PN Palembang Kamis (17/2). M. Riezko Bima Elko P./Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Jaksa Penuntut Umum KPK ajukan tuntutan tiga tahun penjara untuk terdakwa Suhandy, atas dugaan pemberian suap kepada Bupati Musi Banyuasin (Muba) nonaktif Dodi Reza Alex beserta pejabat di Dinas PUPR.  Tuntutan tersebut disampaikan JPU KPK dalam persidangan di Pengadilan Negeri Palembang yang diketuai Hakim Abdul Aziz, pada Kamis (17/2).  ”Menuntut terdakwa Suhandy dengan hukuman pidana penjara selama tiga tahun dan denda Rp 150 juta subsider empat bulan,” kata Jaksa Penuntut Umum KPK Taufik Ibnugroho membacakan amar tuntutan seperti dilansir dari Antara di persidangan tersebut.  Menurut JPU KPK, terdakwa Suhandy selaku Direktur PT Selaras Simpati Nusantara yang memenangkan empat proyek infrastruktur di PUPR Muba pada 2021, melanggar p​​​asal 5 ayat (1) UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2001 jo pasal 65 Ayat (1) KUHP. Perbuatan terdakwa tersebut tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas tindak pidana korupsi.  Setelah mendengarkan tuntutan tersebut majelis hakim menutup persidangan. sidang akan dilanjutkan pekan depan pada 24 Februari dengan agenda penyampaian pledoi terdakwa.  Terdakwa Suhandy mengaku telah memberikan suap kepada Bupati nonaktif Dodi Reza Alex beserta pejabat di Dinas PUPR Kabupaten Muba dalam sidang Kamis (10/2).  Terdakwa Suhandy mengatakan, untuk memenangkan empat paket proyek infrastruktur di Dinas PUPR Muba pada 2021 yang total pengerjaan senilai Rp 20 miliar lebih tersebut, dia harus memberikan commitment fee yang sudah ditetapkan sebelumnya.  Komitmen fee tersebut masing-masing 10 persen untuk Bupati nonaktif Dodi Reza Alex, 3–5 persen untuk Kepala Dinas PUPR nonaktif Herman Mayori, 2–3 persen untuk Kepala Bidang SDA/PPK Dinas PUPR nonaktif Eddi Umari. Serta 3 persen untuk ULP, 1 persen untuk PPTK bagian administrasi lain termasuk bendahara.  ”Itu benar. Kalau saya tidak ngasih fee (biaya/suap) ya saya gak (tidak) bisa dapat proyek di sana,” kata terdakwa Suhandy.

JPU Tuntut Tiga Tahun Penjara Pemberi Suap Bupati Musi Banyuasin

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/20220124_164408.jpg" alt="Kabidhumas Polda Sumsel Kombespol Supriadi. Yudi Abdullah/Antara" width="100%">
<figcaption>Kabidhumas Polda Sumsel Kombespol Supriadi. Yudi Abdullah/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Kepolisian Daerah Sumatera Selatan berupaya menyelidiki aliran dana dugaan korupsi Bupati Musi Banyuasin (Muba) Dodi Reza Alex Noerdin yang ditangkap KPK beberapa waktu lalu ke internal kepolisian.  ”Sekarang ini baru terbukti aliran dana ke seorang oknum perwira inisial D saat menjabat sebagai Kasubdit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Ditreskrimsus,” kata Kabidhumas Polda Sumsel Kombespol Supriadi seperti dilansir dari Antara di Palembang, Selasa (25/1).  Menurut dia, pihaknya terus berupaya melakukan pengembangan keterangan saksi dalam persidangan kasus suap kontraktor proyek pembangunan ke Bupati Musi Banyuasin itu. ”Tentunya kami pastikan apabila nanti ada yang terlibat dalam kasus yang menimpa anggota Polda Sumsel D akan diproses sesuai dengan instruksi Kapolda Sumsel Irjen Pol Toni Harmanto,” ujar Supriadi.  Dia menjelaskan, dalam sidang kasus OTT korupsi Bupati Dodi Reza terungkap informasi bahwa ada aliran dana sekitar Rp 2 miliar yang diterima salah satu oknum perwira Polda Sumsel dari kontraktor penyuap bupati. Informasi tersebut direspons cepat pimpinan dengan mengungkap seorang perwira berpangkat AKBP dengan inisial D terkait aliran dana dugaan korupsi Bupati Musi Banyuasin (Muba) Dodi Reza Alex Noerdin dan prosesnya diserahkan ke Bareskrim Mabes Polri.  Personel inisial D yang disebut saksi dan terdakwa dalam sidang OTT sejumlah pejabat dan Bupati Muba sudah ditahan di Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Dittipidkor) Bareskrim Polri sejak Sabtu (8/1) untuk kepentingan proses hukum dan pengembangan kasus.  ”Berdasar fakta persidangan oknum perwira Polda Sumsel menerima uang dari penyuap Bupati Muba nonaktif Dodi Reza Alex Noerdin. Oknum tersebut sekarang ini menjabat sebagai Kapolres OKU Timur dan sudah dinonaktifkan dari jabatannya,” papar Supriadi.  Dia menjelaskan, sementara ini hanya perwira D yang terkait kasus korupsi Bupati Muba. Apabila ada perkembangan keterlibatan oknum lain, akan dilakukan pemeriksaan dan proses sesuai dengan instruksi Kapolda Sumsel Irjen Pol Toni Harmanto untuk mengusut tuntas kasus tersebut.  ”Kami akan fokus untuk masalah yang ditangani Mabes Polri ini terlebih dahulu, apabila dalam perjalanannya ada anggota lain yang terlibat menikmati aliran dana korupsi itu akan diproses sesuai ketentuan serta dilakukan sidang disiplin dan kode etik,” ujar Kabidhumas Polda Sumsel Supriadi.

Polda Sumsel Selidiki Aliran Dana Korupsi Bupati Muba

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/12/kamera-trap.jpg" alt="Petugas dari PT Rimba Hutani Mas (RHM) memasang kamera trap di kawasan hutan konservasi di Sumatera Selatan sebagai upaya untuk melindungi dan mengetahui jumlah harimau Sumatera. Nova Wahyudi/Antara" width="100%">
<figcaption>Petugas dari PT Rimba Hutani Mas (RHM) memasang kamera trap di kawasan hutan konservasi di Sumatera Selatan sebagai upaya untuk melindungi dan mengetahui jumlah harimau Sumatera. Nova Wahyudi/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Lima ekor harimau Sumatera (Panthera tigris sumatrae) terpantau berada di areal Konservasi Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Muara Merang, Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Kelima hewan langka itu dalam keadaan sehat.  Forest Sustainability Head PT Rimba Hutani Mas (RHM) Bambang Abimanyu mengatakan, kondisi lima harimau itu teramati melalui kamera trap yang dipasang di enam titik yang diperiksa setiap 40 hari. ”Usia harimau ini berkisar 2–6 tahun,” kata Bambang seperti dilansir dari Antara.  Dari lima ekor harimau itu, tiga di antaranya sudah diberi nama oleh tim konservasi Kesatuan Pengeloaan Konservasi Hutan (KPHP) Muara Merang. Yakni Abimanyu, Metia, dan Rolf.  ”Sejauh ini, berdasar hasil riset tim konservasi diketahui jelajah dari harimau itu berkisar 11 kilometer per hari,” tutur Bambang.  Mereka diperkirakan mendapatkan pasokan pakan yang mencukupi karena kawasan jelajahnya berada di lanskap kawasan hutan lindung Sembilang (di perbatasan Sumsel dan Jambi) yang terbilang masih alami.  Habitat harimau itu berada di kawasan konservasi Merang yang luasnya 18.000 hektare. Kawasan itu juga masuk dalam area Taman Nasional Berbak-Sembilang dan Suaka Margasatwa Dangku. Di kawasan konservasi itu juga masih terjaga habitat fauna dan flora asli. Di antaranya buaya Senyulong.  ”Belum didapati laporan mengenai konflik manusia dengan harimau di kawasan tersebut apalagi jarak antara kawasan hutan lindung dengan warga terbilang cukup jauh yakni 10 kilometer,” terang Bambang.  Namun sebagai upaya menjaga kelangsungan hidup hewan tersebut, lanjut Bambang, tim konservasi rutin melakukan patroli keliling, sosialisasi kepada masyarakat sekitar, dan aktif melakukan sisir jerat. Sisir jerat tersebut dilakukan secara berkesinambungan sejak 2016 untuk mencegah perburuan liar terhadap harimau dan fauna lain yang dilindungi.  Dia mengatakan, sebenarnya upaya perlindungan satwa itu sudah dilakukan PT RHM selaku mitra pemasok APP Sinar Mas sejak 2013 karena memiliki areal konsesi di kawasan Lanskap Sembilang sekitar 67 ribu hektare. ”Terkadang kami melihat jejak harimau dan ada juga karyawan yang mengalami perjumpaan langsung,” kata Bambang.

Lima Ekor Harimau Terpantau di areal Konservasi Muara Merang Sumsel

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/IMG_20211026_173727-1.jpg" alt="KPK periksa sembilan saksi kasus dugaan korupsi proyek irigasi Musi Banyuasian di Mako Brimob Polda Sumatera Selatan, di Kota Palembang, Selasa (26/10). M. Riezko Bima Elko P./Antara" width="100%">
<figcaption>KPK periksa sembilan saksi kasus dugaan korupsi proyek irigasi Musi Banyuasian di Mako Brimob Polda Sumatera Selatan, di Kota Palembang, Selasa (26/10). M. Riezko Bima Elko P./Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Sebanyak sembilan orang saksi kasus dugaan tindak pidana korupsi proyek pembangunan irigasi pengairan Kabupaten Musi Banyuasin diperiksa penyidik KPK. Pemeriksaan dilaksanakan di Markas Komando Brimob Kepolisian Daerah Sumatera Selatan, Palembang, Selasa (26/10).  Berdasar keterangan yang dihimpun di lapangan, pemeriksaan berlangsung secara kondusif sejak siang hingga petang dengan pengawalan dari personel Brimob. ”Proses pemeriksaan masih berlangsung sejak siang tadi sampai malam,” kata seorang personel Brimob yang berjaga.  Menurut petugas tersebut, demi menjaga kondusifitas pihaknya diperintahkan supaya tidak memperbolehkan siapapun kecuali penyidik KPK untuk mendekati tempat pemeriksaan. Meskipun demikian awak media dipersilakan melakukan pemantauan dari luar tempat pemeriksaan yang berlangsung di salah satu gedung utama di belakang pos keamanan tersebut tanpa ada pengambilan gambar.  ”Mungkin saat ini belum bisa ke sana (ruang pemeriksaan) karena prosesnya masih berlangsung. Begitu perintah yang kami dapatkan,” ujar petugas itu.  Dari pemantauan tampak beberapa unit mobil memadati parkiran di depan ruang pemeriksaan,  di antara mobil tersebut beberapa penyidik KPK sibuk dengan berkas-berkas yang dikeluarkan dari salah satu mobil minibus hitam.  Sementara itu, juru bicara KPK Ali Fikri mengatakan, pihaknya melakukan pemeriksaan terhadap sembilan orang saksi untuk tersangka Herman Mayori (Kepala Dinas PUPR Musi Banyuasin). ”Hari ini (26/10) penyidik memanggil sembilan orang saksi untuk dimintai keterangan terhadap tersangka HM (Herman Mayori Kepala Dinas PUPR Musi Banyuasin). Pemeriksaan akan dilakukan di Satbrimobda Sumatera Selatan, Jalan Srijayanegara, Bukit Besar Kelurahan Bukit Lama, Kecamatan Ilir Barat 1 Kota Palembang,” kata Ali Fikri seperti dilansir dari Antara, Selasa (26/10).  Menurut dia, sembilan orang saksi tersebut adalah A (staf keuangan PT Selaras Simpati Nusantara), S (Komisaris Kurnia Mulia Gemaabadi), SA (karyawan honorer). Lalu RA (Sekretaris Dinas PUPR Musi Banyuasin), AF (Kepala Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan  Dinas PUPR Musi Banyuasin), ARW (Kepala Bidang Penataan Ruang Dinas PUPR Musi Banyuasin), BR (Kepala Bidang Jasa Konstruksi dan Penerangan Jalan Umum Dinas PUPR Musi Banyuasin).  Selain itu, IR (Kepala Bidang Preservasi Jalan dan Jembatan Dinas PUPR Musi Banyuasin), NK (Kepala Bidang Pengembangan dan Pengendalian Dinas PUPR Musi Banyuasin).  Pemanggilan saksi dilakukan untuk mendapatkan kejelasan terkait sejumlah uang yang dididapatkan penyidik KPK pada operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Herman Mayori bersama tiga tersangka lainnya yaitu Dodi Reza Alex (Bupati Musi Banyuasin non aktif), Eddin Umari (Kepala Bidang SDA PUPR Musi Banyuasin) dan Suhandy (Dirut PT Selasar Simpati Nusantara) pada Sabtu (16/10) malam.  Bersamaan dengan penangkapan para tersangka, penyidik turut menyita uang tunai senilai Rp 270 juta dan Rp 1,4 miliar. Adapun dalam proses penyidikan tersebut, pada Senin (25/10) di Gedung Merah Putih KPK penyidik juga telah memintai keterangan Thia Yufasa yang merupakan istri tersangka Dodi Reza Alex (Bupati Musi Banyuasin nonaktif).  Thia Yusafa dimintai keterangan bukan sekadar tentang barang bukti dalam operasi tangkap tangan tapi juga terkait barang-barang yang telah disita penyidik KPK dari rumah dinas dan rumah pribadi yang dia tempati bersama tersangka Dodi Reza. ”Termasuk penghasilan dari tersangka selama menjabat sebagai bupati,” ujar Ali Fikri.

Sembilan Saksi Kasus Korupsi Diperiksa KPK di Markas Brimob Sumsel

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/Bupati-Musi-Banyuasin-Dodi-Reza-Alex-Noerdin-Dery-Ridwansah-1.jpg" alt="Bupati Musi Banyuasin (Muba), Dodi Reza Alex Noerdin usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Sabtu (16/10/2021). KPK menetapkan Bupati Musi Banyuasin (Muba), Dodi Reza Alex Noerdin sebagai tersangka penerimaan suap pengadaan barang dan jasa di" width="100%">
<figcaption>Bupati Musi Banyuasin (Muba), Dodi Reza Alex Noerdin usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Sabtu (16/10/2021). KPK menetapkan Bupati Musi Banyuasin (Muba), Dodi Reza Alex Noerdin sebagai tersangka penerimaan suap pengadaan barang dan jasa di</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Musi Banyuasin (Muba), Dodi Reza Alex Noerdin sebagai tersangka penerimaan suap pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Musi Banyuasin tahun anggaran 2021. Lembaga antirasuah juga menersangkakan Kepala Dinas PUPR Kabupaten Musi Banyuasin, Herman Mayori; Kabid SDA/PPK Dinas PUPR Kabupaten Musi Banyuasin, Eddi Umari dan Direktur PT Selaras Simpati Nusantara, Suhandy.  Jeratan tersangka ini dilakukan setelah Tim Satgas KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) pada Jumat (15/10) malam. "KPK melakukan penyelidikan yang kemudian ditemukan adanya bukti permulaan yang cukup. Sehingga KPK meningkatkan status perkara ini ke tahap penyidikan dengan mengumumkan empat tersangka," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Sabtu (16/10).  Alexander menjelaskan, dalam konstruksi perkara Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin pada 2021 ini akan melaksanakan beberapa proyek yang dananya bersumber dari APBD, APBD-P TA 2021 dan Bantuan Keuangan Gubernur di antaranya pada Dinas PUPR Kabupaten Musi Banyuasin.  Dalam melaksanakan berbagai proyek tersebut, diduga telah ada arahan dan perintah dari Dodi kepada Herman dan Eddi dan beberapa pejabat lain di Dinas PUPR Kabupaten Musi Banyuasin agar dalam proses pelaksanaan lelangnya di rekayasa sedemikian rupa. Diantaranya dengan membuat daftar paket pekerjaan dan telah pula ditentukan calon rekanan yang akan menjadi pelaksana pekerjaan tersebut.  Selain itu, Dodi juga telah menentukan adanya pemberian fee dari setiap nilai proyek paket pekerjaan di Kabupaten Musi Banyuasin senilai 10 persen untuk Dodi, 3-5 persen untuk Herman dan 2-3 persen untuk Eddi serta pihak terkait lainnya. Suhandy selaku Direktur PT Selaras Simpati Nusantara memenangkan empat paket proyek.  Pertama, Rehabilitasi Daerah Irigasi Ngulak III (IDPMIP) di Desa Ngulak III, Kecamatan Sanga dengan nilai kontrak Rp 2,39 miliar. Kedua, peningkatan jaringan irigasi DIR Epil dengan nilai kontrak Rp 4,3 miliar.  Ketiga, peningkatan jaringan irigasi DIR Muara Teladan dengan nilai kontrak Rp 3,3 miliar. Keempat, normalisasi Danau Ulak Ria Kecamatan Sekayu dengan nilai kontrak Rp 9,9 miliar.  Sebagai realisasi pemberian komitmen fee oleh Suhandy atas dimenangkannya empat proyek paket pekerjaan di Dinas PUPR tersebut. Diduga Suhandy telah menyerahkan sebagian uang tersebut kepada Dodi melalui Herman dan Eddi.  "Total komitmen fee yang akan diterima oleh DRA dari SUH dari 4 proyek dimaksud sejumlah sekitar Rp 2,6 miliar," ujar Alex.  Sebagai penerima, Dodi, Herman dan Eddi disangkakan melanggar melanggar Pasal 12 huruf (a) atau Pasal 12 huruf (b) atau Pasal 11 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 199 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto  Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP.  Sebagai pihak pemberi, Suhandy disangkakan melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau Pasal 5 Ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dodi Reza Alex Noerdin Resmi jadi Tersangka Penerima Suap Proyek PUPR

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/bupati-musi-banyuasin-promosikan-sawit-dan-karet-hingga-ke-belanda_m_.jpg" alt="Komoditas karet di Sumsel" width="100%">
<figcaption>Komoditas karet di Sumsel</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin (Muba), Sumatera Selatan (Sumsel) terus berupaya mengembangkan komoditas hasil pertanian yakni sawit dan karet. Bupati Muba, Dodi Reza Alex Noerdin pun mempromosikan langsung kedua komoditas tersebut hingga Belanda saat pertemuan IDH Global di Arthur Van Schendelstraat, Utrecht. Kabag Humas Muba, Herryandi Sinulingga mengatakan, pertemuan ini merupakan undangan resmi dari IDH Global dimana saat itu dihadiri langsung Program Direktor IDH, Daan Wensing dan Senior Commodity Trade Specialist IDH, Willem Klaassens. Dalam kesempatan ini, Bupati Dodi memaparkan langsung kedua komoditi hasil pertanian ini diantaranya sawit diubah menjadi bahan bakar nabati atau biofuel. Tujuannya, untuk menekan penggunaan energi fosil yang akan diterapkan di Muba. Sedangkan untuk karet digunakan untuk bahan campuran aspal. "Realisasi ini mendapatkan hasil positif dari IDH. Mereka (IDH) bakal berkolaborasi untuk mengembangkan kedua komoditas tersebut," katanya saat dihubungi, Minggu (24/3). Untuk tahap awal, nantinya akan dilaksanakan pendataan terlebih dahulu terhadap petani swadaya, penguatan hingga pembentukan kelembagaan petani. Selain itu, nantinya akan didorong para buyer dalam membeli produk komoditas harus melihat asal usulnya. Sehingga dapat diketahui kualitas komoditas tersebut. "Sejauh ini yang terdata baru 4 ribu hektar. Kedepan akan ditingkatkan lagi ke wilayah lainnya," tutupnya.

Bupati Musi Banyuasin Promosikan Sawit dan Karet Hingga ke Belanda

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#kabupaten musi banyuasin

Berita Terkini