<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/kasus-korupsi-sda-ini-sebabkan-kerugian-negara-hingga-triliunan-rupiah_m_.jpg" alt="ILUSTRASI tambang batu bara. Sektor sumber daya alam (SDA) menjadi lahan basah bagi para pemburu rente." width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI tambang batu bara. Sektor sumber daya alam (SDA) menjadi lahan basah bagi para pemburu rente.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kasus dugaan pemalsuan dokumen perizinan tambang di Kabupaten Morowali terus berlanjut. Polda Sulawesi Tengah (Sulteng) menahan tersangka berinisial FMI. Penahanan itu berdasarkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) tanggal 5 Juli 2024. "Hal ini juga terkonfirmasi Kabidhumas Polda Sulteng melalui Kasubbid Penmas AKBP Sugeng Lestari di Palu pada Jumat (5/7/2024) yang menerangkan bahwa benar Polda Sulteng telah melakukan penahanan terhadap tersangka kasus dugaan pemalsuan dokumen Ijin Usaha Pertambangan (IUP) di Kabupaten Morowali," ujar Happy Hayati Helmi selaku kuasa hukum PT Artha Bumi Mining sebagai pelapor perkara tersebut pada Selasa (9/7). Happy mengatakan, keputusan penyidik membuktikan keseriusan Polda Sulteng dalam menangani perkara tersebut. Dia meminta kepada Mahkamah Agung (MA) untuk menerapkan hal serupa. Yaitu, adanya penetapan tersangka dan penahanan kepada FMI, seharusnya menjadi pertimbangan hakim Mahkamah Agung yang menangani sengketa tumpang tindih sejak 2016. "Karena Mahkamah Agung (MA) merupakan pilar utama atas keadilan dan sebagai titik akhir sengketa tumpang tindih IUP PT. Artha Bumi Mining dengan PT. Bintang Delapan Wahana," kata Happy. Happy menerangkan, Yurisprudensi MA dalam kaidah hukum Putusan MA RI Nomor 3 PK/TUN/2021, yang menyatakan bahwa sikap Pejabat Tata Usaha Negara yang Konsisten melaksanakan perintah Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang telah Berkekuatan Hukum Tetap, merupakan sikap yang harus dihormati oleh Badan Peradilan Tata Usaha Negara. &ldquo;Dalam kondisi hukum yang demikian, Hakim Peradilan Tata Usaha Negara tidak diperbolehkan duduk di kursi Pemerintahan, guna menilai sikap konsistensi tersebut, mengingat sikap tersebut lahir dari perintah badan peradilan tertinggi, yaitu Mahkamah Agung,&rdquo; jelas Happy. Sebelumnya, Polda Sulawesi Tengah (Sulteng) menetapkan FMI sebagai tersangka kasus dugaan pemalsuan dokumen Ijin Usaha Pertambangan (IUP) di Kabupaten Morowali. Selain itu, FMI juga langsung dikenakan penahanan. &ldquo;Benar Polda Sulteng telah melakukan penahanan terhadap tersangka kasus dugaan pemalsuan dokumen Ijin Usaha Pertambangan (IUP) di Kabupaten Morowali ,&rdquo; kata Kasubbid Penmas Polda Sulteng AKBP Sugeng Lestari kepada wartawan, Sabtu (6/7). "Tersangka dipanggil dan diperiksa Rabu (3/7) yang lalu, setelah diperiksa FMI langsung ditahan," imbuhnya. FMI selanjutnya akan menjalani masa penahanan selama 20 hari. Penyidik bisa memperpanjang masa penahanan bila dibutuhkan. &ldquo;Penyidik akan melakukan penahanan terhadap tersangka FMI untuk 20 hari kedepan, sejak tanggal 3 Juli 2024,&rdquo; jelas Sugeng. FMI dijerat pasal 263 ayat (1) dan ayat (2) Juncto pasal 55 dan pasal 56 KUH Pidana tentang melakukan tindak pidana pemalsuan surat dana tau menggunakan surat palsu.

Polda Sulteng menahan tersangka berinisial FMI dalam kasus dugaan pemalsuan izin tambang di Kabupaten Morowali.

Pelapor Apresiasi Penahanan Tersangka Kasus Pemalsuan Izin Tambang di Morowali oleh Polda Sulteng

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/03/07/54_hujan_1-2190082904.jpg" alt="DUA SISI INDUSTRI SMELTER NIKEL: Kawasan Indonesia Huabao Industrial Park (IHIP) di Ambunu, Kecamatan Bungku Barat dan Bumi Raya, Kabupaten Morowali." width="100%">
<figcaption>DUA SISI INDUSTRI SMELTER NIKEL: Kawasan Indonesia Huabao Industrial Park (IHIP) di Ambunu, Kecamatan Bungku Barat dan Bumi Raya, Kabupaten Morowali.</figcaption>
</figure> Banjir memang bukan persoalan baru di Bahodopi, Kabupaten Morowali. Namun, kedatangan perusahaan-perusahaan smelter nikel memperburuk situasi. WALHI mengusulkan evaluasi industri yang sudah beroperasi dan moratorium izin tambang. SAHRUL YUNIZAR, Morowali-DINDA JUWITA, Jakarta --- DARI dalam pesawat yang membawa kami dari Bandara Mutiara SIS Al-Jufri, Palu, menuju Bandara Maleo, Kabupaten Morowali, wajah smelter nikel sudah terlihat. Di Kabupaten Morowali Utara ada PT Gunbuster Nickel Industry (GNI). Sementara itu, di bagian selatan, beberapa perusahaan pengolah nikel berdiri di kanan-kiri Jalan Trans- Sulawesi. Mulai Bungku Barat terus sampai Bahodopi, keduanya di Kabupaten Morowali. Di sana kawasan industri pengolah nikel raksasa bernama Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) beroperasi. Geliat tersebut tak lepas dari ambisi menjadikan Indonesia salah satu pemain utama industri baterai kendaraan listrik. Tapi, ada harga yang harus dibayar untuk itu: dampaknya ke lingkungan. Pada siang di akhir Februari lalu (26/2), di tepian salah satu ruas Trans-Sulawesi, kami bertemu Akhirul Azam yang sedang bermain bersama belasan temannya di halaman sekolah mereka, SDN 2 Kurisa, Bahodopi. "Kami mau latihan menari," kata buyung 10 tahun itu kepada Jawa Pos. Tak jauh dari tempatnya bermain, tampak kubangan air yang kata Azam sudah berkali-kali dikencingi anak-anak kelas 2. Air kecokelatan itu adalah sisa-sisa banjir yang merendam SDN 2 Kurisa. Memang tidak semua kelas di SDN 2 Kurisa bermasalah dengan banjir. Namun, setiap kali hujan deras mengguyur Bahodopi, hampir pasti Azam dan teman-temannya tidak bisa belajar di sekolah. Menurut Mardiana, salah seorang guru di sekolah itu, banjir terjadi di SDN 2 Kurisa lantaran belum ada tali-tali air. Sementara sekolahnya berada tepat di bawah bukit. Kawasan IMIP berada di atas bukit tersebut. smeBaca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/berita-sekitar-anda/014368631/pembangunan-smelter-gresik-picu-multiplier-effect-ekonomi-jatim-kemungkinan-terdongkrak">Pembangunan Smelter Gresik Picu Multiplier Effect, Ekonomi Jatim Kemungkinan Terdongkrak</a> Mardiana menuturkan, sudah ada rapat antara pihak sekolah, IMIP, dan pemangku kewenangan di Bahodopi. Mereka berniat membangun jalur air agar SDN 2 Kurisa tak lagi kebanjiran. Tapi, sampai akhir bulan lalu, niat itu belum terwujud. Menurut Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Sulawesi Tengah (WALHI Sulteng), banjir yang kerap merendam SDN 2 Kurisa adalah contoh dampak aktivitas industri pengolah nikel di Bahodopi. Kawasan yang dibangun dengan memakan lahan ribuan hektare itu mengakibatkan area resapan air berkurang. Alhasil, banjir datang setiap kali hujan deras. <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/03/07/14_hujan_2-3606036607.jpg" alt="Sejumlah murid SDN 2 Kurisa, Kecamatan Bahodopi, Morowali, bermain di halaman belakang sekolah (28/2)." width="100%">
<figcaption>Sejumlah murid SDN 2 Kurisa, Kecamatan Bahodopi, Morowali, bermain di halaman belakang sekolah (28/2).</figcaption>
</figure> Masyarakat Bahodopi secara umum juga merasakan masalah yang sama. Sebab, Jalan Trans-Sulawesi di Bahodopi semakin sering terendam banjir. Kondisinya kian buruk karena lalu-lalang kendaraan besar milik perusahaan-perusahaan pengolah nikel. Lubang bermunculan di sana-sini. Marlina, pekerja di salah satu rumah makan di Dusun Tabo, bercerita bahwa saat banjir datang, air masuk ke tempatnya bekerja. Lantaran berulang terjadi, dia dan masyarakat di sana akhirnya menganggap kondisi itu biasa saja. Atau lebih tepatnya, itu konsekuensi yang harus mereka hadapi atas kedatangan berbagai perusahaan smelter nikel yang menggeliatkan perekonomian setempat. Daerah yang tadinya sepi penduduk menjadi ramai. Pendatang dari dalam dan luar kota berbondong-bondong mencari tempat untuk ikut mengais rezeki. Belum lagi kehadiran pekerja dari luar negeri yang bahkan sangat kentara sejak bandara. Sebagian besar adalah tenaga kerja asing (TKA) dari Tiongkok. Meski masyarakat Bahodopi dan Morowali secara umum menerima konsekuensi aktivitas industri pengolah nikel di daerah mereka, WALHI Sulteng menyatakan bahwa itu tidak lantas menghapus tanggung jawab pemerintah untuk menyelesaikan masalah. Dan, tidak menambah persoalan baru. &rsquo;&rsquo;Untuk menangani banjir, harus ada langkah strategis yang dibuat pemerintah,&rsquo;&rsquo; ucap Kepala Departemen Advokasi dan Kampanye WALHI Sulteng Aulia Hakim. Banjir memang bukan persoalan baru di Bahodopi. Namun, lanjut Aulia, kedatangan perusahaan-perusahaan raksasa memperburuk situasi. &rsquo;&rsquo;Artinya, signifikan sekali wilayah hulu yang ditambang memberikan dampak banjir terhadap wilayah permukiman pekerja dan masyarakat setempat,&rsquo;&rsquo; paparnya. Kepada Jawa Pos, Media Relations Head PT IMIP Dedy Kurniawan mengaku cukup bingung terkait penyebab banjir di luar kawasan industri. Menurut dia, di kiri-kanan jalan poros utama atau Jalan Trans- Sulawesi hingga saat ini belum ada drainase. Selain itu, dia menyebut tingginya kebutuhan tenaga kerja membuat ribuan orang datang. Buntutnya, terjadi lonjakan kebutuhan tempat tinggal, terutama tempat kos. &rsquo;&rsquo;Sayang, pendirian rumah-rumah kos oleh warga ini tidak memperhatikan faktor lingkungan. Ada sejumlah anak sungai yang ditimbun, lalu didirikan rumah kos,&rsquo;&rsquo; ujarnya. Aulia tidak menampik, ada hal positif dari kehadiran perusahaan-perusahaan besar di Morowali. Namun, kerusakan lingkungan yang muncul tak lantas bisa ditoleransi. Berdasar catatan WALHI Sulteng, ada dua poin penting yang harus dilakukan. Pertama, evaluasi seluruh perusahaan yang sudah beroperasi. Kedua, moratorium izin tambang. &rsquo;&rsquo;Semua harus dikontrol supaya industrialisasi atau hilirisasi yang dibangga-banggakan pemerintah tidak membuat lingkungan rusak dan masyarakat rugi,&rsquo;&rsquo; kata Aulia. (*/c18/ttg)

Banjir memang bukan persoalan baru di Bahodopi, Kabupaten Morowali. Kedatangan perusahaan-perusahaan smelter nikel memperburuk situasi.

Geliat Industri Pengolah Nikel di Morowali dan Dampak ke Sekitar, Setiap Hujan Selalu Banjir

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/11/Abul-Rachman-Thaha-105686356.jpg" alt="Anggota DPD RI Abdul Rachman Thaha (kanan)." width="100%">
<figcaption>Anggota DPD RI Abdul Rachman Thaha (kanan).</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Kecelakaan kerja yang merenggut nyawa 13 pekerja di PT Indonesia Tsingshan Stainless Steel (ITSS) Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, mendapat perhatian serius dari anggota DPD dapil Sulawesi Tengah Abdul Rachman Thaha. Menurut anggota DPD RI yang karib disapa ART itu, peristiwa nahas di PT ITSS adalah salah satu catatan buruk dalam dunia ketenagakerjaan di Provinsi Sulawesi Tengah. Khususnya di bidang pertambangan. Dia berharap kejadian serupa tidak berulang lagi di masa mendatang. &rdquo;Saya sangat prihatin. Kepada keluarga dan kerabat korban yang meninggal dunia, saya mengucapkan turut berduka cita. Selain 13 korban meninggal dunia, ada puluhan pekerja lain mengalami luka-luka,&rdquo; kata Abdul Rachman Thaha. PT ITSS merupakan salah satu tenant yang beroperasi di kawasan IMIP di Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah. Ledakan tungku smelter nomor 41 pada Minggu (24/12) pagi, terjadi saat tungku smelter itu sedang dalam perbaikan. Menurut anggota Komite I DPD RI Abdul Rachman Thaha, sistem keselamatan kerja atau safety, harus menjadi skala prioritas bagi perusahaan pabrik pengolahan biji nikel (smelter) di Morowali. Pihaknya mendesak agar perusahaan yang melanggar ditindak sesuai aturan. &rdquo;Tidak ada tawar menawar untuk hal satu ini. Sifatnya wajib,&rdquo; tegas Abdul Rachman Thaha. &rdquo;Saya menekankan faktor keselamatan kepada perusahaan, apalagi perusahaan smelter. Salah satunya memenuhi alat pelindung kerja (APK). Jika ini lengah, cepat atau lambat, hal-hal tidak kita inginkan akan terjadi,&rdquo; tambah Abdul Rachman Thaha, senator kelahiran Palu, 17 September 1979 itu. Kepada Kapolri dan Kementerian Tenaga Kerja, Abdul Rachman Thaha meminta segera turun ke lapangan. Itu untuk investigasi mendalam, apa penyebab sesungguhnya ledakan di pabrik PT ITSS. &rdquo;Ini penting dilakukan, supaya ada tindakan pencegahan dan antisipasi di kemudian hari. Standar keselamatan intinya. Sebagai perwakilan Polri di daerah, saya percaya Polda Sulteng akan bekerja secara profesional mengusut peristiwa di Morowali. Apa sebenarnya yang terjadi sehingga ada ledakan,&rdquo; ucap Abdul Rachman Thaha. Bila ditemukan ada unsur kelalaian perusahaan dalam peristiwa nahas itu, Abdul Rachman Thaha meminta perusahaan diberi sanksi sesuai aturan ketenagakerjaan. Supaya ada efek jera dan juga pembelajaran bagi perusahaan lain. Abdul Rachman Thaha menyatakan, tidak anti investasi. Investor terbuka untuk berinvestasi di Sulawesi Tengah. Yang penting syarat-syarat administrasi dipenuhi dan komitmen terhadap pemberdayaan lokal. &rdquo;Terkait peristiwa nahas di dapil saya ini, saya akan meminta terutama Komite I mengundang pihak-pihak terkait. Perlu digelar rapat dengar pendapat. Supaya ada masukan dan saran konkret terhadap perusahaan yang masuk berinvestasi di Sulawesi Tengah,&rdquo; ungkap Abdul Rachman Thaha. Selain itu, dia berharap pemerintah daerah mengawal dan mengawasi pasca kejadian. Terutama pemberian santunan kepada keluarga korban meninggal, serta penanganan korban luka-luka. &rdquo;Supaya jangan ada dua kali derita. Kepada pihak terkait di daerah, tolong diperketat penanganan pasca kejadian. Saya tidak ingin dengar ada hak keluarga korban tidak dipenuhi. Begitu pun korban yang sedang dirawat, tolong dipenuhi hak-haknya,&rdquo; ucap Abdul Rachman Thaha.

anggota DPD dapil Sulawesi Tengah Abdul Rachman Thaha minta kecelakaan kerja yang merenggut nyawa 13 pekerja di PT ITSS diusut tuntas

Anggota DPD RI Abdul Rachman Thaha Minta Kecelakaan Kerja di PT ITSS Diusut Tuntas