<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/12/20211125_160252-1.jpg" alt="Kepala Bagian Penerangan Umum (Kabagpenum) Divisi Humas Polri Kombespol Ahmad Ramadhan. Laily Rahmawaty/Antara" width="100%">
<figcaption>Kepala Bagian Penerangan Umum (Kabagpenum) Divisi Humas Polri Kombespol Ahmad Ramadhan. Laily Rahmawaty/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pejabat Divisi Humas Polri mengungkapkan, penyelidikan perkara dugaan rudapaksa tiga anak di Luwu Timur, Sulawesi Selatan, masih bergulir. Penyidik melakukan pemeriksaan psikologi forensik terhadap korban.  ”Kemarin akan dilakukan psikologi forensik,” kata Kepala Bagian Penerangan Umum (Kabagpenum) Divisi Humas Polri Kombespol Ahmad Ramadhan seperti dilansir dari Antara di Jakarta, Rabu (1/12).  Ramadhan menerangkan, psikologi forensik tersebut dilaksanakan setelah penyidik berhasil mendapatkan keterangan dari orang tua korban. Ibu korban bersedia hadir untuk memberikan keterangan setelah penyidik membuka kembali kasus itu dengan membuat Laporan Polisi Model A, tanggal 12 Oktober 2021.  Dia menjelaskan, penyelidikan menggunakan laporan polisi model A itu menggunakan waktu yang berbeda dari laporan awal pidananya pada Oktober 2019. Penyelidikan oleh polisi itu menggunakan waktu tanggal 25–31 Oktober 2019, di mana ibu korban melakukan pemeriksaan medis terhadap anaknya dan didapati hasil pemeriksaan medis yang berbeda dengan hasil visum yang dilakukan pada tanggal 19 Oktober dan 24 Oktober 2019 oleh penyidik Polres Luwu Timur.  Penyelidikan perkara itu ditangani Polres Luwu Timur dengan asistensi Polda Sulawesi Selatan dan Bareskrim Polri.  Terkait psikologi forensik, menurut Ramadhan, pemeriksaan itu memerlukan waktu. Sebab, prosesnya tidak sebentar. ”Minimal satu minggu,” ucap dia.  Ahmad Ramadhan menambahkan, pemeriksaan psikologi forensik sudah berjalan dan sedang berproses di Polres Luwu Timur. ”Psikologi forensik ini menggabungkan praktik psikologi dan hokum,” papar Ahmad Ramadhan.  Kasus rudapaksa terhadap tiga anak di bawah umur yang diduga dilakukan ayah kandungnya viral di media sosial hingga memunculkan tanda pagar #percumalaporpolisi. Peristiwa itu dilaporkan pada Oktober 2019 dan penyidik menghentikan penyelidikan karena dari hasil gelar perkara tidak ditemukan bukti permulaan yang cukup.

Polisi Lakukan Psikologi Forensik Kasus Rudapaksa Luwu Timur

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/IMG_20211028_172258-1.jpg" alt="Kepala Bidang Humas Polda Sulsel Kombespol E. Zulpan. Darwin Fatir/Antara" width="100%">
<figcaption>Kepala Bidang Humas Polda Sulsel Kombespol E. Zulpan. Darwin Fatir/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Kepala Bidang Humas Polda Sulawesi Selatan Kombespol E. Zulpan menyatakan, kesulitan menemui sekaligus memanggil RA, ibu anak korban kasus rudupaksa diduga oleh ayahnya, untuk diambil keterangan tambahan. Yakni berkaitan dengan pelaporan atas kasusnya di Kabupaten Luwu Timur.  ”Sekarang ibu RA dan tiga anak korban, kesulitan hadirkan. Kami harap dia hadir dan beri keterangan tambahan yang sangat berguna bagi penyidik meningkatkan penyelidikan dan penyidikan kasus ini lebih lanjut,” kata Zulpan seperti dilansir dari Antara di Makassar, Kamis (28/10).  Menurut dia, RA belum pernah menghadiri panggilan penyidik. Bahkan, tim telah berusaha menemui baik di rumahnya maupun di kantor instansi pemerintah Pemda Luwu tempatnya bekerja sebagai ASN.  ”Informasi yang diperoleh, yang bersangkutan telah mengajukan cuti,” ujar Zulpan.  Kendati demikian, untuk perkembangan kasus tersebut, lanjut dia, penyidik Polres Luwu Timur telah memanggil pelapor RA dan tante anak korban guna pengembangan informasi berkaitan penanganan kasus tersebut. Tante anak korban menyatakan siap hadir.  ”Dengan adanya tante anak korban ini akan sedikit membantu. Diharapkan bisa berikan info lebih banyak untuk penyidik mengali keterangan lain yang dibutuhkan,” kata Zulpan.  Namun demikian, kasus itu mendapat perhatian serius dari Mabes Polri karena dilakukan asesmen termasuk mencari informasi tambahan atas kasus itu. Sejauh ini, tim kepolisian tetap fokus melaksanakan penyelidikan sesuai temuan baru adanya hasil visum dari Rumah Sakit PT Vale, melalui dokter Imelda yang mengatakan ada peradangan di bagian alat kelamin anak korban.  ”Itu kita mau gali. Makanya, kita butuh kehadiran ketiga anak ini. Rekomendasi dokter seperti itu, untuk diperiksa lagi oleh dokter spesialis kandungan,” papar Zulpan.  Saat ditanyakan bagaimana dengan penanganan laporan balik terlapor, yakni ayah anak tiga korban terduga melakukan rudupaksa berinisial SF, Zulpan menyatakan, sudah diambil keterangannya di Polda Sulsel.  ”Kemarin sudah diambil keterangan oleh Polda, masih keterangan sementara. Intinya, semua warga punya kedudukan yang sama di mata hukum. Boleh melapor, nanti laporan mana benar tergantung perkembangan penyelidikan oleh penyidik di lapangan,” terang Zulpan.  Sebelumnya, kasus itu kembali mengemuka ke publik dan viral pada awal Oktober, atas tulisan Eko Rusdianto dimuat di website project mutaluli.org yang menjadi produk jurnalistik dengan memberi ruang keluhan ibu korban RA atas dihentikannya kasus pencabulan disertai pemerkosaan ketiga anaknya pada 10 Desember 2019 di Polres Luwu Timur oleh SF.

Polda Sulsel Kesulitan Panggil Ibu Anak Korban Rudupaksa di Lutim

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/20211011_134658_1-1.jpg" alt="Kabagpenum Divisi Humas Polri Kombespol Ahmad Ramadhan (tengah). Laily Rahmawaty/Antara" width="100%">
<figcaption>Kabagpenum Divisi Humas Polri Kombespol Ahmad Ramadhan (tengah). Laily Rahmawaty/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) membuat laporan model A untuk menelusuri duduk perkara kasus rudapaksa tiga anak di bawah umur di Luwu Timur, Sulawesi Selatan.  Kepala Bagian Penerangan Umum (Kabagpenum) Divisi Humas Polri Kombespol Ahmad Ramadhan mengatakan, laporan model A adalah laporan polisi yang dibuat petugas kepolisian dengan waktu berbeda dengan laporan yang dibuat ibu korban pada 9 Oktober.  ”Saya tidak mengatakan dibuka kembali. Tapi, polisi mengeluarkan laporan polisi model A, melakukan penyelidikan,” ucap Ramdahan.  Ramadhan menjelaskan, laporan polisi model A itu bentuk respons kepolisian atas pengaduan masyarakat. Laporan model A dibuat pada 12 Oktober 2021.  Menurut dia, tujuan laporan tersebut adalah untuk memastikan duduk perkara yang sebenarnya. Dengan tempus (waktu) yang diselidiki adalah 25–31 Oktober 2019.  Sedangkan laporan yang sebelumnya dibuat ibu korban berinisial BS pada 9 Oktober 2019, di mana penyelidikan menyatakan penghentian penyelidikan sesuai prosedur. Sebab, berdasar hasil visum tidak ditemukan tanda-tanda kerusakan pada alat kelamin maupun dubur ketiga anak korban.  Sehingga setelah dilakukan gelar perkara, penyelidikan dihentikan. Diperkuat dua hasil visum tanggal 9 Oktober 2019 dan 24 Oktober 2019.  Sementara itu, hasil Asistensi dan Supervisi Tim Bareskrim Polri pada 11 Oktober 2021, diperoleh informasi ibu korban melakukan pemeriksaan medis terhadap ketiga anaknya pada 31 Oktober di Rumah Sakit Vale Sorowako, yang hasil keterangan dokter yang menangani ada kelainan pada korban.  ”Oleh karena itu penyidik akan mendalami peristiwa pada waktu mulai tanggal 25–31 Oktober 2019 tersebut,” tutur Ramadhan.  Ramadhan menyebutkan, penyelidikan berdasar laporan model A .tetap ditangani .Polres Luwu Timur dan Polda Sulawesi Selatan dengan asistensi dari Bareskrim Polri.  ”Polisi membuat laporan model A untuk melakukan penyelidikan dengan tempus 25–31 Oktober 2019, karena apa sampai tanggal 24 Oktober 2019 dilakukan visum tidak ditemukan tanda-tanda kelainan pada korban,” ujar Ramadhan.

Polri Buat Laporan Model A Dalami Duduk Perkara Kasus Luwu Timur

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/tak-kuat-menahan-hawa-nafsunya-pemuda-ini-cabuli-bocah-ingusan_m_204487.jpeg" alt="Ilustrasi pencabulan" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pencabulan</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Tim Asistensi Bareskrim Polri mendapati fakta jika 3 anak korban dugaan pemerkosaan di Luwu Timur, Sulawesi Selatan, mengalami peradangan di bagian vagina dan dubur. Hal itu diketahui berdasar pemeriksaan dokter spesialis anak.  Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Rusdi Hartono mengatakan, ketiga korban telah direkomendasikan untuk dibawa ke dokter spesialis kandungan oleh dokter spesialis anak untuk pemeriksaan lebih lanjut. Pihak ibu korban awalnya sudah menyetujui saran tersebut dan siap mendampingi ketiga anaknya untuk diperiksa.  ”Disepakati oleh ibu korban bahwa pemeriksaan tersebut akan dilakulan di Rumah Sakit Vale Sorowako. Sekali lagi, rumah sakit ini merupakan pilihan dari ibu korban,” kata Rusdi kepada wartawan, Rabu (13/10).  Kendati demikian, kemarin pihak ibu dan pengacaranya mendadak membatalkan pemeriksaan di dokter spesialis kandungan. Sehingga pemeriksaan batal dilakukan.  ”Kesepakatan tersebut dibatalkan ibu korban dan juga pengacaranya dengan alasan anak takut trauma,” jelas Rusdi.  Saat ini, Tim Asistensi Bareskrim Polri masih berada di Luwu Timur. Mereka masih melihat perkembangan jalannya kasus tersebut.  Sebelumnya, viral di media sosial terkait penghentian kasus dugaan pencabulan kepada 3 anak di Luwu Timur, Sulawesi Selatan. Kasus itu dilaporkan ibu korban berinisial L. Adapun terlapornya adalah mantan suaminya.  Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Rusdi Hartono mengatakan, kasus tersebut dilaporkan ke Polres Luwu Timur pada 2019. Penyidik sudah pernah melakukan penyelidikan hingga dilakukan gelar perkara.  ”Kesimpulan dari gelar perkara itu adalah tidak cukup bukti. Sekali lagi, tidak cukup bukti yang terkait dengan tindak pidana pencabulan tersebut. Oleh karena tidak cukup bukti, dikeluarkan surat penghentian penyidikan,” kata Rusdi di Mabes Polri, Jakarta.  Kendati demikian, Rusdi menyampaikan, meskipun telah diterbitkan SP3, kasus tersebut tidak berakhir begitu saja. Penyidik masih berpeluang membuka kembali kasus tersebut.

Ibu yang 3 Anaknya Diduga Diperkosa Batalkan Pemeriksaan Medis

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/IMG_20211008_212655-1.jpg" alt="Ilustrasi pelecehan anak. Andre Angkawijaya/Antara" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pelecehan anak. Andre Angkawijaya/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–LBH Makassar dorong Polri untuk mengambil alih kasus dugaan rudupaksa tiga anak di Luwu Timur, Sulawesi Selatan. Dan melaksanakan gelar perkara khusus guna menyelesaikan perkara yang menjadi perhatian publik apalagi proses hukumnya terus berlarut larut.  ”Kami pada dasarnya tetap, bahwa kasus ini diambil alih Mabes Polri. Selain sejak awal, memang kami sudah melakukan gelar perkara di Polda Sulsel dan memberikan dokumen yang bisa dijadikan alat bukti, tapi kemudian itu tidak dipertimbangkan,” ujar tim kuasa para korban Azis Dumpa seperti dilansir dari Antara.  Hal itu berkaitan dengan upaya tim hukum para korban membuka kasus setelah kasus tersebut dihentikan melalui penerapan Surat Perintah Penghentian Penyelidikan (SP3) dikeluarkan penyidik Polres Luwu Timur pada Desember 2019. Kemudian mencuat kembali di media sosial awal Oktober 2021.  ”Harapan kami, kalau pun misalnya ini tetap dilakukan di wilayah Sulsel,  tetap diambil Polda Sulsel. Karena sejak awal kami sudah meragukan kemampuan Polres Lutim dalam menyelesaikan kasus ini, berkaitan dengan dugaan pelanggaran prosedur yang kami lihat,” kata Azis Dumpa, wakil Direktur LBH Makassar itu.  Pihaknya juga mendorong pembentukan tim untuk keseriusan menyelesaikan kasus tersebut. Dia berharap agar setelah kasus itu dibuka kembali, ada tim khusus yang dibentuk dan memastikan seluruh  proses serta tahap penyelidikan berjalan sesuai dengan undang-undang peradilan pidana anak termasuk jaminan hak anak terlindungi.  Azis menjelaskan, kasus itu bisa dibuka kembali, mengingat pada 6 Maret 2020, pihaknya telah menyerahkan dokumen sebagai alat bukti. Dokumen itu kalau tidak dibuka penyelidikannya tidak bisa menjadi sebagai alat bukti.  ”Jika kita lihat di Peraturan Kapolri (Perkab) Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, tidak bisa dilakukan penghentian penyidikan, seharusnya adalah membuka kembali dengan gelar perkara khusus,” papar Azis Dumpa.  Menurut dia, dengan dibukanya kembali penyelidikan melalui gelar perkara khusus, penyidik mempresentasikan kepada peserta gelar perkara dengan prosesnya, kemudian ada koreksi serta masukan terkait prosedur penanganan. Nanti melahirkan rekomendasi terkait langkah yang harus dilakukan penyelidik.  ”Kita berharap bila nanti gelar perkara khusus dibuka, menghadirkan ahli, lembaga negara yang konsen terhadap hak perlindungan perempuan dan anak, misalnya Komnas Perempuan, KPAI, Kementerian PPA, LPSK, psikiater, psikolog, dan dokter, sehingga bisa melahirkan rekomendasi yang bagus dan proses penyelidikan berjalan sesuai harapan,” tutur Azis Dumpa.  Sebelumnya, Polda Sulsel menyatakan siap membuka kasus rudupaksa anak di bawah umur yang dihentikan Polres Kabupaten Luwu Timur pada 2019. ”Kami akan lihat lagi (kasusnya), kalau memang dalam proses berjalannya ada ditemukan bukti yang baru, tidak menutup kemungkinan penyidikannya akan dibuka kembali,” kata Kabidhumas Polda Sulsel Kombespol E. Zulpan.

LBH Makassar Dorong Polri Gelar Perkara Khusus Rudupaksa Anak

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/dua-anak-bawah-umur-dinodai-terpisah-di-pantai-serayi_m_.jpg" alt="Ilustrasi: korban pelecehan seksual." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: korban pelecehan seksual.</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pakar Pidana dan Kriminologi Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar menyatakan, ada dua opsi penanganan dugaan kasus rudapaksa tiga anak kandung oleh ayahnya agar bisa berjalan sesuai prosedur hukum yang berlaku. Kasus tersebut sudah dihentikan di Kabupaten Luwu Timur.  ”Apa tindak lanjut ketika dihentikan, ada dua opsi. Yakni para pihak yang merasa dirugikan, pelapor atau keluarganya atau pihak ketiga, bisa mengajukan praperadilan,” kata Pakar Pidana dan Kriminologi Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar Hambali Talib seperti dilansir dari Antara di Makassar.  Dia menjelaskan, untuk opsi praperadilan yang diatur KUHP memberi ruang kepada pihak yang dirugikan terhadap penghentian penyidikan. Untuk menguji sah tidaknya ketetapan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) itu melalui pengadilan negeri setempat.  Sedangkan pintu darurat atau opsi kedua, kata dia, apabila pihak yang dirugikan merasa ada proses tidak fair, maupun ada kekurangan yang perlu diuji, bisa juga suatu waktu dibuka penghentian penyidikan itu. Pihak yang dirugikan mengajukan bukti baru yang bisa diuji dan nanti pihak penyidik memprakarsai untuk melakukan gelar perkara.  ”Gelar perkara ini menentukan layak tidaknya dibuka penghentian penyidikan dilanjutkan atau tidak,” ujar Hambali Talib, Guru Besar UMI Makassar itu.  Ditanyakan mengenai argumentasi Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Makassar selaku pendamping hukum, menilai SP3 itu ada dugaan maladminstrasi, menurut Hambali Talib, itu bisa diuji.  ”Kalau LBH merasa penerapan SP3 itu prematur ada kejanggalan, munculkan bukti baru, diajukan kepada penyidikan, kemudian bisa membuka gelar perkara baru. gelar perkara ini sifatnya gelar perkara khusus,” tutur Hambali Talib.  Gelar perkara khusus, ungkap dia, sesuai Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 6 Tahun 2019 terkait proses penyelidikan, bila dianggap itu perlu dievaluasi bisa digelar perkara khusus. Biasanya tim dari kepolisian daerah (polda) yang mengambil alih terhadap kasus tersebut.  ”Biasanya itu polda yang ambil alih. Karena bukan dinyatakan salah atau benar gelar perkara yang pernah ada, tapi juga mau diuji. Bukti baru diajukan pihak yang mewakili kepentingan korban,” ujar Hambali Talib.  Hambali menilai, idealnya saat dihentikan kasusnya pada 2019 dan ada pihak merasa dirugikan, pada saat itu juga mengajukan praperadilan. Tapi dalam undang-undang yang dia pahami, tidak ada batas waktu batas pengajuan praperadilan.  ”Sehingga, ada dua opsi, diajukan praperadilan dengan alasan bukti baru atau mengajukan bukti baru itu melalui gelar perkara yang dibuka kembali untuk menguji SP3 itu,” papar Hambali Talib.  Hambali menyatakan, dalam KUHP Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, jelas mengatur penghentian penyidikan. Itu merupakan kewenangan melekat kepada penyidik maupun penuntut umum di kejaksaan, kalau itu dalam proses penuntutan.  Alasan penghentian penyidik itu salah satunya tidak menemukan alat bukti yang cukup untuk diteruskan. Dalam aturan, disebutkan minimal dua alat bukti untuk menetapkan orang sebagai tersangka, dilanjutkan perkaranya sesuai pasal 184 KUHP.  ”Dan apabila tidak terpenuhi, ada kewenangan melekat pada penyidik untuk menghentikan penyidikan. Tapi perlu diingat, minimal ada laporan ke penuntut umum, sebab perkara awal disidik. Laporan itu sudah ada di penuntut umum. Di luar itu, bisa dikroscek apakah polisi jalan sendiri atau sudah ada laporan di situ (kejaksaan),” ucap Hambali Talib.  Sebelumnya, terlapor berinisial SA dilaporkan mantan istrinya atas dugaan rudapaksa atau pencabulan dan pemerkosaan terhadap tiga anaknya, berinisial AL, MR, dan AL pada 2019 lalu. Setelah gelar perkara berdasar hasil visum para korban, penyidik berdalih tidak ditemukan tanda kerusakan pada organ seksual mereka, sehingga dikeluarkan SP3 pada 10 Desember 2019.  Hingga akhirnya, ibu para korban mencari keadilan ke Makassar dan meminta bantuan pendampingan hukum dari LBH Makassar serta TP2TPA Makassar, karena merasa diabaikan polres dan Dinas PPA Luwu Timur. Saat gelar perkara kedua di Polda Sulsel pada Maret 2020, hasilnya juga sama. Alat bukti foto memar dan rusak organ seksual para korban yang diserahkan tidak dinilai sebagai alat bukti.  Tim pendamping hukum LBH berharap kasus itu dibuka kembali, karena penting bagi pelapor agar ada kepastian hukum dalam kasus tersebut. Selain itu, pihaknya membutuhkan surat pemberitahuan secara resmi dari Polri terkait pembukaan kembali kasus itu setelah kembali mencuat pada Oktober 2021.

Pakar Sebut Kasus SP3 Rudapaksa di Luwu Timur Ada Dua Opsi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/02/1614236551176.jpg" alt="Ilustrasi pelecehan seksual. Dok. JawaPos" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pelecehan seksual. Dok. JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pakar psikologi forensik Reza Indragiri Amriel merespons tagar percumalaporpolisi. Sebelumnya #percumalaporpolisi menjadi viral setelah polisi menghentikan penyelidikan kasus dugaan pemerkosaan terhadap anak di Luwu Timur, Sulawesi Selatan.  Menurut Reza berdasar data di Amerika Serikat, dari keseluruhan kejadian kejahatan secara umum, yang dilaporkan hanya sekitar 50 persen. Dari 50 persen itu, yang dilanjutkan dengan penahanan hanya 11 persen. Dari 11 persen itu, yang berlanjut ke persidangan cuma 2 persen.  ”Spesifik pada kasus kejahatan seksual, yang dilaporkan adalah 25–40 persen. Laporan kelirunya cuma 2–10 persen,” terang Reza Indragiri Amriel.  Dia menjelaskan, angka-angka tersebut menunjukkan bahwa kejahatan seksual memang mengandung kompleksitas tinggi. Termasuk kemungkinan gagal diinvestigasi hingga tuntas, apalagi berlanjut sampai ke pengadilan.  ”Di Amerika saja, jumlah kasus kejahatan seksual yang bisa ditangani hingga tuntas ternyata turun dari 60an persen pada 1964 ke 30an persen pada 2017,” ujar Reza.  Menurut dia, penyebab dasarnya adalah karena jarak waktu yang jauh antara peristiwa dan pelaporan ke polisi. Rentang waktu yang panjang itu membuat, pelaku kabur, bukti lenyap, saksi lupa, korban trauma berkepanjangan.  ”Akibatnya, kerja penyelidikan dan penyidikan terkendala serius,” papar Reza.  Walau demikian, lanjut dia, SP3 bukan berarti penghentian penanganan selama-lamanya. Pada alinea terakhir SP3 biasanya ada kalimat bahwa penanganan bisa diaktifkan kembali sewaktu-waktu diketemukan bukti dan saksi yang memadai.  ”Jadi, saya tetap menyemangati korban dan keluarga jika peristiwa dimaksud benar-benar terjadi untuk terus berikhtiar dan berdoa,” kata Reza.  Pada sisi lain, ajakan untuk tidak melapor ke polisi, menurut dia, betapa pun dilatari kekecewaan mendalam dan itu manusiawi, tidak sepatutnya diteruskan. Pelaporan ke polisi tetap perlu dilakukan agar pada periode tertentu kinerja polisi dapat ditakar berbasis data.  ”Karena ajakan tersebut bisa direspons secara salah sebagai ajakan untuk aksi vigilantisme dan ini berbahaya,” ucap Reza.  Dia menambahkan, di samping masalah penanganan dugaan kejahatan seksual terhadap anak, Polri perlu diberi masukan agar menyusun laporan kinerjanya secara lebih komprehensif. Tidak sebatas jumlah laporan, tapi mencakup berapa yang diproses sampai ke pengadilan, apa dan berapa yang ditangani dengan diversi, tren tuntutan jaksa, tren vonis hakim, ragam penghukuman pemasyarakatan dan residivisme.  ”Laporan selengkap itu mengharuskan seluruh lembaga penegakan hukum, tidak hanya Polri untuk duduk bareng dan menyajikan laporan tunggal. Judulnya, laporan penegakan hukum periode tertentu. Dari laporan terintegrasi itulah masyarakat bisa mengukur sudah sejauh apa sesungguhnya kerja otoritas penegakan hukum di Tanah Air,” papar Reza.

Ini Kata Pakar Psikologi Forensik Soal Tagar Percuma Lapor Polisi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/IMG_20211008_223502-1.jpg" alt="Kepala Bidang Humas Polda Sulawesi Selatan Kombes E. Zulpan. Darwin Fatir/Antara" width="100%">
<figcaption>Kepala Bidang Humas Polda Sulawesi Selatan Kombes E. Zulpan. Darwin Fatir/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Polda Sulawesi Selatan mempersilakan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Makassar mengajukan bukti baru terkait kasus rudapaksa atau dugaan pelecehan dan pemerkosaan terhadap ketiga anak oleh ayahnya, SA, di Kabupaten Luwu Timur. Hal itu disampaikan usai dikeluarkan SP3 pada 2019 lalu kemudian kembali viral di media sosial.  ”Karena LBH juga ada dalam tim pelapor, kami terbuka manakala keluarga korban ingin membuka kasus ini, harus ada bukti (baru) yang diajukan kepada penyidik,” kata Kabidhumas Polda Sulsel Kombespol E. Zulpan seperti dilansir dari Antara di Makassar.  Pihaknya saat ini sudah terbuka dengan memberikan ruang kepada LBH sebagai pendamping hukum pelapor untuk mengajukan bukti baru atas kasus tersebut, agar bisa ditindaklanjuti. Sebab, untuk membuka kasus melalui gugatan harus menyertakan bukti baru.  ”Silakan LBH mengajukannya. Namun apabila mereka menilai Polri tidak profesional, langkah hukum ada dalam aturan Polri yakni mempraperadilankan penyidiknya,” tutur Zulpan.  Pihaknya juga mempersilakan apabila pihak keluarga yang tidak menerima atas putusan dikeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyelidikan (SP3) Polres Luwu Timur pada 2019, bisa mengajukan langkah hukum lain. ”Apabila keluarga korban tidak menerima juga bisa lakukan praperadilan,” ulas Zulpan memberikan opsi.  Kendati peluang praperadilan itu terbuka, karena menganggap penyelidikan itu tidak benar di mata mereka, lanjut Zulpan, penyidik juga bisa menuntut balik bilamana kasus itu tidak terbukti. Saat ditanyakan apakah bisa digunakan visum pembanding dari rumah sakit lain untuk dijadikan novum atau alat bukti baru, menurut dia, proses visum hanya bisa diterbitkan kepolisian. Artinya, surat kepolisian kepada rumah sakit tertentu, seusai dengan prosedur hukum yang berlaku.  ”Visum ini siapa, visum dalam proses pidana. Katakan dicabuli harus dari Polri yang menerbitkan surat permintaan visum itu kepada rumah sakit,” jelas Zulpan.  Kasus dugaan rudapaksa terhadap tiga anak di Lutim, ungkap Zulpan, sudah ada hasil visum, bahkan dua kali. Pertama di Puskesmas Malili, namun tidak mempercayai. Kemudian dilaksanakan kedua kalinya di Rumah Sakit Bayangkara Makassar, hasilnya sama, tidak ada tanda kerusakan organ seksual pada anak.  ”Bagaimana kalau tidak ada hasil visum, polisi mau lakukan pemeriksaan apa kepada bapaknya, tidak bisa. Bahkan hasil visumnya (kerusakan organ seksual) tidak ada, ini harus dipahami,” ucap Zulpan.  Zulpan menyampaikan, apa yang beredar di media sosial maupun dikutip media arus utama terkait artikel yang beredar, itu adalah tidak benar. ”Jelas hoaks, ini judulnya anak saya diperkosa, padahal ini tidak diperkosa bahkan dicabuli pun tidak, bagaimana dia bisa bilang diperkosa. Anak ini umur tiga tahun masa diperkosa, lima tahun, tujuh tahun. Bahasanya sudah keliru kan, dia tahu dari mana diperkosa,” tutur Zulpan.  Sebelumnya, tim penasehat hukum dari LBH Makassar menilai, ada kejanggalan dalam penyelidikan pada kasus itu, sehingga harus dibuka kembali.  ”Polisi punya kewenangan. Makanya, kami mendesak sekali lagi Polri menindaklanjuti apa menjadi temuan kami yang sudah dilaporkan di Polda Sulsel agar bisa dibuka kembali dan diambil alih untuk ditindaklanjuti, agar para anak-anak bisa mendapatkan keadilan,” paparnya penasihat pelapor, Rezky Pratiwi dari LBH Makassar.

Polisi Persilakan LBH Ajukan Bukti Baru Rudapaksa Anak di Lutim

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/IMG_20211008_212655-1.jpg" alt="Ilustrasi pelecehan anak. Andre Angkawijaya/Antara" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pelecehan anak. Andre Angkawijaya/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Terlapor berinisial SA yang dituduh melecehkan hingga memperkosa ketiga anak kandungnya di Kabupaten Luwu Timur pada Oktober 2019, membantah keras tudingan dugaan kekerasan seksual itu. SA memberikan klarifikasi terkait persoalan hukum yang dilaporkan mantan istrinya berinisial RA.  ”Mungkin orang-orang tidak memahami kejadian sebenarnya sehingga dia (melaporkannya). Terus mamanya, mantan istri saya itu memaksakan kehendak,” ujar SA seperti dilansir dari Antara di Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel), Jumat (8/10).  Dia menyatakan, dalam kasus itu tidak ada yang mencoba melindunginya. Dia juga bukan orang berpengaruh di Luwu Timur, hanya sebagai aparatur negeri sipil (ASN) biasa di Inspektorat Pemkab Luwu Timur.  ”Kalau kita mau secara analisis, secara logika, saya ini siapa mempengaruhi (kasus) ini. Sampai tuduhannya bahwa bisa mempengaruhi penyidik dan aparat hukum. Sedangkan bupati, ketua DPRD saja diambil (ditangkap). apalagi semacam saya ini, kalau memang melakukan kesalahan,” ujar SA.  Dia menjelaskan, dari pemeriksaan Biddokes Polda Sulsel terkait hasil visum terhadap alat vital ketiga anaknya pada 2019, dinyatakan tidak terbukti adanya kekerasan seksual pada anak-anaknya. Begitupun hasil tes kejiwaan pada mantan istrinya, ada dugaan kelainan jiwa.  ”Hasil (visum) kedokteran (dari Biddokes Polda Sulsel) juga tidak mungkin dipertaruhkan, dia punya ini (hasil visum). Kalau saya, secara nalar, tidak masuk (kekerasan seksual), ini tuduhan, siapa mau dituduh,” bantah SA.  Ditanyakan sejauh ini bagaimana status hubungan dengan anaknya usai dilaporkan, dia menjelaskan, sejak berkasus pada 2019, ibunya serta tiga anaknya ke Makassar. Hingga kembali mencuat melalui viral, kata dia, tidak pernah lagi bertemu.  ”Saya tidak pernah lihat lagi itu anak-anak, karena takutnya saya dilaporkan dengan masalah baru lagi, itu saya jaga. Karena tahu karakter ini mamanya, jadi saya tidak mau. Cukup saya kirimkan uang makannya tiap bulan, itu rutin,” terang dia.  Dia pun tetap memonitor pemberian nafkah kepada anaknya dan memfoto kopi semua bukti transfer. Bahkan menanyakan ke bank untuk memastikan apakah nomor rekening mantan istrinya itu masih aktif atau tidak, karena anak-anaknya tidak memiliki rekening.  ”Jadi dia ini memaksakan kehendak. Sejak bermasalah tidak pernah telepon, saya blokir nomornya. Saya tidak mau mendengarkan kata-kata tidak pantas membuat saya emosi,” kata SA.  SA mengaku sudah melaporkan balik mantan istrinya terkait kasus itu ke Polres Luwu. Sebab, telah mencemarkan nama baiknya. Hanya saja, sejauh ini belum mendapat respons dari aparat setempat.  ”Makanya saya laporkan balik (pada 2019), tapi belum ada tindak penyelesaian sampai sekarang,” beber SA.  Berkaitan dengan mencuatnya kembali kasus tersebut setelah dihentikan Polres Luwu pada 2019, kemudian viral, dia juga akan kembali melakukan upaya hukum balik, karena nama baiknya tercemar. Kendati telah diberikan pertimbangan bahwa istrinya ada masalah penyakit kejiwaan.  ”Itu kan beredar, karena liar ini barang. Maksudnya begini, karena tidak terbukti yah kan, saya punya hak untuk lapor balik, apalagi ini (viral) sudah se-Indonesia. Termasuk (melaporkan) orang-orang itu, saya kumpul komentar komentarnya (medsos-media), nanti saya saring mana yang dibawa ke ranah hukum,” tegas dia.  ”Saya hanya berharap Polres Luwu Timur segera menindaklanjuti, semoga laporan balik ini, karena itu pencemaran nama baik. Saya hancur, karakterku hancur. Terus ini juga anak, nanti psikologisnya bagaimana, nanti masuk sekolah, pasti dibully, bahwa sudah dianu ayahnya,” tuturnya kecewa.  Dia menyesalkan terkait kasus itu. Seharusnya publik menganalisis dan secara logika yang benar, bagaimana kebenarannya. Sebab, tidak mungkin kasus seperti itu mau dibiarkan aparat hukum, apalagi dia dituduh melakukan kekerasan seksual pada anaknya bersama teman-temannya.  ”Logikanya dimana. Itu tidak jalan pikirannya, semacam orang-orang berhalusinasi semua. Harusnya datang di Luwu Timur, pelajari di sana, situasinya bagaimana. Mohon maaf, orang yang fitnah saya ini tidak akan saya maafkan,” ucapnya menahan emosi.  Saat berada di Makassar, dia pun sempat mendatangi kantor Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) di Makassar untuk menanyakan tanggung jawab bagaimana perlindungan anak terhadap anak diasuh orang-orang ada kelainan jiwa.  ”Iya tadi (di Kota Makassar), hanya mencari konsultasi. Kebetulan saya ada di Makassar, lewat jadi singgah mempertanyakan bagaimana upaya perlindungan anak terhadap pemberitaan. Ini kan psikologi anak terganggu nanti kalau sudah dewasa, jadi harus diantisipasi itu,” papar dia.  Mengenai upaya hak asuh yang akan ditempuh melalui pengadilan pada ketiga anaknya, dia mengungkapkan sudah dilakukan sejak awal kasus tersebut pada 2019 lalu.  ”Kemarin tujuan saya pelaporan balik kan (ajukan hak asuh), setelah berjalan, mungkin saya jadikan dasar untuk masuk pengadilan untuk mendapatkan hak asuh. Hanya saja, ini viral lagi, ya mungkin saya selesaikan dulu ini,” tambah dia.

Terlapor Klarifikasi Terkait Tuduhan Perkosa Anaknya di Luwu Timur

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/IMG_20211008_005835-1.jpg" alt="Tim penasehat para korban, Rezky Pratiwi saat memberikan keterangan pers di kantor LBH Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis (7/10) malam. Darwin Fatir/Antara" width="100%">
<figcaption>Tim penasehat para korban, Rezky Pratiwi saat memberikan keterangan pers di kantor LBH Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis (7/10) malam. Darwin Fatir/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Makassar, Sulawesi Selatan, mendesak Mabes Polri kembali membuka kasus dugaan kekerasan seksual terhadap tiga anak di bawah umur. Kasus tersebut dihentikan Polres Luwu Timur dan Polda Sulawesi Selatan pada 2019 dan 2020.  ”Kami minta Polri mengambil alih dan melanjutkan proses perkara ini,” ucap Rezky Pratiwi, tim penasihat para korban, seperti dilansir dari Antara di kantor LBH Makassar, Kamis (7/10) malam.  Kasus tersebut terkait atas laporan polisi dilaporkan RS mantan istri SA, 43, ASN di Inspektorat Pemkab Luwu Timur, sebagai terlapor atas dugaan kekerasan seksual dan pemerkosaan ketiga anaknya masing-masing berinsial AL 8; MR, 6; dan AL, 4; yang dihentikan pada 10 Desember 2019.  Rezky menegaskan, kejadian yang menimpa anak-anak tersebut adalah tindak pidana. Pihak yang punya kewenangan untuk memproses perkara tersebut dan membawa pelaku ke pengadilan salah satunya adalah polisi. ”Polisi punya kewenangan. Kami mendesak sekali lagi Polri menindaklanjuti apa menjadi temuan kami yang sudah dilaporkan di Polda Sulsel agar bisa dibuka kembali dan diambil alih untuk ditindaklanjuti, agar para anak-anak bisa mendapatkan keadilan,” papar Rezky Pratiwi.  Menurut dia, dari fakta-fakta yang dikumpulkan tim LBH kasus itu sangat penting untuk dibuka kembali. Sebab, penghentian kasus melalui Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dinilai prematur. Hanya selang dua bulan setelah dilaporkan di Polres Luwu Timur pada 2019, langsung dibuat administrasi penghentian penyelidikan.  ”Selain itu tidak dilakukan pemeriksaan saksi lain, selain para korban sehingga tidak ditemukan petunjuk. Bahkan para korban tidak didampingi ibunya saat diperiksa serta pengacara atau lembaga sosial lain,” ucap Rezky Pratiwi.  Para korban dibawa ke Makassar karena tidak mendapat layanan seharusnya di Luwu Timur. Hasil asesmen dari psikolog, malah mengeluarkan fakta sebaliknya. Para anak mengakui mendapat kekerasan seksual dari ayahnya.  ”Bahkan ada pelaku lain melakukan hal yang sama terhadap ketiga anak itu. Keterangan dari semua seragam dikatakan para anak korban. Bahkan yang paling kecil bisa memperagakan juga bagaimana itu dilakukan kepada mereka,” ungkap Rezky Pratiwi.  Proses yang dijalani para korban di psikiater di Luwu Timur, lanjut dia, terlampau singkat, hanya 15 menit. Bahkan ibu para korban dinyatakan wahab atau mengalami gangguan kejiwaan. Padahal ada proses tahap pemeriksaan kejiwaan seseorang, tidak secara singkat disimpulkan.  Rezky menambahkan, saat gelar perkara lanjutan di kantor Polda Sulsel pada Maret 2020, pihaknya selaku penasihat hukum sudah memasukkan dokumen-dokumen yang mendukung argumentasi saat gelar perkara itu. Namun, tetap dihentikan atau dikeluarkan SP3 dengan alasan tidak cukup bukti.  ”Kami sudah melaporkan kasus ini ke Komnas HAM, Komnas Perempuan, dan Kementerian PPA. Bahkan ada rekomendasi dari Komnas Perempuan untuk melanjutkan kasus ini. Tetapi, belum ada keterangan resmi melalui surat dari penyidik Polri,” kata Rezky.  Sementara Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigjen Pol Rusdi Hartono menyebutkan, kasus tersebut memang sudah dihentikan tapi bisa dibuka kembali apabila ditemukan bukti baru.  ”Kalau bicara penghentian penyidikan, itu bukan semua final. Apabila proses berjalannya ditemukan bukti-bukti baru, tidak menutup kemungkinan penyidikan dibuka kembali,” tutur Rusdi.

LBH Makassar Desak Polri Buka Kasus Kekerasan Seksual Anak di Lutim

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Kabupaten Luwu Timur

Berita Terkini