<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/garis-polisi.jpeg" alt="Ilustrasi garis polisi berwarna kuning. (Pixabay.com)x" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi garis polisi berwarna kuning. (Pixabay.com)x</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Polres Langkat, Sumatera Utara, membantah adanya empat personel polisi yang dianiaya dan disekap warga. Polisi melakukan penangkapan tersangka kasus dugaan pembunuhan ketua organisasi kemasyarakatan pemuda (OKP) Simon Sembiring alias Bagong, 40, di Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat. &rdquo;Bukan, tidak ada disekap, hanya dihadang saja oleh warga,&rdquo; ujar Kasi Humas Polres Langkat AKP S. Yudianto seperti dilansir dari Antara, Jumat (4/8). Dia mengaku bingung dengan pemberitaan yang menyatakan petugas yang hendak melakukan penangkapan kepada tersangka atas dugaan pembunuhan Simon Sembiring tersebut dianiaya dan disekap masyarakat. Peristiwa sebenarnya lanjut Yudianto, pada Selasa (2/8) sekitar pukul 07.00 WIB dipimpin Kapolres Langkat AKBP Faisal Rahmat bersama Kasatreskrim AKP Luis Beltran dan personel gabungan Polres langkat, Polsek Kuala dan Polsek Stabat telah melakukan penangkapan kepada tersangka lain di Dusun VIII Desa Lau Mulgab Kecamatan Selesai, Langkat. &rdquo;Dari hasil kegiatan berhasil diamankan tiga orang yang diduga pelaku dan dibawa ke Mapolres Langkat. Tapi, ketika hendak kembali, tim dihadang warga setempat,&rdquo; ujar Yudianto. Atas kejadian tersebut, dia mengatakan, Kapolres Langka menghubungi Kapolres Binjai untuk meminta bantuan personel. &rdquo;Tak lama personel Binjai datang, kemudian petugas gabungan tersebut berhasil memboyong tiga terduga pelaku ke Mapolres Langkat guna dimintai keterangan untuk proses hukum lebih lanjut,&rdquo; ucap Yudianto. Yudianto menambahkan, ketiga tersangka tersebut berinsial FEDS alias S, 32; JS, 25; dan SIG, 24; yang ketiganya warga Dusun VIII, Desa Lau Mulgab, Kecamatan Selesai, Langkat. Atas perbuatannya, ketiga tersangka dijerat pasal 170 ayat (2) ke-3e KUHPidana subsider pasal 351 (3) KUHPidana jo pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHPidana.

Polres Langkat membantah adanya empat personel polisi yang dianiaya dan disekap warga usai penangkapan tersangka kasus dugaan pembunuhan

Polres Langkat Bantah Empat Personel Polisi Dianiaya dan Disekap Warga

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/02/IMG-20210203-WA0010_copy_922x615.jpg" alt="Ilustrasi Gedung Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Jalan AH Nasution Medan. Munawar/Antara" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Gedung Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Jalan AH Nasution Medan. Munawar/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Tim Penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) memeriksa empat orang saksi terkait dugaan korupsi alih fungsi kawasan hutan suaka margasatwa di Kabupaten Langkat.  Kasi Penkum Kejati Sumut Yos A. Tarigan membenarkan pemeriksaan terhadap empat orang saksi, dari tujuh orang saksi yang dipanggil. Empat orang saksi itu dimintai keterangan terkait dugaan mafia tanah di Kabupaten Langkat.  ”Keempat saksi itu, N (mantan Kepala Kantor Pertanahan Langkat 2009–2012), SGT (mantan Kepala Kantor Pertanahan Langkat 2013), RM (mantan Kasi Kantor Pertanahan Langkat), dan R (mantan karyawan perusahaan yang mengelola perkebunan kelapa sawit,” ujar Yos A. Tarigan.  Kasi Penkum menjelaskan, pemeriksaan saksi dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi alih fungsi hutan bakau suaka margasatwa di Kabupaten Langkat.  Sebelumnya, untuk melengkapi data dan berkas, tim penyidik telah melakukan penggeledahan di dua tempat berbeda. Petugas membawa beberapa dokumen, berkas, file, dan data lain untuk melengkapi barang bukti.  Penyidik Kejati Sumut juga sudah turun ke lapangan dalam rangka penyidikan kasus dugaan korupsi terkait pengalihan fungsi kawasan Margasatwa Karang Gading/Langkat Timur Laut, Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat.  Seharusnya hutan bakau (mangrove) tersebut dilindungi, bukan diubah menjadi perkebunan sawit dengan luas sekitar 210 hektare. Berdasar temuan di lapangan ada 28.000 batang pohon sawit tumbuh di atas kawasan hutan margasatwa dan telah terbit 60 sertifikat hak milik atas nama perorangan.  Modusnya menggunakan koperasi petani, seolah-olah sebagai pemilik lahan dan mengelola perkebunan sawit. Ternyata lahan hanya dikuasai satu orang yang diduga mafia tanah.  ​​​​​​​Tim penyidik Pidsus Kejati Sumut juga sudah melakukan plotting dan menentukan titik koordinat di Kawasan Hutan Margasatwa Karang Gading/Langkat Timur Laut, Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat. Tim juga melibatkan ahli untuk melakukan uji analisis laboratorium sampel tanah dan jaringan tanaman dari laboratorium.

Kejati Sumut Periksa Empat Saksi Kasus Hutan Suaka Margasatwa Langkat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/12/20170428mayat_copy_1024x684.jpg" alt="Ilustrasi kasus penganiayaan. Antara" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi kasus penganiayaan. Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Aparat kepolisian telah memeriksa sembilan orang saksi terkait kasus dugaan pembunuhan dan pemerkosaan siswi SMP berinisial A, 14. Jenazah korban ditemukan di area perladangan di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara.  ”Sudah sembilan orang saksi diperiksa,” kata Kasatreskrim Polres Langkat Iptu Luis Berltran seperti dilansir dari Antara.  Dia menyebutkan, pihaknya hingga saat ini masih menunggu hasil otopsi jenazah. Hal tersebut diperlukan guna mengungkap penyebab kematian korban.  ”Hasilnya belum keluar, kami juga masih menunggu. Mohon bersabar,” ujar Luis Berltran.  Sebelumnya, jenazah korban pertama kali ditemukan di area perladangan di Kecamatan Sei Lepan, Kabupaten Langkat, pada Selasa (21/6). Korban sudah sepekan dilaporkan hilang oleh kerluarganya.  Korban ditemukan dalam kondisi membusuk serta bagian kepala sudah menjadi tengkorak. Dari hasil pemeriksaan sementara yang dilakukan aparat kepolisian, korban diduga tewas karena dibunuh dan diperkosa.

Polisi Periksa Sembilan Saksi Terkait Kematian Siswi SMP di Sumut

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/IMG-20210203-WA0009_copy_921x614.jpg" alt="Kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. Munawar/Antara" width="100%">
<figcaption>Kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. Munawar/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Tim Penyidik Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara menangani kasus dugaan mafia tanah di kawasan hutan lindung di Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai). Sebelumnya kejati juga mengusut kasus mafia tanah suaka margasatwa di Kabupaten Langkat dan Kabupaten Deli Serdang.  ”Dugaan adanya mafia tanah di Hutan Lindung Sergai memasuki babak baru, terutama setelah ditemukan adanya peristiwa pidana, sehingga status perkara ditingkatkan ke tahap penyidikan,” kata Kasi Penkum Kejaksaan Tinggi Sumut Yos A. Tarigan seperti dilansir dari Antara di Medan, Sabtu (18/6).  Yos menyebutkan, dalam waktu dekat, tim penyidik akan memanggil beberapa orang saksi untuk dimintai keterangan.  ”Sedangkan untuk masalah dugaan mafia tanah di Kabupaten Langkat, pada pekan depan tim penyidik akan memanggil tujuh orang saksi untuk dimintai keterangan,”' ujar Yos A. Tarigan.  Sebelumnya, kata Yos, untuk melengkapi data dan berkas, tim penyidik telah melakukan penggeledahan di dua tempat berbeda. Petugas membawa beberapa dokumen, berkas, file, dan data lainnya untuk melengkapi barang bukti.  Kejati Sumut juga sudah turun ke lapangan dalam rangka penyidikan kasus dugaan korupsi terkait pengalihan fungsi kawasan Suaka Margasatwa Karang Gading/Langkat Timur Laut, Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat.  ”'Seharusnya hutan bakau (mangrove) tersebut dilindungi, bukan diubah menjadi perkebunan sawit dengan luas sekitar 210 hektare,” terang Yos A. Tarigan.  Kasi Penkum Kejati Sumut menambahkan, tim penyidik Pidsus Kejati Sumut juga sudah melakukan plotting dan menentukan titik koordinat di kawasan konservasi Suaka Margasatwa Karang Gading/Langkat Timur Laut, Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat. Kejati juga melibatkan ahli untuk melakukan uji analisis laboratorium sampel tanah dan jaringan tanaman dari laboratorium.  ”Kami masih menunggu hasil perhitungan dari tim ahli terkait adanya dugaan mafia tanah di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara,”' kata Kasi Penkum Kejati Sumut Yos A. Tarigan.

Kejati Sumut Usut Kasus Mafia Tanah Hutan Lindung dan Suaka Margasatwa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/IMG-20220415-WA0001_copy_1079x719.jpg" alt="Petugas BBKSDA Sumut memeriksa gajah mati di Desa Bukit Mas, Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat, Minggu (10/4). BBKSDA Sumut/Antara" width="100%">
<figcaption>Petugas BBKSDA Sumut memeriksa gajah mati di Desa Bukit Mas, Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat, Minggu (10/4). BBKSDA Sumut/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Sumatera Utara menemukan dua ekor satwa liar gajah Sumatera (Elephas Maximus Sumatrae) mati. Dua gajah itu ditemukan mati di daerah perkebunan di Desa Bukit Mas, Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat.  ”Keberadaan bangkai gajah ini pertama kali dilaporkan pemancing ikan kepada petugas Resort Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL) dan meneruskannya Kepala Seksi Konservasi Wilayah II Stabat,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BBKSDA Sumut Irzal Azhar seperti dilansir dari Antara di Medan.  Dia menyebutkan, penemuan pertama kali satu ekor bangkai gajah itu pada Minggu (10/4) di perkebunan jeruk milik masyarakat bermarga Hutapea di Desa Bukit Mas, Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat. Kemudian saat pengecekan lokasi yang dilakukan petugas Resort KSDA Aras Napal 241, ditemukan bangkai gajah dewasa, jenis kelamin betina dengan kondisi sudah memulai membusuk.  Pada tubuhnya ditemukan banyak luka bekas tusukan dengan usus terburai dan caling, semacam gigi gajah yang menonjol berevolusi, lebih kecil dari gading. Itu hanya ada pada gajah betina. ”Hasil ploting koordinat yang dilakukan petugas, bangkai gajah tersebut posisinya berada di Hutan Produksi Terbatas yang berbatasan dengan TNGL dan hanya berjarak sekitar 150 meter,” terang Irzal Azhar.  Dia mengatakan, pada saat petugas melakukan pengecekan, diperoleh informasi dari masyarakat bahwa di lokasi lain juga ditemukan kerangka gajah yang sudah membusuk.  Kondisi tinggal tulang-belulang yang berceceran, terdapat juga sisa-sisa bangkai yang sudah mencair. Kondisi tulang-belulang tidak lengkap, diperkirakan sudah mati lebih dari enam bulan.  Hasil ploting koordinat, posisi kerangka gajah berada di areal 242 Aras Napal dan berjarak 140 meter dari hutan TNGL. Sedangkan jarak lurus kedua posisi bangkai gajah ini sejauh 1,4 Km.  ”Pada 13 April telah dilakukan penanganan tindak lanjut laporan adanya gajah mati di perkebunan jeruk milik masyarakat di Desa Bukit Mas, Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat. Penanganan dengan pengumpulan data dan informasi di tempat kejadian serta melakukan nekropsi atas cadaver gajah,” terang Irzal Azhar.

BBKSDA Sumut Temukan Dua Ekor Gajah Mati di Langkat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/02/20220131_175836.jpg" alt="Kantor Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Muhammad Zulfikar/Antara" width="100%">
<figcaption>Kantor Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Muhammad Zulfikar/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) optimistis kasus kerangkeng manusia yang diduga dijadikan tempat perbudakan modern milik Bupati Langkat nonaktif Terbit Rencana Perangin-angin bisa dituntaskan Polri sesegera mungkin.  ”LPSK optimistis kasus itu akan tuntas bila ditangani secara profesional,” kata Ketua LPSK Hasto Atmojo Suroyo seperti dilansir dari Antara di Jakarta, Minggu (6/2).  Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri memutuskan untuk memberikan asistensi pada kasus temuan kerangkeng manusia di rumah Bupati Langkat nonaktif. Upaya tersebut dinilai sebagai langkah maju.  Hasto menilai langkah Bareskrim Polri dapat dimaknai sebagai keseriusan Korps Bhayangkara untuk mengusut tuntas sejumlah temuan dugaan tindak pidana yang terjadi di kediaman Bupati Langkat. Berdasar hasil investigasi yang telah dilakukan LPSK, kerangkeng yang ditemukan tidak layak untuk dikatakan sebagai tempat rehabilitasi pecandu narkoba, dan lebih tepat dikatakan sebagai rutan ilegal.  Dari sejumlah fakta, LPSK beranggapan Polri perlu mendalami kasus tersebut lebih jauh. Sebab, ditemukan adanya dugaan pelanggaran pidana.  ”Berdasar fakta, kami menemukan indikasi adanya tindak pidana perdagangan orang, penganiayaan yang menyebabkan kematian dan perampasan kemerdekaan seseorang,” ujar Hasto.  Menurut dia, sikap tegas Polri akan menjadi suntikan moral bagi korban dan keluarganya untuk berani memberikan keterangan penting dalam proses pengungkapan perkara. Sebab, LPSK menyakini masih banyak korban yang memilih diam serta tidak ingin memperpanjang masalah.  LPSK menegaskan siap memberikan perlindungan kepada para saksi dan korban dalam kasus tersebut dengan tujuan untuk memberikan rasa aman bilamana keterangannya dibutuhkan guna mengungkap perkara.  ”Kami sangat terbuka bila saksi dan korban ingin mendapatkan perlindungan, kemarin kami sudah melakukan upaya proaktif dan saat ini menunggu mereka mengajukan permohonan ke LPSK,” ucap Hasto.

LPSK Optimistis Polri Tuntaskan Kasus Kerangkeng Bupati Langkat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/Bupati-Langkat-Terbit-Rencana-Perangin-Angin-Dery-Ridwansah-5.jpg" alt="Bupati Langkat, Terbit Rencana Perangin Angin ditetapkan sebagai tersangka suap, Jakarta Kamis (20/1/2022). KPK menetapkan Bupati Langkat Terbit Perangin Angin sebagai tersangka suap penerimaan hadiah atau janji terkait pekerjaan proyek di Kabupaten Lang" width="100%">
<figcaption>Bupati Langkat, Terbit Rencana Perangin Angin ditetapkan sebagai tersangka suap, Jakarta Kamis (20/1/2022). KPK menetapkan Bupati Langkat Terbit Perangin Angin sebagai tersangka suap penerimaan hadiah atau janji terkait pekerjaan proyek di Kabupaten Lang</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) panggil lima saksi dalam penyidikan kasus dugaan suap terkait dengan kegiatan pekerjaan pengadaan barang dan jasa pada 2020-2022 di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara.  ”Pemeriksaan dilakukan di Ruang Pemeriksaan Ditreskrimsus Polda Sumut, Medan,” kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri seperti dilansir dari Antara, Senin (31/1).  Lima saksi, yaitu Riki Sapariza selaku wiraswasta/Direktur CV Sasaki, Mimpin Sitepu selaku wiraswasta/Direktur CV Salsa, Kabid Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Langkat Deni Turo, dan dua wiraswasta masing-masing Ananda Agustri dan Daniel.  KPK total menetapkan enam tersangka dalam kasus itu. Sebagai penerima, Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin Angin (TRP), Iskandar PA (ISK) selaku Kepala Desa Balai Kasih yang juga saudara kandung Terbit, dan tiga pihak swasta/kontraktor masing-masing Marcos Surya Abdi (MSA), Shuhanda Citra (SC), dan Isfi Syahfitra (IS). Sedangkan, sebagai pemberi, yaitu Muara Perangin-angin (MR) dari pihak swasta/kontraktor.  Dalam konstruksi perkara, KPK menjelaskan, sekitar 2020 hingga saat ini, Terbit selaku Bupati Langkat periode 2019–2024 bersama dengan Iskandar diduga melakukan pengaturan dalam pelaksanaan paket proyek pekerjaan infrastruktur di Kabupaten Langkat. Dalam melakukan pengaturan itu, Terbit memerintahkan Sujarno selaku Plt Kadis PUPR Kabupaten Langkat dan Suhardi selaku Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa untuk berkoordinasi aktif dengan Iskandar sebagai representasi Terbit terkait dengan pemilihan pihak rekanan mana saja yang akan ditunjuk sebagai pemenang paket pekerjaan proyek di Dinas PUPR dan Dinas Pendidikan.  KPK menyebut agar bisa menjadi pemenang paket proyek pekerjaan, diduga ada permintaan persentase fee oleh Terbit melalui Iskandar. Dengan nilai persentase 15 persen dari nilai proyek untuk paket pekerjaan melalui tahap lelang dan 16,5 persen dari nilai proyek untuk paket penunjukan langsung.  Selanjutnya, salah satu rekanan yang dipilih dan dimenangkan untuk mengerjakan proyek di dua dinas tersebut adalah tersangka Muara dengan menggunakan beberapa bendera perusahaan. Total nilai paket proyek yang dikerjakan sebesar Rp 4,3 miliar.  Selain dikerjakan pihak rekanan, ada juga beberapa proyek yang dikerjakan Terbit melalui perusahaan milik Iskandar.  Pemberian fee oleh Muara diduga dilakukan secara tunai dengan jumlah sekitar Rp 786 juta yang diterima melalui perantaraan Marcos, Shuhanda, dan Isfi, untuk kemudian diberikan kepada Iskandar dan diteruskan lagi kepada Terbit. KPK menduga dalam penerimaan sampai dengan pengelolaan uang-uang fee dari berbagai proyek di Kabupaten Langkat, Terbit menggunakan orang orang kepercayaannya, yaitu Iskandar, Marcos, Shuhanda, dan Isfi.  KPK juga menduga ada banyak penerimaan-penerimaan lain oleh Terbit melalui Iskandar dari berbagai rekanan dan hal itu akan didalami lebih lanjut oleh tim penyidik.

KPK Panggil 5 Saksi Kasus Suap Pengadaan Barang dan Jasa di Langkat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/1623047108471_copy_800x480.jpg" alt="Ilustrasi penganiayaan. Antara" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi penganiayaan. Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Tim Jatanras Polres Binjai menangkap seorang suami MS, 41, yang sedang berada di terminal di Jalan KH Dewantara Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Dia ditangkap karena melakukan penganiayaan terhadap istrinya, YS, yang sedang bekerja di rumah sakit.  ”Tersangka yang diringkus petugas beserta barang bukti berupa satu unit motor nomor polisi BK 5841 AU hitam, satu gunting, satu jilbab biru, dan satu pasang sandal hitam, dibawa ke komando guna proses hukum selanjutnya,” ujar Kasubbag Humas Polres Binjai AKP Siswanto Ginting seperti dilansir dari Antara.  Dia menyebutkan, peristiwa penganiayaan itu terjadi Jumat (29/10) malam. Saat itu, MS mendatangi YS yang sedang bekerja di Laboratorium Rumah Sakit (RS) Delia, di Jalan KH Dewantara, Desa Sei Limbat, Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat.  Kemudian cekcok antara pasangan suami istri pun terjadi. Hingga akhirnya sang suami emosi mengambil gunting di atas meja dan langsung melakukan penusukan ke wajah korban berulangkali.  ”Penikaman tersebut mengakibatkan luka-luka di wajah korban,” ujar Siswanto.  Siswanto mengatakan, polisi yang menerima laporan penganiayaan itu langsung turun ke lokasi.  Kapolres Binjai AKBP Ferio Sanio Ginting langsung memerintahkan pengejaran terhadap pelaku penganiayaan tersebut. ”Pelaku sudah ditahan dan dikenakan pasal 44 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga,” tutur Ferio.

Cekcok lalu Aniaya Istri, Suami Ditangkap Polisi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/01/harimau.jpg" alt="Ilustrasi Harimau Sumatera. Antara" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Harimau Sumatera. Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Warga Desa Lau Damak, Kabupaten Langkat, meminta Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Sumatera Utara segera melakukan translokasi harimau Sumatera. Sebab, harimau di daerah itu sering memangsa ternak lembu milik penduduk.  ”Terkait permohonan masyarakat untuk translokasi harimau Sumatera merupakan pilihan terakhir dan perlu kajian mendalam dari para pakar,” kata Humas BBKSDA Sumut Andoko Hidayat seperti dilansir dari Antara di Medan.  Kepala Desa Lau Damak dan Camat Bahorok akan menyampaikan surat permohonan translokasi satwa tersebut ke BBKSDA Sumut. ”Dalam musyawarah di Balai Desa Lau Damak yang dihadiri 40 orang warga, kepala desa, staf camat, babinsa, babin kamtibmas,TNGL, BBKSDA Sumut, KPH, Yahua, dan WCS, masyarakat menuntut dilakukan translokasi harimau Sumatera itu,” ujar Andoko Hidayat.  Andoko menjelaskan, penanganan sementara konflik harimau Sumatera di Dusun Selayang, Desa Laudamak, Kecamatan Bahorok, Kabupaten Langkat dengan melakukan patroli penjagaan.  Sebelumnya, Rabu (6/1) lembu milik Zainuddin dan Yani warga Dusun VII Desa Timbang Lawan, Kecamatan Bahorok, Kabupaten Langkat, dimangsa harimau, di areal kebun kelapa sawit milik Narudin Sembiring, warga Dusun Selayang, Desa Lau Damak, Kecamatan Bahorok.  BBKSDA Sumatera Utara, lanjut Andoko Hidayat, telah memasang empat unit kamera trap untuk memantau harimau Sumatera di Desa Lau Damak, Kabupaten Langkat. ”Kita memasang kamera itu, untuk dapat mengetahui harimau yang selama ini sering memangsa ternak lembu di desa tersebut,” kata Andoko Hidayat.  Dia menjelaskan, peralatan kamera trap yang dipasang di Desa Lau Damak milik YAHUA. ”Penanganan harimau itu dilakukan BBKSDA Sumut bekerja sama dengan BBTNGL, KPH Wilayah I Stabat, WCS, dan YAHUA,” ujar Andoko.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=JfYKI2XXgOI

Warga Minta Harimau di Langkat Ditranslokasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/11/1605010639024_copy_800x533_2.jpg" alt="Ilustrasi bocah hilang. Antara" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi bocah hilang. Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Kepolisian Daerah Sumatera Utara membentuk tim khusus untuk mencari tiga bocah warga Desa Naman Jahe, Kecamatan Salapian, Kabupaten Langkat, yang hilang sejak Minggu (18/10).  ”Kita mem-back up penyelidikan hilangnya tiga bocah di Langkat itu. Kita sudah bentuk tim dan sedang bekerja di lapangan,” kata Wakil Direktur Reskrimum Polda Sumut AKBP Faisal Napitupulu seperti dilansir dari Antara.  Ketiga bocah tersebut bernama Yogi Tri Herlambang, Nizam Auvar Reja, dan Alviza Zahra. Menurut Faisal, tim telah melakukan cek area galian yang disebut sebagai lokasi awal hilangnya ketiga bocah itu. Sejumlah saksi juga telah dimintai keterangan.  Pihaknya optimistis penyebab hilangnya ketiga bocah tersebut akan segera terungkap. ”Penyelidikan masih terus kita intensifkan. Kita optimistis penyebab hilangnya ketiga bocah tersebut dapat segera terungkap,” ujar Faisal Napitupulu.  Sebelumnya, ketiga bocah yang rata-rata berusia 7 tahun tersebut hilang secara misterius pada Minggu (18/10) saat bermain di lahan perkebunan. Sebanyak 150 personel dibantu warga, relawan, dan paranormal telah mencari ketiga bocah tersebut. Namun, hingga  kini belum juga ditemukan.  Saksikan video menarik berikut ini:   https://www.youtube.com/watch?v=-ePoDZMGR38

Polda Sumut Bentuk Tim Khusus Selidiki Hilangnya Tiga Bocah di Langkat

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#kabupaten langkat

Berita Terkini