<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/15/IMG_0460-4085045830.jpeg" alt="ISTANA PRESIDEN: Sejumlah alat berat tampak bekerja maksimal untuk membangun kawasan Istana Presiden di IKN. Presiden Jokowi optimistis pembangunan Istana Presiden itu bisa berjalan sesuai target." width="100%">
<figcaption>ISTANA PRESIDEN: Sejumlah alat berat tampak bekerja maksimal untuk membangun kawasan Istana Presiden di IKN. Presiden Jokowi optimistis pembangunan Istana Presiden itu bisa berjalan sesuai target.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Ombudsman RI (ORI) temukan dugaan maladministrasi berupa penghentian pemberian layanan pertanahan pada layanan permohonan surat keterangan tanah dan pendaftaran tanah di wilayah Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Khususnya di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. &rdquo;Ditemukan&nbsp;penghentian layanan pendaftaran pertama kali di dalam dan di luar delineasi IKN yang dilakukan Kantor Pertanahan Kutai Kartanegara, Kantor Pertanahan Penajam Paser Utara, Kantor Wilayah BPN Kalimantan Timur, kemudian Dirjen Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Kementerian ATR/BPN,&rdquo; kata Anggota Ombudsman RI Dadan S. Suharmawijaya seperti dilansir dari Antara. Hal tersebut, kata dia, sebagai akibat terbitnya Surat Edaran Dirjen Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Kementerian ATR/BPN Nomor: 3/SE-400.HR.02/II/2022 tanggal 14 Februari 2022 tentang Pembatasan Penerbitan dan Pengalihan Hak Atas Tanah di wilayah IKN. &rdquo;Ini bertentangan dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2022 karena adanya perluasan penghentian layanan, padahal di peraturan presiden ruang lingkupnya terbatas untuk seluruh bidang tanah di wilayah IKN yang belum terdaftar tetap dapat didaftarkan sesuai dengan ketentuan perundangan,&rdquo; kata Dadan S. Suharmawijaya. Selain itu, tambah dia, Ombudsman RI juga menemukan adanya maladministrasi pada penerbitan surat keterangan atas penguasaan dan kepemilikan tanah di dalam dan di luar delineasi IKN yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara. Oleh sebab itu, Dadan menyebut Ombudsman RI memberikan tindakan korektif. &rdquo;Ombudsman meminta agar Dirjen Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (PHPT) Kementerian ATR/BPN mencabut SE Nomor: 3/SE-400.HR.02/II/2022 dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 dan Perpres 65 Tahun 2022,&rdquo; ujar Dadan S. Suharmawijaya. &rdquo;Kedua, agar Dirjen PHPT menerbitkan Surat Edaran yang materi muatannya terbatas pada pengaturan pengendalian peralihan hak atas tanah di wilayah delineasi IKN dengan mengacu pada UU No 3 Tahun 2022 dan Perpres 65 Tahun 2022 dan peraturan lainnya,&rdquo; tambah dia. Ombudsman RI juga memberikan tindakan korektif kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Kalimantan Timur, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Penajam Paser Utara agar bersama dengan pemerintah daerah setempat untuk melakukan identifikasi dan/atau verifikasi faktual terhadap permohonan pendaftaran hak pertama kali yang diajukan pemohon. &rdquo;Selanjutnya, agar tetap memberikan pelayanan pendaftaran tanah pertama kali sesuai ketentuan perundang-undangan, bagi pemohon yang berada di luar wilayah delineasi IKN,&rdquo; tutur Dadan S. Suharmawijaya. Selain itu, Ombudsman RI memberikan tindakan korektif kepada Gubernur Kalimantan Timur, Bupati Kutai Kartanegara, Bupati Penajam Paser Utara, hingga Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara. &rdquo;Ombudsman RI memberikan waktu selama 30 hari kerja untuk para pihak melaksanakan tindakan korektif sejak diterimanya LAHP (Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan) dan Ombudsman akan melakukan monitoring terhadap perkembangan pelaksanaannya,&rdquo; ucap Dadan S. Suharmawijaya.

Ombudsman RI temukan dugaan maladministrasi berupa penghentian pemberian layanan pertanahan di wilayah Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara

ORI Temukan Dugaan Maladministrasi Terkait Layanan Pertanahan di IKN

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/IMG20221217110938_copy_1280x9081.jpg" alt="Ilustrasi Titik Nol Nusantara di IKN. M. Ghofar/Antara" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Titik Nol Nusantara di IKN. M. Ghofar/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Hasil riset Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur menyebut, Kabupaten Kutai Kartanegara direkomendasikan menjadi alternatif pemenuhan air baku untuk mendukung kebutuhan air bersih IKN dan sekitarnya. Sebab, ketersediaan air baku di wilayah itu melimpah.  ”Dari riset yang dilakukan tim dengan judul Kajian Analisis Ketersediaan Air Bersih untuk Mendukung Ibu Kota Negara (IKN) pada Juni-Desember, ketersediaan air baku di Kutai Kartanegara sangat melimpah,” kata Kepala Balitbangda Provinsi Kaltim Fitiriansyah seperti dilansir dari Antara di Samarinda.  Hasil kajian juga menyebutkan, Balikpapan merupakan salah satu daerah mitra IKN sebagai kota dengan fasilitas terlengkap dan terdekat dengan IKN. Balikpapan akan menjadi kota yang akan menanggung beban paling besar dalam tahap awal pembangunan IKN, salah satunya adalah beban air bersih.  Di sisi lain, lanjut Fitiriansyah, kemampuan penyediaan air bersih dan air baku di Balikpapan merupakan paling kecil dibanding dengan daerah mitra lain yang berbatasan langsung dengan IKN. Yakni Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara, sehingga Balikpapan harus didukung untuk mencukupi kebutuhan airnya.  Terkait dengan dibangunnya Bendungan Semoi Sepaku dan Intake Sungai Sepaku yang masuk dalam kawasan IKN, menurut dia, Balikpapan perlu mendapat perhatian menjadi salah satu daerah yang mendapatkan suplai air baku untuk memenuhi kebutuhan air bersih.  Yuli Fitrianto, salah seorang peneliti Balitbangda Kaltim menambahkan, total kapasitas produksi air bersih Perumda Tirta Manuntung di Kota Balikpapan pada 2021 sebanyak 1.426,05 liter per detik. Itu tidak mencukupi untuk kebutuhan proyeksi 2022 yang sebanyak 1.470,51 liter per detik.  Sedangkan kapasitas produksi air bersih Perumda Air Minum Danum Taka di Penajam Paser Utara pada 2021 sebanyak 340 liter per detik, dapat mencukupi kebutuhan proyeksi 2023 yang sebanyak 332,06 liter per detik. Namun, produksi itu tidak mencukupi untuk kebutuhan proyeksi 2024 yang sebanyak 346,41 liter per detik, sehingga produksinya perlu ditingkatkan.  ”Total produksi air bersih pada Perumda Tirta Mahakam di Kutai Kartanegara 2021 sebanyak 1.688,6 liter per detik, tidak mencukupi kebutuhan proyeksi 2022 yang sebesar 1.734,06 liter per detik,” terang Yuli.  Tapi, menurut dia, produksi Perumda Tirta Mahakam masih bisa memenuhi kebutuhan proyeksi sampai 2025 yang sebanyak 1.840,20 liter per detik, jika memaksimalkan kapasitas produksi terpasang yang sebanyak 1.856,5 liter per detik.  ”Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki sumber air baku sangat melimpah, sehingga Perumda Tirta Mahakam tidak akan mengalami kesulitan dalam pemenuhan air baku untuk memenuhi kebutuhan di IKN dan sekitarnya, termasuk hingga Kota Balikpapan,” ucap Yuli.

Kutai Kartanegara Jadi Alternatif Penuhi Air Baku IKN Nusantara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/IMG_20220929_1808261.jpg" alt="Lahan pertanian di Kabupaten Penajam Paser Utara. Novi Abdi/Antara" width="100%">
<figcaption>Lahan pertanian di Kabupaten Penajam Paser Utara. Novi Abdi/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pemerintah bakal menyiapkan 10 persen lahan di kawasan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, untuk ketahanan pangan.  ”Informasi yang kami terima 10 persen dari luas IKN Nusantara disiapkan pemerintah pusat untuk ketahanan pangan,” kata Pelaksana tugas Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Penajam Paser Utara Bambang Surijadi seperti dilansir dari Antara di Penajam.  Kondisi geografis sebagian wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara yang ditetapkan sebagai kawasan inti IKN NUsantara yakni Kecamatan Sepaku, cocok untuk tanaman pangan. Tanah di Kecamatan Sepaku itu subur, sehingga bisa dilakukan percetakan sawah baru dan lahan tanaman hortikultura di kawasan IKN Nusantara.  Menurut Bambang Surijadi, Kabupaten Penajam Paser Utara berupaya meningkatkan produksi beras untuk memenuhi kebutuhan pangan IKN Nusantara. Setiap tahun produksi beras di daerah Benuo Taka itu mencapai lebih kurang 32.000 ton.  ”Kondisi saat ini, kebutuhan konsumsi beras masyarakat Kabupaten Penajam Paser Utara sekitar 16.000 ton per tahun dengan jumlah penduduk berkisar 190.000 jiwa,” terang Bambang Surijadi.  Dengan perhitungan tersebut, lanjut dia, Kabupaten Penajam Paser Utara mengalami surplus beras sekitar belasan ton setiap tahun. Jika nanti penduduk IKN Nusantara lebih kurang 1.000.000 jiwa, diperkirakan kebutuhan beras mencapai 95.000 ton per tahun.  Bambang Surijadi menambahkan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur juga menyiapkan lahan pertanian di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Paser untuk memenuhi kebutuhan pangan IKN Nusantara. Kebutuhan pangan IKN Nusantara bakal meningkat seiring pembangunan dan perkembangan IKN baru tersebut  ”Potensi sektor peternakan dan perikanan harus dikembangkan karena bukan hanya beras, penduduk IKN butuh daging dan ikan,” ujar Bambang Surijadi.

Pemerintah Siapkan 10 Persen Lahan di IKN untuk Ketahanan Pangan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/IMG_20220909_172633.jpg" alt="Perairan Teluk Balikpapan menjadi jalur laut pengiriman material dan logistik pembangunan IKN Nusantara. Novi Abdi/Antara" width="100%">
<figcaption>Perairan Teluk Balikpapan menjadi jalur laut pengiriman material dan logistik pembangunan IKN Nusantara. Novi Abdi/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut ikut aktif mengamankan pengiriman material dan logistik untuk pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur.  ”Pengamanan pengiriman material dan logistik untuk pembangunan IKN Nusantara itu menjadi perhatian utama kami,” kata Komandan Pos TNI Angkatan Laut Penajam Peltu Mes. Suharsono seperti dilansir dari Antara di Penajam, Jumat (9/9).  Dia mengatakan, pengiriman material dan logistik untuk kebutuhan pembangunan IKN Nusantara lebih banyak melalui jalur laut. Komandan Pangkalan TNI AL (Danlanal) Balikpapan telah memberikan instruksi untuk melakukan pengamanan terhadap aktivitas kapal pengangkut material dan logistik yang berlayar menuju perairan Penajam Paser Utara.  ”Pengamanan tersebut untuk memastikan tidak ada kendala terhadap pengiriman material dan logistik hingga masuk ke wilayah IKN Nusantara,” ujar Suharsono.  Beberapa waktu terakhir, aktivitas kapal yang memuat material berupa batu koral untuk pembangunan IKN Nusantara mulai ramai. Diperkirakan kapal tambat serta bongkar muatan di wilayah Kecamatan Sepaku.  Suharsono menambahkan, Pos AL Penajam diinstruksikan untuk membantu dan melancarkan aktivitas kapal pengangkut material dan logistik IKN Nusantara. Kapal-kapal tersebut biasanya masuk wilayah setempat pada malam hari.  ”Potensi kecelakaan lalu lintas transportasi umum jalur laut di perairan Teluk Balikpapan bisa diminimalisasi karena kapal pengangkut material dan logistik pembangunan IKN Nusantara mulai aktivitas malam hari,” jelas Suharsono.  Dia mengatakan, pengamanan aktivitas kapal pengangkut material dan logistik untuk mengantisipasi terjadinya kendala dan permasalahan selama pembangunan IKN Nusantara. Selain itu, agar tidak terjadi keterlambatan pengiriman material dan logistik yang dapat menghambat proses pengerjaan pembangunan ibu kota negara Indonesia baru.

TNI AL Amankan Pengiriman Material Logistik Pembangunan IKN Nusantara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/IMG_20220810_234058.jpg" alt="Ilustrasi kawasan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Bayu Pratama S./Antara" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi kawasan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Bayu Pratama S./Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Sedikitnya 41.493 hektare kawasan hutan bakal dilepaskan untuk lokasi Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Lahan tersebut berada di sebagian wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur.  Kawasan hutan di Kaltim yang akan dilepas untuk disiapkan sebagai lokasi IKN Nusantara, kata Kepala Badan Otorita IKN Nusantara Bambang Susantono, seluas 41.493 hektare itu berstatus hutan produksi yang dapat dikonversi. Kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi tersebut, dilepas kepada Badan Otorita IKN Nusantara dengan diubah status menjadi Areal Penggunaan Lain (APL).  ”APL merupakan areal di luar kawasan hutan atau bidang kehutanan yang dipersiapkan sebagai lokasi IKN tersebut. Pelepasan kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi, harus ada surat pengajuan dari Badan Otorita IKN Nusantara kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan,” ujar Bambang Susantono seperti dilansir dari Antara.  Sebelum mengajukan surat pelepasan kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi, menurut Bambang, harus dipastikan titik koordinat atau batas kawasan hutan yang akan dilepas untuk lokasi IKN itu. Menyangkut surat pengajuan pelepasan kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi masih dibahas tim transisi dan pemindahan IKN bersama Kementerian LHK serta kementerian terkait lain.  ”Masih dibahas mana kawasan yang termasuk kawasan hutan atau bukan,” terang Bambang Susantono.  Dia mengharapkan pembahasan produksi yang tersebut cepat rampung sehingga kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi segera dilepaskan sebagai lokasi IKN Nusantara. Pembangunan infrastruktur di kawasan inti pusat pemerintahan IKN, masih menunggu pelepasan hutan produksi yang dapat dikonversi dari Kementerian LHK.

41.493 Hektare Kawasan Hutan Dilepas untuk IKN Nusantara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/lokasikn-1-1-1.jpg" alt="Lokasi ibu kota negara Indonesia yang baru di wilayah Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara. Novi Abdi/Antara" width="100%">
<figcaption>Lokasi ibu kota negara Indonesia yang baru di wilayah Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara. Novi Abdi/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur telah menyiapkan kawasan pengembangan pangan secara terintegrasi atau food estate dengan luas lahan sekitar 10 ribu hektare. Itu dilakukan menyambut ribuan orang yang akan bermukim di sekitar Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.  Kepala Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura (DPTPH) Kaltim Siti Farisyah Yana mengatakan, lahan food estate tersebut tersebar di Kabupaten Paser seluas 1.154 hektare, Kutai Kartanegara 8.028 hektare, dan Penajam Paser Utara 1.500 hektare. Pada tahap awal luas wilayah food estate yang disiapkan sekitar 10 ribu hektare dan akan terus diperluas sampai ambang batas cukup untuk pemenuhan pangan masyarakat Kaltim dan IKN.  ”Selain tiga wilayah itu, sejumlah lokasi lain di Kaltim masih terbuka lebar untuk pengembangan kawasan food estate seperti Kutai Timur, Kutai Barat, dan Berau. Kami telah mempersiapkan lahan food estate ini sejak 2019,” kata Siti Farisyah Yana seperti dilansir dari Antara.  Dia menegaskan, Pemprov Kaltim sangat serius dalam mewujudkan food estate. Lahan yang telah disiapkan telah diperhitungkan agar program pertanian itu menghasilkan panen secara maksimal.  ”Pada program food estate ini, kami juga akan membantu pola tanam dan pemasaran pascapanen,” terang Siti Farisyah Yana.  Yana mengakui kondisi geografis Kaltim berbeda dari daerah-daerah lain di Indonesia. Sebab, Kaltim memiliki hamparan lahan yang sangat luas membuat pihaknya harus melakukan pengecekan titik demi titik yang memungkinkan dijadikan lokasi food estate.  ”Lokasi itu (titik-titik food estate) telah disatukan menjadi satu kesatuan terintegrasi,” tutur Siti Farisyah Yana.  Pemprov terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan para petani untuk mendukung program food estate itu agar bisa berjalan dengan maksimal. ”Kami berupaya menahan laju alih fungsi lahan, serta berharap adanya calon lokasi food estate lagi dari kabupaten dan kota lainnya,” ucap Siti Farisyah Yana.  Selain pengembangan food estate, saat ini DPTPH Kaltim terus berupaya untuk meningkatkan produktivitas pertanian khususnya padi dengan membuka sawah baru, memberikan bantuan bibit unggul, pupuk, dan peralatan pertanian.  ”Selain membantu alat pertanian, kita juga terus berusaha agar sarana pertanian terus bertambah, dengan pembuatan irigasi pertanian. Hal itu dilakukan agar para petani tidak lagi tergantung pada air hujan. Dengan irigasi, para petani bisa leluasa mengerjakan sawah mereka,” jelas Siti Farisyah Yana.

Pemprov Kaltim Siapkan Food Estate 10 Ribu Hektare untuk IKN

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/kapolrilsp.jpg" alt="Kepala Kepolisian Indonesia Jenderal Polisi Listyo S. Prabowo di titik nol IKN Nusantara di Kalimantan Timur, Jumat (17/6). Antara" width="100%">
<figcaption>Kepala Kepolisian Indonesia Jenderal Polisi Listyo S. Prabowo di titik nol IKN Nusantara di Kalimantan Timur, Jumat (17/6). Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Kepala Polri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo memastikan siap mengawal proses pembangunan ibu kota negara atau IKN Nusantara. Pembangunan dilaksanakan di sebagian wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur.  ”Kami terus gelorakan semangat untuk wujudkan ibu kota baru di wilayah Kalimantan Timur,” ujar Listyo Sigit Prabowo di titik nol IKN Nusantara, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Jumat (17/6).  Selain meninjau langsung pelaksanaan puncak Hari Bakti Kesehatan HUT ke-76 Bhayangkara di titik nol IKN Nusantara, lanjut dia, kunjungan juga untuk memastikan proses pembangunan ibu kota Indonesia baru berjalan lancar. Dengan kerja sama dan solidaritas antar elemen bangsa diharapkan Indonesia akan jauh lebih baik ke depannya, sehingga visi menuju Indonesia Emas pada 2045 bisa terwujud.  ”Semangat digelorakan di titik nol IKN Nusantara agar visi menuju Indonesia Emas 2045 bisa terwujud dan semakin menjadi lebih baik ke depannya,” ucap Listyo Sigit Prabowo.  Dia turut menyaksikan penandatanganan komitmen bersama elemen bangsa yang dilakukan di titik nol IKN Nusantara Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara. Elemen bangsa tersebut yakni, pemuda, mahasiswa, dan pekerja, untuk sama-sama mengawal dan menuntaskan pembangunan IKN Nusantara di Provinsi Kalimantan Timur.  ”Hampir seluruh elemen bangsa dari organisasi kepemudaan, kemahasiswaan dan sebagian besar buruh ikut hadir untuk berkomitmen bersama bangun ibu kota Indonesia baru,” jelas Listyo Sigit Prabowo.  Penandatanganan komitmen bersama itu, kata dia, sebagai wujud dukungan untuk berkelanjutan pembangunan dan pengembangan IKN Nusantara. Diharapkan pemindahan ibu kota Indonesia ke wilayah baru tersebut dapat menjadikan IKN Indonesia menjadi ibu kota terbaik.  ”Pembangunan IKN terus berjalan dan akan terjadi pemerataan pembangunan dan ekonomi, serta menjadi kota ramah lingkungan,” tutur Listyo Sigit Prabowo.

Kapolri Siap Kawal Pembangunan IKN Indonesia Baru di Kaltim

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/PGN-Pelanggan.jpg" alt="Ilustrasi pegawai PGN tengah melakukan sosialisasi terkait penggunaan fasilitas energi gas untuk pelanggan rumah tangga. (PGN for JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pegawai PGN tengah melakukan sosialisasi terkait penggunaan fasilitas energi gas untuk pelanggan rumah tangga. (PGN for JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pemerintah terus mengoptimalkan upaya untuk pemerataan pemanfaatan gas bumi di Indonesia melalui jaringan gas (jargas) rumah tangga. PGN sebagai Subholding Gas PT Pertamina Persero selaku penerima penugasan pemerintah melaksanakan Gas In pada pelanggan rumah tangga di Kutai Kartanegara secara bertahap mulai 17 Februari sampai dengan Juni.  Area Head PGN Jakarta Sheila Merlianty menjelaskan, sebanyak 2.301 sambungan rumah (SR) telah rampung dibangun dengan dana APBN TA 2020. Persebaran lokasinya mencakup Desa Semangko, Desa Sebuntal, dan Desa Bunga Putih, Kecamatan Kartanegara, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Sumber pasokan berasal dari Pertamina Hulu Kalimantan Timur (PHKT) dengan alokasi pasokan sekitar 0,1 MMSCFD.  ”Hal ini merupakan bentuk sinergi dalam grup Holding Migas dalam melayani kebutuhan akses energi masyarakat di seluruh wilayah Indonesia,” ujar Sheila dalam keterangannya, Rabu (24/2).  Jargas rumah tangga, merupakan program yang digagas Kementerian ESDM dan Ditjen Migas guna mengurangi subsidi BBM dan LPG dengan memanfaatkan gas alam domestik yang bisa dimanfaatkan masyarakat secara langsung.  Di wilayah Kutai Kartanegara, sekitar 5.000 SR yang dibangun dengan dana APBN TA 2019 juga telah dinikmati masyarakat setempat. Saat ini, dioperasikan PT Pertagas Niaga. Kemudian per November 2020, Pertagas Niaga menambah jargas sebanyak 1.176 SR dengan APBN 2020.  ”Kami berharap pembangunan jargas ke depan akan lebih masif. Gas bumi merupakan energi baik yang praktis, efisien, aman, dan stabil 24 jam nonstop untuk penggunaan sehari-hari. Sehingga, rumah tangga mendapatkan manfaat langsung,” ucap Sheila.  Dia menyebut, pihaknya berkomitmen membantu pemerintah dalam mempercepat program jargas sehingga semakin banyak masyarakat yang merasakan manfaat besar penggunaan gas bumi. Pada 2021, PGN akan membangun jargas dengan dana APBN sebanyak 120.776 SR, serta lebih dari 360.000 SR dengan skema mandiri dan kerja sama.  ”Sedari awal, PGN mendukung secara penuh upaya sinergi pemerintah di bidang energi. PGN selaku operator layanan, mempunyai komitmen tinggi untuk bersama merealisasikan visi nasional ini,” tutur Sheila.  Sebelum Gas In di Kabupaten Kutai Kartanegara, dilaksanakan sosialisasi terkait berlangganan gas dan keamanan dalam menggunakan gas untuk kebutuhan sehari-hari pada 2 Februari.  ”Dalam sosialisasi, disampaikan edukasi kepada masyarakat mengenai manfaat penggunaan gas bumi, harga gas bumi, tata cara perhitungan dan pembayaran gas bumi, tip penggunaan peralatan gas yang aman, tanggung jawab antara PGN dan pelanggan, serta penanganan saat kondisi emergency. Masyarakat juga diajak untuk bersama-sama menjaga dan peduli terhadap keandalan infrastruktur gas bumi di lingkungan sekitar,” terang Sheila.  Gas untuk rumah tangga merupakan jenis gas metana berbobot jenis ringan. Sehingga, cepat dan mudah menguap di udara, minim risiko kebakaran, serta efisien untuk membantu masyarakat meningkatkan taraf hidup perekonomian. Dari sisi makro, penggunaan gas pipa bagi konsumsi rumah tangga, tidak membebani neraca perdagangan.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://youtu.be/Kcc1QcNfRYw

Warga Kutai Kartanegara Sudah Bisa Nikmati Jaringan Gas Rumah Tangga

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/04/73692EF4-D284-4D0F-B85E-BCB5174A3104.jpg" alt="Posko Covid-19 terapung Desa Muara Enggelam, Kecamatan Muara Wis, Kabupaten Kutai Kartanegara. Arumanto/Antara" width="100%">
<figcaption>Posko Covid-19 terapung Desa Muara Enggelam, Kecamatan Muara Wis, Kabupaten Kutai Kartanegara. Arumanto/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Desa Muara Enggelam, Kecamatan Muara Wis, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Kalimantan Timur, membangun Posko Covid-19 terapung sebagai upaya pencegahan dan penanganan penyebaran virus yang menjadi pandemi global tersebut. Pembangunan Posko Covid-19 terapung itu karena kondisi geografis desa tersebut sebagian besar berada tepat di atas air.  Direktur BUMDes Bersinar Desaku, Desa Muara Enggelam, Ramsyah menjelaskan, meskipun berada di atas air, keberadaan posko yang diberi nama Posko Aliansi Satgas Covid-19 Desa Muara Enggelam tersebut tetap memberi manfaat sesuai tugas dan fungsinya. Jadi tidak berbeda dengan posko di darat.  ”Jika ada penumpang atau motoris transportasi yang suhu tubuhnya di atas rata-rata, langsung diarahkan petugas untuk mendapat penanganan lebih lanjut di Posko tersebut,” ujar Ramsyah seperti dilansir dari Antara.  Konstruksi pembangunan posko tersebut, lanjut dia, mengunakan ponton besi yang sebelumnya didapatkan desa dari dinas perhubungan.  ”Awalnya ini diperuntukkan untuk berbagai keperluan warga. Sekarang, kami manfaatkan sebagai posko Covid-19, mengingat ukurannya yang cukup besar yakni 8x14 meter dan daya tampungnya hingga 500 orang,” terang Ramsyah.  Menurut dia, posko tersebut terbentuk sejak 27 Maret atas usul bersama dengan melibatkan masyarakat melalui forum musyawarah desa. Anggaran awal membangun posko itu menggunakan dana Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) sebesar Rp 5 juta, kemudian ditambah dari dana Pendapatan Asli Desa (PADes) sebesar Rp 15 juta.  ”Dana Rp 20 juta tersebut dialokasikan untuk berbagai kebutuhan, seperti pembuatan 1.000 masker oleh Ibu-ibu PKK sebesar Rp 5 juta dan selebihnya dimanfaatkan untuk membeli peralatan Thermal Infrared Sensor yang digunakan untuk mengecek suhu tubuh, alat penyemprotan disinfektan otomatis, cairan disinfektan, dan aksi penyemprotan disinfektan di semua wilayah desa,” terang Ramsyah.  Sejak Posko Aliansi Satgas Covid-19 Desa Muara Enggelam hadir, diakui sejumlah warga yang hilir mudik akan menjalani pemeriksaan suhu tubuh. Selain itu, sejumlah kendaraan tidak lepas dari aksi penyemprotan disinfektan oleh petugas.  ”Yang kami periksa adalah pendatang baru atau warga yang baru datang melakukan aktivitas dari luar desa. Itu bisa kami deteksi, lantaran letak posko ini berada hanya 50 meter dari pintu gerbang desa. Masyarakat desa juga kami berikan edukasi untuk tetap menerapkan pola hidup bersih dengan tetap melakukan aksi cuci tangan, baik sebelum maupun setelah memegang barang seperti sembako yang mereka beli,” kata Ramsyah.  Terkait personel yang bertugas di posko tersebut, menurut Ramsyah, melibatkan semua pihak seperti dari pemerintah desa, linmas, tenaga medis, dan PKK desa. ”Posko beroperasi mulai pagi sekitar pukul 07.30 hingga 17.00 wita,” ujar Ramsyah.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=6kgbEkZwP28  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=YQNMssiq8zo   https://www.youtube.com/watch?v=dmitwOvsfJE  &nbsp;

Dirikan Posko Terapung Covid-19 di Muara Enggelam

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Kabupaten Kutai Kartanegara

Berita Terkini