<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/19/19-Desember-2023-Rentan-4278872003.jpg" alt="Ketua Bawaslu Kabupaten Jayapura, Zacharias S.Y. Rumbewas, SH. (papuasatu.com)" width="100%">
<figcaption>Ketua Bawaslu Kabupaten Jayapura, Zacharias S.Y. Rumbewas, SH. (papuasatu.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Jayapura, Papua, Zacharias Rumbewas, dengan tulus dan penuh kekhawatiran, mengingatkan peserta pemilihan umum agar berhati-hati terhadap jebakan politik identitas. Dilaporkan dari Antara Selasa (19/12), dalam pernyataannya di Sentani pada hari Selasa, Zakarias menegaskan bahwa politik identitas bukanlah jalan yang baik, karena dapat merusak kesatuan dan persatuan bangsa yang sudah terjalin erat. Dengan suara penuh keprihatinan, Zakarias menyoroti bahaya politik identitas yang, menurut pandangan Profesor Mahfud MD, merupakan suatu cara berpolitik yang cenderung memprioritaskan kelompok-kelompok primordial. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/013633613/gerakan-perubahan-soroti-bawaslu-terkait-proses-pelanggaran-kampanye-cawapres-nomor-urut-2">Gerakan Perubahan Soroti Bawaslu Terkait Proses Pelanggaran Kampanye Cawapres Nomor Urut 2 </a> Dalam konteks ini, pihak yang berbeda pandangan seringkali dianggap sebagai lawan atau bahkan musuh, yang pada akhirnya dapat memecah belah keharmonisan masyarakat. Dengan penuh semangat, ia menekankan bahwa seluruh masyarakat Kabupaten Jayapura seharusnya menyadari bahwa pemilihan umum hanya merupakan sebuah kompetisi, dan dalam kompetisi tersebut, fair play dan sportivitas harus dijunjung tinggi. Ia dengan tegas mengajak semua pihak untuk melihat pemilu sebagai wadah untuk menyuarakan pilihan, tanpa harus melibatkan aspek identitas yang dapat menimbulkan konflik. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/jabodetabek/013611231/baliho-gubernur-giveaway-dicopot-caleg-psi-laporkan-camat-parung-panjang-ke-bawaslu">Baliho Gubernur Giveaway Dicopot, Caleg PSI Laporkan Camat Parung Panjang ke Bawaslu</a> Zakarias juga menyampaikan keprihatinan terhadap politik uang dan politik SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antar Golongan), yang merupakan penyakit kronis dalam sistem politik. Ia menegaskan perlunya menjauhi kedua bentuk politik tersebut, karena selain dapat merusak integritas pemilu, juga dapat membahayakan keamanan dan ketertiban masyarakat. Dengan suara lembut namun tegas, Zakarias memberikan apresiasi terhadap kegiatan ibadah bersama yang melibatkan kepolisian, FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama), tokoh agama, masyarakat, dan adat. Menurutnya, kegiatan ini sangat positif untuk mencegah terjadinya gesekan dan konflik yang tidak diinginkan selama pemilu 2024. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/013611099/bawaslu-dalami-dugaan-pelanggaran-ajudan-prabowo-mayor-teddy">Bawaslu Dalami Dugaan Pelanggaran Ajudan Prabowo Mayor Teddy</a> Terakhir, dengan senyum kepedulian, Zakarias berbicara mengenai pemilih pemula di Kabupaten Jayapura yang rentan terhadap politik uang. Dengan kesadaran akan risiko ini, Bawaslu telah melakukan sosialisasi secara intensif, baik melalui pertemuan tatap muka maupun melalui berbagai media. Pesan yang diusung adalah pentingnya menghindari politik identitas demi menciptakan pemilu yang aman dan damai bagi semua warga.

Ketua Bawaslu Kabupaten Jayapura, Zakarias Rumbewas, dengan kekhawatiran menyampaikan peringatan terhadap politik identitas.

Rentan Terjadi dan Akibatkan Polarisasi Masyarakat, Bawaslu Jayapura Ingatkan Peserta Pemilu Hindari Politik Identitas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/20230110_152419_11.jpg" alt="Anggota Polres Jayapura melaksanakan penjagaan di Kota Sentani pasca penangkapan Gubernur Lukas Enembe, Selasa (10/1). Ardiles Leloltery/Antara" width="100%">
<figcaption>Anggota Polres Jayapura melaksanakan penjagaan di Kota Sentani pasca penangkapan Gubernur Lukas Enembe, Selasa (10/1). Ardiles Leloltery/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Aktivitas masyarakat Kota Sentani, khususnya di seputar Bandar Udara Sentani, Kabupaten Jayapura, sempat lumpuh akibat bentrok antarwarga dan kepolisian pasca penangkapan Gubernur Papua Lukas Enembe oleh penyidik KPK, Selasa (10/1).  Selain itu, arus lalu lintas dan kegiatan ekonomi di area tersebut juga lumpuh karena aparat membubarkan paksa massa yang melakukan protes terhadap penangkapan Gubernur Lukas Enembe yang dibawa ke Bandar Udara Sentani kemudian diterbangkan ke Jakarta melalui Manado. Hingga kini aparat keamanan masih terus berjaga di sekitar Kota Sentani dan Bandar Udara Sentani.  Salah satu warga Kota Sentani, Tina mengatakan, terpaksa mengamankan diri di rumah milik salah satu tokoh adat Sentani. ”Dalam perjalanan menuju bandara kami sudah melihat pergerakan massa menuju Bandara Sentani dengan membawa alat tajam sehingga kami langsung mengamankan diri di rumah tokoh adat Sentani,” ungkap Tina seperti dilansir dari Antara.  Sementara itu, perasaan takut juga dialami warga Kota Sentani yang lain, Cony. Atas insiden itu dia harus melawan rasa takut karena melihat langsung kejadian di depan Bandar Udara Sentani. ”Kami harap situasi ini segera membaik dan tidak berdampak lebih luas kepada masyarakat,” ucap Cony.  Sebelumnya, Kapolda Papua Irjen Pol Mathius D. Fakhiri membenarkan perihal penangkapan Lukas Enembe. ”Benar, Gubernur Papua Lukas Enembe sudah diamankan KPK, Selasa (10/1), ini di Jayapura,” kata Mathius D. Fakhiri.  Setelah diamankan, Lukas Enembe dibawa Mako Brimob Polda Papua. Sebelumnya, KPK telah menetapkan Lukas Enembe bersama Direktur PT Tabi Bangun Papua (TBP) Rijatono Lakka (RL) sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait proyek pembangunan infrastruktur di Provinsi Papua.  Tersangka Rijatono Lakka diduga menyerahkan uang kepada Lukas Enembe dengan jumlah sekitar Rp 1 miliar setelah terpilih menggerakkan tiga proyek infrastruktur di Pemprov Papua. Yakni proyek multiyears peningkatan jalan Entrop-Hamadi dengan nilai proyek Rp 14,8 miliar, proyek multiyears rehab sarana dan prasarana penunjang PAUD Integrasi dengan nilai proyek Rp 13,3 miliar, dan proyek multiyears penataan lingkungan venue menembak outdoor AURI dengan nilai proyek Rp 12,9 miliar.  KPK menduga tersangka LE telah menerima pemberian lain sebagai gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya hingga jumlahnya miliaran rupiah. Saat ini, KPK sedang mengembangkan lebih lanjut soal penerimaan gratifikasi itu.  Untuk kebutuhan penyidikan, tim penyidik telah menahan tersangka RL selama 20 hari pertama terhitung mulai 5 sampai dengan 24 Januari di Rutan KPK pada Gedung Merah Putih KPK, Jakarta. Tersangka LE sebagai penerima disangkakan melanggar pasal 12 huruf a atau b atau pasal 11 dan pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.  Tersangka RL sebagai pemberi disangkakan melanggar pasal 5 ayat (1) atau pasal 5 ayat (2) dan pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Gubernur Lukas Enembe Ditangkap KPK, Kota Sentani Sempat Lumpuh

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/WhatsApp-Image-2022-08-31-at-09.05.54.jpg" alt="Tangkapan layar Presiden Joko Widodo memberikan keterangan usai penyerahan bantuan langsung tunai (BLT) BBM di Kantor Pos Cabang Sentani, Kabupaten Jayapura, Papua, Rabu (31/8). Mentari Dwi Gayati/Antara" width="100%">
<figcaption>Tangkapan layar Presiden Joko Widodo memberikan keterangan usai penyerahan bantuan langsung tunai (BLT) BBM di Kantor Pos Cabang Sentani, Kabupaten Jayapura, Papua, Rabu (31/8). Mentari Dwi Gayati/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Presiden Joko Widodo mulai menyerahkan bantuan langsung tunai (BLT) sebagai bantuan sosial atas pengalihan subsidi bahan bakar minyak (BBM) di Kantor Pos Cabang Sentani, Kabupaten Jayapura, Papua, Rabu (31/8). Presiden mendistribusikan bantuan tersebut didampingi Menteri Sosial Tri Rismaharini dan Menteri BUMN Erick Thohir.  ”Hari ini (31/8), kita telah memulai pembagian BLT BBM yang diberikan pada masyarakat selama empat bulan, per bulan diberikan Rp 150 ribu, jadi totalnya Rp 600 ribu, dan diberikan dua kali,” kata Presiden Jokowi dalam penyerahan BLT BBM seperti dilansir dari Antara, Rabu (31/8).  Presiden menjelaskan, pembagian BLT BBM tersebut diberikan kepada 20,6 juta masyarakat penerima manfaat dengan besaran bantuan Rp 150 ribu per orang untuk empat bulan. Bantuan tersebut dibayarkan sebesar Rp 300 ribu oleh Kementerian Sosial sebanyak dua kali, melalui berbagai saluran Kantor Pos Indonesia.  Menurut presiden, BLT diberikan untuk menjaga daya beli masyarakat, apalagi dengan adanya tendensi kenaikan harga dari pengaruh global dalam beberapa waktu terakhir.  Pemerintah menganggarkan bantuan sosial dengan total Rp 24,17 triliun yang terdiri atas tiga jenis bantuan. Yakni, Bantuan Langsung Tunai untuk 20,65 juta kelompok masyarakat sebesar Rp 150 ribu sebanyak empat kali, dengan total anggaran Rp 12,4 triliun. Bantuan subsidi upah kepada 16 juta pekerja dengan gaji maksimum Rp 3,5 juta per bulan, sebesar Rp 600 ribu yang dibayarkan satu kali dengan anggaran Rp 9,6 triliun.  Selain itu, akan dilakukan pembayaran oleh pemerintah daerah dengan menggunakan 2 persen dari dana transfer umum yaitu DAU dan DBH sebanyak Rp 2,17 triliun dalam rangka membantu sektor transportasi seperti angkutan umum, ojek, nelayan, dan tambahan perlindungan sosial.  ”Agar daya beli masyarakat, konsumsi masyarakat menjadi lebih baik. Selain pemberian BLT BBM, kepada 20,6 juta penerima manfaat, juga diberikan subsidi BBM bagi para pekerja sebesar Rp 600 ribu untuk kurang lebih 16 juta pekerja,” tambah Presiden Jokowi.

Presiden Serahkan Bantuan Pengalihan Subsidi BBM di Sentani Papua

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/IMG-20220114-WA0009.jpg" alt="Menteri Sosial Tri Rismaharini mendampingi penerima manfaat mencairkan bantuan sosial (bansos) di Kantor Cabang Unit BRI Doyo, Kabupaten Jayapura, Papua, Jumat (14/1). Devi Nindy/Antara" width="100%">
<figcaption>Menteri Sosial Tri Rismaharini mendampingi penerima manfaat mencairkan bantuan sosial (bansos) di Kantor Cabang Unit BRI Doyo, Kabupaten Jayapura, Papua, Jumat (14/1). Devi Nindy/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Menteri Sosial Tri Rismaharini menemui sejumlah kendala pencairan bantuan sosial (bansos) saat melakukan inspeksi mendadak di Bank Himbara BRI Unit Doyo, Kabupaten Jayapura, Papua, Jumat (14/1). Risma menemukan kendala masih adanya penerima manfaat yang harus mengaktivasi rekening untuk pencairan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) untuk menerima bantuan. ”Kalau masih aktivasi, enggak keburu. Saya minta tunai, serahkan tunai. Ini seluruh Indonesia, aneh kalau masih ada yang aktivasi,” ujar Risma. Selain itu, ditemukan penerima manfaat bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) yang merupakan nasabah lama. Bantuan sejak 2020 hingga 2021, ternyata belum pernah diambil, namun saldonya terpotong. Penerima manfaat tersebut mengaku tidak tahu jika dirinya mendapat bantuan yang nilai totalnya sekitar Rp 7,2 juta. Sehingga, dia tidak bisa mencairkan total bantuan secara utuh. Risma juga menemukan penerima bantuan BPNT tahap 4 yang seharusnya menerima sekitar Rp 800 ribu, namun tidak bisa mencairkan karena saldo kosong. ”Ini aneh, padahal BNI kota baik-baik saja,” ujar Risma. Atas temuan tersebut, Risma meminta investigasi dari tim Kementerian Sosial, pihak Bank Himbara serta kepolisian untuk menemukan asal muasal bantuan yang terpotong tersebut. Selain itu, Risma juga meminta BRI Cabang Doyo untuk segera mencairkan bantuan PKH tahap empat 2021 secara tunai untuk penerima manfaat.

Risma Temukan Kendala Pencairan Bansos di Kabupaten Jayapura

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/05/IMG-20200515-WA0013-1-1.jpg" alt="Pasar Lama Sentani disemprot cairan disinfektan. Antara" width="100%">
<figcaption>Pasar Lama Sentani disemprot cairan disinfektan. Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Sebanyak 122 warga Pasar Lama Sentani, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, dinyatakan reaktif setelah menjalani pemeriksaan rapid test. Selanjutnya, mereka sudah dilakukan pengambilan swab tenggorokan.  Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura Edward Manik Sihotang mengatakan, berdasar informasi yang diperoleh dari dokter yang menangani pengambilan swab, sebanyak 122 orang dinyatakan reaktif dari warga di Pasar Lama Sentani.  ”Saya sudah telepon dokter yang bertanggung jawab untuk pemeriksaan swab dari 122 orang dari Pasar Lama itu. Katanya saat ini semua sudah diambil, tinggal menunggu hasilnya,” kata Edward Manik Sihotang seperti dilansir dari Antara pada Jumat (15/5).  Menurut dia, daftar antrean untuk pemeriksaan PCR bagi masyarakat yang dinyatakan reaktif hasil pemeriksaan rapid test memang sangat banyak. Namun, pihaknya memastikan masyarakat dari daerah Pasar Lama tetap diprioritaskan lebih dahulu mengingat daerah itu merupakan zona merah penyebaran Covid-19. Hal itu dilakukan sebagai upaya untuk memutus mata rantai penyebaran virus jenis baru tersebut. ”Daftar antrian PCR ini memang banyak karena alat terbatas. Tapi kita pastikan yang dari Pasar Lama itu akan didahulukan karena dikhawatirkan masyarakat yang sudah dinyatakan reaktif itu bisa saja kembali melaksanakan aktivitas dan berbaur dengan masyarakat lain,” ujar Edward Manik Sihotang.  Dia mengatakan, pemeriksaan PCR harus dilakukan sebanyak dua tahap untuk betul-betul memastikan masyarakat yang sudah dinyatakan reaktif positif atau negatif Covid-19.  Sebanyak 122 warga yang reaktif rapid test dari Pasar Lama itu, lanjut Edward Manik Sihotang, ada yang sudah melakukan pemeriksaan swab tahap pertama dan ada juga yang sudah melaksanakan pemeriksaan swab tenggorokan tahap kedua.  Sebelumnya, daerah Pasar Lama Sentani, ditetapkan sebagai zona merah penyebaran Covid- 19 di Kabupaten Jayapura. Hal itu tidak terlepas dari jumlah warga yang dinyatakan positif Covid-19 dari kawasan sekitar Jalan Mambruk itu. Selain penetapan karantina wilayah tertentu di wilayah tersebut, pemerintah kabupaten setempat juga telah melakukan pemeriksaan terhadap lebih dari 2.000 warga di Kompleks Pasar Lama dan hasilnya sebanyak 122 orang terkonfirmasi reaktif.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=OYr5OJ-Z89M  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=LR-Bg_fhpYo  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=blOWDFlao54

Hasil Rapid Test 122 Warga Pasar Lama Sentani Reaktif

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/03/IMG_20200304_184049_copy_800x600-1.jpg" alt="Kapolda Papua Irjen Pol Paulus Waterpauw. Evarukdijati/Antara" width="100%">
<figcaption>Kapolda Papua Irjen Pol Paulus Waterpauw. Evarukdijati/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Salah paham akibat pembatasan untuk pencegahan penularan virus korona, dua warga kampung beritkai. Sejumlah rumah dibakar dan beberapa warga menjadi  korban.  Kapolda Papua Irjen Pol Paulus Waterpauw meminta kepada masyarakat  Kampung Kehiran 1 dan kampung Toware di  Kabupaten Jayapura yang sedang bertikai  untuk sama-sama menahan diri. ”Saya minta kedua warga di dua kampung itu untuk menahan diri,” kata Waterpauw seperti dilansir dari Antara di Kota Jayapura, Papua, pada Selasa (21/4).  Kapolda Papua mengakui pertikaian antarwarga Kampung Kehiran 1 dan kampung Toware ada hubungan dengan penanganan pencegahan virus korona. Warga salah satu kampung itu membuat pembatasan-pembatasan.  ”Tapi kemudian warga yang lain yang melintasi di area itu tidak menerima sehingga terjadilah cekcok mulut yang mengakibatkan penggunaan kekuatan tangan yang terus menimbulkan korban luka yang akhirnya berkembang menjadi konflik antarkampung,” kata Waterpauw.  Konflik tersebut telah terjadi sehingga, menurut dia, sejumlah pejabat utama Polda Papua di antaranya Karo Ops Polda Papua, Dir Intel Polda Papua dan Kabid Propam Polda Papua mendampingi Dansat Brimob dan sejumlah anggota turun langsung ke lapangan guna mengatasi, membantu menyudahi konflik itu.  ”Kami sudah bersama dengan Bupati Jayapura turun, Kapolres Jayapura, Dandim, dan beberapa pejabat lain terkait juga ikut dan syukur sudah bisa ditengahi. Namum ada beberapa yang kurang puas tetapi kita akan terus mencarikan solusi. Kita duduk bersama lagi mungkin satu dua hari kedapan untuk menyelesaikan ini semua,” ujar Waterpauw.  Dia menambahkan, persoalan pertikaian dilatarbelakangi masalah pembatasan, sehingga ini perlu ada komunikasi yang baik antara kelompok warga dan batas-batas wilayah. sehingga, kalau memang ada pihak yang mau melakukan pembatasan-pembatasan mohon untuk dikomunikasikan bersama. ”Koordinasi dengan aparat dan pejabat setempat, sehingga tidak terjadi konflik seperti yang terjadi saat ini,” terang Waterpauw.  Akibat kejadian tersebut beberapa rumah hangus terbakar dan rusak berat. Sementara itu, ada korban jiwa dan beberapa korban mengalami luka-luka. ”Kami sedang menangani itu semua, untuk upaya kami serahkan seluruhnya kepada Bupati Jayapura untuk bisa merehabilitasi semuanya. Kepada saudara-saudara yang berkonflik dan tokoh-tokoh yang ada kami menghimbau untuk menahan diri, kalu kita semakin emosi semakin luas semakin jadi masalah, yang diuntungkan tidak ada malah yang rugi kita semua,” ucap Waterpauw.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=U2KI2bruNO0  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=3tMXpNKOvdA  https://www.youtube.com/watch?v=Jj7QD7VY7q0

Salah Paham Pembatasan Antisipasi Korona, Warga Dua Kampung Bentrok

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2015/08/1009_17785_165932_975426_zulkifli_hasan_jpnn.jpg" alt="Zulkifli Hasan. Foto:Dok JPNN/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Zulkifli Hasan. Foto:Dok JPNN/JawaPos.com</figcaption>
</figure><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8000001907349px; line-height: normal;"> JawaPos.com, Jakarta - Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan kembali menegaskan bahwa surat rekomendasi asli untuk pasangan calon Rasiyo-Dhimam Abror sebagai calon wali kota dan wakil wali kota&nbsp;di Pilkada Surabaya&nbsp;sudah dikirimkan.&nbsp; Namun, lanjut Zulkifli, surat tersebut memang belum diserahkan ke Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD). &quot;Sengaja diumpetin. Ada yang nyimpen,&quot; tutur dia di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/8). Disembunyikannya surat tersebut bukan tanpa alasan. Zul takut adanya praktik penggagalan pada pasangan yang diajukan partainya itu. Jadi, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkannya itu, surat tersebut ditahan terlebih dahulu. &quot;Keras Surabaya,&quot; imbuhnya. Lantas kapan diserahkan? Zul mengaku masih&nbsp;menunggu waktu yang tepat. &quot;Pada waktunya akan diserahkan,&quot; sebutnya.&nbsp; <a href="https://www.jawapos.com/read/2015/08/17/950/rasiyo-dhimam-terancam-out-dari-pilkada-surabaya-ini-alasannya" target="_blank">(BACA:Rasiyo-Dhimam Terancam Out dari Pilkada Surabaya, Ini Alasannya)</a> Seperti diketahui, PAN bersama Demokrat sebelumnya mengusung pasangan Dhim&lrm;am Abror dengan Haries Purwoko. Namun, Haries seketika hilang saat proses terakhir pendaftaran gelombang kedua di KPUD. Haries beralasan bahwa mundurnya dia dari pencalonan dikarenakan tidak mendapat restu orang tuanya. Adapula anggapan masyarakat yang menunjuk pasangan itu sebagai calon boneka yang sengaja dibuat untuk menantang pasangan Tri Rismaharini dan Whisnu Sakti Buana. (DNA/JPG)&lrm; </div>

Takut Ada Sabotase, PAN Sengaja Umpetin Rekomendasi Asli Rasiyo-Dhimam