<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/29/LUCKY-1-3798973387.jpg" alt="Bupati Indramayu Lucky Hakim dan jajaran bersama PT BWI Robani Hendra Permana saat penyerahan bibit padi di Desa Wanasari, Kabupaten Indramayu, Sabtu (27/9). (Foto: Alfian Rizal/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Bupati Indramayu Lucky Hakim dan jajaran bersama PT BWI Robani Hendra Permana saat penyerahan bibit padi di Desa Wanasari, Kabupaten Indramayu, Sabtu (27/9). (Foto: Alfian Rizal/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Peran Indramayu dalam mendukung swasembada pangan nasional cukup besar. Pada 2024, realisasi produksi padi di Kota Mangga mencapai 1,7 juta ton gabah kering panen (GKP) atau sekitar 1,49 juta ton gabah kering giling (GKG). Hal itu menempatkan daerah tersebut sebagai kabupaten penghasil padi terbesar se-Indonesia. Bupati Indramayu Lucky Hakim mengatakan jika status lumbung pangan masih belum sepenuhnya meningkatkan kesejahteraan petani. Pendapatan mereka rendah karena tingginya biaya produksi dan ketergantungannya terhadap pupuk kimia seperti Urea. Dengan membentuk &rsquo;super tim&rsquo; dari kalangan pemerintah, praktisi pertanian, gapoktan, dan petani, Lucky menggagas transformasi sistem pertanian yang lebih modern dan berpihak pada petani. Salah satu lahan uji coba sistem pertanian dilakukan di Desa Wanasari, Kecamatan Bangodua. Lahan seluas lima hektare yang dikelola PT Bumi Wiralodra Indramayu atau PT BWI (Perseroda) itu hadir sebagai episentrum baru pembaruan sektor agraris. Lucky meninjau langsung lokasi itu dan menyebutnya sebagai ruang belajar dan laboratorium hidup. &rsquo;&rsquo;Pemda akan berupaya melatih petani-petani muda untuk mengetahui tata cara menanam dengan efektif dan efisien. Kami ingin mereka terlibat secara aktif di pengembangan pertanian,&rdquo; katanya. Program itu secara khusus menyasar generasi muda agar mereka tidak hanya memahami teori dari kelas. Namun juga wadah untuk mengasah kemampuan praktik secara langsung. Salah satu tujuan strategis dari pengembangan demplot (demonstration plot) pertanian itu yakni menekan biaya produksi yang selama ini menjadi beban petani. Di lahan tersebut, penggunaan pupuk bisa lebih hemat 50 persen dengan produktivitas padi naik sekitar 10 persen hingga 20 persen. <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/29/LUCKY-2-2464450140.jpg" alt="Penyemprotan anti hama untuk mendukung peningkatn produksi pertanian dalam mendukung swasembada pangan nasional di Kabupaten Indramayu. (Foto: Alfian Rizal/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Penyemprotan anti hama untuk mendukung peningkatn produksi pertanian dalam mendukung swasembada pangan nasional di Kabupaten Indramayu. (Foto: Alfian Rizal/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> Menurut Lucky, transformasi sistem pertanian tidak saja untuk mengurangi biaya produksi meningkatkan hasil panen. Namun itu wujud program regenerasi petani. Upaya transformasi melibatkan sistem pertanian modern dengan memanfaatkan aplikasi yang hasil panennya lebih melimpah. &rsquo;&rsquo;Sebagian anak muda dari keluarga petani tak ingin mereka seperti orang tuanya. Pemikiran itu ingin kami ubah dengan mengajak mereka terjun ke pertanian yang lebih modern,&rdquo; kata Lucky. Menurut Lucky, pertanian bukan sekadar upaya meningkatkan hasil. Namun juga harus memikirkan masalah pemasaran. Melalui transformasi, pemda akan mendorong BUMD lebih aktif dengan melakukan penyerapan terhadap gabah para petani. Dalam transformasi sistem pertanian, peran PT BWI selaku BUMD bakal semakin vital. Tidak hanya mendukung percontohan dengan menyiapkan tenaga ahli, BUMD akan menyerap gabah dari petani dan mengolah seluruh hasil pascapanen, seperti sekam dan jerami. Dirut PT BWI Robani Hendra Permana menjelaskan jika uji coba pertanian diawali dengan mengecek 100 titik lahan. Setelah itu ada demplot di masing-masing kecamatan. Targetnya ada peningkatan produksi padi. Dari rata-rata 6 ton per hektare diharapkan produksi bisa naik menjadi 9 ton per hektare. &rsquo;&rsquo;Tidak hanya gabah. Seluruh hasil pertanian akan diolah BUMD supaya nilainya tambah,&rdquo; ungkap Robani. Perwakilan tim percepatan pembangunan Jony Eko Saputro menyebut jika apa yang dilakukan dalam demplot cukup simpel. Yakni, mengembalikan tingkat kesuburan tanah dengan memanfaatkan pupuk organik. Meski begitu, proses percobaan dilakukan secara matang dengan pemantauan secara intens. Semisal demplot di Desa Wanasari. Hasil uji coba mulai menunjukkan keberhasilannya. &rsquo;&rsquo;Anakan batang padinya lebih banyak. Kalau biasanya hanya 20-25, sekarang bisa sampai 40 anakan,&rdquo; kata Jony. (hen/xav) &nbsp;

Transformasi sistem pertanian tidak saja untuk mengurangi biaya produksi meningkatkan hasil panen. Namun itu wujud program regenerasi petani

Terapkan Transformasi Sistem Pertanian, Indramayu Sukses Kurangi Biaya Produksi dan Tingkatkan Hasil Panen

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/04/IMG-20230803-WA0022_2-3112106018.jpg" alt="Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil." width="100%">
<figcaption>Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil memastikan Pondok Pesantren Al Zaytun di Kabupaten Indramayu tidak akan dibubarkan pasca penetapan Panji Gumilang menjadi tersangka. &rdquo;Jadi (Pondok Pesantren Al Zaytun) tidak akan dibubarkan karena ada 5.000-an santri yang sedang belajar. Mereka merupakan anak-anak bangsa yang berhak mendapatkan pelayanan akses pendidikan,&rdquo; kata Ridwan Kamil seperti dilansir dari Antara. &rdquo;Al Zaytun tak akan dibubarkan, tapi pesantren ini akan dibina karena menyangkut 5.000 lebih santri yang sedang menimba ilmu,&rdquo; tambah dia. Namun demikian, lanjut dia, Kementerian Agama akan mengubah kurikulum Pondok Pesantren Al Zaytun yang selama ini diajarkan kepada santri. Selain kurikulum, para pengajar juga akan dibina dan didampingi Kementerian Agama. Sehingga, materi yang diajarkan ke depan tidak ada yang menyimpang dengan akidah agama, Pancasila, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). &rdquo;Nanti kurikulum dan pengajar-pengajarnya akan didampingi dan dibina Kementerian Agama untuk memastikan bahwa kurikulum, pola pikir, semua harus Pancasila, NKRI, yang menjadi kewajiban kita semua,&rdquo; tutur Ridwan Kamil. Pemerintah juga memastikan tidak akan mengambil alih pengelolaan Pondok Pesantren Al Zaytun. Bangunan pesantren akan tetap berdiri namun dengan manajemen baru. &rdquo;Pesantren bukan diambil alih, tapi akan dibina. Fisik bangunannya tetap ada, siswanya tetap belajar, tapi dengan kurikulum baru, pengajar baru atau yang lama, tapi sudah dibina dan tupoksi itu ada di Kemenag,&rdquo; terang Ridwan Kamil. Dia menjelaskan, tupoksi Pemerintah Provinsi Jabar adalah menjaga kondusivitas dan memberikan informasi terbaru ke masyarakat mengenai perkembangan polemik Al Zaytun. Penyelesaian polemik Pondok Pesantren Al Zaytun diharapkan sesuai dengan harapan masyarakat, yakni memberikan tindakan tegas terhadap pelaku penodaan agama, namun tetap memperhatikan masa depan santri. &rdquo;Kita selesaikan permasalahan berlarut ini di tahun sekarang. Secara umum sesuai dengan harapan masyarakat bahwa ada tindakan tegas dan sudah diperlihatkan dengan proses hukum yang sedang berlangsung,&rdquo; tutur Ridwan Kamil. Saat ini, pimpinan Pondok Pesantren Al Zaytun Panji Gumilang sudah ditetapkan menjadi tersangka oleh kepolisian atas kasus penodaan agama. Proses hukum terhadap tersangka akan terus berlanjut oleh Bareskrim Polri dan tak menutup kemungkinan ditemukan lagi pasal pidana lain. &rdquo;Proses hukum terus berjalan. Kita tunggu saja bagaimana prosesnya oleh pihak penyidik,&rdquo; ucap Ridwan Kamil.

Gubernur Jabar Ridwan Kamil pastikan Pondok Pesantren Al Zaytun tidak akan dibubarkan. Al Zaytun akan dibina Kemenag

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil Pastikan Pondok Pesantren Al Zaytun Tak Dibubarkan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/01/IMG_20230701_140237-2589230474.jpg" alt="Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil." width="100%">
<figcaption>Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyebut keputusan soal polemik Pondok Pesantren Al Zaytun, Kabupaten Indramayu, bakal disampaikan pada pekan depan. Menurut Gubernur Ridwan Kamil, keputusan itu akan disampaikan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD. Saat ini, permasalahan Al Zaytun sudah dilimpahkan ke pemerintah pusat. &rdquo;Nanti Menkopolhukam yang akan menyampaikan secara detail sedang dibahas kemarin pun saya rapat bersama Menko PMK,&rdquo; kata Ridwan Kamil seperti dilansir dari Antara, Sabtu (1/7). Dia mengatakan, Menkopolhukam telah membahas secara rinci dan mendalam terkait polemik tersebut. Paling tidak keputusan final terkait polemik itu disampaikan pada Senin (3/7) atau Selasa (4/7). &rdquo;Tunggu saja kalau tidak Senin-Selasa ada penyampaian secara komprehensif,&rdquo; terang Ridwan Kamil. Sementara itu, Sekretaris MUI Jawa Barat Rafani Achyar mengatakan, pemilik Pondok Pesantren Al Zaytun Panji Gumilang bakal dipanggil Menkopolhukam pada Senin (3/7). Diharapkan keputusan itu bisa menyelesaikan polemik di tengah masyarakat terkait keberadaan pondok pesantren itu hingga menjaga kondusivitas. &rdquo;Karena masyarakat kini membutuhkan kejelasan guna menghindari gelombang protes. Kami gembira bahwa ini sudah mulai konkret akan ditindaklanjuti. Kita tunggu nanti Senin,&rdquo; kata Rafani. Sebelumnya, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Indramayu menyatakan, syariat yang digunakan Pondok Pesantren&nbsp;Al Zaytun sangat berbeda dengan ajaran Islam pada umumnya. Baik salat, puasa, maupun haji. &rdquo;Syariat yang dilakukan Al Zaytun sangat tidak sama dengan tata cara peribadatan umat Islam pada umumnya,&rdquo; kata Ketua Umum MUI Kabupaten Indramayu Syatori. Menurut dia, banyak informasi yang menunjukkan bahwa Al Zaytun sangat menyimpang dari syariat Islam. &rdquo;Syariat yang dijalankan Al Zaytun berbeda dengan umat Islam pada umumnya, tentu membuktikan bahwa Al Zaytun mengajarkan hal-hal yang tidak sesuai ketentuan,&rdquo; tutur Syatori. Bahkan,&nbsp;lanjut dia, khusus untuk ibadah haji, Al Zaytun memperbolehkan haji di Indonesia. Padahal, syariat Islam telah menetapkan semua umat Islam yang akan menunaikan ibadah haji itu harus di Tanah Suci&nbsp;Makkah, Arab Saudi. &rdquo;Adanya statemen bahwa haji tidak harus di Makkah, cukup di Indonesia itu sangat tidak sesuai syariat Islam,&rdquo; terang Syatori. Untuk itu, kata dia,&nbsp;masyarakat diimbau tidak menyekolahkan anaknya di Al Zaytun, karena ajaran-ajaran yang diberikan mereka sangat berbeda dengan syarat Islam. MUI Indramayu, meminta kepada pemerintah agar segera menindak Al Zaytun. Itu agar kontroversi yang ada segera berhenti, mengingat wilayah Indramayu saat ini sedang dalam kondisi yang aman dan nyaman. &rdquo;Kami meminta agar pemerintah segera menindak Al Zaytun, agar Indonesia semakin aman, tidak terus mengikuti kontroversi yang diciptakan mereka sendiri,&rdquo; ujar Syatori.

Gubernur Jabar Ridwan Kamil sebut keputusan soal polemik Pondok Pesantren Al Zaytun, Kabupaten Indramayu, bakal disampaikan pada pekan depan

Soal Al Zaytun, Gubernur Ridwan Kamil Bilang Diputuskan Pekan Depan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/13/Plt-Menteri-Komunikasi-dan-Informatika-Menkominfo-Mahfud-MD-Dery-Ridwansah-2-4026990538.jpg" alt="Plt. Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Mahfud MD." width="100%">
<figcaption>Plt. Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Mahfud MD.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD memastikan pemerintah akan mengevaluasi keberadaan Pondok Pesantren Al Zaytun&nbsp;di Indramayu, Jawa Barat. Al Zaytun diduga menyebarkan ajaran Islam yang dinilai menyimpang. &rdquo;Pondok Pesantren Al Zaytun&nbsp;akan kami evaluasi secara administratif. Tindakan administratif itu apa? Melihat penyelenggaraan, melihat kurikulum, melihat konten pengajaran, sehingga hak untuk belajar bagi para santri dan murid-muridnya terus berjalan,&rdquo;&nbsp;kata Mahfud&nbsp;MD seperti dilansir dari Antara, Kamis (29/6). Menurut dia, Pondok Pesantren Al Zaytun merupakan lembaga pendidikan yang harus dibina. Namun, pihak&nbsp;yang melakukan berbagai pelanggaran hukum harus ditindak secara tegas sesuai dengan laporan dan informasi konkret mengenai peristiwa yang terjadi di masyarakat. &rdquo;(Ponpes Al Zaytun) Katanya masih menerima pendaftaran. Silakan buka pendaftaran karena ponpes itu lembaga pendidikan yang harus kami bina,&rdquo; ucap Mahfud MD. Dalam kesempatan tersebut, Mahfud&nbsp;menegaskan, ada aspek hukum pidana pada&nbsp;polemik Pondok Pesantren Al Zaytun yang harus diselesaikan. &rdquo;Al Zaytun itu ada aspek hukum pidana, tentu akan ditangani Polri dan tidak akan diambangkan, tidak boleh ada satu perkara yang diambangkan. Kalau iya, iya.&nbsp;Kalau tidak, tidak. Jangan ada laporan ditampung, lalu ada hambatan sana sini, lalu nggak&nbsp;jelas,&rdquo; ujar Mahfud MD. Sebelumnya,&nbsp;Mahfud&nbsp;telah menyampaikan tiga tindakan yang akan dilakukan dalam penanganan masalah Pondok Pesantren Al Zaytun. Yakni pidana, administrasi, serta ketertiban sosial dan keamanan. Pondok Pesantren Al-Zaytun menimbulkan kontroversi di kalangan masyarakat karena kegiatannya dinilai tidak sesuai dengan ajaran agama Islam. Pemimpin ponpes itu juga diduga melakukan tindak pidana. Tim investigasi sudah dibentuk untuk menyelidiki dugaan pelanggaran yang terjadi di Pondok Pesantren Al Zaytun. Kementerian Agama akan membahas nasib Pondok Pesantren Al Zaytun&nbsp;dengan pemangku kepentingan terkait setelah memperoleh informasi dan kajian menyeluruh mengenai lembaga pendidikan tersebut. &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;

Menkopolhukam Mahfud MD pastikan pemerintah akan evaluasi Pondok Pesantren Al Zaytun karena diduga sebarkan ajaran Islam yang dinilai sesat

Mahfud MD Pastikan Pemerintah Evaluasi Ponpes Al Zaytun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/27/WhatsApp-Image-2023-06-27-at-133222-2430567590.jpeg" alt="Pimpinan Pondok Pesantren Al Zaytun Panji Gumilang (kedua dari kiri)." width="100%">
<figcaption>Pimpinan Pondok Pesantren Al Zaytun Panji Gumilang (kedua dari kiri).</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Utusan dari Panji Gumilang, pimpinan Pondok Pesantren Al Zaytun, Kabupaten Indramayu, telah menyerahkan jawaban atas lima poin pertanyaan tim investigasi kepada Panji Gumilang. Tim tersebut dibentuk Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. &rdquo;Utusan dari Pondok Pesantren Al Zaytun telah datang ke Gedung Sate pada Senin (26/6) untuk menyerahkan jawaban. Jadi utusannya hadir kemarin siang, sudah diterima jawabannya,&rdquo; kata Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat HR Iip Hidajat seperti dilansir dari Antara di Bandung, Selasa (27/6). Dia menjelaskan, pertanyaan yang diajukan tim investigasi dijawab secara tertulis oleh pengelola Pondok Pesantren Al Zaytun. &rdquo;Sebagai tindak lanjut, jawaban tersebut akan diteruskan tim investigasi ke Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Indonesia untuk ditelaah,&rdquo; ujar Iip Hidajat. Hal itu karena saat ini penanganan yang terkait dengan Pesantren Al Zaytun telah menjadi kewenangan dari pemerintah pusat. &rdquo;Jadi pertanyaan-pertanyaan tersebut, kami dilanjutkan ke pusat, sekarang diambil oleh pusat, ditelaah lebih lanjut oleh pusat,&rdquo; terang Iip Hidajat. Dia tidak menjelaskan secara rinci jawaban dari pengelola Pondok Pesantren Al Zaytun. Namun, lanjut dia, dengan diterimanya jawaban itu, berakhir pula tugas tim investigasi. &rdquo;Tim investigasi itu terdiri atasi berbagai elemen seperti ormas Islam, MUI, hingga kepolisian serta kejaksaan. Kami tidak bisa menyampaikan isinya, biarlah kita sampaikan ke pemerintah pusat untuk tindak lanjut,&rdquo; tutur Iip Hidajat. Ada lima poin pertanyaan yang diajukan terhadap Pondok Pesantren Al Zaytun dan empat pertanyaan merupakan titipan dari MUI Pusat sedangkan sisanya berasal dari tim investigasi. Adapun empat pertanyaan yang dititipkan MUI di antaranya terkait dengan kepercayaan sumber kitab yang menurut Panji bahwa kitab suci itu adalah kalam Rasulullah, bukan kalam Allah SWT. Pertanyaan kedua mengenai Tanah Suci itu bukan di Makkah melainkan di Indonesia. Ketiga, berkaitan dengan penafsiran ayat di dalam Alquran dan yang terakhir mengenai penafsiran tentang hubungan lawan jenis.

Utusan pimpinan Pondok Pesantren Al Zaytun, Indramayu, serahkan jawaban atas lima poin pertanyaan tim investigasi kepada Panji Gumilang

Utusan Panji Gumilang Serahkan Jawaban Pertanyaan Tim Investigasi Terkait Al Zaytun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/13/Plt-Menteri-Komunikasi-dan-Informatika-Menkominfo-Mahfud-MD-Dery-Ridwansah-3-1649889949.jpg" alt="Menko Polhukam Mahfud MD." width="100%">
<figcaption>Menko Polhukam Mahfud MD.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan, pemerintah hingga saat ini, masih mempelajari kasus dugaan pelanggaran yang terjadi di Pondok Pesantren Al Zaytun, Kabupaten Indramayu. &rdquo;Masih dipelajari karena itu kan fenomena yang baru. Kita enggak boleh sembarangan menyikapi tanpa mendalami. Kita sedang mendalami itu semua,&rdquo; kata Menko Polhukam Mahfud MD seperti dilansir dari Antara di Kampus Universitas Pasundan (Unpas) Kota Bandung, Kamis (22/6). Terkait dugaan pelanggaran di pondok pesantren yang dipimpin Panji Gumilang ini, Mahfud MD menuturkan, hal tersebut juga masih didalami. &rdquo;Masih didalami kalau ada pelanggaran, siapa pun (harus taat hukum) di seluruh Indonesia. Tapi apa betul ada pelanggaran atau tidak nanti kita dalami,&rdquo; ujar Mahfud MD. Menyikapi sikap Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Indramayu, yang menyatakan syariat yang digunakan Pondok Pesantren Al Zaytun sangat berbeda dengan ajaran Islam pada umumnya, baik salat, puasa, maupun haji, Menko Polhukam Mahfud menuturkan hal tersebut akan didalami lebih lanjut. &rdquo;Kita dalami tidak sesuainya apa. Saya belum tahu apa ketidaksesuaiannya. Kan nanti ada urusannya. Kalau tidak sesuai dengan hukum, itu urusan dengan saya. Kalau menyangkut penyelenggaraan institusi, itu Kemenag. Kan gitu. Kita belum tahu masalahnya di mana sebenarnya,&rdquo; terang Mahfud. Pihaknya berharap Tim Investigasi yang dipimpin MUI Jawa Barat, bisa bekerja dengan baik, sesuai dengan harapan banyak orang. &rdquo;Kita menunggu hasilnya,&rdquo; ucap Mahfud MD.

Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan, pemerintah masih pelajari kasus dugaan pelanggaran di Pondok Pesantren Al Zaytun, Kabupaten Indramayu

Menko Polhukam Mahfud MD Sebut Soal Pesantren Al Zaytun Masih Dipelajari

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/IMG-20220802-WA0016.jpg" alt="Caption : Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid Sa’adi dalam Multaqa Lembaga Seni, Budaya, dan Peradaban Islam MUI di Jakarta (2/8). Foto : Hilmi/Jawa Pos" width="100%">
<figcaption>Caption : Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid Sa’adi dalam Multaqa Lembaga Seni, Budaya, dan Peradaban Islam MUI di Jakarta (2/8). Foto : Hilmi/Jawa Pos</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Kementerian Agama (Kemenag) akhirnya buka suara merespons polemik ajaran Pondok Pesantren Al Zaytun, Indramayu, Jawa Barat. Pesantren di bawah pengasuhan Panji Gumilang itu diminta untuk terbuka dan kooperatif.&nbsp; Dalam beberapa waktu terakhir, Pesantren Al Zaytun mendapat sorotan publik. Seiring pernyataan yang disampaikan pengasuhnya, Panji Gumilang, dan sejumlah isu lain. Ada yang menilai Al Zaytun sesat dan menyimpang, serta mendesak untuk dibubarkan. Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid Saadi mengatakan, Kemenag selaku pembina instansi pesantren akan melakukan klarifikasi terlebih dahulu terkait hal itu. &rdquo;Kita akan tabayyun, kita tidak boleh menghakimi sesuatu sebelum tabayyun,&rdquo; tegas Zainut di Jakarta pada Rabu (21/6).&nbsp; Zainut mengimbau semua pihak untuk mengedepankan semangat persaudaraan, musyawarah, dan saling menasihati. Dengan dasar kebenaran dan kesabaran untuk mencari solusi yang paling maslahat.&nbsp; &rdquo;Saya mengharapkan semua pihak bisa duduk bersama, mencari solusi terbaik, mendahulukan tabayyun dan husnudzan,&rdquo; jelas Zainut Tauhid Saadi. Kemudian dia juga berharap semua pihak tidak saling mengeluarkan pernyataan yang saling menyerang di ruang publik. Karena dapat membuat suasana semakin gaduh.&nbsp; Kementerian Agama, tegas Zainut, tidak memiliki hak untuk menghakimi sebuah pesantren itu mengajarkan ajaran sesat atau menyimpang. Sebab, hal itu menyangkut ranah hukum agama atau syari, yang menjadi kewenangan dari ormas Islam seperti MUI, NU, Muhammadiyah, dan ormas Islam lain.&nbsp; Menurut Zainut, ormas Islam beserta dengan pihak Pesantren Al Zaitun dapat segera duduk bersama untuk melakukan dialog dan tabayyun terkait tuduhan adanya pemahaman ajaran agama yang tidak benar. &rdquo;Saya juga minta Pesantren Al Zaitun untuk lebih terbuka dan kooperatif,&rdquo; papar Zainut Tauhid Saadi.&nbsp; Sikap terbuka dan kooperatif itu khususnya dalam melakukan komunikasi dan dialog dengan para ormas Islam. Agar semuanya menjadi terang dan tidak ada fitnah atau dugaan yang menyimpang. &rdquo;Kementerian agama bersedia memfasilitasi pertemuan antara Ponpes Al Zaitun dengan pimpinan ormas-ormas Islam,&rdquo; ucap Zainut Tauhid Saadi. Sebelumnya Wakil Presiden Ma'ruf Amin juga mengomentari kasus Pesantren Al Zaytun. Dia mengatakan Kemenko bidang Polhukam untuk mengoordinasikan pengkajian soal Al Zaytun. &rdquo;Kalau sudah ada pandangan-pandangan dari NU Jabar, Persis, MUI, saya minta dikoordinasikan di tingkat Menko Polhukam,&rdquo; kata Ma&rsquo;ruf Amin. Tujuannya untuk mengambil langkah yang diambil pemerintah. &nbsp; &nbsp; &nbsp;

Kemenag merespons polemik ajaran Pondok Pesantren Al Zaytun, Indramayu. Pesantren di bawah pengasuhan Panji Gumilang itu diminta kooperatif

Kemenag Minta Pondok Al Zaytun Terbuka dan Kooperatif

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/21/Screenshot_20230621_180413_Instagram-01-200231110.jpg" alt="Ilustrasi MUI Jawa Barat." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi MUI Jawa Barat.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Indramayu menyatakan, syariat yang digunakan Pondok Pesantren&nbsp;Al Zaytun sangat berbeda dengan ajaran Islam pada umumnya. Baik salat, puasa, maupun haji. &rdquo;Syariat yang dilakukan Al Zaytun sangat tidak sama dengan tata cara peribadatan umat Islam pada umumnya,&rdquo; kata Ketua Umum MUI Kabupaten Indramayu Syatori seperti dilansir dari Antara di Indramayu, Rabu (21/6). Menurut dia banyak informasi yang menunjukkan bahwa Al Zaytun sangat menyimpang dari syariat Islam pada umumnya. Baik itu salat, puasa, maupun haji. &rdquo;Dengan perbedaan syariat yang dijalankan Al Zaytun yang berbeda dengan umat Islam pada umumnya, tentu membuktikan bahwa Al Zaytun mengajarkan hal-hal yang tidak sesuai ketentuan,&rdquo; tutur Syatori. Bahkan,&nbsp;lanjut dia, khusus untuk ibadah haji, pihak Al Zaytun memperbolehkan haji di Indonesia. Padahal, syariat Islam telah menetapkan semua umat Islam yang akan menunaikan ibadah haji itu harus di Tanah Suci&nbsp;Makkah, Arab Saudi. &rdquo;Adanya statemen bahwa haji tidak harus di Makkah, cukup di Indonesia itu sangat tidak sesuai syariat Islam,&rdquo; terang Syatori. Untuk itu, kata dia,&nbsp;masyarakat diimbau tidak menyekolahkan anaknya di Al Zaytun, karena ajaran-ajaran yang diberikan mereka sangat berbeda dengan syarat Islam. &rdquo;Kami mengimbau agar masyarakat tidak menyekolahkan anaknya di Al Zaytun, yang jelas-jelas sudah menyimpang dari syariat Islam,&rdquo; ucap Syatori. MUI Indramayu, kata dia, meminta kepada pemerintah agar segera menindak Al Zaytun. Itu agar kontroversi yang ada segera berhenti, mengingat wilayah Indramayu saat ini sedang dalam kondisi yang aman dan nyaman. &rdquo;Kami meminta agar pemerintah segera menindak Al Zaytun, agar Indonesia semakin aman, tidak terus mengikuti kontroversi yang diciptakan mereka sendiri,&rdquo; ujar Syatori.

MUI Kabupaten Indramayu menyatakan, syariat yang digunakan Pondok Pesantren Al Zaytun sangat berbeda dengan ajaran Islam pada umumnya

MUI Indramayu Sebut Syariat di Al Zaytun Berbeda dengan Islam

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/21/Screenshot_20230621_180413_Instagram-01-200231110.jpg" alt="Ilustrasi MUI Jawa Barat." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi MUI Jawa Barat.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Jawa Barat (Jabar) memimpin penyelidikan bersama dengan tim investigasi yang telah dibentuk Pemprov Jabar terkait dugaan penyimpangan di Pondok Pesantren (Ponpes) Al-Zaytun di Kabupaten Indramayu. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Jawa Barat Iip Hidajat menuturkan keputusan tersebut berdasar surat keputusan (SK) yang ditandatangani Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil pada Selasa (20/6). Untuk anggotanya melibatkan berbagai instansi terkait, termasuk aparat penegak hukum, yakni dari kepolisian, TNI dan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat. &rdquo;Jadi, hari ini (21/6), SK tersebut ditandatangani Pak Ridwan Kamil dan tim investigasi itu ketuanya MUI Jawa Barat,&rdquo; kata Iip seperti dilansir dari Antara. Iip mengatakan, tim investigasi nanti mengumpulkan bukti otentik terkait adanya dugaan ajaran aliran sesat oleh pengelola Ponpes Al-Zaytun yang meresahkan masyarakat. &rdquo;Untuk mekanisme kerjanya, tim tersebut ada dua kemungkinan. Bisa datang ke sana atau kita akan memanggil pimpinan ponpes tersebut dan investigasi itu akan dilakukan selama satu pekan,&rdquo; terang Iip Hidajat. Untuk hasilnya, lanjut Iip, akan disampaikan dalam waktu tujuh hari atau hingga Selasa pekan depan. Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil membentuk tim investigasi untuk menangani permasalahan pro dan kontra terkait kegiatan dan pengajaran di Ponpes Al-Zaytun, Kabupaten Indramayu. Tim itu terdiri atas unsur pendidikan, aparat penegak hukum, MUI, dan unsur birokrasi dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Tim itu bekerja dengan berhati-hati, berkeadilan, dan terkonfirmasi. &rdquo;Nanti kita lihat hasilnya. Kalau nanti hasilnya ternyata ada pelanggaran secara fikih, syariat, dan lain sebagainya, juga berhubungan dengan potensi pelanggaran administrasi, norma hukum yang ada di Indonesia, dan tindakan lain bisa disimpulkan,&rdquo; kata Ridwan Kamil. &rdquo;Tim dibentuk untuk menghasilkan dua poin, yakni merespons keresahan yang ada di masyarakat dan mengumpulkan data beserta fakta yang lengkap terkait Al-Zaytun,&rdquo; tambah dia. Untuk itu, gubernur minta pihak Ponpes Al-Zaytun kooperatif dengan menerima kehadiran tim investigasi itu. Sebab, beberapa kali Ponpes Al-Zaytun menolak pihak-pihak yang ingin melakukan konfirmasi. &rdquo;Yang terpenting dari kacamata pemerintah Provinsi Jawa Barat, kami harus menyelamatkan 5.000-an siswa jika memang terindikasi berada dalam ideologi yang melanggar tatanan hukum, tentunya akan ada sebuah upaya yang terukur,&rdquo; ucap Ridwan Kamil. &rdquo;Kami tidak mau melakukan keputusan secara emosional, tanpa ada tabayun atau verifikasi dulu,&rdquo; kata Ridwan Kamil.

MUI Provinsi Jabar pimpin penyelidikan bersama dengan tim investigasi Pemprov Jabar terkait dugaan penyimpangan di Ponpes Al-Zaytun

MUI Jawa Barat Pimpin Investigasi Terkait Pondok Pesantren Al-Zaytun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/20/IMG_20230619_181001-3282147892.jpg" alt="Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil." width="100%">
<figcaption>Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil membentuk tim investigasi untuk menangani permasalahan pro dan kontra terkait kegiatan dan pengajaran di Pondok Pesantren (Ponpes) Al-Zaytun, Kabupaten Indramayu. Gubernur menjelaskan, tim itu terdiri atas unsur pendidikan, aparat penegak hukum, Majelis Ulama Indonesia (MUI), dan unsur birokrasi dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Tim itu akan bekerja dengan berhati-hati, berkeadilan, dan terkonfirmasi. &rdquo;Nanti kita lihat hasilnya. Kalau nanti ternyata ada pelanggaran pelanggaran secara fikih, syariat, dan lain sebagainya, juga berhubungan dengan potensi pelanggaran administrasi, norma hukum di Indonesia, dan tindakan-tindakan lain, bisa disimpulkan,&rdquo; kata Ridwan Kamil seperti dilansir dari Antara. Dia mengatakan, tim investigasi itu akan bekerja terhitung mulai Selasa (20/6) selama tujuh hari ke depan. Tim itu dibentuk untuk menghasilkan dua poin. Yakni merespons keresahan masyarakat dan mengumpulkan data beserta fakta yang lengkap terkait Al-Zaytun. Untuk itu, dia meminta pihak Ponpes Al-Zaytun bersikap kooperatif dengan menerima kehadiran tim investigasi itu. Pasalnya, dia menyebut beberapa kali Ponpes Al-Zaytun menolak pihak-pihak yang ingin melakukan konfirmasi. &rdquo;Yang terpenting dari kacamata pemerintah provinsi Jawa Barat kami harus menyelamatkan 5.000-an siswa jika memang terindikasi berada dalam ideologi yang melanggar tatanan hukum tentunya akan ada sebuah upaya yang terukur,&rdquo; papar Ridwan Kamil. Sehingga untuk saat ini, Ridwan Kamil mengatakan, pihaknya masih belum bisa mengambil keputusan atau tindakan apapun. Sebab, akan menunggu hasil pemeriksaan yang dilakukan tim investigasi itu. &rdquo;Kami tidak mau melakukan keputusan secara emosional, tanpa ada tabayun atau verifikasi dulu," kata Ridwan Kamil. &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;

Gubernur Jabar Ridwan Kamil bentuk tim investigasi untuk menangani pro dan kontra terkait Pondok Pesantren Al-Zaytun, Kabupaten Indramayu

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#kabupaten indramayu

Berita Terkini