<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/19/guru-madin-taj-yasin-2887753315.jpg" alt="Wagub Jateng Taj Yasin berbincang dengan Ahmad Zuhdi di kediamannya Desa Cangkring, Kabupaten Demak, Sabtu (19/7). (Humas Pemprov Jateng/Antara)" width="100%">
<figcaption>Wagub Jateng Taj Yasin berbincang dengan Ahmad Zuhdi di kediamannya Desa Cangkring, Kabupaten Demak, Sabtu (19/7). (Humas Pemprov Jateng/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin mengunjungi Ahmad Zuhdi, 63, guru Madrasah Diniyah (Madin) Roudhotul Mutaalimin Desa Jatirejo, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak. Insiden penamparan murid yang membuat guru tersebut terjerat denda Rp 25 juta. Zuhdi di hadapan Taj Yasin menjelaskan, kejadian itu terjadi pada April 2025. Saat itu, sandal yang dilempar murid dari kelas lain mengenai peci Zuhdi yang tengah mengajar. Karena emosi, dia menampar murid yang ditunjuk teman-temannya sebagai pelaku. Dia mengakui tindakannya, namun menegaskan tamparan itu tidak dilakukan untuk melukai, melainkan sebagai bentuk teguran mendidik. Permintaan maaf pun sudah disampaikan kepada orang tua murid. Namun, tiga bulan setelah kejadian, Zuhdi didatangi lima pria yang mengaku dari sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Lima orang meminta uang damai hingga Rp 25 juta dengan dalih telah ada laporan ke pihak kepolisian. &rdquo;Alhamdulillah ini sudah bertemu Gus Yasin. Beliau menyampaikan akan mendampingi dan beri perlindungan,&rdquo; ucap Zuhdi saat menerima kunjungan Gus Yasin di kediamannya Desa Cagkring, Kecamatan Karanganyar, Demak. Wakil Gubernur Jateng Taj Yasin menyampaikan keprihatinannya atas kejadian tersebut. Pentingnya adab dalam dunia pendidikan, serta mendorong penyelesaian persoalan secara kekeluargaan dan edukatif. &rdquo;Kita koordinasikan langsung dengan Kementerian Agama, Jadi kita lebih ke arah edukasi dan perlindungan,&rdquo; ujar Taj Yasin. Dia menyatakan guru memang bukan sosok yang sempurna, namun menegur untuk membimbing adalah bagian dari tanggung jawab mereka. &rdquo;Kalau permasalahan kecil dibesarkan, akhirnya anak yang jadi korban. Kasus ini bahkan sempat viral. Anak jadi takut sekolah, guru tertekan, dan nama lembaga pendidikan ikut tercoreng,&rdquo; tandas Taj Yasin. Taj Yasin juga menyoroti pentingnya peran orang tua dalam pendidikan karakter anak. Menekankan pentingnya parenting sebagai kerja sama antara orang tua dan sekolah, bukan saling menyalahkan. Dia menyampaikan, Pemprov Jateng akan memperkuat program Kecamatan Berdaya dan menggalakkan edukasi hukum hingga tingkat lokal. Termasuk kolaborasi dengan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dan para legal, agar masyarakat tidak mudah ditekan dalam kasus hukum serupa. Taj Yasin mengajak semua pihak untuk menurunkan ego, saling memaafkan, dan kembali memusatkan perhatian pada misi utama pendidikan: membentuk anak-anak yang beradab dan bermanfaat.

Wagub Jateng Taj Yasin kunjungi Ahmad Zuhdi, guru Madrasah Diniyah (Madin) di Kabupaten Demak. Guru tersebut terjerat denda Rp 25 juta

Wagub Jateng Taj Yasin Temui Guru Madin Demak yang Didenda Rp 25 Juta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/19/guru-madin-2712340605.jpg" alt="Forum solidaritas Forum Diniah Takmilah (FKDT) Demak di Madin Jatirejo. (Akhmad Nazaruddin Lathif/Antara)" width="100%">
<figcaption>Forum solidaritas Forum Diniah Takmilah (FKDT) Demak di Madin Jatirejo. (Akhmad Nazaruddin Lathif/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Kasus dugaan kekerasan yang melibatkan salah satu guru Madrasah Diniyah (Madin) di Desa Jatirejo, Kabupaten Demak, sudah diselesaikan secara kekeluargaan. Itu melibatkan pihak guru dan orang tua siswa. Kepala Kantor Kementerian Agama Demak Taufiqur Rahman mengatakan, kegiatan belajar mengajar di Madin tempat kejadian pun kini telah kembali berjalan normal. Persoalan tersebut telah ditangani dan diselesaikan secara damai. Diharapkan kejadian serupa tidak kembali terulang di masa mendatang. &rdquo;Kami berharap kepada para pengelola Madin agar menjadikan madrasah sebagai lembaga tafaqquh fiddin (mendalami ilmu agama) yang aman dan sehat bagi peserta didik,&rdquo; ujar Taufiqur Rahman seperti dilansir dari Antara. Sementara itu, Zuhdi, guru Madin Desa Jatirejo, Kecamatan Karanganyar, Demak, yang terlibat dalam kasus tersebut menjelaskan, insiden pada 30 April 2025 itu, berawal saat dia mengajar. Tiba-tiba dia dilempar sandal oleh siswa. Sebagai reaksi spontan, kemudian menamparnya. &rdquo;Selama 30 tahun mengajar dan tidak pernah sampai seperti ini. Tapi kali ini, ada tuntutan denda,&rdquo; ujar Zuhdi. Awalnya, kata dia, pihak wali murid meminta denda Rp 25 juta, namun setelah proses mediasi, akhirnya 10 Juli 2025 disepakati dan diserahkan uang sebesar Rp 12,5 juta. Uang itu, berhasil dikumpulkan dengan meminjam dari teman-temannya, mengingat gaji sebagai guru hanya sebesar Rp 450 ribu setiap empat bulan sekali. Zuhdi mengakui bahwa dirinya menerima surat panggilan dari kepolisian, namun merasa takut untuk memenuhinya. Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD Kabupaten Demak Zayinul Fatah yang ikut hadir dalam forum solidaritas Forum Diniah Takmilah (FKDT) Demak di Madin Jatirejo menganggap kasus ini sebagai pukulan pahit dan meminta agar tidak ada lagi kriminalisasi terhadap guru dan kiai. &rdquo;Ini menjadi pembelajaran bagi kita semua. Persoalan yang terjadi di madrasah sebenarnya persoalan biasa antara guru dan murid, tapi kemudian dibesar-besarkan. Apalagi sampai muncul denda, itu sangat tidak diharapkan,&rdquo; tandas Zayinul Fatah. Dia mengajak seluruh masyarakat untuk kembali menjunjung tinggi rasa hormat terhadap para ulama dan kiai, yang selama ini dengan penuh keikhlasan mendidik generasi muda. &rdquo;Siapa lagi yang akan mendidik anak-anak kita kalau bukan para kiai dan guru. Beliau sudah 30 tahun mengabdi. Kita wajib melindungi mereka,&rdquo; ujar Zayinul Fatah. Zayinul menambahkan, pihaknya akan berusaha menyelesaikan kasus ini agar tidak berlanjut ke ranah hukum. Diharapkan laporan yang ada bisa dicabut dan guru yang bersangkutan dibebaskan dari segala tuduhan. &rdquo;Kasus ini harus selesai dan tidak boleh terjadi lagi ke depannya,&rdquo; tegas Zayinul Fatah.

Kantor Kemenag Demak sebut, kasus dugaan kekerasan yang melibatkan salah satu guru Madrasah Diniyah sudah diselesaikan secara kekeluargaan

Kemenag Demak Sebut Kasus Dugaan Kekerasan Guru Madin Demak Sudah Diselesaikan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/03/01/Untitled11-4103007991.jpg" alt="NU Care-LAZISNU bersama LPBINU PBNU distribusikan bantuan kepada warga terdampak banjir di Kabupaten Demak dalam gerakan NU Peduli Kemanusiaan." width="100%">
<figcaption>NU Care-LAZISNU bersama LPBINU PBNU distribusikan bantuan kepada warga terdampak banjir di Kabupaten Demak dalam gerakan NU Peduli Kemanusiaan.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;NU Care-LAZISNU bersama Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim Nahdlatul Ulama (LPBINU) PBNU dalam gerakan NU Peduli Kemanusiaan, mendistribusikan bantuan tahap kedua kepada warga terdampak musibah banjir di Kabupaten Demak. Bantuan kemanusiaan untuk warga penyintas banjir secara simbolis dilaksanakan di kantor PCNU Demak pada Kamis (29/2). Bantuan yang didistribusikan berupa kasur dan selimut masing-masing sejumlah 400 pcs dan puluhan galon air mineral. Direktur Eksekutif NU Care-LAZISNU PBNU Qohari Cholil mengungkapkan, pihaknya turut prihatin atas musibah banjir yang terjadi di Kabupaten Demak. &rdquo;Kami dari LAZISNU PBNU menyampaikan turut prihatin atas musibah banjir di Kabupaten Demak. Karena itu, begitu ada informasi (banjir), kami langsung berkoordinasi dengan LPBINU PBNU, bantuan apa yang bisa kita salurkan untuk masyarakat di Demak,&rdquo; ungkap Qohari. Dia mengatakan, bantuan sudah disalurkan dalam dua tahap. Tahap pertama senilai Rp 30 juta dan tahap kedua Rp 250 juta. Tahap pertama untuk bantuan darurat, disusul bantuan perahu karet. &rdquo;Bantuan tahap kedua, sesuai dengan informasi di lapangan, yang diperlukan warga yaitu bantuan berupa kasur dan selimut masing-masing 400 pcs, dengan nilai sekitar 250 juta rupiah. Mudah-mudahan (bantuan) bisa meringankan beban masyarakat yang terdampak musibah banjir,&rdquo; harap Qohari Cholil. Sementara itu, Wakil Ketua LPBINU PBNU Maskut Candranegara menyampaikan, penyaluran bantuan dari gerakan NU Peduli itu berdasar pada kemanusiaan, tanpa melihat identitas agama dan organisasi. &rdquo;Saat bencana, kita tidak perlu melihat identitas seperti agama, organisasi, NU atau bukan, tapi yang harus kita lihat adalah kemanusiaan,&rdquo; tutur Maskut. Dia menambahkan, gerakan NU Peduli Kemanusiaan, khususnya penanganan musibah banjir di Kabupaten Demak tidak berhenti pada tahap ini. &rdquo;Kita harus pandai-pandai melakukan mitigasi, membaca peta wilayah di kala hujan awal tahun, desa mana saja yang dilalui sungai, dan apabila intensitas hujan lebat, daerah mana saja yang kemungkinan berpotensi banjir. Pemetaan ini penting untuk penanganan ketika terjadi musibah di depan,&rdquo; tegas Maskut Candranegara. Maskut juga berharap koordinasi antar lembaga perlu dioptimalkan untuk penanganan bencana. &rdquo;Kami dari LPBI PBNU lebih menekankan hikmah di balik musibah ini, apa yang mesti dilakukan di depan agar lebih cepat penanganannya. Dan koordinasi perlu terus dilakukan antar lembaga, baik internal maupun eksternal,&rdquo; kata Maskut Candranegara. Ketua NU Peduli Jawa Tengah KH Mandzur Labib mengucapkan terima kasih atas bantuan kemanusiaan yang didistribusikan NU Care-LAZISNU dan LPBINU PBNU. &rdquo;Kami sangat mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih atas bantuan dari LAZISNU dan LPBINU PBNU,&rdquo; ucap Kiai Labib. Dia menilai NU terlihat besar tidak hanya ketika seremoni di stadion dengan jumlah massa yang banyak, tapi NU juga besar saat terjun di lokasi bencana. &rdquo;Kami melihat NU para relawan NU Peduli terjun di tengah-tengah bencana. Dan di lapangan, bantuan disalurkan tanpa melihat identitas nahdliyin atau bukan. Semuanya kita bantu,&rdquo; ujar KH Mandzur Labib, Wakil Ketua PWNU Jateng itu. Sementara itu, Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Demak Afif Mundzir menyebut gerakan NU Peduli Kemanusiaan di Demak merupakan rekognisi yang luar biasa. &rdquo;Kami mengucapkan banyak terima kepada LAZISNU dan LPBINU dalam gerakan NU Peduli. LAZISNU dan LPBINU betul-betul memainkan peran strategis dan menjadi garda terdepan ketika terjadi bencana,&rdquo; ucap Afif.

NU Care-LAZISNU bersama LPBINU PBNU mendistribusikan bantuan tahap kedua kepada warga terdampak musibah banjir di Kabupaten Demak

NU Peduli Kembali Salurkan Bantuan Kemanusiaan untuk Warga Penyintas Banjir di Demak

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/19/WhatsApp-Image-2024-02-17-at-193359-3181343297.jpg" alt="PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA) bergerak cepat melaksanakan perbaikan darurat titik pada tanggul Sungai Wulan yang jebol./ANTARA" width="100%">
<figcaption>PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA) bergerak cepat melaksanakan perbaikan darurat titik pada tanggul Sungai Wulan yang jebol./ANTARA</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Beberapa waktu lalu, pemukiman Kabupaten Demak dan Kudus, Provinsi Jawa Tengah sempat terendam banjir gegara jebolnya tanggul Sungai Wulan. Merespon hal tersebut, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA) berkoordinasi dengan Kementerian PUPR dan Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juana, segera gerak cepat untuk melakukan langkah pemecahan masalah. Dilansir dari Antara, pada Senin (19/2), langkah yang dilakukan adalah dengan melaksanakan perbaikan darurat titik pada tanggul Sungai Wulan yang jebol itu. Tak butuh waktu lama, WIKA akhirnya berhasil menutup dua titik tanggul jebol yang letaknya berada di sisi hilir dan hulu hanya dalam waktu 3 hari, yang dimulai dari hari Minggu (11/2) dan selesai pada Rabu (14/2). Metode yang digunakan yakni melakukan pemasangan jumbo bag serta pemancangan sheet pile baja menggunakan amphibious excavator. Kini, air dari Sungai Wulan tersebut tidak lagi mengalir ke perkampungan warga, khususnya warga Desa Ketanjung dan Karanganyar, Kabupaten Demak. Sementara itu, genangan air yang berada di Jalur Pantura juga berangsur-angsur menurun. Alhasil, masyarakat dapat kembali melewati jalur tersebut. Selain itu, WIKA juga berfokus melakukan penguatan pada tanggul Sungai Wulan tersebut, dengan cara peninggian dan penebalan pada kedua sisinya. Direktur Utama WIKA Agung BW menyebut kemampuan penanggulangan kebocoran tanggul di Demak ini menjadi salah satu bukti manfaat WIKA dalam penanggulangan sejumlah bencana nasional. Dimana, dalam kondisi urgent seperti ini sangat dibutuhkan inisiatif untuk segera mengambil tindakan. Sehingga, dampak dari kebocoran pun dapat diminimalisir. &ldquo;Ini yang menjadi kekuatan WIKA dan juga BUMN Karya lain, dengan pengalaman dan kapasitas yang dimiliki, kami bisa bergerak dengan cepat, mensinergikan sumber daya yang tersebar hampir di seluruh wilayah Indonesia," ungkapnya. "Sehingga dapat bereaksi dengan cepat dan segera mampu melakukan penanganan kerusakan untuk penanggulangan yang dibutuhkan oleh masyarakat,&rdquo; lanjutnya.

WIKA bergerak cepat melaksanakan perbaikan darurat titik pada tanggul Sungai Wulan yang jebol sehingga menyebabkan bencana banjir .

Tuntas dalam 3 Hari! Ini Langkah WIKA Perbaiki Tanggul Jebol di Sungai Wulan Demak yang Sebabkan Banjir

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/10/Gambar-serah-terima-bantuan-dari-PT-Pertamina-terhadap-korban-banjir-di-Kabupaten-Demak-antaranewscom-1865163321.jpg" alt="Gambar serah terima bantuan dari PT Pertamina terhadap korban banjir di Kabupaten Demak (antaranews.com)" width="100%">
<figcaption>Gambar serah terima bantuan dari PT Pertamina terhadap korban banjir di Kabupaten Demak (antaranews.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pada hari Jumat (9/2) PT Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Tengah (JBT) memberikan bantuan terhadap korban banjir di Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Bantuan berupa elpiji Bright Gas dan logistik, yang disalurkan melalui Posko Induk Siaga Darurat Bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), serta Dapur Umum Kedungwaru Kidul Biru di Kabupaten Demak. Brasto Galih Nugroho selaku Manager Communication, Relations, and Corporate Social Responsibility (CSR) Regional Jawa Bagian Tengah PT Pertamina menyatakan bahwa bantuan tersebut adalah bentuk kepedulian. "Bantuan elpiji maupun logistik ini sebagai bentuk kepedulian yang cepat tanggap dari Pertamina terhadap korban banjir yang melanda beberapa kecamatan di Kabupaten Demak," Brasto Galih Nugroho di Demak, Jumat. Serta, merupakan upaya cepat tanggap PT Pertamina terhadap korban banjir yang menggenangi beberapa kecamatan di Kabupaten Demak. Selanjutnya, bantuan tersebut adalah bentuk dari tanggung jawab sosial (CSR) perusahaan setelah melakukan koordinasi bersama BPBD Kabupaten Demak. Sehingga, pihaknya dapat mengirimkan bantuan ke posko induk dan dapur umum di Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak. Adapun rincian bantuan yang diberikan PT Pertamina, yaitu berupa refil tabung elpiji Bright Gas, beras, telur, mi instan, air mineral, minyak goreng, dan bahan pokok lainnya. "Semoga apa yang kami lakukan dapat memberikan manfaat untuk saudara kita yang terdampak, segera pulih, dan dapat beraktivitas kembali," ujarnya. Brasto Galih Nugroho berharap apa yang telah dilakukan dapat memberikan manfaat untuk saudara atau korban terdampak banjir, segera pulih, agar dapat beraktivitas kembali. Dilansir dari antaranews.com, Suprapto selaku Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Demak mengucapkan apresiasi, karena telah merespon dengan cepat dan kepedulian yang dilakukan oleh Pertamina. Suprapto juga mengucapkan terima kasih atas nama BPBD Kabupaten Demak, atas bantuan yang telah diberikan oleh Pertamina. Harapan Suprapto, semoga bantuan tersebut dapat meringankan beban masyarakat yang menjadi korban banjir di Kabupaten Demak.

Bentuk kepedulian terhadap masyarakat, PT Pertamina memberikan bantuan berupa elpiji ke warga Kabupaten Demak.

Banjir di Kabupaten Demak, Pertamina Berikan Bantuan Elpiji dan Logistik untuk Korban

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/14/WhatsApp-Image-2023-07-14-at-223316-976665758.jpeg" alt="Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas meninjau pelayanan di Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Demak, Jumat (14/7)." width="100%">
<figcaption>Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas meninjau pelayanan di Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Demak, Jumat (14/7).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas meninjau Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Demak, Jumat (14/7). MPP Kabupaten Demak merupakan salah satu dari tujuh MPP Jawa Tengah yang diresmikan secara serentak beberapa waktu lalu. &ldquo;Saya secara langsung ingin melihat pelayanan apa yang tersedia di MPP Kabupaten Demak, setelah kami resmikan secara serentak di Kabupaten Sragen belum lama ini,&rdquo; katanya. Di sela peninjauan, Menteri Anas mengatakan bahwa MPP menjadi rumah yang mengintegrasikan berbagai layanan. Dimana layanan yang diberikan harus memiliki dampak bagi masyarakat yang datang ke MPP. Harapannya masyarakat yang ingin mengurus banyak layanan, hanya cukup datang kesatu tempat maka layanan yang dibutuhkan sudah didapat. Dirinya menilai MPP Demak sudah baik, namun harus tetap ditingkatkan pelayanannya dan juga lebih banyak menggandeng layanan dari instansi vertikal untuk bergabung. Selain itu mantan Bupati Banyuwangi ini juga mendorong Kabupaten Demak untuk dapat mulai membangun MPP Digital yang keberadaannya dapat lebih memudahkan masyarakat. <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/14/WhatsApp-Image-2023-07-14-at-223315-344447112.jpeg" alt="Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas meninjau pelayanan di Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Demak, Jumat (14/7)." width="100%">
<figcaption>Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas meninjau pelayanan di Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Demak, Jumat (14/7).</figcaption>
</figure> MPP Digital merupakan transformasi digital pelayanan publik agar dapat memberikan layanan yang efektif ke masyarakat. MPP Digital menjadi bagian dari strategi taktis guna mempercepat pelayanan publik, termasuk untuk meningkatkan investasi. Dimana MPP Digital menggunakan skema single sign-on yang diterapkan pada semua lini pelayanan publik di lingkup pemerintah daerah, dimana masyarakat dapat mengakses semua layanan hanya dengan menggunakan satu akun saja dan cukup sekali mengunggah dokumen persyaratan layanan. Lebih lanjut dikatakan bahwa saat ini terdapat 4 cluster pelayanan publik yang tengah dikembangkan, seperti direct service seperti MPP. Kemudian ada mobile service seperti mobil keliling, lalu ada self service yang dioperasikan oleh masyarakat sendiri. Terakhir ada electronik service dimana masyarakat cukup menggunakan gawai untuk memperoleh layanan dari manapun dan kapan pun.

Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas meninjau Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Demak, Jumat (14/7). MPP diresmikan beberapa waktu lalu.

Tinjau MPP Demak, Menteri Anas Minta Pelayanan Berdampak untuk Masyarakat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/12/IMG_20230411_1541482-2446578315.jpg" alt="Sidang putusan kasus dugaan korupsi delapan kepala desa di Demak yang digelar di Pengadilan Tipikor Semarang, Selasa (11/4)." width="100%">
<figcaption>Sidang putusan kasus dugaan korupsi delapan kepala desa di Demak yang digelar di Pengadilan Tipikor Semarang, Selasa (11/4).</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Delapan kepala desa di Kabupaten Demak, Jawa Tengah, dijatuhi hukuman dua tahun penjara dalam kasus dugaan suap terhadap dosen Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang. Mereka melakukan suap itu dalam proses seleksi perangkat desa. Putusan dibacakan Hakim Ketua Arkanu dalam sidang di Pengadilan Tipikor Semarang, Selasa (11/4). Vonis itu lebih ringan dari tuntutan jaksa selama tiga tahun penjara. Selain hukuman badan, hakim juga mewajibkan terdakwa membayar denda sebesar Rp 50 juta yang jika tidak dibayarkan maka akan diganti dengan kurungan selama satu bulan. Kedelapan terdakwa yang diadili tersebut masing-masing Kades Gedangalas Turmuji, Kades Jatisono Purnomo, Kades Tanjunganyar Alaudin, Kades Sambung Siswahyudi, Kades Tambirejo Agus Suryanto, Kades Mlatiharjo M. Juanedi, Kades Banjarsari Hariadi, dan Kades Medini M. Rois. &rdquo;Menyatakan terdakwa terbukti bersalah melanggar pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001,&rdquo; kata Arkanu seperti dilansir dari Antara. Tindak pidana korupsi yang terjadi pada 2021 tersebut bermula ketika FISIP UIN Semarang menjadi pelaksana ujian dalam seleksi perangkat desa di Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak. Kedelapan terdakwa diduga menjanjikan kepada 16 pendaftar untuk mengisi jabatan perangkat maupun sekretaris desa dengan memberikan sejumlah uang. Mereka menetapkan harga Rp 150 juta untuk posisi perangkat desa dan Rp 250 juta untuk jabatan sekretaris desa. Dalam pertimbangannya, hakim menyatakan perbuatan para terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Atas putusan tersebut, baik jaksa penuntut umum maupun para terdakwa menyatakan pikir-pikir.

8 kades di Kabupaten Demak dijatuhi hukuman dua tahun penjara dalam kasus dugaan suap terhadap dosen Universitas UIN Walisongo Semarang

Delapan Kades Penyuap Dosen UIN Dihukum Dua Tahun Penjara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/IMG_20221122_163245.jpg" alt="Delapan kades di Demak penyuap dosen UIN Semarang memasuki mobil tahanan usai ditahan Kejari Semarang. I. C. Senjaya/Antara" width="100%">
<figcaption>Delapan kades di Demak penyuap dosen UIN Semarang memasuki mobil tahanan usai ditahan Kejari Semarang. I. C. Senjaya/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Dua dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang, Amin Farih dan Adib, dijatuhi hukuman satu penjara dalam kasus dugaan suap seleksi perangkat desa di Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak, sebesar Rp 830 juta.  Putusan yang dibacakan Hakim Ketua Arkanu dalam sidang di Pengadilan Tipikor Semarang, Senin (12/12), lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum selama 1,5 tahun penjara. Selain hukuman badan, hakim juga menjatuhkan hukuman denda sebesar Rp 50 juta yang jika tidak dibayar akan diganti dengan kurungan selama 1 bulan.  ”Menyatakan terdakwa terbukti bersalah melanggar pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambahkan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi,” kata Arkanu seperti dilansir dari Antara.  Dalam pertimbangannya, jaksa menilai perbuatan kedua terdakwa sebagai ASN tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan korupsi. Dalam perkara itu, kedua terdakwa sudah mengembalikan uang suap yang totalnya Rp 480 juta untuk dirampas negara.  Wakil Dekan FISIP UIN Semarang dan Ketua Program Studi Ilmu Politik FISIP UIN Semarang tersebut didakwa menerima suap dari Saroni dan Imam Jaswadi yang merupakan perantara dalam proses seleksi perangkat desa di Kecamatan Gajah tersebut.  Saroni dan Imam Jaswadi yang juga diadili dalam perkara tersebut dijatuhi hukuman 1,5 tahun penjara. Kedua dosen tersebut diduga menerima suap Rp 830 juta dalam dua tahap untuk kisi-kisi jawaban soal ujian dalam seleksi perangkat desa tersebut.  Uang sebanyak itu berasal dari pemberian 16 calon perangkat desa di 8 desa di Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak, yang nanti memperoleh bocoran jawaban soal ujian.  Tindak pidana suap seleksi perangkat desa di Kabupaten Demak itu terungkap dari kecurigaan Rektor UIN Semarang Imam Taufik saat melakukan inspeksi dalam pelaksanaan ujian seleksi calon kepala desa pada Desember 2021. Rektor UIN curiga terhadap sejumlah peserta yang mampu menyelesaikan ujian dalam waktu singkat dan memperoleh nilai di atas 90.

Dua Dosen UIN Semarang Dihukum Satu Tahun Penjara karena Suap

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/IMG_20221122_163245.jpg" alt="Delapan kades di Demak penyuap dosen UIN Semarang memasuki mobil tahanan usai ditahan Kejari Semarang. I. C. Senjaya/Antara" width="100%">
<figcaption>Delapan kades di Demak penyuap dosen UIN Semarang memasuki mobil tahanan usai ditahan Kejari Semarang. I. C. Senjaya/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Kejaksaan Negeri (Kejari) Semarang menahan delapan kepala desa (kades) di Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak. Mereka merupakan tersangka kasus dugaan suap terhadap dua dosen Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang dalam proses seleksi pengisian perangkat di desa tersebut.  Kepala Seksi Intelijen Kejari Semarang Iman Khilman mengatakan, kedelapan kades tersebut ditahan usai dilimpahkan dari penyidik kepolisian beserta dengan barang bukti. Mereka ditahan di Lapas Semarang untuk 20 hari ke depan.  ”Penahanan terhadap delapan tersangka tersebut didasarkan atas alasan subjektif penyidik,” kata Iman Khilman seperti dilansir dari Antara.  Kedelapan tersangka tersebut masing-masing Kades Tambirejo AS, Kades Tanjunganyar AL, Kades Banjarsari HR, Kades Mlatiharjo MJ Kades Medini MR, Kades Jatisongo PR, Kades Sambung SW, dan Kades Gedangalas TR.  Kedelapan kades tersebut, kata Iman Khilman, diduga memungut sejumlah uang dari para calon perangkat daerah yang ingin mencalonkan diri. Adapun besaran uang yang harus dibayarkan, lanjut dia, Rp 250 juta untuk jabatan sekretaris desa dan Rp 150 juta untuk posisi perangkat desa.  ”Berkas perkara tersebut akan masuk dalam penuntutan sebelum dilimpahkan ke pengadilan,” ujar Iman Khilman.  Dia menambahkan, para tersangka dijerat dengan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambahkan dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.  Sebelumnya dalam penanganan perkara tersebut, polisi sudah menetapkan empat pelaku yang saat ini sudah dalam proses persidangan di Pengadilan Tipikor Semarang. Keempat pelaku tersebut masing-masing Amin Farih dan Adib yang merupakan dosen UIN Walisongo Semarang, mantan Kades Imam Jaswadi, serta oknum anggota polisi Iptu Saroni yang merupakan perantara dalam perkara suap tersebut.

Kejaksaan Tahan Delapan Kades Demak Penyuap Dosen UIN Semarang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/IMG_20221122_114843.jpg" alt="Delapan kades di Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak, tersangka suap seleksi penerimaan perangkat desa dihadirkan dalam rilis pers di Ditkrimsus Polda Jateng, Selasa (22/11). I. C. Senjaya/Antara" width="100%">
<figcaption>Delapan kades di Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak, tersangka suap seleksi penerimaan perangkat desa dihadirkan dalam rilis pers di Ditkrimsus Polda Jateng, Selasa (22/11). I. C. Senjaya/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Delapan kepala desa (kades) di Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak, ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap terhadap dua dosen Universitas Islam Negeri (UIN) Wali Songo Semarang. Mereka diduga menyuap dalam proses seleksi pengisian perangkat di desa tersebut.  Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Tengah Kombespol Dwi Subagio mengatakan, delapan kades tersangka itu tidak ditahan selama proses penyidikan. Mereka adalah Kades Tambirejo berinisial AS, Kades Tanjunganyar berinisial AL, Kades Banjarsari berinisial HR, Kades Mlatiharjo berinisial MJ Kades Medini berinisial MR, Kades Jatisongo berinisial PR, Kades Sambung berinisial SW, serta Kades Gedangalas berinisial TR.  ”Para tersangka kooperatif, tidak ada upaya menghambat penyidikan,” kata Dwi Subagio seperti dilansir dari Antara.  Dwi menambahkan, delapan kades tersebut diduga memungut sejumlah uang dari para calon perangkat daerah yang ingin mencalonkan diri. Besaran uang yang harus dibayarkan sejumlah Rp 250 juta untuk jabatan sekretaris desa dan Rp 150 juta untuk posisi perangkat desa.  Sebagian dari uang tersebut, lanjut Dwi, diserahkan kepada dua dosen UIN Wali Songo yang merupakan panitia pelaksana ujian calon perangkat desa. Dalam penyidikan perkara tersebut, polisi mengamankan Rp 470 juta yang diduga bagian dari uang suap.  Dwi menjelaskan, para tersangka dijerat dengan Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambahkan dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Para tersangka dan barang bukti itu kemudian akan dilimpahkan ke kejaksaan untuk dilakukan penuntutan.  Sebelumnya, dalam penanganan perkara itu, polisi sudah menetapkan empat pelaku yang saat ini sudah dalam proses persidangan di Pengadilan Tipikor Semarang. Keempat terdakwa tersebut adalah dua dosen UIN Wali Songo, yakni Amin Farih dan Adib, mantan kades Imam Jaswadi, serta seorang anggota polisi Iptu Saroni yang berperan sebagai perantara dalam kasus suap itu.

Delapan Kades di Demak Jadi Tersangka Penyuap Dosen UIN Wali Songo

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#kabupaten demak

Berita Terkini