<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/02/06/IMG_20260206_110459-3350947486.jpg" alt="Gempa bumi Magnitudo 6.4 mengguncang wilayah Pacitan Jawa Timur pada Jumat (6/2) dini hari. (Humas BMKG Jogjakarta)" width="100%">
<figcaption>Gempa bumi Magnitudo 6.4 mengguncang wilayah Pacitan Jawa Timur pada Jumat (6/2) dini hari. (Humas BMKG Jogjakarta)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Jogjakarta; menyebut korban luka karena terdampak gempa bumi Magnitudo 6,4 yang mengguncang wilayah Pacitan, Jawa Timur; bertambah menjadi 15 orang. Gempa bumi M6.4 berlokasi 89 km selatan Pacitan, dengan kedalaman 10 km pada Jumat (6/2) pukul 01.06.11 WIB, dengan kedalaman 10 km. Kepala pelaksana (Kalak) BPBD Bantul Mujahid Amrudin mengatakan, 15 korban luka akibat gempa bumi Pacitanitu terdata Pusdalops BPBD hingga pukul 09.30 WIB. &rdquo;Korban yang luka sudah dirawat di RSUD Panembahan Senopati, RS Saras Adyatma, RS Santa Elisabeth, RS PKU Muhammadiyah, RS Permata Husada, juga ada korban dari Kecamatan Piyungan yang dirawat di RSUD Prambanan,&rdquo; kata Mujahid Amrudin seperti dilansir dari Antara. Pusdalops BPBD Bantul menyatakan, sebagian dari mereka langsung diperbolehkan pulang atau menjalani rawat jalan. Tapi ada yang harus menjalani rawat inap karena butuh penanganan lebih lanjut oleh rumah sakit. &rdquo;Ada sebagian yang melakukan rawat jalan, ada korban yang karena patah tulang masih diharuskan untuk rawat inap di rumah sakit,&rdquo; ujar Mujahid Amrudin. Sedangkan dampak bangunan yang mengalami kerusakan karena gempa tersebut menjadi 13 titik, meliputi rumah rusak delapan titik, tempat ibadah dua titik, fasilitas pemerintah satu titik, fasilitas pendidikan dua titik dan fasilitas kesehatan satu titik. &rdquo;Lokasi bangunan terdampak tersebar di 10 kapanewon (kecamatan), yaitu Banguntapan satu titik, Bantul satu titik, Imogiri satu titik, Jetis tiga titik, Kasihan tiga titik, Pajangan satu titik, Pleret satu titik, Pundong satu titik, Sedayu satu titik, dan Srandakan satu titik,&rdquo; terang Mujahid Amrudin. Mujahid mengatakan, berdasar analisis BMKG, gempa bumi Pacitan tersebut tidak berpotensi menimbulkan tsunami. Mengenai potensi gempa susulan akan didalami bersama BMKG dan berkoordinasi lebih lanjut. &rdquo;Hari ini, tim BMKG ke BPBD untuk mendalami terkait potensi gempa susulan, apakah ada dampak terkait dengan Sesar Opak atau tidak. Kami imbau masyarakat tetap tenang, sambil update terkini BMKG. Jadi, masyarakat tetap tenang dan tetap menjaga kewaspadaan,&rdquo; tandas Mujahid Amrudin.

BPBD Bantul menyebut korban luka karena terdampak gempa bumi Magnitudo 6,4 yang mengguncang wilayah Pacitan, bertambah menjadi 15 orang

BPBD Sebut Korban Luka di Bantul Dampak Gempa Pacitan Menjadi 15 Orang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/05/IMG_20251204_120746-110898288.jpg" alt="Kantor Pemerintah Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Jogjakarta. (Hery Sidik/Antara)" width="100%">
<figcaption>Kantor Pemerintah Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Jogjakarta. (Hery Sidik/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Pemerintah Kabupaten Bantul melayangkan surat ke Pemprov Daerah Istimewa Jogjakarta terkait data by name sebanyak 1.711 keluarga penerima manfaat (KPM) bantuan sosial (bansos) asal Bantul yang diduga terindikasi terlibat judi online (judol). Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Bantul Tri Galih Prasetya mengatakan, berdasar informasi dari Dinsos DI Jogjakarta ada sekitar 7.001 KPM yang dihentikan pemberian bansos karena terindikasi terlibat judol. Sebanyak 1.711 di antaranya dari Bantul. &rdquo;Memang dari jumlah itu kami belum punya data by name. Kemarin kami sudah bersurat ke Gubernur DI Jogjakarta melalui Pak Bupati untuk mendapatkan by name dari data 1.711 KPM itu. Sampai saat ini, kami masih nunggu balasan dari Gubernur,&rdquo; kata Tri Galih Prasetya seperti dilansir dari Antara. Menurut dia, upaya tersebut dilakukan sebagai langkah untuk menindaklanjuti wilayah mana saja yang terdampak pemutusan bansos dan langkah penanganan bilamana ada penerima KPM yang mengadu ke Dinsos Bantul. &rdquo;Untuk data judol ini kami dapatkan dari penyandingan antara Kementerian Sosial dengan PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan). Jadi, terdeteksi secara sistem, bukan kami dari Pemkab Bantul yang mengurangi, tetapi itu terindikasi dari pusat,&rdquo; ungkap Tri Galih Prasetya. Meski begitu, kata dia, dalam beberapa hari terakhir mulai banyak KPM di Bantul yang mengeluh ke Dinsos karena tidak mendapat bansos dari pemerintah pusat karena diduga tidak sesuai dengan peruntukan dan terlibat judol. &rdquo;Saat kami cek di aplikasi, ternyata betul nama yang melapor itu tidak mendapatkan bansos, karena terindikasi penggunaan dana bansos tidak sesuai peruntukannya, salah satunya kemungkinan untuk judol,&rdquo; terang Tri Galih Prasetya. Dia mengakui, dari 20 KPM yang dihentikan bansosnya rata-rata merasa dan mengaku tidak terlibat judol. Bahkan KPM yang diputus bantuan itu ada yang dari kalangan usia lanjut dan tidak memiliki maupun menggunakan smartphone. &rdquo;Jadi yang seperti itu kami bantu. Kami ada pendamping sosial di wilayah mulai dari kelurahan maupun kecamatan, pendamping melakukan pendampingan kepada KPM yang diduga terlibat kasus ini untuk membuatkan berita acara,&rdquo; ucap Tri Galih Prasetya.

Pemkab Bantul layangkan surat ke Pemprov DIJ terkait data by name sebanyak 1.711 KPM bansos yang diduga terindikasi terlibat judi online

Bantul Surati Pemprov Jogjakarta Terkait 1.711 KPM Bansos Terindikasi Terlibat Judol

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/26/pexels-pixabay-60644-1-858037553.jpg" alt="Ilustrasi buaya (Dok. Pexels)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi buaya (Dok. Pexels)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Daerah Istimewa Jogjakarta membentuk Tim Jejaring Penanganan Buaya. Hal tersebut menyusul kemunculan buaya di aliran Sungai Progo, Padukuhan Juwono, Kalurahan Triharjo, Kapanewon Pandak, Kabupaten Bantul. &rdquo;Sejak kami mendapat laporan, kami langsung terjun ke lapangan dan membentuk (Tim) Jejaring Penanganan Buaya bersama sejumlah instansi terkait," kata Kepala Bidang Kelautan Pesisir dan Pengawasan DKP DI Jogjakarta Veronica Vony Rorong seperti dilansir dari Antara, Jumat (6/6). Tim gabungan itu terdiri atas DKP DI Jogjakarta, DKP Kabupaten Bantul, Loka PSPL Serang, Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA), Fakultas Biologi UGM, Gembira Loka Zoo, serta sejumlah relawan. Menurut Vony, pembentukan jejaring itu merupakan langkah awal menghadapi situasi yang belum pernah ditangani instansinya secara langsung, terutama dalam masa transisi pelimpahan kewenangan ke Kementerian Kelautan dan Perikanan. &rdquo;Terus terang, kami juga baru kali ini menangani langsung kasus seperti ini. Tapi tentu saja ketika kami menerima laporan, kami tetap harus memberikan respons cepat agar masyarakat merasa aman,&rdquo; ujar Veronica Vony Rorong. Menurut dia, tim telah memberikan imbauan kepada warga dan memasang penanda di sekitar lokasi kemunculan buaya untuk menghindari aktivitas yang terlalu dekat dengan area tersebut. &rdquo;Tujuannya agar buaya tidak berpindah tempat. Karena kita tahu bersama, buaya itu hewan teritorial. Kami mengimbau masyarakat untuk seminimal mungkin menjauhi lokasi agar buaya tetap berada di wilayahnya,&rdquo; terang Veronica Vony Rorong. Menurut hasil pemantauan awal, ada dua ukuran buaya yang terekam warga. Salah satu berukuran besar dan satu lagi berukuran kecil, meskipun hingga saat ini keduanya belum pernah terlihat secara bersamaan. &rdquo;Jadi kami belum bisa pastikan jumlahnya. Tapi dengan dua ukuran itu, untuk sementara kami asumsikan ada dua ekor,&rdquo; ucap Vony. Dia menduga buaya-buaya tersebut bukan berasal dari habitat alami, melainkan buaya peliharaan yang dilepas ke alam. Hal ini mengingat Sungai Progo bukan habitat asli buaya. &rdquo;Kami mendengar ada juga orang yang memelihara buaya kecil, tentunya dari luar Jogja ya. Saat kecil terlihat lucu dan menggemaskan, tapi ketika sudah besar dan sifat predatornya muncul, bisa saja dilepas begitu saja. Tapi kami tidak tahu pasti, karena wilayah itu bukan habitat buaya,&rdquo; terang Veronica Vony Rorong. Hingga Jumat (6/6) pagi, DKP DI Jogjakarta masih menerima video dari warga yang merekam kemunculan buaya di lokasi yang sama. Tim pengamatan telah ditempatkan di titik tersebut untuk memantau kemunculan dan perilaku buaya. &rdquo;Setelah perilaku buaya diketahui, seperti jam muncul dan lokasinya, kami akan tentukan metode penanganannya. Apakah dijerat atau ditangkap aktif. Jenis buaya akan sangat mempengaruhi metode penanganan, dan saat ini kami masih belum tahu pasti jenisnya,&rdquo; ucap Vony. Dia memastikan Tim Jejaring Penanganan Buaya akan tetap disiagakan meski nanti buaya berhasil ditangkap guna mengantisipasi kasus serupa di kemudian hari. &rdquo;Intinya kami meminta masyarakat untuk tetap berhati-hati, menjaga kewaspadaan sampai tim berhasil menangkap buaya, dan nanti kami serahkan ke lembaga konservator,&rdquo; tutur Vony. Sebelumnya, warga Kalurahan Triharjo digegerkan kemunculan buaya di aliran Sungai Progo, wilayah Padukuhan Juwono. Penampakan buaya itu direkam warga dan videonya menyebar luas di media sosial.

DKP Jogjakarta membentuk Tim Jejaring Penanganan Buaya menyusul kemunculan buaya di aliran Sungai Progo, Kabupaten Bantul

DKP Jogjakarta Bentuk Tim Khusus Tangani Buaya di Sungai Progo

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/17/WhatsApp-Image-2024-02-17-at-012051-3306758427.jpeg" alt="Anggota KPPS di salah satu TPS Kabupaten Bantul melakukan aksi pakai dresscode jersey Timnas Indonesia saat bertugas./Alvin Fahrizal Bayyuni" width="100%">
<figcaption>Anggota KPPS di salah satu TPS Kabupaten Bantul melakukan aksi pakai dresscode jersey Timnas Indonesia saat bertugas./Alvin Fahrizal Bayyuni</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash;&nbsp;Semangat memperingati pesta demokrasi pilpres 2024, anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) kembali menciptakan suasana unik. Bukan bertemakan valentine seperti di beberapa daerah lain, Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta ini, justru memberikan warna yang berbeda.&nbsp; Anggota KPPS di Kabupaten Bantul tersebut kompak mengenakan dresscode yang tak lazim, yakni jersey Timnas Indonesia. Peristiwa unik tersebut terjadi di TPS 14, yang terletak di Rumah Bapak Sapriyanto, RT 08 Gunung Kelir, Kelurahan Pleret, Kabupaten Bantul. TPS ini beranggotakan Aji Prasetyo sebagai ketua, Wiwin Lestari, Yogi Dwi, Arif Nur, Arum Nur, Tri Wahyu dan Muhammad Azron yang berurutan sebagai KPPS 2 hingga 7. Kepada Jawa Pos Sabtu (17/2), Muhammad Azron selaku inisiator menyampaikan bahwa gerakan ini bertujuan untuk menyuarakan semangat nasionalisme dan menegaskan pentingnya peran aktif dalam proses demokrasi sambil menunjukkan dukungan mereka kepada tim sepakbola Indonesia. "Pemilu ini kan momen penting buat kita menentukan arah bangsa, momennya juga lima tahun sekali. Jadi kami berusaha buat menampilkan dengan cara unik, yakni pakai&nbsp;dresscode&nbsp;jersey,&rdquo; ujar Azron. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/014160228/bertepatan-dengan-hari-valentine-tempat-pemungutan-suara-di-bali-beri-hadiah-coklat-untuk-pemilih">Bertepatan dengan Hari Valentine, Tempat Pemungutan Suara di Bali Beri Hadiah Coklat untuk Pemilih</a> Selanjutnya, pemuda asli Pleret, Bantul, itu menerangkan bahwa apa yang dilakukan oleh TPS-nya sebagai tanda apresiasi untuk Timnas Indonesia yang telah mencetak sejarah di ajang Piala Asia 2023, karena mampu lolos ke babak 16 besar untuk pertama kalinya. &ldquo;Kami memilih untuk mengenakan jersey Timnas Indonesia sebagai simbol persatuan dan dukungan, sekaligus apresiasi kami terhadap prestasi Timnas di Piala Asia 2023 kemarin," kata Azron. Diketahui, jersey-jersey Timnas yang dikenakan oleh para anggota KPPS adalah versi home yang berwarna merah. Jubah perang Timnas Indonesia itu diproduksi oleh apparel lokal, Mills, yang sejak tahun 2020 menjadi apparel skuad Garuda. Lebih dari itu, jersey-jersey yang mereka kenakan juga bermacam. Ada yang ber-nameset&nbsp;Justin Hubner, Marc Klok, Yakob Sayuri, Witan Sulaiman, Ivar Jenner hingga Elkan Baggott, lengkap dengan&nbsp;patch&nbsp;versi Piala Asia 2023. Peristiwa unik tersebut mendapat perhatian khusus dari para pemilih yang datang ke TPS 14. Beberapa dari mereka juga menunjukkan rasa kagum dan apresiasi atas inovasi yang telah dilakukan. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/surabaya-raya/014159773/di-surabaya-ratusan-odgj-nyoblos-di-tps-bertema-valentine">Di Surabaya, Ratusan ODGJ Nyoblos di TPS Bertema Valentine</a> Mereka menganggapnya sebagai langkah kreatif untuk merayakan kebersamaan dalam proses demokrasi, menambahkan semangat positif dalam suasana pemilihan. &ldquo;Cara mengapresiasi suatu hal memang beda-beda, ya. Salut sama mereka yang bisa kepikiran pakai jersey Timnas pas jadi KPPS. Katanya mengenang perjalanan Timnas di Piala Asia,&rdquo; ujar salah satu pemilih di TPS 14 yang enggan disebutkan nama aslinya. Selain mencuri perhatian di kalangan pemilih, aksi dari TPS 14 juga mendapat pujian dari pecinta jersey di tempat lain. Salah satu apresiasi datang dari desainer jersey Timnas Indonesia, Fajar Ramadhan. Melalui akun X pribadinya, ia menuliskan &lsquo;RISPEK TPS TPS ABANGKU&rsquo;, untuk aksi tersebut. Hal ini menjadi bukti nyata bahwa semangat nasionalisme dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, bahkan dalam konteks pelaksanaan hak suara. Acara demokrasi di TPS tersebut tidak hanya menjadi ajang untuk menyalurkan hak suara, tetapi juga menjadi panggung bagi semangat persatuan dan nasionalisme. Dengan mengenakan jersey Timnas Indonesia, anggota KPPS di Kabupaten Bantul telah memberikan pesan kuat tentang pentingnya membangun kebersamaan dalam mewujudkan cita-cita bangsa. ***

Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta ini, justru memberikan warna yang unik dan berbeda.

Rayakan Pesta Demokrasi, Anggota KPPS di Kabupaten Bantul Kompak Pakai Dresscode Jersey Timnas Indonesia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/16/288-Bantul-Covid-19-241301945.jpg" alt="Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul Agus Tri Widyantara. (sumber: Antara)" width="100%">
<figcaption>Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul Agus Tri Widyantara. (sumber: Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash;&nbsp;Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta telah meminta rumah sakit di wilayahnya untuk kembali menyiapkan ruang isolasi bagi pasien COVID-19. Hal ini dilakukan karena mengikuti tren peningkatan kasus infeksi virus corona di beberapa daerah. Dikutip dari Antara pada Sabtu (16/12), Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, Agus Tri Widyantara, menyatakan bahwa rumah sakit di Bantul diharapkan selalu siap menghadapi lonjakan kasus COVID-19. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kesehatan/013605104/rsv-mencapai-puncaknya-di-as-sedangkan-covid-19-dan-flu-masih-menjadi-ancaman-kesehatan">RSV Mencapai Puncaknya di AS, Sedangkan COVID-19 dan Flu Masih Menjadi Ancaman Kesehatan</a> Mereka diharapkan kembali menyiapkan ruang isolasi untuk pasien-pasien yang bergejala dan memerlukan perawatan inap di rumah sakit. Pernyataan tersebut dilontarkan karena kasus penularan COVID-19 belakangan jarang terjadi di wilayah Kabupaten Bantul. Ia juga berpikiran karena mungkin pengelola rumah sakit telah menggunakan ruang isolasi yang sebelumnya digunakan selama pandemi sebagai ruang rawat pasien biasa. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/013604428/kenaikan-kasus-covid-19-belum-diperlukan-pengetatan-prokes-jelang-libur-nataru">Kenaikan Kasus Covid-19, Belum Diperlukan Pengetatan Prokes Jelang Libur Nataru</a> Ia menambahkan bahwa rumah sakit sudah siap kapan saja untuk memanfaatkan ruang isolasi kembali jika terjadi lonjakan kasus. Meskipun belakangan ini kasus di Kabupaten Bantul tidak banyak dan umumnya tanpa gejala, dengan pasien hanya menjalani isolasi di rumah masing-masing. Widyantara menyatakan bahwa pada pekan ini hanya ada delapan pasien positif COVID-19 di Kabupaten Bantul. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/013601709/jokowi-belum-berencana-kembali-penggunaan-masker-usai-melonjaknya-kasus-covid-19">Jokowi Belum Berencana Kembali Penggunaan Masker Usai Melonjaknya Kasus Covid-19</a> Semuanya tidak mengalami gejala sakit sehingga hanya menjalani isolasi di rumah masing-masing. Meskipun demikian, Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul tetap mengimbau warga untuk tetap waspada. Langkah-langkah pencegahan COVID-19, seperti memakai masker saat sakit dan berada di tempat umum harus dilakukan.

Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta meminta rumah sakit untuk siapkan ruang isolasi bagi pasien Covid 19

Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul Minta Rumah Sakit Kembali Siapkan Ruang Isolasi bagi Pasien COVID-19

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/06/IMG_20230406_154750-573143557.jpg" alt="Sterilisasi gereja di wilayah Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Jogjakarta untuk ciptakan suasana perayaan Paskah yang aman dan kondusif." width="100%">
<figcaption>Sterilisasi gereja di wilayah Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Jogjakarta untuk ciptakan suasana perayaan Paskah yang aman dan kondusif.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Kepolisian Resor Bantul, bersama Tim Penjinak Bom Kepolisian Daerah Istimewa Jogjakarta (Polda DIJ) sterilisasi lima gereja di wilayahnya jelang perayaan Paskah. &rdquo;Sterilisasi dilakukan untuk memastikan lokasi gereja yang akan digunakan untuk pelaksanaan ibadah dan perayaan Paskah terjamin keamanannya,&rdquo; kata Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) Bantul AKBP Ihsan seperti dilansir dari Antara di Bantul, Kamis (6/4). Lima gereja di Bantul yang disterilisasi Gereja Katolik Santo Paulus Pringgolayan Banguntapan, Gereja Katolik Santo Yakobus Klodran Bantul, Gereja Katolik Hati Kudus Tuhan Yesus Ganjuran Bambanglipuro, Gereja Katolik Salib Suci Gunung Sempu Kasihan, dan Gereja Santa Theresia Sedayu. Dalam sterilisasi gereja, Polres Bantul menerjunkan sejumlah personel berkolaborasi dengan Tim Penjinak Bom Polda DIJ. Dengan sterilisasi dan pengamanan di gereja-gereja diharapkan memberi keamanan dan kenyamanan bagi umat kristiani dalam menjalankan ibadah Paskah. Dia mengatakan, untuk mewujudkan keamanan dalam pelaksanaan Paskah, Polres Bantul mengerahkan 875 personel. Baik dari polres dan polsek yang tergelar di seluruh gereja yang digunakan perayaan Paskah sejak 6 sampai 9 April. &rdquo;Pengamanan bersifat terbuka dan tertutup. Kami berharap perayaan Paskah berlangsung damai dan lancar,&rdquo; ujar Ihsan. Lebih lanjut, Kapolres Bantul mengatakan, petugas akan menindak tegas terhadap pelaku kejahatan yang mencoba mengganggu jalannya perayaan Paskah di Bantul. Pihaknya meminta jemaat dan warga untuk tetap tenang dan melaksanakan ibadah sebagaimana mestinya. &rdquo;Penjagaan terhadap rumah ibadah gereja akan dilaksanakan selama 24 jam. Dan telah disiapkan beberapa strategi pengamanan,&rdquo; terang Ihsan. Meski begitu, Kapolres Bantul meminta pihak gereja untuk membentuk pengamanan secara internal, untuk menyaring kedatangan jemaat yang datang. Apakah merupakan jemaat gereja tersebut atau bukan. Sementara itu, Kasi Humas Polres Bantul Iptu I Nengah Jeffry Prana Widnyana menambahkan, sterilisasi gereja tersebut karena merupakan gereja besar dengan jumlah jemaat banyak. Namun demikian, gereja lain tetap mendapatkan perhatian dengan menempatkan personel berseragam ataupun tidak. &rdquo;Dengan sterilisasi gereja di Bantul itu diharapkan dapat memberikan jaminan rasa aman kepada jemaat dalam merayakan Paskah. Kami berharap pelaksanaan Paskah di Bantul berjalan aman, damai dan tertib,&rdquo; tutur I Nengah Jeffry Prana Widnyana.

Polres Bantul bersama Tim Penjinak Bom Polda DIJ sterilisasi lima gereja di Kabupaten Bantul jelang perayaan Paskah

Polres Bantul Sterilisasi Lima Gereja Jelang Perayaan Paskah 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/01/Siswi-berjilbab.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Daerah Istimewa Jogjakarta menemukan fakta pelanggaran disiplin berupa penjualan seragam sekolah dalam kasus dugaan pemaksaan memakai jilbab terhadap siswi di SMAN 1 Banguntapan, Kabupaten Bantul.  "Di situ ada penjualan seragam yang di dalam penjualan seragam tersebut ada paket jilbab, sehingga mendorong semua siswi itu disarankan untuk mengenakan jilbab," kata Kepala Disdikpora DIJ Didik Wardaya seperti dilansir dari Antara di Jogjakarta.  Menurut Didik, penjualan seragam di sekolah telah melanggar Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 45 Tahun 2014. Disdikpora DIJ juga telah menerbitkan surat edaran (SE) mengenai larangan menjual seragam di sekolah.  Menurut dia, siswi di SMAN 1 Banguntapan, Bantul tidak memiliki pilihan lain kecuali mengenakan jilbab karena seragam yang dijual oleh sekolah disertai paket jilbab. "Jadi pelanggarannya tidak memberi ruang pilihan untuk (siswi) menggunakan jilbab atau tidak, itu saja," ujar Didik.  Penjualan seragam di sekolah dengan paket jilbab merupakan satu dari banyak fakta pelanggaran disiplin terkait kasus dugaan pemaksaan jilbab. "Kalau fakta, cukup banyak. Kami tidak bisa membeberkan secara utuh. Tapi yang jelas di situ terkait pelanggaran disiplin itu salah satunya karena kita membuat ketentuan sekolah tidak boleh menjual seragam dan di situ ada penjualan seragam," terang Didik.  Didik menuturkan, pelanggaran disiplin pegawai di SMAN 1 Banguntapan dilakukan empat orang. Yakni kepala sekolah sebagai penanggung jawab, dua guru bimbingan konseling (BK), dan wali kelas yang seluruhnya telah dinonaktifkan sementara.  Didik menambahkan, temuan pelanggaran disiplin itu bakal dinilai Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DIJ untuk menentukan sanksi disiplin. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, sanksi kategori ringan mencakup teguran lisan, teguran tertulis, dan pernyataan tidak puas secara tertulis.  Berikutnya untuk pelanggaran disiplin sedang, lanjut dia, sanksinya mencakup penundaan gaji berkala misal satu tahun atau penundaan kenaikan pangkat satu tahun. "Kalau di dalam ketentuan (sanksi) disiplin pegawai bisa pemberhentian. Itu kalau kategori sangat berat. Itu kami serahkan yang menilai yakni tim satgas," ujar Didik.

Disdikpora DIJ Temukan Pelanggaran Terkait Dugaan Pemaksaan Jilbab

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/sultan-hbx.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Gubernur Daerah Istimewa Jogjakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X membebastugaskan sementara kepala sekolah serta tiga orang guru. Itu terkait kasus dugaan pemaksaan memakai jilbab terhadap salah satu siswi di SMAN 1 Banguntapan, Bantul.  ”Kepala sekolah, tiga guru saya bebaskan dari jabatannya tidak boleh mengajar sambil nanti ada kepastian,” kata Sultan HB X seperti dilansir dari Antara di Kepatihan, Jogjakarta.  Menurut Gubernur, sanksi yang dijatuhkan terhadap oknum guru yang diduga terkait kasus pemaksaan memakai jilbab itu masih menunggu rekomendasi dari tim yang dibentuk untuk menyelidiki kasus di SMAN 1 Banguntapan itu. ”Saya menunggu rekomendasi tim ya, karena kebijakan itu ada unsur melanggar dari peraturan menteri pendidikan,” kata Sultan  Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) DIJ Didik Wadaya mengatakan, sudah dilakukan pembebasan sementara dari tugas terhadap kepala sekolah dan guru yang diduga terlibat dalam pemaksaan penggunaan jilbab.  Keputusan itu, mengacu Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan.  ”Pertimbangan ini dalam rangka memberikan kesempatan kepada yang bersangkutan agar lebih fokus dan konsentrasi serta tidak mengganggu proses kegiatan belajar mengajar sampai diterbitkannya keputusan administrasi,” ujar Didik Wadaya.  Kepada siswi yang diduga dipaksa memakai jilbab, lanjut dia, diberikan kesempatan untuk tetap bersekolah di SMA Negeri 1 Banguntapan atau akan ditempatkan di sekolah yang lain sesuai dengan formasi pada rombongan belajar demi tumbuh kembang peserta didik tersebut. Kebijakan itu, tetap mempertimbangkan masukan dari orang tua dan psikolog pendamping dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Daerah Kota Jogjakarta.  ”Untuk sementara jika belum memungkinkan siswa tersebut mengikuti pembelajaran tatap muka, sekolah diharapkan dapat memfasilitasi dengan pembelajaran daring,” ujar Didik Wadaya.  Sementara itu, dalam rangka memberikan penguatan kepada kepala sekolah, guru dan menekan intoleransi di sekolah, kata Didik, Disdikpora DIJ bekerja sama dengan Bandiklat DIJ bakal memberikan pelatihan tentang Wawasan Kebangsaan dan Nilai-Nilai Keistimewaan Daerah Istimewa Jogjakarta.

Kasus Pemaksaan Jilbab di Sekolah, Sultan Tindak Tegas Kepala Sekolah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/IMG_20220802_205449.jpg" alt="Ilustrasi kegiatan belajar mengajar di sekolah. Hafidz Mubarak A./Antara" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi kegiatan belajar mengajar di sekolah. Hafidz Mubarak A./Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Ketua Komisi A DPRD DIJ Eko Suwanto mengusulkan penonaktifan sementara kepala sekolah serta oknum guru terkait dugaan pemaksaan memakai jilbab terhadap salah seorang siswi SMAN 1 Banguntapan, Bantul, Daerah Istimewa Jogjakarta.  ”Penonaktifan ini untuk memudahkan tugas-tugas Pemda DIJ yang sedang melaksanakan penelitian, pemeriksaan dan pendalaman terkait kasus itu,” kata Eko seperti dilansir dari Antara di Jogjakarta.  Usul penonaktifan sementara tersebut, menurut dia, juga bertujuan untuk memastikan proses belajar mengajar di SMAN 1 Banguntapan, Bantul, berjalan dengan baik. Hal itu juga sudah disampaikan ke Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan Disdikpora DIJ.  ”Kami berharap Pemda DIJ dengan kewenangan yang dimiliki segera menyelesaikan masalah ini secara objektif termasuk memberikan pendampingan bagi siswa,” ujar Eko.  Dia mendorong Pemda DIJ dapat menjatuhkan sanksi tegas bagi yang melanggar konstitusi dan Keistimewaan DIJ agar sistem pendidikan di Jogjakarta berjalan baik. Pemda wajib menjamin keberlangsungan pendidikan nasional dengan keberagaman yang ada. UU Keistimewaan DIJ Nomor 13 Tahun 2012 di pasal 5 menegaskan komitmen Jogjakarta mewujudkan dan merawat Bhinneka Tunggal Ika.  ”Demikian juga aparatur Pemda DIJ berkewajiban menghormati kemerdekaan tiap­-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing­-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu,” ujar Eko, politikus PDI Perjuangan itu.  Eko menuturkan Komisi A DPRD DIJ segera menggelar rapat koordinasi dengan mengundang instansi yang terkait. Hal tersebut agar peristiwa itu segera selesai dan tidak terulang kembali.  Sebelumnya, Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) DIJ pada Senin (1/8), telah memeriksa kepala sekolah, guru bimbingan konseling (BK), guru agama, serta wali kelas SMA Negeri 1 Banguntapan, terkait dugaan pemaksaan memakai jilbab terhadap salah seorang siswi kelas X.  Menurut Kepala Disdikpora DIJ Didik Wardaya, apabila dari hasil penyelidikan terbukti sekolah melakukan pelanggaran, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DIY akan memberikan sanksi. ”Sanksinya nanti kita lihat dari PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Nah, di sana nanti kita lihat seberapa jauh tingkat pelanggaran yang dilakukan apabila terbukti,” terang Didik.

Pemaksaan Jilbab, DPRD Jogja Usulkan Penonaktifan Kepala Sekolah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/IMG_20220716_165818.jpg" alt="Gelombang tinggi di Pantai Depok Parangtritis Kabupaten Bantul. Antara" width="100%">
<figcaption>Gelombang tinggi di Pantai Depok Parangtritis Kabupaten Bantul. Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Sejumlah bangunan usaha di wilayah Pantai Depok Parangtritis, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Jogjakarta, hancur karena diterjang gelombang tinggi.  ”Untuk bangunan di pinggir pantai ada yang hancur, satu-dua hancur, terkena gelombang pasang air laut,” kata Anggota SAR Satlinmas Bantul Catur seperti dilansir dari Antara di Pantai Depok, Sabtu (16/7).  Bangunan usaha di tepi pantai yang diterjang gelombang pasang laut itu dievakuasi anggota SAR dan nelayan ke tempat yang lebih aman dari ombak. Selain mengakibatkan bangunan rusak, kata Catur, gelombang pasang juga memporakporandakan perahu motor tempel milik nelayan di Pantai Depok.  ”Jadi kami laporkan ombak Pantai Depok Parangtritis sangat besar, armada kapal nelayan sudah dievakuasi di depan TPI (Tempat Pelelangan Ikan), dikondisikan oleh warga, SAR, dan para nelayan,” terang Catur.  Dia mengatakan, saat ini, anggota SAR Satlinmas Bantul dikerahkan untuk membantu evakuasi puing-puing bangunan yang rusak. ”Di Pantai Depok ini ada 12 personel sementara membantu evakuasi baik dari perahu ataupun warga yang bangunannya terkena pasang air laut,” ujar Catur.  Berdasarkan informasi BMKG Jogjakarta tentang peringatan dini gelombang tinggi yang berlaku sejak 15 sampai 17 Juli, gelombang tinggi berkisar empat sampai enam meter berpotensi melanda perairan Samudera Hindia Selatan Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jogjakarta.  ”Dimohon kepada masyarakat yang tinggal dan beraktivitas di pesisir sekitar area yang berpeluang terjadi gelombang tinggi, agar tetap selalu waspada,” demikian imbauan BMKG dikutip dari pernyataan resminya.  Sementara itu, belasan lapak pedagang di bibir Pantai Somandeng dan Pulangsyawal di Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Jogjakarta, mengalami kerusakan ringan hingga sedang akibat dihantam gelombang laut. Tinggi gelombang antara tiga sampai lima meter.  Kapolsek Tepus AKP Jarwanto mengatakan, gelombang pasang itu terjadi sejak pukul 10.00 WIB menyebabkan beberapa bangunan di bibir pantai rusak. Bahkan beberapa barang milik pedagang terbawa arus dan tidak bisa diselamatkan.  ”Personel dari Polsek Tepus dan SAR Linmas I Gunung Kidul siaga penuh melakukan pengawasan terhadap wisatawan,” papar Jarwanto.  Gelombang tinggi menerjang Pantai Indrayanti, Pantai Sadranan, Sundak, Sepanjang, dan Pantai Kukup. Pihaknya mengimbau wisatawan untuk tidak bermain di bibir laut dan menikmati ombak dari jauh. Hal itu demi keselamatan wisatawan.  Sementara itu, Kapolsek Tanjungsari AKP Wawan Anggoro mengimbau kepada wisatawan yang berkunjung ke objek wisata pantai di Gunung Kidul berhati-hati. Sebab ada gelombang tinggi yang menerjang wilayah itu.  ”Gelombang tinggi menerjang kawasan pantai selatan dengan ketinggian sekitar 3–5 meter. Kondisi ini diprediksi akan terjadi dua sampai tiga hari ke depan. Kami mohon kepada wisatawan untuk berhati-hati dan selalu mematuhi imbauan petugas kepolisian, SAR, atau pengelola wisata,” ucap Wawan.  Dia juga mengimbau nelayan Pantai Baron mengevakuasi kapal-kapalnya supaya tidak hantam ombak, sehingga menyebabkan kerusakan.

Sejumlah Bangunan di Pantai Depok Diterjang Gelombang Tinggi

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#kabupaten bantul

Berita Terkini