<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/06/kapolda-3926535718.jpg" alt="Kepala Polda Jateng Irjen Pol Ahmad Luthfi (tengah) di Mapolresta Surakarta, Kamis (6/4)." width="100%">
<figcaption>Kepala Polda Jateng Irjen Pol Ahmad Luthfi (tengah) di Mapolresta Surakarta, Kamis (6/4).</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah Kombespol Slamet Iswanto menyebutkan, seluruh korban dipastikan meninggal dunia karena mati lemas diracun. Mereka adalah 12 korban kasus pembunuhan dukun pengganda uang tersangka Slamet Tohari, 45, di Kabupaten Banjarnegara. &rdquo;Seluruh Korban dipastikan meninggal karena mati lemas akibat diracun. Hal ini, dari hasil pemeriksaan toksikologi terhadap jenazah Paryanto salah satu korban pembunuhan dukun pengganda uang,&rdquo; kata Slamet Iswanto seperti dilansir dari Antara ketika mendampingi Kepala Polda Jateng Irjen Pol Ahmad Luthfi di Mapolresta Surakarta, Kamis (6/4) petang. Menurut dia, dari hasil labfor atas nama korban Paryanto, seluruh barang bukti positif mengandung racun potasium sianida. Racun itu, menyebabkan kematian para korban. Dia menyampaikan, hasil identifikasi jenazah atau ante mortem dari 12 jenazah yang diungkap ada tiga yang sudah teridentifikasi yakni Paryanto, 53, warga Sukabumi, Jabar; Irsad, 43, dan Wahyu Tri Ningsih, 41, (pasangan suami istri) asal Lampung. Kapolda Jateng Irjen Pol Ahmad Luthfi mengatakan, kedua jenazah pasangan suami istri itu, sudah dilakukan pengecekan keluarganya di Lampung. Dari hasil otopsi terakhir, dua jenazah sudah dapat diidentifikasi atas nama Irzak dan Wahyu Tri Ningsih. &rdquo;Mereka ditemukan satu lubang. Identitas suami istri ditemukan KTP. Setelah dikonfirmasi keluarganya di Lampung, ternyata keluarganya ada di Cikampek,&rdquo; papar Ahmad Luthfi. Kapolda menegaskan dari hasil labfor, korban meninggal akibat potasium sianida atau diracun. Tersangka modusnya dengan memberikan korban minuman yang diberi obat klonidin mempunyai efek mengantuk. &rdquo;Jika korban mengantuk dianggap gagal menggandakan uangnya,&rdquo; terang Ahmad Luthfi. Polda Jateng sudah mendirikan posko pengaduan orang hilang. terhitung hingga Kamis (6/4), sudah ada 17 masyarakat yang melaporkan terkait keluarganya yang hilang. &rdquo;Hal ini, kemudian digeser ke Banjarnegara untuk dilakukan cek baik DNA ke Jakarta. Saya berharap ada kecocokan dengan jenazah korban yang ditemukan. Sehingga, keresahan masyarakat terkait hilangnya keluarga dapat diatasi,&rdquo; ujar Ahmad Luthfi. Tersangka dukun pengganda uang hingga pengembangan kasus, tetap dua orang. Yakni Slamet Tohari dan Budi Santoso (BS) yang membantu. Dukun dengan metode medsos yang mengunggah bahwa mengaku dukun bisa menggandakan uang. &rdquo;Pasal yang dapat menjerat tersangka yakni pasal 340 KUHP, tentang tindak pidana pembunuhan berencana ancaman hukuman maksimal hukuman mati dan pasal 338 tindak pidana pembunuhan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara,&rdquo; ucap Ahmad Luthfi. Sebelumnya, Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Ahmad Luthfi mengatakan, beberapa korban pembunuhan dukun pengganda uang Slamet Tohari, 45, di Kabupaten Banjarnegara diketahui merupakan pasangan laki-laki dan perempuan. Data dari pengakuan pelaku diketahui pasangan laki-laki dan perempuan yang dikubur dalam satu lubang. Menurut dia, satu korban atas nama Paryanto yang merupakan korban terakhir pembunuhan sudah teridentifikasi. Sementara sembilan korban lain yang ditemukan awal saat kasus tersebut terungkap, belum dapat teridentifikasi. &rdquo;Korban sementara berjumlah 12 orang, dikubur di kebun milik pelaku di Desa Balun, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara,&rdquo; kata Ahmad Luthfi.

Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah menyebut, seluruh korban dukun pengganda uang di Banjarnegara dipastikan meninggal dunia karena mati

Polda Jateng Sebut Korban Pengggada Uang Dipastikan Tewas Diracun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/07/9.jpg" alt="Vaksinator menyuntikkan vaksin Covid-19. Aji Styawan/Antara" width="100%">
<figcaption>Vaksinator menyuntikkan vaksin Covid-19. Aji Styawan/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyatakan, pada Rabu (1/2) pagi, gempa bumi tektonik kembali terjadi di Dataran Tinggi (Plato) Dieng, di wilayah Kabupaten Banjarnegara, Wonosobo, dan Batang, di Provinsi Jawa Tengah.  Menurut Kepala BMKG Stasiun Geofisika Banjarnegara Hery Susanto Wibowo, pada pukul 06.06 WIB terjadi gempa bumi dengan magnitudo 1,8 yang berpusat di koordinat 7,23 lintang selatan dan 109,89 bujur timur, sekitar 15 kilometer barat laut Wonosobo. Gempa yang pusatnya berada di darat pada kedalaman 10 kilometer itu, getarannya dirasakan pada skala II MMI di Dieng.  ”Getaran pada skala II MMI dirasakan oleh beberapa orang dan menyebabkan benda-benda ringan yang digantung bergoyang,” terang Hery Susanto Wibowo seperti dilansir dari Antara.  Hery menyampaikan, sejak 9 Januari hingga Rabu (1/2) pagi, kawasan Dieng menghadapi 16 kejadian gempa. Yang paling besar gempa bermagnitudo 3,4 pada Sabtu (14/1) pukul 03.46 WIB.  Menurut dia, gempa-gempa tersebut pusatnya berada di sekitar kawasan Dieng, yang diduga memiliki beberapa sesar aktif yang belum teridentifikasi.  ”Tapi memang keaktifannya ditandai dengan adanya gempa-gempa yang terdeteksi oleh peralatan kami,” ujar Hery Susanto Wibowo.  Hery mengatakan, Plato Dieng berada di daerah vulkanik aktif sehingga sering mengalami gempa.  Dia berharap gempa di kawasan Dieng dan sekitarnya tidak sampai memengaruhi aktivitas Kawah Timbang dan Kawah Sileri, yang sejak 13 Januari pukul 23.00 WIB statusnya ditingkatkan dari aktif normal menjadi waspada.  ”Semoga saja situasi dan kondisi tetap aman,” ucap Hery.

Gempa Bumi Kembali Terjadi di Dataran Tinggi Dieng

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/IMG_20221115_185328.jpg" alt="Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengecek pekerjaan betonisasi ruas jalan Lokidang, Desa Karanggayam, Selasa (15/11). Humas Pemprov Jateng/Antara" width="100%">
<figcaption>Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengecek pekerjaan betonisasi ruas jalan Lokidang, Desa Karanggayam, Selasa (15/11). Humas Pemprov Jateng/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menemukan dugaan penyimpangan pada pekerjaan betonisasi ruas jalan Lokidang, Desa Karanggayam di perbatasan Kabupaten Kebumen dan Kabupaten Banjarnegara yang menggunakan anggaran bantuan keuangan dari Pemprov Jateng.  Dugaan penyimpangan ditemukan Ganjar saat pengecekan bersama Bupati Kebumen Arif Sugiyanto dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga, dan Cipta Karya Provinsi Jateng Hanung Triyono di Kabupaten Kebumen, Selasa (15/11).  Di beberapa bagian jalan yang menghabiskan anggaran sebesar Rp 7 miliar itu, tampak dikerjakan tidak maksimal dan rawan terjadi kerusakan. Bahkan di titik tersebut terlihat retakan di struktur betonnya. Selain itu, ada pula bagian beton bekas gorong-gorong yang ditutup seadanya dan terkesan menggantung serta membahayakan.  Orang nomor satu di Jateng itu tampak tidak senang karena penyedia jasa tidak merapikan dengan baik pekerjaan akhir dari fisik jalan tersebut. Seperti tidak dirapikannya bagian kanan-kiri jalan, serta sampah proyek dibiarkan begitu saja.  ”Saya khawatir bahaya, nanti saya suruh cek semuanya. Jadi, dicek betul, kalau enggak terima jangan, kalau enggak bisa diterima jangan diterima. Balikin, kami kasih hukuman. Jadi, semua duit rakyat, ya, jangan di-mainin gitu untuk penyedia jasa,” ucap Ganjar.  Temuan seperti itu, lanjut Ganjar, membuatnya akan terus melakukan pengecekan tiap proyek yang menggunakan anggaran bankeu Pemprov Jateng. Ganjar meminta para penyedia jasa tidak lepas tangan meskipun pekerjaan fisik sudah selesai.  ”Kalau dilihat dari sana kan lumayan ini, lumayan jelek, pating jerabut, mestinya yang rapi. Kontraktornya kan pasti berijazah, punya pengalaman, kalau kayak gini enggak, ya, nanti terima risiko,” tegas Ganjar.

Ganjar Temukan Penyimpangan Pekerjaan Jalan Batas Kebumen-Banjarnegara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/embun-upas.jpg" alt="Fenomena embun upas mulai muncul di sekitar kompleks Candi Arjuna, Dataran Tinggi Dieng, Kabupaten Banjarnegara, Kamis (30/6). Gallery Dieng/Antara" width="100%">
<figcaption>Fenomena embun upas mulai muncul di sekitar kompleks Candi Arjuna, Dataran Tinggi Dieng, Kabupaten Banjarnegara, Kamis (30/6). Gallery Dieng/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Fenomena embun beku atau yang dikenal dengan sebutan embun upas mulai muncul di Dataran Tinggi Dieng, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Itu seiring dengan penurunan suhu udara di wilayah tersebut.  Ketua Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Dieng Pandawa, Desa Dieng Kulon, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara, Alif Faozi mengatakan, fenomena embun upas itu mulai terlihat pada Kamis (30/6) dini hari di sekitar kompleks Candi Arjuna.  ”Awalnya saya kira kemunculan embun upas akan mundur karena beberapa hari kemarin masih sering turun hujan. Tapi ternyata dini hari tadi embun upasnya mulai muncul meskipun masih tipis,” kata Alif Faozi.  Menurut dia, kemunculan embun upas biasanya akan sering terjadi dan makin tebal saat puncak musim kemarau, terutama ketika suhu udara terasa sangat dingin. Terkait dengan suhu udara di Dieng yang memicu kemunculan embun upas pada Kamis (30/6) dini hari, dia mengaku tidak sempat melakukan pengukuran.  ”Namun sepertinya belum sampai minus 1,5 derajat hingga minus 2 derajat Celcius seperti yang muncul dalam pemberitaan. Mungkin iya kalau mengukurnya berdekatan dengan embun upas, tapi kalau agak tinggi mungkin hasilnya akan berbeda,” tutur Alif Faozi, pria asli Dieng itu.  Dia mencontohkan ketika termometer diletakkan di depan pintu lemari es yang terbuka, hasil pengukuran suhunya akan berbeda dengan saat termometer dimasukkan ke lemari es. Suhu udara di Dieng pernah terasa sangat dingin dan saat itu dikabarkan mencapai minus 12 derajat Celcius berdasar pengukuran di bawah atau dekat dengan embun yang membeku.  ”Kalau enggak salah pada 2019,” ujar Alif Faozi.  Menurut dia, kondisi tersebut mengakibatkan tanaman kentang di Dieng banyak yang mati setelah terkena embun upas yang cukup tebal.  ”Kenapa disebut embun upas? Itu sebetulnya karena tumbuhannya mati setelah udara begitu dingin dan embunnya membeku, sehingga ketika terkena matahari tanaman tersebut jadi menghitam seperti terkena racun,” terang Alif Faozi.  Padahal, kata dia, embun tersebut tidak mengandung upas atau racun. Namun, karena masyarakat melihat tanamannya menghitam seperti terkena racun, sehingga fenomena itu disebut dengan embun upas.  Fenomena embun upas menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan. Sebab, Kawasan Wisata Dataran Tinggi Dieng seolah berselimutkan salju.  Salah seorang pramuwisata, Untung, mengakui fenomena embun upas tersebut biasa muncul saat musim kemarau di Dieng. ”Ini yang pertama muncul di awal musim kemarau. Kemarin sempat terasa dingin, tapi tidak sampai muncul embun upas,” kata untung yang tergabung dalam Gallery Dieng.  Dia berusaha mengabadikan fenomena embun upas tersebut dalam sejumlah foto. ”Cuma saya tidak sempat mengukur suhu udaranya. Namun dalam aplikasi disebutkan bahwa suhu udara mencapai minus satu derajat Celcius,” kata Untung.

Fenomena Embun Upas Mulai Muncul di Dataran Tinggi Dieng

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/20220609_113033.jpg" alt="Hakim Ketua Rochmad membacakan putusan sidang dugaan korupsi dengan terdakwa mantam Bupati Banjarnegara Budhi Sarwono di Pengadilan Tipikor Semarang, Kamis (9/6). I.C. Senjaya/Antara" width="100%">
<figcaption>Hakim Ketua Rochmad membacakan putusan sidang dugaan korupsi dengan terdakwa mantam Bupati Banjarnegara Budhi Sarwono di Pengadilan Tipikor Semarang, Kamis (9/6). I.C. Senjaya/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Mantan Bupati Banjarnegara Budhi Sarwono dijatuhi hukuman 8 tahun penjara dalam sidang kasus dugaan suap dan gratifikasi dalam berbagai proyek yang diduga melibatkan tiga perusahaan miliknya pada kurun waktu 2017 hingga 2018.  Putusan yang dibacakan Hakim Ketua Rochmad dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Semarang, itu lebih ringan dari tuntutan jaksa selama 12 tahun penjara. Selain hukuman badan, hakim juga menjatuhkan hukuman denda sebesar Rp 700 juta yang jika tidak dibayarkan akan diganti dengan kurungan selama 6 bulan.  Hakim juga tidak menjatuhkan hukuman tambahan berupa pembayaran yang pengganti kerugian negara Rp 26,02 miliar sebagaimana tuntutan jaksa. Dalam putusannya, hakim menyatakan terdakwa terbukti melanggar pasal 12 huruf i Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada dakwaan pertama.  Sementara terhadap dakwaan kedua, melanggar pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, hakim menyatakan tidak terbukti.  ”Menyatakan terdakwa tidak terbukti bersalah melanggar dakwaan kedua. Membebaskan terdakwa dari dakwaan kedua,” kata Rochmad dalam sidang yang digelar secara hibrida tersebut pada Kamis (9/6).  Dalam pertimbangannya, hakim menyatakan, terdakwa tidak mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. ”Terdakwa tidak mengakui perbuatannya,” tambah dia.  Menurut Rochmad, meski tak lagi menjabat sebagai direktur di PT Bumi Rejo, PT Sutikno Tirta Kencana, dan PT Buton Tirto Baskoro, setelah menjabat sebagai bupati, terdakwa terbukti tetap membantu menjalankan perusahaan-perusahaan itu.  ”Secara tidak langsung terdakwa masih terlibat dalam pengelolaan perusahaan tersebut,” tutur Rochmad.  Terdakwa melalui orang kepercayaannya, Kedi Afandi, yang juga diadili dalam perkara itu melakukan pengaturan sedemikian rupa terhadap para kontraktor yang mengikuti lelang pekerjaan di Dinas PUPR Kabupaten Banjarnegara.  Sementara berkaitan dengan penerimaan gratifikasi, hakim menilai terdakwa tidak menerima uang yang diberikan melalui Kedi Afandi tersebut. Atas putusan tersebut, baik jaksa penuntut umum maupun terdakwa sama-sama menyatakan pikir-pikir.

Mantan Bupati Banjarnegara Divonis 8 Tahun Penjara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/09/antarafoto-kpk-tahan-bupati-banjarnegara-03092021-dr-04.jpg" alt="Bupati Banjarnegara Budhi Sarwono menjalani pemeriksaan di gedung KPK. Dhemas Reviyanto/Antara" width="100%">
<figcaption>Bupati Banjarnegara Budhi Sarwono menjalani pemeriksaan di gedung KPK. Dhemas Reviyanto/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil dua saksi dalam penyidikan kasus dugaan korupsi terkait pengadaan barang dan jasa di Pemkab Banjarnegara, Jawa Tengah, tahun 2017-2018.  Keduanya dipanggil untuk tersangka Bupati Banjarnegara Budhi Sarwono (BS) dan Kedy Afandi (KA) dari pihak swasta. Pemeriksaan dilakukan di Gedung Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Daerah Istimewa Jogjakarta.  ”Hari ini (7/9), pemeriksaan saksi tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa di Pemkab Banjarnegara Tahun 2017-2018 untuk tersangka BS dan KA,” kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri seperti dilansir dari Antara di Jakarta, Selasa (7/9).  Dua saksi, yaitu Direktur 2 PT Bumi Rejo Budhi Irawan dan Direktur CV Gayam Konstruksi Zen Muhammad.  KPK pada Jumat (3/9) telah menetapkan Budhi dan Kedy sebagai tersangka. Dalam konstruksi perkara, KPK menyebut bahwa pada September 2017, Budhi memerintahkan Kedy yang juga orang kepercayaan dan pernah menjadi ketua tim sukses dari Budhi saat mengikuti proses pemilihan kepala daerah Kabupaten Banjarnegara, untuk memimpin rapat koordinasi (rakor).  Rakor tersebut dihadiri para perwakilan asosiasi jasa konstruksi di Kabupaten Banjarnegara yang bertempat di salah satu rumah makan. Dalam pertemuan tersebut, disampaikan sebagaimana perintah dan arahan Budhi, Kedy menyampaikan bahwa paket proyek pekerjaan akan dilonggarkan dengan menaikkan harga perkiraan sendiri (HPS) senilai 20 persen dari nilai proyek. Untuk perusahaan yang ingin mendapatkan paket proyek dimaksud diwajibkan memberikan komitmen fee sebesar 10 persen dari nilai proyek.  Pertemuan lanjutan kembali dilaksanakan di rumah pribadi Budhi yang dihadiri beberapa perwakilan Asosiasi Gapensi Banjarnegara dan secara langsung Budhi menyampaikan di antaranya menaikkan HPS senilai 20 persen dari harga saat itu. Dengan pembagian lanjutannya adalah senilai 10 persen untuk Budhi sebagai komitmen fee dan 10 persen sebagai keuntungan rekanan.  Selain itu, Budhi berperan aktif dengan ikut langsung dalam pelaksanaan pelelangan pekerjaan infrastruktur di antaranya membagi paket pekerjaan di Dinas PUPR Kabupaten Banjarnegara, mengikutsertakan perusahaan milik keluarganya, dan mengatur pemenang lelang. Kedy juga selalu dipantau serta diarahkan Budhi saat melakukan pengaturan pembagian paket pekerjaan yang nantinya dikerjakan perusahaan milik Budhi yang tergabung dalam Grup Bumi Rejo.  Penerimaan komitmen fee senilai 10 persen oleh Budhi dilakukan secara langsung maupun melalui perantaraan Kedy. KPK menduga Budhi telah menerima komitmen fee atas berbagai pekerjaan proyek infrastruktur di Kabupaten Banjarnegara sekitar Rp 2,1 miliar.  Atas perbuatannya, Budhi dan Kedy disangkakan melanggar pasal 12 huruf i dan atau pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

KPK Panggil Dua Saksi Kasus Bupati Banjarnegara Budhi Sarwono

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/06/kpk_800x480.jpeg" alt="Ilustrasi KPK. Antara" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi KPK. Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) geledah dua lokasi di Kabupaten Banjarnegara, Senin (9/8). Penggeledahan itu terkait penyidikan kasus dugaan korupsi di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Pemkab Banjarnegara Tahun 2017-2018 dan penerimaan gratifikasi.  Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan, dua lokasi itu masing-masing Kantor Dinas PUPR Kabupaten Banjarnegara dan Kantor PT BJ. ”KPK saat ini sedang melakukan kegiatan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi turut serta dalam pemborongan, pengadaan atau persewaan di Dinas PUPR Pemkab Banjarnegara Tahun 2017-2018 dan penerimaan gratifikasi,” ucap Ali Fikri seperti dilansir dari Antara di Jakarta, Senin (9/8).  Dengan adanya kegiatan penyidikan, KPK telah menetapkan tersangka terkait kasus tersebut. Kendati demikian, lanjut Ali, mengenai kronologi kasus dan pihak-pihak yang dijadikan tersangka belum dapat diumumkan saat ini.  ”Sebagaimana kebijakan pimpinan KPK bahwa untuk publikasi konstruksi perkara dan pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka akan dilakukan pada saat telah dilakukan upaya paksa baik penangkapan maupun penahanan terhadap tersangka,” tutur Ali Fikri.  KPK mengharapkan masyarakat dapat memahami proses hukum tersebut dan memberikan waktu bagi tim penyidik menyelesaikan tugasnya terlebih dahulu. ”KPK pada waktunya pasti akan menyampaikan kepada masyarakat detail konstruksi perkara, alat buktinya apa saja, dan siapa pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka beserta pasal sangkaannya,” ujar Ali.  Dia memastikan, setiap perkembangan informasi terkait penanganan kasus tersebut akan diinformasikan lebih lanjut dan perlunya dukungan partisipasi masyarakat untuk aktif turut mengawasi.  ”Hari ini (9/8), tim penyidik mengagendakan penggeledahan di dua lokasi di wilayah Banjarnegara, Jawa Tengah. Yakni Dinas PUPR Pemda Banjarnegara dan kantor perusahaan swasta di Jalan D.I. Panjaitan, Banjarnegara,” terang Ali Fikri.  Saat ini, kata dia, kegiatan penggeledahan tersebut sedang berlangsung dan untuk perkembangan selengkapnya akan diinformasikan kembali oleh lembaganya.

KPK Geledah Kantor Dinas PUPR Banjarnegara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/04/3969B8BF-B16B-4F50-BAD0-DC74ECFB5C52.jpeg" alt="Tim BPBD Banjarnegara meninjau lokasi erupsi Kawah Sileri. BPBD Banjarnegara/Antara" width="100%">
<figcaption>Tim BPBD Banjarnegara meninjau lokasi erupsi Kawah Sileri. BPBD Banjarnegara/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menyatakan erupsi di Kawah Sileri, Dataran Tinggi Dieng, Banjarnegara, Jawah Tengah, bersifat freatik akibat kelebihan tekanan dan aktivitas permukaan.  Kepala PVMBG Kementerian ESDM Andiani menjelaskan, erupsi yang terjadi bersifat freatik tidak didahului kenaikan gempa-gempa vulkanik secara signifikan yang menandakan tidak ada suplai magma ke permukaan. PVMBG merekam aktivitas gempa di kompleks gunung api Dieng selama periode tersebut, yakni 30 kali gempa tornilo, 147 kali gempa tektonik lokal, dua kali gempa terasa, 31 kali gempa tektonik jauh, dan 48 kaki gempa vulkanik dalam.  ”Berdasar pemantauan PVMBG yang dilakukan selama periode 1 Januari hingga 29 April, gunung api terlihat jelas hingga tertutup kabut. Asap Kawah Sileri berwarna putih dengan intensitas tipis, sedang, hingga tebal setinggi 1—70 meter dari dasar kawah,” ujar Andiani seperti dilansir dari Antara.  Pada Kamis (29/4) pukul 18.25 WIB, erupsi freatik menghasilkan lontaran material bebatuan dan lumpur setinggi 200–400 meter ke arah selatan, timur, dan barat. Selain itu, terekam pula satu kali gempa letusan dengan amplitudo maksimum 42,7 milimeter dan lama gempa 108,15 detik.  ”Erupsi hanya berlangsung singkat tidak diikuti kenaikan kegempaan dan perubahan visual yang mengarah pada rangkaian erupsi yang lebih besar,” terang Andiani.  Dia menjelaskan, tingkat aktivitas Gunung Dieng saat ini masih berada pada level I atau normal. Masyarakat dan wisatawan diimbau tidak mendekati Kawah Sileri pada radius 500 meter dari bibir kawah, serta tidak beraktivitas di sekitar Kawah Timbang untuk menghindari ancaman gas-gas vulkanis konsentrasi tinggi yang dapat membahayakan jiwa.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=l82KEZHzZpw

PVMBG Sebut Erupsi Kawah Sileri di Dieng Bersifat Freatik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2015/08/1455_18315_Helmi-sekjen-NU.jpg" alt="Rais Aam Syuriah NU, KH Makruf Amin (tengah) bersama Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siradj (kiri) dan Sekjen PBNU Helmy Faishal Zaini." width="100%">
<figcaption>Rais Aam Syuriah NU, KH Makruf Amin (tengah) bersama Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siradj (kiri) dan Sekjen PBNU Helmy Faishal Zaini.</figcaption>
</figure>JawaPos.Com - Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Helmy Faishal Zaini memutuskan untuk mengundurkan diri dari posisinya sebagai pengurus di partai pimpinan Muhaimin Iskandar itu. Langkah itu menyusul posisi baru untuk Helmy sebagai sekretaris jenderal (sekjen) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) periode 2015-2020. Salah satu ketua di DPP PKB itu mengatakan, posisinya sebagai sekjen PBNU menuntutnya untuk fokus menjadi pelayan ulama. Karenanya ia lebih memilih menjadi pengurus NU ketimbang PKB. &quot;Menurut saya banyak yang harus kita wakafkan dari pikiran kita untuk penguatan NU ke depan, karena selama ini masih marginal terus,&quot; katanya dalam jumpa pers di PBNU, Sabtu (22/8). Namun demikian Helmy tetap memertahankan posisinya sebagai anggota DPR dari Fraksi PKB. &ldquo;Tugas saya selaku anggota dewan, karena tidak bertentangan jadi akan diteruskan,&quot; Mantan menteri pembangunan daerah tertinggal itu menambahkan, pengalamannya sebagai politikus akan dimanfaatkan untuk mengawal NU menjadi lebih modern. Terutama dari aspek ekonomi, pendidikan, dan pengembangan sumber daya manusia.(put/JPG)&lrm;

Jadi Sekjen NU, Helmy Faishal Tinggalkan Posisi di DPP PKB

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#kabupaten banjarnegara

Berita Terkini