<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/21/4dbea68b-ca79-4d6d-84f6-f4abc4fabafe-908758353.jpg" alt="Ratusan kader Partai Gerindra menggelar aksi unjuk rasa di Polres Banggai, Sulawesi Tengah, Senin (21/4). (Istimewa)." width="100%">
<figcaption>Ratusan kader Partai Gerindra menggelar aksi unjuk rasa di Polres Banggai, Sulawesi Tengah, Senin (21/4). (Istimewa).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Ratusan kader Partai Gerindra menggelar aksi unjuk rasa&nbsp;di Polres Banggai, Sulawesi Tengah, Senin (21/4). Massa menuntut pelaku persekusi terhadap kedua kader Gerindra diproses hukum. Aksi ini dipimpin langsung Wakil Ketua DPC Gerindra Kabupaten Banggai, Wardani Murad Husain dan dihadiri oleh semua Anggota DPRD asal Fraksi Gerindra. Di hadapan Kapolres Banggai dan jajarannya, Wardani Murad dengan lantang menyuarakan aspirasinya, untuk menuntut keadilan. "Hari ini kami semua kader Gerindra datang di Polres Banggai ini untuk meminta keadilan. Sebagai negara hukum, jika kasus persekusi ini dibiarkan, maka bisa ada persekusi persekusi lainnya (yang terjadi)," ucap Wardani. Wakil Ketua I DPRD Banggai ini menyampaikan, adanya kasus persekusi ini&nbsp;membuat semua mata publik tertuju kepada Polres Banggai. Sebab, korban yang diduga dipersekusi adalah anggota DPRD Banggai. "Bagaimana dengan rakyat biasa, Anggota DPRD saja mereka persekusi. Ironisnya, persekusi itu terjadi di rumah mereka. Olehnya, kami menuntut keadilan kepada Polres Banggai," tegasnya. Ia meminta Polres Banggai untuk segera mengadili para pelaku persekusi yang terjadi di Kecamatan Toili. Terlebih kedua korban sudah membuat laporan polisi beberapa waktu lalu. "Saya melihat video persekusi itu menangis, ini pesta demokrasi. Kenapa kader kami dipersekusi seperti binatang. Apa salah mereka, apa salah Pak Suwardi dan Pak Lutpi. Tangkap pelaku persekusi dan hukum seadil-adilnya,"&nbsp;jelasnya. Desakan untuk mengusut tuntas kasus persekusi juga disuarakan oleh Masnawati, Ketua Fraksi Gerindra di DPRD Banggai. Menurutnya, kehadirannya di Polres Banggai dalam aksi unjuk rasa sebagai bentuk solidaritas dan perintah langsung partai. "Bapak ketahui, satu orang kader Gerindra dikorek maka seluruh kader akan bergerak. Persekusi yang terjadi di Toili saat PSU, kami merasa dilecehkan. Sebagai kader Gerindra kami merasa dilecehkan," ucap Masnawati. Sebelumnya, dua Anggota DPRD Kabupaten Banggai Fraksi Gerindra membuat laporan polisi atas dugaan penganaiayaan di Desa Sentral Timur, Kecamatan Toili, Sulawesi Tengah pada 5 April 2025. Keduanya adalah&nbsp;Lutpi Samaduri dan Suwardi. Laporan Lutpi Samaduri teregister dengan surat tanda penerimaan laporan STPL/26-a/IV/2025/Res Bgi/Sek-Toili. Kasus ini pun tengah diselidiki kebenarannya oleh pihak kepolisian. Peristiwa penganiayaan ini terjadi saat Lutpi sedang berada di rumah mertuanya. Korban kemudian diserang oleh para pelaku yang terdiri dari beberapa orang sekitar Pukul 03.00 WITA. Para pelaku lalu merampas sebuah map berisi dokumen. Menurut Lutpi, dokumen itu hanya berisi Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan hasil cetak materi survei. Diduga, massa mencurigai adanya aktivitas politik uang di rumah tersebut. Mereka bahkan melakukan razia serta memeriksa kendaraan yang ada, namun tidak menemukan bukti yang dicari. &ldquo;Awalnya mereka hanya memantau, tetapi setelah anggota legislatif DPR RI tiba, mereka langsung bersemangat melakukan razia. Mereka memeriksa mobil dan masuk ke dalam rumah,&rdquo; ujar Lutpi. &nbsp;

Ratusan kader Partai Gerindra menggelar aksi unjuk rasa di Polres Banggai, Sulawesi Tengah, Senin (21/4).

2 Anggota DPRD Banggai Diduga Dipersekusi, Ratusan Kader Gerindra Demo Desak Pelaku Diadili

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/10/Screenshot_20240509-223323-3491454980.jpg" alt="Ilustrasi penganiayaan ./ANTARA" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi penganiayaan ./ANTARA</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Dua Anggota DPRD Kabupaten Banggai Fraksi Gerindra membuat laporan polisi atas dugaan penganaiayaan di Desa Sentral Timur, Kecamatan Toili, Sulawesi Tengah pada 5 April 2025. Keduanya adalah&nbsp;Lutpi Samaduri dan Suwardi. Laporan Lutpi Samaduri teregister dengan surat tanda penerimaan laporan STPL/26-a/IV/2025/Res Bgi/Sek-Toili. Kasus ini pun tengah diselidiki kebenarannya oleh pihak kepolisian. Peristiwa penganiayaan ini terjadi saat Lutpi sedang berada di rumah mertuanya. Korban kemudian diserang oleh para pelaku yang terdiri dari beberapa orang sekitar Pukul 03.00 WITA. Para pelaku lalu merampas sebuah map berisi dokumen. Menurut Lutpi, dokumen itu hanya berisi Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan hasil cetak materi survei. Diduga, massa mencurigai adanya aktivitas politik uang di rumah tersebut. Mereka bahkan melakukan razia serta memeriksa kendaraan yang ada, namun tidak menemukan bukti yang dicari. &ldquo;Awalnya mereka hanya memantau, tetapi setelah anggota legislatif DPR RI tiba, mereka langsung bersemangat melakukan razia. Mereka memeriksa mobil dan masuk ke dalam rumah,&rdquo; ujar Lutpi. Penolakan Lutpi untuk menyerahkan dokumen DPT dan materi survei yang berada di dalam mobilnya berujung kekerasan. Ia mengaku dicekik oleh salah satu pelaku hingga bajunya robek. Kelompok tersebut akhirnya membubarkan diri setelah tidak menemukan bukti atas dugaan mereka. Sementara itu, anggota legislatif Suwardi juga mendapatkan perlakuan yang tidak mengenakan di hari yang sama, hanya saja tempat yang berbeda. Mengalami dugaan persekusi, Suwardi pun melaporkan insiden ini ke polisi dengan surat tanda penerimaan laporan LP/B/260/IV/2025/SKPT/POLRES BANGGAI/POLDA SULTENG. Pria 40 tahun ini membeberkan kronologis kejadian yang menimpanya sekitar Pukul 6.30 WITA di Desa Tanah Abang, Kecamatan Toili, tepatnya di rumah warga berinisial YT. Saat itu pelapor atau korban sedang berada di dalam kamar mandi tengah buang air besar. Kemudian datang sekelompok warga yang langsung mendobrak pintu kamar mandi dan memaksanya untuk keluar. Namun korban Suwardi menolak untuk keluar karena kondisi tengah telanjang. Kemudian setelah keluar, pelapor ini dipaksa untuk mengeluarkan semua isi barang-barang milik pelapor dari dalam tas hingga digeledah. Berikutnya, saat korban berada di ruang tamu, terlapor langsung menarik baju pelapor dan mendorong korban untuk keluar. Dari tindakan ini, korban merasa para pelaku telah mencoreng pesta demokrasi.

Dua Anggota DPRD Kabupaten Banggai Fraksi Gerindra membuat laporan polisi atas dugaan penganaiayaan.

Mengaku Jadi Korban Penganiayaan, 2 Anggota DPRD Banggai Buat Laporan Polisi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/19/kpk-1-3186309796.jpeg" alt="Ilustrasi KPK (FOTO: Antara)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi KPK (FOTO: Antara)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diharapkan bisa menindaklanjuti temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) soal adanya temuan dugaan korupsi atas audit belanja daerah Kabupaten Banggai tahun anggaran 2024.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pasalnya, BPK menemukan perbuatan dugaan melawan hukum secara kolektif oleh Bupati dan Wakil Bupati serta 24 Camat di Kabupaten Banggai dengan total plafon anggaran sebesar Rp 123.853.529.729.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Temuan BPK tersebut atas pelimpahan kewenangan Bupati Banggai kepada 24 Camat yang terdapat ketidaksesuain administrasi dan penyimpangan pengadaan barang yang pengelolaannya diduga merugikan keuangan Negara/Daerah," kata Koordinator KIM, Ubay Indonesia di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (21/3).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia menyebut, ada dugaan penyalahgunaan wewenang yang memerintahkan 24 Camat untuk membelanjakan dana Rp 5 milliar yang bersumber dari APBD.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/015793699/desak-kpk-tuntaskan-kasus-dugaan-tppu-syl-lsak-mereka-yang-terlibat-di-kasus-ini-pasti-tidak-punya-hati">Desak KPK Tuntaskan Kasus Dugaan TPPU SYL, LSAK: Mereka yang Terlibat di Kasus Ini Pasti Tidak Punya Hati</a></div> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK perwakilan Sulteng menemukan Belanja Barang dan Realisasi Belanja sebesar Rp 18,2 miliar berasal dari belanja barang di 15 kecamatan yang menjadi fokus audit.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Namun, audit uji petik menemukan bahwa belanja barang senilai Rp 2,18 miliar tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya," paparnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Karena itu, KPK diharapkan bisa mendengar adanya temuan itu, mengingat masyarakat ingin kasus dugaan korupsi di Kabupaten Banggai bisa segera diatasi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Mendesak KPK untuk segera mengusut tuntas dugaan tindak pidana korupsi Bupati dan Wakil Bupati Banggai," pungkasnya.</div> </div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

KPK diharapkan bisa menindaklanjuti temuan BPK soal adanya temuan dugaan korupsi atas audit belanja daerah Kabupaten Banggai.

KPK Diharapkan Tindaklanjuti Temuan BPK soal Dugaan Korupsi di Kabupaten Banggai Sulteng

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/cegah-tukar-guling-kepentingan-politik-dpr-diminta-voting-terbuka_m_.jpg" alt="Ilustrasi: Gedung MK" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Gedung MK</figcaption>
</figure> JawaPos.com -&nbsp;Bawaslu Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah tengah mendalami dugaan pelanggaran pemilu di wilayah Pemilihan Suara Ulang (PSU), yakni Kecamatan Simpang Raya dan Kecamatan Toili. Pelanggaran ini diduga berupa gambar paslon nomor urut 1 saat bagi-bagi seragam sekolah. Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Banggai, Mansa Sangkota mengatakan, pihaknya telah melakukan klarifikasi terhadap 10 orang. Mereka terdiri dari pelapor, terlapor dan saksi serta saksi ahli. Dia melanjutkan, klarifikasi itu merupakan rangkaian pemeriksaan atas aksi bantuan seragam sekolah di wilayah yang disebutkan di atas oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Banggai. "Di mana dalam penyaluran tersebut terdapat gambar Bupati dan Wakil Bupati Banggai yang merupakan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Banggai nomor urut 1," kata Mansa, Selasa (11/3). Laporan itu sudah teregistrasi pada tanggal 4 Maret 2025, dengan nomor Nomor 001/Reg/LP/PB/Kab/26.02/III/2025. Kemudian, pada 5 Maret 2025, Bawaslu Kabupaten Banggai melakukan klarifikasi secara langsung terhadap 4 orang saksi, masing- masing 2 orang saksi diklarifikasi di Kecamatan Toili dan di Kecamatan Simpang Raya. "Tanggal 6 Maret 2025, juga telah klarifikasi terhadap pelapor melalui zoom (daring). Lalu tanggal 7 Maret 2025, Bawaslu Banggai telah memintai klarifikasi 3 orang terlapor secara langsung di Kantor Bawaslu Kabupaten Banggai," ucap Mansa. Tanggal 7 Maret 2025, Bawaslu Kabupaten Banggai juga melakukan klarifikasi terhadap 2 orang saksi ahli. Yakni saksi ahli Administrasi dan Ahli Pidana melalui Zoom. "Bahwa, atas serangkaian proses penaganan pelanggaran Bawaslu Kabupaten Banggai akan melakukan pembahasan selanjutnya melalui rapat Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakumdu),"&nbsp;jelasnya. Sebelumnya, MK mengabulkan sebagian permohonan sengketa Pilkada Banggai dan memerintahkan PSU di 2 Kecamatan, yakni Simpang Raya dan Toili. MK membatalkan Keputusan KPU Banggai Nomor 722 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (Pilbup) sepanjang berkenaan dengan hasil perolehan suara di seluruh TPS di Kecamatan Toili dan Kecamatan Simpang Raya. MK memerintahkan KPU menggabungkan hasil pemungutan suara ulang tersebut dengan perolehan suara yang tidak dibatalkan. Pemungutan suara ulang wajib dilakukan paling lama 45 hari sejak putusan ini diucapkan. MK memerintahkan KPU RI melakukan supervisi dan koordinasi dengan KPU Sulawesi Tengah dan KPU Banggai.

Bawaslu Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah tengah mendalami dugaan pelanggaran pemilu di wilayah Pemilihan Suara Ulang (PSU).

Ada Gambar Paslon Saat Bagi-bagi Seragam Sekolah di Lokasi PSU, Bawaslu Banggai Dalami Dugaan Pelanggaran Pemilu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/cegah-politikus-terlibat-korupsi-dengan-praktik-antimahar_m_.jpg" alt="Ilustrasi korupsi." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi korupsi.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Polda Sulawesi Tengah tengah mendalami dugaan kasus penyalahgunaan wewenang atau korupsi di lingkup Pemerintah Kabupaten Banggai. Penyidik sejauh ini masih mengumpulkan keterangan saksi dan barang bukti lainnya. Kasubbid Penmas Polda Sulteng AKBP Sugeng Lestari mengatakan, pihaknya saat ini tengah melakukan pemeriksaan terhadap pejabat di lingkungan Pemkab Banggai. Mereka dipanggil sebagai saksi dalam perkara tersebut. "Sementara saksi yang sudah diperiksa 18 orang, terdiri dari Camat 15 orang, Kepala BPKAD, Kabag Tapem dan Kabag Hukum," kata Sugeng saat dihubungi, Rabu (22/1). Penyidik meminta klarifikasi dari Camat-Camat di Pemkab Banggai berkaitan dengan dokumen-dokumen Surat Keputusan (SK), Surat Edaran Kepala Daerah, RKA masing-masing kecamatan, RAB, serta risalah rapat penyampaian nota keuangan, serta dokumen terkait APBD dan DPA tahun anggaran 2024. Sugeng menyampaikan, penyidik juga masih mengumpulkan bukti kaitan dugaan kasus korupsi tersebut. Kasus ini ditangani serius oleh Ditreskrimsus Polda Sulteng. "Pengumpulan data yang dimaksud termasuk meminta klarifikasi atau keterangan beberapa saksi dan pengumpulan dokumen-dokumen yang dibutuhkan," jelasnya. Sugeng menegaskan, belum ada tersangka dalam kasus ini. Pihaknya pun masih bekerja agar kasus tersebut bisa terang benderang dengan mengumpulkan keterangan dan alat bukti. "Belum ada (tersangka), langkah kepolisian juga masih tahap pengumpulan data, belum tahap penyidikan," tandasnya.

Polda Sulawesi Tengah tengah mendalami dugaan kasus penyalahgunaan wewenang atau korupsi di lingkup Pemerintah Kabupaten Banggai.

Temukan Adanya Dugaan Korupsi, Polda Sulteng Panggil 18 Pejabat Pemkab Banggai

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/09/nakes-1.jpg" alt="Kepala Kantor Komnas HAM Perwakilan Papua Frits B. Ramandey bersama staf menerima pengaduan tenaga kesehatan korban kekerasan KKB Kiwirok, Pegunungan Bintang, di Kantor Komnas HAM Papua, Jayapura, Selasa (21/9). Komnas HAM Perwakilan Papua/Antara" width="100%">
<figcaption>Kepala Kantor Komnas HAM Perwakilan Papua Frits B. Ramandey bersama staf menerima pengaduan tenaga kesehatan korban kekerasan KKB Kiwirok, Pegunungan Bintang, di Kantor Komnas HAM Papua, Jayapura, Selasa (21/9). Komnas HAM Perwakilan Papua/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Ketua DPD A.A. LaNyalla Mahmud Mattalitti meminta protes 25 dokter di RSUD Luwuk, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah, harus menjadi perhatian serius. Para dokter itu menolak menangani pasien Covid-19 karena protokol kesehatan tidak terpenuhi.  ”Aksi para dokter ini harus jadi perhatian serius pemda bersama pihak terkait. Terutama Gugus Tugas Covid-19. Harus ada respons dan permasalahan ini terselesaikan,” ujar LaNyalla seperti dilansir dari Antara di Surabaya.  Sebanyak 25 dokter itu menyatakan tidak bersedia merawat pasien korona karena penanganan yang tidak sesuai dengan protokol kesehatan. Protes juga tertuang dalam surat ditandatangani 25 dokter ahli dan dokter umum yang bertugas di RSUD Luwuk per 20 November.  Surat itu ditujukan kepada Pelaksana Harian Bupati Banggai Abdullah Ali, Ketua Gugus Tugas Covid-19, Direktur RSUD Luwuk, dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai.  Salah satu yang dipersoalkan yakni mengenai tidak jelasnya pengurusan terhadap jenazah pasien atau terduga Covid-19. Bahkan, ada yang dibawa pulang masyarakat tanpa protokol kesehatan.  Selain itu, kurangnya ruang isolasi bagi pasien Covid-19 di Banggai juga menjadi perhatian para dokter, termasuk banyaknya pasien positif yang mengantre menunggu di ruang isolasi di rumah sakit.  ”Ini jadi pekerjaan rumah bersama. Saya harapkan ada solusi dari pemda, termasuk dinas kesehatan di Banggai, dan juga Satgas Kabupaten. Segera lakukan perbaikan protokol kesehatan Covid-19,” ucap LaNyalla Mahmud Mattalitti.  Bila masalah itu tidak segera diselesaikan, kata LaNyalla, masyarakat yang akan menjadi korban. ”Termasuk harus bisa menjaga para dokter yang berada di garis terdepan dalam penanganan pasien kasus Covid-19,” ujar LaNyalla Mahmud Mattalitti.  Terhadap para anggota DPD daerah pemilihan Sulteng, yaitu Luky Semen, Abdul Rahman Taha, Saleh Muhammad Aljufrie, dan Mohamad J. Wartabone, diharapkan segera bergerak melakukan pendampingan terhadap masalah tersebut.  ”Senator Sulteng saya harapkan melakukan koordinasi bersama pemda dan satgas. Dirasa perlu menjembatani antara para dokter, pemda, dan satgas agar mencari titik temu,” tutur LaNyalla Mahmud Mattalitti.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=Al2rvO34ASI

Tak Sesuai Protokol Kesehatan, 25 Dokter Protes Tolak Tangani Covid-19