<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/23/1000066850-3924197943.jpg" alt="Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) Ansar Ahmad. (Ogen/Antara)" width="100%">
<figcaption>Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) Ansar Ahmad. (Ogen/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) Ansar Ahmad menyampaikan, masih mendalami terkait isu penjualan empat pulau di Kabupaten Anambas melalui situs daring luar negeri. Ansar menyatakan telah menginstruksikan Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BP2D) Kepri segera berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Anambas guna mengecek kebenaran informasi tersebut. &rdquo;Pemerintah pusat melalui kementerian terkait juga turun tangan menangani isu penjualan empat pulau di Anambas,&rdquo; kata Gubernur Ansar seperti dilansir dari Antara di Tanjungpinang, Senin (23/6). Dia mengaku belum mengetahui siapa pemilik pulau-pulau tersebut. Termasuk sosok yang mempromosikan keempat pulau itu untuk dijual secara daring di situs www.privatislandonline.com. Keempat pulau dimaksud, yakni Pulau Ritan, Pulau Tokongsendok, Pulau Mala, dan Pulau Nakok, dengan total seluas 159 hektare. &rdquo;Masih perlu didalami, apakah memang benar dijual atau cuma isu saja atau hoaks,&rdquo; ucap Ansar. Dia menegaskan, sesuai peraturan perundang-undangan, tak ada pulau yang bisa dimiliki pribadi, melainkan ada batasan dan ketentuan. Penguasaan lahan pulau secara pribadi dibatasi pemerintah pusat, maksimal dari luas pulau yang bisa dikuasai hanya 70 persen, sisanya 30 persen untuk akses pemerintah (negara) dan masyarakat. &rdquo;Artinya, pulau-pulau itu tetap bisa dimanfaatkan nvestor untuk berinvestasi sesuai ketentuan,&rdquo; tandas Ansar. Mantan Anggota DPR RI itu menambahkan, total ada 2.408 pulau besar dan kecil tersebar di seluruh wilayah Kepri. Terdata ada 390 pulau berpenghuni. Gubernur tetap memperhatikan pulau-pulau tidak berpenghuni, terutama pulau-pulau terluar di Natuna dan Anambas. Khususnya untuk ditawarkan kepada investor guna meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). &rdquo;Kalau untuk pembangunan, di pulau berpenghuni saja masih banyak yang perlu dibangun, apalagi tidak berpenghuni. Nah, salah satunya kita dorong pemanfaatan pulau-pulau tak berpenghuni untuk kegiatan investasi,&rdquo; ucap Ansar.

Gubernur Kepri Ansar Ahmad masih mendalami terkait isu penjualan empat pulau di Kabupaten Anambas melalui situs daring luar negeri

Gubernur Kepri Ansar Ahmad Dalami Isu Penjualan Empat Pulau di Kabupaten Anambas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/65965F5C-30EF-4C88-B5B0-914E8399076F.jpg" alt="Kantor BMKG Hang Nadim Batam. BMKG Hang Nadim/Antara" width="100%">
<figcaption>Kantor BMKG Hang Nadim Batam. BMKG Hang Nadim/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Kepala Seksi Data dan Informasi Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Kelas I Hang Nadim Suratman mengatakan, siklus musim angin utara penyebab cuaca ekstrem di Provinsi Kepulauan Riau. Terutama di Kabupaten Anambas dan Natuna, Provinsi Kepulauan Riau.  ”Karena adanya siklus musim angin utara, Anambas dan Natuna itu menghadap langsung ke arah utara. Jadi apabila ada gelombang tinggi yang terjadi akibat angin utara, otomatis akan terdampak,” ujar Suratman seperti dilansir dari Antara di Batam, Sabtu (7/1).  Angin utara itu adalah angin yang bertiup dari arah utara bumi. Angin utara adalah siklus tahunan yang terjadi di wilayah Kepri. ”Ini memang siklus tahun yang terjadi di wilayah Kepri, terjadinya pada Desember hingga Januari,” kata Suratman.  Kecepatan angin utara, lanjut Suratman, bisa mencapai 30 kilometer per jam, bahkan lebih. Itulah penyebab terjadinya gelombang tinggi di perairan Kepri terutama untuk Anambas dan Natuna karena berhadapan langsung dengan laut lepas.  Sedangkan untuk wilayah Kepri lain, yaitu Pulau Bintan, Batam, Lingga, dan Karimun, dampak yang disebabkan angin utara tidak terlalu signifikan. ”Untuk pulau-pulau lain selain Anambas dan Natuna, gelombang akibat angin utara tidak terlalu tinggi karena secara geografis masih terhalang pulau-pulau di sekitarnya,” ucap Suratman.  Untuk itu Suratman mengatakan, pihaknya mengimbau warga agar jangan dulu berenang di laut untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan karena cuaca buruk. ”Kami mengimbau agar masyarakat jangan dulu berenang di laut, sesuai imbauan yang juga pernah disampaikan Gubernur Kepri Ansar Ahmad agar tidak dulu berenang di laut karena cuaca masih belum stabil,” kata Suratman.  Dari hasil pemantauan BMKG Hang Nadim Batam, sampai saat ini kondisi cuaca di Kepulauan Riau masih berpotensi terjadinya hujan sedang serta angin kencang. Sehingga kata dia, terjadi peningkatan intensitas pasang air laut serta arus dan gelombang air laut.  ”Jadi lebih baik jangan dulu berenang di laut daripada terjadi sesuatu hal-hal yang merugikan,” terang Suratman.

BMKG Batam Sebut Musim Angin Utara Penyebab Cuaca Ekstrem di Kepri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/08/20200829_235203-1.jpg" alt="Ilustrasi aktivitas pekerja hulu migas Pertamina. Antara" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi aktivitas pekerja hulu migas Pertamina. Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Ketua Harian Gugus Tugas Covid-19 Kabupaten Anambas, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), Sahtiar mengonfirmasi, sebanyak 53 pekerja perusahaan minyak dan gas offshore premier oil di daerah itu  positif Covid-19.  ”Informasi yang kami terima seperti itu. Tapi semua pekerja sudah dibawa ke Jakarta untuk penanganan intensif,” kata Sahtiar seperti dilnansur dari Antara.  Selanjutnya, seluruh daftar pekerja positif Covid-19 tersebut masuk ke data Jakarta, bukan Anambas. Selain itu, tempat persebaran Covid-19 semuanya di lepas pantai (offshore). Kendati demikian, pihaknya tetap rutin memantau di pangkalan operasi kontraktor kontrak kerja sama migas di Matak, Kabupaten Anambas, baik yang pulang dari offshore maupun dari Jakarta guna mengantisipasi penularan Covid-19.  Gugus Tugas, lanjut dia, selalu berkomunikasi dengan pihak perusahaan migas tersebut agar selalu menginformasikan perkembangan terbaru di Matak dan offshore. ”Masyarakat tidak perlu khawatir, namun tetap mengikuti protokol kesehatan dengan menggunakan masker, rutin mencuci tangan, dan menjaga jarak,” ucap Sahtiar.  Sementara itu, Dinas Kesehatan Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau, mencatat jumlah pasien Covid-19 bertambah 19 orang setelah sempat landai selama empat hari. ”Total jumlah pasien menjadi 169 orang setelah bertambah 19 orang,” kata Kepala Dinas Kesehatan Tanjungpinang Rustam, di Tanjungpinang, Sabtu (29/8).  Dia mengatakan, pasien tersebut terdiri atas berbagai klaster, antara lain dua klaster keluarga. Sebanyak 15 dari 19 orang yang terpapar Covid-19 tersebut tidak memiliki gejala, sementara empat orang lainnya memiliki gejala sehingga dirawat secara intensif. Total jumlah pasien yang memiliki gejala sebanyak 51 orang dari 169 pasien Covid-19, sementara 118 orang tanpa gejala.  ”Pasien yang tidak memiliki gejala dikarantina secara terpadu maupun isolasi secara mandiri,” ujar Rustam.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=qO5jAflZc-Q

Sebanyak 53 Pekerja Perusahaan Migas Positif Covid-19