<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/kpk-lhkpn.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyampaikan bahwa 23 menteri Kabinet Indonesia Kerja belum menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Lembaga antirasuah mencatat, baru 11 menteri yang sudah menyerahkan laporan harta kekayannya.  "Sampai dengan saat ini, (menteri, Red) yang sudah lapor itu sekitar 26 persen atau 11 menteri," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara bidang pencegahan KPK, Ipi Maryati di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat (10/1).  Ipi pun mengingatkan, agar para pembantu Presiden Joko Widodo segera melaporkan harta kekayaannya ke KPK dengan batas waktu 23 Januari 2020. Untuk mereka yang sebelumnya pernah menjadi menteri, lembaga antirasuah menunggu hingga 31 Maret 2020.  Pelaporan LHKPN menjadi penting karena merupakan bagian dari upaya pencegahan yang dilakukan KPK dengan semua jajaran. Aturan pelaporan kekayaan itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme.  "Saya ingatkan kembali, terkait dengan pelaporan LHKPN untuk para pejabat publik, kami imbau sekali lagi agar bisa dilakukan pelaporan segera," harap Ipi.

KPK Minta 23 Menteri Kabinet Kerja Segera Lapor LHKPN

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/syl-bantah-diuntungkan-kasus-video-camat-dukung-01_m_.jpg" alt="SYL usai menjalani pemeriksaan di Kantor Bawaslu Sulsel, Jalan AP Pettarani, Kota Makassar, Senin (4/3). Sahrul Ramadan/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>SYL usai menjalani pemeriksaan di Kantor Bawaslu Sulsel, Jalan AP Pettarani, Kota Makassar, Senin (4/3). Sahrul Ramadan/JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mantan Gubernur Sulawesi Selatan, Syahrul Yasin Limpo, menjadi salah satu tokoh yang dipanggil Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Selasa (22/10). Yasin Limpo mengaku diminta masuk Kabinet Kerja jilid II Jokowi. Hanya saja, dia masih belum tahu jabatan menteri apa yang diberikan kepadanya.  Yasin Limpo menambahkan dalam perbincangan dengan Presiden Jokowi, pembahasan terkait persoalan pertanian hingga perikanan. "Saya tidak disampaikan menteri apa, yang ditanya bagaimana membuat 267 juta jiwa bisa dijamin agar lebih baik, tenteram. Lebih khusus bidang pertanian, perkebunan, perikanan, dan lain-lain," beber Yasin Limpo.  Pastinya, Yasin Limpo siap untuk membantu Presiden Jokowi. Menurutnya, sebagai kader Partai Nasdem, dirinya diperintahkan untuk totalitas membantu Presiden Jokowi. "Saya pada prinsipnya seperti itu. Kami diperintahkan untuk totalitas," imbuh Yasin Limpo.  Yasin Limpo lantas membeberkan pengalaman di bidang pemerintahan mulai dari menjadi lurah, camat, hingga gubernur. Hal itu disebutnya dapat memberikan pengalaman kerja di birokrasi.  "Saya tentu saja juga berterima kasih, bahwa dengan pengalaman saya mulai dari lurah, camat. Saya 25 tahun menjadi kepala daerah, bupati, dan gubernur" beber Yasin Limpo.  Terkait Nasdem di pemerintahan, Yasin Limpo menjelaskan terpenting penuh komitmen kritis untuk kepentingan negara dan bangsa. "Karena itu, mau oposisi atau bukan oposisi bukan jadi persoalan. Tapi, Nasdem tetap akan kritis kepada siapa saja. Walaupun ada yang di dalam kabinet, Nasdem tetap akan kritis karena kepentingan rakyat, kepentingan negara, dan tetap bersatu," imbuh Yasin Limpo.  Yasin Limpo sekali lagi menegaskan siap kerja maksimal dan harus bisa lebih baik dari yang lalu. "Dan, saya katakan, saya punya pengalaman lapangan. Saya siap melakukan itu," pungkasnya.

Diminta Masuk Kabinet Jokowi, Yasin Limpo Siap Totalitas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/Menlu-REtno-2-Derry.jpg" alt="Menlu Retno LP Marsudi. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Menlu Retno LP Marsudi. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure>Dalam lima tahun ini, ada 91.754 kasus WNI bisa diselesaikan Kementerian Luar Negeri. Berikut wawancara khusus wartawan Jawa Pos Agas Putra Hartanto bersama Menlu Retno Marsudi di Jakarta kemarin (18/10).  ---  Indonesia terpilih menjadi anggota Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) PBB...  Alhamdulillah. Kita sudah melakukan lobi dan kampanye selama hampir dua tahun. Alhamdulillah, sidang umum PBB sudah menetapkan Indonesia sebagai salah satu anggota Dewan HAM PBB untuk periode 2020–2022 dengan suara terbesar dari Asia Pasifik. Indonesia dapat 174 suara dari 193 negara anggota PBB.  Sebelum menyongsong tugas HAM dalam kancah dunia, apa yang masih harus diperbaiki dulu di Indonesia?  Tidak ada negara di dunia yang perfect. Tapi, yang penting kita lakukan dari waktu ke waktu terus berupaya memperbaiki kondisi HAM di Indonesia. Memang tantangan banyak. Tapi, sekali lagi, komitmen untuk terus maju itu harus dipertahankan. Dan, saya yakin pemerintahan ke depan akan memiliki komitmen yang sama.  Apa capaian yang Ibu banggakan dalam menjalankan tugas lima tahun ini?  Aku nggak mau memakai kata membanggakan. Tapi, saya bisa mengatakan, kita sejauh ini bisa berdiri tegak, bermartabat, dan dihormati bangsa-bangsa dunia. Karena selain memperjuangkan kepentingan nasional, Indonesia sebagai negara dan bangsa besar juga memiliki kewajiban untuk berkontribusi di dunia. Misalnya, membantu masalah Palestina, Rohingya, dan Afghanistan.  Untuk kepentingan nasional, salah satu contoh adalah masalah perlindungan WNI. Misalnya, dalam lima tahun ini, kita melihat kasus hukum yang dihadapi WNI itu banyak sekali. Dan, dalam lima tahun ini, kita telah menyelesaikan 91.754 kasus WNI. Selain masalah kasus, ada hak-hak keuangan. Dalam lima tahun ini, kami berhasil mengembalikan Rp 574 miliar. Transfernya pun kami kawal sampai yang berhak benar-benar menerima uang itu. Sedangkan jumlah WNI yang kami evakuasi dalam lima tahun ke belakang itu adalah 16.432 orang.  Anda masuk lima besar tingkat kepuasan kinerja menteri Kabinet Kerja 2014–2019...  Terima kasih ada apresiasi. Ada yang bilang, ”Bu, kita dapat (lima besar tingkat kepuasan kinerja menteri)”. Saya bilang, ’’It’s yours.’’ Jadi, kalau ada pengakuan seperti itu, bukan untuk saya. Itu untuk tim saya yang top lah pokoknya.

Menlu Retno Marsudi: Kita Bisa Berdiri Tegak dan Bermartabat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/jkt1-jokowi-raka2.jpg" alt="Presiden Joko Widodo didampingi Ibu Negara Iriana Joko Widodo bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Ibu Wakil Presiden Mufidah Jusuf Kalla berfoto bersama sejumlah menteri sebelum acara silaturahmi kabinet kerja di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (18/10/1" width="100%">
<figcaption>Presiden Joko Widodo didampingi Ibu Negara Iriana Joko Widodo bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Ibu Wakil Presiden Mufidah Jusuf Kalla berfoto bersama sejumlah menteri sebelum acara silaturahmi kabinet kerja di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (18/10/1</figcaption>
</figure>Lima tahun menjalankan pemerintahan, presiden dan wakil presiden dibantu menteri dalam Kabinet Kerja. Masa tugas mereka berakhir seiring dengan akhir pemerintahan periode pertama Presiden Jokowi. Perpisahan berlangsung hangat diisi banyak tawa. Presiden jadi tahu bakat lain para pembantunya.  FOLLY AKBAR-DINDA JUWITA, Jakarta, Jawa Pos  ---  SUARA ’’Uuk... uuk...’’ yang dilontarkan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) membuat seisi Istana Negara pecah kemarin siang (18/10). Suara kokok ayam jantan yang ditunggu-tunggu dari JK terucap pendek saja. Para pejabat yang hadir tergelak mendengarnya.  Momen tersebut terjadi saat JK diminta melengkapi lirik tembang Jago Kluruk yang dinyanyikan artis keroncong Endah Laras.  Melihat suasana yang semakin gayeng karena ucapan Wapres itu, Endah mengulanginya. ”Ayo diulangi. Wis wayah isuk, jagone kluruk…” ujarnya menembang.  JK yang disodori mik meneruskan lagu itu dengan kembali berucap, Uuk... uuk... Lagi-lagi tawa meledak. Presiden Jokowi yang terpingkal-pingkal di samping JK tak bisa lepas dari todongan sang penyanyi. Dengan cara yang sama, Endah meminta presiden mengikuti apa yang dilakukan J1K. ”Kukuruyuuuk...” Suara melengking keluar dari mulut presiden.  Momen yang jauh dari kesan formal itu terjadi dalam acara perpisahan Presiden Jokowi dengan Wapres JK dan jajaran menteri dalam Kabinet Kerja. Jika biasanya Jokowi mengumpulkan para menteri untuk rapat serius, yang terjadi saat itu sebaliknya. Sepanjang acara yang berlangsung mulai pukul 13.30 tersebut, suasananya santai.  Jokowi memulai acara dengan berfoto bersama di halaman depan Istana Merdeka. Seluruh menteri hadir, kecuali Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Kemananan Wiranto yang masih menjalani masa pemulihan serta Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan yang datang terlambat. Tak tertinggal mantan Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani serta mantan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly.  Setelah berfoto, diadakan makan siang bersama secara tertutup. Acara ramah-tamah terbuka berlangsung pukul 14.20. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian unjuk gigi, memperlihatkan kemampuan bernyanyi.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/jkt1-tambah-jokowi-raka.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Sejumlah Menteri yang tergabung dalam Elek Yo Band membawakan lagu dalam acara silaturahmi kabinet kerja di Istana Negara, Jakarta, Jumat (18/10/2019). Silaturahmi itu jadi ajang perpisahan presiden, wakil presiden, serta para menteri kabinet kerja yang telah bekerja sama selama lima tahun pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. (Raka Denny/Jawa Pos)  Bukan hanya itu. Elek Yo Band, grup musik sejumlah menteri Kabinet Kerja, juga menyuguhkan tembang-tembang andalan, termasuk hit My Way. Para pejabat menikmati live music itu sambil menyantap jajanan pasar dan jus kacang hijau khas istana.  ”Mohon maaf, mungkin dalam lima tahun ini kita baru bertemu agak santai mungkin hanya hari ini. Bertemu dan ada yang nyanyi. Biasanya, kalau ketemu, isinya kalau nggak ratas, paripurna,” kata Jokowi dalam sambutan.  Rupanya, kata dia, melalui acara santai seperti itu, dirinya jadi mengetahui bakat lain menterinya. Misalnya, Mendikbud Muhadjir Effendy yang ternyata jago menyanyi. ”Saya pikir Prof Muhadjir tadi naik pentas mau ngaji. Ternyata langsung nyanyi. Saya baru dengar beliau sangat menghayati lagunya,” imbuh Jokowi disambut tawa.  Jokowi bercerita, lima tahun perjalanannya memimpin negara terasa begitu cepat. Mantan wali kota Solo itu juga meminta maaf soal kebiasaannya menghubungi menteri tanpa mengenal waktu.  ”Karena sangat mendesak, informasi yang dibutuhkan tengah malam, pagi, subuh. Karena kita diberi tanggung jawab kelola 260 juta jiwa di negara kita,” terangnya.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/jkt1-tambah-jokowi-raka5.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Presiden Joko Widodo (tengah) bersama Ibu Negara Iriana Joko Widodo (kanan) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (kiri) dalam acara silaturahmi Kabinet Kerja di Istana Negara, Jakarta, Jumat (18/10). Silaturahmi itu juga merupakan ajang perpisahan presiden, wakil presiden, serta para menteri kabinet kerja yang telah bekerja sama selama lima tahun pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. (Raka Denny/Jawa Pos)  Jika itu merupakan kenangan bersama menteri, lalu apa kesan Jokowi terhadap Wapres JK? Jokowi menyebutkan, setiap hari bersama JK, seluruhnya spesial. Bagi dia, JK merupakan rekan di berbagai bidang. Pusing bersama, membahas masalah bersama, menyelesaikan persoalan bersama, dan mengambil keputusan bersama.  Dengan pengalaman JK sebagai pengusaha, politikus, hingga pejabat negara, Jokowi mengaku banyak terbantu. Saking banyaknya kenangan yang dijalani bersama, Jokowi enggan disebut berpisah dari tokoh senior asal Sulawesi Selatan tersebut. ”Bukan perpisahan karena setiap hari kami mungkin masih sering bertemu,” ujar presiden dua cucu itu.  Sama halnya dengan Jokowi, JK menyebut kebersamaannya selama lima tahun membantu presiden sebagai hal spesial. Tidak ada momen khusus yang lebih menonjol daripada momen lain. ”Semuanya menarik,” ungkap JK dengan logat khas Bugis-nya.  JK berpesan agar para menteri yang dipercaya kembali membantu presiden untuk terus mempertahankan sekaligus memperbaiki kinerja. ”Bagi teman-temen yang ikut sama saya, artinya istirahat, kita lanjutkan mendukung. Beri pandangan dan harapan kepada presiden dengan tim yang akan datang,” tegasnya.  Sejumlah menteri menyampaikan kesan saat bekerja di bawah kepemimpinan Jokowi-JK. Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, misalnya. Dia mengaku selalu gelisah saat mengetahui ada telepon dari presiden. ”Kalau beliau telepon saya, itu pasti cukup gelagapan tuh. Apa nih yang akan ditanyakan?” ungkap Tjahjo.  Hal yang paling tidak mengenakkan buat Tjahjo adalah saat melaporkan operasi tangkap tangan (OTT) yang dialami kepala daerah. Sebagai pejabat pembina daerah, dia selalu merasa bersalah ketika hal itu terjadi. ”Saya paling sedih kalau harus menyampaikan itu,” ucapnya.  Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebutkan, bekerja di bawah kepemimpinan Jokowi-JK harus ekstrastamina. Keduanya adalah tipe pemimpin lapangan. Ani –sapaan Sri Mulyani– pun harus sering ikut turun ke lapangan. ”Jadi, dari kami para menteri tidak bisa hanya bekerja di belakang meja,” katanya. Untuk itu, salah satu kuncinya, seluruh menteri harus menjaga kesehatan dengan lebih ketat.  Di tempat terpisah, momen perpisahan dengan skala lebih kecil dilakukan menteri di bawah Kemenko Perekonomian. Menko Perekonomian Darmin Nasution mengemasnya dalam acara minum teh di kantornya setelah acara di Istana Negara.  Dalam acara itu, hadir sejumlah menteri. Di antaranya, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, serta Kepala Badan Ekonomi Kreatif Triawan Munaf.  Pada momen yang berlangsung akrab itu, banyak cerita baru yang terungkap. Salah satunya adalah suka-duka Darmin mengoordinasi menteri-menteri dalam rapat koordinasi. ”Saya nggak usah bilang nama orang dulu. Komoditi itu yang paling ruwet. Persoalan kita, satu beras. Kedua adalah gula. Ketiga tadinya di dua tahun pertama (menjabat) itu paling pusing ini yaitu daging,” ungkapnya.  Namun, kemudian Darmin menyebutkan, bukan Menteri Pertanian Amran Sulaiman yang selalu tidak hadir dalam rakor, melainkan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono yang selalu absen dalam rakor.  ”Menteri PUPR sebenarnya yang paling susah hadir, bukan menteri pertanian. Bukan karena dia (Basuki) nggak mau hadir, tapi karena dia ke lapangan melulu menemani Pak Jokowi.”  Sri Mulyani menyebut sosok Darmin sebagai sosok yang lengkap. ”Humble, baik hati, tidak pernah ada niat jahat. Makanya nggak heran, banyak wartawan rindu Pak Darmin,” ucapnya.

Momen Hari-hari Terakhir Jokowi Bersama Kabinet Kerja

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/Jokowi-Folly-Akbar.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sidang kabinet terakhir masa pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla digelar di Istana Negera, Jakarta, Kamis (3/10) siang WIB. Dalam kesempatan tersebut, Presiden Joko Widodo menyampaikan apresiasinya terhadap apa yang sudah dilakukan jajaran menteri kabinet kerja.  "Pertama saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua menteri, semua kepala lembaga, atas kerja kerasnya selama lima tahun ini dalam membantu saya dan Bapak Jusuf Kalla dalam menjalankan visi dan program-program prioritas kita bersama," ucap Jokowi.  Jokowi mengungkapkan selama lima tahun berjalan, yang dikerjakan kabinet kerja bukanlah visi misi menteri, melainkan visi misi presiden dan wakil presiden. "Agar semuanya kita betul-betul berada dalam satu visi, satu tujuan, dan satu jalur. Dan kita lihat alhamdulillah dalam lima tahun ini banyak yang kita kerjakan," imbuhnya.  Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menuturkan, dengan berbagai keterbatasan-keterbatasan yang ada, masih banyak pekerjaan rumah yang belum bisa diselesaikan. Namun, Jokowi menilai dalam lima tahun terakhir sudah menyusun pondasi bagi arah pembangunan nasional.  "Kita juga telah melakukan reformasi di bidang fiskal sehingga APBN kita menjadi semakin sehat dan semakin Mandiri," beber Jokowi.  Selain itu, menurut Jokowi pondasi pembangunan yang tidak Jawa sentris juga sudah dilakukan. Kemudian reformasi struktural yang banyak memangkas tumpang tindih aturan.  "Juga reformasi di program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan, terutama kepada masyarakat 40 persen terbawah juga telah kita lakukan," lanjut mantan Wali Kota Solo tersebut.  Jokowi berharap, apa yang sudah dikerjakan lima tahun belakangan bisa disempurnakan pada periode kedua kepemimpinannya. Termasuk pembangunan insfrastruktur.  "Kita fokuskan kepada pembangunan sumber daya manusia secara besar-besaran tanpa meninggalkan pembangunan infrastruktur yang telah kita mulai lima tahun yang lalu," pungkasnya.  Seperti diketahui, masa pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla akan berakhir pada 20 Oktober 2019. Pada periode keduanya, Jokowi berpasangan dengan KH Ma'ruf Amin setelah memenangkan Pilpres 2019.

Rapat Kabinet Terakhir, Jokowi: Terima Kasih Para Menteri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/soal-beli-sabun-rp-2-miliar-itu-duit-pribadi-jokowi-apa-tkn_m_.jpg" alt="Menteri Sekretaris Kabinet Pramono Anung Wibowo menyatakana bahwa uang yang digunakan untuk membeli sabun Rp 2 Miliar itu adalah dana Tim Kampanye Nasional Jokowi - Maruf." width="100%">
<figcaption>Menteri Sekretaris Kabinet Pramono Anung Wibowo menyatakana bahwa uang yang digunakan untuk membeli sabun Rp 2 Miliar itu adalah dana Tim Kampanye Nasional Jokowi - Maruf.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menjelang peralihan kekuasaan 20 Oktober 2019, ruang gerak menteri Kabinet Kerja I mulai dibatasi. Presiden Joko Widodo sudah melarang semua menteri mengambil kebijakan strategis yang memiliki dampak penanganan yang panjang.  Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan, instruksi tersebut sudah disampaikan bulan lalu. ”Sejak satu bulan ini presiden meminta para menteri untuk tidak mengambil langkah-langkah strategis yang berdampak jangka panjang,” ujar dia di kantor sekretaris kabinet, kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, kemarin (2/10).  Pramono menjelaskan, kebijakan tersebut diambil lantaran masa kerja pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla sudah sangat pendek, yakni 17 hari. Di sisi lain, pos-pos kementerian juga berpotensi mengalami peralihan pimpinan. Nah, dengan situasi itu, pengambilan kebijakan strategis dirasa tidak ideal untuk dilakukan.  Untuk itu, kata dia, apa pun alasannya, bentuk kebijakan strategis sudah tidak bisa dilakukan. Termasuk dilarang memutasi pejabat eselon. ”Kecuali kebijakan yang mendapatkan izin dari presiden dan wakil presiden,” kata politikus senior PDIP tersebut.  Hal itu, lanjut dia, berlaku juga untuk tiga menteri pelaksana tugas (Plt) yang menempati posisi barunya. Yakni, Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri yang menjabat Plt Menpora, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo yang menduduki Plt Menkum HAM, dan Menko Bidang Ekonomi Darmin Nasution yang menjabat Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.  Dalam instruksi kepada ketiganya, presiden hanya meminta untuk menyelesaikan tugas administrasi yang belum dituntaskan menteri sebelumnya. ”Tetapi, semua harus dilaporkan kepada presiden dalam rapat terbatas,” tuturnya.  Lantas, apakah penyusunan formasi menteri baru di kabinet jilid II sudah selesai? Politikus kelahiran Kediri itu enggan banyak berbicara. Sebab, dia berposisi pembantu presiden, sedangkan penyusunan menteri jadi kewenangan presiden. ”Ya, itu hak prerogatif presiden. Presiden lagi ke Solo,” ujar dia.

Jelang Pelantikan Presiden, Menteri Dilarang Ambil Kebijakan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/MENPORA-SAKSI-SIDANG-OTT-1-FED-5.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tiga menteri yang menjadi pembantu Presiden Jokowi-Wakil Presiden Jusuf Kalla berada dalam pusaran dugaan kasus korupsi. Para menteri di Kabinet Kerja tersebut terseret dalam kasus yang berbeda.  Mereka adalah Mereka yakni Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi, Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin dan Menteri Perdagangan (Mendag) Enggartiasto Lukita.  Nama Imam muncul dalam sidang perkara dugaan suap dana hibah Komite Olahraga Nasional (KONI) pada Kamis (21/3) lalu. Dia disebut Sekertaris Bidang Perencanaan dan Anggaran KONI Suradi ikut menerima aliran suap sebesar Rp 1,5 miliar.  Bahkan dalam sidang tuntutan terdakwa Sekjen KONI Ending Fuad Hamidy dan Bendahara KONI Johny E Awuy, Imam juga disebut menerima Rp 11,5 miliar secara bertahap melalui asisten pribadinya Miftahul Ulum.  Namun tuduhan itu dibantah oleh Soesilo Ariwibowo selaku pengacara Imam Nahrawi. "Saya sudah tanya pak Imam, enggak ada," tegas Soesilo, Senin (13/5).  Begitu juga dengan Menag Lukman Hakim. Namanya mencuat dalam kasus dugaan suap jual beli jabatan di lingkungan Kemenag yang menyeret mantan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy alias Rommy.  Dalam pemeriksaan di KPK, Lukman mengakui dirinya menerima uang Rp 10 juta dari mantan Kepala Kantor Wilayah Kemenag Provinsi Jawa Timur Haris Hasanudin. Dia mengklaim telah melaporkan uang itu KPK karena dianggap bagian dari gratifikasi.  Meski telah dilaporkan, KPK belum memproses laporan gratifikasi Lukman tersebut. Pasalnya, pelaporan gratifikasi itu dilakukan setelah adanya operasi tangkap tangan (OTT) yang menyeret Rommy dan Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik Muhammad Muafaq Wirahadi dan Haris Hasanuddin.  "Itu dilaporkan sebagai gratifikasi tapi setelah kejadian OTT. Oleh karena itu, kami tidak proses sebagai pelaporan gratifikasi," ucap Wakil Ketua KPK Laode M Syarief belum lama ini.  Tak hanya itu, KPK juga menyita uang sebesar Rp 180 juta dan USD 30 ribu. Dari dua tuang kerja lain, KPK juga menyita sejumlah dokumen terkait jual beli jabatan.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/Enggar-Soal-Beras3-Sachril-640x421.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita. (Dok. JawaPos.com)  Lain halnya dengan yang dialami Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita. Dia diduga terlibat dalam kasus suap dan gratifikasi yang menyeret politikus Partai Golkar Bowo Sidik Pangarso. Saat penyidik menggeledah rumah Enggar, penyidik mengamankan sejumlah dokumen terkait dengan perdagangan gula rafinasi.  Atas temuan tersebut, KPK membuka peluang untuk memeriksa Enggar sebagai saksi dalam kasus yang menyeret Bowo Sidik.  Kendati terdapat sejumlah nama menteri dalam beberapa kasus yang berbeda, lembaga antirasuah belum bisa menentukan sikap terkait kasus hukum yang menyeret tiga nama pembantu kabinet kerja tersebut. Pasalnya KPK masih mengumpulkan sejumlah bukti terkait kasus tersebut.  "Kita tunggu putusan pengadilannya nanti, Jaksa akan melakukan analisis apakah ada pelaku lain atau ada perbuatan lain yang berkembang yang perlu ditelusuri (dalam kasus suap dana hibah KONI). Sehingga ruang lingkup kasusnya itu bisa berkembang atau pelakunya bisa diproses lebih lanjut," ucap juru Bicara KPK Febri Diansyah belum lama ini.  Dengan fakta-fakta yang perkembangan itu, pakar hukum pidana Abdul Fikhar Hadjar meminta KPK untuk tidak tebang pilih dalam mengusut kasus pemberantasan korupsi. Sebab semuanya sama di mata hukum.  "Hukum itu harus berlaku pada siapa pun yang berkaitan dengan perbuatan yang mekawan hukum yang telah dilakukan, termasuk terhadap para menteri," ucap Fikhar kepada JawaPos.com, Minggu (19/5).  Akademisi Universitas Trisakti ini memandang, jika ketiga menteri tersebut mengetahui dan mendengar adanya praktik koruptif dalam lingkungan kerjanya, KPK bisa menaikan status ketiga menteri tersebut.  "Dalam kedudukannya sebagai pihak yang mengalami melihat dan mendengar peristiwanya, jika dipenuhi cukup alat bukti, dapat ditingkatkan statusnya menjadi tersangka," tegas Fikhar.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/KPK-PERIKSA-MENAG-LUKMAN-FEDRIK-TARIGAN-10-750x1092.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Menteri Agama Lukman Hakim Saefuddin saat memenuhi panggilan KPK dalam kasus jual beli jabatan di Kemenag. (Fedrik Tarigan/Jawa Pos)  Pendapat lain dikemukakan oleh Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting Pangi Syarwi Chaniago. Dia memandang ketiga nama menteri yang ada di pusaran KPK tersebut bisa saja menggangu kinerja pemerintahan Jokowi. Apalagi Lukman Hakim Saifuddin dan Imam Nahrawi telah mendatangi KPK untuk diperikaa sebagai saksi.  Menurut Pangi, menteri yang berintegritas tidak pernah menjadi saksi di lembaga antirasuah. "Menteri yang berintegritas tentu tidak akan berurusan dengan KPK," tegas Pangi.  Oleh karena itu, Pangi menilai jika dari tiga nama menteri tersebut ditetapkan sebagai tersangka, Presiden Jokowi disarankan segera mengganti posisi mereka.  "Kalau dengan status sekarang hanya sebagai saksi saya pikir tetap dipertahankan Jokowi, kecuali naik ke level tersangka. Jokowi saya yakin tak akan mempertahankan menteri yang tersandung kasus atau berlabel tersangka di KPK," jelas Pangi.
<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/Enggar-Soal-Beras3-Sachril-640x421.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>
<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/KPK-PERIKSA-MENAG-LUKMAN-FEDRIK-TARIGAN-10-750x1092.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>

Tiga Menteri Kabinet Jokowi di Pusaran Kasus Korupsi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/sepak-terjang-agus-gumiwang-menteri-sosial-yang-gantikan-idrus-marham_m_.jpg" alt="Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita" width="100%">
<figcaption>Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Agus Gumiwang Kartasasmita (AGK) resmi menjadi suksesor Idrus Marham di Kabinet Kerja sebagai Menteri Sosial. Kepastian itu setelah dia dilantik oleh Presiden Jokowi di Istana Negara pada Jumat (24/8) sore. Sosok Agus bukanlah orang baru di lingkungan partai berlambang pohon beringin itu maupun di pentas politik nasional. Kata Kartasasmita di belakang namanya sudah merujuk pada politikus senior, yakni Ginandjar Kartasasmita. Nama Ginandjar Kartasasmita sangat disegani di negeri. Dia pernah menjadi Wakil Ketua MPR, Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, dan jabatan strategis lainnya di pemerintahan. Soal karir AGK di pentas politik mulai dari sebagai anggota MPR periode 1998-1999 dan anggota DPR RI dua (1999-2004 dan 2004-2009). Di Partai Golkar, Agus dipilih menjadi wakil ketua DPD Golkar Jawa Barat pada 2004 lalu. Lalu naik kelas ke DPP menjadi Ketua DPP Partai Golkar Bidang Kesejahteraan Rakyat pada 2009-2011. Karena ada dinamika di DPD I Partai Golkar DKI Jakarta, Agus Gumiwang pun didaulat sebagai Plt ketua di sana. Pada 2014 Agus sempat dipecat sebagai kader <a href="https://www.jawapos.com/nasional/humaniora/13/08/2018/mensos-idrus-marham-klaim-jumlah-penduduk-miskin-turun-berkat-pkh" target="_blank">Golkar</a> karena mendukung Jokowi-JK pada Pilpres 2014. Sebab ketika itu Golkar yang dipimpin Aburizal Bakrie (Ical) mengusung pasangan Prabowo-Hatta. Saat ini, ayah tiga orang anak tersebut menjabat sebagai Ketua Koordinator Bidang Perempuan, Pemuda, dan Inovasi Sosial di DPP Golkar. Dia juga menjabat Sekretaris Fraksi Partai Golkar di DPR RI. Diangkatnya Agus sebagai Menteri Sosial karena <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/24/08/2018/idrus-marham-mundur-dari-kabinet-golkar-berduka" target="_blank">Idrus Marham</a> mengundurkan diri. Idrus terjerat kasus korupsi PLTU Riau-1. "Kemarin sore saya baru dapat pemberitahuan dari KPK terkait dengan dimulainya penyidikan terhadap saya, hubungannya dengan kasus yang dialami Eni Saragih dan Johannes Kotjo. Karena itu maka saya berpikir langkah yang saya ambil adalah tentu pengunduran diri," jelas Idrus di gedung Kemensos, Jalan Salemba Raya, Jakarta Pusat, Jumat (24/8).

Sepak Terjang Agus Gumiwang, Menteri Sosial yang Gantikan Idrus Marham

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/mundur-dari-kabinet-asman-abnur-tinggalkan-hasil-kinerja-positif_m_.jpg" alt="Asman Abnur" width="100%">
<figcaption>Asman Abnur</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Dinamika politik selama Pilpres 2019 berimbas pada menteri kabinet kerja. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Men PAN-RB) Asman Abnur memutuskan mundur dari jabatannya. Keputusan kader Partai Amanat Nasional (PAN) itu untuk mundur karena tidak ingin Presiden Jokowi terbebani akibat keputusan PAN keluar dari koalisi saat Pilpres 2019 ini. Pengganti Asman Abnur disebut-sebut adalah Wakapolri Komjen Syafruddin. Sempat muncul sejumlah nama selain Syafruddin. Di antaranya, Gubernur Jawa Timur Soekarwo, mantan Wakil <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/10/07/2018/reformasi-asn-menpan-rb-kalau-salah-rekrut-nyeselnya-30-tahun" target="_blank">Menteri PAN-RB</a> Eko Prasojo, dan Deputi Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Kementerian PAN-RB Setiawan Wangsaatmaja. "Salah satu nama yang kuat menggantikan Men PAN-RB adalah Pak Syafruddin," kata Juru Bicara Presiden Johan Budi kemarin. Mengenai waktu pelantikan, caleg DPR nomor urut 1 dari PDIP di daerah pemilihan Jatim VII (Ngawi, Magetan, Ponorogo, Pacitan, dan Trenggalek) tersebut belum bisa memastikan. Hanya, berdasar informasi dari kalangan istana, siang ini bakal dilakukan pelantikan <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/28/07/2016/menteri-panrb-asman-abnur-anak-pengrajin-batu-akik" target="_blank">Men PAN-RB</a>. Tentang nama Wakapolri pengganti Syafruddin, yang mengemuka adalah Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Idham Azis. Kemarin (14/8) Asman bertemu dengan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno di kantor Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, Asman menyampaikan pengunduran dirinya. Pratikno menyatakan, Asman menunjukkan kinerja yang baik. Bahkan, presiden cukup puas dengan kinerjanya selama ini. Namun, dinamika politik di koalisi memberikan pertimbangan lain. "Ya, ini konsekuensi dari koalisi," ujar Pratikno di kantor Kemensesneg. Setelah menyampaikan pengunduran diri melalui Mensesneg, Asman bertemu Jokowi selama sejam di Istana Bogor tadi malam. Asman menceritakan, dirinya berangkat ke Istana Bogor dari kantor <a href="https://www.jawapos.com/nasional/03/05/2018/menteri-asman-abnur-tenaga-honorer-tak-bisa-langsung-jadi-cpns" target="_blank">Kementerian PAN-RB</a> di Senayan sekitar pukul 19.00. "Mohon maaf, saya baru bersedia ngomong sekarang karena menunggu keputusan presiden," katanya tadi malam. Asman mengungkapkan, dalam perbincangan dengan Jokowi, dirinya menyampaikan sejumlah capaian. Misalnya, zona integritas, mal pelayanan publik yang sudah tersebar di sejumlah titik, serta perbaikan sistem rekrutmen CPNS. Dia juga menjelaskan pekerjaan rumah yang perlu dilanjutkan. Misalnya, terus memperkuat sistem rekrutmen CPNS. Sebab, tahun ini bakal ada pengisian kursi 220 ribu PNS yang pensiun. Kemudian, program integrasi kejaksaan, polres, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan (lapas). Asman berharap ke depan bisa terjadi integrasi antarlembaga penegak hukum di Indonesia. Asman mundur karena tidak ingin Jokowi terbebani posisi dirinya sebagai politikus PAN. "Ini wujud etika politik," jelasnya.&nbsp;

Mundur dari Kabinet, Asman Abnur Tinggalkan Hasil Kinerja Positif

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kali-ini-pks-sangat-kecewa-dengan-sikap-jokowi_m_182656.jpeg" alt="Presiden Jokowi saat libur tahun baru beberapa waktu lalu." width="100%">
<figcaption>Presiden Jokowi saat libur tahun baru beberapa waktu lalu.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pasca-reshuffle Kabinet Kerja jilid III yang dilakukan Presiden Joko Widodo (Jokowi), banyak pihak merasa kecewa dengan keputusan politik orang nomor satu itu. Sebab dari sejumlah menterinya, ada yang rangkap jabatan. Padahal dulu di awal tugas presiden sangat tegas mengatakan tidak boleh rangkap jabatan melayani rakyat. Artinya para menteri perhatiannya tidak boleh terbelah antara parpol dan tugas negara. Hal itu diungkapkan Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (<a href="https://www.jawapos.com/read/2018/01/18/182252/pertahankan-airlangga-di-kabinet-janji-jokowi-akan-ditagih-rakyat" target="_blank">PKS</a>), Mardani Ali Sera. Dia menyoroti keberadaan Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto yang kini rangkap jabatan juga sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Menurut Mardani Ali, membiarkan Airlangga sebagai menteri sama saja Presiden Jokowi telah melanggar sendiri apa yang pernah dikatakannya dahulu. "Jokowi tidak konsisten bahwa menteri tidak boleh rangkap jabatan," ungkap Mardani Mardani saat dihubungi, Jumat (19/1). Mardani meyakini Airlangga tidak akan fokus pada jabatannya karena banyak agenda-agenda politik ke depan yang harus dilakukan sebagai ketua umum Partai Golkar. "Perangkapan jabatan itu <a href="https://www.jawapos.com/read/2018/01/17/181948/breaking-news-hari-ini-presiden-jokowi-reshuffle-kabinet-kerja" target="_blank">mengkhianati</a> amanah, apalagai di tahun politik ini kemungkinan akan banyak dibebani target politik," ujarnya. Dengan tidak konsistenya Presiden <a href="https://www.jawapos.com/read/2018/01/09/180258/tegas-jokowi-minta-jangan-gunakan-kampanye-hitam-pada-pilkada-2018" target="_blank">Jokowi</a> ini, kata Anggota Komisi II DPR itu, akan &lrm;memberikan dampak buruk ke masyarakat. Publik melihat pemimpinnya tidak menepati janjinya. "Itu juga memberi contoh buruk bagi publik," katanya. Akan tetapi Mardani enggan menyebut Presiden Jokowi telah melakukan pembohongan publik. Atas kebijakan ini dia meyakini masyarakat bisa menilai sendiri. "Perlu dicek kembali, tapi kan beliau mengatakan jangan rangkap jabatan," pungkasnya. Sebelumnya, Presiden Jokowi melakukan perombakan <a href="https://www.jawapos.com/read/2018/01/17/182093/pengamat-ungkap-pekerjaan-rumah-moeldoko-di-ksp" target="_blank">Kabinet Kerja jilid III</a>. Sekjen &lrm;Partai Golkar Idrus Marham diplot menjadi Menteri Sosial menggantikan Khofifah Indar Parawansa. Mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Moeldoko menggantikan Teten Masduki sebagai Kepala Staf Kantor Presiden. Agum Gumelar dilantik menjadi anggota Wantimpres menggantikan Hasyim Muzadi yang wafat beberapa waktu lalu. Menariknya, dalam reshuffle tersebut tidak ada nama nama Airlangga Hartarto. Padahal dia Ketua Umum Partai Golkar. Presiden Jokowi masih tetap mempercayakannya menjadi Menteri Perindustrian.

Kali Ini PKS Sangat Kecewa Dengan Sikap Jokowi

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#kabinet kerja

Berita Terkini