<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<p>&nbsp;</p> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/23/hashim-djojo-1949544252.jpg" alt="Adik Presiden Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo. (Nurul Fitriana/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Adik Presiden Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo. (Nurul Fitriana/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <p>&nbsp;</p> <p><strong>JawaPos.com - </strong>Adik Presiden Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo, membocorkan adanya tambahan cuan untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang berasal dari pengusaha nakal hingga kredit karbon.</p> <p>Hal ini disampaikan Hashim guna menanggapi potensi pemborosan anggaran dari kebijakan Kabinet "gemuk" Prabowo yang sering diungkap banyak pihak. Adapun tambahan cuan yang Hashim sebut, salah satunya berasal dari pajak ratusan pengusaha nakal yang merupakan pemilik kebun ilegal.</p> <p>"Sebetulnya ada kabar baik, ada sumber dana yang luar biasa, mungkin ada yang sudah saya sebut, kemarin saya dengar sendiri. Jaksa Agung sudah siap bertindak ini pengusaha-pengusaha nakal, mudah-mudahan tidak ada di Kadin ya," kata Hashim dalam Dialog Ekonomi Kadin bersama Pimpinan Dewan Kadin Indonesia, di Menara Kadin Jakarta, Rabu (23/10).</p> <p>Dia mengungkapkan ada 300 lebih pengusaha nakal yang selama ini tidak memiliki NPWP dan nomor rekening Indonesia. Adapun jumlahnya yang sudah diketahui, sebanyak 25 pengusaha nakal tak punya NPWP dan 15 pengusaha tak punya nomor rekening bank di Indonesia.</p> <p>Dari jumlah itu, Hashim menaksir bahwa Indonesia bisa mendapat tambahan cuan untuk APBN mencapai Rp 300 triliun hingga tahun depan. "Ini sudah dikasih laporan ke Pak Prabowo yang segera bisa dibayar adalah Rp 189 triliun dan dalam waktu lebih lama tapi tahun ini atau tahun depan bisa tambah Rp 120 triliun lagi, sehingga Rp 300 triliun itu masuk ke kas negara. Dari pemilik kebun nakal ilegal," ungkapnya.</p> <p>Tak hanya itu, sumber lain yang akan menjadi tambahan APBN 2025 berasal dari kredit karbon sebesar 577 ton yang bisa ditawarkan kepada sejumlah negara berpenghasil emisi. Seperti, Qatar, Abu Dhabi, dan Arab Saudi.</p> <p>Bahkan, ia juga memastikan bahwa kredit karbon yang diperoleh negara nantinya bisa menjadi sumber pemasukan baru dalam APBN. Terlebih, kata Hashim, kredit karbon belum masuk menjadi sumber pendapatan negara.</p> <p>"Ternyata menurut asesmen dari PBB UN, sudah dievaluasi bahwa hutan-hutan kita dan ekonomi kita bisa menawarkan karbon kredit 577 ton karbon kita sudah bisa serap dan tawarkan ke dunia internasional. Dengan biaya cost nilai minimal USD 10 per ton, mungkin kita bisa dapat lebih," ujar Hashim.</p> <p>"Berarti apa? USD 5,8 miliar anggaran, saya sudah cek ke Tommy Djiwandono wamenkeu, maaf keponakan saya, dia sudah konfirmasi di APBN itu tidak dihitung, belum dihitung. Berarti apa, kita bisa dapat tambahan Rp 90 triliun kurang lebih dana baru," sambungnya.</p> <p>Bahkan, dia mengatakan bahwa ke depan pemerintah akan berpotensi memiliki 600 juta ton kredit karbon yang bisa ditawarkan dalam beberapa bulan lagi. Sehingga diproyeksikan pada kuartal II atau kuartal III tahun 2024, Pemerintah RI akan bisa memperoleh pendapatan sekitar USD 6 miliar lagi atau sekitar Rp 190 triliun.</p> <p class="class-paragraph">Dengan begitu secara total, kata Hashim, potensi pendapatan negara dari sumber baru mencapai kurang lebih Rp 400 triliun. Dengan asumsi sekitar Rp 190 triliun hingga Rp 300 triliun berasal dari pengusaha nakal dan sekitar Rp 190 trilun dari kredit karbon. (*)</p> <p>&nbsp;</p> <p>Bahkan, Hashim optimistis dengan kehadiran Wamenkeu Anggito Abimanyu ke depan pemerintahan Prabowo akan menggali sumber penerimaan negara baru. Salah satunya dengan pemantauan pemakaian internet dari kegiatan-kegiatan baik yang legal, ilegal dan semiilegal. Dari langkah itu, kata Hashim, diprediksi pendapatan negara akan mencapai Rp 300-600 triliun dalam satu tahun.</p> <p>"Sebentar lagi akan dilakukan oleh Kemenkeu dari Pak Anggito Abimanyu Wamenkeu akan melakukan peningkatan dan langkah-langkah peningkatan penerimaan negara, kita akan ada program-program yang luar biasa yang pakai internet, pemantauan internet kita akan dapat dari kegiatan-kegiatan, legal, semiilegal, dan ilegal kita akan dapat ratusan triliun lagi. Kita sudah hitung bisa sampai Rp 300 - 600 triliun lagi setiap tahun, dan ini belum termasuk di APBN," ucap pria yang juga anggota dewan penasihat Kadin tersebut. (*)</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>&nbsp;</strong></p>

dik Presiden Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo, membocorkan adanya tambahan cuan untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Komentari tentang Potensi Pemborosan Kabinet Gemuk Prabowo, Hasyim Djojohadikusumo Sebut Ada Tambahan Cuan hingga Rp 400 T untuk APBN

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/22/JKT-1-PRABOWO-LANTIK-MENTERI-KABINET-MERAH-PUTIH-FED-24JPG-3178936392.jpg" alt="Presiden Prabowo Subianto (depan, tengah) didampingi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka (depan, keempat kanan) berfoto bersama jajaran Menteri dan Kepala Lembaga Tinggi Negara Kabinet Merah Putih yang baru dilantik di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (21" width="100%">
<figcaption>Presiden Prabowo Subianto (depan, tengah) didampingi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka (depan, keempat kanan) berfoto bersama jajaran Menteri dan Kepala Lembaga Tinggi Negara Kabinet Merah Putih yang baru dilantik di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (21</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Presiden Prabowo Subianto telah melantik 48 menteri dan 56 wakil menteri Kabinet Merah Putih periode 2024-2029 di Istana Negara, Jakarta, Senin (21/10). Pembentukan kabinet itu dinilai paling gemuk sepanjang sejarah pemerintahan di Indonesia.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pengamat politik Pieter C Zuklifli mengkritisi, langkah pemerintahan baru yang dinilai terkesan bagi-bagi jatah kursi kabinet. Ia mempertanyakan efisiensi dari pelantikan puluhan pembantu kepala negara tersebut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Koalisi besar yang dibentuk untuk meraih kemenangan dalam pemilu biasanya harus 'dibayar' dengan bagi-bagi kursi menteri kepada partai-partai pendukung. Apakah benar ini solusi efektif?," kata Pieter kepada wartawan, Selasa (22/10).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/015226642/doanya-sampai-langit-ke-tujuh-5-shio-yang-terjamin-banyak-rezeki-dan-doanya-mudah-terkabul-asalkan-bekerja-keras-menurut-astrologi-tiongkok">Doanya Sampai Langit Ke Tujuh: 5 Shio yang Terjamin Banyak Rezeki dan Doanya Mudah Terkabul Asalkan Bekerja Keras Menurut Astrologi Tiongkok</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sejarah menunjukkan bahwa kinerja kabinet yang besar bisa memperlambat pengambilan keputusan karena setiap kebijakan harus melewati banyak lapisan kepentingan," sambungnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Pieter juga menyoroti pernyataan Presiden Prabowo dalam pidato pertamanya yang beberapa kali mengatakan Indonesia masih menghadapi banyak kebocoran, penyelewengan kekuasaan yang sangat membahayakan generasi mendatang, seperti korupsi dan kolusi.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Penyelewengan itu terjadi di antara para pejabat politik dan pemerintahan maupun pengusaha nakal dan tidak patriotik," ujar Pieter.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/015226617/3-shio-paling-mujur-dijemput-financial-freedom-di-akhir-bulan-oktober-2024-menurut-astrologi-tiongkok">3 Shio Paling Mujur: Dijemput Financial Freedom di Akhir Bulan Oktober 2024 Menurut Astrologi Tiongkok</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Meski demikian, ia mengapresiasi sikap Prabowo yang tidak segan menyatakan masih banyak rakyat yang belum menikmati hasil dari kemerdekaan. Bahkan, Prabowo juga mengingatkan pemimpin politik untuk tidak terlalu senang melihat angka-angka statistik yang membuat terlalu cepat gembira.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sesungguhnya pernyataan Presiden Prabowo ini ditujukan kepada semua pemangku kekuasaan dan elite politik yang selama ini tidak jujur kepada rakyat," pungkas Pieter.</div> </div>

Pengamat politik Pieter C Zuklifli mengkritisi, langkah pemerintahan baru yang dinilai terkesan bagi-bagi jatah kursi kabinet.

Kritisi Kabinet Gemuk Prabowo-Gibran, Pakar: Apakah Solusi Efektif?

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/21/IMG_9782-392257682.jpeg" alt="Presiden Prabowo Subianto saat mengumumkan menteri dan wakil menteri. (Kemensetneg)" width="100%">
<figcaption>Presiden Prabowo Subianto saat mengumumkan menteri dan wakil menteri. (Kemensetneg)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com -</strong> Presiden Prabowo Subianto resmi melantik sebanyak 48 menteri di dalam Kabinet Merah Putih yang akan dipimpinnya selama lima tahun ke depan. Banyaknya kursi menteri dan wakil menteri itu, membuat banyak orang beranggapan bahwa kabinet itu terlalu gemuk.</p> <div dir="auto">Namun, Praktisi Hukum Hendarsam Marantoko justru menilai bahwa pembentukan kabinet gemuk adalah strategi Prabowo untuk perampingan tugas di kementerian.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Soal kabinet gemuk perlu diluruskan. Jika yang dimaksud Kabinet gemuk itu sebagai penambahan volume baru yang tidak penting, ya jelas itu tidak diperlukan," ujarnya kepada wartawan, Senin (21/10).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/015222725/apbn-yang-dikeluarkan-untuk-gaji-dan-tunjangan-menteri-menteri-prabowo-sekitar-rp-428-miliar-per-tahun-belum-termasuk-dana-operasional">APBN yang Dikeluarkan untuk Gaji dan Tunjangan Menteri-menteri Prabowo Sekitar Rp 42,8 Miliar per Tahun, Belum Termasuk Dana Operasional</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Sementara yang dilakukan oleh Pak Prabowo ini ialah merampingkan postur tugas kementerian agar para menteri lebih fokus pada satu pekerjaan yang relevan. Itu dua terminologi yang berbeda," sambung Hendarsam.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dengan pemecahan nomenklatur kementerian itu, ia mengatakan bahwa otomatis masing-masing menteri dapat berfokus pada masalah yang khusus.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ketua Umum Advokat Lingkar Nusantara (LISAN) itu mencontohkan Kementrian Hukum dan HAM yang kini dipisah menjadi dua kementerian, yaitu Kementrian Hukum dan Kementerian Hak Asasi Manusia.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/015222705/dikira-ngepet-9-weton-bakal-di-hantam-rezeki-besar-besaran-dalam-waktu-dekat-menurut-kitab-primbon-jawa">Dikira Ngepet! 9 Weton Bakal di Hantam Rezeki Besar-besaran dalam Waktu Dekat Menurut Kitab Primbon Jawa</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Di bidang hukum saja sudah begitu kompleks, ada dirjen Peraturan perundang-undangan, dirjen administrasi hukum umum, dirjen pemasyarakatan, dirjen imigrasi, dirjen kekayaan intelektual, ditambah lagi dengan dirjen Hak Asasi Manusia," paparnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Akibat banyaknya beban tugas di dalam satu kementrian itu membuat menteri tidak fokus pada satu pekerjaan.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Orang awam akan menilai bahwa Pak Prabowo membentuk kabinet gemuk, faktanya perubahan postur terjadi karena perampingan tugas kementerian," pungkas Hendarsam.</div>

Praktisi Hukum Hendarsam Marantoko menilai bahwa pembentukan kabinet gemuk adalah strategi Prabowo untuk perampingan tugas di kementerian.

Praktisi Hukum Sebut Kabinet Gemuk Prabowo Justru untuk Rampingkan Tugas Menteri Agar Lebih Fokus

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/17/PRABOWO-GIBRAN-2706235736.jpg" alt="Presiden Terpilih Prabowo Subianto dan Wapres Terpilih Gibran Raka Buming Raka saat debart Capres belum lama ini.(JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Presiden Terpilih Prabowo Subianto dan Wapres Terpilih Gibran Raka Buming Raka saat debart Capres belum lama ini.(JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com -</strong> Peneliti Center of Economic and Law Studies (Celios), Galau D. Muhammad, mengatakan pembagian jabatan menteri dan wakil menteri di Kabinet Presiden terpilih, Prabowo Subianto dan Wakil Presiden terpilih, Gibran Rakabuming Raka berpotensi menciptakan pemborosan anggaran belanja yang signifikan.</p> <p>Pasalnya, ke depan, pemerintah perlu menyiapkan anggaran gaji, mobil dinas, hingga tunjangan untuk sebanyak 49 calon menteri dan 59 calon wakil menteri yang rencana akan menjabat di era Prabowo-Gibran.</p> <p>&ldquo;Semakin banyaknya wakil menteri yang diangkat berarti akan meningkatkan belanja negara, termasuk gaji para staf pendukung, pengadaan mobil dinas, fasilitas kantor, hingga pembayaran gaji pensiun bagi menteri dan wakil menteri tersebut,&rdquo; kata Galau dalam analisisnya yang diterima JawaPos.com, Kamis (17/10).</p> <p>Galau menilai, semua tanggungan ini semakin memperparah kerentanan fiskal akibat jatuh tempo hutang dan turunnya penerimaan pajak pada tahun mendatang.</p> <p>Berdasarkan, analisa Celios, dari seluruh pengeluaran untuk &ldquo;Kabinet Gemuk&rdquo; Prabowo-Gibran berpotensi akan terjadinya pembengkakan anggaran hingga Rp1,95 triliun selama 5 tahun ke depan.</p> <p>&ldquo;Angka ini belum termasuk beban belanja barang yang timbul akibat pembangunan fasilitas kantor/gedung lembaga baru,&rdquo; pungkasnya.</p> <p>Sebelumnya, sebanyak 108 tokoh nasional dan public figur dipanggil Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk menjadi calon menteri dan wakil menteri pada kabinet pemerintahan 5 tahun mendatang.</p> <p>Puluhan tokoh itu dipanggil Prabowo di kediamannya, Jalan Kertanegara IV, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pada Senin-Selasa, 14-15 Oktober 2024. Sejumlah tokoh dan public figur yang datang, antara lain Sri Mulyani, Airlangga Hartarto, Taufik Hidayat, hingga Raffi Ahmad.</p> <p>Terkait &ldquo;Kabinet Gemuk&rdquo;, Prabowo juga sempat meresponsnya. Dia mengatakan, mengatakan bahwa Republik Indonesia (RI) adalah negara besar.<br />Apalagi karena banyak partai yang mendukungnya, ia pun berkomitmen untuk membentuk persatuan pemerintahan nasional yang kuat.</p> <p>"Karena saya ingin membentuk pemerintahan persatuan nasional yang kuat, terpaksa koalisinya besar. Nanti akan dibilang, oh kabinet Prabowo kabinet gemuk, banyak. Ya negara kita besar, bung!" kata Prabowo dalam acara BNI Investor Daily Summit di Jakarta, Rabu (9/10).</p> <p>Lebih lanjut, Prabowo juga membandingkan Indonesia dengan negara lain. Menurutnya, luas wilayah RI sama dengan di Eropa yang memiliki 27 negara.</p> <p class="class-paragraph">Kemudian, ia juga membandingkan dengan Timor Leste yang penduduknya lebih sedikit dan luas wilayahnya lebih kecil dari Kabupaten Bogor. Negara itu, kata dia, justru memiliki menteri yang banyak mencapai 28 orang.</p> <p>"Timor leste jumlah penduduknya itu 1,3 juta kalau tidak salah, lebih kecil dari bogor, kabupaten bogor. Kabinetnya, menterinya tau enggak ada berapa? Ada 28 menteri. Kenapa? karena dia menampung juga," jelasnya.</p>

Sebanyak 108 tokoh nasional dan public figur dipanggil Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk menjadi calon menteri dan wakil menteri.

Kabinet Gemuk Prabowo Berpotensi Bikin Belanja Negara Bengkak Rp 1,95 Triliun Selama 5 Tahun Mendatang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/09/prabowo-BNI-3619843761.jpg" alt="Presiden terpilih Prabowo Subianto memberikan sambutannya di acara BNI Investor Daily Summit di Jakarta, Rabu (9/10). (Nurul Fitriana/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Presiden terpilih Prabowo Subianto memberikan sambutannya di acara BNI Investor Daily Summit di Jakarta, Rabu (9/10). (Nurul Fitriana/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Presiden terpilih RI Prabowo Subianto akhirnya mengakui bahwa kabinet yang disusunnya nanti akan lebih besar karena banyak Kementerian/Lembaga (K/L) baru. Prabowo bahkan mengetahui ada banyak pihak yang sering menyebutnya sebagai 'Kabinet Gemuk'. Merespons itu, Prabowo mengatakan bahwa Republik Indonesia (RI) adalah negara besar.</p> <p>Bahkan, karena banyak partai yang telah mendukungnya, ia pun berkomitmen untuk membentuk pemerintahan persatuan nasional yang kuat.</p> <p>"Karena saya ingin membentuk pemerintahan persatuan nasional yang kuat, terpaksa koalisinya besar. Nanti akan dibilang, oh kabinet Prabowo kabinet gemuk, banyak. Ya negara kita besar, bung!" kata Prabowo dalam acara BNI Investor Daily Summit di Jakarta, Rabu (9/10).</p> <p>Lebih lanjut, Prabowo juga membandingkan Indonesia dengan negara lain. Menurutnya, luas wilayah RI sama dengan di Eropa yang memiliki 27 negara.</p> <p>Kemudian, ia juga membandingkan dengan Timor Leste yang penduduknya lebih sedikit dan luas wilayahnya lebih kecil dari Kabupaten Bogor. Negara itu, kata dia, justru memiliki menteri yang banyak mencapai 28 orang.</p> <p>"Timor Leste jumlah penduduknya itu 1,3 juta kalau tidak salah, lebih kecil dari Bogor, Kabupaten Bogor. Kabinetnya, menterinya tau enggak ada berapa? Ada 28 menteri. Kenapa? karena dia koalisi juga," jelasnya.</p> <p>Prabowo juga mengungkapkan, bisa saja dirinya hanya membentuk kabinet yang mungil dengan menteri berkisar 20-24 orang. Namun, ia menilai hal itu hanya berlaku untuk negara otoriter yang hanya memiliki satu partai.</p> <p>Namun, ia mengklaim, harus merangkul seluruh kelompok dan perwakilan dari Indonesia Barat hingga Tengah. Termasuk dari beragam suku yang berbeda.</p> <p>"Kalau kita negara otoriter hanya satu partai, ya bisa jalankan negara ini hanya dengan 20 menteri atau 24 menteri. Tapi saya harus merangkul, semua kelompok harus ada perwakilan, harus ada perwakilan dari Indonesia timur, Indonesia Barat, Indonesia Tengah, dari suku A, suku B, karena ini Indonesia dan memang pekerjaan kita berat," pungkas Prabowo.</p>

Bahkan, karena banyak partai yang telah mendukungnya, ia pun berkomitmen untuk membentuk pemerintahan persatuan nasional yang kuat.

Soal Kabinet Gemuk, Prabowo: Negara Kita Besar, Bung!

kabinet gemuk

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#kabinet gemuk

Berita Terkini

Komentari tentang Potensi Pemborosan Kabinet Gemuk Prabowo, Hasyim Djojohadikusumo Sebut Ada Tambahan Cuan hingga Rp 400 T untuk APBN

Kritisi Kabinet Gemuk Prabowo-Gibran, Pakar: Apakah Solusi Efektif?

Praktisi Hukum Sebut Kabinet Gemuk Prabowo Justru untuk Rampingkan Tugas Menteri Agar Lebih Fokus

Kabinet Gemuk Prabowo Berpotensi Bikin Belanja Negara Bengkak Rp 1,95 Triliun Selama 5 Tahun Mendatang

Soal Kabinet Gemuk, Prabowo: Negara Kita Besar, Bung!

Download Aplikasi JawaPos.com