<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/07/pembiayaan-4294442438.jpg" alt="Dukungan keuangan diperlukan untuk pengembangan backbone kabel laut hingga pengembangan data center. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Dukungan keuangan diperlukan untuk pengembangan backbone kabel laut hingga pengembangan data center. (Istimewa)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Kebutuhan terhadap infrastruktur digital yang andal dan berkelanjutan terus meningkat seiring pesatnya pertumbuhan layanan berbasis data di berbagai sektor. Dalam kondisi tersebut, dukungan pembiayaan jangka panjang menjadi salah satu faktor penting agar pembangunan jaringan telekomunikasi dan pusat data dapat berjalan secara konsisten. Berkaitan dengan hal itu, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk melalui Commercial Business Center Semarang menyalurkan fasilitas kredit kepada PT Parsaoran Global Datatrans (ION Network) untuk mendukung pengembangan infrastruktur jaringan dan data center. Head of Commercial Business Center Semarang BNI, Rizky, menyampaikan bahwa pembiayaan ini merupakan bagian dari upaya mendukung pengembangan jaringan telekomunikasi nasional. &ldquo;Kami berperan sebagai penyelenggara layanan perbankan yang mendukung pengembangan infrastruktur usaha mitra, termasuk backbone telekomunikasi,&rdquo; ujarnya. Pembiayaan tersebut mencakup pengembangan Submarine Backbone ION CS-1 (Cable System 1) yang akan terhubung dengan hub regional di Singapura, serta pembangunan dan penguatan data center berskala nasional. Chief Executive Officer PT Parsaoran Global Datatrans (ION Network), Anton, menyatakan bahwa dukungan pembiayaan ini memberikan dorongan bagi perusahaan untuk melanjutkan pengembangan infrastruktur secara terukur. &ldquo;Kerja sama ini membantu kami mempercepat pengembangan kabel laut, jaringan fiber optik, serta data center,&rdquo; katanya. Penandatanganan kerja sama dilakukan di Kantor Operasional ION Network, Ciracas, Jakarta Timur, dan dihadiri oleh manajemen dari kedua perusahaan. Menurut manajemen ION Network, dukungan pembiayaan tersebut mencerminkan kepercayaan terhadap kapabilitas dan tata kelola perusahaan dalam mengembangkan infrastruktur digital yang terintegrasi. Pengembangan Submarine Backbone ION CS-1 diposisikan sebagai proyek strategis untuk memperkuat konektivitas internasional Indonesia. Anton menambahkan bahwa konektivitas langsung ke hub regional di Singapura diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan jaringan. &ldquo;Integrasi dengan hub regional diharapkan membantu menjaga stabilitas jaringan dan efisiensi koneksi internasional,&rdquo; ujarnya. Sementara itu, dari sisi perbankan, Rizky menuturkan bahwa sinergi dengan pelaku industri telekomunikasi menjadi bagian dari upaya mendorong pertumbuhan ekosistem digital. &ldquo;Kolaborasi ini diharapkan dapat membangun kepercayaan dan memperkuat kerja sama jangka panjang dengan penyedia infrastruktur telekomunikasi,&rdquo; jelasnya. Selain pengembangan jaringan bawah laut, pembiayaan juga diarahkan untuk penguatan data center nasional. Langkah ini ditujukan untuk mendukung meningkatnya kebutuhan layanan digital dengan tetap memperhatikan aspek keamanan dan efisiensi operasional. (*)

Untuk pengembangan backbone kabel laut dan data center guna mendukung konektivitas dan ekosistem digital Indonesia

Dukungan Pembiayaan Perkuat Pengembangan Backbone Kabel Laut dan Data Center Nasional

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/08/proyek-rampung-kabel-bawah-laut-jayabaya-resmi-beroperasi_m_-copy-839686100.jpg" alt="Ilustrasi: SKKL diklaim cocok untuk Negara Kepulauan seperti Indonesia. (Ander Gillenea/AFP)." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: SKKL diklaim cocok untuk Negara Kepulauan seperti Indonesia. (Ander Gillenea/AFP).</figcaption>
</figure> <div dir="auto">JawaPos.com - Di tengah proyeksi fluktuasi industri kabel laut global, pasar Indonesia cenderung meningkat dan berpotensi tumbuh 13,5 persen atau setara 220 juta pada 2027. Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi sebelumnya menyatakan, sebagai negara kepulauan, Indonesia menjadi negara yang potensial dalam pengembangan Sistem Komunikasi Kabel Laut (SKKL).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saat ini, Indonesia memiliki 115 ribu kilometer sistem komunikasi kabel laut, di mana 55 ribu di antaranya berada di Zona Ekonomi Eksklusif," ujarnya dalam Musyawarah Nasional Luar Biasa IV dan Rakernas Asosiasi Sistem Komunikasi Kabel Laut Seluruh Indonesia (Askalsi) 2023 di Telkom Landmark Tower, Jakarta, belum lama ini.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Guna mengoptimalkan potensi itu, Budi mengajak Askalsi untuk berkolaborasi. "Sebagai stakeholder penting dalam pembangunan infrastruktur telekomunikasi indonesia. Kominfo senantiasa menyambut masukan dan saran yang konstruktif dari bapak ibu sekalian, demi konektivitas Indonesia yang makin andal dan percepatan transformasi digital menuju Indonesia Emas 2045," ungkapnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/013449422/terganggu-dengan-kecoa-4-tips-ini-bisa-bantu-mengurangi-kehadiran-kecoa-di-kamar-mandi">Terganggu dengan Kecoa? 4 Tips Ini Bisa Bantu Mengurangi Kehadiran Kecoa di Kamar Mandi</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Budi juga menyatakan, tata kelola SKKL menjadi kewenangan beberapa kementerian dan lembaga sesuai dengan otoritas masing-masing. Mulai dari ketentuan penggunaan alur laut untuk SKKL, pekerjaan bawah air, hingga perizinan entitas penyelenggara SKKL.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Terkait hal tersebut, EGM Service Operation PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) Suharyoto yabg terpilih sebagai Ketua Umum Askalsi menyebut, pihaknya siap memaksimalkan potensi SKKL di Indonesia. Suharyoto sendiri terpilih menggantikan Chief Technology Officer Telin, Akhmad Ludfy lewat Musyawarah Luar Biasa (Munaslub) IV dan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) di Telkom Landmark Tower.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Suharyoto mengklaim, pihaknya berkomitmen untuk memberikan gambaran dan kesadaran kepada semua stakeholder tentang betapa pentingnya Sistem Komunikasi Kabel Laut (SKKL).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/bisnis/013449812/pln-icon-plus-perkuat-sinergi-hadirkan-layanan-jaringan-handal-di-jawa-barat">&nbsp; PLN Icon Plus Perkuat Sinergi Hadirkan Layanan Jaringan Handal di Jawa Barat</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"SKKL bukan hanya infrastruktur nasional, tetapi juga pilar utama bagi pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia. Mari bersama kita wujudkan visi tata kelola pemerintahan yang bersih, inovatif, dan terbuka,&rdquo; ujar Suharyoto dalam kesempatan yang sama.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain penetapan Ketua Umum Askalsi yang baru, pada Munaslub juga disampaikan hasil kajian rasionalisasi perizinan dan pungutan di sektor telekomunikasi untuk mencapai pemerataan dan keadilan konektivitas di Indonesia.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kajian ini disusun oleh Forbil Institute &amp; Tritech Consult Bandung sebagai kerja sama Askalsi dengan asosiasi lainnya (ATSI, APJII, dan Apjatel). Hasil kajian tersebut salah satunya membahas biaya regulasi di industri telekomunikasi saat ini telah melebihi 14 persen.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/013449825/prabowo-gibran-garap-asta-cita-atasi-pengangguran-bagi-kaum-muda-milenial-dan-gen-z">Prabowo-Gibran Garap Asta Cita Atasi Pengangguran Bagi Kaum Muda, Milenial, dan Gen Z</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Askalsi berharap pemerintah dapat menurunkan beban regulasi menjadi di bawah 10 persen demi kesehatan industri telekomunikasi yang menjadi pendorong bagi industri lainnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dewan Pengawas Askalsi, Marwan O. Baasir menyampaikan, tantangan kompleks di dunia komunikasi membutuhkan Askalsi untuk memimpin dengan integritas dan inovasi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saya berharap agar Askalsi terus mengembangkan infrastruktur, meningkatkan keamanan, dan memelihara standar tinggi dalam pelayanan untuk mendukung konektivitas yang andal dan efisien di seluruh Indonesia," tandas Marwan.</div>

Pasar Indonesia cenderung meningkat dan berpotensi tumbuh 13,5 persen atau setara 220 juta pada 2027.

Kominfo Bersama Asosiasi Optimalkan Potensi SKKL, Diklaim Cocok untuk Negara Kepulauan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/08/kkp-12a.jpg" alt="Bincang Bahari KKP berjudul" width="100%">
<figcaption>Bincang Bahari KKP berjudul</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Penyelenggara kabel laut mendukung langkah Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk menyederhanakan proses bisnis (Probis) penyelenggaraan kabel dan pipa bawah laut yang digelar di perairan Indonesia.  KKP tengah menyiapkan proses bisnis baru dalam pengurusan izin pemanfaatan ruang laut untuk kabel laut yang sesuai dengan sistem Online Single Submission (OSS) Berbasis Risiko atau OSS Risk Based Management (RBA) yang baru saja diluncurkan oleh pemerintah.  "Untuk mendorong iklim investasi yang baik, kami mengharapkan pemerintah menyediakan perizinan satu pintu dalam pengurusan izin penggelaran kabel laut di Indonesia," ujar Ketua Umum Asosiasi Sistem Komunikasi Kabel Laut Indonesia (Askalsi) Lukman Hakim dalam dialog Bincang Bahari KKP berjudul 'Menjaga Kedaulatan Digital di Laut' yang berlangsung daring, Kamis (12/8).  Terdapat tiga alur dalam proses bisnis baru penataan kabel laut sesuai dengan OSS RBA yang disusun KKP. Pertama pendaftaran lalu penilaian persyaratan, kemudian penerbitan dokumen persyaratan dan perizinan berusaha.  Bila ditotal, proses dari pendaftaran hingga perizinan terbit memakan waktu sekitar satu bulan (di luar izin lingkungan hidup), lebih cepat dibanding proses bisnis sebelumnya yang membutuhkan lebih dari seratus hari.  Askalsi sendiri mendukung langkah pemerintah dalam mengeluarkan kebijakaan terkait penataan kabel dan/pipa bawah laut sesuai Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan (Kepmen KP) Nomor 14 Tahun 2021 tentang Alur Pipa dan/atau Kabel Bawah Laut. Begitu juga dengan kebijakan terkait sistem komunikasi kabel laut (SKK) internasional yang dikeluarkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo).  "Prinsipnya, kami juga mendukung upaya pemerintah untuk membuat regulasi yang lebih jelas dan kuat dalam mengatur asing dengan mengamankan kepentingan NKRI baik dari aspek politik ekonomi dan Hankam," pungkasnya.  Simplifikasi proses bisnis penyelenggaraan kabel laut dinilai akan membangkitkan iklim investasi yang  berkaitan dengan kabel laut di Indonesia, seperti bisnis telekomunikasi.  "Harapan kami, buatlah koridor 30 tahun ke depan, jangan hanya 5 tahun agar kita tidak salah dalam berinvestasi," ujar Chief Regulatory PT. XL Axiata Marwan Oemar Basir yang turut menjadi penanggap dalam dialog tersebut.  Melalui Kepmen KP Nomor 14 Tahun 2021, pemerintah telah menetapkan empat landing station kabel dan pipa bawah laut, yakni Batam, Kupang, Manado dan Jayapura untuk mempermudah penataan infrastruktur strategis tersebut. Penetapan landing station ini disambut baik, oleh pelaku usaha domestik dan juga penyelenggara SKKL internasional berinvestasi di Indonesia.  "Itu kami sangat mendukung terima kasih. Kami juga mendengar banyak operator SKKL asing yang juga tertarik untuk masuk ke Indonesia. Dengan adanya 4 titik landing point itu merangsang investasi asing untuk masuk ke Indonesia, dan saya rasa itu sangat positif," ujar Chief Strategi Businees Officer PT. Moratel, Resi Y Bramani.  Direktur Utama Telin Budi Satria Purba menambahkan, posisi Indonesia bisa menjadi strategis sebagai Hub jalur internet dunia yang menghubungkan Amerika Serikat dengan Asia Tenggara jika Manado bisa dikembangkan sebagai salah satu gateway selain Batam.  “Saya usul Manado itu ditata ruang lautnya, agar ada keseimbangan dimana tidak hanya berat di barat saja jalur kabel tetapi juga di timur Indonesia.  Soalnya kabel laut ini strategis dimana 99% trafik data antar benua itu melalui infrastruktur ini,” katanya.  Akademisi dari Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara ITB, Muhammad A Kariem menuturkan, aturan mengenai kabel dan pipah bawah laut ini perlu ditegakkan. Penyematan teknologi menurutnya juga perlu dipertimbangkan khususnya untuk pipa yang sudah terpasang di laut sebagai upaya memastikan jalur pipa di posisi yang sesuai aturan dan tidak berpidah.  Dia juga menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor agar peran dan tanggung-jawab di lapangan tidak tumpang tindih. "Kita itu punya satu tujuan utama, yaitu menjaga integritas dari pipa dan kabel bawah laut kita. Dan yang terpenting adalah aturan ini harus segera ditegakkan," tegasnya.  Sementara itu, Direktur Perencanaan Ruang Laut Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (PRL) KKP, Suharyanto menjelaskan, terkait penetapan proses bisnis baru penyelenggaran kabel dan pipa bawah laut masih menunggu penyelesaian peraturan lain yang saat ini sedang dikebut.  "Secara hukum kita tidak bisa menyelisihi itu tapi kami terus berkomunikasi dan sudah sepakat dengan proses bisnis tadi itu. Nanti akan disesuaikan bahwa itu semua satu pintu berada di KKP," ujar Suharyanto.  Mengenai masukan pembuatan koridor kabel dan pipa bawah laut hingga 30 tahun ke depan, Suharyanto menyambut baik usulan tersebut. "Saya kira bagus, ini bisa jadi pemikiran kita menyusun itu, karena ini sifatnya strategis. Kepmen KP No. 14 Tahun 2021 ini merupakan embrio untuk menuju ke arah sana" pungkas Suharyanto.

Penyelenggara Kabel Laut Dukung KKP Simplifikasi Probis Kabel Laut

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/proyek-rampung-kabel-bawah-laut-jayabaya-resmi-beroperasi_m_.jpg" alt="Ilustrasi: pemasangan kabel laut. (Ander Gillenea/AFP)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: pemasangan kabel laut. (Ander Gillenea/AFP)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pengamanan Sistem Komunikasi Kabel Laut (SKKL) Wilayah Kepulauan Riau dan Batam tengah menjadi perhatian serius PT Ketrosden Triasmitra (Triasmitra). Pihaknya baru-baru ini menggelar sosialisasi Pengamanan SKKL bekerja sama dengan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Khusus Batam. CEO/Presiden Direktur Triasmitra Group, Titus Dondi menjelaskan, sosialisasi dan edukasi dilakukan agar para agen, pemilik maupun asosiasi kapal, dan pelayaran memahami posisi SKKL yang menjadi infrastruktur strategis. "Seperti kita ketahui, Pak Jokowi (Presiden Joko Widodo) baru saja meresmikan Tol Langit atau SKKL Palapa Ring kemarin. Ini menunjukkan pemerintah memiliki perhatian tinggi terhadap keberadaan SKKL karena perannya yang strategis untuk mewujudkan Indonesia sebagai Digital Paradise," ungkap Titus dalam keterangan tertulisnya, Selasa (15/10). Titus mengungkapkan, SKKL Palapa Ring yang dibangun pemerintah memiliki ketersambungan dengan wilayah perairan Kepulauan Riau dan sekitarnya. Apalagi Batam menjadi gerbang internet Indonesia menuju Hub ke Singapura sebelum ke jaringan global. Sebagai pihak yang dipercaya untuk mengatur Service Palapa Ring Barat, Triasmitra merasa perlu melakukan sosialisasi karena masih ditemukan kapal-kapal yang melakukan aktivitas pelayaran di wilayah perairan Kepulauan Riau dan sekitarnya. "Salah lokasi parkir saja bisa menyebabkan kerusakan jaringan SKKL di wilayah tersebut. Ini kan bisa mengancam keberadaan 'Tol Langit' yang kita banggakan," papar Titus. Dia menjelaskan, kerusakan SKKL menimbulkan biaya besar untuk pemulihan, juga bisa  mengganggu koneksi jaringan internet di wilayah Kepulauan Riau maupun jaringan internet secara nasional. Sebab Kepulauan Riau khususnya Batam saat ini masih menjadi gerbang koneksi internet Indonesia dengan jaringan luar negeri. Dia juga mengingatkan bahwa pengerusakan SKKL oleh aktivitas kapal juga dapat diproses secara hukum. "Kami bersama SOP Khusus Batam berharap dengan adanya acara sosialisasi ini kerusakan SKKL akibat aktivitas kepal/pelayaran dapat ditekan seminimal mungkin sehingga telekomunikasi tidak mengalami gangguan agar tujuan utama SKKL untuk memajukan Indonesia di tengah persaingan global dapat tercapai," pungkasnya. Kepala KSOP Khusus Batam Capt Barlet Silalahi menambahkan, para pemilik atau nakhoda kapal harus memperhatikan jalur yang dilaluinya dan menghindari rute yang ada SKKL di bawahnya. "Nakhoda kapal kita harapkan memahami tanda-tanda di mana ada SKKL di bawah laut dan menghindarinya. Harap diingat, jika SKKL terganggu, stabilitas bisa terganggu pula karena komunikasi putus," katanya. Seperti diketahui, Palapa Ring merupakan proyek pembangunan backbone jaringan serat optik nasional yang menghubungkan seluruh 514 ibukota kabupaten/kota di Indonesia yang dibangun dengan skema Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dan Non-KPBU. Penggelaran Palapa Ring oleh Pemerintah sepanjang lebih dari 12.000 km di 57 kabupaten/kota di 11 provinsi dengan skema KPBU merupakan wujud dari kebijakan afirmatif pemerintah untuk menyediakan internet cepat di wilayah-wilayah Terluar, Terdepan, Tertinggal (3T) yang secara komersial tidak feasible untuk dibangun oleh pihak swasta.

Pengamanan SKKL Kepulauan Riau dan Sekitarnya Jadi Perhatian Serius

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/WhatsApp-Image-2019-04-24-at-9.58.20-AM.jpeg" alt="Dirjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika (PPI) Kominfo Ahmad M Ramli, CEO Triasmitra Group Titus Dondi, Kepala Badan Keamanan Laut (Bakakamla RI) Laks Madya Bakamla A Taufiq R, dan Kasubdit KPLP Direktorat Perhubungan Laut Kemenhub Een Nuraini Saidah, s" width="100%">
<figcaption>Dirjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika (PPI) Kominfo Ahmad M Ramli, CEO Triasmitra Group Titus Dondi, Kepala Badan Keamanan Laut (Bakakamla RI) Laks Madya Bakamla A Taufiq R, dan Kasubdit KPLP Direktorat Perhubungan Laut Kemenhub Een Nuraini Saidah, s</figcaption>
</figure>JawaPos.com – PT Ketrosden Triasmitra (Triasmitra) menjalin kerja sama dengan PT Infrastruktur Telekomunikasi Indonesia (Telkominfra) yang merupakan anak perusahaan PT Telekomunikasi Indonesia (Telkom). Kedua perusahaan telah melakukan kick off pegelaran Sistem Komunikasi Kabel Laut (SKKL) Medan–Dumai yang diberi nama Proyek Damai.  Proyek Damai sudah mulai berjalan sejak kuartal ketiga 2018 dan ditargetkan akan beroperasi pada kuartal ketiga 2019. Sementara untuk pegelaran kabel optik yang menjadi kegiatan utama sudah dimulai sejak pertengahan April 2019 sampai dengan akhir Juli 2019.  “Proyek Medan–Dumai Cable System (Damai) ini sendiri memerlukan kabel optic sepanjang 572 km yang terbagi menjadi 2 segmen, yaitu segmen Medan–Panipahan sepanjang 247 km dan segmen Panipahan–Dumai sepanjang 325 km. Kabel optic yang digunakan adalah kabel optic berkapasitas 24 cores (submarine) dengan jenis kabel optic G654 C,” jelas CEO Triasmitra Titus Dondi saat peresmian infrastruktur tersebut, sebagaimana dalam keterangan tertulisnya kepada JawaPos.com, Rabu (24/4).  Kick off pegelaran Proyek Damai dihadiri oleh sejumlah pejabat serta pemerintah daerah yang turut hadir meliputi Kementrian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Bakamla RI), Kementerian Perhubungan khususnya dari Direktorat Hubungan Laut dan Distrik Navigasi, Asosiasi Sistem Komunikasi Kabel Laut Seluruh Indonesia (ASKALSI), dan beberapa operator telekomunikasi pelanggan Triasmitra. Ikut hadir para pimpinan Telkominfra dan Telkom yang juga bertindak sebagai mitra dalam penggelaran kabel ini.  Dalam proses penggelaran kabel optic sepanjang 572 km, Triasmitra menggandeng PT Infrastruktur Telekomunikasi Indonesia (Telkominfra) sebagai mitra pelaksana pegelaran kabel. Menurut Titus, kerja sama ini didasari dari pengalaman Telkominfra yang telah sukses memasang serta memelihara kabel laut selama lima tahun terakhir.  “Melalui kerja sama ini kedua pihak Triasmitra dan Telkominfra berharap ke depan akan semakin meningkatkan jalinan kerja sama yang baik guna kemajuan telekomunikasi di Indonesia,” jelas Titus Dondi.  SKKL Medan – Dumai Cable System (Damai) semakin melengkapi jaringan fiber optik yang dimiliki Triasmitra setelah sebelumnya memiliki jalur Jakarta–Bangka–Batam–Singapura (B2JS) Cable System sepanjang 1070 km, Surabaya–Denpasar Cable System (SDCS) sepanjang 520 km, Ultimate Java Backbone (UJB) sepanjang 2.661 km, dan Jakarta – Surabaya (Jayabaya) Cable System sepanjang 875 km yang selesai dibangun 2018 lalu.  Project ini juga sekaligus menambah experience (pengalaman) Triasmitra melalui anak usahanya PT Jejaring Mitra Persada (JMP) dalam membangun jalur kabel optik khususnya kabel optik bawah laut (submarine deployer), baik sebagai developer (membangun jaringan kabel optik milik Triasmitra) maupun sebagai kontraktor (membangun jaringan kabel optik milik operator lain).  Triasmitra sendiri selama ini mempunyai dua anak usaha, yakni PT Jejaring Mitra Persada (JMP) dan PT Triasmitra Multiniaga Internasional (TMI). JMP untuk pembangunan kabel optik, sedangkan TMI mengerjakan managed service untuk kabel optik.  Sama halnya dengan jalur kabel optik yang sebelumnya telah dimiliki oleh Triasmitra, jalur kabel optik Medan–Dumai Cable System (Damai) ini setelah selesai dan digunakan nanti akan dikelola oleh Triasmitra melalui anak usahanya yaitu PT TMI. Triasmitra berharap dengan dibangunnya Proyek Damai ini kebutuhan infrastruktur telekomunikasi dapat terpenuhi yang pada gilirannya akan semakin memajukan telekomunikasi Indonesia di tengah persaingan global.

Triasmitra Gandeng Telkominfra Garap Proyek SKKL Medan-Dumai

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/kabel-laut-indigo-rampung-hubungkan-australia-dan-asia-tenggara_m_.jpg" alt="Ilustrasi: pembangunan jaringan kabel bawah laut." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: pembangunan jaringan kabel bawah laut.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Indosat Ooredoo bersama AARNet, Google, Singtel, SubPartners, dan Telstra mengumumkan pencapaian penting implementasi sistem kabel bawah laut Indigo. Kini penyambungan akhir kabel Indigo barat dan kabel Indigo central sudah rampung sesuai jadwal. Adapun kabel bawah laut Indigo barat membentang sepanjang 4.600 Km dari Singapura ke Perth, Australia, dan kabel bawah laut Indigo central juga membentang sejauh 4.600 km dari Perth ke Sydney. Pengujian transmisi akan dimulai dan ditargetkan siap dipakai sebelum pertengahan 2019. Pencapaian ini dikatakan sebagai rangkaian dari pengumuman penandatanganan perjanjian antara konsorsium dengan dengan Alcatel Submarine Networks (ASN) pada April 2017 lalu. Tujuannya untuk membangun sistem kabel Indigo yang menghubungkan Singapura, Perth, dan Sydney, dengan dua pasangan serat tambahan yang menghubungkan Singapura dan Jakarta melalui unit percabangan. Chief Technology and Information Indosat Ooredoo Dejan Kastelic mengatakan, penyelesaian kabel bawah laut Indigo adalah bagian dari program tiga Indosat yang ambisius. "Tujuannya untuk meningkatkan jaringan kami untuk memberikan pengalaman terbaik bagi pelanggan," terangnya dalam keterangan resmi kepada JawaPos.com, Jumat (8/2). Ketika sudah beroperasi, lanjut Kastelic, kabel bawah laut Indigo akan semakin mendiversifikasi koneksi internasional Indosat di seluruh Australia dan pasar Asia Tenggara yang tumbuh cepat. "Melayani permintaan yang semakin meningkat untuk lalu lintas data dan memperluas peluang bagi konsumen ritel dan layanan korporat. Ini juga mendukung visi kami untuk menjadi perusahaan telekomunikasi digital terkemuka dengan menyediakan konektivitas data dan akses internet kelas dunia," jelasnya. Lebih jauh, sistem kabel Indigo sepanjang 9.200 km diklaim akan memperkuat hubungan antara Australia dan pasar Asia Tenggara yang tumbuh cepat, juga memberikan latensi yang lebih rendah dan peningkatan keandalan. Dengan menggunakan teknologi optik yang koheren saat ini, dua pasangan serat kabel diklaim mampu mendukung hingga 36 terabit per detik. Angka tersebut setara dengan streaming jutaan film per detik secara bersamaan. Sistem kabel Indigo menggunakan teknologi berbagi spektrum tercanggih sehingga setiap anggota konsorsium akan memiliki kemampuan secara mandiri memanfaatkan kemajuan teknologi untuk kebutuhan masa mendatang, termasuk peningkatan kapasitas sesuai permintaan.

Kabel Laut Indigo Rampung, Hubungkan Australia dan Asia Tenggara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/proyek-rampung-kabel-bawah-laut-jayabaya-resmi-beroperasi_m_.jpg" alt="Ilustrasi: pemasangan kabel laut. (Ander Gillenea/AFP)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: pemasangan kabel laut. (Ander Gillenea/AFP)</figcaption>
</figure>JawaPos.com &ndash; PT Ketrosden Triasmitra (Triasmitra) meresmikan beroperasinya Sistem Komunikasi Kabel Laut (SKKL) yang melayani rute Jakarta-Surabaya atau Jayabaya, Selasa (18/9). Peresmian operasi kabel Jayabaya dihadiri sejumlah pejabat dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Bakamla RI), dan operator telekomunikasi yang menjadi pelanggan Triasmitra. CEO Triasmitra Titus Dondi Patria menjelaskan, persiapan operasi Jakarta-Surabaya Cable System atau lebih dikenal dengan Jayabaya mulai bergulir sejak kuartal III 2017 lalu. Kini proyek tersebut bisa diselesaikan tepat waktu. &ldquo;Proyek SKKL Jayabaya ini semakin melengkapi jaringan fiber optik yang dimiliki oleh Triasmitra,&rdquo; ujarnya saat peresmian Jayabaya di Cilegon, Banten, sebagaimana dalam keterangan tertulis yang diterima JawaPos.com, Rabu (19/9). &ldquo;Sebelumnya Triasmitra sudah memiliki jalur Jakarta &ndash; Bangka &ndash; Batam &ndash; Singapura (B2JS) Cable System sepanjang 1070 km, Surabaya &ndash; Denpasar Cable System (SDCS) sepanjang 520 km, dan Ultimate Java Backbone (UJB) sepanjang 2.661 km,&rdquo; imbuh Titus. Lebih jauh, Titus menjabarkan, SKKL Jayabaya ini memerlukan kabel optik sepanjang 875 km. Sedangkan kapasitas kabel optik menggunakan 96 cores untuk jalur darat (inland) dan 24 cores untuk jalur laut (submarine). Sementara jenis kabel optik G654 B untuk jalur laut dan kabel optik G652 D untuk jalur darat. Jalur Jayabaya sendiri dikatakan nantinya bakal menghubungkan empat kota besar yaitu Jakarta, Cirebon, Semarang, dan Surabaya. Proyek ini diperkirakan akan selesai dan siap digunakan pada quarter ke-4 tahun 2018. Soal kemanan SKKL yang notabene berada di bawah laut, <a href="https://www.jawapos.com/teknologi/11/07/2018/triasmitra-soroti-vandalisme-kabel-laut-minta-pemerintah-serius" target="_blank">Triasmitra</a> menjamin keamanan kabel yang dimilikinya lantaran telah bekerja sama dengan Bakamla sejak 2017. Kerja sama dengan Bakamla yang disepakati adalah terkait dengan pengawasan atau monitoring SKKL. Ini meliputi patroli bersama untuk melakukan sosialisasi di wilayah yang sering terjadi kerusakan kabel laut optik karena terkena jangkar atau pengrusakan.

Proyek Rampung, Kabel Bawah Laut Jayabaya Resmi Beroperasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/triasmitra-soroti-vandalisme-kabel-laut-minta-pemerintah-serius_m_226952.jpg" alt="Ilustrasi: kabel laut. Triasmitra meminta pemerintah serius menangani vandalisme kabel laut." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: kabel laut. Triasmitra meminta pemerintah serius menangani vandalisme kabel laut.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - PT Ketrosden Triasmitra (Triasmitra) tengah menyoroti penegakkan hukum terkait Sistem Komunikasi Kabel Laut (SKKL). Triasmitra sendiri diketahui mengelola SKKL berbagai operator telekomunikasi di tanah air yang menghubungkan Jakarta-Bangka-Batam-Bintan-Singapura (B3JS).  CEO Ketrosden Triasmitra, Titus Dondi Patria mengatakan, SKKL B3JS sudah terdaftar dan masuk ke dalam Peta Laut atau Peta Hidrografi dan Oseanografi (Peta Hidros). Peta Hidros ini merupakan acuan setiap melakukan pelayaran.  Dengan begitu, setiap kapal yang berlayar ketika mendekati dan memasuki wilayah yang terdapat di dalam Peta Hidros, maka kapal akan mengetahui adanya SKKL B3JS di dasar laut tempat kapal tersebut berlokasi. "Artinya, kapal dilarang untuk membuang jangkar sembarangan apalagi pada wilayah jalur SKKL yang dapat menyebabkan putusnya SKKL (Fiber cut)," ujar Titus dalam keterangan tertulisnya kepada JawaPos.com, Rabu (11/7).  Sejauh ini pihaknya mengaku telah menemukan fakta bahwa yang menyebabkan putusnya kabel laut adalah akibat tertarik atau terbawa jangkar Kapal. Hal ini ditemukan berdasarkan bukti rekaman sistem monitoring marine traffic yang dimiliki Triasmitra.  "Untuk mendukung bukti ini, maka diperoleh juga data hasil monitoring dari sistem monitoring berupa hasil pencarian kapal dari aplikasi Dashboard Vessel Security yang dimiliki Bakamla," terangnya.  Titus menerangkan, kerja sama antara Triasmitra dan Bakamla ini sudah dirintis sejak 2017. Ini mencakup kegiatan pengawasan dan monitoring SKKL serta patroli bersama untuk mensosialisasikan di wilayah yang sering terjadi kerusakan kabel laut optik karena terkena jangkar. Di samping itu juga ker jasama dalam proses tindakan hukum bila terjadi pengrusakan kabel laut.  "Dengan Triasmitra telah memiliki aplikasi monitoring bisa mendeteksi keberadaan kapal yang menyebabkan kerusakan kabel laut, dan adanya kerja sama pemanfaatan aplikasi monitoring antara Triasmitra dengan Bakamla, maka akan diperoleh alat bukti yang kuat yang bisa dipakai sebagai dasar tuntutan," jelasnya.  "Triasmitra juga semakin yakin bahwa sistem aplikasi monitoring pengamanan SKKL milik Triasmitra yang merupakan satu-satunya aplikasi monitoring di Indonesia, rekaman hasil monitoringnya bisa menjadi bukti kuat untuk melakukan tuntutan pidana maupun perdata bagi Kapal-kapal yang mengabaikan perlindungan SKKL," sambungnya.  Di sisi lain, saat ini sebagian jaringan SKKL di jalur perairan Indonesia masih tidak terlindungi (unprotective). Artinya jika terjadi gangguan terhadap SKKL seperti fiber cut, kemudian tidak ada alternatif jalur SKKL yang tersedia, hal ini bisa mengakibatkan terputusnya komunikasi di area tersebut (blackout).  Dia menuding bahwa penyebab terbesar putusnya jaringan SKKL adalah karena kena jangkar kapal, vandalisme, dan aktivitas nelayan. Selain itu, reklamasi belakangan juga terindikasi mengancam keberadaan titik pendaratan SKKL. "Akibat yang ditimbulkan bila jalur SKKL Batam ke Singapura putus, maka layanan internet, basis data dari dan ke luar negeri dan SLI serta SMS secara nasional akan terputus juga," tuturnya.  Belajar dari kasus yang dialaminya, Triasmitra berharap pemerintah bisa lebih memperhatikan kondisi SKKL sebagai aset strategis nasional. Sebab, hal ini menyangkut hajat hidup orang banyak.  "Bisa dikatakan SKKL sebagai tulang punggung yang menghubungkan Indonesia dengan dunia luar adalah aset strategis nasional. Layaknya aset strategis, tentu harus mendapat perlindungan dan penegakkan hukum maksimal jika ada pihak-pihak yang merusak," tegasnya.  Selain itu, pihaknya juga butuh komitmen pemerintah agar aparat penegak hukum dan stakeholder melakukan upaya-upaya bersama untuk meningkatkan perlindungan atas SKKL, sehingga dapat berfungsi dengan baik.  "Peraturan perundang-undangan yang memuat ketentuan tentang perlindungan terhadap SKKL, baik berupa undang-undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, Keputusan Menteri, sudah cukup memadai. Hal yang dibutuhkan sekarang menjalankan dan menegakkannya secara maksimal," pungkasnya.

Triasmitra Soroti Vandalisme Kabel Laut, Minta Pemerintah Serius

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/12/xl-bangun-kabel-laut-australia-indonesia-singapore_m_174356.jpeg" alt="Peresmian pembangunan proyek infrastruktur jaringan internet global di Jakarta." width="100%">
<figcaption>Peresmian pembangunan proyek infrastruktur jaringan internet global di Jakarta.</figcaption>
</figure>JawaPos.com &ndash; XL Axiata memastikan ikut terlibat dalam pembangunan Sistem Komunikasi Kabel Laut (SKKL) Australia-Indonesia-Singapore. SKKL ini menghubungkan Australia dengan Singapura melalui perairan Indonesia. Presiden Direktur &amp; CEO XL Axiata Dian Siswarini mengatakan, komitmen XL Axiata ini sebagai upaya mengukuhkan diri agar jaringannya untuk layanan internet tidak selalu bergantung ke Singapura. Pasalnya selama ini akses internet Indonesia ke jaringan global harus melalui Singapura dulu. Kini, melalui pembangungan Sistem Kabel Laut (SKKL) Australia-Indonesia-Singapore, rute ke internet global dapat dicapai melalui Australia. "Ini akan menjadi alternatif akses internet global karena melalui Australia sehingga mengurangi ketergantungan kita terhadap Singapura, di mana itu jalur utama Indonesia ke trafik global," ujar Dian Siswarini dalam keterangan pers-nya yang diterima JawaPos.com, Selasa (12/12). Pembangunan SKKL tersebut diklaim akan mengurangi biaya akses internasional melalui rute selatan Indonesia dan Australia menuju Amerika yang saat ini masih dikatakan terbatas. "Pembangunan ini juga dapat bermanfaat untuk tujuan kita bersama, meningkatkan produktivitas kita dalam mndukung ekonomi broadband Indonesia," jelas Dian. Keterlibatan XL dalam konsorium itu juga untuk menunjang kebutuhan pelanggannya yang sudah banyak beralih menggunakan layanan internet. Karenanya tak heran, sekitar 70% dari anggaran belanja perusahaan dialokasikan untuk membangun infrastruktur jaringan. Nantinya kabel bawah laut itu akan membentang sepanjang 4,600 km. Proyek yang dikerjakan oleh Alcatel Submarine Network (ASN) itu ditargetkan siap untuk beroperasi pada kuartal ketiga tahun 2018 mendatang. XL Axiata mengaku siap menyediakan infrastruktur untuk akses internet global yang lebih baik, sehingga bisa mendukung visi pemerintah dalam mendorong pemanfaatan teknologi digital oleh seluruh lapisan masyarakat. Langkah ini, lanjut Dian, sekaligus mendorong tersedianya pilihan jalur yang terbaik, termasuk dari sisi ekonomi dan bisnis. &ldquo;pada akhirnya ini akan berdampak positif bagi penyediaan layanan internet yang berkualitas dengan tarif yang semakin terjangkau bagi masyarakat,&rdquo; pungkas Dian.

XL Bangun Kabel Laut Australia-Indonesia-Singapore

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#kabel laut

Berita Terkini