<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/01/Ketua-KPK-Firli-Bahuri-Dery-Ridwansah-2-3952100890.jpg" alt="Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri." width="100%">
<figcaption>Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri.</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri melakukan pertemuan secara tertutup, dengan Panglima TNI Laksamana Yudo Margono pada Rabu (2/8) pagi kemarin. Pertemuan itu tidak lain membahas penetapan tersangka, terhadap Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) RI Marsekal Madya TNI Henri Alfiandi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kami ingin menyampaikan bahwa benar ada pertemuan Ketua KPK dengan Panglima TNI untuk membahas tindak lanjut dari penanganan perkara suap pengadaan di Basarnas ini," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (2/8).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Tentu dalam pertemuan tersebut, Ketua KPK menyampaikan apresiasi kepada jajaran TNI yang telah mendukung penuh penanganan perkara dugaan korupsi ini. Sehingga tentu harapannya, ke depan bisa berjalan secara efektif dan juga progresif. Sehingga tuntas sampai nanti dibawa pada proses persidangan," sambungnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam pertemuan itu, kata Ali, Firli Bahuri menyampaikan bahwa lima pihak yang ditetapkan sebagai tersangka telah dilakukan penahanan. Terhadap dua oknum TNI yakni Kabasarnas Henri Alfiandi dan Koorsmin Kabasarnas Letkol Adm Afri Budi Cahyanto ditahan oleh Puspom TNI.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara tiga pihak swasta yakni,&nbsp;Komisaris Utama PT Multi Gtafika Cipta Sejati, Mulsunadi Gunawan (MG); Direktur Utama PT Intertekno Grafika Sejati, Marilya (MR); Direktur Utama PT Kindah Abadi Utama, Roni Aidil (RA) ditahan oleh KPK.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Dalam pertemuan itu juga disampaikan bahwa lima orang tersangka sudah dilakukan penahanan, baik itu oleh penyidik KPK dan juga penyidik di Puspom TNI," ungkap Ali.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Juru bicara KPK bidang penindakan itu juga menyebut, Firli menjelaskan secara rinci terkait kronologi kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa di Basarnas RI. Dalam pertemuan itu, disepakati bahwa proses penyidikan KPK dengan Puspom TNI akan berjalan bersamaan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sehingga kemudian dalam pertemuan itu disepakati beberapa hal, di antaranya tentu nanti akan dilakukan penanganan perkara ini secara bersama-sama gabungan atau joint investigaton, antara KPK dan Puspom TNI. Sehingga perkara ini nantinya bisa diselesaikan dengan kewenangan masing-masing dalam hal bahwa tentu KPK memiliki dasar 42 UU KPK kemudian ada Pasal 89 KUHAP," tegas Ali.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ali pun memastikan, penanganan perkara itu sebagai bentuk sinergi dan kolaborasi antara penyidik dari Puspom TNI dan KPK. Bahkan, Puspom TNI dan KPK juga sudah mulai melakukan pemeriksaan terhadap saksi dalam kasus ini.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Melakukan koordinasi dengan tim penyidik KPK dan dilanjutkan melakukan pemeriksaan bersama terhadap tersangka pemberi sebagai saksi," pungkas Ali.</div>

"Tentu dalam pertemuan tersebut, Ketua KPK menyampaikan apresiasi kepada jajaran TNI yang telah mendukung penuh penanganan perkara," katanya

Ketua KPK Sudah Temui Panglima TNI Jelaskan Kronologi Penetepan Tersangka Kabasarnas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/31/Penetapan-Tersangka-Kabasarnas-Dery-3JPG-3911820056.jpg" alt="Danpuspom TNI Marsekal Muda TNI Agung Handoko bersama Ketua KPK Firli Bahuri saat Konferensi Pers terkait OTT Basarnas di Mabes TNI Cilangkap Jakarta, Senin (31/7/2023)." width="100%">
<figcaption>Danpuspom TNI Marsekal Muda TNI Agung Handoko bersama Ketua KPK Firli Bahuri saat Konferensi Pers terkait OTT Basarnas di Mabes TNI Cilangkap Jakarta, Senin (31/7/2023).</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> &ndash; Kasus dugaan korupsi proyek pengadaan di Basarnas yang ditangani KPK menyisakan polemik. Khususnya ihwal penetapan tersangka berlatar belakang personel TNI aktif.</p> <p>Sebagaimana diwartakan, KPK sempat menyebut keterlibatan Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI Henri Alfiandi dan Letkol Adm Afri Budi Cahyanto.</p> <p>Keduanya ditetapkan sebagai tersangka. Namun, kemudian ada keberatan dari TNI karena keduanya merupakan personel aktif sehingga penetapan tersangka tidak boleh melalui KPK, tapi melalui institusi TNI.</p> <p>Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mengikuti perkembangan kasus dugaan korupsi yang melibatkan petinggi Basarnas menyatakan bakal mengevaluasi posisi TNI aktif di sejumlah jabatan publik dan sipil. &rdquo;Karena kita tidak mau lagi di tempat yang sangat penting terjadi penyelewengan atau korupsi,&rdquo; tegasnya kemarin (31/7).</p> <p>Untuk diketahui, UU TNI maupun Polri sebenarnya telah mengatur terkait jabatan di luar instansi. Pasal 47 ayat (1) UU TNI meminta prajurit TNI yang menduduki jabatan sipil seharusnya telah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas keprajuritan. UU Polri pun senada. Pasal 28 ayat (3) dengan jelas menyatakan, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun.</p> <p>Sementara itu, terkait perkembangan kasus dugaan korupsi di Basarnas, satu tersangka, yakni Mulsunadi Gunawan, menyerahkan diri ke KPK kemarin. Komisaris utama PT Multi Grafika Cipta Sejati tersebut didampingi kuasa hukumnya, Juniver Girsang, tiba di KPK sekitar pukul 09.00 WIB. Dia langsung menjalani pemeriksaan di ruang penyidikan di Gedung Merah Putih KPK.</p> <p>Penyerahan diri Mulsunadi itu ditindaklanjuti KPK dengan penahanan sekitar pukul 18.20 WIB. Mulsunadi yang diduga menyuap Kabasarnas Henri Alfiandi dan Koordinator Administrasi Kabasarnas Letkol Afri Budi Cahyanto ditahan untuk 20 hari pertama di Rutan KPK Gedung Merah Putih.</p> <p>Berbeda dengan konferensi pers sebelumnya, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata tidak lagi menyebut Kabasarnas dan anak buahnya dengan sebutan tersangka. Alex hanya menyebut Henri dan Afri sebagai pihak yang diduga mendapatkan suap dari beberapa proyek di Basarnas sejak 2021 hingga 2023.</p> <p>Terkait hal itu, Alex kembali menerangkan bahwa pihaknya memang tidak menerbitkan surat perintah penyidikan (sprindik) untuk Henri dan Afri. Namun, dia memastikan alat bukti yang diperoleh tim KPK sudah cukup untuk menetapkan Henri dan Afri sebagai tersangka. Nah, untuk administrasi penetapan tersangka keduanya, KPK menyerahkan kepada Puspom TNI. &rdquo;Jadi, secara substansi dan materiil, yang bersangkutan (Henri dan Afri) sudah cukup ditetapkan sebagai tersangka,&rdquo; ujarnya.</p> <p>Nah, tadi malam Komandan Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI Marsekal Muda TNI Agung Handoko mengumumkan penetapan tersangka Marsekal Madya TNI Henri Alfiandi dan Letkol Adm Afri Budi Cahyanto. Pengumuman itu disampaikan bersama dengan Ketua KPK Firli Bahuri. &rdquo;Penyidik Puspom TNI meningkatkan tahap penyelidikan kasus ini ke tingkat penyidikan dan menetapkan kedua personel TNI tersebut atas nama HA dan ABS sebagai tersangka,&rdquo; kata Agung.</p> <p>Penetapan tersangka itu dilakukan setelah melakukan pendalaman sesudah OTT KPK pada 25 Juli lalu. Penyidik Puspom TNI memeriksa Henri dan Afri. &rdquo;Terhadap keduanya, malam ini juga (tadi malam, Red) akan kami lakukan penahanan di instalasi tahanan militer milik Pusat Polisi Militer Angkatan Udara,&rdquo; beber perwira tinggi bintang dua TNI itu.</p> <p>Agung memastikan, setiap tahap dalam proses hukum Henri dan Afri bakal disampaikan kepada publik. <strong>(lyn/syn/tyo/wan/c9/fal)</strong></p>

Kasus dugaan korupsi proyek pengadaan di Basarnas yang ditangani KPK menyisakan polemik. Khususnya ihwal penetapan tersangka berlatar TNI.

Puspom Tahan Kabasarnas, Jokowi Bakal Evaluasi Posisi TNI di Jabatan Sipil

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/31/Agung-Handoko-Dery-Ridwansah-2JPG-1276230740.jpg" alt="Danpuspom TNI Marsda TNI Agung Handoko membantah pihaknya melakukan intervensi kepada pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus dugaan korupsi di Basarnas." width="100%">
<figcaption>Danpuspom TNI Marsda TNI Agung Handoko membantah pihaknya melakukan intervensi kepada pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus dugaan korupsi di Basarnas.</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Danpuspom TNI Marsda TNI Agung Handoko membantah pihaknya melakukan intervensi kepada pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus dugaan korupsi di Basarnas. Intimidasi ini disebut-sebut menjadi penyebab pimpinan KPK menyampaikan permintaan maaf atas kesalahan menetapkan 2 anggota TNI aktif sebagai tersangka.</p> <p>"Ah enggak itu (pimpinan KPK diintimidasi)," kata Agung di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Senin (31/7).</p> <p>Dalam kesempatan tersebut, Agung menegaskan pengusutan kasus dugaan korupsi tersebut akan dilaksanakan transparan. Dia memastikan kasusnya tidak akan dihentikan penyidikannya seperti kasus dugaan korupsi Helikopter Agusta Wesland-101.</p> <p>"Ah enggak, enggak (dihentikan), bisa diikuti, bisa diikuti nanti," jelasnya.</p> <p>Sebelumnya, Puspom TNI telah menetapkan Kepala Basarnas Marsdya TNI Henri Alfiandi dan Koorsmin Letkol Adm Afri Budi Cahyanto sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan barang di Basarnas. Keputusan ini diambil setelah penyidik militer melakukan penyidikan berdasarkan temuan KPK.</p> <p>"Maka dengan terpenuhinya unsur pidana, penyidik Puspom TNI meningkatkan tahap penyelidikan ini ke tahap penyidikan, dan menetapkan kedua personel TNI aktif HA dan ABC sebagai tersangka," kata Danpuspom TNI Marsda TNI Agung Handoko di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Senin (31/7).</p> <p>Sebagai informasi, penyidikan dilakukan POM TNI karena proses penetapan tersangka kepada Henri dan Afri oleh KPK tidak sesuai prosedur. Sehingga penyidikan diulang oleh Puspom TNI mengacu kepada Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.</p> <p>Kedua anggota TNI tersebut dijerat pasal 12 A atau B, Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan korupsi sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas nomor 31 Tahun 1999, juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.</p>

"Ah enggak itu (pimpinan KPK diintimidasi)," kata Agung di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Senin (31/7).

TNI Bantah Lakukan Intervensi hingga Membuat Pimpinan KPK Minta Maaf soal Kasus Korupsi Basarnas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/27/henri-alfiandi-1973165518.jpg" alt="Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI Henri Alfiandi." width="100%">
<figcaption>Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI Henri Alfiandi.</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - KPK dan TNI akan membentuk tim koneksitas. Pembentukan itu untuk mengawal kasus dugaan korupsi di Basarnas. Dalam kasus dugaan suap itu terdapat dua tersangka berlatar status sebagai prajurit TNI aktif.</p> <p>Dengan adanya tim koneksitas itu, maka Marsekal Madya TNI Henri Alfiandi dan Koorsmin Kabasarnas Letkol Adm TNI Afri Budi Cahyanto berpotensi disidang di lembaga peradilan umum.</p> <p>Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan, Kabasarnas Marsekal Madya TNI Henri Alfiandi dan Koorsmin Kabasarnas Letkol Adm TNI Afri Budi Cahyanto seharusnya dapat diadili di peradilan umum. Mengingat, saat ini KPK dan TNI akan membentuk tim koneksitas dalam mengawal kasus dugaan korupsi di Basarnas.</p> <p>"Ya seharusnya, kalau itu dilakukan koneksitas. Kalau koneksitas jelas, itu ke pengadilan umum. Kalau penanganan perkaranya secara koneksitas. Apalagi menyangkut bukan tindak pidana militer. Pengadaan barang dan jasa di suatu instansi lembaga pemerintah yang menimbulkan kerugian negara," kata Alexander Marwata di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (31/7).</p> <p>Alexander menegaskan bahwa tujuan dibentuknya pengadilan Tipikor untuk mengadili perkara-perkara korupsi. Hakimnya sudah mengikuti pendidikan sebagai hakim Tipikor. "Ada hakim adhoc di sana," sambungnya.</p> <p>Alex berharap Marsekal Madya TNI Henri Alfiandi diadili dengan adil. Mengingat, perkara hukum yang menjeratnya merupakan kasus korupsi. "Kalau pengadilan koneksitas saya pikir juga ada hakim dari pihak militer. Selain hakim adhoc Tipikor, ada hakim dari pihak militer. Harus lebih fair lah, meskipun kita tidak melakukan sendiri kan dari pengadilan militer kan ada juga dulu kan yabg dihukum seumur hidup ya, ada perwira TNI yang juga dihukum seumur hidup," ucap Alex.</p> <p>Pimpinan KPK berlatar belakang hakim itu tak mempermasalahkan jika Henri dan Afri diadili secara militer. Namun, ia mengharapkan proses hukum tersebut harus berjalan profesional.</p> <p>"Tapi prinsipnya begini, tidak masalah siapa yang menangani, kalau sepanjang itu dilakukan dengan profesional, transparan, itu kan juga nanti bisa memonitor jalannya persidangan dari oknum militer yang melakukan perbuatan tersebut," ujar Alex.</p> <p>Sebelumnya, KPK menetapkan Kabasarnas Marsekal Madya Henri Alfiandi sebagai tersangka. Henri menyandang status tersangka setelah KPK menggelar OTT di Jakarta dan Bekasi, pada Selasa (25/7).</p> <p>KPK menduga Henri Alfiandi menerima suap sebesar Rp 88,3 miliar. Suap itu diterima Henri melalui anak buahnya Koorsmin Kabasarnas RI, Afri Budi Cahyanto selama periode 2021-2023.</p> <p>Henri menyandang status tersangka bersama Koorsmin Kabasarnas RI, Letkol Adm Afri Budi Cahyanto (ABC); Komisaris Utama PT. Multi Gtafika Cipta Sejati, Mulsunadi Gunawan (MG); Direktur Utama PT. Intertekno Grafika Sejati, Marilya (MR); Direktur Utama PT. Kindah Abadi Utama, Roni Aidil (RA).</p> <p>Adapun untuk proses hukum terhadap Henri dan Afri diserahkan ke pihak TNI. Langkah ini dilakukan mengacu ketentuan hukum yang berlaku.</p> <p>Sementara Mulsunadi Gunawan, Marilya dan Roni Aidil sebagai pihak pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. </p>

KPK dan TNI akan membentuk tim koneksitas untuk mengawal kasus dugaan korupsi di Basarnas. Dalam kasus dugaan suap itu ada jenderal.

Berstatus TNI Aktif Jenderal Bintang 3, Kabasarnas Berpotensi Disidang di Peradilan Umum

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/27/henri-alfiandi-1973165518.jpg" alt="Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI Henri Alfiandi." width="100%">
<figcaption>Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI Henri Alfiandi.</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Pusat Polisi Militer (Puspom) telah menetapkan Kepala Basarnas Marsdya TNI Henri Alfiandi dan Koorsmin Letkol Adm Afri Budi Cahyanto sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan barang di Basarnas. Usai penetapan ini, kedua tersangka langsung ditahan di komplek militer Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur.</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kepada keduanya mulai malam ini dilakukan penahanan di instalasi penahanan militer di Halim," kata Danpuspom TNI Marsda TNI Agung Handoko di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Senin (31/7).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, PuspomnTNI telah menetapkan Kepala Basarnas Marsdya TNI Henri Alfiandi dan Koorsmin Letkol Adm Afri Budi Cahyanto sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan barang di Basarnas. Keputusan ini diambil setelah penyidik militer melakukan penyidikan berdasarkan temuan KPK.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/infotainment/011816706/marah-besar-michelle-ashley-jadi-korban-pelecehan-seksual-pinkan-mambo-usir-suami">Marah Besar Michelle Ashley Jadi Korban Pelecehan Seksual, Pinkan Mambo Usir Suami</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Maka dengan terpenuhinya unsur pidana, penyidik Puspom TNI meningkatkan tahap penyelidkan ini ke tahap penyidkan, dan menetapkan kedua personel TNI aktif HA dan ABC sebagai tersangka," kata Danpuspom TNI Marsda TNI Agung Handoko di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Senin (31/7).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebagai informasi, penyidikan dilakukan POM TNI karena proses penetapan tersangka kepada Henri dan Afri oleh KPK tidak sesuai prosedur. Sehingga penyidikan diulang oleh Puspom TNI mengacu kepada undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kedua anggota TNI ini dijerat pasal 12 A atau B, Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan korupsi sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas nomor 31 Tahun 1999, juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.&nbsp;</div> </div>

Usai penetapan tersangka, Kepala Basarnas Marsdya TNI Henri Alfiandi dan Koorsmin Letkol Adm Afri Budi Cahyanto langsung ditahan.

Jadi Tersangka Korupsi, Kepala Basarnas dan Koorsmin Langsung Ditahan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/28/Wakil-Ketua-KPK-Nawawi-Pomolango-Dery-Ridwansah-3-184938133.jpg" alt="Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango menjawab pertanyaan awak media usai menjadi saksi sidang perdana dugaan pelanggaran kode etik koleganya, Johanis Tanak, di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi di Jakarta." width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango menjawab pertanyaan awak media usai menjadi saksi sidang perdana dugaan pelanggaran kode etik koleganya, Johanis Tanak, di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi di Jakarta.</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com -</strong> Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johanis Tanak akhirnya meminta maaf kepada jajaran Kedeputian Penindakan dan Eksekusi KPK. Permintaan maaf itu disampaikan Johanis Tanak saat audiensi antara pimpinan dan pegawai yang berlangsung di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (31/7) sekitat pukul 10.30 WIB.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Audiensi itu berkaitan dengan polemik operasi tangkap tangan (OTT) KPK di Basarnas yang berujung penetapan tersangka, terhadap Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI Henri Alfandi dan Koorsmin Kabasarnas Letkol Adm Afri Budi Cahyanto.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Saat audiensi itu berlangsung, Johanis Tanak meminta maaf kepada jajaran di Kedeputian Penindakan dan Eksekusi. Namun, saat Johanis meminta maaf, dirinya disoraki oleh para pegawai.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/011816188/benarkan-asep-guntur-mundur-dari-jabatan-dirdik-kpk-akan-diputuskan-pimpinan">Benarkan Asep Guntur Mundur dari Jabatan Dirdik, KPK: Akan Diputuskan Pimpinan</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Karena suasana pada saat itu, kami merasa terintimidasi, kami memutuskan bahwa perlu meminta maaf. Terus disorakin pegawai," ucap sumber internal mengutip permintaan maaf Johanis Tanak.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Permintaan maaf itu disampaikan setelah Johanis Tanak sempat menyalahkan tim penindakan dalam OTT Basarnas. Johanis menyalahkan anak buahnya usai menerima kedatangan Komandan Pusat Polisi Militer (Danpuspom) Marsekal Muda (Marsda) Agung Handoko di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (28/7).&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Bahkan, buntut dari pernyataan Johanis Tanak yang menyalahkan anak buahnya ini membuat Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK yang juga menjabat Direktur Penyidikan KPK Brigjen Pol Asep Guntur Rahayu berencana mengajukan surat pengunduran diri.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, KPK menetapkan Kabasarnas RI Marsekal Madya Henri Alfiandi sebagai tersangka. Henri menyandang status tersangka setelah KPK menggelar OTT di Jakarta dan Bekasi, pada Selasa (25/7).</div> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">KPK menduga, Henry Alfiandi menerima suap sebesar Rp 88,3 miliar. Suap itu diterima Henry melalui anak buahnya Koorsmin Kabasarnas RI, Afri Budi Cahyanto (ABC) selama periode 2021-2023.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Henri menyandang status tersangka bersama Koorsmin Kabasarnas RI, Letkol Adm Afri Budi Cahyanto (ABC); Komisaris Utama PT. Multi Gtafika Cipta Sejati, Mulsunadi Gunawan (MG); Direktur Utama PT. Intertekno Grafika Sejati, Marilya (MR); Direktur Utama PT. Kindah Abadi Utama, Roni Aidil (RA).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Adapun untuk proses hukum terhadap Henri dan Afri diserahkan ke pihak TNI. Langkah ini dilakukan mengacu ketentuan hukum yang berlaku.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara Mulsunadi Gunawan, Marilya dan Roni Aidil sebagai pihak pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.&nbsp;</div> </div> </div> </div> </div>

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johanis Tanak akhirnya meminta maaf kepada jajaran Kedeputian Penindakan dan Eksekusi KPK.

Johanis Tanak Minta Maaf Usai Salahkan Anak Buah Tersangkakan Kabasarnas

<p>&nbsp;</p> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/02/bambang-widjojanto.jpg" alt="Bambang Widjojanto. (Imam Husein/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Bambang Widjojanto. (Imam Husein/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Mantan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto alias BW menilai langkah Wakil Ketua KPK Johanis Tanak yang meminta maaf dan mengaku khilaf dalam penetapan tersangka terhadap Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) RI Henri Alfiandi berpotensi melanggar kode etik. Sebab, tak selayaknya Pimpinan KPK meminta maaf atas pengurusan perkara hukum yang tengah ditangani lembaga antirasuah.</p> <p>"Berpijak pada beberapa alasan, Pimpinan KPK harus dinyatakan melakukan kesalahan fatal dan pelanggaran berat atas etik dan perilaku, sehingga kehilangan kepantasan untuk menjadi Pimpinan KPK dan sangat layak diminta untuk mengundurkan diri atau diberhentikan," kata BW kepada JawaPos.com, Minggu (30/7).</p> <p>BW menyebut, permintaan pengunduran diri itu bukan tanpa dasar. Ia menegaskan, tak seharusnya Pimpinan KPK meminta maaf atas penetapan tersangka korupsi.</p> <p>"Pernyataan Pimpinan KPK Johanis Tanak bahwa OTT dan penetapan tersangka Kepala Basarnas dengan menyatakan adanya kekhilafan dan kelupaan dengan menuding kesalahan ada pada tim penyelidik adalah keliru, naif, konyol, absurd dan tidak memiliki landasan argumentasi yang kuat. Begitupun ketika kasus OTT itu dinyatakan, diserahkan pada TNI bukan KPK yang menangani," cetus BW.</p> <p>Menurut BW, KPK seharusnya bisa menangani perkara hukum yang menjerat Kabasarnas Marsekal Madya TNI Henri Alfiandi. Sebab, Henri menjabat sebagai Kabasarnas yang merupakan lembaga negara di bawah tanggung jawab langsung Presiden. Henri bukan duduk pada jabatan militer, melainkan jabatan sipil.</p> <p>"Pasal 11 ayat (1) huruf a menyatakan dengan tegas bahwa KPK mempunyai kewenangan melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap tipikor yang melibatkan, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tipikor yang dilakukan oleh aparat atau penyelenggara negara," tegas BW.</p> <p>Hal lain yang juga diperhatikan dan dipertimbangkan, lanjut BW, tindakan Johanis Tanak dapat dinilai melanggar prinsip akuntabilitas. Serta mengindikasikan terbatasnya kompetensi, sehingga dapat dikualifikasi sebagai suatu perbuatan tercela dan dimintai pertanggungjawaban, karena telah melempar kesalahan pada bawahan.</p> <p>"Tindakan Johanis Tanak, salah satu Pimpinan KPK harus dinyatakan sebagai tindakan dari seluruh Pimpinan KPK yang bersifat kolektif kolegial sesuai Pasal 21 ayat (4) UU KPK. Pimpinan KPK harus mencabut kembali pernyataannya dan memeriksa kembali kasus dugaan korupsi Kepala Basarnas Henri Alfiandi sebagai tersangka oleh KPK," tukas BW.</p> <p>Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Johanis Tanak mengaku khilaf telah menetapkan dua Anggota TNI sebagai tersangka. Kedua Anggota TNI yang ditetapkan tersangka tersebut yakni Kepala Basarnas (Kabasarnas) periode 2021-2023 Marsekal Madya TNI Henri Alfiandi dan Koordinator Administrasi (Koorsmin) Kabasarnas Letkol Adm Afri Budi Cahyanto (ABC).</p> <p>Henri Alfiandi dan Afri Budi Cahyanto ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK atas kasus dugaan suap proyek pengadaan barang dan jasa di Basarnas RI tahun anggaran 2021-2023. Penetapan tersangka kedua Anggota TNI tersebut hasil gelar perkara dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK.</p> <p>"Dalam pelaksanaan tangkap tangan itu ternyata tim menemukan, mengetahui adanya anggota TNI dan kami paham bahwa tim penyelidik kami mungkin ada kekhilafan, kelupaan, bahwasannya, manakala ada keterlibatan TNI harus diserahkan kepada TNI, bukan kita yang tangani," ucap Johanis Tanak di Gedung Merah Putih, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat (28/7).</p> <p>Berdasarkan aturan hukum peradilan, jika ada Anggota TNI yang terjerat kasus, maka peradilan militer yang menangani. Hal itu diatur dalam aturan hukum peradilan militer. Oleh karenanya, KPK meminta maaf karena telah menetapkan Marsdya TNI Henri Alfiandi dan Letkol Adm Afri Budi Cahyanto sebagai tersangka</p> <p>"Di sini ada kekeliruan dari tim kami ada kekhilafan. Oleh karena itu, tadi kami sampaikan atas kekhilafan ini kami mohon dimaafkan," tegas Johanis.</p> <p>Sebelumnya, KPK menetapkan Kabasarnas RI Marsekal Madya Henri Alfiandi sebagai tersangka. Henri menyandang status tersangka setelah KPK menggelar OTT di Jakarta dan Bekasi, pada Selasa (25/7).</p> <p>KPK menduga, Henry Alfiandi menerima suap sebesar Rp 88,3 miliar. Suap itu diterima Henry melalui anak buahnya Koorsmin Kabasarnas RI, Afri Budi Cahyanto (ABC) selama periode 2021-2023.</p> <p>Henri menyandang status tersangka bersama Koorsmin Kabasarnas RI, Letkol Adm Afri Budi Cahyanto (ABC); Komisaris Utama PT. Multi Gtafika Cipta Sejati, Mulsunadi Gunawan (MG); Direktur Utama PT. Intertekno Grafika Sejati, Marilya (MR); Direktur Utama PT. Kindah Abadi Utama, Roni Aidil (RA).</p> <p>Adapun untuk proses hukum terhadap Henri dan Afri diserahkan ke pihak TNI. Langkah ini dilakukan mengacu ketentuan hukum yang berlaku.</p> <p>Sementara Mulsunadi Gunawan, Marilya dan Roni Aidil sebagai pihak pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. </p>

BW menyebut, permintaan pengunduran diri itu bukan tanpa dasar. Ia menegaskan, tak seharusnya Pimpinan KPK meminta maaf penetapan tersangka

Bambang Widjojanto Desak Pimpinan KPK yang Salahkan Penyelidiknya Usut Suap Kabasarnas Mundur

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/29/Danpuspom-TNI-Datangi-KPK-Fedrik-Tarigan-2JPG-1506514623.jpg" alt="Komandan Pusat Polisi Militer (Danpuspom) TNI Marsda TNI Agung Handoko bersama Wakil Ketua KPK Johanis Tanak memberikan keterangan kepada wartawan usai melakukan pertemuan di Gedung Merah Putih KPK." width="100%">
<figcaption>Komandan Pusat Polisi Militer (Danpuspom) TNI Marsda TNI Agung Handoko bersama Wakil Ketua KPK Johanis Tanak memberikan keterangan kepada wartawan usai melakukan pertemuan di Gedung Merah Putih KPK.</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> &ndash; Pernyataan Wakil Ketua KPK Johanis Tanak yang menyalahkan tim penindakan terkait dengan penanganan kasus dugaan suap di Badan SAR Nasional (Basarnas) berbuntut. Melalui surat kepada Dewan Pengawas (Dewas) KPK, para pegawai di kedeputian penindakan dan eksekusi menyampaikan kekecewaan terhadap pimpinan mereka.</p> <p>Kontroversi memang muncul dalam pernyataan Tanak setelah bertemu dengan tim Puspom TNI pada Jumat (28/7). Tanak menyatakan, telah terjadi kekeliruan atau kekhilafan dalam operasi tangkap tangan (OTT) terhadap prajurit TNI aktif. Bahkan, Tanak sampai meminta maaf kepada panglima TNI.</p> <p>Nah, sejumlah pegawai di kedeputian penindakan dan eksekusi meminta pimpinan meralat pernyataan tersebut.</p> <p>Mereka juga menuntut pimpinan meminta maaf kepada publik dan pegawai KPK. Bahkan, pimpinan diminta mengundurkan diri karena telah berlaku tidak profesional dan mencederai kepercayaan publik.</p> <p>Sumber di internal KPK menyebutkan, ada beberapa hal yang menjadi sorotan terkait dengan penanganan kasus dugaan suap di Basarnas. Semua itu berawal dari pernyataan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata yang menyebut Kabasarnas Marsekal Madya (Marsdya) TNI Henri Alfiandi (HA) dan Koordinator Administrasi Kabasarnas Letkol Adm Afri Budi Cahyanto (ABC) sebagai tersangka.</p> <p>Menurut sumber tersebut, pernyataan Alex yang disampaikan pada Rabu (26/7) malam itu membuat bingung para penyelidik dan penyidik. Sebab, dalam kesimpulan dan saran dari tim, disebutkan secara jelas bahwa penanganan perkara terhadap penyelenggara negara (PN) dan pejabat terkait di Basarnas selaku penerima suap dikoordinasikan secara koneksitas.</p> <p>Dalam tiga surat perintah penyidikan (sprindik) yang diterbitkan KPK, tidak ada satu pun yang menulis nama HA dan ABC sebagai tersangka. Sprindik untuk tiga pengusaha pemberi suap itu hanya mencantumkan bahwa Kabasarnas dan ABC sebagai pihak yang menerima hadiah atau janji dari Marilya, Mulsunadi Gunawan, dan Roni Aidil.</p> <p>&rdquo;Oknum TNI tidak di-state (statement, Red) sebagai tersangka, Jadi, tidak ada yang salah dari kami (pegawai penindakan KPK yang melakukan OTT),&rdquo; ungkap pegawai yang tidak ingin namanya disebut tersebut. &rdquo;Jadi, status (Kabasarnas dan ABC) belum tersangka sesuai dengan yang tercantum dalam tiga sprindik itu (tiga pemberi suap),&rdquo; lanjutnya.</p> <p>Terpisah, Alex memberikan klarifikasi terkait dengan penyebutan Kabasarnas HA dan ABC sebagai tersangka pada Rabu (26/7). Alex menyebut Pasal 1 butir 14 KUHAP mengenai pengertian tersangka. Yakni, seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasar bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.</p> <p>Menurut dia, dalam OTT itu pihaknya sudah mengantongi setidaknya dua alat bukti. Yaitu, keterangan para pihak yang tertangkap dan uang tunai. Selain itu, pihaknya mendapatkan bukti elektronik berupa rekaman penyadapan dan percakapan. &rdquo;Artinya, dari sisi kecukupan alat bukti sudah cukup untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka,&rdquo; ujarnya saat dikonfirmasi.</p> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/27/Wakil-Ketua-Komisi-KPK-Alexander-Marwata-Dery-Ridwansah-1-1382491886.jpg" alt="Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata." width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata.</figcaption>
</figure> <p>Dalam ekspose yang dihadiri penyelidik, penyidik, penuntut umum, pimpinan, dan Puspom TNI juga tidak ada satu pun pihak yang menolak atau berkeberatan untuk menetapkan lima orang sebagai tersangka. Lima orang itu terdiri atas tiga pengusaha dan dua prajurit TNI aktif. &rdquo;Untuk oknum TNI, penanganannya akan diserahkan ke Puspom TNI,&rdquo; terangnya.</p> <p>Karena penanganannya akan dilakukan TNI, KPK tidak menerbitkan sprindik untuk HA dan ABC. &rdquo;Secara administratif, nanti TNI yang menerbitkan sprindik untuk menetapkan mereka sebagai tersangka setelah menerima laporan terjadinya pidana dari KPK,&rdquo; jelasnya.</p> <p>Alex menegaskan, persoalan tersebut bukan salah penyelidik, penyidik, maupun jaksa KPK. &rdquo;Jika dianggap sebagai kekhilafan, itu kekhilafan pimpinan,&rdquo; tuturnya.</p> <p>Dia memastikan, para petugas KPK yang menangani kasus di Basarnas sudah bekerja sesuai dengan kapasitas dan tugasnya.</p> <p>Di sisi lain, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan punya pandangan lain perihal penanganan kasus dugaan suap Kabasarnas. Mereka mendukung KPK untuk menuntaskan kasus tersebut melalui peradilan umum, yakni pengadilan tindak pidana korupsi (tipikor). Bukan peradilan militer sebagaimana yang disampaikan Puspom TNI. &rdquo;Langkah KPK menyerahkan proses hukum dua prajurit TNI aktif kepada Puspom TNI dengan alasan yurisdiksi hukum adalah langkah yang keliru,&rdquo; kata Al Araf, anggota koalisi, kemarin.</p> <p>Masyarakat sipil berpandangan, KPK bisa menangani kasus korupsi yang melibatkan militer aktif dengan menggunakan UU KPK. Dalam Pasal 42 UU KPK disebutkan bahwa KPK berwenang mengoordinasikan dan mengendalikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tipikor yang dilakukan bersama-sama oleh orang yang tunduk pada peradilan militer dan peradilan umum.</p> <p>Untuk Kabasarnas yang berstatus penyelenggara negara, kata dia, penyidik bisa menggunakan Pasal 11 UU KPK. Pasal itu menyebutkan bahwa KPK berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan kasus korupsi yang melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tipikor. &rdquo;KPK dapat mengabaikan mekanisme peradilan militer dengan dasar asas lex specialis derogat legi generali (UU yang khusus mengesampingkan UU yang umum),&rdquo; paparnya. &rdquo;Jadi, KPK tidak perlu minta maaf (kepada panglima TNI),&rdquo; tutur Al Araf.</p> <p>Menurut koalisi, permintaan maaf dan menyerahkan perkara dua prajurit aktif tersebut ke Puspom TNI berpotensi akan menghalangi pengungkapan kasus itu secara transparan dan akuntabel. &rdquo;Bahkan bisa menjadi jalan impunitas bagi keduanya (HA dan ABC),&rdquo; ungkapnya. <strong>(tyo/c14/fal)</strong></p>

Pernyataan Wakil Ketua KPK Johanis Tanak yang menyalahkan tim penindakan terkait dengan penanganan kasus dugaan suap di Badan SAR Nasional.

Kisruh di Internal KPK soal Tersangkakan Kabasarnas, Johanis Tanak Salahkan Tim, Alexander Tak Sebut Nama

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/29/Danpuspom-TNI-Datangi-KPK-Fedrik-Tarigan-5JPG-1065805004.jpg" alt="Komandan Puspom TNI Marsda TNI Agung Handoko bersama Wakil Ketua KPK Johanis Tanak memberikan keterangan kepada wartawan usai melakukan pertemuan di Gedung Merah Putih KPK." width="100%">
<figcaption>Komandan Puspom TNI Marsda TNI Agung Handoko bersama Wakil Ketua KPK Johanis Tanak memberikan keterangan kepada wartawan usai melakukan pertemuan di Gedung Merah Putih KPK.</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> &ndash; Penanganan kasus dugaan suap pengadaan di Badan SAR Nasional (Basarnas) berbuntut panjang. Kemarin (28/7) TNI menyatakan keberatan atas penetapan Kepala Basarnas (Kabasarnas) Marsekal Madya (Marsdya) TNI Henri Alfiandi dan Koordinator Administrasi Kepala Basarnas Letkol Afri Budi Cahyanto sebagai tersangka dalam kasus yang terungkap lewat operasi tangkap tangan (OTT) itu.</p> <p>Keberatan TNI itu langsung ditanggapi KPK. Wakil Ketua KPK Johanis Tanak mengakui, ada kekhilafan tim penyelidik dalam OTT di lingkungan Basarnas. &rsquo;&rsquo;Atas kekhilafan ini, kami mohon dimaafkan,&rsquo;&rsquo; ucap Tanak.</p> <p>Dia juga meminta agar permohonan maaf itu disampaikan kepada Panglima TNI Marsekal Yudo Margono. &rsquo;&rsquo;Dan ke depannya (semoga) tidak ada lagi permasalahan seperti ini,&rsquo;&rsquo; imbuhnya.</p> <p>Terkait kelanjutan penanganan perkara di Basarnas, Tanak tidak mau banyak berkomentar. Dia hanya menyebutkan, pihaknya akan berkoordinasi terkait koneksitas penanganan perkara. &rsquo;&rsquo;Tetapi juga bisa ditangani sendiri oleh Puspom TNI,&rsquo;&rsquo; ujarnya.</p> <p>Soal status tersangka Henri dan Afri di KPK, Tanak juga tidak mau berkomentar. &rsquo;&rsquo;Kami lagi berkoordinasi,&rsquo;&rsquo; paparnya.</p> <p>Sementara itu, Komandan Puspom TNI Marsekal Muda Agung Handoko menjelaskan bahwa saat gelar perkara OTT di KPK, tim Puspom TNI yang berkoordinasi dengan KPK menyatakan keberatan jika Henri dan Afri ditetapkan sebagai tersangka. &rsquo;&rsquo;Tim kami terus terang keberatan kalau itu (Henri dan Afri) ditetapkan sebagai tersangka,&rsquo;&rsquo; jelasnya.</p> <p>Agung menyebut pihaknya punya landasan atas keberatan itu. Yakni, TNI memiliki ketentuan sendiri terkait penegakan hukum yang melibatkan prajurit aktif TNI. Yakni, UU Nomor 31/1997 tentang Peradilan Militer dan UU Nomor 8/1981 tentang KUHAP. &rsquo;&rsquo;Namun, saat press conference, ternyata statement (dari KPK) itu keluar bahwa Letkol ABC maupun Kabasarnas Marsdya HA ditetapkan sebagai tersangka (oleh KPK, Red),&rsquo;&rsquo; terangnya.</p> <p>Agung menerangkan, panglima TNI secara tegas menyatakan bahwa TNI harus mengikuti ketentuan hukum dan taat pada hukum. Namun, penegakan hukum itu tidak boleh serta-merta melanggar hukum. &rsquo;&rsquo;Itu tidak bisa ditawar dan bisa kita lihat, siapa pun personel TNI yang bermasalah selalu ada punishment,&rsquo;&rsquo; imbuhnya.</p> <p>Bagaimana status hukum Henri dan Afri? TNI sampai saat ini belum melaksanakan proses hukum. Agung menjelaskan, berdasar ketentuan, proses hukum itu baru dilakukan setelah ada laporan polisi. &rsquo;&rsquo;Saat itu (OTT, Red) dari rekan-rekan KPK yang melakukan penangkapan belum membuat laporan kepada kami selaku penyidik di lingkungan militer,&rsquo;&rsquo; katanya.</p> <p>Agung menambahkan, pihaknya sempat bertemu Henri. Dalam pertemuan itu, Henri menyatakan akan bertanggung jawab atas kasus dugaan suap yang terjadi saat ini. &rsquo;&rsquo;Boleh dikatakan beliau menyerahkan diri. Jadi, itu salah satu sifat gentleman,&rsquo;&rsquo; terangnya. Namun, hingga kini, Henri maupun Afri belum berstatus tersangka di TNI.</p> <p>Sebagaimana diberitakan, KPK menetapkan lima orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap pengadaan di lingkungan Basarnas. Tiga di antara lima tersangka merupakan pengusaha (sipil) dan sudah ditahan. Sementara itu, dua lainnya merupakan prajurit TNI aktif. Yakni, Marsdya TNI Henri Alfiandi dan Letkol Adm Afri Budi Cahyanto. Henri dan Afri diduga menerima suap hingga Rp 88,3 miliar.</p> <p>Sementara itu, beredar kabar bahwa Direktur Penyidikan KPK Brigjen Asep Guntur mengundurkan diri gara-gara buntut OTT Basarnas. Dalam pesan yang diterima Jawa Pos, Asep yang juga menjabat Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK menyebut pengunduran diri itu sebagai bentuk tanggung jawab sebagai Dirdik dan Plt deputi penindakan. <strong>(tyo/c18/ttg)</strong></p>

Penanganan kasus dugaan suap pengadaan di Basarnas berbuntut panjang. TNI menyatakan keberatan atas penetapan Kabasarnas jadi tersangka.

Kabasarnas Tersangka, Pimpinan KPK Minta Maaf, Direktur Penyidikan Mundur

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/27/henri-alfiandi-1973165518.jpg" alt="Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI Henri Alfiandi." width="100%">
<figcaption>Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI Henri Alfiandi.</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Yudi Purnomo Harahap menyesalkan pimpinan KPK yang tak bertanggung jawab atas penetapan tersangka terhadap Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) Henri Alfiandi. Menurut Yudi, operasi tangkap tangan (OTT) atas arahan Pimpinan KPK.</p> <div dir="auto">"Seharusnya Pimpinan KPK bertanggung jawab atas kesalahan penetapan tersangka dua militer aktif yang bukan kewenangan mereka, kok malah nyalahin anak buah, OTT itu ada surat perintah dari pimpinan KPK, ekspose yang netapin tersangka pimpinan, yang umumin tersangka juga pimpinan KPK," kata Yudi dalam cuitan pada media sosial Twitter, Jumat (28/7).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Yudi mengaku prihatin atas kinerja tim penyelidik KPK yang justru malah disalahkan. Sebab, setiap kinerja pemberantasan korupsi berdasarkan arahan Pimpinan KPK.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/jabodetabek/011811395/lewat-tutorial-youtube-pria-di-kebon-jeruk-budidayakan-tanaman-ganja-di-lantai-2-rumahnya">Lewat Tutorial YouTube, Pria di kebon Jeruk Budidayakan Tanaman Ganja di Lantai 2 Rumahnya</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saya kasihan sama penyelidik KPK, mereka kerja keras tapi malah disalahin gini, setiap gerakan mereka di lapangan diketahuilah oleh atasan mereka, apalagi yang umumkan tersangka, pimpinan KPK," cetus Yudi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Johanis Tanak mengaku khilaf telah menetapkan dua Anggota TNI sebagai tersangka. Kedua Anggota TNI yang ditetapkan tersangka tersebut yakni Kepala Basarnas (Kabasarnas) periode 2021-2023 Marsekal Madya TNI Henri Alfiandi dan Koordinator Administrasi (Koorsmin) Kabasarnas Letkol Adm Afri Budi Cahyanto (ABC).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Henri Alfiandi dan Afri Budi Cahyanto ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK atas kasus dugaan suap proyek pengadaan barang dan jasa di Basarnas RI tahun anggaran 2021-2023. Penetapan tersangka kedua Anggota TNI tersebut hasil gelar perkara dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Dalam pelaksanaan tangkap tangan itu ternyata tim menemukan, mengetahui adanya anggota TNI dan kami paham bahwa tim penyelidik kami mungkin ada kekhilafan, kelupaan, bahwasannya, manakala ada keterlibatan TNI harus diserahkan kepada TNI, bukan kita yang tangani," ucap Johanis Tanak di Gedung Merah Putih, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat (28/7).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Berdasarkan aturan hukum peradilan, jika ada Anggota TNI yang terjerat kasus, maka peradilan militer yang menangani. Hal itu diatur dalam aturan hukum peradilan militer. Oleh karenanya, KPK meminta maaf karena telah menetapkan Marsdya TNI Henri Alfiandi dan Letkol Adm Afri Budi Cahyanto sebagai tersangka</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Di sini ada kekeliruan dari tim kami ada kekhilafan. Oleh karena itu, tadi kami sampaikan atas kekhilafan ini kami mohon dimaafkan," tegas Johanis.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, KPK menetapkan Kabasarnas RI Marsekal Madya Henri Alfiandi sebagai tersangka. Henri menyandang status tersangka setelah KPK menggelar OTT di Jakarta dan Bekasi, pada Selasa (25/7).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">KPK menduga, Henry Alfiandi menerima suap sebesar Rp 88,3 miliar. Suap itu diterima Henry melalui anak buahnya Koorsmin Kabasarnas RI, Afri Budi Cahyanto (ABC) selama periode 2021-2023.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Henri menyandang status tersangka bersama Koorsmin Kabasarnas RI, Letkol Adm Afri Budi Cahyanto (ABC); Komisaris Utama PT. Multi Gtafika Cipta Sejati, Mulsunadi Gunawan (MG); Direktur Utama PT. Intertekno Grafika Sejati, Marilya (MR); Direktur Utama PT. Kindah Abadi Utama, Roni Aidil (RA).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Adapun untuk proses hukum terhadap Henri dan Afri diserahkan ke pihak TNI. Langkah ini dilakukan mengacu ketentuan hukum yang berlaku.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara Mulsunadi Gunawan, Marilya dan Roni Aidil sebagai pihak pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.&nbsp;</div>

Mantan penyidik Yudi Purnomo Harahap menyesalkan pimpinan KPK yang tak bertanggung jawab atas penetapan tersangka Kabasarnas Henri Alfiandi.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#kabasarnas

Berita Terkini