<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/Kabareskrim-Polri-Komjen-Pol-Agus-Andrianto-Dery-Ridwansah-2-2.jpg" alt="Kabareskrim Polri Komjen Pol Agus Andrianto. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Kabareskrim Polri Komjen Pol Agus Andrianto. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kabareskrim Polri Komjen Pol. Agus Andrianto meminta Direktorat Tindak Pidana Narkoba dan jajarannya, untuk mewaspadai serta mengantisipasi fenomena narkopolitik, yakni politisi terlibat narkoba atau dana politik dari jaringan narkoba. &ldquo;Saya minta seluruh jajaran reserse narkoba Polri sudah mulai memetakan dan mengantisipasi permasalahan terkait narkoba yang dapat menghambat perhelatan Pemilu 2024,&rdquo; kata Agus dalam rapat kerja teknis (Rakernis) Direktorat Tindak Pidana Umum di Bali, dikutip dari Antara Jumat (26/5). Menurut Agung, menjelang pemilihan umum (Pemilu) 2024 salah satu permasalahan yang diantisipasi adalah politisi yang terlibat narkoba. Ia menyebut, keterlibatan politisi dalam penyalahgunaan narkoba sudah jelas melanggar etika dan norma, bahkan dimungkinkan terdapat peredaran narkoba yang melibatkan politisi dalam memanfaatkan keuntungannya untuk mendukung kegiatan politiknya. &ldquo;Menyikapi hal tersebut, Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri beserta jajaran diharapkan dapat menyiapkan strategi dan memanfaatkan teknologi yang dimiliki untuk mencegah terjadinya fenomena narkopolitik,&rdquo; kata jenderal bintang tiga itu. Mantan Kabaharkam Polri itu juga memerintahkan jajaran melaksanakan penegakan hukum secara profesional, berkeadilan dan berintegrasi. &ldquo;Antisipasi adanya penggunaan sumber dana dari peredaran narkoba untuk kegiatan pemilu,&rdquo; kata Agus. Dalam amanatnya, Agus juga meminta jajarannya untuk meningkatkan hubungan dan kerja sama yang baik antar pemangku kepentingan terkait dalam penyelenggaraan Pemilu melalui komunikasi, koordinasi dan kolaborasi dalam mewujudkan pemilu yang kondusif. &ldquo;Terus upaya pemberantasan narkoba secara tuntas sampai ke akarnya, perlu di sadari dengan tindakan tersebut telah meningkatkan tingkat kepercayaan publik terhadap Polri dan menjadi ladang amal bagi personel dan institusi Polri,&rdquo; kata Agus.

Menurut Agung, menjelang pemilihan umum (Pemilu) 2024 salah satu permasalahan yang diantisipasi adalah politisi yang terlibat narkoba.

Kabareskrim Minta Jajarannya Waspadai Fenomena Narkopolitik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/IMG_20220921_225327.jpg" alt="Lokasi tambang ilegal di Kabupaten Tanah Laut yang ditindak Ditreskrimsus Polda Kalsel. Firman/Antara" width="100%">
<figcaption>Lokasi tambang ilegal di Kabupaten Tanah Laut yang ditindak Ditreskrimsus Polda Kalsel. Firman/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua Majelis Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (ProDem), Iwan Sumule melaporkan Kabareskrim Polri Komjen Pol Agus Andrianto ke Propam Polri. Hal ini dilakukan karena Kabareskrim diduga menerima suap Rp 6 miliar untuk mengamankan tambang ilegal, di Kalimantan Timur. Pelapor meminta agar Agus diproses hukum.  "Tujuan ke Propam Mabes Polri itu dalam rangka memberikan laporan terhadap gratifikasi atau suap atau penerimaan uang koordinasi yang disebut uang koordinasi kepada Kabareskrim Komjen Agus Andrianto," kata Iwan di Mabes Polri, Selasa (8/11).  Iwan meminta Propam mendalami terkait isu penerimaan aliran dana tersebut. Sebab, tidak seharusnya seorang anggota Polri membekingi aktivitas tambang ilegal.  "Bahwa pemberian uang dengan total Rp 6 miliar tersebut bertujuan agar aktivitas penambangan batubara yang dilakukan secara ilegal di wilayah Santan Ulu, Kecamatan Marangkayu, Kabupaten Kutai Kartanegara tersebut mendapatkan bekingan Kabareskrim Polri," jelasnya.  ProDem juga memiliki enam poin permintaan kepada Propam Polri terkait kasus ini. Berikut permintaanya:  1. Kami memohon kepada Kadiv Propam Mabes Polri agar mengusut tuntas dugaan pelanggaran kode etik yang di duga dilakukan oleh anggota Polri demi menjaga citra serta nama baik institusi Polri.  2. Kami memohon kepada Kadiv Propam Polri agar membuka seterang-terangnya pengusutan permasalahan ini agar tercipta transparansi penanganan perkara demi menaikkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri.  3. Kami memohon kepada Kadiv Propam Mabes Polri agar memanggil dan memeriksa Komisaris Jenderal Polisi Agus Andrianto, sehubungan dengan adanya video pengakuan dari pelaku aktivitas penambangan batubara ilegal yang bernama Ismail Bolong.  4. Kami memohon kepada Kadiv Propam Mabes Polri agar segera memanggil dan memeriksa setiap anggota Polri yang terlibat di dalam praktik beking terhadap aktivitas penambangan batubara ilegal di wilayah hukum Polres Bontang, Kalimantan Timur (Kaltim).  5. Kami memohon kepada Kadiv Propam Mabes Polri agar melaksanakan proses pemanggilan dan pemeriksaan terhadap setiap anggota Polri yang diduga terlibat di dalam permasalahan ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.  6. Jika permasalahan pelanggaran Kode Etik dan penyimpangan tindakan sebagaimana dimaksud sudah pernah diproses, maka tanpa mengurangi rasa hormat kami mohon agar proses pemeriksaan terhadap permasalahan ini dapat dibuka kembali atau dilanjutkan kembali sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.  Terkait laporan ini, baik Kabareskrim Mabes Polri Komjen Pol. Agus Andrianto maupun Kadiv Humas Polri Irjen Po. Dedy Prasetyo belum membalas pesan konfirmasi yang dilayangkan JawaPos.com.

Dilaporkan ke Propam Soal Suap Tambang Ilegal, Kabareskrim Bungkam

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/Kabareskrim-Polri-Komjen-Pol-Agus-Andrianto-Dery-Ridwansah-3.jpg" alt="Kabareskrim Polri Komjen Pol Agus Andrianto. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Kabareskrim Polri Komjen Pol Agus Andrianto. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com</figcaption>
</figure>Kompolnas Dalami LHP Divpropam, KPK Siap Usut Mafia Pertambangan  JawaPos.com – Kasus dugaan upeti dari pengusaha tambang ilegal untuk para petinggi Polri makin panas. Kemarin para pegiat Jaringan Aktivis Prodemokrasi (Prodem) melaporkan Kabareskrim Komjen Agus Andrianto ke Divpropam Mabes Polri. Prodem juga mempertanyakan alasan Kapolri tidak memproses laporan hasil penyelidikan (LHP) Divpropam. Ketua Majelis Jaringan Aktivis Prodem Iwan Sumule menuturkan, pihaknya datang ke Divpropam untuk membuat laporan terhadap dugaan gratifikasi, suap, atau uang koordinasi yang diterima Komjen Agus Andrianto.  ”Kami juga ingin mempertanyakan soal laporan hasil penyelidikan yang dilakukan Divpropam sendiri,” ujarnya. Divpropam, lanjut dia, telah menyelidiki kasus dugaan setoran tambang ilegal di Kalimantan Timur pada Februari 2022. Penyelidikan itu menghasilkan LHP yang diteken Kadivpropam Irjen Ferdy Sambo pada 7 April 2022. Sambo saat ini telah dipecat dari Polri dan menjalani sidang kasus pembunuhan Brigadir Yosua.  ”Dalam LHP yang kami dapatkan, disebutkan bahwa sudah ada cukup bukti adanya penyuapan dan penyerahan uang koordinasi ke Kabareskrim,” lanjut Iwan. Namun, hingga saat ini, LHP itu tidak ditindaklanjuti Polri. Karena itu, Prodem mendesak Kapolri dan Biro Paminal Propam untuk menindaklanjuti LHP Divpropam tersebut. ”Kenapa ini (tidak ditindaklanjuti, Red),” jelasnya.  Dari mana Prodem bisa mendapatkan LHP tersebut? Iwan mengatakan, Prodem melakukan investigasi hingga bisa mendapatkan dokumen tersebut. ”Ini dokumen asli,” tegasnya.  Sementara itu, Ketua Harian Kompolnas Benny Mamoto mengatakan, pihaknya juga telah mendapatkan LHP Divpropam tersebut. Saat ini pihaknya telah berkoordinasi dengan pengawas internal. ”Masih pendalaman,” ujarnya. Selanjutnya, Kompolnas akan memantau penyelesaian kasus Ismail Bolong yang mengaku menyetor Rp 6 miliar ke Kabareskrim. Walau kemudian pernyataan tersebut dicabut dan diklarifikasi.  Pada bagian lain, pengamat kepolisian Bambang Rukminto menyatakan, yang perlu dipahami dalam kasus itu adalah adanya praktik kotor di internal kepolisian. Seorang anggota kepolisian bernama Ismail Bolong bisa mendapat pensiun dini kendati telah tersangkut kasus tambang ilegal. ”Kok bisa pensiun dini. Kan berarti Ismail Bolong tidak diproses hukum,” tuturnya.  Dia menekankan, untuk menuntaskan kasus tersebut, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo harus segera turun tangan. Kapolri harus membuat langkah strategis dengan cepat. Yakni, mengusut kasus secara transparan dan menonaktifkan siapa pun yang terlibat. Bila dibiarkan berlarut-larut, kasus tersebut justru akan kembali merugikan institusi Polri.  Pada bagian lain, Komisioner Ombudsman RI Johanes Widiantoro mengatakan, pihaknya mendorong Kapolri untuk melanjutkan aksi bersih-bersih internal. Dia berharap Kapolri mewujudkan komitmennya untuk ”potong kepala” jika terbukti terdapat anggotanya yang melakukan pelanggaran.  Bagaimana respons Polri? Hingga tadi malam, Korps Bhayangkara itu belum memberikan respons yang tegas dan cepat. Kapolri dan pejabat utama Polri belum memastikan penanganan kasus dugaan setoran tambang ilegal. Kadivhumas Polri Irjen Dedi Prasetyo menyatakan, dirinya belum mendapatkan informasi pasti soal kasus tersebut. ”Jangan ke saya semua, tanya Kadivpropam saja itu,’’ elaknya.  Sebagaimana diberitakan, beredar video testimoni purnawirawan Polri bernama Ismail Bolong yang mengaku pernah memberikan setoran dengan nilai total Rp 6 miliar kepada Kabareskrim Komjen Agus Andrianto. Upeti tersebut diberikan untuk mengamankan bisnis tambang ilegal di Kalimantan Timur. Namun, tak lama setelah video itu menyebar, muncul video susulan yang berisi klarifikasi dari Ismail Bolong. Dia membantah semua ucapannya di video pertama. Dia mengaku mendapat tekanan dari Brigjen Hendra yang kala itu menjabat Karopaminal Divpropam. Hendra kini terjerat kasus pembunuhan Yosua bersama Ferdy Sambo.  Pada saat bersamaan, di Twitter beredar laporan hasil penyelidikan (LHP) nomor R/1253/IV/WAS.2.4.2022/Divpropam terkait dengan tambang ilegal di Kaltim. Dalam LHP itu disebutkan dugaan keterlibatan beberapa petinggi Polri dalam bisnis tambang ilegal di wilayah Kaltim.  Di sisi lain, KPK menyambut baik rencana Menko Polhukam Mahfud MD melibatkan KPK dalam mengungkap kasus mafia tambang di Indonesia. Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan, pertambangan memang menjadi salah satu sektor yang berisiko tinggi terjadinya korupsi. KPK pernah melakukan kajian pengelolaan sumber daya alam (SDA). Kajian itu bisa digunakan untuk memperbaiki tata kelola pertambangan dari hulu hingga hilir. ”Pemanfaatannya pun optimal bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat,” kata Ali dalam keterangan tertulis.  KPK juga telah menginisiasi dan menjalankan Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam (GNPSDA). Program penyelamatan SDA itu merupakan program bersama kementerian/lembaga dan melibatkan pemerintah daerah serta stakeholder.  Selain pertambangan, ada sektor kehutanan, perkebunan, kelautan, dan perikanan yang masuk program yang dimulai sejak 2015 tersebut. Bukan hanya itu, belum lama ini KPK juga membentuk Satuan Tugas (Satgas) Perbaikan Tata Kelola Pertambangan. ”Pembentukan satgas dilakukan karena maraknya praktik korupsi di sektor pertambangan,” ungkap Ali.  Menurut catatan KPK, salah satu area rawan korupsi pertambangan adalah penerbitan izin usaha pertambangan (IUP) yang tidak berstatus clean and clear. Kondisi itu kerap mengakibatkan banyak hak guna usaha lokasi pertambangan yang tumpang-tindih.  Dari Kalimantan, Koalisi Masyarakat Sipil (KMS) Kalimantan Timur mendesak reformasi kepolisian. Menurut data Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Kaltim, terdapat 151 titik aktivitas tambang ilegal di seluruh wilayah Kaltim. Namun, hanya ada tiga kasus yang terpantau sedang diproses hukum hingga saat ini. Hal tersebut menunjukkan betapa aparat kepolisian terkesan tidak serius dalam menangani kejahatan itu.  Video pengakuan Ismail Bolong terkait dengan kejahatan tambang ilegal yang dilakukannya, lanjut KMS, merupakan petunjuk terang bagi aparat kepolisian untuk segera memprosesnya. Pengakuan Ismail Bolong disebut KMS telah mengurai keterlibatan aparat kepolisian dalam kejahatan tambang ilegal. Hal yang sebenarnya diduga publik sejak lama. ”Berdasar hal tersebut, kami dari Koalisi Masyarakat Sipil Kalimantan Timur dan para individu yang mendukung menyatakan sikap sebagai berikut. Pengakuan atas keterlibatan anggota kepolisian ini mengonfirmasi dan menguatkan dugaan publik selama ini bahwa lemahnya penegakan hukum terhadap kejahatan tambang ilegal disebabkan keterlibatan ataupun backup dari aparat penegak hukum sendiri,” sebut KMS dalam rilisnya seperti dilansir Kaltim Post.  Poin selanjutnya, dengan mundurnya Ismail Bolong dari Polri, tak lantas kasus tersebut berhenti. ”Atas nama hukum dan keadilan, hukum harus ditegakkan. Kejahatan tambang ilegal harus diungkap. Karena itu, Ismail Bolong berikut nama-nama aparat kepolisian, baik yang disebut maupun yang tidak disebut, yang terlibat dalam kejahatan ini harus diproses hukum sesegera mungkin,” tulis KMS.  Layaknya kejahatan yang selalu dilakukan dengan saling bekerja sama dan secara rahasia, KMS menganggap pernyataan Ismail Bolong yang menyebut bahwa kejahatan yang dilakukannya atas dasar inisiatif sendiri tanpa perintah atasan sangat sulit dipercaya. ”Kami percaya bahwa kejahatan tambang ilegal ini dilakukan secara bersama-sama. Dengan demikian, harus dikejar hingga ke akar-akarnya terhadap siapa saja pelaku kejahatan di lapangan yang turut serta melakukan kejahatan hingga pelaku yang memerintahkan kejahatan,” jelas KMS.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/lhp-propam-polri-750x847.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> ERA FERDY SAMBO: Laporan hasil pemeriksaan (LHP) Divpropam tentang kasus tambang ilegal yang beredar di media sosial.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/lhp-propam-polri-1-750x820.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> ERA FERDY SAMBO: Laporan hasil pemeriksaan (LHP) Divpropam tentang kasus tambang ilegal yang beredar di media sosial.  Sosok Ismail Bolong  Kemarin Kaltim Post menelusuri kediaman Ismail Bolong. Berdasar informasi, pria berperawakan tinggi itu memiliki dua rumah di Kota Tepian. Bertempat di Kecamatan Sambutan dan Kecamatan Sungai Pinang. Kesan mewah mewarnai rumah cat putih ukuran 20 x 40 meter yang berada di kawasan Kecamatan Sungai Pinang itu. Ada lima pilar di bagian pagar depan. Pintunya pun terbuat dari pelat besi ukir.  Di bagian teras, ada beberapa mobil mewah. Yang tampak paling mencolok adalah kendaraan roda empat warna putih jenis Hummer H2. Kendaraan seharga sekitar Rp 2,7 miliar itu menjadi tunggangan sehari-hari Ismail Bolong.  Di sisi Hummer H2, ada mobil sport Mini Cooper. Harga barunya, berdasar penelusuran Kaltim Post, sekitar Rp 1,385 miliar. Ada juga Lexus RX F-Sport yang harganya sekitar Rp 1,475 miliar. Selanjutnya, Toyota Alphard seharga Rp 1,347 miliar serta Toyota Camry yang harganya di kisaran Rp 741 juta. Menurut pengakuan seorang warga, Ismail Bolong baru pindah ke rumah tersebut sekitar 2020. ”Orang baik. Jiwa sosialnya tinggi. Ada apa saja pasti membantu,” bebernya.  Sementara itu, Polda Kaltim masih menunggu penyelidikan dan pemeriksaan Bareskrim Mabes Polri terkait dengan kasus video Ismail Bolong. Soal penambangan ilegal di Marang Kayu, Kutai Kertanegara, pihaknya sudah melakukan proses hukum terhadap beberapa kegiatan tambang ilegal. Namun, tidak ada kaitannya dengan Ismail Bolong.  Kabidhumas Polda Kaltim Kombespol Yusuf Sutedjo mengaku tidak mengetahui keberadaan Ismail. ”Karena penanganan kasus dilakukan Mabes Polri,” ungkapnya. Terkait dengan aliran dana ke sejumlah pejabat tinggi Polri, Yusuf menegaskan bahwa yang menangani Mabes Polri. Jadi, masih menunggu hasil penyelidikan di Mabes Polri. ”Kami tidak mau nanti ada tumpang-tindih proses penyidikan,” katanya.

Kasus Dugaan Upeti Tambang Ilegal, Kapolri Harus Turun Tangan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/Bharada-E-Dery-Ridwansah-2-1.jpg" alt="Ajudan Irjen Pol. Ferdy Sambo, Bhayangkara Dua Richard Eliezer Pudihang Lumiu atau Bharada E berjalan memasuki ruangan saat tiba di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Selasa (26/7/2022). Kedatangan Bharada E tersebut untuk dimintai keterangan terkait insiden bak" width="100%">
<figcaption>Ajudan Irjen Pol. Ferdy Sambo, Bhayangkara Dua Richard Eliezer Pudihang Lumiu atau Bharada E berjalan memasuki ruangan saat tiba di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Selasa (26/7/2022). Kedatangan Bharada E tersebut untuk dimintai keterangan terkait insiden bak</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Bharada Richard Eliezer Pudihang Lumiu alias Bharada E menyebut Ferdy Sambo ikut menembak Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat alias Brigadir J. Pengakuan itu diungkapnya setelah menjalani uji kebohongan menggunakan poligraf.  "Lie ditector yang ditanyakan ke klien saya terkait dengan peristiwa di Duren Tiga salah satu poin krusial adalah siapa saja yang menembak J? Klien saya menjawab, saya pertama dan FS yang menembak terakhir," kata Ronny Talapessy selaku pengacara Bharada E saat dihubungi, Senin (12/9).  Dengan ada pengakuan itu, Bharada E pun merevisi Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Dalam BAP sebelumnya, keterangan tamtama Polri yang kini berstatus sebagai tersangka itu berbeda. Perbedaan itu keterangan itu karena dia masih mengikuti skenario yang disusun Ferdy Sambo.  "Jadi kita diperiksa sebagai tersangka memperbaiki BAP," jelasnya.  Diketahui, Polri menetapkan lima tersangka dalam kasus kematian Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat alias Brigadir J. Mereka adalah Bharada Richard Eliezer Pudihang Lumiu alias Bharada E, Brigadir Kepala Ricky Rizal (RR), Irjen Pol Ferdy Sambo (FS), KM, dan terbaru adalah Putri Candrawathi (istri Ferdy Sambo).  Kabareskrim Polri Komjen Pol Agus Andrianto menyebut bahwa para tersangka memiliki peran berbeda. Untuk eksekutor penembak, Bharada E. "RE melakukan penembakan korban," kata Agus di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (9/8).  RR dan KM berperan membantu dan menyaksikan penembakan. Terakhir Ferdy Sambo yang memerintahkan penembakan. "FS menyuruh melakukan dan menskenario, skenario seolah-olah tembak menembak," jelas Agus.  Sedangkan Putri terekam CCTV berada di lokasi dan ikut serta dalam proses pembunuhan berencana kepada Brigadir J. "(PC) mengikuti dan melakukan perencanaan pembunuhan Brigadir J," kata Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Pol Andi Rian.  Atas perbuatannya, para tersangka dijerat Pasal 340 tentang Pembunuhan Berencana subsider Pasal 338 KUHP tentang Pembunuhan juncto Pasal 55 dan 56 KUHP dengan ancaman hukuman mati atau seumur hidup atau selama-lamanya 20 tahun.

Bharada E Revisi BAP, Sebut Ferdy Sambo Ikut Tembak Brigadir Yosua

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/Kabareskrim-Polri-Komjen-Pol-Agus-Andrianto-Dery-Ridwansah-2-1.jpg" alt="Kabareskrim Polri Komjen Pol Agus Andrianto. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Kabareskrim Polri Komjen Pol Agus Andrianto. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Setelah Irjen Ferdy Sambo ditetapkan sebagai tersangka, nasib istrinya, Putri Candrawathi, pun penuh tanda tanya. Yang juga masih teka-teki: di mana posisinya saat pembunuhan Brigadir Yosua terjadi.  Yang pasti, Putri merupakan salah satu titik penting dalam pusaran kasus yang telah berumur sebulan lebih itu.  Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyatakan, saat ini sedang dilakukan pendalaman terhadap semua saksi. Termasuk terhadap Putri yang dalam kronologi awal disebutkan menjadi korban pelecehan. ”Termasuk saksi Ibu PC (Putri Candrawathi, Red) ya,” ujarnya dalam jumpa pers kemarin.  Sementara itu, dengan dikenai pasal pembunuhan berencana terhadap Ferdy Sambo, Kabareskrim Komjen Pol Agus Andrianto menyebut kecil kemungkinan adanya pelecehan seksual yang diduga dilakukan Brigadir Yosua terhadap Putri.  ”Kalau (Pasal) 340 diterapkan, kecil kemungkinannya itu (pelecehan oleh Brigadir Yosua),” ujar Agus di Mabes Polri kemarin.  Dari kesaksian Bharada E, sesaat setelah melihat Sambo menenteng senjata di dekat Brigadir Yosua yang telah tergeletak, hanya terlihat adanya Bripka RR dan asisten rumah tangga bernama Kuat. RR maupun Kuat telah menjadi tersangka.  Belum diketahui di mana posisi Putri saat kejadian penembakan tersebut. ”Setelahnya Bharada E diperintah menembak oleh Irjen Sambo,” ujar sumber Jawa Pos. Situasi itu juga telah diamini kuasa hukum Bharada E, Deolipa Yumara, bahwa Bharada E mendapatkan perintah atasan untuk menembak.  Sebenarnya peran Putri bisa diketahui bila motif dari pembunuhan terhadap Brigadir Yosua diketahui. Ada dua kabar yang merebak selama ini terkait motif tersebut. Yang pertama diduga terhubung dengan laporan bahwa Putri menjadi korban pelecehan seksual. Kabar terbaru justru menyebut motif pembunuhan itu karena Putri meminta bantuan Brigadir Yosua untuk melaporkan sejumlah aktivitas suaminya.  Namun sayang, Kapolri masih belum mengungkap motif tersebut dalam jumpa pers kemarin. ”Motifnya belum ya, didalami dulu,” tuturnya.  Sementara itu, Ketua Setara Institute Hendardi mengatakan bahwa penanganan kasus yang dilakukan Polri sudah sangat maju. Bahkan telah mampu memutus spekulasi dan politisasi dalam kasus tersebut. ”Kan banyak isu di luar pembunuhan tersebut,” ucapnya.  Meski motif belum terungkap, lanjut Hendardi, progres penanganan kasus itu mampu mencegah potensi ketidakstabilan. Penegakan hukum, tutur dia, berjalan bukan hanya untuk menjaga citra. ”Tapi juga menunjukkan instrumen penegakan hukum untuk mendapatkan keadilan tetaplah berjalan,” terangnya.

Kabareskrim: Kecil Kemungkinan Pelecehan Seksual

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/02/kabareskrim-kombes-agus.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Praktik mafia tanah menjadi salah satu sorotan dari Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto. Bersama Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) atau Badan Pertanahan Nasional (BPN), Bareskrim terus mengejar para mafia tanah.  “Perhatian ini merupakan tindak lanjut dari perintah Kapolri untuk memberantas mafia tanah di Indonesia,” ujar Komjen Agus Andrianto usai bertemu Menteri ATR atau Kepala BPN Sofyan A Djalil di Jakarta, Senin (1/3).  Ke depannya, kata Agus, Bareskrim dan Kementerian ATR semakin intens  memberantas mafia tanah di seluruh wilayah Indonesia. Apalagi sebelumnya Polri dan Kementerian ATR sudah pernah membentuk Tim Terpadu Tingkat Pusat Pemberantasan Mafia Tanah. Tim tersebut diketuai oleh Direktur Tindak Pidana Umum (Ditpidum) Bareskrim Polri.  Tim itu bertugas menerima pengaduan atau melakukan penyelidikan terkait praktik mafia tanah. Dari hasil pengaduan atau laporan itu, tim terpadu tersebut membuat upaya rekomendasi atau tindakan tertentu. Tentunya hasil penyelidikan itu dilaporkan ke menteri ATR dan kapolri.  Namun demikian, Agus belum membeber jumlah mafia tanah yang sudah berhasil ditindak selama dilakukan tim terpadu tersebut.  Selama ini persoalan pertanahan di Indonesia meliputi pemalsuan sertipikat tanah, kepemilikan tanah yang ganda, atau penguasaan tanah adat, dan sebagainya.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=0wy9RyOzrKw

Pemberantasan Mafia Tanah Jadi Sorotan Kabareskrim

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/02/polsek-astanaanyar-2.jpg" alt="NORMAL: Mapolsek Astanaanyar tetap beroperasi meski Kapolsek dan beberapa anggotanya diamankan Polda Jabar. TERSANGKA: Yuni Purwanti Kusuma Dewi (TAOFIK ACHMAD HIDAYAT/RADAR BANDUNG-INSTAGRAM)" width="100%">
<figcaption>NORMAL: Mapolsek Astanaanyar tetap beroperasi meski Kapolsek dan beberapa anggotanya diamankan Polda Jabar. TERSANGKA: Yuni Purwanti Kusuma Dewi (TAOFIK ACHMAD HIDAYAT/RADAR BANDUNG-INSTAGRAM)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Pemeriksaan terhadap Kapolsek Astanaanyar Kompol Yuni Purwanti Kusuma Dewi dan 11 anggota Polri yang diduga mengonsumsi sabu-sabu terus bergulir. Kemarin Kapolda Jawa Barat (Jabar) Irjen Ahmad Dofiri menegaskan bahwa perempuan kelahiran Porong, Sidoarjo, itu telah dicopot dari jabatannya. Dia bahkan terancam dipecat dan dijerat dengan pasal pidana.  "Kemarin sudah dilakukan pencopotan dari jabatannya sebagai Kapolsek, selanjutnya bersama-sama dengan anggota lain yang terlibat kita terus melakukan pendalaman dan pemeriksaan," ungkap Irjen Ahmad Dofiri di Mapolrestabes Kota Bandung, Kamis (18/2).  Sebagaimana diberitakan, <a href="https://www.jawapos.com/tag/kompol-yuni-purwanti/">Kompol Yuni</a> dan 11 anggota Polri diamankan Propam Polda Jabar.  Mereka diduga terlibat penyalahgunaan sabu-sabu. Berdasar hasil tes urine, Kompol Yuni dan sebagian anggota Polri dinyatakan positif mengonsumsi sabu-sabu.  Kapolda menegaskan, kasus itu berawal dari satu anggota polisi yang diindikasi menyalahgunakan narkoba. Kemudian, tim Propam Polda Jabar melakukan penelusuran. Saat itulah, Kompol Yuni dan 11 anggota Polri diamankan. Dofiri mengatakan, jika hasil pemeriksaan membuktikan mereka bersalah, sanksi pemecatan atau pidana akan diterapkan. ’’Ada dua pilihannya, dipecat atau dipidanakan. Bisa juga dua-duanya, tergantung kesalahannya nanti ya, kita lihat,” tegasnya. Dofiri mengatakan, kasus itu sangat penting untuk dijadikan pelajaran bagi anggota Polri yang lain. Dengan begitu, kasus semacam itu tak berulang.  Sementara itu, Polrestabes Bandung kemarin melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke tiga polsek. Yakni, Polsek Bandung Wetan, Polsek Sumur Bandung, dan Polsek Regol. Dalam sidak tersebut, Kapolsek dan anggotanya dites urine. Hasilnya, tidak ada yang positif menggunakan narkoba.  Komjen Agus Andrianto Jadi Kabareskrim  Jajaran petinggi Polri berganti. <a href="https://www.jawapos.com/tag/listyo-sigit-prabowo/">Jenderal Listyo Sigit Prabowo</a> yang menjadi Kapolri membuat posisi Kabareskrim kosong. Kini posisi tersebut resmi terisi dengan terpilihnya Komjen Agus Andrianto. Selain Kabareskrim, pergeseran terjadi di posisi Kapolda Papua, Sumut, Sulawesi Utara, dan Lampung.  Sesuai dengan telegram ST/318/II/KEP/2021 tertanggal 18 Februari 2021, Komjen Agus Andrianto menjadi <a href="https://www.jawapos.com/tag/kabareskrim/">Kabareskrim</a> meninggalkan posisi Kabaharkam. Posisi itu diisi Komjen Arief Sulistyano.  Selanjutnya, jabatan Kalemdiklat yang ditinggalkan Komjen Arief diisi Komjen Rycko Amelza Dahniel. Posisi Kabaintelkam lalu diisi oleh Irjen Paulus Waterpauw yang sebelumnya menjabat Kapolda Papua. Sedangkan kursi Kapolda Papua diduduki Brigjen Mathius D. Fakhiri yang sebelumnya menjabat Wakapolda Papua.  Selain itu, Kapolda Sumatera Utara (Sumut) Irjen Martuani Sormin dimutasi menjadi Koorsahli Kapolri. Posisinya digantikan oleh Irjen Panca Putra. Posisi Kapolda Sulut yang ditinggalkan Irjen Panca Putra diisi oleh Irjen Nana Sujana. Lalu, Kapolda Lampung Irjen Purwadi Arianto digeser untuk penugasan luar struktur Polri dan posisinya digantikan Irjen Hendro Sugianto. Bukan hanya itu, posisi Wakabareskrim juga digeser. Irjen Wahyu Hadiningrat menjadi Asrena Kapolri dan posisi Wakabareskrim diemban Brigjen Syahardiantono.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/19/02/2021/polri-diminta-telusuri-bandar-dan-sumber-narkoba-kompol-yuni/">Polri Diminta Telusuri Bandar dan Sumber Narkoba Kompol Yuni</a>  Terpilihnya Komjen Agus Andrianto menjadi Kabareskrim sebenarnya terbilang pulang ke habitat. Sebab, Komjen Agus memiliki pengalaman mumpuni di Bareskrim. Dia pernah menjabat direktur tindak pidana umum (Dirtipidum). Bahkan, saat menjadi Dirtipidum, Komjen Agus mampu menangani kasus menonjol yang mengakibatkan demonstrasi masal. Yakni, kasus penistaan agama yang melibatkan mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. ’’Ini tour of duty biasa saja di lingkungan Polri,’’ ujar Kadivhumas Polri Irjen Argo Yuwono.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=EB6SP55aXUQ

Kapolsek Terjerat Narkoba, Kapolri Listyo Tunjuk Kabareskrim Baru

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/12/kabareskrim.jpg" alt="Kabareskrim Polri Komjen Listyo Sigit Prabowo (SALMAN TOYIBI/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>Kabareskrim Polri Komjen Listyo Sigit Prabowo (SALMAN TOYIBI/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com − <a href="https://www.jawapos.com/tag/kabareskrim/">Kabareskrim</a> Komjen Listyo Sigit Prabowo memastikan kasus penyerangan terhadap polisi yang mengakibatkan tewasnya enam pengawal Rizieq Syihab belum final. Rekonstruksi kasus masih bisa berubah.  Hal itu dapat diakomodasi saat ada temuan atau bukti baru.  Pernyataan tersebut disampaikan Kabareskrim setelah <a href="https://www.jawapos.com/tag/komnas-ham/">Komnas HAM</a> memastikan mendapatkan temuan baru. Komnas HAM juga menekankan bahwa mereka lebih dulu turun ke lapangan untuk mendalami kasus yang diduga terdapat unsur pelanggaran hak asasi manusia (HAM) tersebut.  Kabareskrim Komjen <a href="https://www.jawapos.com/tag/listyo-sigit-prabowo/">Listyo Sigit Prabowo</a> menjelaskan, rekonstruksi yang digelar Bareskrim merupakan bagian dari proses penyidikan dugaan tindak pidana penyerangan petugas. Karena itu, rekonstruksi tersebut bukan hasil final. ”Nantinya bila ada temuan baru, bisa diakomodasi,” jelasnya. Temuan baru itu bisa berupa penambahan keterangan informasi, saksi, atau bukti lain. Semua itu tidak menutup kemungkinan untuk diakomodasi dalam tahap rekonstruksi lanjutan. ”Yang pasti, kami dalam rekonstruksi selalu bekerja profesional, transparan, dan objektif,” tegasnya. Apalagi, dalam rekonstruksi tersebut, Bareskrim mengundang pengawas eksternal. Antara lain, Komnas HAM, Amnesty International, Kontras, Imparsial, dan Kompolnas. Walau yang datang hanya Kompolnas. ”Polri tetap menghargai independensi pengawas eksternal lainnya,” ujarnya.  Dia menuturkan, sesuai laporan, kasus itu merupakan penyerangan terhadap petugas. Namun, manakala ada pendapat lain, misalnya petugas yang melakukan penyerangan, Bareskrim akan menghargainya. ”Kami akan terus meng-update perkembangan kasus ini,” ujarnya.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/15/12/2020/komnas-ham-temukan-bukti-baru-cctv-tidak-rusak-tapi-tak-ada-rekaman/">Komnas HAM Temukan Bukti Baru, CCTV Tidak Rusak, tapi Tak Ada Rekaman</a>  Sementara itu, Komisioner Komnas HAM Choirul Anam menegaskan, pihaknya terus melakukan pendalaman dan belum ada kesimpulan terkait kasus tersebut. Yang pasti, dalam kasus itu terdapat dugaan pelanggaran HAM. ”Itu kewenangan Komnas HAM,” jelasnya. Dia menegaskan, muara dari kasus yang ditangani Komnas HAM adalah membuat terang kasus tersebut. Tanpa perlu adanya tim gabungan, Komnas HAM bisa berjalan sendiri. ”Kami bisa merumuskan bagaimana peristiwa terjadi, dari jarak berapa ditembak, dan sebagainya,” tuturnya.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/09/12/2020/usut-penembakan-6-anggota-fpi-jokowi-didesak-bentuk-tim-independen/">Usut Penembakan 6 Anggota FPI, Jokowi Didesak Bentuk Tim Independen</a>  Pada bagian lain, <a href="https://www.jawapos.com/tag/front-pembela-islam/">Front Pembela Islam</a> (FPI) menolak rekonstruksi versi polisi. Sekretaris Umum FPI Munarman menjelaskan, bila mengikuti logika kepolisian, penanganan perkara tersebut tak bisa lagi dijalankan karena para tersangka sudah meninggal. Karena itu, dia berharap Komnas HAM menjadi leading sector dalam penanganan kasus tersebut. Sebab, insiden itu merupakan tragedi pembantaian dan pembunuhan enam anggota Laskar FPI. ”Yang diduga merupakan peristiwa pelanggaran HAM berat,” ujarnya.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/15/12/2020/rekonstruksi-bentrok-polri-fpi-kabareskrim-belum-hasil-final/">Rekonstruksi Bentrok Polri-FPI, Kabareskrim: Belum Hasil Final</a>  Sementara itu, Ketua Umum FPI Ahmad Sobri Lubis dan Panglima Laskar Pembela Islam (LPI) Maman Suryadi kemarin rampung menjalani pemeriksaan. Keduanya dicecar 63 pertanyaan terkait kegiatan Maulid dan pernikahan putri Rizieq Syihab di Petamburan, Jakarta Pusat. Setelah diperiksa, Sobri dan Maman tidak ditahan. Alasannya, ancaman hukuman keduanya di bawah lima tahun.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=Or8yuOqZmno

Komnas HAM Sebut Ada Dugaan Pelanggaran

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/JKT_PELIMPAHAN-TAHAP-DUA-KASUS-RED-NOTICE_MIFTAHULHAYAT-13.jpg" alt="Tersangka penghapusan red notice Djoko Tjandra, Tommy Sumardi keluar dari Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, Jakarta, Senin (16/10/2020).Bareskrim Polri bakal melimpahkan tahap II perkara penghapusan red notice Djoko Tjandra ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Ja" width="100%">
<figcaption>Tersangka penghapusan red notice Djoko Tjandra, Tommy Sumardi keluar dari Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, Jakarta, Senin (16/10/2020).Bareskrim Polri bakal melimpahkan tahap II perkara penghapusan red notice Djoko Tjandra ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Ja</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tim kuasa hukum Tommy Sumardi, Dion Pongkor membantah keterangan mantan Kepala Divisi Hubungan Internasional (Kadiv Hubinter) Polri, Irjen Pol Napoleon Bonaparte yang mengungkap soal kedekatan kliennya dengan Kepala Bareskrim Polri, Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo dan Wakil Ketua DPR RI Aziz Syamsuddin. Menurut Dion, pernyataan Napoleon di persidangan hanya mengarang cerita, karena tidak ada dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP).  "Itu omongan dia (Napoleon Bonaparte) tidak benar. Dia hanya klaim saja tanpa didukung bukti yang sahih," kata Dion kepada wartawan, Rabu (25/11).  Dion menuturkan, keterangan Napoleon saat bersaksi untuk Tommy Sumardi di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Selasa (24/11) kemarin yang mengaitkan dengan Kabareskrim Komjen Listyo Sigit dan Wakil Ketua DPR RI Aziz Syamsuddin hanya ilusi dan fitnah semata. Tommy juga telah membantah keterangan Napoleon di persidangan.  "Anehnya di BAP, dia tidak pernah bicara soal nama Kabareskrim dan Aziz Syamsuddin," cetus Dion.  Dion memandang, pernyataan Napoleon sebagai upaya menggiring opini. Hal ini bertujuan untuk mengalihkan perhatian dari jerat hukum yang tengah dijeratnya.  "Biasalah, yang namanya terdakwa, dia lempar isu apa saja untuk menyelamatkan diri," ungkap Dion.  Sebelumnya, terdakwa Tommy Sumardi mengaku keberatan disebut memiliķi kedekatan dengan Kabareskrim Polri Komjen Pol Listyo Sigit dan Wakil Ketua DPR RI Aziz Syamsuddin. Tommy mengklaim, tidak menyebut nama siapa-siapa saat pertemuannya dengan mantan Kepala Divisi Hubungan Internasional (Kadiv Hubinter) Polri Irjen Pol Napoleon Bonaparte.  "Minta izin meluruskan saja, ini menyangkut petinggi di Senayan dan kepolisian yang disebut. Nomor satu saya datang ke situ ketemu beliau dikenalkan oleh Brigjen Pol Prasetjo Utomo. Begitu saya datang itu, tidak menyebut nama siapa-siapa dan tidak meminta Prasetijo keluar," kata Tommy menanggapi kesaksian Napoleon di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Selasa (24/11).  Perantara suap penghapusan red notice Djoko Tjandra ini mengaku keberatan dengan pernyataan Napoleon di persidangan. "Keberatan," tegas Tommy.  Tommy menegaskan, tidak pernah menyeret nama petinggi Polri dan Senayan untuk mengurus red notice Djoko Tjandra. Namun, dia tak menampik menjadi perantara suap untuk menghapus red notice Djoko Tjandra.  "Karena saya tidak bisa menzalimi orang. Mengenai yang beliau katakan bahwa saya itu datang ke sana, mengarang ngarang cerita. Seakan beliau ini ada tindak pidana ini, emang saya gila yang mulia, saya masuk penjara gara-gara ini. Jadi apa yang saya lakukan sesuai dengan BAP, itu keterangan yang sebenar benarnya yang mulia," tandas Tommy.  Dalam kesaksiannya, Irjen Napoleon Bonaparte membeberkan soal kedekatan pengusaha Tommy Sumardi dengan Kepala Bareskrim Polri Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo dan Wakil Ketua DPR RI Aziz Syamsuddin.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/24/11/2020/irjen-napoleon-sebut-tommy-sumardi-dapat-restu-kabareskrim/">Irjen Napoleon Sebut Tommy Sumardi Dapat Restu Kabareskrim</a>  Napoleon menyebut, Tommy mendatangi ruangannya di TMMC Polri pada April 2020 bersama Brigjen Prasetijo, karena diklaim mendapat restu dari Kabareskrim Polri Listiyo Sigit. Bahkan saat itu, Tommy menawarkan diri untuk menelepon Kabareksrim.  "Lalu dia bercerita, terdakwa yang mengatakan, ini bukan bahasa saya, tapi bahasa terdakwa pada saya, menceretikan kedekatan beliau, bahwa ke tempat saya ini sudah atas restu Kabareskrim polri. Apa perlu telepon beliau? Saya bilang tidak usah," kata Napoleon bersaksi di persidangan.  Selain itu, Tommy pun mengaku menelepon Wakil Ketua DPR RI Aziz Syamsuddin. Dia pun membenarkan, Aziz Syamsuddin sempat berbicara dengan Tommy.  "Saya bilang siapa yang anda telepon mau disambungkan pada saya? Terdakwa mengatakan bang Azis, Azis siapa? Aziz Syamsuddin. Oh Wakil Ketua DPR RI? Ya. Karena dulu waktu masih Pamen saya pernah mengenal beliau, jadi saya sambung, assalamualaikum, selamat siang pak Azis, eh bang apa kabar. Baik," ujar Napoleon.  Napoleon mengaku, sempat membicarakan permintaan Tommy terkait red notice Djoko Tjandra ke Aziz Syamsuddin. Namun, politikus Golkar itu tidak menanggapinya.  "Ini dihadapan saya datang Pak Haji Tommy Sumardi, dengan maksud tujuan ingin mengecek status red notice. Mohon petunjuk dan arahan pak. Silakan saja, Pak Napoleon. Baik, kemudian telepon ditutup, saya serahkan kembali," pungkasnya.  Dalam perkara ini, pengusaha Tommy Sumardi didakwa menjadi perantara suap terhadap Irjen Napoleon Bonaparte sebesar SGD 200 ribu dan USD 270 ribu, serta kepada Brigjen Prasetijo Utomo senilai USD150 ribu.  Uang tersebut dari terpidana kasus hak tagih Bank Bali Djoko Soegiarto Tjandra. Suap itu ditujukan agar nama Djoko Tjandra dihapus dalam red notice atau Daftar Pencarian Orang Interpol Polri.  Didakwa melanggar Pasal 13 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=72_p_pHN09Y

Tommy Jual Nama Kabareskrim dan Azis Syamsudin, Dion: Tidak Benar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/12/Kabareskrim-Listyo-Sigit-Prabowo-Dery-Ridwansah-2-1.jpg" alt="Kabareskrim Polri Inspektur Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo saat serah terima jabatan Kabareskrim di Mabes Polri Jakarta, Senin (16/12/2019). Inspektur Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo diangkat sebagai Kepala Badan Reserse Kriminal menggantikan pejabat" width="100%">
<figcaption>Kabareskrim Polri Inspektur Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo saat serah terima jabatan Kabareskrim di Mabes Polri Jakarta, Senin (16/12/2019). Inspektur Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo diangkat sebagai Kepala Badan Reserse Kriminal menggantikan pejabat</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kabareskrim Polri, Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo meminta kasus Brigjen Pol Prasetijo Utomo yang membantu buronan kelas kakap Djoko Tjandra terulang kembali. Kasus Prasetijo diharapkan menjadi pembelajaran bagi semua anggota lainnya agar tidak melakukan pelanggaran.  "Ini juga peringatan bagi seluruh anggota baik di Bareskrim dan jajaran, kejadian ini tidak boleh kejadian lagi," kata Listyo kepada wartawan, Jumat (17/7).  Listyo menegaskan, tidak ada celah bagi jajarannya melakukan pelanggaran yang merusak marwah instutusi. Semua anggota harus sejalan untuk memberikan pelayanan yang profesional kepada masyarakat. "Kalau tidak sanggup, saya minta mundur," tegasnya.  Mantan Kadivpropam itu memastikan sanksi tegas akan diberikan kepada anggota yang melakukan pelanggaran. Seperti pencopotan kepada Prasetijo yang membantu Djoko Tjandra.  "Sebagai mana saya sampaikan beberapa waktu lalu, kami akan secara tegas menindak anggota yang melakukan pelanggaran demikian juga sebaliknya. Kalau anggota prestasi diberi reward," pungkas Listyo.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/07/djoko-tjandra-prasetijo.jpg" alt="Djoko Tjandra-Brigjen Prasetijo Utomo (Dok. Jawa Pos/Sumut Pos)" width="100%">
<figcaption>Djoko Tjandra-Brigjen Prasetijo Utomo (Dok. Jawa Pos/Sumut Pos)</figcaption>
</figure> Djoko Tjandra-Brigjen Prasetijo Utomo (Dok. Jawa Pos/Sumut Pos)  Sebelumnya, Kapolri Jenderal Idham Azis mencopot Brigjen Pol Prasetyo Utomo dari jabatannya sebagai Karo Korwas Bareskrim Polri. Pencopotan ini terjadi usai Prasetyo terbukti mengeluarkan surat jalan untuk buronan kelas kakap, Djoko Tjandra.  Pencopotan ini tertuang dalam Surat Telegram (TR) Kapolri bernomor ST/1980/VII/KEP./2020 tertanggal 15 Juli 2020. Dalam surat tersebut, Prasetyo dimutasi menjadi Perwira Tinggi (Pati) Yanma Mabes Polri, dalam rangka pemeriksaan. “Komitmen bapak Kapolri jelas, jika dalam pemeriksaan terbukti bersalah, akan dicopot dari jabatannya,” kata Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono kepada wartawan, Rabu (15/7).

Kabareskrim Ingatkan Anggotanya Tak Mengulang Kasus Brigjen Prasetijo

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#kabareskrim polri

Berita Terkini