<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/angka-pns-cerai-tinggi-pemicunya-selingkuh-bukan-ekonomi_m_206425.jpeg" alt="Ilustrasi sejumlah PNS ketika akan mengikuti apel di kantornya." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi sejumlah PNS ketika akan mengikuti apel di kantornya.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Angka perceraian di kalangan Pegawai Negeri Sipil setiap tahun makin meninggi. Banyak faktor pemicunya. Salah satunya yang paling &lsquo;favorit&rsquo; adalah karena perselingkuhan. Kabupaten Ngawi merupakan salah satu daerh dengan tingkat perceraian PNS tertinggi dalam dua tahun terakhir. Faktor perselingkuhan disebut-sebut sebagai biang keladi retaknya bahtera rumah tangga mereka. Catatan pengadilan agama (PA) setempat, sepanjang 2016 terdapat 46 kasus perceraian melibatkan PNS. Setahun berselang angkanya sebanyak 40. &ldquo;Sementara, triwulan pertama tahun ini, sudah ada 11 kasus,&rdquo; ungkap Panitera Muda Hukum PA Ngawi Hidayat Mursito. Hidayat memerinci, dari 46 kasus perceraian pada 2016, 23 di antaranya cerai gugat alias yang mengajukan pihak istri. Sedangkan sisanya merupakan cerai talak. Sementara, 40 kasus sepanjang 2017 meliputi 22 gugat dan 18 talak. Hidayat menyebut, perceraian di kalangan PNS mayoritas dipicu perselingkuhan. Sedangkan faktor ekonomi nyaris tidak ada. Pasalnya, abdi negara secara umum memiliki taraf hidup mapan. Belum lagi jika mengelola usaha sampingan untuk menambah penghasilan. &ldquo;Pasangannya curiga, lalu cekcok, akhirnya mengajukan cerai,&rdquo; kata Hidayat. Dia menuturkan, sebelum masuk persidangan sejatinya pasangan yang mengajukan cerai mendapat mediasi. Itu pun dalam kurun waktu hingga berbulan-bulan lamanya. Meski begitu, nyaris tidak ada yang bahtera rumah tangganya bisa terselamatkan. Hidayat menambahkan, mengacu PP Nomor 45 Tahun 1990, PNS yang hendak mengajukan cerai harus mengajukan permohonan kepada atasan. &ldquo;Biasanya pimpinan tidak serta merta memberikan izin. Paling tidak dinasihati. Tapi mau bagaimana lagi, keputusan ada di tangan pihak yang bersangkutan,&rdquo; pungkasnya.&nbsp;

Angka PNS Cerai Tinggi, Pemicunya Selingkuh Bukan Ekonomi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/formasi-diumumkan-bulan-mei-tes-cpns-digelar-usai-pilkada-2018_m_199371.jpeg" alt="MenPAN RB Asman Abnur masih belum bisa memastikan total jumlah kuota CPNS 2018." width="100%">
<figcaption>MenPAN RB Asman Abnur masih belum bisa memastikan total jumlah kuota CPNS 2018.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) akan segera membuka seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2018. Hal itu dilakukan karena tahun ini akan ada 220 ribu Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang harus mengakhiri masa baktinya. Menteri PAN-RB, Asman Abnur mengatakan, untuk formasi CPNS diperkirakan akan diputuskan dalam bulan dua bulan ke depan. Sedangkan pelaksaan seleksinya akan dilaksanakan pasca Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) pada Juni mendatang. "Insya Allah kita putuskan bulan Mei, nanti pelaksanaan tesnya setelah pilkada," ungkap Asman di Istora Senayan Jakarta, Selasa (27/3). Sementara itu terkait hasil seleksi tersebut sudah dapat diakses menjelang akhir tahun 2018. Kemudian agenda akan dilanjutkan dengan pembekalan kepada CPNS terpilih oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). "Nah, baru pengangkatannya seperti tahun lalu (2017), akhir tahun udah diumumkan hasilnya kemudian dilakukan lagi seperti ini (pembekalan CPNS)," tegas Asman. Menurut Asman, hingga saat ini masih ada lembaga atau kementerian yang belum mengajukan formasi CPNS. Hal ini tentu penyebab sampai detik ini belum ada kepastian kuota <a href="https://www.jawapos.com/read/2018/03/16/196535/ini-bocoran-penting-soal-tes-cpns-dari-menteri-asman" target="_blank">CPNS tahun 2018</a>. Meski demikian, Asman telah menargetkan di akhir bulan April ini seluruh kementerian dan lembaga telah menyetorkan pengajuan formasi CPNS. Hal ini juga dimaksudkan agar tidak terjadi usulan-usulan tambahan ke depannya. "Belum ada (total kuota CPNS), analisis terakhirnya belum kami buat," lanjut Asman. "Masih ada (yang belum mengajukan usulan formasi). Tapi target kita akhir bulan ini semua sudah menyampaikan usulan. Jadi tidak ada lagi usulan-usulan tambahan," pungkas Asman.

Formasi Diumumkan Bulan Mei, Tes CPNS Digelar Usai Pilkada 2018

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/ini-bocoran-penting-soal-tes-cpns-dari-menteri-asman_m_196535.jpeg" alt="Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Asman Abnur." width="100%">
<figcaption>Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Asman Abnur.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Asman Abnur memastikan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil 2018 akan menggunakan sistem online. Sistem online ini digunakan mulai pendaftaran hingga tes dengan sistem Computer Assisted Test (CAT). Namun ada hal baru dalam tes kompetensi dasar (TKD) tahun ini. Bila sebelumnya peserta dihadapkan dengan soal-soal menjebak, tahun ini tidak ada lagi. Menurut Menteri Asman, soal seperti itu tidak layak lagi untuk diujikan kepada peserta. &ldquo;Tahun ini enggak boleh lagi ada soal-soal yang menjebak. Orang sepintar apa pun kalau diberi soal menjebak pasti salah," kata Menteri Asman, Jumat (16/3). Sebagaimana diketahui, seperti tahun-tahun sebelumnya soal-soal CPNS disusun oleh konsorsium perguruan tinggi. Tingkat kesulitannya disesuaikan dengan wilayah yang akan diujikan. Menteri Asman mengungkapkan, sudah meminta kepada Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) agar soal-soal CPNS tahun ini tidak lagi menjebak. "Sampai saat ini sudah ada 15 ribu soal baru yang masuk dalam bank soal. Soal-soal ini tidak ada unsur menjebaknya. Jadi akan memudahkan peserta tes," tandasnya. Diketahui, rencananya, tes CPNS dimulai Juni hingga Juli mendatang. Sementara pengumuman dilaksanakan Mei.&nbsp;

Ini Bocoran Penting Soal Tes CPNS dari Menteri Asman

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/heboh-pns-punya-hak-cuti-sebulan-saat-dampingi-istri-melahirkan_m_195896.jpeg" alt="Ilustrasi PNS tengah menjalani rutinitas upacara pagi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi PNS tengah menjalani rutinitas upacara pagi</figcaption>
</figure>Jawapos.com &ndash; Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (Kemen-PANRB) menegaskan cuti bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) laki-laki yang mendampingi istrinya melahirkan bukanlah cuti tersendiri, tetapi merupakan salah satu jenis cuti, yakni cuti karena alasan penting.  Berdasarkan Pasal 310 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS), ada tujuh jenis cuti untuk PNS, yaitu cuti tahunan, cuti besar, cuti sakit, cuti melahirkan, cuti karena alasan penting, cuti bersama, dan cuti di luar tanggungan negara. &ldquo;Cuti tersebut bukanlah cuti tersendiri semata-mata karena istri melahirkan, tetapi cuti karena alasan penting, yang antara lain dapat diambil untuk mendampingi istri apabila proses kelahirannya betul-betul membutuhkan pendampingan, seperti operasi caesar atau membutuhkan perawatan khusus,&rdquo; ujar Herman Suryatman, Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Herman Suryatman di Jakarta, Rabu (14/3). Herman lebih lanjut menjelaskan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil, dijelaskan bahwa pemberian cuti karena alasan penting terdiri atas 15 poin. "PNS laki-laki yang istrinya melahirkan/operasi caesar dapat diberikan cuti karena alasan penting dengan melampirkan surat keterangan rawat inap dari Unit Pelayanan Kesehatan," bunyi poin ketiga. "Jadi tidak benar bahwa PNS laki-laki bisa begitu saja mengambil cuti sampai 1 bulan apabila istrinya melahirkan, tetapi ada ketentuan yang ketat yakni harus melampirkan surat keterangan rawat inap dari Unit Pelayanan Kesehatan," kata Herman. Disebutkan juga bahwa lamanya cuti karena alasan penting ditentukan oleh Pejabat yang Berwenang <a href="https://www.jawapos.com/read/2018/03/14/195856/kabar-gembira-istri-melahirkan-pns-laki-laki-sudah-bisa-ambil-cuti" target="_blank">Memberikan Cuti</a>, paling lama 1 (satu) bulan dengan mengajukan permintaan secara tertulis. "Pengertian satu bulan itu merupakan waktu paling lama. Tidak selalu satu bulan, tetapi bisa kurang, disesuaikan dengan kondisi objektif dan alasan yang akuntabel,&rdquo; ujarnya. Dengan perkembangan teknologi kedokteran belakangan ini yang memungkinkan orang yang melahirkan dengan operasi caesar bisa sembuh dalam waktu yang lebih cepat. Jadi cuti sampai satu bulan itu hanya untuk kasus-kasus tertentu saja, yang memang betul-betul membutuhkan pendampingan suami.

Heboh PNS Punya Hak Cuti Sebulan saat Dampingi Istri Melahirkan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kabar-gembira-istri-melahirkan-pns-laki-laki-sudah-bisa-ambil-cuti_m_195856.jpeg" alt="Ilustrasi, Pemprov DKI Jakarta sudah mengeluarkan peraturan gubernur (Pergub) terkait cuti bagi pegawai negeri sipil (PNS) laki-laki untuk menemani istrinya melahirkan." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi, Pemprov DKI Jakarta sudah mengeluarkan peraturan gubernur (Pergub) terkait cuti bagi pegawai negeri sipil (PNS) laki-laki untuk menemani istrinya melahirkan.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemprov DKI Jakarta sudah mengeluarkan peraturan gubernur (Pergub) terkait cuti bagi pegawai negeri sipil (PNS) laki-laki untuk menemani istrinya melahirkan. Hal itu disampaikan Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno. "Kebetulan sekarang cantolan dari pemerintah pusatnya sudah terbit, jadi kita sudah keluarkan pergubnya," kata Sandiaga di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (14/3). Sandi&mdash;sapaan akrab Sandiaga mengatakan, pihaknya sudah menjanjikan kebijakan cuti bagi PNS laki-laki ini dan akan menjadi acuan sebagai salah satu rencana kerja. Nantinya, PNS laki-laki diberikan libur seminggu sebelum sang istri melahirkan dan tiga minggu setelah kelahiran. "Satu minggu sebelum kelahiran dan tiga minggu setelah kelahiran," ungkapnya. Dengan adanya kebijakan baru tersebut, politikus Partai Gerindra ini berharap hubungan <a href="https://www.jawapos.com/read/2018/03/14/195896/heboh-pns-punya-hak-cuti-sebulan-saat-dampingi-istri-melahirkan" target="_blank">rumah tangga PNS</a> dapat lebih bahagia. Terlebih lagi dengan adanya kehadiran sang ayah di masa-masa pertumbuhan anak. "Jadi kita sampaikan untuk PNS yang menemani istrinya melahirkan kita beri fasilitas cuti untuk menemani istri. Semoga anak yang dilahirkan sehat, dalam kondisi keluarga bahagia, dan terbentuk kerja sama dengan istri pada masa pertama keemasan dari kelahiran anak pertama, kedua, ketiga," pungkasnya. Diwartakan sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memiliki kebijakan khusus bagi pegawai negeri sipil (PNS) laki-laki di lingkungan Pemprov DKI yang sudah berumah tangga. Mereka diperbolehkan mengambil cuti untuk menemani istrinya melahirkan sebanyak 5 hari sampai 1 bulan. "Lima hari itu sudah luar biasa. Jadi kita nggak usah satu bulan. Tapi kalau umpamanya itu bisa melebihi dari pada itu. Lima hari rata-rata mintanya," ujar Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta Syamsudin Lologau saat dihubungi, Selasa (13/3).

Kabar Gembira! Istri Melahirkan, PNS Laki-laki Sudah Bisa Ambil Cuti

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kabar-baik-untuk-pns-pria-istri-melahirkan-suami-dapat-cuti_m_195725.jpeg" alt="PNS laki-laki mendapat hak cuti ketika istrinya melahirkan. Lama cuti tergantung situasi kesehatan istri." width="100%">
<figcaption>PNS laki-laki mendapat hak cuti ketika istrinya melahirkan. Lama cuti tergantung situasi kesehatan istri.</figcaption>
</figure>JawaPos.com &ndash; Kabari baik bagi Pegawai negeri Sipil (PNS) pria. Badan Kepegawaian Negara (BKN) mengeluarkan peraturan Nomor 24/2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti PNS yang isinya memberikan cuti kepada aparatur sipil negara (ASN) laki-laki. Kabiro Humas BKN Mohammad Ridwan menyatakan, peraturan itu menjadi turunan impelementasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11/2017 tentang Manajemen <a href="https://www.jawapos.com/read/2018/03/09/194652/skema-pensiun-diubah-gaji-pns-dan-pejabat-bakal-naik-drastis" target="_blank">PNS</a>. PP itu dirasa terlalu ala kadarnya dan terlalu luas mengenai peraturan cuti. &ldquo;Sekarang, kami buat lebih humanis dengan disertakan contoh-contohnya. Salah satu yang digunakan itu kewajiban mendampingi pasangan sah ketika melahirkan,&rdquo; terang Ridwan saat dihubungi JawaPos.com, Selasa (13/3). Adapun isi petikan cuti dalam Peraturan BKN tersebut sebagai berikut: PNS laki-laki yang isterinya melahirkan/operasi caesar dapat diberikan cuti karena alasan penting dengan melampirkan surat keterangan rawat inap dari Unit Pelayanan Kesehatan Ridwan menambahkan, ketentuan pemberian cuti itu tidak menyebutkan berapa bulan, namun hanya bersifat situasional. Pada implementasinya, atasan dapat langsung mengizinkan atau tidak <a href="https://www.jawapos.com/read/2018/03/08/194301/ekonom-potongan-ideal-gaji-pns-untuk-iuran-pensiun-5-7-persen" target="_blank">PNS</a> mendapat Cuti Alasan Penting (CAP). &ldquo;Yang bisa buktikan itu, surat keterangan dari rumah sakit atau fasilitas kesehatan yang menyatakan istrinya akan melahirkan dan butuh pendampingan. Di sana harus tercantum tempat dan waktu <a href="https://www.jawapos.com/read/2018/03/08/194295/permintaan-ketua-korpri-ketika-pemerintah-ubah-skema-pensiun-pns" target="_blank">PNS</a> tersebut mendampingi istrinya,&rdquo; ujarnya. Sebagai contoh, jika seorang istri PNS melahirkan, maka PNS tersebut diberikan izin mendampingi ibu dari anak-anaknya. Namun waktu bisa dua atau tiga hari. Kalau istrinya sudah bisa ditinggal bekerja, maka ASN tersebut harus masuk kantor. &ldquo;Atasan juga bisa memberikan hukuman disiplin kalau misalnya setelah 3 -4 hari seharusnya sudah pulang dan oke. Tapi masih izin cuti, ya itu dihukum aja. Jangan sampai disalahgunakan,&rdquo; imbuhnya. Lebih jauh di dalam Peraturan BKN itu menyenbutkan, selama PNS pria mendampingi istrinya melahirkan, mereka masih mendapatkan haknya berupa gaji pokok, tunjangan jabatan, tunjangan keluarga, dan tunjangan lainnya sesuai aturan berlaku.

Kabar Baik untuk PNS Pria, Istri Melahirkan Suami Dapat Cuti

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/anies-izinkan-pns-laki-laki-cuti-saat-istri-melahirkan-berapa-hari_m_195715.jpeg" alt="Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan." width="100%">
<figcaption>Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memiliki kebijakan khusus bagi pegawai negeri sipil (PNS) laki-laki di lingkungan Pemprov DKI yang sudah berumah tangga. Mereka diperbolehkan mengambil cuti untuk menemani istrinya melahirkan sebanyak 5 hari sampai 1 bulan. "Lima hari itu sudah luar biasa. Jadi kita nggak usah satu bulan. Tapi kalau umpamanya itu bisa melebihi dari pada itu. Lima hari rata-rata mintanya," ujar Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta Syamsudin Lologau saat dihubungi, Selasa (13/3). Menurutnya, Anies memberikan kebijakan itu agar setiap suami bisa mendampingi masa-masa perjuangan istrinya yang melahirkan anaknya ke dunia. Hal itu menjadi penting karena seorang istri butuh sosok suami untuk mengurangi ketakutan. "Bisa dibayangkan bagaimana penderitaan seorang ibu kalau melahirkan, nah kalau ada yang mendampingi suaminya maka beban ketakutannya itu berkurang. Jadi suami harus mendampingi istri," tuturnya. Syamsudin menjelaskan, pemberlakuan cuti bagi suami yang istrinya melahirkan sudah berlaku sejak awal Anies menjabat dan sudah ada beberapa anak buahnya yang mengajukan cuti tersebut. "Sudah ada sejak Pak Anies jadi gubernur kita. Kalau di BKN (Badan Kepegawaian Negara) dari tahun 2017 ya, kalau di sini perintah Pak Gubernur ada artinya dia," kata dia. Pengajuan cuti ini masuk dalam cuti alasan penting (CAP) dengan melampirkan surat keterangan rawat inap dari Unit Pelayanan Kesehatan. Hal ini sesuai dengan Peraturan Kepala (Perka) Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil (PNS). Dalam lampiran Perka BKN Nomor 24 Tahun 2017 poin IIE Nomor 3 disebutkan, PNS laki-laki yang istrinya melahirkan atau operasi sesar dapat diberikan cuti karena alasan penting dengan melampirkan surat keterangan rawat inap dari Unit Pelayanan Kesehatan. Lamanya cuti karena alasan penting ditentukan pejabat yang berwenang memberikan cuti paling lama satu bulan.

Anies Izinkan PNS Laki-laki Cuti Saat Istri Melahirkan, Berapa Hari?

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/anak-wabup-maros-terancam-dipecat-dari-pns_m_195525.jpeg" alt="Arjab Ajib Mattotorang dan ketiga rekannya ditangkap dalam penggerebekan di rumah kosong, Jalan Cemara, Kecamatan Turikale, Maros, Selasa (6/3)." width="100%">
<figcaption>Arjab Ajib Mattotorang dan ketiga rekannya ditangkap dalam penggerebekan di rumah kosong, Jalan Cemara, Kecamatan Turikale, Maros, Selasa (6/3).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Maros mengambil langkah tegas terhadap Arjab Ajib Mattotorang, anak Wakil Bupati (Wabup) Maros yang tertangkap karena kasus narkoba. Pegawai negeri sipil (PNS) di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Maros itu bahkan terancam dicopot dari jabatannya sebagai staf. Hal itu ditegaskan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pemkab Maros Agustam. Menurutnya, sanksi terhadap PNS terkait dengan pelanggaran yang dilakukan tergantung dari masa hukuman yang diputuskan pengadilan. "PNS yang terkait tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dijatuhi hukuman disiplin," kata Agustam saat dikonfirmasi, Selasa (13/3). Putusan tersebut jelas tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS. Dalam PP, Agustam merujuk pada pasal 247. Di situ disebutkan bahwa PNS dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan karena dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang bersifat incraht lantaran melakukan tindak pidana dengan hukum pidana penjara paling singkat 2 tahun dan pidana yang dilakukan tidak berencana. Tapi ketentuan tersebut bisa junto pasal 10 angka 2 PP 53/2010 tentang Disiplin PNS. "Yakni, mentaati segala peraturan perundang-undangan apabila berdampak negatif pada pemerintahan atau negara," tegasnya. Sementara apabila merujuk pada pasal sangkaan yang disangkakan pihak kepolisian, putra ketiga Wabup Maros itu disangkakan melanggar pasal 112 ayat 1 juncto Pasal 127, UU 35/2009 tentang Narkotika. Ancaman hukumannya paling singkat 4 tahun penjara dan atau paling lama 12 tahun penjara. Namun, Agustam tetap bersikukuh terkait putusan dari pengadilan apakah menetapkan tersangka betul-betul terbukti atau tidak. Apabila terbukti sebagaimana dengan sangkaan pasal yang diberikan, maka keputusan untuk memberhentikan yang bersangkutan kemungkinan akan ditempuh. Sementara itu, Wabup Maros Harmil Mattotorang sama sekali belum memberikan afirmasi terkait ancaman pemecatan Arjab. Pesan singkat hingga telepon belum sama sekali direspons.

Anak Wabup Maros Terancam Dipecat dari PNS

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kabar-baik-untuk-pencaker-penerimaan-cpns-digelar-setelah-pilkada_m_195486.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah kembali menggelar rekrutmen calon pegawai negeri sipil (CPNS) untuk 2018. Rencananya akan dilangsungkan setelah pelaksanaan Pilkada serentak 2018 di 171 daerah. Rencana itu untuk menghindari potensi intervensi atau politisasi oleh calon kepala daerah saat pilkada. Keputusan tersebut terungkap dalam rapat dengar pendapat di Komisi II DPR kemarin (12/3). Hadir dalam rapat hampir tiga jam itu Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Asman Abnur dan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana. Asman menuturkan, pelaksanaan rekrutmen CPNS itu diharapkan tidak sampai memicu gejolak di daerah. Sebab, saat ini 17 provinsi, 39 kota, dan 115 kabupaten sedang sibuk melaksanakan pilkada. Hari pencoblosan dijadwalkan pada 27 Juni. "Sekarang orang konsentrasi pilkada," ujar Asman seusai rapat.&nbsp;

Kabar Baik untuk Pencaker, Penerimaan CPNS Digelar Setelah Pilkada

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/tertangkap-nyabu-2-perempuan-catut-oknum-pns_m_195348.jpeg" alt="Kapolresta Bandar Lampung Kombes Pol Murbani Budi Pitono menunjukan barang bukti dari 5 tersangka yang ditangkap." width="100%">
<figcaption>Kapolresta Bandar Lampung Kombes Pol Murbani Budi Pitono menunjukan barang bukti dari 5 tersangka yang ditangkap.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Penyidik Satuan Reserse Narkoba (Satreskoba) Polresta Bandar Lampung menciduk dua oknum Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tulang Bawang Barat. Keduanya adalah Agus Kurniawan, 35, yang bekerja di Dinas Perpustakaan Tulang Bawang Barat dan Andika Widya Utama, 32, Kasubbag Protokol Pemkab Tulang Bawang Barat. Kedua oknum PNS ditangkap bersama rekannya Heldi Gunawan, 34, warga Jagabaya, Bandar Lampung. Penangkapan berlangsung di sebuah Hotel di kawasan Bandar Lampung, Jumat (9/3) pekan lalu. Sebelum menangkap ketiga tersangka, polisi lebih dulu menciduk dua perempuan. Adalah Octmi Kusuma, 29, dan Nuru Choira, 22. "Mereka ditangkap di Jalan Tirtria Gang Mawar, Tanjung Senang, Bandar Lampung," kata Kapolresta Bandar Lampung Kombes Pol Murbani Budi Pitono dalam keterangan pers di Mapolresta Bandar Lampung, Senin (12/3). Saat diamankan, Octmi dan Nuru diduga usai mengonsumsi narkoba. Hal tersebut diperkuat dengan ditemukannya alat isap sabu di lokasi penangkapan. Dalam pemeriksaan, kedua perempuan itu mengaku mendapatkan barang dari tiga pria. Dua diantaranya adalah oknum PNS Kabupaten Tulang Bawang Barat. Berbekal informasi itulah, polisi lantas bergerak untuk kembali melakukan penangkapan. Dari dua tersangka perempuan, polisi menyita sejumlah barang bukti. Antara lain seperangkat alat isap sabu dari botol minyak angin, satu plastik kecil sisa pakai, tiga buah korek api gas dan tiga buah sedotan. Sedangkan dari tiga pelaku lainnya, polisi menyita barang bukti berupa 25 paket sabu dengan berat masing-masing 5,5 gram, satu unit ponsel dan uang sebesar Rp 1,5 juta. "Kelima tersangka masih dalam pemeriksaan," imbuh Murbani.

Tertangkap Nyabu, 2 Perempuan Catut Oknum PNS

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#kabar pns

Berita Terkini