<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/11/upacara-kenaikan-pangkat-pati-polri-antara-1409641384.jpeg" alt="Komjen Pol. Fadil Imran (kiri) bersama dua perwira tinggi Polri lainnya menerima kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi dalam upacara di Rupatama Mabes Polri, Jakarta, Selasa (11/4/2023)." width="100%">
<figcaption>Komjen Pol. Fadil Imran (kiri) bersama dua perwira tinggi Polri lainnya menerima kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi dalam upacara di Rupatama Mabes Polri, Jakarta, Selasa (11/4/2023).</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; &rdquo;Bila ditanya apa itu polisi RW, saya akan ajukan pertanyaan, &rsquo;Punyakah teman polisi di lingkungannya?&rsquo;&rdquo; Bila jawabannya tidak ada, menurut Kabaharkam Polri Komjen Fadil Imran, itulah alasannya polisi RW dibentuk. Fadil menjelaskan, berbagai penelitian menunjukkan bahwa salah satu praktik pemolisian yang terbukti mengurangi kejahatan adalah komunitas pemolisian atau community policing. &rdquo;Yang berorientasi pada kedekatan antara polisi dan masyarakat,&rdquo; ujarnya kemarin (18/5). Polisi RW dibentuk dari semua anggota yang berada di lingkungan sekitar. Bukan hanya bhabinkamtibmas. &rdquo;Setiap anggota kepolisian menjalankan fungsi polisi RW di tempat tinggal masing-masing,&rdquo; terang Fadil. Diharapkan, seminggu sekali polisi RW dapat berkomunikasi dan bersilaturahmi serta menjadi kawan, jembatan, komunikator, dan fasilitator. &rdquo;Jadi tempat curhat warga sekitar,&rdquo; kata mantan Kapolda Metro Jaya tersebut. Dengan begitu, lanjut Fadil, tindak kejahatan dan ketidaktertiban di masyarakat bisa dicegah. Sesuai dengan arahan Kapolri, polisi harus dekat dengan masyarakat dan bersifat humanis. &rdquo;Karena itu, saat saya diamanahi memimpin Jakarta, banyak program yang dilakukan seperti Kampung Tangguh, Vaksinasi Merdeka, Street Race, dan malam pelayanan,&rdquo; paparnya. Seluruh program tersebut merupakan upaya mendekatkan polisi dengan masyarakat. &rdquo;Semua program ini embrio untuk polisi RW yang kini dijalankan secara nasional,&rdquo; ungkapnya. (idr/c14/fal)

Menurut Kabaharkam Polri Komjen Fadil Imran, alasannya polisi RW dibentuk untuk mengurangi kejahatan adalah komunitas pemolisian.

Kabaharkam Komjen Fadil Imran Inisiasi Polisi RW, Tugasnya Tempat Curhat Warga

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/Gedung-Mapolda-Metro-Jaya-Dery-Ridwansah-1-1.jpg" alt="Gedung Mapolda Metro Jaya. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Gedung Mapolda Metro Jaya. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Gerbong Polri kembali bergerak. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memutasi 473 perwira tinggi (pati) dan perwira menengah (pamen) kemarin. Di antara jumlah tersebut, terdapat empat komjen atau jenderal bintang tiga dan tujuh Kapolda yang digeser.  Pergeseran jabatan itu tertuang dalam empat surat telegram. Yakni, ST/712/III/Kep./2023, ST/713/III/Kep./2023, ST/714/III/Kep./2023, dan ST/715/III/Kep./2023. Dalam surat telegram nomor ST/713/III/Kep./2023, terdapat 155 personel yang dimutasi, termasuk empat komjen dan tujuh Kapolda.  Kabaharkam Komjen Arief Sulistyanto dimutasi menjadi Pati Kabaharkam dalam rangka pensiun. Penggantinya adalah Irjen Fadil Imran yang sebelumnya menjabat Kapolda Metro Jaya.  Kadivhumas Polri Irjen Dedi Prasetyo mengatakan, mutasi dan rotasi merupakan hal biasa di Polri. Namun, menurut pengamat kepolisian Bambang Rukminto, ada yang patut disorot dalam mutasi Irjen Karyoto sebagai Kapolda Metro Jaya. Sebab, Karyoto selama ini belum pernah menempati posisi Kapolda.  ”Pertama kali Kapolda langsung di Polda Metro Jaya,” ujarnya. Padahal, Kapolda Metro Jaya memiliki tanggung jawab dan kewenangan yang sangat vital. ”Apalagi menjelang Pilpres 2024. Secara kultur, biasanya Kapolda Metro Jaya diisi oleh mantan Kapolda wilayah lain,” paparnya.  Bahkan, dulu persyaratan untuk menduduki Kapolda Metro Jaya itu telah dua kali menjadi Kapolda dan satu di antaranya menduduki polda tipe A. ”Makanya, susah memang tidak menghubungkan pengangkatan ini dengan politik,” jelasnya.  Sedangkan pengangkatan Irjen Fadil Imran menjadi Kabaharkam, dia mengatakan bahwa terlepas adanya kontroversi selama menjabat Kapolda Metro Jaya, Fadil Imran tergolong sukses menjaga keamanan di Jakarta. ”Jakarta aman selama dipimpin Fadil,” tuturnya.  Berbeda lagi mutasi untuk Irjen Helmy Santika yang baru saja terdapat kasus anak buahnya bunuh diri. Dia mengatakan, Irjen Helmy sepertinya mengikuti jejak pendahulunya, Irjen Akhmad Wiyagus. ”Dari Kapolda Gorontalo menjadi Kapolda Lampung,” urainya.  Secara umum melihat komposisi mutasi tersebut, dia mengatakan bahwa Kapolri ingin melakukan konsolidasi gerbongnya. Mengingat para senior 1988 mulai banyak yang pensiun. ”Menjadi momentum mengisi dengan orang-orang dekat Kapolri,” jelasnya.  --- MUTASI PATI POLRI <ul> 	<li>Pejabat | Jabatan Lama | Jabatan Baru</li> 	<li>Komjen Arief Sulistyanto | Kabaharkam | Pati Kabaharkam</li> 	<li>Irjen Fadil Imran | Kapolda Metro Jaya | Kabaharkam</li> 	<li>Irjen Karyoto | Pati Bareskrim | Kapolda Metro Jaya</li> 	<li>Komjen Rycko Amelza Dahniel | Kalemdiklat | Kepala BNPT</li> 	<li>Komjen Purwadi Arianto | Pati Kalemdiklat | Kalemdiklat</li> 	<li>Irjen Rudy Sufahriadi | Kapolda Sulteng | Pati Lemdiklat Polri</li> 	<li>Irjen Agus Nugroho | Pati Bareskrim | Kapolda Sulteng</li> 	<li>Komjen Luki Hermawan | Wakil BSSN | Analis Kebijakan Utama</li> 	<li>Irjen Suntana | Kapolda Jabar | Pati Baintelkam</li> 	<li>Irjen Akhmad Wiyagus | Kapolda Lampung | Kapolda Jabar</li> 	<li>Irjen Helmy Santika | Kapolda Gorontalo | Kapolda Lampung</li> 	<li>Irjen Angesta Romano Y. | Widyaiswara Utama | Kapolda Gorontalo</li> 	<li>Irjen Suryanbodo A. | Kapolda Kalbar | Pati Polda Kalbar</li> 	<li>Brigjen Pipit Rismanto | Dirtipidter Bareskrim | Kapolda Kalbar</li> 	<li>Irjen Nana Sudjana | Kapolda Sulsel | Pati Itwasum</li> 	<li>Irjen Setyo Boedi M. | Wadankor Brimob | Kapolda Sulsel</li> </ul>

Kapolda Metro Jaya Yang baru Belum Pernah Pimpin Polda Tipe A

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/07/Pos-Penyekatan-Lenteng-Agung-Dery-Ridwansah-7-1.jpg" alt="Pasukan gabungan TNI dan Polri memeriksa kendaraan bermotor di penyekatan perlintasan Lenteng Agung, Jakarta, Jumat (9/7/2021). Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri Inspektur Jenderal Istiono menyebut volume kendaraan di titik penyekatan PPKM Daru" width="100%">
<figcaption>Pasukan gabungan TNI dan Polri memeriksa kendaraan bermotor di penyekatan perlintasan Lenteng Agung, Jakarta, Jumat (9/7/2021). Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri Inspektur Jenderal Istiono menyebut volume kendaraan di titik penyekatan PPKM Daru</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kepala Badan Pemelihara Keamanan (Kabaharkam) Polri Komjen Arief Sulistyanto menyampaikan arahan kepada seluruh anggota Polri dalam menyikapi perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4. Dia meminta agar jajarannya mengintensifkan Operasi Aman Nusa II Lanjutan.  "Intensifkan hasil Ops Aman Nusa II, laksanakan dengan konsisten, proaktif dan koordinatif," kata Arief dalam keterangan tertulis, Selasa (27/7).  Arief menuturkan, penekanan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang harus dengan baik diterjemahkan di lapangan antara lain, pengaturan operasional pasar tradisional, PKL dan warung makan. Anggota Polri diminta agar betul-betul mengontrol praktik di lapangannya.  "Koordinasi dengan Pemda dan Dinas Pasar. Lakukan pengurangan jumlah pedagang di pasar lalu dibuatkan atau usulkan lokasi perluasan di luar pasar hingga pengaturan parkir," ujar Arief.  Kemudian, sambung Arief, selama penerapan PPKM 4, Polri juga berperan mengurangi beban masyarakat. Dalam hal ini, penyaluran bantuan sosial, sembako yang harus dikawal sepenuhnya hingga tepat sasaran.  Korps Bhayangkara juga harus ikut memetakan wilayah dengan angka kematian tinggi, dengan memantau peningkatan kapasitas rumah sakit, isolasi terpusat hingga peningkatan ketersediaan oksigen.  "Polri agar mendinamisasi sinergitas seluruh komponen. Dan tak kalah penting kesehatan dan keselamatan personel diutamakan," tandas Arief.  Kemudian, Arief menekankan dalam rangka peningkatan kepatuhan masyarakat terhadap prokes merupakan aspek penting dalam penurunan jumlah kasus positif. Dengan cara, melakukan sosialisasi dan edukasi masif baik secara langsung dengan mobil patroli maupun melalui media sosial.  "Dilakukan pada komunitas level terkecil, penegakan prokes dilakukan dengan cara humanis, hindari cara arogan," pungkas Arief.  Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memutuskan untuk kembali memperpanjang kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 4, pada 26 Juli hingga 2 Agustus 2021. Tetapi Pemerintah akan membuat kelonggaran secara bertahap di tengah penerapan kebijakan kali ini.  “Terkait aktivitas dan mobilitas masyarakat yang dilakukan secara bertahap, dengan pelaksanaan yang ekstra hati-hati,” kata Jokowi dalam konferensi pers daring, Minggu (27/7).  Sebagaimana diketahui, PPKM level 4 merupakan perpanjangan dari PPKM Darurat yang diberlakukan pada 3-20 Juli 2021 lalu. Kemudian pemerintah memperpanjang dengan sebutan PPKM level 4 pada 21-25 Juli 2021.  Level 4 artinya, setiap provinsi mencatatkan kasus Covid-19 lebih dari 150 atau 100 ribu penduduk per minggu. Kemudian, perawatan pasien di rumah sakit lebih dari 30 atau 100 ribu penduduk per minggu dan kasus kematian lebih dari 5 atau 100 ribu penduduk per minggu.

PPKM Level 4 Diperpanjang, Ini Arahan Kabaharkam Buat Anggota Polri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/12/2812-polairud-1.jpg" alt="Polisi merilis pengungkapan kasus penyimpanan 2,4 ton bom ikan di sebuah rumah di wilayah Bangkalan, Senin (28/12). Didik Suhartono/Antara" width="100%">
<figcaption>Polisi merilis pengungkapan kasus penyimpanan 2,4 ton bom ikan di sebuah rumah di wilayah Bangkalan, Senin (28/12). Didik Suhartono/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Tim gabungan Direktorat Polisi Perairan dan Udara (Ditpolairud) Polda Jawa Timur dan Badan Pemeliharaan Keamanan (Baharkam) Polri membongkar tempat penyimpanan 2,4 ton bom ikan di salah satu rumah di Bangkalan, Pulau Madura. ”Di lokasi ditemukan barang bukti potasium chlorate sebagai bahan baku bom ikan, dengan jenis potassium chlorate (KCL03) sebanyak kurang lebih 2.400 kilogram,” ujar Kepala Baharkam Polri Komisaris Jenderal Pol Agus Andrianto seperti dilansir dari Antara di Surabaya, Senin (28/12).  Pada kasus tersebut, polisi menetapkan tersangka satu orang berinisial MB, 43, pemilik rumah sekaligus pemilik bahan peledak tersebut.  Dari hasil pemeriksaan sementara, kata dia, bahan baku tersebut merupakan pesanan seseorang di Makassar, Sulawesi Selatan. MB menjualnya dengan harga Rp 35.000 per kilogram. Selain itu, ada juga sumbu detonator yang dijual terpisah dengan harga Rp 20.000 per unit.  Komjen Pol Agus menambahkan tersangka telah menjalani bisnis tersebut selama dua tahun atau sejak 2018. Tersangka merakit sendiri bom ikan di rumahnya dengan cara menggunakan botol air mineral diisi dengan potasium chlorate yang dicampur belerang dan arang.  ”Setelah itu, botol yang berisi bahan peledak bom ikan diberi detonator yang nantinya dibakar dan menimbulkan ledakan,” ucap Agus Andrianto.  Perwira tinggi Polri itu menjelaskan, pengungkapan kasus tersebut akan menyelamatkan laut Indonesia dari bahaya bom ikan. Sebab, bom ikan dapat merusak terumbu karang serta spesies ikan maupun biota laut lainnya.  ”Satu buah bom ikan diledakkan, daya ledak radiusnya mencapai 50 meter persegi. Sehingga dari total barang bukti, daya ledak yang ditimbulkan dapat menimbulkan kerusakan seluas 350 hektare,” terang Agus Andrianto.  Dalam perkara itu, tersangka MB dijerat pasal 1 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 1951 tentang Bahan Peledak dan atau pasal 122 UU Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan dan pasal 55 KUHP. ”Dengan pasal-pasal tersebut, tersangka terancam hukuman mati atau penjara seumur hidup,” kata Agus Andrianto.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=E9FpiGW6A68

Polisi Bongkar Tempat Penyimpanan 2,4 Ton Bom Ikan di Bangkalan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/12/3656-orang-meninggal-di-jalanan-jawa-tengah_m_178257.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisaris Jenderal (Komjen) Polisi Condro Kirono diangkat oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Tohir sebagai komisaris PT Pertamina (Persero). Ia resmi diangkat setelah pengambilan surat keterangan (SK) 282/MBU/11/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Dewan Komisaris Perseroan Pertamina per Senin (25/11) kemarin. Condro berkata bahwa saat ini tugasnya adalah sebagai pengawas perusahaan plat merah tersebut bersama dengan Komisaris Utama, Basuki Tjahaja Purnama dan Wakil Komisaris Utama yang juga Wakil Menteri BUMN, Budi Gunadi Sadikin. "Saya kan dulu di Kabarharkam. Sudah biasa memang mengawasi objek vital nasional. Jadi saya di Pertamina untuk bisa membantu pertamina mengamankan aset aset vital," katanya di Hotel Raffles, Jakarta, Selasa (26/11). Dirinya menyebutkan akan bekerja secara maksimal untuk menjaga kinerja perseroan agar lebih baik lagi. Sebab, saat ini masih terdapat kendala, seperti defisit neraca migas. "Pertamina kan juga ada resiko-resiko kecelakaan operasi dan pipa. Itu jadi fokus saya sebagai Komisaris agar semua aset ini aman," katanya. Seperti diketahui, Vice President Corporate Communication Pertamina, Fajriyah Usman mengatakan pihaknya mengadakan rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPS LB) Pertamina untuk pemberhentian dan pengangkatan direksi dan komisaris yang baru. “Ibu Ema Srimartini sebagai direktur keuangan menggantikan Bapak Pahala, kemudian BTP menjadi Komut menggantikan Bapak Tanri Abeng. Kemudian Pak Budi Gunadi Sadikin menjadi Wakil Komut menggantikan Bapak Archandra Tahar. Kemudian Pak Condro Kirono sebagai komisaris menggantikan Bapak Gatot Trihargo,” terangnya pada Senin lalu di kantor Kementerian BUMN. Foto: ilustrasi

Kabaharkam Jadi Komisaris Pertamina, Condro Kirono Fokus Jaga Aset

kabaharkam

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#kabaharkam

Berita Terkini

Kabaharkam Komjen Fadil Imran Inisiasi Polisi RW, Tugasnya Tempat Curhat Warga

Kapolda Metro Jaya Yang baru Belum Pernah Pimpin Polda Tipe A

PPKM Level 4 Diperpanjang, Ini Arahan Kabaharkam Buat Anggota Polri

Polisi Bongkar Tempat Penyimpanan 2,4 Ton Bom Ikan di Bangkalan

Kabaharkam Jadi Komisaris Pertamina, Condro Kirono Fokus Jaga Aset

Download Aplikasi JawaPos.com