<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure><img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/02/07/89eb1068-38d9-444a-89dc-e29b4c63bc4c-4117384709.jpg" alt="Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla, mendorong perguruan tinggi Indonesia untuk mandiri dan tidak bergantung pada pemerintah. (Humas Unair)" width="100%">
<figcaption>Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla, mendorong perguruan tinggi Indonesia untuk mandiri dan tidak bergantung pada pemerintah. (Humas Unair)</figcaption>
</figure>
&nbsp;
JawaPos.com - Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla (JK), menyampaikan keprihatinan atas memanasnya situasi di Timur Tengah menyusul serangan militer yang dilancarkan oleh Amerika Serikat (AS) dan Israel ke Iran pada akhir Februari 2026. Serangan tersebut dilaporkan telah menewaskan Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei.
Menurut JK, serangan semacam ini sangat tidak beretika, apalagi terjadi ketika proses perundingan diplomatik masih berlangsung antara Iran dan AS. Ia menegaskan, dalam konteks diplomasi, tindakan militer seharusnya tidak dilakukan ketika pihak-pihak sedang berunding.
&ldquo;Saya merasa sangat prihatin melihat begitu banyak perang di dunia ini, terutama yang menyangkut dunia Islam. Kita mengetahui bagaimana Amerika&ndash;Israel menyerang Iran. Padahal Iran dan Amerika sedang berunding. Dari segi etik, kalau sedang berunding jangan menyerang, kan?&rdquo; kata JK dalam pernyataannya di Jakarta, Minggu (1/3).
JK melihat tindakan tersebut sebagai bagian dari pola agresi yang berulang dari AS terhadap negara-negara yang tidak sejalan dengan pandangan politiknya.&nbsp;
Ia menyebut contoh-contoh sebelumnya seperti konflik di Venezuela, Afganistan, Irak, dan Suriah dalam kritiknya terhadap kebijakan luar negeri AS.
Terkait tewasnya Khamenei, JK juga menyampaikan rasa duka cita. Ia mengingatkan bahwa kondisi politik di Iran berada pada titik sensitif dan menimbulkan keprihatinan besar di berbagai negara, termasuk Indonesia, yang merupakan negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia. Kendati demikian, ia mengakui bahwa upaya mendamaikan pihak yang berkonflik tidaklah mudah.
&ldquo;Indonesia tentu sebagai negara mayoritas Islam, apalagi di bulan Ramadhan, berupaya setidak-tidaknya menyerukan dan mendoakan agar situasi ini segera berhenti. Untuk mendamaikan itu sulit sekali dan tidak mungkin kita lakukan seperti apa yang kita harapkan,&rdquo; tegas JK.
Serangan militer yang dilancarkan pada 28 Februari 2026 oleh militer AS dan Israel dilaporkan telah menjadi operasi besar dengan target fasilitas militer dan kepemimpinan Iran, termasuk kediaman Khamenei. Media negara Iran menyatakan bahwa Khamenei tewas dalam serangan tersebut, dan Iran kemudian mengumumkan masa berkabung nasional selama 40 hari.
Serangan ini juga memicu respons militer dari Iran, dengan diluncurkannya serangan balasan terhadap basis AS dan target Israel di beberapa wilayah. Konflik ini telah menimbulkan eskalasi ketegangan yang signifikan di kawasan, melibatkan berbagai negara dan organisasi internasional.

JK ungkap keprihatinan atas serangan AS-Israel ke Iran. Simak komentar Jusuf Kalla dan situasi sulit untuk mendamaikan konflik di Timur Tengah.

JK Komentari Serangan AS-Israel ke Iran: Situasi Sulit untuk Didamaikan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/02/19/1000789562-3376053559.jpg" alt="Kondisi pagar rumah mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) yang ditabrak pengendara mobil di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (18/2/2026). ANTARA/HO-Dokumentasi Pribadi." width="100%">
<figcaption>Kondisi pagar rumah mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) yang ditabrak pengendara mobil di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (18/2/2026). ANTARA/HO-Dokumentasi Pribadi.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pengemudi mobil berinisial AP (35) yang menabrak rumah mantan Wakil Presiden Republik Indonesia Jusuf Kalla di Jalan Brawijaya IV, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, harus ganti rugi sekitar&nbsp;Rp25 juta. "Uang sementara untuk perbaikan kurang lebih Rp25 juta," kata Kasi Humas Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Murodih kepada wartawan di Jakarta, Kamis. Murodih mengatakan,&nbsp;penabrak dan korban yang diwakili sudah melakukan mediasi pada Rabu (18/2) lalu. Dari mediasi itu mencapai kesepakatan dengan membiayai ganti rugi atas kerusakan. 'Hasilnya sementara pihak penabrak ingin memperbaiki kerusakan yg ada di sana," katanya. Dengan demikian kesepakatan ganti rugi, perkara tersebut dihentikan karena sudah ada mediasi dan pihak korban tidak membuat laporan Kepolisian. Kepolisian menduga pengemudi mobil berinisial HP (35) yang menabrak pagar rumah Jusuf Kalla&nbsp;(JK)di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dalam kondisi mengantuk. Diketahui, mobil Jeep Hyundai Santa FE itu menabrak pagar rumah pada Rabu (18/2) pagi pukul 03.30 WIB. Penabrakan dari arah Kemang kemudian pulang ke rumahnya yang berlokasi di Jagakarsa. Polisi memastikan tidak ada korban luka maupun jiwa akibat peristiwa kecelakaan tersebut.

Pengemudi mobil berinisial AP (35) yang menabrak rumah mantan Wakil Presiden Republik Indonesia Jusuf Kalla di Jalan Brawijaya IV, Kebayoran

Pengemudi Mobil Tabrak Pagar Rumah Jusuf Kalla, Sekarang Disuruh Ganti Rp 25 Juta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/02/14/JK-dan-DV-507457295.jpeg" alt="Jusul Kalla beserta istrinya, Mufidah Jusuf Kalla menerima kedatangan Prof. Deby Vinski. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Jusul Kalla beserta istrinya, Mufidah Jusuf Kalla menerima kedatangan Prof. Deby Vinski. (Istimewa)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla alias JK, memberikan apresiasi atas kiprah internasional Prof. dr. Deby Vinski, MSc, Ph.D dalam mengembangkan ilmu kedokteran regeneratif dan terapi sel punca di tingkat global. Apresiasi tersebut disampaikan dalam pertemuan di Jakarta saat Prof. Deby melaporkan agenda organisasi internasional yang dipimpinnya, yakni World Council of Stem Cell (WOCS) dan World Council of Preventive Medicine (WOCPM) yang berpusat di Swiss. Dalam kapasitasnya sebagai Honorary Advisor, JK menegaskan pentingnya kontribusi anak bangsa dalam memperkuat reputasi Indonesia di kancah internasional, khususnya di bidang kesehatan dan kedokteran regeneratif. &ldquo;Saya mengapresiasi langkah besar yang dilakukan Prof Deby dalam merintis dan mengembangkan dunia anti aging serta stem cell di tingkat global. Ini bukan hanya prestasi pribadi, tetapi juga membawa nama baik Indonesia di mata dunia,&rdquo; ujar JK. Menurutnya, kiprah global tersebut berpotensi meningkatkan kepercayaan dunia terhadap Indonesia sekaligus membuka peluang besar bagi pengembangan sektor health tourism nasional. &rsquo;&rsquo;Teruslah maju dan jadikan Indonesia sebagai pusat rujukan kesehatan internasional,&rsquo;&rsquo; seru JK. Dalam laporannya, Prof Deby menyampaikan rencana penyelenggaraan lima kongres internasional sepanjang 2026. Agenda tersebut akan digelar di sejumlah negara, antara lain Bangkok (Thailand), Osaka (Jepang), Paris (Perancis), serta World Consensus Regenerative Medicine and Stem Cell di Inggris pada Oktober 2026. Kongres itu akan menghadirkan pakar-pakar dunia di bidang kedokteran regeneratif, terapi sel punca, dan genetika guna memperkuat kolaborasi global serta menyusun standar ilmiah internasional. &rsquo;&rsquo;Kami ingin Indonesia tidak hanya menjadi peserta, tetapi menjadi pemimpin dalam pengembangan regenerative medicine dan stem cell therapy. Melalui WOCS dan WOCPM, kami membangun jejaring global, standar ilmiah, serta sistem sertifikasi internasional yang kredibel,&rdquo; ujarnya. Selain agenda kongres, Prof Deby juga melaporkan pelaksanaan Workshop Stem Cell bersertifikasi internasional dari WOCS yang bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan RI. Program ini disebut sebagai satu-satunya workshop terapi sel punca dengan sertifikasi internasional WOCS yang diselenggarakan di Indonesia. &rsquo;&rsquo;Workshop tersebut diharapkan mampu memperkuat standar kompetensi tenaga medis nasional serta memastikan praktik terapi sel punca berjalan sesuai kaidah ilmiah dan regulasi global,&rsquo;&rsquo; urainya. (*)

JK apresiasi kiprah global Prof Deby Vinski dalam pengembangan stem cell serta mendorong Indonesia menjadi pusat medical tourism global

JK Apresiasi Kiprah Global Prof. Deby Vinski, Dorong Indonesia Jadi Pusat Stem Cell Dunia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/02/07/89eb1068-38d9-444a-89dc-e29b4c63bc4c-4117384709.jpg" alt="Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla, mendorong perguruan tinggi Indonesia untuk mandiri dan tidak bergantung pada pemerintah. (Humas Unair)" width="100%">
<figcaption>Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla, mendorong perguruan tinggi Indonesia untuk mandiri dan tidak bergantung pada pemerintah. (Humas Unair)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla menilai kondisi ekonomi saat ini berdampak langsung pada perguruan tinggi. Oleh karena itu, kampus dituntut memperkuat kemandiriannya. Hal ini disampaikan JK saat menghadiri Sidang Paripurna Majelis Senat Akademik Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (MSA PTNBH) di Universitas Airlangga (Unair), Surabaya, Jumat (6/2). "Perguruan tinggi tentu dikelola dengan baik, tetapi dengan situasi ekonomi saat ini, tentu dengan dampak ke mana-mana, termasuk berdampak ke perguruan tinggi," ucap JK kepada awak media setelah acara. Menurut JK, stabilitas ekonomi menjadi fondasi utama penguatan riset, inovasi, dan kualitas lulusan. Tanpa dukungan ekonomi yang kuat, kampus akan terbatas dalam mengembangkan kapasitas akademik serta infrastruktur. &ldquo;Pertumbuhan ekonomi yang stabil memungkinkan negara berinvestasi lebih besar pada pendidikan dan riset. Sebaliknya, pendidikan tinggi yang kuat akan melahirkan sumber daya manusia unggul,&rdquo; imbuhnya. Politikus senior yang akrab disapa JK itu berharap agar perguruan tinggi mampu menyiapkan solusi keberlanjutan. Ia menilai ketergantungan pada anggaran pemerintah cukup berisiko, karena prioritas anggaran dapat bergeser. "Karena itu harus ada solusinya, solusinya kalau minta pemerintah itu sulit, selama pemerintah memberikan prioritas yang berbeda. Perguruan tinggi harus mampu membaca arah perkembangan ekonomi global," ucap JK. Dalam konteks PTN BH, JK memahami bahwa pemasukan perguruan tinggi paling banyak berasal dari penerimaan mahasiswa. Namun menurutnya, menambah jumlah mahasiswa bukan lah solusi pintas. &ldquo;Tidak mungkin menaikkan jumlah mahasiswa sekaligus meningkatkan mutu. Beban dosen akan bertambah, waktu untuk riset berkurang, dan kualitas pendidikan pasti menurun. Ini juga perlu diperhatikan," serunya. Alih-alih menambah jumlah mahasiswa secara berlebihan, JK justru mendorong perguruan tinggi untuk mandiri melalui penguatan riset dan inovasi. Jejaring alumni juga penting dilakukan demi keberlanjutan kampus. "Di samping mandiri dengan dukungan baik inovasi, juga bagaimana alumni universitas itu. Intinya, kurikulum, riset, dan inovasi harus adaptif terhadap kebutuhan industri dan perubahan teknologi," pungkas JK. Sebagai informasi, sidang paripurna MSA PTNBH juga dihadiri oleh Wakil Menteri (Wamen) Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Ristek Dikti), Prof Fauzan dan Ketua WMA PTN-BH Prof. Mohamad Nasir. Forum tersebut mempertemukan pimpinan dan anggota senat akademik PTNBH dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia untuk membahas arah kebijakan pendidikan tinggi di tengah tantangan global yang kian dinamis. &nbsp;

Jusuf Kalla dorong kemandirian perguruan tinggi, ajak kampus tak bergantung pada pemerintah dan hindari asal tambah mahasiswa demi kualitas.

Dorong Perguruan Tinggi Mandiri, Jusuf Kalla: Jangan Bergantung Pemerintah dan Asal Tambah Mahasiswa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/02/06/6f634705-ad8a-4b66-bfda-5bf9a23dc129-3060819986.jpeg" alt="Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla memberikan respons terkait tragedi siswa SD bunuh diri di Ngada, NTT. (Novia Herawati/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla memberikan respons terkait tragedi siswa SD bunuh diri di Ngada, NTT. (Novia Herawati/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Wakil Presiden Republik Indonesia (RI) ke-10 dan ke-12, Muhammad Jusuf Kalla turut menyoroti kasus bunuh diri seorang siswa SD di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT). Ditemui setelah menghadiri Sidang Paripurna Senat Akademik Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN BH) di Universitas Airlangga (Unair), Surabaya, Jumat (6/2), Jusuf Kalla tak banyak berkomentar. Menurutnya, tragedi yang menimpa YBR, 10 tahun, siswa kelas IV SD Negeri RJ, mencerminkan potret kelam dunia pendidikan yang masih dibelit persoalan kemiskinan dan ketimpangan sosial. "Ya iru lah, komentarnya kita sudah banyak yang dibicarakan bahwa Indonesia ini (permasalahan) kemiskinan memang harus kita atasi, karena itu (tragedi bocah SD bunuh diri di NTT) akibat dari kemiskinan," ucap JK. Ketika ditanya lebih lanjut oleh awak media tentang apa yang perlu dievaluasi oleh pemerintah agar tragedi serupa tidak terjadi lagi di masa mendatang, Jusuf Kalla juga enggan berkomentar banyak. "Ya ekonominya," ucap politikus yang pernah menjabat sebagai Menteri Perindustrian dan Perdagangan Indonesia ke-18 tersebut, sambil berjalan meninggalkan gedung Airlangga Convention Center (ACC). Belakangan, masyarakat digegerkan dengan kisah seorang siswa kelas IV SD berinisial YBR, 10 tahun, yang nekat menghabisi nyawanya sendiri dengan cara gantung diri di sebuah pohon cengkeh, Kamis (29/1) pukul 11.00 WITA. Peristiwa pilu yang terjadi di Dusun Sawasina, Desa Nuruwolo, Kecamatan Jerebuu, Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur bermula dari permintaan sederhana yang tak mampu dipenuhi. Sehari sebelum kejadian, YBR sempat meminta ibunya untuk dibelikan buku tulis dan pensil. Namun karena keterbatasan ekonomi, sang ibu dengan berat hati tak dapat mengabulkan permintaan anaknya. Sang ibu, MGT, 47, mengungkapkan bahwa sebelum kejadian, YBR menginap di rumahnya pada malam hari. Pagi harinya sekitar pukul 06.00 WITA, YBR diantar menggunakan ojek menuju rumah neneknya. &ldquo;Saya sempat berpesan supaya rajin sekolah dan mengerti kondisi keluarga yang sedang sulit,&rdquo; ujar sang ibu dengan suara bergetar. Ayah YBR diketahui telah meninggal dunia sebelum ia lahir. Selama ini, YBS tinggal bersama neneknya yang telah berusia sekitar 80 tahun. Sementara sang ibu tinggal di kampung lain bersama lima anak lainnya. Pada Kamis pagi, warga sempat juga melihat YBR duduk di depan rumah neneknya. Padahal pagi itu ia seharusnya berangkat ke sekolah. Beberapa jam kemudian, tubuh YBR ditemukan warga yang tengah menggembalakan kerbau di sekitar lokasi. Tragedi ini semakin mengiris hati dengan sepucuk kertas yang ditemukan oleh Polres Ngada. Kertas tersebut berisi surat wasiat tulisan tangan YBR yang ditujukan untuk sang ibu dan keluarga. Berikut isi surat yang ditinggalkan YBR: KERTAS TII MAMA RETI (Surat buat Mama Reti) MAMA GALO ZEEMAMA MOLO JA&rsquo;OGALO (Mama saya pergi dulu, jangan menangis ya Mama) MATA MAE RITA EE MAMA (Mama relakan Saya pergi tidak perlu Mama) NE&rsquo;E GAE NGAO EEMOLO MAMA (Menangis dan mencari atau merindukan saya)&nbsp; &nbsp;

Jusuf Kalla soroti tragedi bunuh diri siswa SD di Ngada NTT sebagai akibat kemiskinan dan ketimpangan sosial. Simak dampak pada pendidikan

Respons Jusuf Kalla Soal Tragedi Siswa SD Bunuh Diri di Ngada NTT: Ini Akibat Kemiskinan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/10/Untitled-1-copy-2859638695.jpg" alt="Oscar Motuloh. (Dok. Octa Christi)" width="100%">
<figcaption>Oscar Motuloh. (Dok. Octa Christi)</figcaption>
</figure> Oleh: Oscar Motuloh* Dua pekan sudah banjir bandang maha dahsyat menghantam tiga provinsi di Pulau Emas, Andalas. Berseliweran pula kabar dan berita kontroversial yang kebanyakan menyoroti kekecewaan warga terdampak dan masyarakat luas atas cara penanganan pemerintah dan pejabat terasnya dalam menanggulangi bencana. Namun di antara kisruh itu menyelinap satu berita yang juga tak kalah kontroversialnya, khususnya di kalangan koki, dapur, dan pabrik beritanya. Siklon itu berhembus dari proses dan mekanisme serta transparansi pemilihan penerima Anugerah Dewan Pers (ADP) 2025 yang dipertanyakan sejumlah konstituennya. Penghargaan tahunan dewan independen di bidang pers yang terdiri dari unsur wartawan, pimpinan perusahaan pers serta tokoh masyarakat/ahli di bidang pers itu mulai digelar tahun 2021. Pada penyelenggaraan tahun-tahun sebelumnya, ADP memilih komite juri yang dianggap kompeten untuk menentukan penghargaan kepada jurnalis, perusahaan pers/media, lembaga yang mendukung pers maupun pada tokoh perorangan yang memiliki dedikasi kepada perkembangan pers secara nasional. ADP sejatinya ditujukan untuk menjadi wadah bergengsi bagi insan pers. Berbeda dengan pemilihan ADP 2025, sistem dan mekanisme yang sebelumnya lazim dilaksanakan secara terbuka, dan melibatkan partisipasi konstituennya, tahun ini tampaknya dilakukan (maaf) di belakang layar tertutup. Anggota Dewan Pers sendiri nan mengambil alih pemilihan tersebut dan sekonyong-konyong menetapkan tokoh nasional di luar bidang pers yang terpilih. Nama Jusuf Kalla (JK) ditetapkan sebagai satu-satunya calon yang tampil dalam pemilihan tahun ini. Dengan segala hormat kepada pengusaha nasional, serta Wapres dua presiden tersebut, kiprah JK dalam blantika pers di tanah air tentu tak berkilau seperti dalam porsi dan jabatan lain yang pernah diembannya.Itu sebabnya dapat dimaklumi jika sejumlah konstituen Dewan Pers menolak ADP 2025, terutama karena buramnya proses dan mekanisme serta transparansi dalam pelaksanaannya. Praktek demikian menyurutkan citra independen yang harusnya diperjuangkan eksistensinya oleh Dewan Pers yang terhormat, sama seperti kita mempertahankan keberadaan pers bebas di seantero wilayah Indonesia. Preseden ini juga semoga tak ditafsir masyarakat luas sebagai anugerah yang punya aroma politis di dalamnya. Jika ADP 2025, toh tetap akan dilaksanakan dengan kontroversi seperti itu, saya mendoakan kiranya, bapak JK berkenan menolaknya. Sebagai penutup baiklah saya kutipkan sebuah quotes dari seorang pemimpin negara besar yang telah bubar, untuk di kontemplasi oleh sahabat-sahabat terhormat di Dewan Pers.&nbsp; &ldquo;Politisi di mana pun sama saja. Mereka berjanji akan membangun jembatan bahkan di tempat yang tidak ada sungainya.&rdquo; -&nbsp;Nikita Khrushchev (1894-1971) - *) Oscar Motuloh:&nbsp;Pewarta foto, pernah bekerja di Kantor Berita Antara dan Anggota Komite Etik Pewarta Foto Indonesia (PFI) Pusat <blockquote class="instagram-media" style="background: #FFF; border: 0; border-radius: 3px; box-shadow: 0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width: 540px; min-width: 326px; padding: 0; width: calc(100% - 2px);" data-instgrm-captioned="" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/reel/DSDE6I8AQsA/?utm_source=ig_embed&amp;utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14"> <div style="padding: 16px;"> <div style="display: flex; flex-direction: row; align-items: center;">&nbsp;</div> <div style="padding: 19% 0;">&nbsp;</div> <div style="display: block; height: 50px; margin: 0 auto 12px; width: 50px;">&nbsp;</div> <div style="padding-top: 8px;"> <div style="color: #3897f0; font-family: Arial,sans-serif; font-size: 14px; font-style: normal; font-weight: 550; line-height: 18px;">View this post on Instagram</div> </div> <div style="padding: 12.5% 0;">&nbsp;</div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;">&nbsp;</div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center; margin-bottom: 24px;">&nbsp;</div> <p style="color: #c9c8cd; font-family: Arial,sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; margin-bottom: 0; margin-top: 8px; overflow: hidden; padding: 8px 0 7px; text-align: center; text-overflow: ellipsis; white-space: nowrap;"><a style="color: #c9c8cd; font-family: Arial,sans-serif; font-size: 14px; font-style: normal; font-weight: normal; line-height: 17px; text-decoration: none;" href="https://www.instagram.com/reel/DSDE6I8AQsA/?utm_source=ig_embed&amp;utm_campaign=loading" target="_blank" rel="noopener noreferrer">A post shared by Dewan Pers (@officialdewanpers)</a> </div> </blockquote>

Penyelenggaran Anugerah Dewan Pers 2025 dinilai menuai banyak kontroversi. Sejumlah pegiat pers dan organisasi wartawan tegas menolak ADP'25

Abra Kadabra Anugerah Dewan Pers 2025

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/31/pnfEhuQHzrgY8NNM57JZ9ngtt8BSSIUcEk02no9A-1-1018213567.jpg" alt="Kadispenad Kolonel Infanteri Donny Pramono menyampaikan keterangan kepada awak media usai melaksanakan serah terima jabatan di Mabesad, Jakpus, pada Jumat (31/10)." width="100%">
<figcaption>Kadispenad Kolonel Infanteri Donny Pramono menyampaikan keterangan kepada awak media usai melaksanakan serah terima jabatan di Mabesad, Jakpus, pada Jumat (31/10).</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- TNI AD membantah Staf Khusus Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Mayjen TNI Achmad Adipati Karna Widjaja menjadi beking dalam sengketa lahan milik Jusuf Kalla (JK) di Makassar. Menurut Kepala Dinas Penerangan TNI AD (Kadispenad) Kolonel Infanteri Donny Pramono, Mayjen Achmad telah menyampaikan klarifikasi secara langsung.&nbsp; &rdquo;Tuduhan bahwa yang bersangkutan membekingi salah satu pihak dalam sengketa lahan tersebut tidaklah benar,&rdquo; ungkap Donny saat dikonfirmasi oleh awak media di jakarta. Sebagai institusi negara, Donny menyatakan bahwa TNI AD tetap menjunjung tinggi prinsip netralitas, profesionalitas, dan tidak pernah mengarahkan ataupun menugaskan personelnya terlibat dalam urusan yang bukan kewenangan institusi. Apalagi urusan tanah di Makassar. Dia tegas menyebutkan, Angkatan Darat tidak berkepentingan dalam persoalan tersebut. &rdquo;Setelah kami konfirmasi dan lakukan pendalaman, diketahui bahwa kehadiran beliau di Makassar pada waktu yang diberitakan tidak ada kaitannya dengan urusan kedinasan maupun kegiatan institusi, tetapi murni dalam rangka menghadiri rangkaian acara bersifat pribadi,&rdquo; jelas Donny. Kegiatan bersifat pribadi itu terdiri atas lepas sambut Kapolda Sulawesi Selatan bersama teman-teman satu angkatan Mayjen Achmad di Lemhannas dan &nbsp;pertemuan internal yang membahas rencana persiapan reuni mantan anggota Denintel Makassar.&nbsp; &rdquo;Kegiatan itu kebetulan berlangsung di kawasan yang lokasinya berdekatan dengan area yang kemudian menjadi perhatian publik,&rdquo; imbuhnya.&nbsp; Namun demikian, Mayjen Ahmad sudah menyampaikan klarifikasi bahwa dirinya tidak berada di dalam lahan atau lokasi sengketa. Jenderal bintang dua TNI AD itu pun membantah masuk ke area eksekusi lahan. Menurut Donny, salah seorang perwira tinggi (pati) TNI AD tersebut tidak terlibat dalam proses apa pun yang berkaitan dengan perkara tersebut.&nbsp; &rdquo;Kehadirannya di sekitar wilayah tersebut hanya karena tempat acara yang dihadirinya berada tidak jauh dari lokasi,&rdquo; kata dia.&nbsp; Sebelumnya, Wakil Presiden (Wapres) ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla (JK) geram lantaran tanah seluas 16,4 hektar milik PT Hadji Kalla di Makassar diserobot. Dia menyatakan bahwa tanah di Jalan Metro Tanjung Bunga itu dibeli secara sah 35 tahun lalu. Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) langsung mengambil langkah untuk menyelesaikan persoalan yang muncul.&nbsp; Dikutip dari pemberitaan Fajar, pada Rabu (5/11) JK mendatangi langsung lahan tersebut. Dia tidak terima ada eksekusi yang dilakukan oleh pengadilan di atas tanah milik perusahaannya. Menurut dia, selama puluhan tahun tidak pernah ada persoalan terkait lahan itu. Bahkan, dia juga tidak punya urusan dengan PT Gowa Makassar Tourism Development (GMTD) yang berada di bawah Lippo Group.&nbsp; &rdquo;Saya sendiri yang beli dan tidak ada (pernah bermasalah). Kami tidak ada hubungan hukum dengan GMTD, tidak. Karena yang dituntut Manyombalang. Itu penjual ikan, masa penjual ikan punya tanah seluas ini. Jadi, itu kebohongan rekayasa macam-macam. Jangan main-main di sini, di Makassar ini,&rdquo; kata JK menegaskan.&nbsp; Menurut JK, praktik yang terjadi di atas lahan miliknya tidak ubahnya perampokan. Sebab, dia punya surat dan sertifikat resmi. Dia juga melihat ada kemungkinan mafia tanah yang bermain dalam persoalan tersebut. Jika didiamkan, dia khawatir persoalan serupa dialami oleh masyarakat Makassar lain. Sebab, seorang JK yang pernah menjadi wapres saja dipermainkan.&nbsp; &rdquo;Kalau begini, nanti seluruh kota dia akan mainkan seperti ini, perampokan seperti ini. Kalau Hadji Kalla saja mau main-main, apalagi yang lain,&rdquo; imbuhnya.

TNI AD membantah keterlibatan Mayjen Achmad Adipati dalam sengketa lahan milik Jusuf Kalla di Makassar.

Mabesad Bantah Stafsus KSAD Jadi Beking Sengketa Lahan Milik Jusuf Kalla di Makassar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/06/koruptoorr-3720004639.jpg" alt="Kortas Tipidkor Polri mengungkap kasus dugaan korupsi yang menyeret nama adik Jusuf Kalla, Halim Kalla, pada Senin (6/10). (Syahrul Yunizar/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Kortas Tipidkor Polri mengungkap kasus dugaan korupsi yang menyeret nama adik Jusuf Kalla, Halim Kalla, pada Senin (6/10). (Syahrul Yunizar/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipidkor) Polri batal memeriksa pengusaha Halim Kalla hari ini (12/11). Adik Wakil Presiden (Wapres) Indonesia ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla itu berhalangan hadir dan meminta agar jadwal pemeriksaan diubah.&nbsp; Direktur Penindakan Kortas Tipidkor Polri Brigjen Pol Totok Suharyanto menyampaikan hal itu saat dikonfirmasi oleh awak media. Dia mengungkapkan bahwa pihaknya sudah menjadwal ulang pemeriksaan Halim Kalla menjadi pekan depan. "Tersangka HK (Halim Kalla) dan HYL (Hartanto Yohanes Lim) tidak datang karena keduanya mengajukan surat reschedule (pemeriksaan) pekan depan," ungkap Brigjen Totok.&nbsp; Keduanya dipanggil oleh penyidik Kortas Tipidkor Polri hari ini untuk diperiksa sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek PLTU 1 Kalimantan Barat (Kalbar). Alasan Halim Kalla tidak bisa hadir dalam pemeriksaan hari ini adalah sakit.&nbsp; Menurut jenderal bintang satu Polri tersebut, Halim Kalla diperiksa sebagai tersangka dengan jabatan dalam kasus tersebut sebagai Direktur PT Bakti Rekan Nusa (BRN). Sementara Hartanto Yohanes Lim adalah Direktur PT Praba Indopersada. "Tanggal 18 November untuk HYL dan tanggal 20 November untuk HK, karena alasan sakit," imbuhnya.&nbsp; Selain kedua tersangka tersebut, Kortas Tipidkor Polri juga menjadwal ulang pemeriksaan terhadap mantan Dirut PT PLN Fahmi Mochtar. Serupa dengan Halim Kalla dan Hartanto Yohanes Lim, Fahmi juga tidak memenuhi panggilan penyidik dengan alasan sakit.&nbsp; Sebelumnya, Kortas Tipidkor Polri mengungkap bahwa kasus korupsi PLTU 1 Kalbar menyebabkan kerugian negara dengan nilai total loss mencapai Rp 1,3 triliun. Angka itu diperoleh berdasar penghitungan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Tidak hanya membuat negara rugi, proyek itu juga mangkrak.&nbsp;

Halim Kalla batal diperiksa oleh Kortas Tipidkor Polri hari ini, pemeriksaan dijadwal ulang pekan depan akibat sakit.

Berhalangan Hadir, Kortas Tipidkor Polri Batal Periksa Pengusaha Halim Kalla Hari Ini

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/16/Screenshot_2024-05-16-10-15-07-437_comgoogleandroidgm-edit-1310901542.jpg" alt="Wakil Presiden RI ke-10 dan 12 Jusuf Kalla alias JK.(Muhammad Ridwan/JawaPos.com)." width="100%">
<figcaption>Wakil Presiden RI ke-10 dan 12 Jusuf Kalla alias JK.(Muhammad Ridwan/JawaPos.com).</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Wakil Presiden (Wapres) ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla (JK) geram lantaran tanah seluas 16,4 hektar milik PT Hadji Kalla di Makassar diserobot. Dia menyatakan bahwa tanah di Jalan Metro Tanjung Bunga itu dibeli secara sah 35 tahun lalu. Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) langsung mengambil langkah untuk menyelesaikan persoalan yang muncul.&nbsp; Dikutip dari pemberitaan Fajar, pada Rabu (5/11) JK mendatangi langsung lahan tersebut. Dia tidak terima ada eksekusi yang dilakukan oleh pengadilan di atas tanah milik perusahaannya. Menurut dia, selama puluhan tahun tidak pernah ada persoalan terkait lahan itu. Bahkan, dia juga tidak punya urusan dengan PT Gowa Makassar Tourism Development (GMTD) yang berada di bawah Lippo Group.&nbsp; &rdquo;Saya sendiri yang beli dan tidak ada (pernah bermasalah). Kami tidak ada hubungan hukum dengan GMTD, tidak. Karena yang dituntut Manyombalang. Itu penjual ikan, masa penjual ikan punya tanah seluas ini. Jadi, itu kebohongan rekayasa macam-macam. Jangan main-main di sini, di Makassar ini,&rdquo; kata JK menegaskan.&nbsp; Menurut JK, praktik yang terjadi di atas lahan miliknya tidak ubahnya perampokan. Sebab, dia punya surat dan sertifikat resmi. Dia juga melihat ada kemungkinan mafia tanah yang bermain dalam persoalan tersebut. Jika didiamkan, dia khawatir persoalan serupa dialami oleh masyarakat Makassar lain. Sebab, seorang JK yang pernah menjadi wapres saja dipermainkan.&nbsp; &rdquo;Kalau begini, nanti seluruh kota dia akan mainkan seperti ini, perampokan seperti ini. Kalau Hadji Kalla saja mau main-main, apalagi yang lain,&rdquo; imbuhnya. Atas persoalan tersebut &nbsp;Menteri ATR sekaligus Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nusron Wahid menyampaikan bahwa persoalan muncul karena ada eksekusi pengadilan yang melibatkan GMTD dengan pihak lain. Namun, eksekusi tersebut dinilai belum mengikuti prosedur yang benar. Eksekusi berlangsung tanpa melalui proses konstatering. &rdquo;Eksekusi ini terjadi akibat konflik antara GMTD dan pihak lain, namun proses eksekusinya belum melalui prosedur konstatering. Salah satu tahapan penting dalam konstatering adalah pengukuran ulang untuk memastikan kesesuaian dengan putusan pengadilan,&rdquo; ucap Nusron pada Kamis (6/11).&nbsp; Sebagai respons terhadap persoalan tersebut, Kementerian ATR/BPN sudah mengirimkan surat kepada Pengadilan Negeri Makassar untuk mempertanyakan kelayakan eksekusi yang dilakukan. Dalam surat itu, Nusron menegaskan bahwa pengadilan harus melaksanakan seluruh prosedur secara lebih transparan dan sesuai aturan. Mengingat belum ada konstatering yang dilakukan sebelum eksekusi. &rdquo;Kami sudah mengirim surat kepada Pengadilan Negeri Makassar untuk mempertanyakan proses eksekusi ini. Tanpa melalui proses konstatering, eksekusi ini melibatkan 2 masalah hukum yang belum terselesaikan di atas tanah tersebut,&rdquo; jelasnya.&nbsp; Nusron pun menjelaskan 2 persoalan hukum terkait dengan tanah sengketa tersebut. Pertama gugatan yang diajukan oleh Mulyono melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Kedua, ada status Hak Guna Bangunan (HGB) yang terdaftar atas nama PT Hadji Kalla yang seharusnya menjadi perhatian dalam setiap proses eksekusi. &nbsp;

Wakil Presiden (Wapres) ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla (JK) geram lantaran tanah seluas 16,4 hektar milik PT Hadji Kalla di Makassar diserobot.

Jusuf Kalla Geram Tanah PT Hadji Kalla Diserobot, Menteri ATR Surati PN Makassar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/02/IMG-20251101-WA0007-633142380.jpg" alt="Jusuf Kalla, Nasaruddin Umar, dan Arsjad Rasjid, hadir menyuarakan pesan perdamaian dalam Daring Peace &ndash; International Meeting for Peace yang digelar di Roma. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Jusuf Kalla, Nasaruddin Umar, dan Arsjad Rasjid, hadir menyuarakan pesan perdamaian dalam Daring Peace &ndash; International Meeting for Peace yang digelar di Roma. (Istimewa)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Tiga tokoh Indonesia, Muhammad Jusuf Kalla (JK), Nasaruddin Umar, dan Arsjad Rasjid, tampil mewakili Indonesia dalam forum perdamaian internasional Daring Peace &ndash; International Meeting for Peace yang digelar di Roma, Italia, pada akhir Oktober 2025. Forum lintas iman dan lintas budaya itu dihadiri ribuan peserta dari berbagai negara, termasuk pemimpin agama, kepala negara, dan tokoh masyarakat dunia. Tahun ini, pertemuan mengambil tema besar tentang solidaritas, kemanusiaan, dan perdamaian global di tengah meningkatnya konflik dan ketimpangan sosial. Dalam sesi pembukaan, mantan wapres RI, Jusuf Kalla, tampil sebagai pembicara utama. Ia menegaskan bahwa perdamaian bukan hanya ketiadaan perang, tetapi juga keberanian untuk memilih jalan dialog dan keadilan. &nbsp;&ldquo;Perdamaian adalah keberanian untuk meletakkan senjata&mdash;baik fisik maupun ideologis dan memilih solidaritas,&rdquo; ujar JK di hadapan ratusan peserta forum. Sebagai Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia (DMI), JK juga menekankan pentingnya peran rumah ibadah sebagai ruang sosial yang menumbuhkan keadaban dan solidaritas umat.&nbsp; Sementara itu, Prof. Nasaruddin Umar, yang juga menjabat sebagai Menteri Agama RI dan Imam Besar Masjid Istiqlal, menyoroti maraknya penyalahgunaan agama untuk kepentingan politik yang dapat memicu perpecahan.&nbsp;&nbsp;&ldquo;Ancaman terbesar bagi perdamaian bukan agama, tetapi penyalahgunaan agama,&rdquo; tegasnya. Dalam pidatonya pada 27 Oktober 2025, Nasaruddin mengangkat konsep Islam rahmatan lil alamin sebagai nilai universal yang dapat memperkuat harmoni dunia. Ia mencontohkan Indonesia sebagai &ldquo;laboratorium kerukunan&rdquo; di mana umat beragama hidup berdampingan dengan saling menghormati. Dalam sesi bertema Economy and Solidarity, Arsjad Rasjid menyoroti pentingnya pemerataan ekonomi sebagai fondasi perdamaian berkelanjutan. &ldquo;Banyak konflik berawal dari ketimpangan ekonomi. Ekonomi tanpa kemanusiaan adalah bentuk konflik yang tersembunyi,&rdquo; ujarnya. Sebagai mantan Ketua Kadin dan Ketua DMI Bidang Kewirausahaan, Arsjad menekankan peran dunia usaha dalam memperkuat solidaritas sosial. Ia juga memaparkan inisiatif 5P Global Movement sebagai upaya mengintegrasikan nilai-nilai kemanusiaan dalam aktivitas ekonomi global. Melalui ketiga tokoh tersebut, Indonesia menyampaikan tiga dimensi penting dalam membangun perdamaian: politik yang adil, spiritualitas yang menenangkan, dan ekonomi yang berkeadaban. Forum yang berlangsung di Basilika Lateran, Roma, itu ditutup dengan pesan dari Paus Leo XIV yang dikutip panitia: &ldquo;Perdamaian bukan hadiah, tapi keputusan.&rdquo; (*) &nbsp;

Jusuf Kalla, Nasaruddin Umar, dan Arsjad Rasjid, hadir menyuarakan pesan perdamaian dalam Daring Peace – International Meeting for Peace

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#jusuf kalla

Berita Terkini