<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/jusuf-irianto.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>PEMERINTAH dikejutkan ulah sejumlah calon pegawai negeri sipil (CPNS) yang mengundurkan diri, padahal sudah resmi diterima. Memasuki tahap penempatan jabatan, para CPNS tersebut menyatakan mundur dengan berbagai alasan. Alasan utama mundur adalah gaji atau tunjangan yang kecil tak sesuai ekspektasi. Alasan lain adalah lokasi penempatan yang jauh dari tempat tinggal dan diterima bekerja di tempat lain yang lebih atraktif.  Pemerintah tentu dirugikan mengingat biaya pengadaan pegawai secara nasional sangat besar. Selain butuh anggaran jumbo, rekrutmen dan seleksi menyita waktu dan tenaga. Sumber daya besar dibutuhkan sejak tahap persiapan hingga penerimaan.  Meski didukung teknologi digital sehingga rekrutmen dan seleksi CPNS lebih efisien, pemerintah tetap rugi karena ada anggaran besar sia-sia. Wajar jika pemerintah prihatin dengan ulah undur diri tersebut. Untuk itu, pemerintah memberi sanksi CPNS yang mundur.  Sanksi berupa penggantian biaya seleksi sebagaimana dilakukan beberapa instansi sesuai ketentuan. Badan Kepegawaian Negara (BKN) sedang mengembangkan konsep bentuk sanksi lain merujuk Peraturan Pemerintah (PP) 11/2017 juncto PP 17/2020 tentang Manajemen ASN.  Dalam pasal 23 PP tersebut diatur syarat lamaran antara lain tak pernah diberhentikan sebagai PNS (dapat diartikan juga sebagai CPNS) dengan hormat atas permintaan sendiri (APS) atau tidak dengan hormat. Berdasar aturan itu, setiap CPNS yang undur diri otomatis tidak dapat melamar lagi, baik sebagai PNS maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), di kemudian hari.  Pengembangan konsep sanksi BKN menyentuh nomor induk kependudukan (NIK). NIK CPNS yang undur diri akan diberi tanda khusus sehingga terdeteksi sejak awal. Sistem secara otomatis akan menolak lamaran yang diajukan. BKN juga merujuk Pasal 54 Permen PAN-RB 27/2021 tentang Pengadaan PNS. Di dalamnya diatur, CPNS yang mengundurkan diri dilarang melamar pada kesempatan periode satu tahun berikutnya.  Selain itu, ada kementerian yang menetapkan sanksi berupa denda puluhan juta rupiah berdasar kesepakatan yang dibuat sebelumnya. Denda sebagai upaya mencegah berbagai bentuk wanprestasi, termasuk pengunduran diri. Namun, sanksi administratif maupun denda bukan satu-satunya instrumen mengatasi masalah undur diri. Pemerintah dapat belajar dari pengalaman negara lain dalam pengadaan pegawai. <h3>Great Resignation</h3> Indonesia dapat memetik pengalaman sangat berharga dari Amerika Serikat (AS) yang mengalami masalah pengunduran diri pegawai dalam jumlah sangat besar (great resignation) yang terjadi 2021. Undur diri diperkirakan terus terjadi jika tak ada perbaikan kondisi kerja.  Menurut Biro Statistik Tenaga Kerja AS (US Bureau of Labor Statistics), lebih dari 47 juta orang di AS berhenti dari pekerjaan bersamaan dengan puncak pandemi Covid-19. Fenomena keluar pekerjaan secara massal tersebut belum pernah terjadi pada waktu sebelumnya.  Akibat pengunduran diri besar-besaran, muncul masalah kekurangan pekerja (labor shortages). Untuk mengatasinya, diambil pengurangan jam kerja sehingga mengurangi kadar mutu pelayanan masyarakat. Terdapat beberapa faktor determinan pemicu great resignation di AS.  Berdasar kajian lembaga riset di AS, yaitu Pew Research Center, berhenti massal mencapai level tertinggi dalam 20 tahun pada November 2021. Ditemukan, alasan utama pekerja AS undur diri dari pekerjaan adalah gaji rendah dan tak ada peluang pengembangan atau kemajuan karier (no advancement opportunities).  Selain gaji dan kesempatan karier, riset juga menemukan faktor kurang penghargaan. Pekerja merasa tak dihargai sesuai kadar keahlian atau kompetensi. Ada pula faktor lain, yakni telah diterima bekerja di tempat lain dengan gaji dan peluang pengembangan lebih luas serta keseimbangan kerja (work balancing) dengan kehidupan sosial yang lebih fleksibel.  Meskipun sedikit berbeda konteks antara great resignation di AS dan fenomena undur diri CPNS di Indonesia, faktor penyebabnya nyaris sama. Pemerintah perlu memperbaiki kebijakan tentang kondisi kerja instansi pemerintah. Kebijakan patut pula memperhatikan karakteristik milenial dan generasi Z yang mendominasi pasar kerja. <h3>Karakteristik Milenial dan Generasi Z</h3> Secara umum, karakter pelamar CPNS didominasi usia produktif. Sesuai ketentuan, setiap warga negara Indonesia dapat melamar CPNS dengan usia paling rendah 18 tahun dan paling tinggi 35 tahun pada saat melamar di tahun 2021 atau lahir antara 1986 hingga 2003. Secara tipologis, mereka termasuk generasi milenial (1981–1994) dan generasi Z (1995–2010).  Karakteristik milenial adalah kreatif, passion teknologi, produktif, komunikasi terbuka, dan reaktif. Sementara generasi Z berkarakter akrab dengan dunia internet, fleksibel, cerdas, dan berjejaring luas melalui dunia virtual. Milenial maupun gen Z adalah generasi yang lahir dalam era terbuka informasi didukung teknologi. Derasnya arus informasi melalui internet menyebabkan mereka lebih menyukai budaya instan dan kurang peka dengan kehidupan sosial.  Secara konseptual, rekrutmen dan seleksi galibnya adalah mempertemukan antara karakter individu dan karakter pekerjaan yang membutuhkan pegawai baru. Berbagai alasan yang muncul tatkala milenial dan generasi Z undur diri dari CPNS bisa jadi disebabkan oleh perbedaan karakter.  Pemerintah perlu mempertimbangkan karakter CPNS milenial dan generasi Z dengan sistem lingkungan kerja birokrasi pemerintah sesuai zaman. Jika tata kelola pengelolaan SDM aparatur ketinggalan zaman, dapat dipastikan kesenjangan karakter akan kian melebar.  Ekspektasi generasi zaman now sangat berbeda dengan generasi pendahulu. Sistem kerja harus lebih fleksibel agar sesuai dengan karakter milenial. BKN beserta kementerian terkait dapat merancang sistem kerja sebagaimana perusahaan mencegah SDM unggul dan bertalenta undur diri atau keluar dari pekerjaan. (*)  <hr />  *) JUSUF IRIANTO, Guru besar manajemen SDM Departemen Administrasi Publik FISIP Unair, pengurus MUI Jatim

Tatkala Milenial Undur Diri sebagai CPNS

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/jusuf-irianto.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>TAKDIR rakyat menderita menjadi nyata tatkala harga barang kebutuhan pokok melonjak. Setelah heboh kelangkaan minyak goreng, memasuki bulan Ramadan pada 2022 ini, masyarakat kembali dihantui lonjakan harga sejumlah komoditas penting.  Lebaran nanti mungkin tak lagi ngopi karena harga gula tak semanis biasanya. Memasuki Ramadan, harga gula pasir di pasaran kembali naik. Pedagang menjualnya Rp 15.000 per kilogram, sebelumnya Rp 14.000/kg.  Sementara harga minyak goreng jangan ditanya. Harga minyak goreng kemasan mencekik leher ibu rumah tangga gara-gara harga eceran tertinggi (HET) dicabut pemerintah. HET menghilang, harga pun melambung. Harga minyak goreng kemasan 2 liter, misalnya, menembus Rp 50 ribu.  Harga berbagai barang dan jasa lain diperkirakan melonjak akibat kebijakan penyesuaian tarif pajak pertambahan nilai (PPN). Sejak 1 April tahun ini, pemerintah memberlakukan perubahan PPN dari 10 persen menjadi 11 persen. Kebijakan itu secara otomatis berdampak pada kenaikan harga sejumlah produk. Perubahan besaran PPN tersebut merujuk pada Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Pemerintah telah menetapkan UU HPP menjelang akhir tahun lalu.  Kenaikan harga tak berhenti pada kebutuhan pokok saja, tapi berlanjut dan merembet ke bahan bakar minyak (BBM). Harga BBM jenis nonsubsidi gasoline RON 92 (pertamax) kini menjadi Rp 12.500/liter, sebelumnya hanya Rp 9.000/liter. Harga itu berlaku bagi daerah dengan pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB) mencapai 5 persen.  Pemerintah berargumen, jika harga BBM tak dinaikkan, Pertamina akan mengalami kerugian besar. Sementara Pertamina sendiri mempertimbangkan daya beli masyarakat sebagai acuan kenaikan harga, tetap kompetitif dibandingkan harga BBM sejenis dari operator lain. Selain itu, sejak 2019 harga pertamax belum pernah naik.  Daftar kenaikan harga bertambah panjang. Penyesuaian harga produk industri minyak dan gas menyentuh produk LPG nonsubsidi. Sesuai nilai contract price Aramco (CPA) mencapai 775 USD/metrik ton atau naik 21 persen dari harga rerata CPA tahun 2021. Penyesuaian harga dibuat dengan pertimbangan kemampuan pasar LPG nonsubsidi.  Keberpihakan  Lebih satu dekade silam, United Nations Development Programme (UNDP) menerbitkan annual report 2010/2011. Judulnya sangat menarik, yakni People-centred Development in Action: Empowered Lives, Resilient Nations.  Dalam laporan tersebut, UNDP menekankan agar pemerintah mewujudkan keberpihakan kepada rakyat dalam kebijakan pembangunan. Setiap kebijakan harus menyediakan pilihan bagi peningkatan nilai (values) manfaat bagi kehidupan masyarakat agar lebih sejahtera.  UNDP pun menyadari bahwa pertumbuhan ekonomi sangat penting bagi negara. Namun, itu sekadar wahana bagi upaya untuk memperluas pilihan bagi penciptaan nilai (creating values) kehidupan warga yang lebih berkualitas. Pertumbuhan ekonomi bukanlah tujuan pembangunan.  Penciptaan nilai terpenting adalah membangun manusia agar mampu menentukan pilihan masa depannya. Didukung pemerintah, masyarakat seharusnya terlibat aktif mewujudkan kesejahteraan dan kualitas hidup sebagai ukuran keberhasilan pembangunan.  Manusia harus menjadi pusat bagi semua upaya pengembangan kebijakan, baik sebagai penerima manfaat (objek) maupun sebagai pelaku secara individual atau kelompok (subjek). Karena itu, pengabaian terhadap manusia sama artinya dengan penegasian nilai luhur kebijakan.  Kebijakan berpusat people tak hanya bermanfaat bagi masyarakat, pun mendukung penguatan resiliensi pemerintah menghadapi berbagai tantangan. Melihat cenderung tak memihak, apakah pemerintah sedang memainkan peran antagonis yang memperlemah negara?  Peran antagonis berwatak buruk sebagai antitesis peran protagonis. Kebijakan antagonis yang tak bersahabat itu dapat memicu serangkaian masalah baru yang menambah beban hidup masyarakat menjadi kian berat.  Penyesuaian tarif PPN, misalnya, dinilai tak memihak kepentingan masyarakat, kecuali sekadar berorientasi pencapaian target penerimaan pajak sektor konsumsi. Power pemerintah sangat kuat memungut pajak dari kelompok masyarakat yang berkemampuan konsumsi tinggi.  Meski kebijakan perubahan PPN sebagai pilihan rasional yang berkontribusi bagi pemerataan ekonomi, masyarakat memersepsikan sebagai keputusan sepihak dan tidak tepat saat kebutuhan melonjak. Masyarakat menilai pemerintah memihak pengusaha yang mengambil untung pada momen Ramadan saat konsumsi sedang memuncak.  Pemerintah juga memperkuat ego defense mechanism secara komparatif. Puluhan tahun PPN diterapkan berlaku tarif tunggal sebesar 10 persen. Jika dibandingkan dengan negara lain, tarif tersebut memang tergolong rendah. Kenaikan tarif menjadi 11 persen dianggap wajar. Diksi ”wajar” subjektif sifatnya.  Sementara itu, pertimbangan kenaikan PPN dimaksudkan untuk memelihara momentum pertumbuhan ekonomi. Tahun 2021 pertumbuhan mencapai 3,69 persen dan terus dikejar pada 2022 bisa mencapai 5,2 persen. Kenaikan PPN kembali disebut wajar tanpa menyertakan pertimbangan kepentingan bersama.  Kewibawaan pemerintah juga dipertaruhkan dalam implementasi kebijakan HET. Untuk gula, misalnya, realitas harga di lapangan berbeda dari HET. Permendag 7/2020 mengatur harga acuan sebesar Rp 12.500/kg. Tapi, di pasar ternyata harganya sudah jauh berbeda. Konsumen harus membeli seharga Rp 14.000/kg. Di tempat lain harga gula bisa lebih mahal.  Wibawa pemerintah semakin anjlok dengan pencabutan HET minyak goreng kemasan. Jeritan ibu rumah tangga menggema setelah harga minyak goreng melambung meski stok melimpah. Upaya meredam jeritan rakyat dengan memberikan alternatif cara memasak justru menambah situasi makin absurd.  Kemudian, kesedihan masyarakat terobati. Pemerintah mengizinkan masyarakat mudik Lebaran. Namun, pulang kampung berbiaya mahal karena tarif sejumlah ruas tol naik sejak akhir Februari sesuai keputusan yang diterbitkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Lagi-lagi, pertimbangan kenaikan tarif sekadar mengejar pengembalian investasi Badan Usaha Jalan Tol sesuai rencana bisnis, menjaga iklim investasi jalan tol nasional agar lebih kondusif, serta menjaga dan meningkatkan mutu layanan di jalan tol. Sebetulnya masyarakat tak sekadar berpuasa menahan lapar dan dahaga, tapi juga berpuasa menghadapi kenaikan harga kebutuhan pokok. (*)  <hr />  *) JUSUF IRIANTO, Guru besar Departemen Administrasi Publik FISIP Universitas Airlangga, ketua Komisi Kerja Sama Internasional MUI Jawa Timur

Puasa dan Kenaikan Harga Kebutuhan Pokok

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/jusuf-irianto.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>TAHUN 1959 silam, Emory University School of Medicine (EUSM) di Atlanta, AS, menolak Marion Hood sebagai mahasiswa baru. Hood ditolak karena berkulit hitam, padahal pintar. Kini, setelah lebih dari enam dekade, dekan EUSM mengirim surat minta maaf atas penolakan tersebut.  Setelah mendapat perlakuan diskriminatif, akhirnya Hood diterima di Fakultas Kedokteran Loyola University, Chicago. Hingga memasuki usia 83 tahun, Hood berpraktik sebagai dokter spesialis kandungan. Bagi EUSM, diskriminasi itu menjadi catatan sejarah kelam yang selamanya terus disesali.  Hari-hari ini, lulusan SMA, MA, dan SMK seluruh Indonesia mengalami tekanan psikologis luar biasa mencemaskan dalam penerimaan di perguruan tinggi (PT). Sebagian siswa lega karena sudah diterima lewat salah satu jalur penerimaan. Bagi siswa dan orang tua, belajar di PT merupakan satu tahapan menuju masa depan lebih baik sesuai cita-cita.  Dalam penerimaan mahasiswa baru, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) telah menetapkan berbagai skema pendaftaran yang memudahkan masyarakat. Semua PT harus patuh terhadap kebijakan yang ditetapkan Kemendikbudristek.  Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti) Kemendikbudristek bersama Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi (LTMPT) di awal 2021 meluncurkan sistem seleksi masuk perguruan tinggi negeri (PTN) 2021. Dengan sistem tersebut, diharapkan terjadi peningkatan mutu seleksi penerimaan mahasiswa baru PTN.  Optimalisasi mutu penerimaan mahasiswa ditetapkan Ditjen Dikti berupa tiga jalur seleksi, yaitu SNMPTN, SBMPTN, dan seleksi mandiri. Selain itu, sistem dikembangkan dalam model proses seleksi sesuai perkembangan teknologi informasi. Dengan sentuhan teknologi digital serta pengembangan model tes secara berkesinambungan, LTMPT berharap semua PT mampu memperoleh calon mahasiswa berkriteria unggul.  Keunggulan calon mahasiswa ditentukan prestasi yang telah dicapai pada tingkat sekolah sebelumnya, baik bidang akademik maupun nonakademik. Prestasi akademik mencerminkan keberhasilan siswa yang dinyatakan dalam satuan nilai yang tertera di ijazah. Sementara prestasi nonakademik dapat diperoleh siswa aktif dan juara berbagai kompetisi atau lomba yang diagendakan resmi oleh Kemendikbudristek.  Hasil prestasi yang dicapai siswa sudah barang tentu menjadi pertimbangan utama dalam setiap jalur seleksi penerimaan. Jalur SNMPTN, misalnya, mempertimbangkan nilai akademik atau gabungan nilai akademik dan prestasi lain yang ditetapkan PTN didukung pembiayaan bersubsidi penuh dari pemerintah. Sekolah juga berperan menetapkan siswa yang memenuhi syarat (eligible).  Adapun jalur SBMPTN merupakan seleksi berdasar hasil ujian tulis berbasis komputer (UTBK) atau kombinasi hasil UTBK dan kriteria lain yang ditetapkan secara bersama oleh PTN. Sekalipun peserta dikenai sebagian biaya, pemerintah memberi subsidi yang dapat meringankan orang tua. Hasil seleksi kedua jalur telah diumumkan kepada masyarakat.  Pemerintah dan PTN telah right on the track dalam menentukan calon mahasiswa unggul sesuai ketentuan. Baik jalur SNMPTN maupun SBMPTN, PT hanya menerima mahasiswa berdasar capaian prestasi. Hasilnya diumumkan dan dapat diakses publik sekaligus menjamin transparansi. Semua keputusan penerimaan akuntabel alias dapat dipertanggungjawabkan. Memang sudah selayaknya iklim apresiatif terhadap prestasi diterapkan di semua lini kehidupan, apalagi dunia pendidikan.  Entitas sosial yang menghargai prestasi disebut sistem merit atau meritokrasi. Hampir semua negara, khususnya negara maju, sangat menghargai prestasi sebagai sarana mobilitas vertikal. Seorang pegawai, misalnya, hanya dapat dipromosikan ke jabatan lebih tinggi semata karena prestasi yang dicapai, bukan karena subjektivitas berdasar like and dislike.  Penegakan sistem merit bukan merupakan perkara mudah. Ibarat benang basah, sistem merit sulit ditegakkan karena menghadapi berbagai kepentingan. Intervensi kepentingan pihak tertentu berpengaruh signifikan terhadap objektivitas keputusan. Kriteria prestasi dikalahkan subjektivitas dalam bentuk kepentingan pribadi atau komunal.  Hood ditolak menjadi mahasiswa kedokteran bukan karena tak berprestasi, namun sistem sosial yang diskriminatif. Ada banyak calon mahasiswa yang mengalami peristiwa yang mungkin lebih menyedihkan.  Beberapa calon mahasiswa mengeluhkan kriteria penerimaan mahasiswa baru, khususnya untuk jalur mandiri yang saat ini memulai masa seleksi. Sesuai namanya, jalur ini merupakan kewenangan PT secara mandiri menetapkan kriteria penerimaan meskipun tetap merujuk kaidah dan rambu-rambu dari Kemendikbudristek.  Jalur mandiri diduga merupakan pintu masuk pihak tertentu memaksakan keinginan yang mengabaikan sistem merit. Berbagai cara ditempuh agar PT akomodatif terhadap kepentingan tersebut.  Merespons keluhan calon mahasiswa serta adanya manuver kalangan tertentu, beberapa PT menyusun skema jalur mandiri berkriteria adaptif. Universitas Airlangga, misalnya, membuka skema jalur mandiri kemitraan dengan kriteria yang diumumkan transparan. Hampir semua PTN, terutama PTN berbadan hukum, merumuskan langkah serupa.  Namun, jalur mandiri di setiap PT harus tetap menghargai prestasi calon mahasiswa. PT berkepentingan memperoleh calon mahasiswa terbaik atau unggul berdasar kriteria yang dapat dikembangkan lebih mendalam merujuk best practice.  Tak sekadar berdasar nilai yang dicapai calon, penentuan kriteria dapat dikembangkan dengan mempelajari praktik terbaik yang dilakukan salah satu PT terbaik di dunia, yaitu Harvard University. Dalam penerimaan calon mahasiswa baru, Harvard mencermati figur individu berdasar nilai prospektif sebagai mahasiswa yang mampu menginspirasi setiap orang, baik semasa kuliah maupun pascakuliah. Formulir pendaftaran berisi pertanyaan dengan jawaban yang akan dianalisis secara cermat sebelum dinyatakan diterima.  Baca Juga: <a class="d-block" title="Enam Pasien Covid-19 Varian Delta di RSLI Surabaya Berhasil Sembuh" href="https://www.jawapos.com/surabaya/25/06/2021/enam-pasien-covid-19-varian-delta-di-rsli-surabaya-berhasil-sembuh/">Enam Pasien Covid-19 Varian Delta di RSLI Surabaya Berhasil Sembuh</a>  Calon mahasiswa harus memenuhi prospek pertumbuhan, relevansi hobi, dan kegiatan dengan studi, karakter, serta kontribusi terhadap komunitas. Setiap PT di Indonesia dapat mengembangan kriteria penerimaan sesuai kondisi asal tak diskriminatif.  Jangan diskriminatif terhadap calon mahasiswa, nanti menyesal seperti dialami EUSM. (*)  <hr />  *) Jusuf Irianto, Guru Besar MSDM Dep Adm Publik FISIP Universitas Airlangga, Pengurus MUI Jatim

Diskriminasi Penerimaan Calon Mahasiswa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/jusuf-irianto.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure><div class="content-wrapper"><section class="content"> <div class="row"> <div class="col-md-8"> <div class="box flat box-primary"> <div class="box-body"> <div class="form-group">  PEMERINTAH mengajukan proposal peleburan Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek) ke dalam Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Tidak ada rintangan berarti karena gagasan tersebut sudah mendapat persetujuan DPR dan telah pula dibahas dalam rapat badan musyawarah (bamus).  Rencana peleburan dua kementerian tersebut memiliki dua makna. Pertama, mengembalikan manajemen kegiatan riset ke habitat asli, yaitu perguruan tinggi (PT). Secara kuantitatif, 80 persen kegiatan riset nasional dilakukan PT. Kedua, pemerintah memosisikan riset sebagai core business PT. Tidak hanya pembelajaran bermutu, PT juga memiliki SDM unggul dalam melaksanakan riset dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan formula tridarma PT.  Pengembalian urusan manajemen riset nasional ke Kemendikbud sejatinya memberi PR baik bagi Kemendikbud maupun presiden sebagai kepala pemerintahan. Selama ini, manajemen kegiatan riset tampak absurd karena berada di bawah naungan Kemenristek, bukan Kemendikbud. Model struktur pengelolaan ini, selain memengaruhi mutu proses riset, ternyata berdampak pada social impact dan daya guna riset yang melemah.  Ada anggapan bahwa riset saat ini hanya budget wasting serta tak memiliki keterkaitan (link and match) dengan dunia industri. Hilirisasi hasil riset cenderung berhenti pada publikasi. Belum memberi nilai tambah berupa manfaat yang secara langsung dapat dinikmati masyarakat.  Hilirisasi hasil riset sangat bermanfaat dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat sekaligus mendukung dunia industri. Di berbagai negara maju, riset PT secara pragmatis berkontribusi positif sehingga dunia usaha lebih kreatif dan inovatif menghasilkan produk berdaya saing tinggi. Di Indonesia, interkoneksi program riset PT dengan dunia industri sebagai salah satu bentuk utama hilirisasi baru berada dalam tahap rintisan.  Interkoneksi praktis antara PT dan industri ternyata tak semudah membalik telapak tangan. PT dan dunia industri acap berjalan terpisah dan sulit mencapai titik temu. Untuk itu, Kemendikbud harus mampu menyusun mekanisme efektif dalam menggerakkan peneliti agar selalu proaktif berkolaborasi dengan masyarakat industri. Selanjutnya, PT harus bersedia memfasilitasi para peneliti berupa kemudahan dengan aturan yang lebih fleksibel.  Faktor perbedaan visi peneliti dan pengguna juga menghambat penerapan hasil riset. Para peneliti umumnya bersandar pada kaidah manfaat teoretis untuk pengembangan ilmu. Sementara itu, pengguna berkepentingan praktis terkait dengan efisiensi dan keuntungan. Tugas Kemendikbud nanti bertambah, yakni menyelesaikan perbedaan pandangan sehingga dapat menciptakan kebersamaan visi (shared vision) antar-stakeholders.  Pemerintah sebagai regulator ternyata juga menjadi hambatan membumikan hasil riset. Misalnya, ada beberapa hasil riset bidang kesehatan yang sebetulnya sangat bermanfaat, namun terjegal karena kebijakan pemerintah cenderung pro-barang impor. Fenomena ini jelas mengakibatkan peneliti sangat frustrasi. Harus ada virtue dalam setiap kebijakan untuk lebih menghargai karya anak bangsa.  Kewaspadaan perlu tetap dijaga karena peleburan dua kementerian berpeluang mengakibatkan penyusunan kebijakan riset oleh Kemendikbud bakal tersisih. Ini akibat terlalu banyak isu di bidang pendidikan dan kebudayaan yang belum mendapat solusi tuntas. Pun, ada masalah klasik dalam tubuh birokrasi yang sampai saat ini terjadi, yaitu tumpang-tindih fungsi dan kerumitan koordinasi antarlembaga.  Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) yang selama ini berada di bawah Kemenristek akan menjadi lembaga mandiri sehingga harus diajak aktif merumuskan kebijakan. Koordinasi juga perlu melibatkan badan penelitian dan pengembangan daerah (balitbangda) di setiap provinsi atau kabupaten/kota atau lembaga sejenis lainnya agar ada sinkronisasi program. Integrasi berbagai institusi riset ini diharapkan membentuk konfigurasi manajemen riset yang lebih efektif.  Beban Kemendikbud yang nanti menjadi Kemendikbud-Ristek jelas bertambah. Selain riset, harus fokus masalah pendidikan, mulai tingkat dasar hingga tinggi. Sementara terdapat banyak masalah dalam pendidikan dasar dan menengah yang belum terselesaikan, Kemendikbud harus pula mampu menangani berbagai masalah pendidikan tinggi serta membumikan hasil riset agar lebih bermanfaat.  Selain itu, Presiden Joko Widodo sebagai pemegang hak prerogatif memiliki PR menentukan figur tepat sebagai menteri. Pilihannya hanya dua, mempertahankan Nadiem Makarim atau menggantinya. Sejauh ini, Mendikbud giat mempromosikan program Merdeka Belajar sebagai mainstream kebijakan pendidikan nasional. Presiden tentu memiliki kriteria sosok ideal dan tepat sebagai Mendikbud-Ristek.  Selain berintegritas, Mendikbud-Ristek nanti diharapkan mampu membuat peta jalan (road map) agar mayoritas hasil riset dapat dimanfaatkan masyarakat industri. Jangan terjadi lagi hasil riset berhenti pada satu titik publikasi sekadar untuk kenaikan pangkat dan jabatan peneliti, namun tidak bermanfaat bagi masyarakat luas.  PR lainnya terkait dengan komitmen pemerintah mendukung peningkatan anggaran riset. Sejauh ini, alokasi anggaran riset nasional hanya 0,25 persen dari gross domestic product (GDP). Angka ini jauh di bawah negara lain. Jika dibandingkan dengan Singapura, misalnya, anggaran riset sudah mencapai lebih dari 1 persen/GDP. Sementara itu, Jepang lebih tinggi lagi, yaitu 3,28 persen/GDP.  Selain anggaran, penciptaan iklim dan ekosistem riset nasional yang sehat harus diakomodasi dalam setiap kebijakan dan tata kelola riset nasional yang memihak kelancaran tugas peneliti menghasilkan riset inovatif. Pemerintah diharapkan konsisten mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Sisnas Iptek). Khususnya dalam bentuk dukungan anggaran, sarana, dan prasarana yang memadai disertai pengembangan skema riset relevan dengan kebutuhan masyarakat.  Baca Juga: <a class="d-block" href="https://www.jawapos.com/surabaya/15/04/2021/ditelepon-ratusan-kali-sebelum-tabungan-ludes-rp-50-juta-karena-otp/">Ditelepon Ratusan Kali sebelum Tabungan Ludes Rp 50 Juta karena OTP</a>  Urusan riset hendaknya dipandang secara objektif dan bijaksana. Selain dari sisi akademik, riset harus dimaknai sebagai strategi mengamankan kepentingan nasional. Masalah kelembagaan hendaknya tidak menyisakan PR lebih berat karena memang pendidikan dan riset sesungguhnya bukan merupakan urusan sederhana. (*)  <hr />  *) Jusuf Irianto, Wakil dekan bidang akademik FISIP Unair &amp; pengurus MUI Jawa Timur  Saksikan video menarik berikut ini:  https://youtu.be/t6zngwyCv4o  </div> </div> </div> </div> </div> </section></div>

PR Pemerintah dalam Manajemen Riset Nasional

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/11/73_berziarah.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>Pada 13–21 November, Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, Institut Teknologi Bandung (ITB), dan Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar melawat ke Uzbekistan. Mereka meneken kerja sama dengan empat perguruan tinggi di Kota Tashkent, Samarkand, dan Bukhara. Berikut catatan JUSUF IRIANTO*, wakil Unair di sela-sela penandatanganan itu.  JawaPos.com - Lawatan di Kota Samarkand tidak kami sia-siakan. Selain melaksanakan kerja sama di bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi, delegasi Indonesia mengunjungi makam Imam Al Bukhari, perawi hadis terkenal di kota tersebut.  Terselip keyakinan di setiap kalbu seorang muslim, jika membaca dan mengamalkan hadis nabi yang diriwayatkan oleh Imam Al Bukhari, sudah dapat dipastikan kesahihan ajaran, suri teladan, atau ajakan Nabi Muhammad SAW yang terkandung di dalamnya.  Makam sang perawi punya sejarah unik. Dulu Bung Karno, presiden pertama RI, pernah berjanji mengunjungi Uni Soviet (sekarang Rusia) dengan syarat dapat berziarah ke makam Al Bukhari. Pemerintah Soviet bingung.  Akhirnya, makam itu ketemu juga. Tapi, kondisinya sangat memprihatinkan. Makam tersebut berada di tengah hamparan ladang kapas nan luas. Bung Karno menunaikan janjinya mengunjungi Uni Soviet. Dia juga berziarah ke Samarkand dan berinisiatif memperbaiki makam.  Masyarakat Uzbekistan, khususnya yang tinggal di Kota Samarkand, hingga kini sangat ramah terhadap kehadiran wisatawan Indonesia mengingat peristiwa historis tersebut.  Uzbekistan secara umum memang cukup ramah turis. Kampus yang kami kunjungi bersih. Silk Road International University of Tourism (SRIUT) Uzbekistan sudah berdiri pada 1920-an.  Sampai kini, bangunan itu sangat terawat. Kondisi gedung persis seperti bangunan cagar budaya di Fakultas Kedokteran (FK) dan Fakultas Kedokteran Gigi (FKG) Kampus A Unair. Sarana dan prasarana tampak bersih, rapi, dan dikelola dengan penuh kesungguhan.  Meskipun gedung kuno nan bersejarah, sama sekali tidak ada kesan angker dan menakutkan. Suasana kehidupan akademik sangat menonjol dengan pemandangan aktivitas dosen dan mahasiswa yang tampak serius.  Semua pihak di Uzbekistan, baik pemerintah, dunia usaha, kalangan kampus, maupun warga, sangat menyadari betapa penting menjaga kondisi fisik dan nonfisik yang terbangun sejak pisah dari Uni Soviet yang pecah pada 1990-an.  Dalam masyarakat Uzbekistan, terkenal ungkapan yang kurang lebih bermakna ”membuat baju perlu tujuh kali berpikir guna mengukur dan menjahitnya, namun cukup sekali jika ingin menggunting atau merusaknya”. Ungkapan itu sangat bermakna dan perlu dipelajari.  Membangun bangsa dan negara dalam berbagai bidang kehidupan butuh proses panjang lagi melelahkan. Namun, butuh waktu singkat atau hanya sekali tempo jika ingin merusaknya.  *) Guru besar Departemen Administrasi Negara FISIP dan direktur World University Association for Community Development (WUACD) di Universitas Airlangga Surabaya

Berziarah ke Makam Perawi Hadis Tersahih

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/jusuf-irianto.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>MENJELANG akhir masa jabatan sebagai menteri riset, teknologi, dan pendidikan tinggi (Menristekdikti), Mohammad Nasir bersikeras merealisasikan gagasan penggunaan rektor asing. Tujuannya, meningkatkan daya saing melalui perbaikan ranking dan mutu perguruan tinggi (PT), khususnya kampus negeri (PTN).  Berjejaring luas, rektor asing diasumsikan dalam waktu singkat mampu menyulap PTN memasuki orbit world class university (WCU). Anggapan tersebut merujuk pada fakta bahwa sejumlah PT di Singapura, Malaysia, dan negara lain yang lebih dahulu mempekerjakan ekspatriat sebagai pimpinan sukses membawa PT dalam pusaran elite dunia.  Manuver Menristekdikti itu memicu reaksi keras sebagian besar kalangan meski ada yang berusaha memberikan pembenaran untuk mengganti pola kepemimpinan PTN. Beberapa guru besar melontarkan pendapat sinis bahwa hingga kini bangsa Indonesia masih bermental inlander, tak percaya kemampuan sendiri, termasuk dalam memilih rektor. Sementara itu, ada yang bersikap wait and see terhadap hasil kerja rektor asing bagi kemajuan pendidikan tinggi di Indonesia disertai kekhawatiran kegagalan rektor asing.  Reaksi keras tersebut terlalu lemah untuk mampu mengubah rencana. Menristekdikti bahkan berancang-ancang mengubah peraturan pemerintah tentang statuta setiap PT yang melarang warga negara asing (WNA) menjadi rektor. Target pun sudah dicanangkan, mulai 2020 sudah ada rektor asing. Dalam nada penuh semangat, Menristekdikti segera melakukan global bidding untuk menemukan figur internasional paling fit and proper.  Sebenarnya, gagasan penggunaan tenaga asing bukan perkara asing dalam arus globalisasi. Perusahaan multinasional yang beroperasi di seluruh dunia tidak tabu menggunakan tenaga profesional dari wilayah atau negara berbeda. Untuk meningkatkan kinerja perusahaan, banyak perusahaan asing di Indonesia dan bahkan perusahaan nasional yang memanfaatkan tenaga asing kompeten sebagai manajer atau pimpinan puncak.  Dalam konteks demikian itulah program rektor asing yang dicanangkan Menristekdikti bisa dipahami sama halnya dengan strategi perusahaan multinasional yang menugaskan ekspatriat sebagai manajer di Indonesia. Di samping keberhasilan rektor asing di negara lain, keberhasilan para profesional mancanegara dalam memimpin perusahaan patut diduga menjadi dasar Menristekdikti membuka pintu bagi orang asing untuk menduduki kursi rektor.  Namun, terlalu absurd jika kebijakan penempatan pimpinan PT disamakan dengan penempatan manajer perusahaan. Sebuah perguruan tinggi memiliki misi, visi, dan nilai (core-values) yang sangat berbeda dengan perusahaan.  Beban tugas di pundak PTN, terutama PTN berbadan hukum (PTN-BH) yang menjadi target penempatan rektor asing, saat ini sangat berat. Di samping mengemban amanat tridarma –yakni pendidikan dan pengajaran, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat berstandar internasional, mereka dituntut melaksanakan kebijakan afirmatif membantu masyarakat kurang beruntung dalam mengakses pendidikan tinggi. Di sisi lain, mereka harus memeras keringat mengembangkan unit kerja sebagai income generated untuk mengatasi beban biaya operasional yang tidak ditanggung pemerintah.  Dalam kondisi yang sangat berat, rektor nonasing ternyata mampu mengemban amanah dan membuktikan kinerja yang menggembirakan. Berbagai prestasi level internasional dapat dicapai yang terlihat dari meningkatnya jumlah publikasi internasional dan masuknya beberapa PTN dalam peringkat world university ranking (WUR).  Dibutuhkan waktu yang sebetulnya tidak lama lagi untuk menempatkan semua PT, baik PTN maupun PTS, dalam posisi terhormat di dunia internasional. Hanya, Menristekdikti tampak belum terlalu sabar sehingga menempuh jalan short-cut untuk segera mewujudkan target peringkat dunia.  Segala bentuk ketergesa-gesaan dan orientasi jangka pendek dalam beberapa kebijakan, khususnya di bidang pendidikan, tidak terlepas dari kebiasaan atau budaya bangsa Indonesia. Kebijakan yang semestinya dirumuskan dengan penuh kehati-hatian (prudence) tersubordinasi nafsu serta kepentingan jangka pendek.  Secara kultural, banyak pejabat di Indonesia yang terjebak dalam bingkai pemikiran lintas budaya (cross-cultural) dari Geert Hofstede, psikolog Belanda yang mengembangkan six dimensions of culture. Pemikiran Hofstede sangat penting dalam menjelaskan diversifikasi budaya pada era global.  Dari enam dimensi budaya menurut Hofstede, cukup satu dimensi untuk memaknai semangat Menristekdikti menggunakan tenaga asing sebagai rektor. Dimensi tersebut adalah power distance, yakni tingkat kepercayaan atau penerimaan dari suatu kekuatan (power) yang tidak seimbang antara satu pihak dan lainnya. Semakin tinggi power distance suatu masyarakat, semakin tinggi kepercayaan terhadap pihak lain.  Budaya dan mentalitas bangsa Indonesia berada dalam power distance yang sangat tinggi. Hingga saat ini, kita masih inlander. Merasa pihak lain lebih superior bukan saja karena status sosial, ekonomi, pendidikan, prestasi, atau faktor lain sehingga kehebatan diri sendiri tenggelam dalam bayang-bayang ’’kehebatan’’ pihak lain. Bangsa kita belum mampu mencapai titik rendah power distance sehingga lebih menghargai prestasi sendiri daripada pihak lain.  Jebakan pemikiran power distance dari Hosftede itulah yang secara sederhana dapat menjawab mengapa rektor harus ekspatriat. Atau, siapa tahu rektor asing berguna untuk meningkatkan ranking? (*)  *) Guru besar administrasi negara FISIP Universitas Airlangga

Rektor Asing dalam Jebakan Pemikiran Hofstede

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/jusuf-irianto-ludry-prayoga.jpg" alt="Guru besar bidang manajemen SDM Universitas AirlanggaProf Dr H Jusuf Irianto. (Ludry Prayoga/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Guru besar bidang manajemen SDM Universitas AirlanggaProf Dr H Jusuf Irianto. (Ludry Prayoga/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Apa yang dialami Kabupaten Sidoarjo selama 10 tahun terakhir? Prof Dr H Jusuf Irianto punya analisisnya. Guru besar bidang manajemen SDM Universitas Airlangga (Unair) tersebut menilai Kota Delta layaknya anomali.  Menurut warga Sepande, Kecamatan Candi, itu, Sidoarjo seakan tenggelam jauh oleh kebesaran Kota Surabaya. Bersaing dengan kota-kota di Jawa Timur pun berat. Misalnya, Malang dan Banyuwangi. Baik di bidang infrastruktur, kependudukan, tata ruang, maupun fasilitas umum lain.  Padahal, tegas Jusuf, Sidoarjo tidak pantas dianggap sebagai penyangga ibu kota Jawa Timur. Sebab, berbagai potensi ada di Kota Delta. Potensi pertanian, laut, hingga peternakan. Sidoarjo sejatinya justru layak menjadi pusat ekonomi Jatim. ’’Semuanya ada. Namun, perlu diikuti open government yang baik,’’ tutur guru besar bidang sumber daya manusia (SDM) itu.  Saat ini, lanjut alumnus The University of New South Wales Australia tersebut, banyak pekerjaan rumah (PR) yang menumpuk untuk membuat Kota Delta lebih hebat. Yang krusial adalah pembangunan infrastruktur. Setiap tahun jumlah penduduk Sidoarjo selalu bertambah. Kota semakin terlihat penuh sesak. ’’Perlu perhatian serius,’’ tambah pria 54 tahun itu.  Bagaimana langkah ke depan? Jusuf optimistis Kota Bandeng bisa segera bangkit. Meraih kembali kepercayaan masyarakat. ’’Sebab, dalam beberapa tahun terakhir, informasi publik seakan tertutup. Masyarakat tidak merasa dilibatkan dalam pembangunan,’’ ungkapnya. Sekarang saatnya melibatkan publik.  Syaratnya, dalam momentum Pilkada 2020, harus ada sosok pendobrak yang berani mereformasi total kondisi tersebut. ’’Pemimpin berjiwa muda sangat ideal dengan zaman milenial seperti sekarang,’’ katanya.  Sosok itu harus berkompeten. Terdidik secara religius sangat sesuai dengan kultur masyarakat Sidoarjo. Dia juga memantaskan diri dalam menyelesaikan semua permasalahan di masyarakat.  Jusuf berharap pemimpin Sidoarjo mendatang mulai menerapkan sistem tata kelola pemerintahan modern. Setidaknya memublikasikan segala kebijakan yang berkaitan dengan pemerintahan. Dengan begitu, masyarakat ikut mengontrol. Sesuai dengan prinsip open government. ’’Anak muda sekarang sudah paham betul dengan akses informasi,’’ ungkapnya.  Calon bupati mendatang harus benar-benar memahami manajemen organisasi. Sebab, Sidoarjo memiliki segala sumber daya mumpuni yang tersebar di 18 kecamatan. Sekretaris daerahnya (Sekda) juga harus figur yang top. Sebab, Sekda menjadi jembatan antara eksekutif dan legislatif.  Di era keterbukaan seperti sekarang, Jusuf berharap semua layanan publik terbuka. Terutama yang berkaitan dengan kepentingan rakyat. Sebab, harapan masyarakat merupakan tanggung jawab yang harus direalisasikan. ’’Seperti asal usul Sidoarjo. Sido Rejo artinya well being, menjadi sejahtera,’’ paparnya.

Pilbup Sidoarjo: Bupati Kompeten dan Terdidik, Sekda Harus Top

Jusuf Irianto

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Jusuf Irianto

Berita Terkini