<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/Richard-Eliezer-Miftahul-Hayat-3-1.jpg" alt="Terdakwa pembubuhan terhadap Brigadir J, Richard Eliezer atau Bharada E bersiap mengikuti sidang lanjutan di Pengadilan Negri Jakarta Selatan, Rabu (28/12/2022). Sidang tersebut menghadirkan saksi ahli Ahli hukum pidana Albert Aries dari kuasa hukum Richa" width="100%">
<figcaption>Terdakwa pembubuhan terhadap Brigadir J, Richard Eliezer atau Bharada E bersiap mengikuti sidang lanjutan di Pengadilan Negri Jakarta Selatan, Rabu (28/12/2022). Sidang tersebut menghadirkan saksi ahli Ahli hukum pidana Albert Aries dari kuasa hukum Richa</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tim kuasa hukum Bharada Richard Eliezer alias Bharada E, Ronny Talapesy membantah kliennya melanggar perjanjian perlindungan, sebagaimana diungkapkan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Hal ini menyusul dicabutnya perlindungan terhadap Richard Eliezer setelah diwawancarai oleg stasiun televisi swasta.  "Tidak benar apa yang dikatakan LPSK bahwa Eliezer melanggar perjanjian, poin tidak berhubungan dan memberikan komentar apapun secara langsung dan terbuka pada pihak manapun tanpa sepengetahuan atau persetujuan LPSK," kata Ronny di Jakarta, Jumat (10/3).  Ronny mengungkapkan, sebelum Eliezer diwawancarai oleh satsiun televisi swasta, sudah mengirimkan surat ke LPSK. Sebab, Eliezer berstatus justice collaboratore (JC) atau saksi pelaku yang bekerja sama dengan aparat penegak hukum.  "Sebelum diadakan wawnacara H-1 sudah dikirimkan surat untuk medaapatkan perizinan kepada pihak yang berwenang, termasuk LPSK yang mendapatkan tembusan," ungkap Ronny.  Ronny menyebut, pihaknya sudah mengklarikasi terhadap stasiun televisi swasta itu sebelum mewawancarai kliennya. Bahkan, Ronny mengaku menelepon secara langsung salah satu Wakil Ketua LPSK sebelum diwawancara televisi.  "Dalam hal ini saya sebagai penasihat hukum, saya melakukan konfirmasi langsung kepada para pihak tersebut dan juga kepada para pihak yang berwenang dan juga kepada LPSK," tegas Ronny.  Sebelumnya, LPSK resmi mencabut perlindungan terhadap Bharada Richard Eliezer Pudihang Lumiu alias Bharada E, selaku eksekutor pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat alias Brigadir J. Pencabutan perlindungan ini dilakukan, setelah Richard Eliezer melakukan wawancara khusus dengan salah satu stasiun televisi swasta.  "Secara resmi, LPSK sudah menyerahkan penghentian perlindungan kepada yang bersangkutan," ungkap Tenaga Ahli Perlindungan LPSK, Syahrial M Wiryawan dalam konferensi pers di kantor LPSK, Jakarta Timur, Jumat (10/9).  Syahrial menjelaskan, LPSK sebelumnya telah memberikan perlindungan kepada Richard Eliezer dalam statusnya sebagai saksi pelaku atau justice collaborator dalam perkara pembunuhan berencana Brigadir J, sejak 15 Aguatus 2022. Hal ini didasari dengan penandatanganan perjanjian perlindungan nomor 649/1.51HSPP/LPSK/08/2022.  "Perjanjian tersebut berlaku hingga 15 Februari 2023. Selanjutnya telah dilakukan perpanjangan perlindungan pada 16 Februari 2023, dengan perjanjian perlindungan nomor perjanjian 129/1.5HSPP/LPSK/02/2023 yang sejatinya akan berlaku hingga 16 Agustus 2023," ungkap Syahrial.  Menurut Syharial, Bharada E sejak awal mendapatkan lima bentuk program perlindungan berupa perlindungan fisik yang melekat termasuk dalam rumah tahanan, pemenuhan hak prosedural, pemenuhan hak saksi pelaku atau justice collaborator, perlindungan hukum dan bantuan psikososial.  "Jadi program perlindungan itu telah dilaksanakan sesuai ketentuan UU tentang perlindungan saksi dan korban, serta SOP yang berlaku di LPSK," papar Syahrial.  Namun, LPSK menyayangkan terjadinya komunikasi antara Bharada E dengan pihak lain dalam bebentuk wawancara pada salah satu program televisi. Sangat disayangkan, wawancara itu tanpa koordinasi dari LPSK.  "Tanpa persetujuan LPSK, maka hal tersebut telah bertentangan dengan Pasal 30 ayat 2 huruf C UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, serta perjanjian perlindungan dan pernyataan kesediaan yang telah di tandatangani oleh saudara Richard Eliezer," ujar Syahrial.  Oleh karena itu, LPSK sudah menyampaikan surat keberatan atas wawancara eksklusif yang dilakukan salah satu stasiun televisi swasta kepada Richard Eliezer. Bahkan, LPSK meminta stasiun televisi swasta itu tidak menayangkan hasil wawancara tersebut. Namun, justru surat keberatan itu tidak diindahkan dan hasil wawancara tetap dipublikasi.  "Namun dalam kenyataannya, wawancara terhadap saudara Richard Eliezer tetap ditayangkan pada Kamis malam pukul 20.30 WIB. Atas hal tersebut, maka LPSK telah melaksanakan sidang Mahkamah Pimpinan LPSK dengan keputusan menghentikan perlindungan kepada saudara Richard Eliezer," pungkas Syahrial.

Pengacara Richard Eliezer Bantah Langgar Perjanjian Perlindungan LPSK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/Ricky-Rizal-Berbaju-Tahanan-Dery-Ridwansah-9.jpg" alt="Tersangka Brigadir Ricky Rizal saat rekonstruksi pembunuhan Brigadir Yosua di rumah pribadi Ferdy Sambo di Jalan Saguling, Duren Tiga, Jakarta, Selasa (30/8/2022). Kepolisian melakukan rekonstruksi dugaan pembunuhan Brigadir Yosua di rumah pribadi dan ru" width="100%">
<figcaption>Tersangka Brigadir Ricky Rizal saat rekonstruksi pembunuhan Brigadir Yosua di rumah pribadi Ferdy Sambo di Jalan Saguling, Duren Tiga, Jakarta, Selasa (30/8/2022). Kepolisian melakukan rekonstruksi dugaan pembunuhan Brigadir Yosua di rumah pribadi dan ru</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menyatakan, belum menerima permohonan justice collaboratore (JC) dari Bripka Ricky Rizal (RR) tersangka kasus dugaan pembunuhan terhadap Birgadir Nofriansyah Yosua Hutabarat alias Brigadir J. Sejauh ini, LPSK baru menerima permohonan JC dari Bharada Richard Eliezer alias Bharada E.  "Belum ada permohonannya," kata Wakil Ketua LPSK Edwin Partogi dikonfirmasi, Minggu (11/9).  Menurut Edwin, setiap terduga pelaku mempunyai hak untuk mengajukan justice collaboratore atau saksi pelaku yang bekerja sama dengan aparat penegak hukum. Namun, keputusan penerimaan JC sesuai kewenangan Undang-Undang.  "Siapa pun pelaku pidana bisa mengajukan. Tapi tolak diterima terima tergantung pemenuhan syarat sesuai UU," ucap Edwin.  Adapun syarat mengajukan JC, lanjut Edwin, di antaranya bukan pelaku utama, memiliki keterangan penting untuk mengungkap perbuatan tindak pidana, adanya ancaman nyata kepada terduga pelaku dan keluarganya.  "Status JC sebagai subjek hukum telah diatur dalam UU 31/2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban," ungkap Edwin.  Sebelumnya, Bripka RR melalui sang pengacara Erman Umar mengaku kliennya sempat terbawa oleh skenario yang dibangun Irjen Pol Ferdy Sambo. Namun, kini dia dipastikan sudah memberikan kesaksian sebenarnya kepada penyidik. Bripka Ricky juga telah menjalani uji kebohongan menggunakan poligraf.  “Sebenarnya tidak berbalik arah (pernyataan Ricky), yang pertama adalah terbawa skenario,” kata Erman kepada wartawan, Jumat (9/9).  Erman mengatakan, kliennya sempat didatangi oleh keluarga dan istrinya. Mereka mendesak kepada Ricky agar menyampaikan fakta sejujur-jujurnya.  Selain itu, penyidik juga mendesak agar Ricky berkata jujur. Terlebih dilakukan uji kebohongan menggunakan lie detector. Atas dasar itu, Ricky pun menyatakan siap memberikan kesaksian sebenar-benarnya.  Atas dasar ini, Bripka RR dikabarkan akan mengajukan JC kepada LPSK. Bahkan berdasarkan informasi yang dihimpun, permohonan JC tersebut sudah diajukan.  “Bripka RR mengajukan JC dua hari lalu. Sudah melepaskan pengacara yang disiapkan tim (Ferdy) Sambo sebelumnya,” kata sumber JawaPos.com di internal Polri, Kamis (1/9) lalu.  Dalam kasus pembunuhan Brigadir J, Polri telah menetapkan lima orang sebagai tersangka. Mereka di antaranya Bharada Richard Eliezer Pudihang Lumiu alias Bharada E, Brigadir Kepala Ricky Rizal (RR), Irjen Pol Ferdy Sambo (FS), Kuat Ma'ruf, dan Putri Chandrawathi.  Para tersangka dijerat Pasal 340 tentang Pembunuhan Berencana subsider Pasal 338 KUHP tentang Pembunuhan juncto Pasal 55 dan 56 KUHP dengan ancaman hukuman mati atau seumur hidup atau selama-lamanya 20 tahun.

LPSK Belum Terima Permohonan JC dari Tersangka Bripka RR

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/04/JKT1-PENYIDIK-KPK-DITAHAN-KPK-ali4-840.jpg" alt="Penyidik KPK Stepanus Robin Pattuju saat masuk ke mobil Tahanan KPK usai menjalani pemeriksaan di gedung KPK Jakarta dan ditetapkan sebagai Tersangka, Kamis (22/4/2021). Penyidik KPK dari Polisi ini tersangkut kasus suap 1,3 Miliar terkait penanganan perk" width="100%">
<figcaption>Penyidik KPK Stepanus Robin Pattuju saat masuk ke mobil Tahanan KPK usai menjalani pemeriksaan di gedung KPK Jakarta dan ditetapkan sebagai Tersangka, Kamis (22/4/2021). Penyidik KPK dari Polisi ini tersangkut kasus suap 1,3 Miliar terkait penanganan perk</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak mempermasalahkan mantan penyidiknya asal Polri, AKP Stepanus Robin Pattuju mengajukan justice collaboratore (JC) atau saksi pelaku yang bekerja sama dengan aparat penegak hukum. Permohonan JC diajukan Robin, karena diklaim telah membongkar dugaan keterlibatan Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar, dalam kasus dugaan suap penananganan perkara Tanjung Balai.  "Prinsipnya, permohonan JC merupakan hak terdakwa yang harus kita hormati bersama dalam suatu proses penegakkan hukum demi keadilan," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK, Ali Fikri dalam keterangannya, Selasa (23/11).  Ali menyampaikan, pihaknya akan terlebih dulu menganalisa permohonan JC tersebut. Menurutnya, apakah JC yang diajukan Robin telah sesuai ketentuan dan syarat sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (MA) Nomor 4 Tahun 2011.  "Tim Jaksa KPK maupun majelis hakim tentu akan mempertimbangkan secara komprehensif seluruh fakta-fakta dalam persidangan tersebut. Sehingga nantinya akan diputuskan, apakah permohonan dimaksud dapat dikabulkan atau tidak," ucap Ali.  Juru bicara KPK bidang penindakan ini menyebut, penilaian terhadap kapasitas dan sikap terdakwa Robin Pattuju selama proses penyidikan hingga persidangan juga menjadi bagian yang akan dipertimbangkan Tim Jaksa KPK.  "Selanjutnya, Tim Jaksa akan menuangkannya dalam surat tuntutan yang akan dibacakan sesuai agenda yang ditetapkan majelis hakim," ucap Ali.  Dalam permohonan JC tersebut, terungkap bahwa Lili merekomendasikan pengacara Arief Aceh untuk membantu mantan Wali Kota Tanjungbalai, M. Syahrial untuk mengurus kasus dugaan suap lelang jabatan sekretaris daerah. Karena itu, Robin meminta KPK untuk memeriksa Arief Aceh guna mengetahui aliran rekening yang bersangkutan dan mengetahui keterlibatan Lili dalam perkara lain.  Hal ini juga semata-mata agar prinsip persamaan hukum terwujud. "Saya mohon pengacara Arief Aceh diperlakukan sama dengan terdakwa Maskur Husain yang berprofesi sebagai pengacara juga," harap Robin dalam surat permohonan JC.  Dalam perkaranya, mantan penyidik KPK asal Polri Stepanus Robin Pattuju dan advokat Maskur Husain didakwa menerima suap senilai Rp 11.025.077.000 dan USD 36.000 dari berbagai pihak.  Penerimaan uang tersebut masing-masing diterima dari Wali Kota nonaktif, Muhammad Syahrial sejumlah Rp 1.695.000.000. Kemudian, senilai Rp 3.099.887.000 dan USD 36.000 dari Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin dan Ketua PP Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG), Aliza Gunado.  Selain itu, Robin juga turut menerima uang dari Wali Kota Cimahi Ajay Muhammad Priatna senilai Rp 507.390.000, mantan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari sejumlah Rp 5.197.800.000. Kemudian dari Direktur PT Tenjo Jaya Usman Effendi sebesar Rp 525.000.000.  Sejumlah penerimaan uang itu diduga untuk membantu menangani perkara di KPK. Hal ini bertentangan dengan kewajiban Stepanus Robin Pattuju, yang merupakan penyidik KPK.  Robin dan Maskur didakwa melanggar pasal 12 huruf a atau pasal 11 jo pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo padal 55 ayat 1 ke-1 jo pasal 65 ayat 1 KUHP.

KPK Pertimbangkan Permohonan JC Eks Penyidik Stepanus Robin Pattuju

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/12/MATHEUS-JOKO-SANTOSO-Dery-Ridwansah-1.jpg" alt="Pejabat Pembuat Komitmen di Kementerian Sosial Matheus Joko Santoso usai diperiksa di gedung KPK, Jakarta, Minggu (6/12/2020). Matheus Joko Santoso ditahan penyidik KPK usai terjaring dalam operasi tangkap tangan perkara dugaan suap pengadaan bantuan sos" width="100%">
<figcaption>Pejabat Pembuat Komitmen di Kementerian Sosial Matheus Joko Santoso usai diperiksa di gedung KPK, Jakarta, Minggu (6/12/2020). Matheus Joko Santoso ditahan penyidik KPK usai terjaring dalam operasi tangkap tangan perkara dugaan suap pengadaan bantuan sos</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mantan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kementerian Sosial (Kemens) Matheus Joko telah dituntut pidana delapan tahun penjara dan denda Rp 400 juta subsider enam bulan kurungan oleh jaksa penuntut umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Berdasarkan pertimbangan, Jaksa KPK mengabulkan permohonan justice collaboratore (JC) Matheus Joko Santoso.  "Status justice collaboratore dapat diberikan pada Matheus Joko Santoso karena telah memenuhi kriteria," kata Jaksa KPK Ikhsan Fernandi membacakan surat tuntutan di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Jumat (13/8).  Pemberian status saksi yang bekerjasama dengan aparat penegak hukum atau justice collaboratore (JC) kepada Matheus Joko Santoso bukan tanpa alasan. Jaksa KPK menilai, Matheus Joko Santoso bukan pelaku utama dalam kasus dugaan suap pengadaan bantuan sosial (bansos) sembako penanganan Covid-19 untuk wilayah Jabodetabek.  "Kedudukan terdakwa selaku PPK dalam pengadaan bansos Covid-19 yang bersama-sama Adi Wahyono menerima perintah dari Juliari Peter Batubara untuk mengumpulkan uang fee Rp 10 ribu per paket dari penyedia bansos. Terdakwa yang bertugas mengumpulkan fee, sehingga terdakwa bukan pelaku utama tapi kepanjangan tangan dari Juliari," ucap Jaksa Ikhsan.  Selain itu, Matheus Joko Santoso juga dinilai sejak tahap penyidikan sampai pemeriksaan secara konsisten mengakui perbuatannya. Terlebih, Matehus Joko Santoso telah memberikan keterangan sebagai saksi untuk terdakwa Harry van Sidabukke, Ardian Iskandar, dan Juliari Batubara.  "Dimana keterangan terdakwa signifikan karena mengungkap ada peran lebih besar yaitu Juliari Batubara," tegas Jaksa Ikhsan.  Jaksa KPK juga membeberkan, Matheus Joko Santoso sudah mengembalikan uang yang dinikmatinya senilai Rp 176.480.000.  Selain dituntut pidana delapan tahun penjara, Matheus Joko juga dituntut untuk membayar uang pengganti senilai Rp 1.560.000.000. Pembayaran uang pengganti ini harus dibayarkan oleh Matheus Joko Santoso paling lambat setelah satu bulan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.  "Apabila tidak dibayarkan maka harta bendanya akan disita dan dilelang, apabila tidak mencukupi maka dipidana penjara selama satu tahun," tegas Jaksa Ikhsan.  Jaksa meyakini, Matheus Joko Santoso bersama-sama dengan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Kemensos Adi Wahyono dan Menteri Sosial (Mensos) Juliari Peter Batubara menerima suap sebesar Rp 32,48 miliar.  Puluhan miliar uang suap untuk Juliari Batubara berkaitan dengan penunjukan sejumlah perusahaan penggarap proyek bansos Covid-19. Diantaranya yakni, PT Pertani, PT Mandala Hamonganan Sude hingga PT Tigapilar Agro Utama. Juliari dinilai memotong Rp 10 ribu dari setiap paket pengadaan bansos.  Adapun rincian uang yang diterima Juliari melalui Adi Wahyono dan Matheus Joko yakni, berasal dari konsultan Hukum Harry Van Sidabukke, senilai Rp 1,28 miliar. Kemudian dari Presiden Direktur PT Tigapilar Agro Utama, Ardian Iskandar Maddanatja, sejumlah Rp 1,95 miliar, serta sebesar Rp 29 miliar berasal dari para pengusaha penyedia barang lainnya.  Matheus Joko Santoso dituntut melanggar Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Juncto Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Jaksa KPK Terima Permohonan JC Anak Buah Juliari Batubara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/12/com-EDHY-PRABOWO-RIKSA-PERDANA-FED-1.jpg" alt="Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo bersiap menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Kamis (3/12/2020). Edhy Prabowo diperiksa penyidik KPK dalam perkara dugaan penerimaan suap perizinan tambak, usaha dan atau pengelolaan perikanan ata" width="100%">
<figcaption>Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo bersiap menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Kamis (3/12/2020). Edhy Prabowo diperiksa penyidik KPK dalam perkara dugaan penerimaan suap perizinan tambak, usaha dan atau pengelolaan perikanan ata</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta mengabulkan permohonan justice collaboratore (JC) yang diajukan pemilik PT Dua Putera Perkasa Pratama (DPPP) Suharjito, dalam kasus dugaan suap penetapan izin ekspor benih benih lobster (BBL) atau benur di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Suharjito telah divonis bersalah menyuap Edhy Prabowo selaku Menteri Kelautan dan Perikanan untuk mendapatkan ekspor benur. "Mengabulkan permohonan terdakwa untuk menjadi Justice Collaboratore (JC)," kata Ketua Majelis Hakim Albertus Usada membacakan amar putusan di PN Tipikor Jakarta, Rabu (21/4) malam. Permohonan JC itu dikabulkan hakim dengan sejumlah alasan yang meringankan. Setidaknya, terdapat tujuh hal yang meringankan sehingga hakim mengabulkan permohonan JC kepada Suharjito. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/22/04/2021/penyuap-edhy-prabowo-divonis-2-tahun-penjara-ini-pertimbangan-hakim/">Penyuap Edhy Prabowo Divonis 2 Tahun Penjara, Ini Pertimbangan Hakim</a> Hakim menyatakan, selama proses persidangan Suharjito dinilai memberikan keterangan yang jelas dan kooperatif kepada hakim maupun jaksa. Suharjito belum pernah menjalani hukuman pidana dan merupakan tulang punggung keluarga. "Terdakwa menjadi gantungan hidup lebih dari 1.250 karyawan PT DPPP. Terdakwa setiap tahunnya peduli memberikan kesempatan karyawan/karyawati yang muslim untuk melakukan ibadah umrah," ucap Hakim Albertus. Hal yang meringankan lainnya, penyuap Edhy Prabowo itu dinilai telah berjasa membangun dua masjid serta rutin memberikan santunan kepada yatim piatu dan kaum dhuafa di daerah Jakarta, Bogor, Depok dan Bekasi. "Juga bagi karyawan/karyawati nonmuslim untuk berziarah ke tanah suci sesuai keyakinan dan agama yang dianut," cetus Hakim Albertus. Sementara itu, hal yang memberatkan bagi hukuman Suharjito, dinilai tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan korupsi. Suharjito terbukti menyuap mantan Menteri Keluatan dan Perikanan Edhy Prabowo. Suharjito menyuap mantan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu senilai USD 103.000 dan Rp 706.055.440 dengan total Rp 2,1 miliar. Pemberian suap itu bertujuan agar Edhy Prabowo mempercepat persetujuan perizinan ekspor benih lobster atau benur di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tahun anggaran 2020. Karena itu, dia divonis 2 tahun pidana penjara dan denda Rp 250 juta subsider 3 bulan kurungan. Meski demikian, vonis ini lebih rendah dari tuntutan jaksa penuntut umum (JPU). Suharjito dituntut oleh JPU agar majelis hakim menjatuhkan hukuman selama 3 tahun pidana penjara dan denda Rp 200 juta subsider 6 bulan kurungan. Suharjito terbukti melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 ayat (1) KUHPidana. Saksikan video menarik berikut ini: https://www.youtube.com/watch?v=1fe9lXAHacs&t=18s

Hakim Kabulkan Permohonan JC Penyuap Edhy Prabowo terkait Suap Benur

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/11/PSX_20201102_231433.jpg" alt="Terdakwa kasus suap penghapusan red notice Djoko Tjandra, Brigjen Pol Prasetijo Utomo (kedua kiri) saat menjalani sidang dakwaan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (2/11/2020). Mantan Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan (Kakorwas) Penyidik Pegawai Ne" width="100%">
<figcaption>Terdakwa kasus suap penghapusan red notice Djoko Tjandra, Brigjen Pol Prasetijo Utomo (kedua kiri) saat menjalani sidang dakwaan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (2/11/2020). Mantan Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan (Kakorwas) Penyidik Pegawai Ne</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mantan Kepala Koordinasi dan Pengawasan (Kakorwas) PPNS Polri Brigjen Pol Prasetijo Utomo meminta majelis hakim untuk mengabulkan permohonan justice collaboratore (JC). Prasetijo merupakan terdakwa kasus dugaan suap penghapusan red notice Polri.  "Menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum didakwakan JPU. Menerima permohonan terdakwa sebagai JC," kata kuasa hukum Prasetijo, Rolas Sitinjak membacakan duplik di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin (1/3).  Rolas mengklaim, Prasetijo Utomo tidak terbukti terlibat dalam kasus dugaan suap penghapusan red notice interpol Polri untuk kepentingan terpidana kasus hak tagih Bank Bali, Djoko Tjandra. Dia menyebut, tugas pokok dan fungsi terdakwa Prasetijo Utomo sebagai Karo Korwas PPNS Bareskrim Polri diklaim tidak berkaitan dengan kepengurusan interpol red notice yang ada di bawah kewenangan Divisi Hubungan Internasional (Divhubinter) Polri.  "Terdakwa Brigjen Prasetijo Utomo tidak pernah terlibat sama sekali serta tidak memiliki peran aktif atas terbitnya surat-surat yang dikeluarkan oleh Divhubinter Polri terkait status interpol red notice Joko Soegiarto Tjandra," tegas Rolas.  Brigjen Pol Prasetijo Utomo dituntut hukuman dua tahun dan enam bulan dalam kasus pengurusan surat jalan palsu. Jaksa penuntut umum (JPU) meyakini, Brigjen Prasetijo bersalah telah memerintahkan membuat dokumen-dokumen palsu.  "Menuntut majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang mengadili perkara ini menjatuhkan hukuman pidana terhadap Prasetijo Utomo dengan pidana penjara selama 2 tahun 6 bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan," kata Jaksa Yeni Trimulyani membacakan surat tuntutan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Jumat (4/12).  Jaksa meyakini, jenderal polisi bintang satu itu bersalah lantaran telah memerintahkan untuk dibuatkan surat jalan, surat keterangan bebas Covid-19 dan surat kesehatan palsu untuk Djoko Tjandra. Padahal, saat terjadinya perkara, Djoko Tjandra berstatus sebagai terpidana perkara pengalihan hak tagih (cessie) Bank Bali dan buron sejak 2009.  Sebagai anggota Polri, seharusnya Prasetijo ikut membantu menangkap buronan negara. Prasetijo juga dinilai terbukti menghilangkan barang bukti dengan menyuruh anak buahnya membakar semua surat jalan palsu tersebut. Prasetijo dituntut melanggar Pasal tiga pasal sekaligus yakni Pasal 263 ayat 1 KUHP juncto Pasal 55 ayat 1, Pasal 426 ayat 2 KUHP juncto Pasal 64 KUHP ayat 1, dan Pasal 221 ayat 1 ke-2 KUHP juncto Pasal 55 ayat 1 KUHP.

Minta JC Dikabulkan, Prasetijo Bantah Terlibat Kasus Djoko Tjandra

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/JKT_WAHYU-MENJALANI-SIDANG-KODE-ETIK-DKPP_MIFTAHULHAYAT-9.jpg" alt="Tersangka Komisioner KPU Wahyu Setiawan, usai diperiksa di Gedung KPK Merah Putih, Jakarta, Rabu (15/1). Selain menjalani pemeriksaan sebagai tersangka, Wahyu juga menjalani sidang kode Etik oleh DKPP terkait kasus suap yang menjeratnya. FOTO:MIFTAHULHAYA" width="100%">
<figcaption>Tersangka Komisioner KPU Wahyu Setiawan, usai diperiksa di Gedung KPK Merah Putih, Jakarta, Rabu (15/1). Selain menjalani pemeriksaan sebagai tersangka, Wahyu juga menjalani sidang kode Etik oleh DKPP terkait kasus suap yang menjeratnya. FOTO:MIFTAHULHAYA</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menolak permohonan justice collaboratore (JC) yang diajukan mantan Komisioner Komisi Pemlihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan. Jaksa menilai, Wahyu tak memenuhi syarat untuk menerima JC.  "Jaksa penuntut umum menganggap terdakwa tidak layak ditetapkan menjadi Justice Collaborator," kata jaksa KPK, Takdir Suhan membacakan surat tuntutan di PN Tipikor Jakarta, Senin (3/8).  Jaksa menyebut, kriteria untuk menjadi JC adalah bukan pelaku utama dan harus kooperatif dalam membuka peran pihak lain. Namun, Wahyu dinilai merupakan pelaku utama yang menerima suap terkait permohonan pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR Fraksi PDI Perjuangan.  "Berdasarkan fakta sidang, telah dapat dibuktikan bahwa terdakwa adalah pelaku utama penerimaan uang," ujar Takdir.  Dalam perkara suap PAW Fraksi PDIP, Wahyu Setiawan dituntut 8 tahun dan pidana denda sebesar Rp 400 juta subsider enam bulan kurungan. Wahyu diyakini terbukti bersalah menerima suap untuk pengurusan pergantian antarwaktu (PAW) Fraksi PDI Perjuangan, Harun Masiku.   Wahyu juga dituntut agar majelis hakim menjatuhkan pidana tambahan berupa hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama empat tahun. Pidana tambahan ini dapat dijatuhkan hakim setelah Wahyu selesai menjalani pidana pokok.  Sementara itu orang kepercayaan Wahyu, Agustiani Tio Fridelina dituntut pidana 4 tahun penjara. Mantan anggota Bawaslu ini juga dituntut pidana denda sebesar Rp 200 juta subsider enam bulan kurungan.  Wahyu diyakini menerima suap sebesar Rp600 juta dari Kader PDIP Saeful Bahri dan Harun Masiku. Suap tersebut berkaitan dengan upaya agar Harun terpilih menjadi anggota DPR menggantikan Nazarudin Kiemas yang meninggal dunia, sedangkan yang bersangkutan tidak memenuhi syarat.  Untuk hal yang memberatkan, perbuatan kedua terdakwa dinilai tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana korupsi. Perbuatan para terdakwa berpotensi mencederai hasil pemilu sebagai proses demokrasi yang berlandaskan pada kedaulatan rakyat.  "Para Terdakwa telah menikmati keuntungan dari perbuatannya," cetus Takdir.  Untuk hal yang meringankan, kedua terdakwa bersikap sopan selama pemeriksaan di persidangan serta mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya.  Atas perbuatannya, Wahyu Setiawan dan Agustiani Tio dituntut melanggar Pasal 12 Ayat (1) huruf a atau Pasal 12 Ayat (1) huruf b atau Pasal 11 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999.

Jaksa KPK Tolak Permohonan Justice Collaboratore Wahyu Setiawan