<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/13/Ammar-Zoni-Pakai-Narkoba-untuk-Melampiaskan-Masalah-Rumah-Tangga-3721302112-3404365384.jpg" alt="Artis Ammar Zoni kembali terjerat kasus narkoba, sang adik beri pesan khusus ke teman-teman Zoni. (ANTARA/Risky Syukur)" width="100%">
<figcaption>Artis Ammar Zoni kembali terjerat kasus narkoba, sang adik beri pesan khusus ke teman-teman Zoni. (ANTARA/Risky Syukur)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) telah menerima pengajuan permohonan perlindungan Ammar Zoni (AZ) pada 26 November 2025 yang dilakukan oleh kuasa hukum bersama keluarga. Permohonan tersebut terkait status sebagai Justice Collaborator (JC) dalam perkara tindak pidana narkotika yang saat ini sedang disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Perkara yang menjerat AZ berkaitan dengan dugaan tindak pidana Percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi lima gram. Wakil Ketua LPSK, Sri Suparyati, menyatakan permohonan yang diajukan Ammar Zoni saat ini sedang berada dalam proses penelaahan. Permohonan tersebut terkait perlindungan bagi saksi pelaku (justice collaborator). &ldquo;LPSK sudah menerima pengajuan permohonan perlindungan dari Ammar Zoni. Saat ini permohonan perlindungan diajukan berkaitan dengan permohonan sebagai saksi pelaku,&rdquo; kata Sri kepada wartawan, Jumat (5/12). Ia menjelaskan, kerangka hukum perlindungan saksi pelaku selain diatur dalam UU Perlindungan Saksi dan Korban juga diatur dalam PP Nomor 24 Tahun 2025 tentang Penanganan Khusus Saksi Pelaku. Regulasi tersebut mengatur bahwa status Justice Collaborator antara lain mempertimbangkan kontribusi pemohon terhadap pengungkapan kejahatan, termasuk pengungkapan jaringan yang lebih luas terkait kasus peredaran Narkotika. &ldquo;Kualitas kesaksian pemohon harus dapat benar-benar membantu penegak hukum dalam mengungkap perkara secara menyeluruh,&rdquo; ujar Sri. Menurutnya, dalam menelaah posisi sebagai Justice Collaborator, keterangan pemohon memiliki nilai strategis dalam pengungkapan perkara, antara lain saksi pelaku membuka informasi yang diketahuinya, termasuk struktur kejahatan, alur transaksi, hingga pihak-pihak yang berada di tingkat yang lebih tinggi dalam jaringan. &ldquo;Saat ini permohonan masih dalam proses penelaahan dan membutuhkan pendalaman lebih lanjut berkaitan dengan permohonan saksi pelaku,&rdquo; ungkap Sri. Sri menyebut, posisi saksi pelaku memiliki standar kontribusi yang berbeda dibanding terdakwa lainnya. Dalam mekanisme Justice Collaborator, keterangan pemohon harus bernilai strategis, bukan sekadar pengakuan, tetapi mampu membuka struktur kejahatan, alur transaksi, hingga aktor yang berada pada level pengendali dalam jaringan. &ldquo;Seperti yang kita ketahui, saksi pelaku itu setidaknya harus mengetahui dan bisa membongkar kejahatan yang sebenar-benarnya, jadi kualitas keterangannya harus lebih besar,&rdquo; tutur Sri. Terkait perkara narkotika, Sri menekankan bahwa indikator utama dalam permohonan JC adalah sejauh mana pemohon dapat membantu mengungkap jaringan yang lebih besar, bukan hanya pembuktian tindak pidana di persidangan. &ldquo;Harapannya, pemohon bisa membongkar jaringan-jaringan besar di atasnya,&rdquo; imbuhnya. Saat ini, LPSK masih melakukan penelaahan untuk memastikan kelengkapan informasi terkait ketentuan yang berlaku. Proses ini dilakukan melalui koordinasi dengan pihak-pihak terkait. Sebanyak 6 terdakwa dalam perkara ini dijerat Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) atau Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

LPSK terima permohonan JC Ammar Zoni, proses penelaahan untuk ungkap jaringan narkotika besar berlangsung.

Terima Permohonan JC Ammar Zoni, LPSK Tekankan Bisa Bongkar Jaringan Besar Narkotika

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/18/Johnny-G-Plate-Tersangka-Dugaan-Kasus-Korupsi-BTS-Salman-Toyibi-2-1050085382.jpg" alt="Tersangka kasus dugaan korupsi proyek BTS. Johnny G Plate mengenakan rompi pink keluar dari Gedung Bundar, Kejaksaan Agung RI, Jakarta, Rabu (17/5/2023). Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate sebagai tersa" width="100%">
<figcaption>Tersangka kasus dugaan korupsi proyek BTS. Johnny G Plate mengenakan rompi pink keluar dari Gedung Bundar, Kejaksaan Agung RI, Jakarta, Rabu (17/5/2023). Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate sebagai tersa</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Johnny G.&nbsp;Plate&nbsp;bersedia menjadi kolaborator keadilan (justice&nbsp;collaborator)&nbsp;dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi penyediaan infrastruktur Base Transceiver Station (BTS) 4G dan infrastruktur pendukung BAKTI Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Tahun 2020-2022. Ihwal adanya hal ini dikatakan&nbsp;pengacaranya,&nbsp;Achmad Cholidin "Pak Johnny pada prinsipnya siap untuk menjadi&nbsp;justice collaborator. Dikabulkan atau tidak, itu majelis hakim yang akan mengabulkan. Persyaratan&nbsp;justice collaborator kan&nbsp;harus dipenuhi terlebih dahulu," kata Achmad Cholidin, saat dikonfirmasi di Jakarta, dikutip dari Antara Senin (12/6). Cholidin mengatakan, sejak awal proses penyidikan, kliennya menginginkan kasus tersebut dibuka seluas-luasnya oleh seluruh pihak berkompeten, yang mengetahui terjadinya tindak pidana seperti&nbsp;disangkakan&nbsp;kepadanya yakni Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang (UU) RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. "Kalau ada berita-berita, pihak-pihak yang terlibat akan hal ini, ya, Pak Johnny sendiri bersedia untuk mengungkapkan akan hal itu nanti dalam persidangan.&nbsp;Insyaallah&nbsp;siap," jelasnya. Namun, tambah Cholidin, Johnny&nbsp;G.&nbsp;Plate belum mengungkapkan nama-nama yang terlibat dalam berita acara pemeriksaan (BAP) kasus tersebut. Menurut dia, dalam BAP baru disebutkan bahwa yang lebih mengetahui proyek BTS 4G adalah Anang Achmad Latif (AAL) selaku Direktur Utama Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti) Kominfo. "Anang sebagai Direktur Bakti Kominfo dan kuasa pengguna anggaran. Kami belum lihat BAP Anang&nbsp;kan, nanti suatu proses persidangan kami akan lihat. Nanti siapa yang akan disebut oleh Pak Johnny," jelas&nbsp;Cholidin. Dalam perkara tersebut, Cholidin beranggapan jangan sampai Johnny G.&nbsp;Plate&nbsp;dizalimi dan ada pihak yang justru menari-nari di atas penderitaan kliennya. Makanya, kliennya bersedia untuk membuka duduk perkara kasus korupsi ini supaya terungkap secara jelas. "Pastinya, kami akan melihat, kami buka selebar-lebarnya, sejelas-jelasnya duduk perkara ini, siapa yang menikmati, siapa yang melakukan, siapa yang menggunakan uang negara dan sebagainya. Itu akan kami lihat," ungkapnya. Menurut Cholidin, tugas Johnny&nbsp;G. Plate saat menjabat sebagai menkominfo,&nbsp;dalam kasus korupsi tersebut, ialah membuat surat pengantar yang ditujukan kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani dan kepala Bappenas serta diteruskan ke Badan Anggaran (Banggar). Sehingga, menurut dia, Bakti Kominfo yang secara teknis mengetahui, mulai dari proses perencanaan, dan anggaran. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/features/01871577/kisah-nenek-suparmi-40-tahun-jualan-jamu-tradisional-akhirnya-bisa-naik-haji">Kisah Nenek Suparmi, 40 Tahun Jualan Jamu Tradisional Akhirnya Bisa Naik Haji</a> "Yang tahu teknisnya itu Bakti di bawah tanggung jawab kuasa pengguna anggaran. Kalau melihat dari kondisi seperti ini sesuai proses penyidikan, maka Pak Johnny menurut kami adalah orang yang ditarik-tarik sebagai pelaku," sebutnya. Cholidin juga mengkritisi tim penyidik jaksa yang tidak menyentuh pejabat di internal Kementerian Kominfo dalam kasus dugaan korupsi proyek BTS 4G Bakti Kominfo Tahun 2020-2022. Menurut dia, tersangka kasus tersebut rata-rata dari vendor. Dengan demikian, Cholidin&nbsp;menyebut&nbsp;Johnny G.&nbsp;Plate&nbsp;saat menjadi Menkominfo tidak mengetahui hal teknis yang dibuat BLU Bakti selaku kuasa pengguna anggaran. Sebab, kliennya cuma menjalankan arahan Presiden Joko Widodo agar satu desa mendapatkan&nbsp;tower&nbsp;BTS 4G. "Arahan Pak Menteri (Johnny G. Plate) hanyalah segera membangun sesuai apa yang sudah diperintahkan, diwacanakan Presiden (Jokowi) dalam ratas-ratas untuk membangun BTS-BTS, dengan asumsi satu desa adalah satu&nbsp;tower," ujarnya.

Pak Johnny pada prinsipnya siap untuk menjadi justice collaborator. Dikabulkan atau tidak, itu majelis hakim yang akan mengabulkan.

Johnny G Plate Siap jadi "Justice Collaborator" di Kasus BTS Kominfo, Mau Seret Siapa?

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/Linda-Pujiastuti-Fedrik-Taraigan-1.jpg" alt="Sidang kasus peredaran narkotika dengan terdakwa mantan Kapolres Bukittinggi AKBP Dody Prawiranegara kembali digelar di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Barat, Rabu (15/3/2023). Agenda persidangan hari ini ialah pemeriksaan saksi yakni Linda dan Mantan Kapo" width="100%">
<figcaption>Sidang kasus peredaran narkotika dengan terdakwa mantan Kapolres Bukittinggi AKBP Dody Prawiranegara kembali digelar di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Barat, Rabu (15/3/2023). Agenda persidangan hari ini ialah pemeriksaan saksi yakni Linda dan Mantan Kapo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kuasa Hukum terdakwa Linda Pujiastuti alias Anita Cepu, Adriel Viari Purba mengajukan status justice collaborator (JC) untuk kliennya yang sudah dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) 18 tahun penjara.  "Di dalam persidangan ini kami ingin menyampaikan permohonan justice collaborator terhadap terdakwa Linda Pujiastuti seperti Doddy Prawiranegara," ujar Adriel dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Senin (27/3).  Menanggapi hal itu, Hakim Ketua Jon Sarman Saragih menanyakan waktu dari pengajuan JC tersebut. "Disampaikan tersendiri atau terpisah dari nota pembelaan?" tanyanya.  Adriel kemudian menjawab akan menyampaikan permohonan JC itu secara sendiri. Lantas terlihat Kuasa Hukum Linda Pujiastuti menyerahkan dokumen permohonan JC Linda kepada hakim.  "Baik sudah selesai ini. Kami beri tahukan kepada penuntut umum sesuai dengan SE MA Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pengaduan dan Pelaku Tindak Pidana dan Saksi yang bekerja sama justice collaborator di dalam perkara tindak pidana tertentu dapat mengajukan. Cuma masalahnya kami akan pertimbangkan lagi," tandas Jon Sarman.  Sebelumnya, Terdakwa Linda Pujiastuti alias Anita Cepu dituntut penjara selama 18 tahun dan denda sebanyak Rp 2 miliar dalam kasus peredaran narkotika jenis sabu yang disisihkan dari barang bukti pengungkapan sabu di Polres Bukittinggi. Hal itu diungkapkan Jaksa Penuntut Umum di Pengadilan Negeri Jakarta Barat.  "Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Linda Pujiastusi alias Anita, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 18 tahun dan denda sebesar Rp 2 miliar dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana selama enam bulan penjara," ujar Jaksa membacakan tuntutannya, Senin (27/3).  Tuntutan itu disampaikan, kata jaksa, mengingat bahwa terdakwa Linda Pujiastusi alias Anita bersama Teddy Minahasa, Syamsul Ma'arif, Dody Prawiranegara, dan Kasranto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana.  "Mereka yang melakukan tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang beratnya lebih dari 5 gram," jelasnya.  Hal itu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. (*)

Kuasa Hukum Linda Pujiastuti Ajukan Justice Collaborator

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/IMG20230222150538.jpg" alt="Pengacara Doddy Prawiranegara, Adriel Purba, di PN Jakarta Barat, Rabu (23/2/2023). ANTARA/Walda" width="100%">
<figcaption>Pengacara Doddy Prawiranegara, Adriel Purba, di PN Jakarta Barat, Rabu (23/2/2023). ANTARA/Walda</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Terdakwa mantan Kapolres Bukitinggi Doddy Prawiranegara dalam kasus peredaran sabu mantan Kapolda Sumatera Barat, Teddy Minahasa, akan mengajukan diri sebagai justice collaborator (JC) kepada majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Barat.  "Dalam waktu dekat kami pasti mengajukan JC kembali karena pihak keluarga Dody, istrinya mengatakan sampai hari ini konsisten tidak berubah," kata kuasa hukum Doddy, Adriel Purba, saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis (23/2).  Menurut Adriel, sejauh ini keterangan kliennya di persidangan sangat konsisten bahwa dia hanya mengikuti arahan Teddy dalam menjual sabu tersebut. Apa yang dilakukan Doddy semata mata hanya mengikuti perintah atasan karena saat itu Teddy sebagai Kapolda Sumatera Barat dan Doddy sebagai Kapolres Bukittinggi.  Dengan pengajuan sebagai JC, Adriel yakin keterangan yang diberikan kliennya dapat membantu proses pengungkapan fakta dalam persidangan. Polda Metro Jaya sebelumnya menyatakan Irjen Pol Teddy Minahasa telah memerintahkan anak buahnya untuk menyisihkan barang bukti narkotika jenis sabu-sabu dari hasil pengungkapan kasus untuk diedarkan.  Ditukar tawas Polres Bukittinggi awalnya hendak memusnahkan 40 kilogram sabu, namun Irjen Pol Teddy Minahasa diduga memerintahkan untuk menukar sabu sebanyak lima kilogram dengan tawas.  Penggelapan barang bukti narkoba tersebut akhirnya terbongkar dengan rangkaian pengungkapan kasus narkotika oleh Polres Metro Jakarta Pusat dan Polda Metro Jaya.  Sebanyak 1,7 kilogram sabu telah diedarkan, sedangkan 3,3 kilogram sisanya berhasil disita oleh petugas. Adapun pasal yang disangkakan kepada Teddy, yakni Pasal 114 Ayat 3 sub Pasal 112 Ayat 2 Jo Pasal 132 Ayat 1 Jo Pasal 55 UU Nomor 35 Tahun 2009 dengan ancaman maksimal hukuman mati dan minimal 20 tahun penjara.

Doddy Ajukan Diri Sebagai JC dalam Kasus Narkoba Teddy Minahasa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/Richard-Eliezer-Dery-Ridwansah-8-2.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Sebagai justice collaborator, yang sebangun dengan whistleblower, Bharada Richard Eliezer sudah tunjukkan betapa ketaatan pada kebenaran lebih tinggi daripada kepatuhan yang menyimpang. Dengan mentalitas seperti itu, Eliezer layak dipandang sebagai aset. Bukan sebagai musuh.  ”Pertanyaannya bukan apakah Eliezer layak melanjutkan karirnya Polri? Jelas layak,” ujar peneliti ASA Indonesia Institute Reza Indragiri Amriel.  ”Masalahnya justru pada Polri. Yakni, seberapa siap Polri menerima kembali Eliezer,” tambah dia.  Menurut Reza, hal itu tergantung pada Polri, apakah punya sistem pengembangan karir bagi personel dengan karakteristik seperti Eliezer. Artinya, profesionalisme Eliezer harus terus dikembangkan.  ”Tapi ada pemahaman bahwa Eliezer pernah divonis bersalah terkait pasal 340 KUHP. Hukuman berupa masa pemenjaraan memang ringan, cuma 1 tahun 6 bulan. Tapi hukuman itu dijatuhkan terkait pembunuhan berencana, dan itu sangat serius,” papar Reza.  Terhadap anggota Polri yang pernah melakukan tindak pidana, lanjut Reza, Polri berkepentingan besar untuk memastikan Eliezer tidak menjadi residivis. Baik residivisme atas perbuatan yang sama maupun residivisme terkait pidana lain.  ”Jadi, di samping pengembangan profesionalisme, Polri juga harus melakukan risk assessment dan rehabilitasi terhadap Eliezer,” terang Reza.  Reza juga mempertanyakan, apakah Polri punya sistem untuk melindungi Eliezer dari kemungkinan serangan pihak-pihak yang barangkali tidak senang dengan sepak terjang Eliezer?  ”Artinya, apakah Polri nyaman menerima seorang justice collaborator alias whistleblower? Eliezer memperlihatkan bagaimana dia pada akhirnya bukanlah personel yang bisa didikte untuk menyembunyikan penyimpangan, lebih-lebih penyimpangan yang dilakukan senior bahkan jenderal sekalipun. Tidakkah itu bisa dipandang berpotensi mengganggu jiwa korsa Polri?” tutur Reza.  Jadi, sekembalinya Eliezer nanti, menurut Reza, Polri memang perlu membudayakan whistleblowing di internal korps Tribrata.  ”Sekaligus Polri harus menjamin bahwa Eliezer dan para whistleblower lainnya terhindar dari viktimisasi,” ucap Reza.

Polri Wajib Jamin Eliezer dan Wistleblower Terhindar dari Viktimisasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/Richard-Eliezer-Dery-Ridwansah-4-2.jpg" alt="Terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu bersiap menjalani sidang dengan agenda pembacaan vonis oleh Majelis Hakim dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua Hutabarat di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu (15/2/2023). Richard Eliezer Pudihang Lumiu divoni" width="100%">
<figcaption>Terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu bersiap menjalani sidang dengan agenda pembacaan vonis oleh Majelis Hakim dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua Hutabarat di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu (15/2/2023). Richard Eliezer Pudihang Lumiu divoni</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memastikan Bharada Richard Eliezer akan tetap berada di bawah perlindungan mereka hingga enam bulan ke depan. Penegasan itu disampaikan Wakil Ketua LPSK Edwin Partogi menyusul potensi ancaman yang bisa dialami Richard ketika menjalani masa penahanan pasca putusan hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan.  Edwin mengatakan, Richard sudah mengajukan permohonan perpanjangan perlindungan LPSK. Permohonan itu pun sudah dikabulkan. Karena itu, sampai saat ini status Richard masih terlindung LPSK.  ”Richard dilindungi LPSK sejak 5 Agustus 2022 dan sudah habis masa enam bulan pertamanya pada Februari ini,” kata Edwin dalam keterangan persnya kemarin (18/2).  Edwin menjelaskan, perlindungan yang diberikan LPSK kepada Richard, antara lain, perlindungan fisik. Petugas LPSK, kata Edwin, bakal berada di dekat Richard selama di tahanan. LPSK juga memastikan hak-hak Richard sebagai justice collaborator (JC) dapat terpenuhi selama masa pemidanaan nanti. Salah satunya, hak mendapatkan remisi hingga cuti menjelang bebas (CMB).  LPSK membuka pintu lebar bagi Richard untuk bergabung bersama LPSK setelah selesai menjalani masa pemidanaan. Dengan catatan, Richard mendapat izin dari Kapolri. Untuk tugasnya, Edwin menyebut sejauh ini sudah banyak anggota Polri yang bertugas di LPSK. Baik dalam tugas pengamanan maupun pengawalan. ”Richard bisa melakukan perlindungan pengamanan terhadap saksi terlindung LPSK,” tuturnya.  Edwin menegaskan hal tersebut sebatas alternatif agar Richard tetap berada di bawah perlindungan LPSK kendati sudah selesai menjalani masa pemidanaan. ”Sepenuhnya kewenangan dan otoritas Kapolri. Penugasan semua polisi di LPSK berdasar surat tugas dari Kapolri,” katanya.  Ketua LPSK Hasto Atmojo Suroyo menambahkan, potensi ancaman untuk Richard masih besar. Itu mengingat keterangan yang disampaikan Richard di persidangan membuat mantan Kadivpropam Polri Ferdy Sambo dijatuhi hukuman mati oleh hakim PN Jaksel. ”Namanya potensi kan belum terlihat,” paparnya.  Sebagaimana diketahui, Richard dijatuhi vonis 1 tahun 6 bulan oleh hakim PN Jaksel pada Rabu (15/2) lalu. Vonis tersebut jauh dari tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) yang menuntut hukuman 12 tahun penjara. Sementara itu, hakim memvonis Sambo dengan hukuman mati atau di atas tuntutan JPU.

Jika Diizinkan Kapolri, LPSK Bakal Rekrut Bharada Eliezer

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/02/20220218_095923.jpg" alt="Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Hasto Atmojo Suroyo. Ayu Khania Pranisitha/Antara" width="100%">
<figcaption>Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Hasto Atmojo Suroyo. Ayu Khania Pranisitha/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menyatakan, vonis majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terhadap terdakwa Richard Eliezer alias Bharada E, menunjukkan hakim memahami intisari dari peran justice collaborator (saksi pelaku yang bekerja sama dengan aparat penegak hukum).  "Vonis itu menunjukkan bahwa majelis hakim memahami bahwa intisari peran dari dan kontribusi justice collaborator," kata Ketua LPSK Hasto Atmojo Suroyo di Jakarta, dikutip dari Antara Jumat (16/2).  Menurut Hasto, keputusan majelis hakim PN Jakarta Selatan yang diketuai Wahyu Iman Santoso, sudah sesuai dengan penghargaan justice collaborator yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, terkait dengan keringanan penjatuhan pidana.  Pada kesempatan itu, Ketua LPSK menyebutkan bahwa seseorang yang menyandang status justice collaborator paling tidak mendapatkan tiga poin penting.  Pertama, mendapatkan perlindungan atau pengamanan oleh LPSK sesuai dengan mandatnya. Sejak ditetapkan sebagai saksi pelaku yang bekerja sama dengan aparat penegak hukum dalam mengungkap kasus pembunuhan berencana Brigadir J, lembaga itu terus memberikan perlindungan dan pengamanan.  Bahkan, pelayanan dan perlindungan tersebut akan terus diberikan LPSK hingga tidak diperlukan lagi oleh pemohon justice collaborator dalam hal ini Richard Eliezer atau Bharada E.  Poin kedua, lanjut dia, perlakukan khusus yang diberikan aparat penegak hukum dalam bentuk pemisahan berkas perkara yang bersangkutan dengan terdakwa lainnya, termasuk pula pemisahan tempat penahanan.  "Yang ketiga ialah pemberian penghargaan. Ini adalah haknya atau kewajiban seorang hakim untuk memberikan penghargaan kepada justice colaborator," ujar dia.  Hasto mengatakan bahwa pascaputusan atau vonis Bharada E, LPSK menilai hakim telah memberikan hukuman dengan pertimbangan-pertimbangan yang merujuk pada Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban.  "LPSK menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada majelis hakim yang telah memberikan putusan sangat progresif terhadap justice collaborator yang dilindungi LPSK," kata dia.

LPSK: Vonis Richard Tunjukkan Hakim Paham Peran Justice Collaborator

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/Richard-Eliezer-Dery-Ridwansah-4-2.jpg" alt="Terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu bersiap menjalani sidang dengan agenda pembacaan vonis oleh Majelis Hakim dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua Hutabarat di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu (15/2/2023). Richard Eliezer Pudihang Lumiu divoni" width="100%">
<figcaption>Terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu bersiap menjalani sidang dengan agenda pembacaan vonis oleh Majelis Hakim dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua Hutabarat di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu (15/2/2023). Richard Eliezer Pudihang Lumiu divoni</figcaption>
</figure><h3>Sidang Kode Etik Polri Tunggu Putusan Inkracht</h3> JawaPos.com – Bharada Richard Eliezer Pudihang Lumiu tidak mampu membendung air mata saat majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) membacakan vonis untuknya kemarin (15/2) siang.  Dia divonis penjara selama 1 tahun 6 bulan. Jauh lebih rendah ketimbang tuntutan 12 tahun penjara yang diajukan jaksa. Oleh majelis hakim, Eliezer ditetapkan sebagai saksi pelaku atau justice collaborator (JC). Karena itu, hukumannya jauh lebih ringan daripada para terdakwa lain.  Dalam sidang yang berlangsung di ruang sidang utama PN Jaksel itu, hakim ketua Wahyu Iman Santoso menyatakan bahwa Eliezer terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana. ”Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan,” ungkap dia di muka sidang.  Putusan tersebut disambut baik oleh sebagian besar masyarakat yang hadir di PN Jaksel kemarin. Terutama para pendukung Eliezer. Apalagi, dalam putusan tersebut, majelis hakim menerima rekomendasi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). ”Menetapkan terdakwa sebagai saksi yang bekerja sama atau justice collaborator,” lanjut Wahyu. Hukuman untuk Eliezer, kata hakim, dikurangi masa penahanan.  Putusan untuk mantan anak buah Ferdy Sambo itu jauh lebih ringan daripada terdakwa lain dengan beberapa pertimbangan. Di antaranya, Eliezer berperan sebagai JC, belum pernah dihukum, masih muda, berjanji tidak mengulangi kesalahan yang sama, dan telah dimaafkan keluarga Brigadir Polisi Yosua Hutabarat. Untuk pertimbangan pemberat, Eliezer dianggap tidak menghargai hubungan dengan Yosua hingga seniornya itu meninggal.  Melalui putusan kemarin, majelis hakim membeber pertimbangan menetapkan Eliezer sebagai JC. Rekomendasi LPSK yang menjadikan Eliezer sebagai terlindung sekaligus JC masuk pertimbangan majelis hakim. Karena itu, meski turut menembak Yosua, Eliezer dinilai bukan pelaku utama. Menurut hakim anggota Alimin Ribut Sujono, pelaku utama dalam perkara tersebut adalah Ferdy Sambo.  Lebih dari itu, majelis hakim menilai Eliezer telah membantu membuat terang peristiwa pembunuhan berencana Yosua. Menurut Alimin, Eliezer memberikan keterangan secara jujur, konsisten, logis, dan bersesuaian dengan alat bukti lain. ”Meskipun itu menempatkan terdakwa dalam posisi dan situasi yang membahayakan jiwanya,” kata dia.  Meski demikian, Eliezer dinyatakan bersalah melanggar Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Total ada lima unsur dalam pasal tersebut. Yakni, unsur barang siapa, unsur dengan sengaja, unsur dengan rencana, unsur menghilangkan nyawa, dan unsur turut serta melakukan. Menurut majelis hakim, unsur-unsur itu telah terpenuhi dan Eliezer dinyatakan bersalah melanggar pasal tersebut.  Setelah sidang, Ronny Talapessy, penasihat hukum Eliezer, menyatakan bahwa putusan majelis hakim sudah sesuai dengan harapan. Baik harapan tim penasihat hukum maupun harapan Eliezer. Karena itu, pihaknya tidak akan mengajukan banding. ”Kami akan ikhlas, kami akan terima,” ujarnya. ”Dia (Eliezer, Red) ikhlas, dia terima,” tambahnya.  Ronny juga menyampaikan keinginan Eliezer untuk kembali berdinas di Korps Brimob Polri. Menurut Ronny, keinginan itu sudah tergambar dalam nota pembelaan atau pleidoi yang dibacakan Eliezer. ”Bahwa dia bangga menjadi anggota Brimob,” imbuhnya. Terlebih, Eliezer merupakan tulang punggung dan harapan keluarga. ”Yang kami harapkan adalah Richard kembali menjadi anggota Polri,” ungkap dia.  Pada bagian lain, Mabes Polri turut menanggapi vonis terhadap Bharada Richard Eliezer yang dinilai ringan. Kadivhumas Polri Irjen Dedi Prasetyo menuturkan, semua pihak diharapkan menghormati putusan hakim. Memang, hingga kemarin Eliezer dan Ricky Rizal Wibowo belum menjalani sidang kode etik. Sidang kode etik keduanya belum bisa dipastikan. ”Menunggu informasi dari Divpropam,” terangnya. Sebelumnya, Dedi menyebutkan, sidang kode etik untuk keduanya akan digelar setelah putusan pidana mereka inkracht.  Terpisah, ibunda Yosua, Rosti Simanjuntak, menyampaikan bahwa keluarga menyerahkan putusan secara penuh kepada majelis hakim. Dia menyatakan, majelis hakim merupakan kepanjangan tangan Tuhan dalam persidangan perkara pembunuhan berencana Yosua. ”Biarlah almarhum Yosua melihat Eliezer dipakai Tuhan,” ungkap dia seraya meneteskan air mata. Sepanjang sidang kemarin, Rosti duduk sambil memeluk potret putranya.

Setelah Vonis, Eliezer Ingin Berdinas Kembali di Brimob

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/Richard-Eliezer-Dery-Ridwansah-8.jpg" alt="Terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu bersiap menjalani sidang dengan agenda pembacaan vonis oleh Majelis Hakim dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua Hutabarat di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu (15/2/2023). Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu bersiap menjalani sidang dengan agenda pembacaan vonis oleh Majelis Hakim dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua Hutabarat di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu (15/2/2023). Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Bharada Richard Eliezer Pudihang Lumiu alias Bharada E mendapat vonis jauh lebih ringan dari tuntutan jaksa. Beberapa pertimbangan hasil yakni karena status justice collaborator (JC) Richard, yang membantu pengungkapan kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat alias Brigadir J.  "Terdakwa adalah saksi pelaku yang bekerja sama," kata Hakim Anggota Alimin Ribut Sujono dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu (15/2).  Hal meringankan lainnya yakni terdakwa bersikap sopan di persidangan, belum pernah dihikum, masih muda dan diharapkan mampu memperbaiki kelak dikemudian hari, menyesali perbuatannya dan tidak mengulangi perbuatannya lagi.  "Keluarga korban Nofriansyah Yosua Hutabarat telah memaafkan perbuatan terdakwa," imbuh Hakim Alimin. Sedangkan hal yang memberatkan yakni hubungan akrab antara Richard dan Yosua tidak dihargai oleh terdakwa sehingga terjadi pembunuhan.  Sebelumnya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjatuhkan vonis 1 tahun 6 bulan penjara kepada terdakwa Bharada Richard Eliezer Pudihang Lumiu alias Bharada E. Dia dianggap bersalah menjadi eksekutor pembunuhan kepada Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat alias Brigadir J atas perintah Ferdy Sambo.  "Menyatakan terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu dengan pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan," kata Hakim Ketua Wahyu Iman Santosa dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu (15/2).  Perbuatan Richard dianggap secara sah dan menyakinkan melanggar Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Vonis Ringan Richard, Hakim Pertimbangkan Status JC dan Keluarga Yosua

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2015/11/10495_28108_Maneger-Nasution.jpg" alt="Maneger Nasution" width="100%">
<figcaption>Maneger Nasution</figcaption>
</figure>PRIHATIN sekali. Selevel xxx... gak ngerti JC (justice collaborator). Gak bisa bedakan dengan WB (Whistleblower). Gak paham UU tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Sedih. Parah negeri ini". (pesan WA salah satu kawan saya mantan Kabareskrim Mabes Polri (21/1/2023).  Demikian beberapa ekspresi keprihatinan publik soal tuntutan 12 tahun penjara jaksa penuntut umum (JPU) terhadap Bharada Richard Eliezer Pudihang Lumiu (Bharada E) yang disebut menembak Brigadir Josua (Brigadir J) atas perintah Ferdy Sambo (FS) yang saat itu masih menjabat sebagai Kadiv Propam Polri. Selain Bharada E, tiga terdakwa lainnya: Putri Candrawathi (PC), Ricky Rizal (RR), dan Kuat Ma'ruf (KM) dituntut lebih ringan, delapan tahun penjara. Sedangkan FS dituntut hukuman penjara seumur hidup.  Peristiwa pembunuhan (skenario awal: "tembak-menembak") disebut terjadi lantaran adanya cerita sepihak dari istri FS, PC, yang mengaku dilecehkan oleh Brigadir J di Magelang pada 7 Juli 2022. FS kemudian marah dan merencanakan pembunuhan terhadap Brigadir J yang melibatkan Bharada E, RR, dan KM. Hingga akhirnya, Brigadir J tewas dieksekusi di rumah dinas FS di Komplek Polri, Duren Tiga, Jakarta Selatan pada 8 Juli 2022.  Keprihatinan publik tersebut bukan tanpa sebab. Bharada E merupakan saksi pelaku yang bekerja sama atau justice collaborator (JC) dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir J yang telah direkomendasikan secara resmi oleh lembaga negara yang berwenang menurut UU, LPSK. Lalu, apa itu JC? <h3>Mengenal JC</h3> JC pertama kali diperkenalkan di Amerika Serikat sekira 1970-an. Dimasukkannya doktrin tentang JC sebagai norma hukum di Amerika Serikat dengan alasan perilaku mafia yang selalu tutup mulut atau dikenal dengan istilah omerta sumpah tutup mulut. Oleh karena itu, bagi mafia yang mau memberikan informasi, diberikanlah fasilitas JC berupa perlindungan hukum. Kemudian terminologi JC berkembang selanjutnya di beberapa negara, seperti di Italia (1979), Portugal (1980), Spanyol (1981), Prancis (1986), dan Jerman (1989).  Dalam perkembangannya, pada konvensi Anti Korupsi (United Nation Convention Against Corruption–UNCAC ), dilakukan kerjasama internasional sebagai ikhtiar untuk menekan angka korupsi secara global. Dengan adanya kerjasama internasional untuk menghapuskan korupsi di dunia, maka nilai-nilai pemberantasan korupsi didorong untuk disepakati oleh banyak negara.  Salah satu hal yang diatur dalam konvensi UNCAC, pada ketentuan Pasal 37 ayat (2) dan  (3) adalah penanganan kasus khusus bagi pelaku tindak pidana korupsi yang ingin bekerjasama dengan aparat penegak hukum. Kerjasama tersebut ditujukan untuk mengusut pelaku lain pada kasus yang melibatkan si pelaku. Kemudian kerjasama antara pelaku dengan penegak hukum dikenal dengan istilah JC. Konvensi UNCAC telah diratifikasi oleh Indonesia melalui UU Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan UNCAC, 2003 (Konvensi Perserikatan bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003). <h3>Pengaturan JC dalam Hukum Nasional</h3> Dalam sistem hukum nasional, JC diatur dalam UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, UU Nomor 31 tahun 2014 (perubahan atas UU Nomor 13 tahun 2006) tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 04 tahun 2011, Peraturan Bersama Menteri Hukum dan HAM, Jaksa Agung, Kapolri, KPK, dan LPSK tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor, dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama.  Dalam realitasnya, regulasi tersebut masih belum memberikan pengaturan yang proporsional. Akibatnya, keberadaan JC bisa direspona` secara berbeda oleh penegak hukum. Misalnya, pada kasus rekomendasi LPSK terhadap Bharada E sebagai JC yang disebut menembak Brigadir J atas perintah FS, JPU belum sepenuhnya mengakomodir rekomendasi LPSK dalam tuntutannya terhadap Bharada E sebagai JC.  SEMA Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (Wistleblowers) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (Justice Collaborators) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu. Kelahiran SEMA itu diperuntukkan kepada hakim sebagai pedoman dalam menjatuhkan pidana kepada JC dengan beberapa kriteria: 1) Yang bersangkutan merupakan pelaku tindak pidana tertentu, mengakui kejahatannya, bukan pelaku utama dan memberikan keterangan sebagai saksi dalam perkara tersebut; dan 2) JPU telah menjelaskan dalam tuntutannya menyatakan yang bersangkutan telah memberikan keterangan dan bukti-bukti yang signifikan sehingga dapat mengungkap tindak pidana dimaksud.  Dalam konteks di atas, hakim yang memeriksa perkara diminta untuk menjatuhkan putusan: 1) Pidana percobaan bersyarat dan atau; 2) Pidana penjara yang paling ringan dengan mempertimbangkan keadilan dalam masyarakat.  Meskipun dalam SEMA sudah diatur dan sudah dijadikan panduan bagi hakim-hakim di lingkungan peradilan di Indonesia, namun SEMA tersebut belum mengikat Penyidik maupun Jaksa. SEMA di atas hanyalah aturan internal di lingkungan peradilan, sehingga tidak memiliki otoritas yang kuat dalam memastikan bahwa JC mendapatkan perlakuan khusus.  Selain SEMA, ada juga Peraturan Bersama Nomor 11 Tahun 2011, yang mana peraturan tersebut dinilai sebagai terobosan hukum dalam rangka mengisi kekosongan hukum. Namun dalam pelaksanaannya tetap ditemukan kendala. Kendala utama yang ditemukan adalah penanganan khusus bagi JC. Perwujudan dari penanganan khusus bagi JC juga yang tidak jelas (clear), seperti terlihat pada Pasal 6 ayat (3). Lembaga penegak hukum lebih cenderung menggunakan KUHAP dari pada Peraturan Bersama, sehingga hak-hak JC, dalam praktiknya tidak mendapatkan penanganan khusus.  Atas kerumitan norma yang ada tentang JC, maka UU Nomor 13 Tahun 2006 direvisi dengan UU Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, khususnya pada Pasal 10. Pasal 10 UU Nomor 31 Tahun 2014 disebutkan, (1) Saksi, Korban, Saksi Pelaku, dan atau Pelapor tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata atas kesaksian dan atau laporan yang akan, sedang atau telah diberikannya, kecuali kesaksian atau laporan tersebut diberikan tidak dengan iktikad baik, dan (2) Dalam hal terdapat tuntutan hukum terhadap Saksi, Korban, Saksi Pelaku, dan atau Pelapor atas kesaksian dan atau laporan yang akan, sedang atau telah diberikan, tuntutan hukum tersebut wajib ditunda hingga kasus yang ia laporkan atau ia berikan kesaksian telah diputus oleh pengadilan dan memperoleh kekuatan hukum tetap.  Kemudian dalam Pasal 10A disebut, 1) Saksi Pelaku dapat diberikan penanganan secara khusus dalam proses pemeriksaan dan penghargaan atas kesaksian yang diberikan, dan 2) Penanganan secara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: (1) Pemisahan tempat penahanan atau tempat menjalani pidana antara Saksi Pelaku dengan tersangka, terdakwa, dan/atau narapaidana yang diungkap tindak pidananya; (2) Pemisahan pemeriksaan antara berkas Saksi Pelaku dengan berkas tersangka dan terdakwa dalam proses penyidikan, dan penuntutan atas tindak pidana yang diungkapkannya; dan/atau (3) Memberikan kesaksian di depan persidangan tanpa berhadapan langsung dengan terdakwa yang diungkap tindak pidananya. Dan, (3) Penghargaan atas kesaksian sebagaimana dimaksud paad ayat (1) berupa: (1) Keringanan penjatuhan pidana; atau (2) Pembebasan bersyarat, remisi tambahan, dan hak narapidana lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-unndangan bagi Saksi Pelaku yang berstatus narapidana.  Untuk memperoleh penghargaan berupa keringanan penjatuhan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, LPSK memberikan rekomendasi secara tertulis kepada penuntut umum untuk dimuat dalam tuntututannya kepada hakim. Dan, untuk memperoleh penghargaan berupa pembebasan bersyarat, remisi tambahan, dan hak narapidana lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, LPSK memberikan rekomendasi secara tertulis kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.  Dalam penjelasan Pasal 10A ayat (3) huruf a ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan "keringanan penjatuhan pidana" mencakup pidana percobaan, atau pidana bersyarat khusus, atau penjatuhan pidana yang paling ringan di antara terdakwa lainnya.  Meskipun norma JC telah diatur dalam UU Nomor 31 Tahun 2014, namun masih saja ditemukan problem dalam pelaksanaannya. Salah satu problem adalah soal pengajuan permohonan JC ke LPSK. Padahal sudah jelas, satu-satunya lembaga negara yang punya mandat UU soal JC adalah LPSK. Namun mungkin karena kurang literasi atau egosektoral, masih sering terjadi salah paham atau pahamnya salah soal JC. Misalnya, jika tersangka ditahan oleh KPK, apakah permohonan sebagai JC diajukan ke KPK atau LPSK atau kepada keduanya?  Dalam praktik, ada tiga perlakuan atas problem di atas. Pertama, permohonan sebagai JC diajukan kepada KPK. Kedua, untuk mendapatkan penanganan khusus, sangat tergantung dari instansi yang menangani tersangka/terdakwa, dan penilaian apakah yang bersangkutan bisa dikategorikan sebagai JC atau tidak, keputusannya ditentukan oleh instansi yang bersangkutan.  Dengan demikian, penilaian akan ketentuan JC menjadi sangat subjektif. Dan, LPSK sering dipertanyakan kewenangannya dalam merekomendasikan seseorang layak tidaknya menjadi JC. Surat rekomendasi LPSK terhadap JPU belum pasti dimasukkan dalam tuntutan sebagai yang meringankan seorang JC. Ketiga, penghargaan untuk mendapatkan keringanan hukuman sifatnya tidak mengikat hakim. Surat rekomendasi LPSK kepada pengadilan belum tentu bisa dijadikan dasar untuk meringankan hukuman seorang JC. Demikian juga dengan rekomendasi LPSK untuk mendapatkan remisi tambahan, pembebasan bersyarat kepada JC tidak serta merta menjadi pertimbangan dalam pelaksanaannya.  Oleh sebab itu, sepanjang norma tentang JC tidak melekat dalam revisi KUHAP, maka masih akan ditemukan kendala prosedural formal. KUHAP merupakan norma hukum pidana formil, yang meletakan dasar-dasar yang kokoh dalam criminal justice system (CJS). LPSK harus ditempatkan dalam CJS tersebut, sehingga keberadaan LPSK bisa duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi bersama lembaga-lembaga penegak hukum (LPH) yang ada. Positioning LPSK tidak berbeda dengan LPH, sama-sama memiliki kewenangan. Dengan demikian rekomendasi yang diterbitkan oleh LPSK hanya memiliki satu opsi: "harus dipatuhi". Tidak seperti sekarang, dua opsi: “boleh dipatuhi” atau “boleh tidak dipatuhi”.  Ujian Kejujuran  Masih terbayang betapa ruang sidang PN Jaksel bergemuruh teriakan ketika JPU menuntut 12 tahun penjara terhadap Bharada E. Teriakan juga riuh terdengar saat JPU menunut tiga terdakwa lainnya: Ricky Rizal (RR), Kuat Maruf (KM), dan terutama Putri Candrawathi (PC) yang dituntut lebih ringan, delapan tahun penjara.  Hal tersebut tentunya bukan tanpa sebab. Publik tahu dan meyakini Bharada E merupakan JC dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir J. Sebagai JC, sejatinya Bharada E yang telah membongkar perkara kematian Brigadir J mendapatkan penghargaan.  Bila orang yang menjadi JC tidak mendapat penghargaan semestinya, dikhawatirkan di kemudian hari orang enggan menjadi JC. Ini lonceng kematian bagi pembangunan hukum pidana modern. Padahal peran JC sangat penting untuk mengungkap tuntas suatu perkara demi terangnya peristiwa.  LPSK, sebagai Lembaga Negara yang berwenang merekomendasikan JC terhadap Bharada E, menyampaikan kekecewaan karena rekomendasinya dinilai dikesampingkan oleh JPU. Padahal LPSK sudah mengingatkan bahwa Bharada E sebagai JC sudah menunjukkan komitmennya dan konsistensinya mengungkap kejahatan ini secara terang-benderang.  Publik meminta Jaksa Agung merevisi tuntutan 12 tahun penjara terhadap Bharada E. Revisi itu bisa dilakukan bila Jaksa Agung peka dengan tuntutan rasa keadilan masyarakat.  Sekedar menyebut contoh teladan dalam konteks ini adalah kasus di Kerawang pada 2021. Tuntutan pernah direvisi oleh JPU dalam persidangan. Kasus tersebut adalah kasus ibu rumah tangga, Valencya atau Nengsy Lim asal Karawang, Jawa Barat. Awalnya, JPU menuntut Valencya dengan satu tahun penjara atas perbuatannya mengomeli suaminya yang pulang dalam keadaan mabuk. Namun kemudian dengan kepekaan mendengar keadilan publik, JPU merevisi tuntutan tersebut dan mengganti tuntutan dengan tuntutan bebas.  JPU sejatinya dalam memberikan tuntutan, bukan hanya merasa serba bisa karena punya kewenangan jaksa. Tapi juga bisa merasa rasa keadilan korban dan publik agar tuntutan tidak mencederai rasa keadilan di tengah-tengah masyarakat.  Penutup  Pentingnya perlindungan khusus, perlakuan khusus, dan pemberian penghargaan bagi seorang JC, menjadi hal yang sangat penting untuk dapat membuat sebuah peristiwa pidana yang awalnya gelap gulita menjadi terang menderang.  Namun untuk mewujudkan misi suci keadilan yaitu membuat terangnya peristiwa dan penyelesaian tindak pidana secara berkeadilan, regulasi yang ada saat ini dinilai belum mendukung.  Demikian juga dengan keberadaan LPSK yang diberikan mandat oleh UU soal JC harus diperkuat. Faktor hulunya, KUHAP harus mamasukkan norma yang tegas dan jelas mengenai hal ihwal JC. Mandat LPSK dalam memberikan status dan perlindungan bagi JC harus diperkuat. LPSK juga harus dimandatkan sebagai bagian dari criminal justice system. Dengan kelengkapan instrumen hukum maka keberadaan JC dapat mengungkap berbagai kasus pidana menjadi lebih terang.  Kasus Bharada E menjadi ujian kejujuran peradaban hukum Indonesia. Dengan kualitas ilmu hukum, ketajaman nurani, dan kekuatan spritual dari Yang Mulia Majelis Hakim yang menangani kasus Bharada E, kita boleh tetap menghadirkan keyakinan dan optimisme: Yang Mulia Majelis Hakim akan memutus yang berkeadilan bagi korban/keluarga korba, Bharada E, dan keadilan publik. Bagi LPSK, Bharada E berhak mendapat keringanan hukuman. Opsinya hanya tiga: pidana percobaan, atau pidana bersyarat khusus, atau penjatuhan pidana yang paling ringan di antara terdakwa lainnya. Apakah Indonesia kita berhasil memenangkan kejujuran? Jawabannya: kita tunggu dan do'akan kebijakan yang Mulia Majelis Hakim yang menangani kasus tersebut. Wallahu A'lam.  Manager Nasution (Waki Ketua LPSK)

Memenangkan Kejujuran, Menggembirakan Keadilan

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#justice collaborator

Berita Terkini