<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/07/ipFBnLaJzQuozi7unWyNPyBx2YFllvCSgnflP7WG-883990881.jpg" alt="Ketua LPSK Achmadi (jas hitam) dalam refleksi 17 tahun LPSK di Jakarta, Kamis (7/8). (Muhammad Ridwan/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ketua LPSK Achmadi (jas hitam) dalam refleksi 17 tahun LPSK di Jakarta, Kamis (7/8). (Muhammad Ridwan/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mengusulkan pembentukan rumah tahanan (rutan) khusus bagi saksi pelaku atau justice collaborator (JC). Usulan ini merupakan bagian dari Rancangan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban (RUU PSDK) yang tengah dipersiapkan untuk memperkuat kelembagaan dan peran strategis LPSK.&nbsp; Ketua LPSK Achmadi menjelaskan, keberadaan rutan khusus ini sangat penting untuk menjamin keselamatan para JC yang telah berani membongkar kejahatan besar. &ldquo;Banyak saksi pelaku yang justru menjadi korban balik karena keberanian mereka membuka jaringan kejahatan. Tanpa perlindungan maksimal, termasuk rutan khusus, mereka akan terus menghadapi risiko ancaman bahkan pembunuhan,&rdquo; kata Achmadi dalam refleksi 17 tahun LPSK di Jakarta, Kamis (7/8). Achmadi menyatakan, rutan khusus ini juga dapat menjadi ruang pemulihan yang aman bagi JC, agar mereka tidak dicampur dengan pelaku utama yang mungkin mereka ungkap.&nbsp; Menurutnya, selama ini sistem perlindungan terhadap saksi pelaku masih sangat terbatas. Padahal, peran JC sangat krusial dalam pengungkapan kasus kejahatan terorganisir seperti korupsi, narkotika, hingga tindak pidana perdagangan orang.&nbsp; &ldquo;Tanpa kehadiran JC, banyak kasus besar yang mustahil dibongkar. Maka negara wajib hadir untuk melindungi mereka, bukan hanya dalam proses persidangan, tapi juga dalam aspek kehidupan sehari-hari,&rdquo; tegasnya. Achmadi menyebut, usulan rutan khusus bagi JC merupakan bagian dari desain reposisi kelembagaan LPSK yang lebih adaptif dan progresif. Reposisi ini mencakup pembentukan polisi khusus untuk saksi dan korban, pembentukan perwakilan LPSK di seluruh provinsi, serta penguatan struktur internal berbasis kedeputian.&nbsp; &ldquo;Kita ingin agar perlindungan tidak lagi bersifat insidental, tapi menjadi sistemik dan terintegrasi dalam sistem peradilan pidana,&rdquo; tuturnya. Dalam pemaparannya, lanjut Achmadi, selama 17 tahun berdiri sejak 2008, telah menerima 45.511 permohonan perlindungan. Ia menyebut, pada 2004 LPSK menerima 10.217 permohonan. Sementara, pada periode Januari-Agustus 2025, LPSK menerima 8.522 permohonan. "Itu artinya pencari keadilan melalui fungsi perlindungan saksi dan korban terus meningkat. Negara harus hadir antara lain melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban untuk memberikan perlindungan pemenuhan hak-hak saksi korban dalam proses peradilan pidana," pungkasnya. &nbsp;

LPSK mengusulkan ada rutan khusus untuk justice collaborator demi perlindungan saksi pelaku kejahatan.

LPSK Usulkan Ada Rutan Khusus bagi Saksi Pelaku Justice Collaborator

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/17/Desain-tanpa-judul-5-247362908.jpg" alt="Syarat menjadi justice collaborator. (Hukumonline)" width="100%">
<figcaption>Syarat menjadi justice collaborator. (Hukumonline)</figcaption>
</figure> JawaPos.com -&nbsp;Tersangka pidana yang akhirnya bekerja sama dengan aparat penegak hukum, kerap terdengar dalam proses pengadilan untuk berbagai kasus tindak pidana. Sebagai contoh yang terjadi pada Richard Eliezer dalam kasus Ferdy Sambo. Awalnya, ia merupakan tersangka pidana di kasus pembunuhan tersebut karena membantu Ferdy Sambo. Namun pada akhirnya, aparat penegak hukum pun menetapkan Richard Eliezer sebagai justice collaborator setelah pihak Richard mengajukannya. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/013354428/ganjar-mahfud-janji-tingkatkan-kesejahteraan-aparat-penegak-hukum">Ganjar-Mahfud Janji Tingkatkan Kesejahteraan Aparat Penegak Hukum</a> Seperti yang disinggung sebelumnya, dalam hukum, hal itu memang sangat mungkin terjadi dalam pengadilan. Justice collaborator adalah istilah untuk menggambarkan transisi tersebut. Dilansir dari&nbsp;hukumonline.com, singkatnya, justice collaborator adalah pelaku kejahatan yang memberikan bantuan kepada para penegak hukum untuk mengungkap detail suatu perkara. Meski begitu, tidak semua pelaku yang kooperatif dan memberikan keterangan sebenar-benarnya dapat disebut sebagai justice collaborator. Seorang justice collaborator akan memiliki dua peran sekaligus, yakni sebagai saksi kunci dan tersangka yang tetap harus mempertanggung jawabkan kejahatannya. Meski tetap harus mempertanggung jawabkan kejahatannya, justice collaborator memiliki beberapa keuntungan, salah satunya keringanan hukuman dari yang seharusnya. Selain itu, atas keterangannya yang mungkin dapat membahayakan keberadaannya dan orang terdekat, justice collaborator juga diberi keuntungan dengan didapatkannya perlindungan khusus dari LPSK. Ketentuan mengenai justice collaborator ini diatur dalam beberapa peraturan, antara lain UU 13/2006 sebagaimana yang telah diubah oleh UU 31/2014, dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 (&ldquo;SEMA 4/2011&rdquo;). Selain itu, tercantum juga pada Peraturan Bersama Menkumham, Jaksa Agung, Kapolri, KPK, Ketua Ketua LPSK Nomor M.HH-11.HM.03.02, PER-045/A/JA/12/2011, 1, KEP-B-02/01-55/12/2011, 4 Tahun 2011 tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (&ldquo;Peraturan Bersama Perlindungan Saksi&rdquo;). Lantas, bagaimana bisa seorang tersangka menjadi saksi kunci atau justice collaborator dalam pengadilan?&nbsp;&nbsp; Dilansir dari&nbsp;ahlihukumindonesia.com, untuk dapat menjadi justice collaborator, seorang tersangka pidana harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: 1. Merupakan salah satu pelaku tindak pidana tertentu. 2. Mengakui kejahatan yang dilakukannya. 3. Bukan pelaku utama dalam kejahatan. 4. Memberikan keterangan sebagai saksi dalam proses peradilan. 5. Jaksa Penuntut Umum di dalam tuntutannya menyatakan bahwa yang bersangkutan telah memberikan keterangan dan bukti-bukti yang signifikan. Hal tersebut memungkinkan penyidik dan penuntut umum dapat mengungkap tindak pidana secara efektif, mengungkap pelaku-pelaku lainnya dan mengembalikan aset-aset atau hasil suatu tindak pidana.

Justice collaborator adalah pelaku kejahatan yang memberikan bantuan kepada para penegak hukum untuk mengungkap detail suatu perkara.

Bagaimana Bisa Tersangka Pidana Justru Bekerja Sama dengan Aparat Penegak Hukum? Simak Penjelasannya di Bawah Ini

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2018/12/66767_85905_tomy-singh.jpg" alt="Tommy Singh, kuasa hukum Rajesh Rajamohanan Nair" width="100%">
<figcaption>Tommy Singh, kuasa hukum Rajesh Rajamohanan Nair</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Country Director PT E.K. Prima Ekspor Indonesia, Rajesh Rajamohanan Nair tengah mempertimbangkan untuk mengajukan diri sebagai justice collabarator (JC) atau pelaku yang bekerja sama dengan penegak hukum. Tommy Singh selaku kuasa hukum Rajesh mengaku, kliennya ingin membongkar oknum pejabat Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak lainnya yang diduga menerima suap terkait penghapusan kewajiban pajak. &quot;Kita akan pertimbangkan itu (ajukan JC), kita minta perlindungan. Ini adalah perusahaan penanaman modal asing yang berusaha di Indonesia. Tapi menghadapi persoalan kesulitan seperti ini. Jadi arahnya ya seperti dugaan yang saya sampaikan tadi (ungkap oknum lain)&quot; kata Tommy Singh di gedung KPK, Jumat (25/11). Tommy mengklaim, kliennya adalah korban pemerasan dari para oknum pejabat Ditjen Pajak. Bahkan, termasuk Kepala Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Utara. Meski demikian, Tommy mengaku Rajesh tidak memiliki keberanian untuk melaporkan pemerasan itu kepada penegak hukum. &quot;Mereka itu pengusaha asing, enggak tahu situasi kondisi,&quot; dalihnya. KPK sebelumnya, Selasa (22/11) menetapkan Rajesh Rajamohanan Nair sebagai pemberi suap dan Handang &lrm;Soekarno sebagai tersangka penerima suap. Suap diberikan Rajesh agar Handang membebaskan atau menghapuskan pajak PT E.K Prima Ekspor Indonesia sebesar Rp 78 miliar. Sebagai imbalannya, Rajesh menjanjikan Handang Rp 6 miliar. Sementara uang Rp 1,9 miliar yang diamankan saat Operasi Tangkap Tangan (OTT) merupakan pemberian tahap pertama pada 21 November lalu. Kini, Handang &lrm;ditahan di Rutan KPK, Kuningan, Jakarta Selatan. Sementara Rajesh Rajamohanan Nair ditahan di Rumah Tahanan Klas I Jakarta Timur Cabang KPK yang berlokasi di Pomdam Guntur Jaya, Mangarai, Jakarta Selatan. (put/JPG)

Ogah Terjerat Sendiri, Pihak Rajesh Akan Ajukan Diri Sebagai JC