<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/24/WhatsApp-Image-2023-06-24-at-195752-578464370.jpg" alt="Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa tinjau kesiapan RPH Halal Pegirian, Surabaya, jelang Idul Adha 1444 H, Sabtu (24/6)." width="100%">
<figcaption>Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa tinjau kesiapan RPH Halal Pegirian, Surabaya, jelang Idul Adha 1444 H, Sabtu (24/6).</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meninjau kesiapan Rumah Potong Hewan (RPH) Halal Pegirian, Surabaya, menjelang Idul Adha 1444 H, Sabtu (24/6). Gubernur memastikan keberadaan juru sembelih halal di RPH Pegirian Surabaya. &rdquo;Kami mengapresiasi bahwa di sini hewan sehat, didampingi dokter hewan, dan juga sudah ada juleha (juru sembelih halal) yang bersertifikat,&rdquo; kata Khofifah. Khofifah memberikan imbauan agar RPH di Jawa Timur menerapkan prinsip animal welfare atau kesejahteraan hewan dalam proses mempersiapkan hewan kurban. &rdquo;Selain sehat dan baik untuk hewan kurban dan yang mengonsumsi, prinsip kesejahteraan ini juga memenuhi syarat sesuai dengan fikih. Kita harus menuju ke sana. Hewan kurban jangan dibanting tetapi direbahkan,&rdquo; ungkap Khofifah. Dia menjelaskan, animal welfare antara lain, dilarang ada pembantingan, hewan harus disembelih dengan mata pisau tajam, dan sebelum proses penyembelihan diberi pakan, serta pengawasan kesehatan yang baik serta dengan cara yang baik. &rdquo;Jadi pembantingan itu sudah harus dihentikan. Kita harus melakukan pembenahan proses, ada alat di Balai Besar Inseminasi Buatan di Singosari yang saya lihat 3 tahun lalu. Teknik pengangkatannya ada dengan alat hidrolik sehingga hewan kurban direbahkan saat penyembelihan,&rdquo; papar Khofifah. &rdquo;Untuk pisau juga harus menggunakan mata pisau yang tajam. Sebelum proses penyembelihan, kesehatan hewan kurban harus menjadi concern kita. Harus diberi pakan yang baik dan diawasi kesehatannya,&rdquo; lanjut dia. Khofifah menekankan, kesejahteraan hewan itu berhubungan dengan kesejahteraan masyarakat juga. Jika hewan kurban sehat, akan mendatangkan kebaikan bagi yang berkurban dan yang mengonsumsinya. Khofifah berpesan kepada semua RPH di Jatim untuk tak lupa memperlakukan hewan ternak dengan baik sebagai bagian dari syariat dan syarat kurban. Bukan hanya saat Idul Adha, tetapi juga seterusnya. &rdquo;Mari bersama kita maksimalkan prinsip animal welfare . Selain memenuhi standar kesehatan, sudah pasti secara syariat memenuhi syarat sebagai hewan kurban. Semoga dari sini semua berjalan lancar dan ibadah kita diterima Allah,&rdquo; harap Khofifah. RPH Pegirikan sendiri sudah bersertifikat halal dan sertifikat NKV. Berada di luas tanah sebesar 20.000 meter persegi, kapasitas pemotongan RPH sebanyak 300 - 400 ekor. RPH mampu menampung 700 ekor sebelum pemotongan dan jumlah pemotongan rata-rata sebanyak 130 ekor per hari. Dari total jumlah SDM di RPH Pegirikan, jumlah petugas AMPM sebanyak 4 orang, jumlah penyelia Halal 4 orang, terdapat 2 orang juleha, dan jumlah penjagal sebanyak 34 orang. Jam operasional pemotongan biasa dimulai pada pukul 23.00.

Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa meninjau kesiapan RPH Halal Pegirian, Surabaya, menjelang Idul Adha 1444 H, Sabtu (24/6)

Jelang Idul Adha, Gubernur Jawa Timur Tinjau RPH Halal Pegirian Surabaya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/24/WhatsApp-Image-2023-05-24-at-190556-3983470254.jpg" alt="Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menggelar Forum Percepatan Industri Halal Jawa Timur di Islamic Centre Surabaya, Rabu (24/5)." width="100%">
<figcaption>Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menggelar Forum Percepatan Industri Halal Jawa Timur di Islamic Centre Surabaya, Rabu (24/5).</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Pemerintah Provinsi Jawa Timur serius dalam mewujudkan industri halal di Jawa Timur. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa secara khusus menggelar Forum Percepatan Industri Halal Jawa Timur di Islamic Centre Surabaya, Rabu (24/5). Upaya percepatan industri halal di Jatim salah satunya diwujudkan dengan penguatan juru sembelih halal atau juleha dan juga rumah potong hewan (RPH) halal. Penguatan juleha dan RPH halal sangat penting untuk mendukung percepatan industri halal di Jawa Timur. &rdquo;Juleha maupun RPH halal merupakan bagian dari ikhtiar memberikan perlindungan halal bagi konsumen. Kita ingin memberikan layanan terbaik kepada masyarakat termasuk di dalamnya perlindungan konsumen, bagaimana masyarakat muslim mendapatkan perlindungan kehalalan dari produk yang dikonsumsinya,&rdquo; kata Khofifah. Penguatan industri halal melalui penguatan juru sembelih halal dinilai penting oleh Gubernur Khofifah. Sebab, masih banyak proses penyembelihan hewan, rumah potong hewan, dan tempat penggilingan daging, yang belum memenuhi persyaratan untuk menjaga kehalalan. &rdquo;Untuk memastikan halalnya suatu produk, tidak hanya dilihat dari bahan yang secara syariat memang halal, tetapi juga proses yang dilakukan hingga makanan atau produk itu tersaji. Bagaimana mendapatkan ayam yang aslinya halal tapi sebetulnya disembelih tidak dengan cara yang halal, yang dikonsumsi masyarakat menjadi tidak halal,&rdquo; terang Khofifah. Selain proses penyembelihan yang halal, Gubernur Khofifah juga menekankan pentingnya proses penyembelihan yang tidak ada unsur penyiksaan terhadap hewan. Dalam syariat pun hal tersebut juga sudah dijelaskan. &rdquo;Kalau itu tidak dilakukan dengan tata cara penyembelihan yang halal, saya khawatir bahwa apa yang sudah kita ikhtiari ini kemudian terjadi bias di lapangan, karena menurut saya tidak sekadar halalnya sebuah proses penyembelihan tetapi ada kategori animal walfare,&rdquo; jelas Khofifah. Dia menambahkan, jaminan produk halal bagi konsumen harus benar-benar diperhatikan. Meskipun seseorang telah mendapatkan rezeki dengan pekerjaan yang halal tetapi butuh&nbsp; asupan yang masuk dalam tubuh yang&nbsp; halal pula. &nbsp;

Pemprov Jatim serius mewujudkan industri halal. Pemprov menggelar Forum Percepatan Industri Halal Jawa Timur di Islamic Centre di Surabaya

Gelar Forum Percepatan Industri Halal, Gubernur Jawa Timur Perkuat Juleha dan RPH

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/IMG-20220605-WA0039.jpg" alt="Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa memeriksa hewan kurban. Humas Pemprov Jatim" width="100%">
<figcaption>Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa memeriksa hewan kurban. Humas Pemprov Jatim</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Satu bulan jelang Hari Raya Idul Adha pada Juli, berbagai persiapan terus dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Selain fokus pada penanggulangan penyakit mulut dan kuku (PMK) pada hewan ternak, kesiapan rumah potong hewan sekaligus juru sembelih halal (Juleha) turut jadi perhatian.  Gubernur Khofifah Indar Parawansa menjelaskan, Pemprov Jatim menyiapkan 1.276 orang juru sembelih halal menyambut Hari Raya Kurban tahun ini. Jumlah tersebut tersebar di berbagai pondok pesantren (ponpes), masjid, musala, dan lembaga di seluruh Jawa Timur. Mereka telah mendapatkan pelatihan, pengarahan, dan sertifikasi.  ”Hingga saat ini, yang tercatat dalam Management Qurban, total di Jatim yang sudah memiliki pengetahuan juru sembelih halal (Juleha) adalah 1276 orang,” ungkap Khofifah di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Minggu (5/6).  Gubernur Khofifah menyatakan, kesiapan sarana dan prasarana seperti RPH dan juru sembelih halal, tidak kalah penting dibandingkan kesiapan hewan ternak. Masyarakat tak perlu resah dengan adanya penyakit mulut dan kuku (PMK).  ”Higienitas dan kehalalan daging kurban menjadi keharusan sebagai bentuk langkah perlindungan kepada masyarakat. Bukan hanya hewan ternaknya yang harus disiapkan, tapi RPH dan juru sembelih juga harus disiapkan dengan baik,” ujar Khofifah.  Gubernur Khofifah menuturkan, juru sembelih halal akan terus bertambah seiring dengan berbagai pelatihan-pelatihan yang dilakukan lembaga Juleha Indonesia Jatim.  Untuk tahun ini, seiring dengan adanya wabah PMK, para juru sembelih juga mendapatkan materi khusus. Yakni terkait zoonosis dan kewaspadaan PMK.  ”Pada 18 Juni, akan ada pelatihan untuk seluruh masjid di Surabaya. Pada 19 Juni, akan ada pelatihan di Masjid Al Akbar untuk 150 juru sembelih dari masjid se-Jatim,” jelas Khofifah.  ”Intinya kita terus berikhtiar. Di sisi medis kita berikhtiar, di sisi operasionalnya kita juga berikhtiar,” imbuh dia.  Sementara itu, dari data Lembaga Juleha Indonesia Jatim, 1.276 orang Juleha yang tercatat berasal di antaranya dari Pesantren Al Amanah Sidoarjo sebanyak 50 orang, Pesantren Nurul Huda Sencaki Surabaya 50 orang, Pesantren El Kadi Mojokerto 50 orang, PCNU Gresik 160 orang, dan Vokasi Juleha 2018–2022 sebanyak 100 orang.  Selain itu juga terdapat 66 orang Juleha yang bersertifikat Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) pada 2022. Serta ada 800 orang Juleha hasil Pelatihan Juru Sembelih Halal Management Qurban di masjid dan musala se Jatim mulai 2018–2022.  ”Penyiapan juru sembelih hahal penting untuk memberikan kepastian halal atas hewan kurban. Daging kurban yang dibagikan dan dikonsumsi telah memenuhi syariat halal dalam penyembelihan,” ucap Khofifah.

Jelang Idul Adha, Jatim Siapkan 1.276 Juru Sembelih Halal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/1650200398212.jpg" alt="Ilustrasi penjualan daging sapi. Dok. JawaPos" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi penjualan daging sapi. Dok. JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Jawa Timur bakal punya 1.000 Juru Sembelih Halal (Juleha). Rencana itu mengingat masih rendahnya kualitas daging hasil sembelih.  Pengurus Juleha Indonesia mengadakan acara vokasi dan sertifikasi BNSP tentang juru sembelih halal (Juleha) angkatan I. Acara digelar 7 hari ini Rabu–Selasa 13–19 April di Gedung Islamic Center Surabaya, diikuti 40 peserta dari Riau, Banten, Jakarta, Majalengka, Bekasi, dan seluruh Jawa Timur.  Pengurus DPW Juleha Indonesia Jawa Timur Imam Fauzi mengatakan, pihaknya dipercaya Balai Besar Pelatihan Peternakan (BBPP) Batu  dan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) melatih semua peserta dari berbagai wilayah di Indonesia untuk dilatih di Jatim.  ”Dukungan MUI Jatim, Baznas, dan Pemerintah Provinsi Jatim juga luar biasa akan dinamika profesi baru yg makin banyak diminati umat Islam,” tutur Imam Fauzi.  Peserta dari seluruh Indonesia akan mendapat materi soal karakter dan kesehatan hewan ternak, teknik penyembelihan, mengenal perbilahan (pisau), peternakan modern, penerapan teknologi, praktik menyembelih di RPH, dan pemasaran daging halal.  Ketua DPP Juleha Indonesia Pusat Petrus Hariyanto mengatakan, praktik penyembelihan hewan merupakan bagian dari pelatihan dan uji kompetensi BNSP juru sembelih halal. Tujuannya untuk melatih juru sembelih halal sehingga memiliki kompetensi dan keahlian menyembelih hewan sesuai ketentuan syariat Islam dan kesehatan masyarakat.  Selain itu, kegiatan tersebut dalam rangka menyiapkan 1.000 Juleha baru se Indonesia yang bersertifikat. Sehingga masyarakat muslim Indonesia dapat merasakan kepastian halal dan kualitas daging halal made in Indonesia.  ”Saatnya Juleha Indonesia maju dan menjadi solusi halal meat dunia,” ucap Petrus Hariyanto.  Direktur Utama Rumah Potoh Hewan Surabaya (RPH Surya) Fajar A. Isnugroho menyambut baik dan mendukung penuh sertifikasi BNSP juru sembelih halal. Sebab Juleha adalah mitra strategis RPH untuk menjamin proses penyembelihan sesuai ketentuan agama dan syarat kesehatan.

Jatim Jadi Tempat Latihan 1.000 Juru Sembelih Halal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/06/anies-hut2.jpeg" alt="Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sebanyak 1.110 pengelola masjid di seluruh DKI Jakarta mendapatkan sertifikat pelatihan sebagai juru sembelih halal. Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menyerahkan secara langsung sertifikat kepada perwakilan peserta pelatihan tata cara pemotongan hewan kurban di Ruang Serba Guna, Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta (PPIJ), Selasa (30/7).  "Hari ini, kami memberikan sertifikat untuk para pengurus masjid yang akan bertugas saat pelaksanaan Idul Adha 1440 H. Dengan adanya sertifikat pelatihan penyembelihan hewan ini bisa dikatakan mereka adalah petugas terampil, handal dan profesional," kata Anies.  Anies mengatakan, kegiatan ini kolaborasi dengan Institute Pertanian Bogor (IPB). Pelatihan ini ditujukan supaya pemotongan hewan kurban dilakukan sesuai syariat islam. Sehingga manfaatnya bisa dirasakan oleh masyarakat.  Ia juga berpesan kepada petugas kesehatan hewan untuk menjalankan tugas dengan baik saat mengecek kesehatan hewan kurban di tempat penampungan dan pemotongan hewan. "Kerjakan tugas ini dengan baik, datangi tempat-tempat penampungan hewan dan pemotongan hewan," ucap Anies.  Di sisi lain, Anies menghimbau kepada pengurus masjid untuk menerapkan tata cara pemotongan hewan kurban yang ramah lingkungan. Sehingga tidak menjadi limbah yang merusak.  "Dengan adanya sertifikat pelatihan penyembelihan hewan ini bisa dikatakan mereka adalah petugas terampil, handal dan profesional," jelasnya.  Dalam membungkus daging kurban yang dibagikan kepada warga, Anies juga meminta agar panitia menghindari penggunaan plastik. Dia menyarankan bahan alami lain yang mudah didaur ulang.  "Tahun ini kita menggalakkan bahan-bahan yang ramah lingkungan seperti menghindari penggunaan plastik yang berwarna hitam. Gunakan bahan yang bisa didaur ulang seperti besek yg terbuat dari bambu. Plastik itu sekali pakai tapi kalau besek bisa dibersihkan dan digunakan untuk kebutuhan lainnya," pungkasnya.

Anies Minta Warga Tak Pakai Plastik untuk Kemas Daging Kurban