<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/06/20200624_law.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Seorang mantan pengacara yang menjadi jurnalis lepas atau citizen journalist, ditangkap oleh otoritas Tiongkok. Dia dituduh sudah mengganggu ketenteraman umum karena menyebarkan informasi lewat reportase. Kontennya adalah situasi terkini pandemi Covid-19 di Wuhan, Tiongkok.  Jurnalis warga bernama Zhang Zhan, 37, melaporkan wabah Covid-19 lewat video di media sosial. Keluarganya, diberitahu pada pekan lalu tentang penangkapan Zhang Zhan karena diduga melakukan provokasi. Tuduhan digunakan oleh pihak berwenang untuk menahan para pembangkang di Tiongkok.  Penangkapan itu disetujui oleh jaksa penuntut di distrik Pudong Shanghai. Zhang berada di tahanan polisi dan membuat orang tuanya cemas.  "Saya sangat khawatir tentang kesehatannya dan kondisi penahanannya. Ibunya sedih," kata ayah Zhang yang berusia 63 tahun seperti dilansir dari <a href="https://www.asiaone.com/china/chinese-citizen-journalist-arrested-after-reporting-coronavirus-wuhan">AsiaOne</a>, Rabu (24/6).  "Kami tidak memiliki koneksi atau uang untuk mengeluarkannya. Kami berada dalam situasi yang sama sekali tidak berdaya," tambahnya.  Warga Shanghai itu sebelumnya pada Februari telah melakukan perjalanan ke Wuhan. Dia menyiarkan langsung apa yang dilihatnya di kota itu lewat Twitter, YouTube, dan platform media sosial lainnya.  Zhang juga menulis sebuah artikel yang mengkritik tanggapan pihak berwenang terhadap wabah di Wuhan. Dia mengatakan pemerintah telah memberlakukan langkah-langkah yang melanggar hak asasi manusia.  Dia juga mempertanyakan apakah pihak berwenang telah menutupi parahnya wabah dan berbicara tentang penyensoran media arus utama. Sebetulnya sang ayah juga menyesalkan tindakan anaknya. Sebab apapun yang dilakukan, tentu tak bisa mengubah keadaan.  Ironisnya tak hanya Zhang, tiga jurnalis warga lainnya diketahui telah menghilang di Wuhan. Li Zehua, juga dikenal sebagai Kcriss Li, muncul kembali di media sosial pada akhir April setelah dia hilang selama hampir dua bulan.  Li mengatakan bahwa dia ditahan di pusat karantina di kota dan kemudian dikirim ke fasilitas isolasi di kota kelahirannya. Lalu ada juga Chen Qiushi, mantan pengacara hak asasi manusia yang menjadi jurnalis video. Dia melakukan perjalanan ke Wuhan pada akhir Januari untuk melaporkan situasi yang memburuk. Keberadaannya belum diketahui.  Profesor jurnalisme dan komunikasi di Universitas Studi Asing Beijing, Zhan Jiang, mengatakan jurnalis warga tidak memiliki perlindungan hukum di Tiongkok dan dipandang oleh pihak berwenang sebagai pembuat onar. Tidak ada pengakuan resmi dan tidak ada hukum yang bisa digunakan untuk membela mereka.  "Mereka juga dipandang sebagai orang buangan sosial. Ini adalah hasil dari propaganda dan sensor pemerintah selama bertahun-tahun," tutup Zhan Jiang.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=J-k2BQg3eCc  https://www.youtube.com/watch?v=cWHkLg0uBrA  https://www.youtube.com/watch?v=RU0JDF5D5Pc

Laporkan Situasi Pandemi Covid-19 di Wuhan, Seorang Jurnalis Ditahan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/12/Yuli-Istimewa.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Buruh migran Indonesia, Yuli Riswati, dideportasi dari Hongkong. Yuli tiba di Indonesia yakni di Bandara Internasional Juanda pada Senin (2/12). Sebelumnya, Yuli sempat ditahan oleh Imigrasi Hongkong selama 28 hari di Pusat Imigrasi Castle Peak Bay (CIC, Castle Peak Bay Immigration Centre). Yuli yang bekerja merawat lansia di Hongkong sebelumnya ditangkap pihak Imigrasi Hongkong pada 23 September 2019 di rumah majikannya.  Penangkapan, penahanan, dan kemudian penderpotasian Yuli memang cukup janggal. Pihak Imigrasi Hongkong berdalih karena melanggar izin kerja (visa). Seperti yang sudah diberitakan sebelumnya, visa kerja Yuli berakhir pada 27 Juli 2019. Yuli lupa memperpanjang visanya setelah dia memperbaharui paspornya pada 24 Juli 2019.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/internasional/02/12/2019/diduga-dukung-demonstran-hongkong-pekerja-migran-indonesia-ditahan/">Diduga Dukung Demonstran Hongkong, Pekerja Migran Indonesia Ditahan</a>  Hanya saja, tindakan Imigrasi Hongkong disebut-sebut karena Yuli dikaitkan dengan demonstran Hongkong. Seperti diketahui, Yuli juga seorang jurnalis warga atau jurnalis lepas. Dia sering menulis dan dipublikasikan di SUARA, koran berbahasa Indonesia yang terbit di Hongkong. Yuli juga menulis untuk media online independen Migran Pos.  Penangkapan Yuli dilakukan setelah muncul berita terkait dirinya dan tulisan-tulisannya yang dianggap mendukung warga Hongkong dalam aksi unjuk rasa. Yuli terjun langsung meliput aksi unjuk rasa di Hongkong yang masif dalam beberapa bulan terakhir. Dia memotret, menulis, dan memberitakannya.  Terkait kasus penangkapan dan pendeportasian yang dialami Yuli Riswati, Migrant CARE dan Amnesty Internasional mendorong Pemerintah Indonesia untuk turun tangan. Menurut mereka, Indonesia harus memberikan perlindungan hukum terhadap Yuli. Selain itu, Migrant CARE dan Amnesty Internasional juga menyebut tindakan Hongkong tidak lazim.  "Tindakan Pemerintah Hongkong terhadap Yuli bersifat represif dan tidak lazim. Sudah seharusnya pemerintah Indonesia memprotes perlakuan tidak adil pemerintah Hongkong dan memberi perlindungan hukum untuk Yuli," sebut Ketua Pusat Studi Migrasi Migrant Care Indonesia Anis Hidayah dalam keterangan tertulis yang diterima JawaPos.com.  Hal senada diungkapkan pihak Amnesty International Indonesia lewat Usman Hamid. “Tindakan kepolisian Hongkong terhadap Yuli merupakan bentuk pemolisian yang agresif. Tindakan itu melanggar kewajiban Pemerintah Hongkong di bawah standar maupun hukum internasional hak-hak asasi manusia,” sebut Usman Hamid.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/03/12/2019/aji-surabaya-kecam-hongkong-yang-deportasi-pekerja-migran-yuli-riswati/">AJI Surabaya Kecam Hongkong yang Deportasi Pekerja Migran Yuli Riswati</a>  Seperti diketahui, Yuli Riswati sudah 10 tahun bekerja di Hongkong. Dia juga merupakan aktivis sekaligus jurnalis warga yang kerap menuliskan kisah dan isu-isu buruh migran. Visa kerja Yuli memang habis masa berlakunya. Tetapi tak biasanya polisi Hongkong menangkap seseorang di tempat tinggalnya dan menahannya dalam penjara imigrasi sendirian.  Terlebih, atasan atau majikan Yuli sudah menyatakan bahwa Yuli masih memiliki perjanjian kerja yang berlaku dan akan memperpanjang izin kerjanya. Biasanya, jika ada jaminan dari tempat kerja, imigrasi Hongkong akan memperpanjang izin kerja seorang buruh migran. Ada indikasi kuat pemerintah Hongkong menangkap, menahan, dan mendeportasi Yuli karena tulisannya di harian SUARA, yang mendukung aksi demontrasi Hongkong.

Yuli Riswati Dideportasi, Pemerintah Indonesia Harus Beri Perlindungan

jurnalis warga

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#jurnalis warga

Berita Terkini

Laporkan Situasi Pandemi Covid-19 di Wuhan, Seorang Jurnalis Ditahan

Yuli Riswati Dideportasi, Pemerintah Indonesia Harus Beri Perlindungan

Download Aplikasi JawaPos.com