<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/201724844_1280.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Pemerintah Inggris geram. Mereka mengutuk polisi Tiongkok atas kekerasan yang dilakukan. Ed Lawrence, jurnalis asal Inggris, ditahan selama beberapa jam saat meliput aksi protes di Shanghai pada Minggu (27/11). Jurnalis BBC itu sempat dipukuli dan ditendang oleh polisi.  ”Saya yakin, setidaknya satu warga lokal ditangkap setelah mencoba menghentikan polisi memukuli saya,” cuit Lawrence di akun Twitter-nya, Senin (28/11).  Menteri Luar Negeri Inggris James Cleverly menyebut insiden itu sangat meresahkan. Dia menegaskan, jurnalis seharusnya bisa melakukan pekerjaannya tanpa intimidasi. ”Kebebasan media dan kebebasan untuk memprotes harus dihormati. Tidak ada negara yang dikecualikan,” paparnya, seperti dikutip Agence France Presse.  Versi pemerintah Inggris, mereka tidak mendapat penjelasan resmi atau permintaan maaf dari pihak berwenang. Otoritas setempat hanya menyatakan bahwa Lawrence ditangkap untuk kebaikannya sendiri. Bagi Inggris, itu bukan penjelasan yang kredibel.  Kecaman senada diungkapkan kelompok Reporters Sans Frontieres (RSF). Mereka mendukung praktik jurnalisme berbasis fakta di Tiongkok. RSF juga menyerukan pada rezim pemerintah Tiongkok untuk menghargai hak mereka dalam melaporkan aksi protes penduduk.  Di sisi lain, Jubir Kementerian Luar Negeri Tiongkok Zhao Lijian menyebut Lawrence tidak mengidentifikasi dirinya sebagai jurnalis. Pun tidak menunjukkan identitas pers dengan sukarela. Karena itulah dia sempat ditahan. Zhao meminta media internasional untuk mengikuti hukum dan aturan yang berlaku di Tiongkok.  ”Kami percaya, dengan kepemimpinan Partai Komunis Tiongkok dan kerja sama serta dukungan rakyat, perjuangan kita melawan Covid-19 akan berhasil,” ujarnya  Zhao menambahkan, pembatasan di Urumqi mulai dicabut secara bertahap. Kebakaran yang menewaskan 10 orang di kota itulah yang memicu massa turun ke jalan. Mulai kemarin, paket-paket sudah bisa beroperasi dan melakukan pengantaran.  Sejak Senin (28/11), personel kepolisian dalam jumlah besar berjaga di lokasi-lokasi yang sebelumnya jadi tempat aksi protes. Mereka memasang pembatas di sepanjang jalan. Salah satu titik yang dijaga ketat adalah Jalan Wulumuqi, Shanghai. Polisi berpatroli secara bergilir. Toko dan kafe di daerah itu juga diminta tutup.  Orang-orang yang melewati area itu tidak diizinkan memotret atau mengambil video. Jika melakukan, polisi akan meminta mereka menghapusnya. Sensor ketat di media sosial juga dilakukan. Semua hal terkait Jalan Wulumuqi dan demo kebijakan Covid-19 disensor.  ”Yang membuat kami keberatan adalah pembatasan hak-hak manusia atas nama pencegahan virus dan pembatasan kebebasan individu serta mata pencaharian masyarakat,” ucap Jason Sun, mahasiswa di Shanghai.  Sementara itu di Hongkong, aksi protes terjadi di University of Hong Kong (HKU) pada minggu petang. Sebagian orang membagikan pamflet dan lainnya melakukan aksi diam berjajar sambil membawa kertas putih yang menjadi sindiran atas sensor ketat Tiongkok. Pihak HKU sampai memanggil polisi untuk membubarkan demonstran.  Aksi solidaritas untuk memprotes kebijakan nol Covid-19 Tiongkok telah menyebar ke selusin kota di seluruh dunia. Mulai London, Paris, Tokyo, hingga Sydney. Mayoritas yang turun ke jalan adalah ekspatriat dan mahasiswa.  Mahasiswa pascasarjana Chiang Seeta yang mengoordinasi demo di Paris, Prancis, mengungkapkan bahwa aksi solidaritas itu adalah hal yang harus dilakukan. ”Ketika melihat begitu banyak warga dan pelajar Tiongkok turun ke jalan, perasaan saya adalah mereka memikul lebih banyak dari yang harus kita tanggung,” katanya, seperti dikutip The Straits Times. Karena itu, meski dilakukan dari luar negeri, dia dan teman-temannya tetap ingin memberikan dukungan.

Jurnalis BBC Dipukul dan Ditahan, Inggris Geram, Kutuk Polisi Tiongkok

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/Bentrok-Demo-Istana-Dery-Ridwansah-8.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Usai ditangkap petugas kepolisian dalam aksi demontrasi menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja pada Kamis (8/10), enam orang jurnalis dari sejumlah media akhirnya dibebaskan. Mereka dibebaskan setelah adanya pendampingan dari AJI Jakarta dan LBH Pers. Keenam jurnalis tersebut dipulangkan pada Jumat (9/10) pukul 20.30 WIB. Hal itu diungkapkan Erick Tanjung selaku Ketua Divisi Advokasi AJI Jakarta. &ldquo;Total jurnalis yang ditahan ada enam. Di luar pantauan kita waktu mendampingi untuk pembebasan Ponco (Merahputih), ternyata di dalam ada 5 orang (jurnalis lain),&rdquo; kata Erick kepada JawaPos.com melalui sambungan telepon Sabtu (10/10). Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/01292646/usai-diamankan-jurnalis-merah-putih-akhirnya-dibebaskan">Usai Diamankan, Jurnalis Merah Putih Akhirnya Dibebaskan</a> Keenam jurnalis yang ditahan berasal dari sejumlah media berbeda. Diantaranya adalah jurnalis Merahputih.com (satu orang), Radar Depok (satu orang), Berdikari (dua orang), dan NTMC Polri (dua orang). Erick mengatakan, selain dilakukan penangkapan, penahanan dan sempat mengalami tindakan kekerasan, para jurnalis yang ditahan diduga juga mendapatkan kriminalisasi. &ldquo;Mereka dipaksa, HP-nya digeledah, dibuka, dicari pasal-pasalnya. Kami melihat ini termasuk bagian dari kriminalisasi,&rdquo; tuturnya. Sebelum dibebaskan, sejumlah jurnalis tersebut sempat dipaksa untuk melakukan BAP dan menandatanganinya. Namun mereka menolak karena merasa tidak bersalah, sebab mereka tidak melakukan tindakan melawan hukum. Mereka datang dalam aksi demostrasi menolak UU Cipta Kerja karena melakukan kegiatan peliputan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab mereka sebagai wartawan. Erick menyebut sejumlah jurnalis yang sempat diamankan polisi kini mengalami trauma cukup dalam. &ldquo;Ini teman-teman trauma semua ya. Selain mereka mengalami kekerasan mereka juga mengalami intimidasi,&rdquo; ungkapnya. &nbsp; Saksikan video menarik berikut ini: https://www.youtube.com/watch?v=IpYGEFImF1U&amp;ab_channel=jawapostvofficial

Usai ditangkap petugas kepolisian dalam aksi demontrasi menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja pada Kamis (8/10), enam orang jurnalis dari seju

6 Jurnalis yang Sempat Ditahan Dibebaskan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/06/20200624_law.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Seorang mantan pengacara yang menjadi jurnalis lepas atau citizen journalist, ditangkap oleh otoritas Tiongkok. Dia dituduh sudah mengganggu ketenteraman umum karena menyebarkan informasi lewat reportase. Kontennya adalah situasi terkini pandemi Covid-19 di Wuhan, Tiongkok.  Jurnalis warga bernama Zhang Zhan, 37, melaporkan wabah Covid-19 lewat video di media sosial. Keluarganya, diberitahu pada pekan lalu tentang penangkapan Zhang Zhan karena diduga melakukan provokasi. Tuduhan digunakan oleh pihak berwenang untuk menahan para pembangkang di Tiongkok.  Penangkapan itu disetujui oleh jaksa penuntut di distrik Pudong Shanghai. Zhang berada di tahanan polisi dan membuat orang tuanya cemas.  "Saya sangat khawatir tentang kesehatannya dan kondisi penahanannya. Ibunya sedih," kata ayah Zhang yang berusia 63 tahun seperti dilansir dari <a href="https://www.asiaone.com/china/chinese-citizen-journalist-arrested-after-reporting-coronavirus-wuhan">AsiaOne</a>, Rabu (24/6).  "Kami tidak memiliki koneksi atau uang untuk mengeluarkannya. Kami berada dalam situasi yang sama sekali tidak berdaya," tambahnya.  Warga Shanghai itu sebelumnya pada Februari telah melakukan perjalanan ke Wuhan. Dia menyiarkan langsung apa yang dilihatnya di kota itu lewat Twitter, YouTube, dan platform media sosial lainnya.  Zhang juga menulis sebuah artikel yang mengkritik tanggapan pihak berwenang terhadap wabah di Wuhan. Dia mengatakan pemerintah telah memberlakukan langkah-langkah yang melanggar hak asasi manusia.  Dia juga mempertanyakan apakah pihak berwenang telah menutupi parahnya wabah dan berbicara tentang penyensoran media arus utama. Sebetulnya sang ayah juga menyesalkan tindakan anaknya. Sebab apapun yang dilakukan, tentu tak bisa mengubah keadaan.  Ironisnya tak hanya Zhang, tiga jurnalis warga lainnya diketahui telah menghilang di Wuhan. Li Zehua, juga dikenal sebagai Kcriss Li, muncul kembali di media sosial pada akhir April setelah dia hilang selama hampir dua bulan.  Li mengatakan bahwa dia ditahan di pusat karantina di kota dan kemudian dikirim ke fasilitas isolasi di kota kelahirannya. Lalu ada juga Chen Qiushi, mantan pengacara hak asasi manusia yang menjadi jurnalis video. Dia melakukan perjalanan ke Wuhan pada akhir Januari untuk melaporkan situasi yang memburuk. Keberadaannya belum diketahui.  Profesor jurnalisme dan komunikasi di Universitas Studi Asing Beijing, Zhan Jiang, mengatakan jurnalis warga tidak memiliki perlindungan hukum di Tiongkok dan dipandang oleh pihak berwenang sebagai pembuat onar. Tidak ada pengakuan resmi dan tidak ada hukum yang bisa digunakan untuk membela mereka.  "Mereka juga dipandang sebagai orang buangan sosial. Ini adalah hasil dari propaganda dan sensor pemerintah selama bertahun-tahun," tutup Zhan Jiang.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=J-k2BQg3eCc  https://www.youtube.com/watch?v=cWHkLg0uBrA  https://www.youtube.com/watch?v=RU0JDF5D5Pc

Laporkan Situasi Pandemi Covid-19 di Wuhan, Seorang Jurnalis Ditahan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/06/militer-myanmar-tahan-tiga-jurnalis_m_140928.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Dua tahun lalu mungkin menjadi hal yang tak mengherankan jika ada berita tentang penahanan jurnalis di Myanmar. Namun, ketika kabar tersebut muncul di saat Aung San Suu Kyi &ndash;si pejuang demokrasi&ndash; berkuasa, dunia pantas bertanya-tanya.  Ya. Kebebasan pers yang menjadi salah satu ciri kuat demokrasi ternyata belum didirikan di sana. Buktinya, tiga jurnalis yang sedang menunaikan tugas peliputan ditangkap. Bukan oleh polisi. Tapi militer.  &rdquo;Tidak ada alasan apa pun yang bisa dibenarkan untuk menahan siapa pun secara diam-diam. Itu tidak sesuai dengan aturan. Militer juga tidak punya hak untuk melakukan penahanan,&rdquo; tegas Nyan Win, anggota senior Partai Liga Nasional untuk Demokrasi alias National League for Democracy (NLD). Kemarin (28/6) dia berjanji menggali kasus itu secara detail.  Para jurnalis yang kini berada di tangan militer tersebut tercatat sebagai warga negara Myanmar. Mereka adalah Aye Nai dan Pyae Phone Naing dari media Democratic Voice of Burma (DVB) dan Lawi Weng, jurnalis senior majalah Irrawaddy. Sejak diamankan pada Senin (26/6), mereka ditawan di salah satu fasilitas militer di Negara Bagian Shan di kawasan timur laut Myanmar.  Senin itu tiga pemburu berita tersebut memenuhi undangan Ta&rsquo;ang National Liberation Army (TNLA), salah satu kelompok etnis bersenjata di Shan. Sesuai undangan, ketiganya meliput aksi pemusnahan narkoba oleh TNLA. Setelah itu, tiga jurnalis tersebut berniat kembali ke kota. Di Desa Phayargyi, tidak jauh dari titik bentrok TNLA dan militer, mereka dicegat aparat yang lantas mengeler mereka ke kantor.  Begitu laporan tentang tiga jurnalis yang ditahan militer itu tersebar luas, mata dunia tertuju ke Myanmar. Mereka mendesak Suu Kyi yang merupakan ikon demokrasi Myanmar untuk segera bertindak. Berdasar kebebasan pers, masyarakat internasional mendesak pemerintah membebaskan tiga jurnalis tersebut. Selanjutnya, pemerintah juga harus mengusut penangkapan oleh militer itu.  Namun, pemerintah yang dikendalikan NLD justru membela aksi militer. Dalam waktu dekat, tiga jurnalis itu bahkan akan menjalani hearing sesuai Unlawful Associations Act. Pemerintah menganggap pertemuan para jurnalis tersebut dengan TNLA ilegal. Tidak seharusnya kru media itu memenuhi undangan kelompok pemberontak yang sampai saat ini masih aktif berperang dengan pasukan pemerintah.  &rdquo;Mereka nekat menemui kelompok bersenjata itu. Jelas mereka melanggar hukum,&rdquo; kata Win Htein, ajudan senior Suu Kyi, dalam wawancara dengan Central News Bureau. Karena itu, dia mengimbau masyarakat tetap tenang dan mengikuti proses hukum yang berlaku. Di mata pemerintah, mempertahankan stabilitas keamanan jauh lebih penting ketimbang kebebasan pers. NLD mungkin lupa, atas nama stabilitas pula, Aung San &ndash;ayah Aung San Suu Kyi&ndash; dibunuh. (AFP/Reuters/hep/c10/sof)

Militer Myanmar Tahan Tiga Jurnalis