<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/12/91_suu_kyi.jpg" alt="Myanmar" width="100%">
<figcaption>Myanmar</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> -&nbsp;Militer Myanmar yang berkuasa telah memberikan amnesti kepada 6.186 tahanan, termasuk 52 warga negara asing, dalam rangka memperingati HUT kemerdekaan Myanmar ke-78 dari kekuasaan Inggris. Menurut laporan media setempat, diantara tahanan yang akan dibebaskan yakni mantan Menteri Informasi yang ditahan karena mengkritik pemerintah militer.</p> <p>Pemimpin demokrasi Myanmar, Aung San Suu Kyi, yang digulingkan dan dipenjara pascakudeta militer pada 2021 diyakini tidak termasuk diantara mereka yang mendapat amnesti.</p> <p>Myanmar saat ini sedang dalam proses pemilihan umum multitahap yang dimulai pada 28 Desember, menjadi pemilu pertama sejak kudeta yang menggulingkan dan memenjarakan Suu Kyi. Namun demikian, partai-partai pro-demokrasi utama, termasuk partai Suu Kyi, dikecualikan.</p> <p>Komunitas internasional secara luas mengkritik pemilihan tersebut sebagai upaya militer untuk melegitimasi kekuasaan mereka sekaligus memperketat cengkeramannya pada kekuasaan.</p> <p>Menurut komisi pemilihan umum (KPU) yang ditunjuk militer, Partai Persatuan Solidaritas dan Pembangunan yang didukung militer unggul pada tahap awal pemilu yang digelar pekan lalu. Pemilu Myanmar dilakukan dalam tiga fase hingga 25 Januari, dengan hasil akhir diperkirakan akan diumumkan pada akhir bulan ini.</p> <p><strong>Sumber: Kyodo-OANA</strong></p>

Aung San Suu Kyi, yang digulingkan dan dipenjara pascakudeta militer pada 2021 diyakini tidak termasuk diantara mereka yang mendapat amnesti

6.186 Tahanan Dapat Amnesti dari Militer Myanmar, Aung San Suu Kyi Tak Termasuk

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/22/mA5NnJDgjZmcGy3hhImwmaAYAiOFGXWsILmdE4ze-2746830194.jpg" alt="Selebgram Arnold Putra berhasil dibebaskan dari Myanmar dan dipulangkan ke Indonesia. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Selebgram Arnold Putra berhasil dibebaskan dari Myanmar dan dipulangkan ke Indonesia. (Istimewa)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong>-Kementerian Pertahanan (Kemhan) mengumumkan bahwa seorang warga negara Indonesia (WNI) bernama Arnold Putra yang sempat menjadi tahanan Junta Militer Myanmar sudah dibebaskan. Informasi tersebut disampaikan resmi Kemhan pada Senin (21/7) malam. Kini selebgram tersebut sudah berada di Indonesia.&nbsp;</p> <p>Kepala Biro Informasi Pertahanan (Infohan) Sekretariat Jenderal (Setjen) Kemhan Brigjen TNI Frega Ferdinand Wenas menyampaikan, Arnold Putra dibebaskan melalui upaya diplomasi pertahanan dan bantuan kemanusiaan. Kemhan menyebut, ikhtiar itu dilaksanakan bersama mitra strategis. Sehingga Arnold Putra sudah berada di Indonesia.&nbsp;</p> <p>&rdquo;Arnold Putra, seorang warga negara Indonesia yang dikenal sebagai selebgram, telah ditahan otoritas Myanmar sejak 20 Desember 2024. Arnold dituduh memasuki wilayah Myanmar secara ilegal melalui perbatasan Thailand dan melakukan interaksi dengan kelompok bersenjata yang dikategorikan sebagai organisasi terlarang oleh pemerintah militer Myanmar seperti People&rsquo;s Defense Force (PDF) dan Karen National Liberation Army (KNLA),&rdquo; kata Frega dalam keterangannya. &nbsp;</p> <p>Atas tuduhan tersebut, lanjut Frega, Arnold dijerat hukum oleh otoritas di Myanmar karena telah melanggar Undang-Undang Imigrasi 1947, Undang-Undang Anti-Terorisme, serta Undang-Undang Perkumpulan Terlarang Pasal 17 (2). Junta Militer Myanmar memvonis Arnold Putra dengan hukuman 7 tahun penjara di Insein Prison, Yangon.</p> <p>&rdquo;Kementerian Pertahanan mendapatkan informasi terkait status penahanan Arnold pada 4 Juli 2025. Merespons hal tersebut, Kemhan segera mengambil langkah proaktif melalui pendekatan diplomasi pertahanan untuk bantuan kemanusiaan,&rdquo; jelas Frega Ferdinand Wenas.&nbsp;</p> <p>Jenderal bintang satu TNI AD itu pun menyampaikan bahwa upaya tersebut dilakukan Kemhan dengan melibatkan berbagai pihak. Termasuk Hashim Djojohadikusumo dan Sasakawa Peace Foundation (SPF).</p> <p>Secara intensif mereka membangun komunikasi dengan Pemerintah Myanmar. Hasilnya Arnold Putra dapat dibebaskan dan dipulangkan ke Indonesia.</p> <p>&rdquo;Dukungan dari Sasakawa Peace Foundation merupakan bentuk dari kerja sama Kemhan dengan SPF Jepang yang memang telah terjalin sejak 2023 melalui program Military Personnel Exchange, sebuah inisiatif pertukaran personel militer yang bertujuan memperkuat hubungan pertahanan antarnegara. Melalui jalur diplomatik dan dialog intensif, proses mediasi pun dilakukan Kemhan hingga akhirnya Pemerintah Myanmar menyetujui pembebasan Arnold Putra,&rdquo; beber Frega Ferdinand Wenas.&nbsp;</p> <p>Atas keberhasilan itu, Pemerintah Indonesia menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Pemerintah Myanmar, Hashim Djojohadikusumo, dan Sasakawa Peace Foundation, yang diwakili Sohei Sasakawa dan Atsushi Sunami. Apresiasi tersebut diberikan atas dukungan dan peran aktif dalam proses penyelesaian kasus Arnold Putra.&nbsp;</p> <p>&rdquo;Ucapan terima kasih dan penghargaan juga disampaikan kepada kepada seluruh pihak, baik yang terlibat langsung maupun tidak langsung, atas kontribusinya dalam proses pembebasan tersebut,&rdquo; ujar Frega Ferdinand Wenas.&nbsp;</p>

Kementerian Pertahanan mengumumkan pembebasan Arnold Putra dari penahanan Junta Militer Myanmar melalui diplomasi dan bantuan kemanusiaan

Sempat Jadi Tahanan Junta Militer Myanmar, Selebgram Arnold Putra Kini Bebas dan Sudah Dipulangkan ke Indonesia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/02/ri_bantah_1.jpg" alt="INTIMIDATIF: Junta militer Myanmar mengerahkan tank-tank ke jalanan untuk meredam aksi warga yang memprotes kudeta. (AUNG KYAW FOR JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>INTIMIDATIF: Junta militer Myanmar mengerahkan tank-tank ke jalanan untuk meredam aksi warga yang memprotes kudeta. (AUNG KYAW FOR JAWA POS)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI mengecam keras tindakan junta militer Myanmar yang terus melakukan pengeboman terhadap warga sipil, terutama pasca gempa berkekuatan 7,7 Skala Richter yang melanda negara tersebut.</p> <p>Wakil Ketua BKSAP Irine Yusiana Roba Putri menegaskan, kekerasan terhadap warga sipil harus segera dihentikan dan mendesak komunitas internasional untuk mengambil tindakan tegas.</p> <p>"Kami mendesak junta militer Myanmar untuk segera menghentikan segala bentuk kekerasan terhadap warga sipil, terlebih di saat masyarakat sedang berusaha bertahan dari dampak gempa yang menghancurkan," kata Irine Yusiana Roba Putri, Minggu (6/4).</p> <p>Irine menyerukan agar ASEAN dan PBB lebih aktif dalam mengatasi krisis kemanusiaan yang terus terjadi di Myanmar. Menurutnya, aksi represif yang dilakukan oleh junta militer hanya akan memperburuk situasi dan menghambat upaya bantuan kemanusiaan bagi korban bencana.</p> <p>"Indonesia sebagai bagian dari ASEAN harus mengambil peran lebih besar dalam menekan junta Myanmar agar menghentikan agresi terhadap rakyatnya sendiri. Kita tidak boleh diam terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang terus terjadi di sana," tegas politisi PDIP tersebut.</p> <p>Selain itu, DPR RI juga menyoroti pentingnya kerja sama antarnegara dalam menyalurkan bantuan kemanusiaan untuk para korban gempa di Myanmar.</p> <p>Ia menegaskan, akses terhadap bantuan medis, pangan, dan tempat tinggal harus diprioritaskan, serta memastikan distribusinya berjalan tanpa hambatan.</p> <p>"Kami mendorong pemerintah Indonesia, ASEAN, dan komunitas internasional untuk memberikan dukungan penuh dalam pemulihan Myanmar pasca gempa, sekaligus terus menekan junta agar menghormati hak asasi manusia dan mengakhiri kekerasan terhadap warga sipil," pungkasnya.</p>

DPR RI mengecam pengeboman warga sipil oleh junta Myanmar pasca gempa 7,7 SR, mendesak ASEAN dan PBB untuk bertindak.

DPR RI Desak Junta Myanmar Hentikan Pengeboman Warga Sipil Pasca Gempa M 7,7

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/29/Gempa-Myanmar-Hindustan-Times-2119698118.jpg" alt="Myanmar diguncang gempa dahsyat berkekuatan magnitudo 7,7 pada Jumat siang (28/3). (Hindustan Times/AFP)" width="100%">
<figcaption>Myanmar diguncang gempa dahsyat berkekuatan magnitudo 7,7 pada Jumat siang (28/3). (Hindustan Times/AFP)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> &ndash; Jumlah korban tewas akibat gempa bumi dahsyat yang melanda Myanmar dan Thailand telah melampaui 1.000 orang. Jumlah korban tersebut diprediksi terus bertambah seiring dengan masih banyaknya korban yang terjebak di reruntuhan bangunan.&nbsp;</p> <p>Dilansir dari AFP, gempa berkekuatan 7,7 skala Richter itu melanda barat laut kota Sagaing di Myanmar tengah pada sore hari, diikuti beberapa menit kemudian oleh gempa susulan berkekuatan 6,7 skala Richter.</p> <p>Gempa tersebut menghancurkan bangunan, merobohkan jembatan, dan membuat jalan melengkung di seluruh wilayah Myanmar, dengan kerusakan besar terlihat di Mandalay, kota terbesar kedua di negara itu dan rumah bagi lebih dari 1,7 juta orang.</p> <p>&rsquo;&rsquo;Setidaknya 1.002 orang tewas dan hampir 2.400 orang terluka di Myanmar,&rsquo;&rsquo; ujar Junta yang berkuasa dalam sebuah pernyataan. Sementara, di Bangkok, dilaporkan ada penambahan 10 orang korban tewas.&nbsp;</p> <p>Di Myanmar, gempa tersebut juga mengganggu sistem telekomunikasi. Otoritas setempat menyebut jumlah korban diperkirakan akan meningkat secara signifikan.&nbsp;</p> <p>Para ahli geologi menyebut, gempa tersebut merupakan gempa terbesar yang melanda Myanmar dalam beberapa dekade terakhir. Gempa itu cukup kuat untuk merusak bangunan-bangunan di Bangkok yang notabene berada ratusan kilometer dari pusat gempa di Myanmar.&nbsp;</p> <p>Jurnalis AFP yang berada di Mandalay, Myanmar, melaporkan bahwa pagoda Buddha berusia ratusan tahun kini telah luluh lantak menjadi puing-puing akibat gempa. Bagian kepala patung Buddha di biara itu juga ikut jatuh.&nbsp;</p> <p>&rsquo;&rsquo;Pagoda itu mulai berguncang, lalu mulai menjadi serius. Biara itu juga runtuh. Seorang biksu meninggal. Beberapa orang terluka, kami mengeluarkan beberapa orang dan membawa mereka ke rumah sakit,&rsquo;&rsquo; kata seorang tentara di pos pemeriksaan di jalan di luar pagoda.</p> <p>Dia juga menyebut tak ada orang yang berani tidur di biara. Sebab, ada kabar bahwa akan ada gempa susulan. &rsquo;&rsquo;Saya belum pernah merasakan hal seperti ini dalam hidup saya,&rsquo;&rsquo; imbuh tentara itu.&nbsp;</p> <p>Penjaga di Bandara Mandalay juga menolak saat didatangi wartawan. Mereka menyebut bandara sudah ditutup sejak gempa melanda. Kerusakan pada bandara akan mempersulit upaya bantuan di negara yang layanan penyelamatan dan sistem perawatan kesehatannya telah hancur akibat perang saudara selama empat tahun karena kudeta militer pada tahun 2021 itu.</p> <p><strong>Junta Militer Memohon Bantuan&nbsp;</strong></p> <p>Usai gempa dahsyat itu, Pimpinan junta Min Aung Hlaing meminta bantuan pihak internasional. Itu merupakan permohonan langka yang diutarakan oleh junta militer. Sebab, pemerintah militer sebelumnya telah menolak adanya bantuan asing bahkan usai bencana alam besar yang terjadi.&nbsp;</p> <p class="class-paragraph">Myanmar juga mengumumkan keadaan darurat di enam wilayah yang paling parah terkena dampak setelah gempa bumi. Di sebuah rumah sakit besar di ibu kota, Naypyidaw, petugas medis terpaksa merawat korban terluka di luar ruangan pada Jumat (28/3).&nbsp;</p> <p>Tawaran bantuan asing pun mulai berdatangan. Presiden AS Donald Trump pada turut menjanjikan bantuan.&nbsp;</p> <p>&rsquo;&rsquo;Ini benar-benar buruk, dan kami akan membantu. Kami telah berbicara dengan negara tersebut,&rsquo;&rsquo; kata Trump kepada wartawan di Ruang Oval.</p> <p>India juga turut membantu. Penerbangan awal dari India yang membawa perlengkapan kebersihan, selimut, paket makanan, dan kebutuhan pokok lainnya mendarat di Yangon pada hari Sabtu (29/3).&nbsp;</p> <p>Tiongkok juga mengulurkan bantuannya. Regu penyelamat yang terdiri dari 82 orang diterjunkan ke Myanmar.</p> <p>Badan-badan bantuan telah memperingatkan bahwa Myanmar sama sekali tidak siap menghadapi bencana sebesar ini. Sekitar 3,5 juta orang mengungsi akibat perang saudara yang berkecamuk, banyak yang berisiko kelaparan, bahkan sebelum gempa terjadi.</p> <p><strong>Runtuhnya Gedung di Bangkok&nbsp;</strong></p> <p>Di Bangkok, tim penyelamat bekerja sepanjang malam mencari korban selamat yang terjebak ketika gedung pencakar langit 30 lantai yang sedang dibangun runtuh. Gedung tersebut hancur hanya dalam hitungan detik menjadi tumpukan puing akibat kuatnya guncangan gempa.&nbsp;</p> <p>Gubernur Bangkok Chadchart Sittipunt mengatakan kepada AFP bahwa sekitar 10 orang dipastikan tewas di seluruh kota. Sebagian besar korban tewas disebabkan karena runtuhnya gedung pencakar langit.</p> <p>Namun, hingga berita ini ditulis, 100 pekerja di gedung itu masih belum diketahui keberadaannya. Gedung itu berdekatan dengan pasar Chatuchak yang menjadi primadona para wisatawan.</p> <p>&rsquo;&rsquo;Kami melakukan yang terbaik dengan sumber daya yang kami miliki karena setiap kehidupan itu penting,&rsquo;&rsquo; kata Chadchart kepada wartawan di lokasi kejadian.</p> <p>Drone pencitraan termal dikerahkan untuk mencari tanda-tanda kehidupan di reruntuhan. Pihak berwenang yakin mereka telah melihat tanda-tanda dari sedikitnya 15 orang.</p> <p>Pemerintah kota Bangkok mengatakan mereka akan mengerahkan lebih dari 100 teknisi untuk memeriksa keselamatan gedung setelah menerima lebih dari 2.000 laporan kerusakan.</p> <p>&rsquo;&rsquo;Usai gempa terjadi, sekitar 400 orang terpaksa menghabiskan malam di udara terbuka di taman kota. Sebab, rumah mereka tidak aman untuk ditinggali kembali,&rsquo;&rsquo; imbuh Chadchart.</p> <p class="class-paragraph">Meskipun tidak ada kerusakan yang meluas di Bangkok, guncangan tersebut menghadirkan beberapa gambar dramatis. Salah satu yang cukup viral yakni dari kolam renang yang terletak di rooftop sebuah gedung lantas menumpahkan airnya ke berbagai gedung sekitar.&nbsp;</p> <p>Para pasien di sejumlah rumah sakit juga turut dievakuasi. Seorang ibu bahkan dilaporkan melahirkan bayinya di luar ruangan usai dipindahkan dari gedung rumah sakit. Seorang dokter bedah juga terus mengoperasi seorang pasien setelah dievakuasi. Dokter tersebut harus menyelesaikan operasi di luar ruangan.&nbsp;</p> <p><strong>Prabowo Janjikan Bantuan&nbsp;</strong></p> <p>Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan belasungkawa terhadap rakyat Myanmar yang baru saja dilanda gempa bumi. "Saya menyampaikan belasungkawa sedalam-dalamnya atas gempa bumi dahsyat yang melanda Myanmar dan Thailand. Pikiran dan doa kami menyertai rakyat kedua negara selama masa sulit ini," ujarnya.</p> <p>Dalam kesempatan itu, Prabowo juga menyampaikan kesiapan Indonesia untuk membantu pemerintah Myanmar. Hal itu sebagai upaya pemulihan pasca Gempa</p> <p>"Indonesia siap memberikan semua dukungan yang diperlukan untuk upaya pemulihan di daerah yang terkena dampak," imbuhnya. (dee/far)</p>

Gempa bumi di Myanmar dan Thailand tewaskan lebih dari 1.000 orang, dengan jumlah diperkirakan terus bertambah.

Korban Tewas Gempa Myanmar-Thailand Lampaui 1.000 Orang, Diprediksi akan terus Bertambah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/25/Sipil-Myanmar-3146905771.jpeg" alt="Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan (SSR) menyambangi gedung DPR RI di Senayan, Jakarta pada Selasa (24/10). Mereka mendesak DPR melakukan Hak Angket terkait dugaan suplai senjata" width="100%">
<figcaption>Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan (SSR) menyambangi gedung DPR RI di Senayan, Jakarta pada Selasa (24/10). Mereka mendesak DPR melakukan Hak Angket terkait dugaan suplai senjata</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com - </strong>Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan (SSR) menyambangi gedung DPR RI di Senayan, Jakarta pada Selasa (24/10). Mereka mendesak DPR melakukan&nbsp;Hak Angket&nbsp;terkait dugaan suplai senjata dan amunisi kepada junta militer Myanmar yang dilakukan oleh BUMN Indonesia.</p> <p>Direktur Imparsial Ghufron Mabruri yang tergabung dalam Koalisi SSR mengatakan, Kementerian Pertahanan dan kementerian BUMN juga tidak bisa lepas tanggung jawab atas persoalan ini sehingga perlu dipanggil oleh DPR untuk dimintai keterangan.</p> <p>"Hal ini penting dilakukan mengingat dampak dari dugaan&nbsp;suplai senjata&nbsp;dan amunisi tersebut yang mengakibatkan krisis kemanusiaan di Myanmar yang semakin berlarut dan tidak kunjung usai," kata Ghufron dalam keterangan tertulisnya kepada JawaPos.com, Rabu (25/10).</p> <p>Desakan koalisi tersebut dilakukan setelah adanya laporan ke Komnas HAM pada 3 Oktober 2023, oleh Marzuki Darusman (Mantan Kepala Fact-Finding Mission Independen untuk Myanmar), Feri Amsari (Akademisi dari Universitas Andalas, Sumatera Barat, Indonesia), Myanmar Accountability Project (MAP), dan Za Uk Ling (Wakil Direktur Eksekutif Chin Human Rights Organization).</p> <p>Laporan itu perihal dugaan keterlibatan tiga BUMN, yakni PT Pindad, PT PAL, dan PT Dirgantara Indonesia dalam kegiatan jual beli dan pengadaan senjata dan peralatan ke junta militer melalui broker di Myanmar.</p> <p>Namun demikian, kata Ghufron, ketiga BUMN dan perusahaan induk, yakni Defend.ID mengklaim tidak pernah terlibat dalam menyediakan alat pertahanan dan keamanan kepada junta militer Myanmar, dan menegaskan kepatuhan pada Resolusi PBB 75/287 yang melarang pengadaan senjata untuk junta.</p> <p>"Klaim ini jelas berbanding terbalik dengan laporan yang disampaikan oleh empat tokoh di atas," ujar Ghufron.</p> <p>Menurut Ghufron, PT Pindad melalui situs webnya bahkan menyatakan bahwa pada 24 Juli 2023, saat adanya kunjungan Presiden Joko Widodo (Jokowi), perusahaan alutsista tersebut mengonfirmasi amunisi yang dikirimkan ke Amerika Serikat dan beberapa negara Asia, salah satunya&nbsp;Myanmar.</p> <p>Melihat urgensi untuk menginvestigasi dugaan lebih lanjut, kata Ghufron, Koalisi SSR memandang bahwa DPR memiliki peran penting untuk menindaklanjuti dugaan-dugaan yang tertera pada laporan tersebut.</p> <p>"Seharusnya DPR bisa mendalami laporan tersebut dengan kewenangan yang dimiliki sesuai Pasal 79 Ayat 3 UU No.17 Tahun 2014, yakni melalui Hak Angket," ujarnya.</p> <p>Koalisi SSR menilai Komisi I dan VI DPR RI memiliki peran sentral dalam penggunaan hak angket karena mengawasi Kementerian Pertahanan (Kemenhan) dan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) yang saling bersangkutan.</p> <p class="class-paragraph">Menurut Ghufron, dalam hal ini Kemenhan berperan dalam memberikan End User Certificate (EUC) sebagai transparansi penerima atau pemesan barang, sedang Kemenlu memberi pertimbangan konvensi atau peraturan internasional terkait embargo senjata kepada Myanmar.</p> <p>Sementara itu, Komisi VI DPR yang membawahi Kementerian BUMN dinilai punya peran penting untuk mengawasi 3 perusahaan komersial produk militer yang sepenuhnya milik negara tersebut.</p> <p>Oleh sebab itu, Koalisi SSR mendesak Komisi I dan VI DPR RI menggunakan Hak Angket untuk melakukan penyelidikan terhadap Kemenhan dalam perizinan produksi dan pengiriman senjata ke junta militer melalui True North Ltd yang semakin memperburuk situasi krisis kemanusiaan di Myanmar.</p> <p>"Koalisi Masyarakat Sipil mendesak DPR RI melakukan Hak Angket terkait dugaan suplai ilegal senjata dan amunisi kepada junta militer Myanmar," ujar Ghufron.*</p>

Kementerian Pertahanan dan kementerian BUMN juga tidak bisa lepas tanggung jawab atas persoalan ini sehingga perlu dipanggil oleh DPR.

Soal Suplai Senjata ke Myanmar, Koalisi Sipil Desak DPR Gunakan Hak Angket

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/02/ri_bantah_1.jpg" alt="INTIMIDATIF: Junta militer Myanmar mengerahkan tank-tank ke jalanan untuk meredam aksi warga yang memprotes kudeta. (AUNG KYAW FOR JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>INTIMIDATIF: Junta militer Myanmar mengerahkan tank-tank ke jalanan untuk meredam aksi warga yang memprotes kudeta. (AUNG KYAW FOR JAWA POS)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Busyro Muqoddas meminta Komnas HAM melakukan investigasi terkait dugaan, adanya pasokan senjata dari BUMN kepada junta militer di Myanmar. Pasalnya, telah terjadi dugaan kejahatan kemanusiaan di Myanmar serta meminta pemerintah dan komunitas internasional merespons dengan tegas.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Respons tersebut merupakan bagian dari kewajiban dan tanggung jawab universal untuk menegakkan nilai-nilai kemanusiaan," kata Busyro Muqoddas di Jakarta, Jumat (13/10).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Terlebih, Koalisi Masyarakat Sipil yang terdiri dari Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI), Imparsial, Lembaga Studi dan Advokasi HAM (Elsam), Yayasan LBH Indonesia (YLBHI), Centra Initiative, dan Amnesty International Indonesia juga meminta pemerintah, dalam hal ini Presiden, Menteri Pertahanan, Menteri BUMN untuk tidak lepas dari tanggung jawab atas dugaan pasokan senjata dan krisis kemanusiaan di Myanmar.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara itu, pada Senin, 2 Oktober 2023, mantan Jaksa Agung Marzuki Darusman bersama Myanmar Accountability Project dan Chin Za Uk Ling (Pegiat HAM) melaporkan ke Komnas HAM terkait dugaan penjualan ilegal senapan serbu, pistol, amunisi, kendaraan tempur dan peralatan militer lainnya kepada Junta Militer Myanmar di bawah Jenderal Min Aung Hlain, selama terjadinya pembantaian etnis Rohingya di Myanmar.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Berdasarkan laporan Marzuki dkk. dugaan pasokan senjata itu berbalut kerja sama di bawah MoU oleh PT Pindad melalui perusahaan broker senjata yang berbasis di Myanmar, True North Co. Ltd., yang dimiliki oleh Htoo Shein Oo yang merupakan putra kandung dari Menteri Perencanaan dan Keuangan Junta Militer Myanmar, Win Shein.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Marzuki dkk merujuk pada data perusahaan perantara senjara True North, Co. Ltd., bahwa tiga perusahaan BUMN Indonesia yakni PT. Pindad, PT. PAL dan PT Dirgantara Indonesia, terus mentransfer amunisi setelah percobaan kudeta Pemerintah Myanmar.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Direktur Eksekutif Imparsial Gufron Mabruri menilai, secara langsung maupun tidak langsung pemerintah Indonesia berkontribusi terhadap terjadinya pelanggaran HAM berat di Myanmar, termasuk dugaan genosida terhadap etnis Rohingya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurut Gufron, ketiga BUMN itu bertindak atas sepengetahuan dan persetujuan instansi negara di bidang pertahanan, dalam hal ini Kementerian Pertahanan, Kementerian BUMN, dan Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Artinya ada tanggung jawab negara atas persoalan di Myanmar," tegasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara itu, Koordinator KontraS Dimas Bagus Arya menyoroti dugaan keterlibatan BUMN dalam pasokan senjata ke Myanmar itu berbanding terbalik dengan sikap pemerintah Indonesia, yang selama ini bicara solidaritas kemanusiaan untuk etnis Rohingya melalui berbagai saluran diplomasi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Atas dugaan kejahatan tersebut, PBB pernah menyerukan negara-negara anggotanya untuk menghentikan penjualan senjata atau embargo ke Myanmar demi mencegah berlanjutnya pelanggaran HAM berat di Myanmar," pungkasnya.</div>

Berdasarkan laporan Marzuki dkk. dugaan pasokan senjata itu berbalut kerja sama di bawah MoU oleh PT Pindad.

Muhammadiyah Minta Komnas HAM Investigasi Dugaan BUMN Pasok Senjata ke Junta Militer Myanmar

<div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/08/InShot_20230808_161230556-3079088823.jpg" alt="Wakil Presiden Ma" width="100%">
<figcaption>Wakil Presiden Ma</figcaption>
</figure> </strong></div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Wakil Presiden Ma'ruf Amin menerima kunjungan Ketua Parlemen Malaysia Tan Sri Dato&rsquo; Johari bin Abdul di Istana Wapres Jakarta pada Selasa (8/8). Ada sejumlah isu penting yang dibicarakan. Diantaranya adalah perdamaian di kawasan ASEAN, khususnya di Myanmar.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam pertemuan itu, Ma'ruf menuturkan bahwa Indonesia sangat mengapresiasi dukungan Malaysia terhadap Keketuaan Indonesia di ASEAN. Serta dukungan untuk upaya bersama dalam menjaga sentralitas ASEAN di tengah rivalitas global.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saya meminta dukungan Yang Berhormat bagi ASEAN untuk bahu-membahu mengatasi krisis politik di Myanmar," ucap Ma'ruf. Perdamaian di kawasan ASEAN sangat penting, diantaranya sebagai episentrum pertumbuhan ekonomi global. Tujuan tersebut bisa tidak mulus, jika kawasan tidak aman.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Untuk diketahui sampai saat ini, Myanmar masih diliputi konflik bernuansa agama. Yaitu melibatkan etnis Rohingya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Beberapa elemen dari Indonesia, seperti pemerintah dan organisasi kemasyarakatan terus menyuarakan perdamaian di Myanmar. Diantaranya disuarakan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, maupun MUI.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam pertemuan itu, Ma'ruf juga mengharapkan dukungan Ketua Dewan Rakyat Malaysia untuk mendorong implementasi ASEAN Outlook on Indo-Pacific. "Antara lain dengan mendorong partisipasi pemerintah dan sektor swasta Malaysia pada ASEAN Indo-Pacific Infrastructure Forum di bulan September mendatang," kata Ma'ruf.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara itu Tan Sri Dato&rsquo; Johari bin Abdul menyampaikan tiga isu utama Parlemen Malaysia dalam kunjungannya ke Indonesia. Pertama, terkait upaya bersama untuk mewujudkan green energy di kawasan ASEAN. Kedua keamanan pangan. Harapannya Indonesia, Malaysia, Thailand, dan beberapa negara lainnya di ASEAN dapat memanfaatkan lahan luas dan sumber daya manusia melimpah yang dimiliki untuk meningkatkan bidang pertanian.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Tujuan ketiga adalah pemanfaatan kecerdasan artifisial. Menurutnya, kecerdasan artifisial kan menjadi salah satu yang sangat dibutuhkan dalam pembangunan semua negara. Ia pun mencontohkan, Australia dan New Zealand dalam memetik buah saja sudah menggunakan teknologi robotik.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam saya kira harus menjadi <em>champion</em> dalam penguasaan AI di kawasan ASEAN," katanya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selama di Indonesia, Tan Sri Dato&rsquo; Johari bin Abdul melakoni sejumlah kegiatan. Diantaranya memberikan kuliah umum kepada mahasiswa Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII) pada Jumat (4/8) lalu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Di hadapan mahasiswa UIII&nbsp; dia mengatakan, Indonesia dan Malaysia memiliki kepentingan yang sama dalam hal memulai energi hijau. "Hal ini terlihat dari adanya agreement antara kedua negara untuk investasi di bidang ini," katanya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurut dia, Indonesia dan Malaysia mempunyai sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan solar sistem, biogas, biomass, dan hydro. Johari mengatakan, teknologi telah maju. Kedua negara sudah saatnya menghilangkan energi berbasis fosil.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kita harus menghilangkan batu bara, kita harus menghilangkan pembakaran arang, dan melihat sekeliling kita apa itu energi terbarukan," katanya. Semua pihak harus melihat, bagaimana beralih ke energi hijau.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sehingga pada akhirnya kami tidak hanya menggunakannya hari ini, tetapi lagi untuk besok dan lusa," jelasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sehingga seluruh penduduk hari ini dan penduduk tahun-tahun mendatang akan melayani dan menjadi aman. Itulah mengapa energi hijau masuk ke dalam program kedua negara.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><em>"Alhamdulillah</em> Indonesia dan Malaysia sepakat kita akan menggunakan sumber daya, seperti solar sistem, biogas, biomassa, dan hydro. Ini adalah sumber energi yang berkontribusi pada perbaikan dunia," katanya.&nbsp;</div>

Ma'ruf juga mengharapkan dukungan Ketua Dewan Rakyat Malaysia untuk mendorong implementasi ASEAN Outlook on Indo-Pacific.

Terima Ketua Parlemen Malaysia, Ma'ruf Amin Galang Dukungan untuk Perdamaian Myanmar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/02/Diktator-Nyamar-2883238859.jpeg" alt="pemimpin Junta militer Min Aung Hlang yang mengkudeta Aung San Suu Kyi pada 2021 lalu." width="100%">
<figcaption>pemimpin Junta militer Min Aung Hlang yang mengkudeta Aung San Suu Kyi pada 2021 lalu.</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com -</strong> Pemerintah Myanmar kembali mengumumkan penundaan pemilihan umum setelah sebelumnya menjanjikan akan dilaksanakan pada bulan Agustus tahun ini. Seperti yang diketahui, Myanmar saat ini dipimpin oleh pemimpin militer bernama Junta Min Aung Hlang yang mengkudeta Aung San Suu Kyi pada 2021 lalu.&nbsp;</p> <p>Penundaan pemilihan umum di Myanmar terjadi karena kondisi yang tidak kondusif di dalam negeri. Junta menilai kekerasan masih terjadi di berbagai daerah, ia tidak menginginkan jika pemilihan digelar terjadi demonstrasi yang masih berkelanjutan.</p> <p>"Dalam melaksanakan pemilu, agar bebas dan adil serta bisa memberikan suara tanpa rasa takut, tetap diperlukan peraturan keamanan sehingga status darurat perlu diperpanjang dengan batas waktu yang belum ditentukan," kata Junta militer Myanmar dikutip dari Reuters.</p> <p>Menanggapi pengumuman itu, Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat ikut berkomentar. Menurutnya pernyataan Junta militer hanya ingin memperlama kedudukan ia berkuasa, ini dapat dilihat dari penundaan yang terus menerus dilakukannya dengan beralasan jurang kekerasan dan ketidakstabilan yang tidak bisa ia selesaikan selama memimpin negara.</p> <p>"Rezim yang dipimpin Junta memiliki kewenangan yang tidak stabil dan cenderung keras terhadap masyarakat. Dengan kondisi tersebut Myanmar tidak akan bisa keluar dari krisis," kata juru bicara Kemenlu AS, Matthew Miller.</p> <p>Myanmar berada dalam kondisi krisis politik dan kemanusiaan sejak militer melakukan kudeta kepemimpinan dari Aung San Suu Kyi pada Februari 2021. Sejak kepemimpinannya, warga selalu memprotes kebijakan yang dikeluarkan militer dan membuat kondisi di dalam negeri Myamnar tidak aman.</p> <p>Atas banyaknya protes dari masyarakat tersebut, Junta militer cenderung menggunakan kekerasan dalam mengatasi demonstrasi yang terjadi hampir setiap hari tersebut.</p> <p>Menurut lembaga pemantau hak asasi manusia, Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik (AAPP), melaporkan jumlah korban tewas sejak Junta militer memimpin sebanyak 3.875 orang, sementara yang ditangkap mencapai 24.100.</p>

Pemerintah Myanmar kembali mengumumkan penundaan pemilihan umum setelah sebelumnya menjanjikan akan dilaksanakan pada bulan Agustus.

Ingin Berkuasa Lebih Lama, Pemimpin Myanmar Min Aung Hlang Tunda Pemilu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/opium.jpg" alt="Tamanan Opium (Antara)" width="100%">
<figcaption>Tamanan Opium (Antara)</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com -</strong> Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengungkap peningkatan signifikan dalam budidaya opium di Myanmar, setelah junta militer mengambil alih kekuasaan di negara tersebut pada 2021.<br /> <br /> Dalam laporan terbaru berjudul Myanmar Opium Survey 2022: Cultivation, Production and Implications, Kantor PBB untuk Narkoba dan Kejahatan (UNODC) mengatakan budidaya opium meningkat 33 persen sejak militer berkuasa di negara Asia Tenggara itu.<br /> <br /> "Musim tanam penuh pertama sejak pengambilalihan oleh militer menunjukkan peningkatan 33 persen di area budidaya menjadi 40.100 hektare dan peningkatan potensi hasil sebesar 88 persen menjadi 790 metrik ton," demikian laporan UNODC yang diterbitkan di laman resminya pada Kamis.<br /> <br /> Menyusul peningkatan moderat di area budidaya sebesar 2 persen dan hasil 4 persen selama musim 2021, hasil tahun 2022 mengonfirmasi ekspansi yang signifikan sedang berlangsung dari ekonomi opium Myanmar, kata UNODC.<br /> <br /> Peningkatan terbaru menunjukkan pembalikan tren penurunan dari 2014 ke 2020.<br /> <br /> “Gangguan ekonomi, keamanan, dan tata kelola yang menyusul pengambilalihan militer pada Februari 2021 telah saling bertumpuk, dan petani di daerah terpencil yang rawan konflik di Shan utara dan negara bagian perbatasan hanya memiliki sedikit pilihan selain kembali ke opium,” kata Perwakilan Regional UNODC Jeremy Douglas.<br /> <br /> Menurut laporan tersebut, peningkatan yang paling signifikan dilaporkan di Negara Bagian Shan, di mana budidaya meningkat sebesar 39 persen, diikuti oleh negara bagian Chin dan Kayah sebesar 14 persen dan 11 persen, sedangkan budidaya di Kachin meningkat sebesar 3 persen.<br /> <br /> “Estimasi rata-rata hasil opium juga meningkat sebesar 41 persen menjadi 19,8 kg/ha – nilai tertinggi sejak UNODC mulai menghitungnya pada tahun 2002 – menunjukkan praktik pertanian yang semakin canggih dan ketersediaan pupuk,” kata UNODC dalam laporannya.<br /> <br /> Sementara harga yang dibayarkan kepada petani juga meningkat sebesar 69 persen selama tahun lalu menjadi sekitar USD 280 (sekitar Rp4,2 juta) per kilogram.<br /> <br /> “Pertumbuhan yang kita saksikan dalam bisnis narkoba berhubungan langsung dengan krisis yang dihadapi negara ini. Dampaknya di kawasan ini sangat besar, dan negara tetangga perlu menilai dan secara terbuka menangani situasi tersebut, dan mereka perlu mempertimbangkan beberapa pilihan yang sulit,” kata Douglas.<br /> <br /> Nilai regional perdagangan heroin di Myanmar adalah sekitar USD 2 miliar (hampir Rp 30 triliun) dari sekitar USD 10 miliar (sekitar Rp 149,7 triliun) di wilayah tersebut.<br /> <br /> “Tanpa alternatif dan stabilitas ekonomi, penanaman dan produksi opium kemungkinan besar akan terus berkembang,” kata Country Manager UNODC untuk Myanmar Benedikt Hofmann.

PBB: Budidaya Opium di Myanmar Meningkat Setelah Junta Berkuasa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/JOKOWI-ANWAR.jpg" alt="President Joko Widodo (Jokowi) welcomes Malaysian Prime Minister Anwar Ibrahim at the Bogor Presidential Palace, West Java, Monday (January 9, 2023). ANTARA" width="100%">
<figcaption>President Joko Widodo (Jokowi) welcomes Malaysian Prime Minister Anwar Ibrahim at the Bogor Presidential Palace, West Java, Monday (January 9, 2023). ANTARA</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerima kunjungan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim, di Istana Kepresidenan Bogor, Senin (9/1). Dalam kunjungan tersebut, kedua pemimpin negara membahas sejumlah isu, termasuk ketegangan yang terjadi di Asean, salah satunya aksi Junta Militer Myanmar.<br /> <br /> Jokowi juga mengatakan, Indonesia dan Malaysia sepakat untuk memperkuat Asean di kawasan Indo-Pasifik. Menurutnya, Asean harus dapat memainkan peran sentral yang membawa perdamaian, kesejahteraan, dan stabilitas.<br /> <br /> "Kita sepakat ASEAN harus dapat memainkan peran sentral dalam menjadikan kawasan induk Pasifik yang damai, sejahtera dan stabil," kata Jokowi.<br /> <br /> Kepala negara menyatakan, Indonesia dan Malaysia sepakat untuk mendesak agar Junta Militer Myanmar melaksanakan five point consensus, sebagai upaya perdamaian dunia.<br /> <br /> "Indonesia dan Malaysia memiliki pandangan yang sama tentang pentingnya pelaksanaan five point consensus. kita sepakat mendesak junta militer Myanmar untuk mengimplementasikan five point concensus tersebut," tegas Jokowi.<br /> <br /> Dalam kesempatan ini, dari Indonesia tampak hadir antara lain Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno LP Marsudi, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno, Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia, Kepala Otorita IKN Bambang Susantono, Direktur Jenderal Asia,Pasifik dan Afrika, Kementerian Luar Negeri Abdul Kadir Jaelani, dan Duta Besar RI untuk Malaysia Hermono.<br /> <br /> Sementara, delegasi yang hadir dari Malaysia antara lain Menteri Luar Negeri, Menteri Perdagangan Internasional dan Industri, Sekretaris Jenderal Kementerian Luar Negeri Malaysia, Wakil Duta Besar Malaysia untuk Indonesia, dan Ketua Menteri Selangor.<br /> <br /> &nbsp;

Sikap Tegas Jokowi dan Anwar Ibrahim Soal Junta Militer Myanmar

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#junta militer myanmar

Berita Terkini