<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/12/ratusan-ekor-sapi-mati-gegara-kapal-pengangkut-rusak_m_175850.jpeg" alt="Ilustrasi Sidang Pengadilan Tipikor" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Sidang Pengadilan Tipikor</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Juniver Girsang, mengusulkan agar Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) mengatur soal tidak adanya liputan langsung dalam proses persidangan. Ia mengusulkan dalam Pasal 253 ayat 3 agar ada penegasan dari makna publikasi proses persidangan. Usulan itu disampaikan Juniver dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (24/3). "Ini harus klir. Jadi bukan berarti advokatnya setelah dari sidang tidak boleh memberikan keterangan di luar. Ini bisa kita baca Ayat 3 ini kan; &lsquo;Setiap orang yang berada di ruang sidang pengadilan dilarang mempublikasikan proses persidangan secara langsung tanpa izin pengadilan&rsquo;," kata Juniver. Ia menekankan, usulan ini perlu disetujui. Karena dinilai jika ada liputan langsung, dikhawatirkan dapat mempengaruhi keterangan saksi.&nbsp; &ldquo;Kenapa ini harus kita setuju? Karena orang dalam persidangan pidana kalau di liputannya langsung, saksi-saksi bisa mendengar, bisa saling mempengaruhi, bisa nyontek, itu kita setuju itu,&rdquo; tegasnya. Praktisi hukum itu menyebut, liputan langsung masih bisa dilakukan apabila telah mendapatkan izin dari hakim pengadilan. &ldquo;Dilarang mempublikasikan atau liputan langsung, tanpa seizin, bisa saja diizinkan oleh hakim, tentu ada pertimbangannya," ujarnya. Sebelumnya, Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman memastikan, pihaknya melibatkan aspirasi publik dalam menyusun Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP). Dalam hal ini, Komisi III DPR mengundang advokat, PBHI dan akademisi Prof. Romli Atmasasmita. "Dari saat yang paling awal kami sudah membuka diri untuk menerima masukan dari kawan-kawan. Pembuatan UU itu ada penyusunan, ada pembahasan," tutur Habiburokhman. Habiburokhman menegaskan, saat ini pihaknya masih dalam tahap penyusunan RKUHAP. Sementara, pembahasan RKUHP terjadwal pada 12-13 April 2025.&nbsp; "Ini baru penyusunan, pembahasannya itu, nanti kick off-nya itu di masa sidang yang akan datang, sekitar tgl 12-13 bulan depan," ucap Habiburokhman. Lebih lanjut, politikus Partai Gerindra itu menegaskan akan secara terus menerus membuka komunikasi dengan publik dalam menyusun RKUHAP.&nbsp; "Jadi belum dibahas, teman-teman sudah diundang untuk memberikan masukan, dan terus sampai ke depan komunikasi kita tidak terputus. Kawan-kawan bisa terus simultan memberikan masukan kepada tim, kepada kami, terkait yang ada saat ini," pungkas Habiburokhman. &nbsp; &nbsp; &nbsp;

Advokat Juniver Girsang mengusulkan agar RKUHAP mengatur larangan Siaran langsung dalam persidangan untuk menjaga integritas saksi.

RKUHAP Usulan Advokat Juniver Girsang: Media Dilarang Siarkan Langsung Proses Persidangan di Pengadilan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/ketidakpastian-investasi-buat-nasib-mitra-terkatung-katung_m_.jpg" alt="- Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia Suara Advokat Indonesia (Peradi SAI), Juniver Girsang. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>- Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia Suara Advokat Indonesia (Peradi SAI), Juniver Girsang. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia Suara Advokat Indonesia (Peradi SAI), Juniver Girsang memberikan catatan bahwa Kejaksaan itu tidak boleh melakukan penyidikan dalam RUU KUHAP. Menurut dia, sebaiknya fungsi penyidikan tetap di bawah wewenang Kepolisian. &ldquo;Seharusnya memang jaksa bukan berhak di penyidikan dalam pidana umum, kemudian dia menjadi penuntut. Tidak boleh dong. Kalau begitu, perannya polisi apa? Ini artinya tidak ada control lagi. Ini kan ada control, dari tingkat polisi diteliti oleh jaksa. Jaksa nanti dilihat oh ini belum terpenuhi karena dokumennya kurang, dilengkapi lagi oleh polisi,&rdquo; kata Juniver dikutip Selasa&nbsp;(18/3). Juniver menyoroti soal wacana dominus litis yang mana kejaksaan akan melakukan penyidikan hingga penuntutan. Tentu saja, ia khawatir jika kejaksaan melakukan penyidikan pada perkara pidana umum itu nantinya tidak ada lagi keseimbangan dan kesetaraan dalam proses penegakan hukum. &ldquo;Kalau jaksa menjadi dominus litis, enggak bisa dong. Dia tangkap, dia periksa, dia limpahkan, dia jaksa penuntut umumnya, enggak ada keseimbangan, tidak ada kesetaraan, tidak ada lagi yang disebut due process of law, proses hukumnya tidak berjalan,&rdquo; ungkapnya. Juniver mengakui dalam tahap penyelidikan maupun penyidikan itu kerap terjadi rekayasa atau kriminalisasi perkara. Menurut dia, salah satu faktornya ini karena dalam tahap penyelidikan maupun penyidikan ketika pemeriksaan saksi itu tidak didampingi oleh penasihat hukum. Akan tetapi, Juniver tetap tidak setuju jika penyidikan pidana umum itu diambil alih oleh jaksa. &ldquo;Oh tidak bisa (penyidikan di kejaksaan). Kalau pidana umum itu memang kewenangan polisi penyidik. Di tingkat penuntutan, itu jaksa. Jangan dong penyidikan jaksa, penuntutan jaksa, pidana umum. Itu sebetulnya di negara lain enggak ada," imbuhnya. "Semua itu prosesnya saling control. Bayangkan dulu sekarang, tiba-tiba jaksa penyidik, tangkap. Kemudian jaksa langsung tuntut, dia berhak menangkap, kemudian menuntut, kemudian limpahkan ke pengadilan. Wah ini abuse of power, sudah terjadi anarkisme, anarkisme hukum ini,&rdquo; tegasnya. Dia&nbsp;juga keberatan dan menganggap tidak tepat kalau jaksa diberi wewenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi. Menurut dia, sebaiknya hal itu tetap di kepolisian untuk kemudian dilimpahkannya kepada kejaksaan agar dilakukan penelitian. &ldquo;Saya juga keberatan kalau disebut jaksa itu berwenang untuk korupsi, sebetulnya enggak tepat. Tetap itu di polisi, lalu polisi melimpahkan kepada jaksa. Jaksa meneliti benar tidak ini, sudah memenuhi ndak. Jadi ada namanya keseimbangan, ada namanya due process of law. Ada keseimbangan itu artinya saling control. Kalau ndak kan abuse of power, kalau ndak kan anarkis. Saya yang nyidik, menuntut, bisa-bisa nanti hakimnya juga saya. Ini ndak benar,&rdquo; jelas dia. Di samping itu, Juniver menekankan peran advokat dalam RUU KUHAP ini juga harus diperkuat. Sebab, kata dia, selama ini di dalam proses penyelidikan maupun penyidikan sering terjadi kriminalisasi dan rekayasa kasus. Karena, dalam proses pemeriksaan tahap penyelidikan atau penyidikan itu seorang saksi diperiksa tidak seimbang, artinya kerap mendapatkan ancaman dari penyidik. &ldquo;Saksi-saksi ini supaya betul-betul dia bisa bebas menyampaikan keterangan dan tidak ada rekayasa maupun kriminalisasi terhadap suatu perkara, di dalam KUHAP yang baru seharusnya memuat saksi itu dilindungi atau didampingi oleh penasihat hukum. Dengan demikian, kalau dia didampingi tidak bisa lagi calon tersangka atau saksi tersebut ditekan, dipaksa maupun direkayasa keterangannya untuk menjerat seseorang. Itu yang seharusnya dimasukkan dalam RUU KUHAP yang baru,&rdquo; kata Juniver. Jadi, Juniver mengatakan jangan heran selama ini banyak didapatkan di dalam masyarakat bahwa kasus ini dikatakan rekayasa, atau kasus perdata tapi dipidanakan. Nah, ia menilai hal itu bisa terjadi karena saksi tidak didampingi oleh penasihat hukum ketika diperiksa diambil keterangannya sehingga diduga mendapatkan tekanan atau ancaman di tingkat penyelidikan maupun penyidikan.

Juniver Girsang memberikan catatan bahwa Kejaksaan tidak boleh melakukan penyidikan dalam RUU KUHAP. Sebaiknya fungsi itu diberi ke polisi.

Juniver Girsang Nilai Jaksa Kalau Diberi Wewenang Penyidikan di RUU KUHAP Rawan Abuse of Power

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/ketidakpastian-investasi-buat-nasib-mitra-terkatung-katung_m_.jpg" alt="- Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia Suara Advokat Indonesia (Peradi SAI), Juniver Girsang. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>- Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia Suara Advokat Indonesia (Peradi SAI), Juniver Girsang. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Aksi berteriak-teriak yang dipertontonkan sejumlah advokat di Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada Kamis (6/2) viral di media sosial. Perilaku itu sangat disayangkan oleh lembaga perhimpunan pengacara atau advokat. Ketua Umum Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI SAI) Juniver Girsang mengatakan kekesalan dan kekecewaannya atas aksi para pengacara itu. Dia mendesak untuk ditegakkannya Kode Etik Advokat dan memproses secara pidana. &ldquo;Perbuatan mereka itu sudah benar-benar tidak dapat ditolerir. Perbuatan, tingkah laku, sikap, dan ucapan beberapa Advokat itu telah merendahkan dan merongrong kewibawaan, martabat, dan kehormatan profesi advokat dan badan peradilan. Atas perbuatannya itu maka sudah selayaknya diambil tindakan tegas oleh Organisasi Advokat di mana mereka bernaung" ujar Juniver kepada wartawan di Jakarta pada Jumat (7/2). Juniver mengingatkan tentang pentingnya segera dibentuk Dewan Advokat Nasional (DAN) termasuk dibentuknya Dewan Kehormatan Pusat Bersama (DKPB) agar perbuatan-perbuatan Advokat yang mencederai. Dia meminta para advokat untuk menjaga kehormatan. "Tidak bosan- bosannya saya mengimbau untuk segeralah semua Organisasi Advokat bersatu" himbaunya. Sebagai gambaran bahwa inisiasi pembentukan DAN sebenarnya telah dimulai pada akhir 2024. Tepatnya ketika beberapa Organisasi Advokat dan Lembaga masyarakat sipil mendorong Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan RI (Kemenko Polhumkam RI) saat itu membahas pembentukan DAN melalui Rancangan Peraturan Presiden tentang DAN. Dia berharap inisiatif ini dapat ditindaklanjuti oleh Menko Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra dan Menko Politik Keamanan Budi Gunawan. "DAN bukan saja telah menjadi kebutuhan namun telah menjadi keharusan demi menjaga marwah dan martabat Advokat sehingga profesi Advokat kembali dicintai dan berharga di depan penegak hukum dan masyarakat pencari keadilan," pungkasnya.

Juniver Girsang mengatakan kekesalan dan kekecewaannya atas aksi para pengacara itu. Dia mendesak untuk ditegakkannya Kode Etik Advokat.

Aksi Koboi Advokat di Ruang Sidang, Juniver Girsang Desak Bentuk Dewan Advokat Nasional

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/17/Dwi-Ayu-Darmawati-Dery-Ridwansah-1JPG-3669101629.jpg" alt="Korban penganiayaan anak bos toko roti Dwi Ayu Darmawati (tengah) saat mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (17/12/2024). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Korban penganiayaan anak bos toko roti Dwi Ayu Darmawati (tengah) saat mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (17/12/2024). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Dwi Ayu Darmawati, karyawan toko roti di Cakung, Jakarta Timur, mengalami "nasib" sudahlah jatuh, ditimpa tangga pula. Sudah dianiaya oleh anak bos, pun sempat ditipu pengacara. Pengakuan itu disampaikan di hadapan wakil rakyat di gedung DPR saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi III DPR pada Rabu (17/12). Dalam RDP itu turut hadir Kapolres Jakarta Timur Kombes Nicolas Ary Lilipaly. Di hadapan para wakil rakyat, Dwi Ayu Darmawati mengaku pengacara kedua yang menangani perkara penganiayaan yang dilakukan anak bos toko roti terhadap dirinya telah menipu keluarga dia. Dugaan penipuan oleh pengacara itu membuat organisasi advokat angka bicara. Ketua Umum Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI SAI) Juniver Girsang mengaku sangat geram dan prihatin. "Bila Advokat tersebut adalah anggota kami, maka saya akan meminta kepada Dewan Kehormatan Pusat (DKP) PERADI SAI untuk menyidangkan. Dan, apabila terbukti maka selayaknya diberi hukuman yang seberat-beratnya, yaitu pemecatan tetap sebagai Anggota. Sebab profesi advokat adalah officium nobile, yaitu profesi yang sangat terhormat. Sehingga profesi ini harus dijaga dan tidak disalahgunakan", tegas Juniver Girsang kepada wartawan di Jakarta, Kamis (19/12). Dalam kesempatan itu, Juniver juga meminta kepada organisasi advokat lainnya yang beranggotakan advokat bermasalah/diduga melakukan penipuan harus bisa memproses dan tidak membiarkan sikap dan tindakan tersebut. "Harapan saya kepada Organisasi Advokat yang menaungi Advokat nakal untuk dapat memproses dan memberikan sanksi hukum," ajaknya. Dia mengimbau aparat kepolisian untuk segera bertindak tanpa harus ada viral terlebih dahulu. Menurut dia, profesi advokat adalah profesi yang berharga di depan masyarakat pencari keadilan. Apalagi korbannya adalah rakyat kecil. "Kami sebagai pengurus organisasi advokat harus menertibkan oknum-oknum advokat yang tidak menjaga profesi ini", tandas Juniver. Sebagaimana diketahui sebelumnya, Dwi Ayu Darmawati, mantan pegawai toko roti, mengungkap bahwa dirinya turut menjadi korban dugaan pemerasan oleh pihak pengacara. Dugaan pemerasan itu disadari setelah dirinya melapor ke aparat Kepolisian terkait dugaan penganiayaan oleh anak pemilik toko roti Lindayes Cake &amp; Bakery di Jalan Raya Penggilingan, Jakarta Timur. "Awalnya nggak tahu, terus pas pertemuan di Polres (Jakarta Timur), pas pengen BAP di situ dia ngasih tahu kalau dia disuruh sama bos saya, pengacaranya," kata Dwi Ayu saat menceritakan pengalaman pahitnya saat RDP di ruang Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (17/12). Mengetahui bahwa dibantu pengacara dari pihak pelaku, Dwi Ayu dan keluarga memutuskan untuk mengganti pengacara. Namun, justru berujung tidak mengenakan. "Mama saya ganti pengacara, di situ pengacara yang keduanya kalau saya tanya tentang gimana kelanjutannya, (jawabannya) sedang diproses-proses. Di situ dia, setiap ada info selalu ke rumah dan minta duit. Mama saya sampai jual motor, motor satu-satunya," ungkap Dwi Ayu. Namun, setelah motor dijual untuk membayar pengacara, tetapi pengacara itu tidak bisa dihubungi. Sehingga akhirnya, Dwi Ayu mendapat bantuan pengacara, setelah kasus penganiayaan dirinya viral di media sosial. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/jabodetabek/015433572/cerita-di-dpr-korban-penganiayaan-anak-pemilik-toko-roti-sempat-ditolak-oleh-dua-polsek">Cerita di DPR, Korban Penganiayaan Anak Pemilik Toko Roti Sempat Ditolak oleh Dua Polsek </a> "Akhirnya saya dihubungi oleh pak Zainudin dikasih bantuan oleh Bang John, kerja di perusahaan high five, sama saya juga dikuliahkan di universitas terbaik di Jakarta sampai lulus," ujar Dwi Ayu. Sebagaimana diketahui, peristiwa ini menjadi sorotan publik karena dugaan arogansi pelaku sebagai anak dari pemilik toko roti, serta ancamannya terkait kebal hukum. Kini, pelaku bernama George Sugama Halim telah ditahan aparat Kepolisian.

Dwi Ayu Darmawati, karyawan toko roti di Cakung, Jakarta Timur, mengalami "nasib" sudahlah jatuh, ditimpa tangga pula.

Organiasi Advokat Minta Pecat Pengacara yang Tipu Korban Penganiayaan Anak Bos Tukang Roti di Cakung

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/23/WhatsApp-Image-2023-05-23-at-212644-707354885.jpg" alt="Pengacara Natalia Rusli jalani sidang lanjutan kasus penipuan korban Indosurya di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Barat." width="100%">
<figcaption>Pengacara Natalia Rusli jalani sidang lanjutan kasus penipuan korban Indosurya di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Barat.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Pengacara Natalia Rusli menjalani sidang lanjutan kasus penipuan korban Indosurya di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Barat pada Selasa (23/5). Pengacara Indosurya Juniver Girsang dan Rayong dihadirkan sebagai saksi. Deolipa Yumara, kuasa Hukum Natalia Rusli mengatakan, Juniver Girsang mengenal kliennya sebagai sesama pengacara. Mereka berdua sempat melakukan rapat bersama membahas penyelesaian masalah investasi Indosurya. &rdquo;Tadi jelas Pak Juniver Girsang kenal beliau (Natalia) dua kali, tiga kali, kenal kan. Kemudian juga ada pesan via WA dan ada korespondensi pengiriman data kemudian menyatakan ada harapan tadi dalam penyelesaian ini pembayaran oleh Indosurya kepada kliennya (Natalia),&rdquo; ujar Deolipa Yumara, usai sidang. Sedangkan Rayong, saksi JPU, sempat meminta Natalia Rusli untuk menjadi kuasa hukumnya terkait penyelesaian perkara Indosurya. Namun, Rayong mencabut kuasa. Tim Natalia Rusli pun tidak pernah meminta uang kepada mantan kliennya tersebut. Deolipa menilai keterangan dua saksi tersebut meringankan kliennya. &rdquo;Iya, karena, kita pikir Natalia ini ngaku kenal Juniver Girsang kan, ternyata memang saling kenal, saling chatting, WA, komunikasi,&rdquo; terang dia. Apalagi, kata Deolipa, saksi Juniver mengaku tidak akan membalas pesan orang yang tak dikenal. Artinya, Natalia Rusli sangat mengenal Juniver Girsang. &rdquo;Ternyata Natalia Rusli adalah orang atau individu yang bisa komunikasi dengan Juniver Girsang. Jadi mereka saling kenal. Aman, aman saja itu,&rdquo; kata Deolipa Yumara. Farlin Marta, kuasa hukum Natalia Rusli mengatakan, pada sidang berikutnya, akan menghadirkan lima saksi yang dapat meringankan kliennya. &rdquo;Dari bukti pesan WA, dia mengupayakan, kalau berjanji itu adalah perjanjian, kalau mengupayakan adalah upaya pengusahaan. Nanti dalam pleidoi kita sampaikan,&rdquo; tutur Farlin.

Pengacara Natalia Rusli jalani sidang lanjutan kasus penipuan korban Indosurya di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Barat pada Selasa (23/5)

Kesaksian Pengacara dan Korban Indosurya Ringankan Natalia Rusli

<div dir="auto"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/05/gelar-rakernas-peradi-undang-sejumlah-petinggi-negara_m_129372.jpeg" alt="Ketua Umum DPN Peradi Juniver Girsang" width="100%">
<figcaption>Ketua Umum DPN Peradi Juniver Girsang</figcaption>
</figure> </div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Ketua umum Peradi SAI, Juniver Girsang berupaya untuk menyatukan kembali persatuan advokat Indonesia ini yang terbelah menjadi tiga kelompok. Selain Peradi SAI, ada Peradi SOHO dan Peradi RBA.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Melalui acara halal bihalal yang digelar di Jakarta, Juniver ingin Peradi kembali bersatu. Momentum halal bihalal membuktikan para advokat di Indonesia memiliki kekompakan dan soliditas. Pasalnya kegiatan ini dihadiri advokat dari berbagai daerah seperti Palembang, Lampung, Denpasar, Malang dan Cianjur.</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Juniver menegaskan, Peradi SAI di jajaran terdepan untuk mengajukan dan menyatakan bahwa Peradi solid dan ingin kembali bersatu. "Saya mengundang dua pimpinan Peradi lainnya dalam acara halal bihalal agar Peradi yang terpecah berkomitmen untuk mau bersatu kembali dan menjadi satu Peradi. Kami bersyukur pimpinan Peradi lainnya mau hadir bersilaturahmi, sehingga ini bukan sebatas wacana tetapi akan kami wujudkan untuk bersatu," kata Juniver kepada wartawan, Sabtu (13/5).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pertemuan demi pertemuan dilakukan untuk mewujudkan satu wadah advokat di bawah Peradi. Juniver menambahkan bahwa hal tersebut terus dilakukan baik oleh Peradi SAI, Peradi SOHO maupun Peradi RBA.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Dibawah Patra M Zen selaku Sekjen Peradi SAI, dialah orang yang terdepan untuk selalu menyuarakan dan meminta agar Peradi sebagai wadah advokat di Indonesia kembali bersatu, melalui musyawarah nasional atau munas bersama," jelas Juniver.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara itu Sekjen Peradi SAI Patra M Zen berharap seluruh advokat bisa bersama dan kembali solid. Sehingga tidak perlu lagi adanya perpecahan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Atas dasar itu dalam momentum halal bihalal ini kami mengundang seluruh organisasi advokat termasuk Peradi SOHO dan RBA. Untuk menjaga keberagaman dan tetap satu, Peradi SAI justru diisi oleh 8 organisasi pendiri advokat yang duduk di dewan kehormatan dan komisi pengawas," ungkap Patra.</div> </div>

"Saya mengundang dua pimpinan Peradi lainnya dalam acara halal bihalal agar Peradi yang terpecah berkomitmen untuk mau bersatu kembali".

Halal Bihalal, Juniver Girsang Ajak Para Advokat Kembali dalam Satu Peradi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/surya-Darmadi-2.jpg" alt="Bos PT. Duta Palma Group Surya Darmadi saa tiba di Kejagung. (Miftahulhayat/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Bos PT. Duta Palma Group Surya Darmadi saa tiba di Kejagung. (Miftahulhayat/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin menyatakan akan langsung melakukan penahanan terhadap Bos PT. Duta Palma Group/Darmex Group, Surya Darmadi. Saat ini tersangka kasus dugaan korupsi penyerobotan lahan kelapa sawit yang merugikan keuangan negara Rp 78 triliun sedang dalam pemeriksaan intensif.  "Hari ini kami melakukan pemeriksaan terhadap tersangka SD dan kami akan melakukan untuk 20 hari ke depan," kata Burhanuddin di Kompleks Kejaksaan Agung, Senin (15/8).  Burhanuddin mengakui pihaknya sebelumnya melakukan pemanggilan terhadap Surya Darmadi, yang diduga sebelumnya berada di Singapura. Namun, Surya Darmadi sebelumnya tidak memenuhi tiga kali pemanggilan Kejaksaan.  Penjemputan terhadap Surya Darmadi, kata Burhanuddin, setelah sebelumnya berkoordinasi dengan pengacaranya, Juniver Girsang. Surya Darmadi kemudian berjanji memenuhi panggilan Kejaksaan Agung, pada Senin (15/8) hari ini.  "Kami melakukan pemanggilan atas tersangka di Singapura dan suratnya diterima oleh tersangka, maka tersangka mengajukan permohonan pada kami tapi nggak tauhu dimana tersangka berada. Pemanggilan Tapi di Singapura," ungkap Burhanuddin.  Menurut Burhanuddin, Surya Darmadi tiba di Indonesia menggunakan pesawat China Airlines dari Taiwan ke Indonesia. Surya Darmadi yang mengenakan kemeja putih tiba di gedung Kejaksaan Agung sekitar pukul 13.57 WIB.  "Penerbangan China Airlines dari Taiwan," ujar Burhanuddin.  Sebagaimana diketahui, Surya Darmadi terjerat kasus penyerobotan lahan sawit di Riau yang diduga merugikan keuangan negara sebesar Rp 78 triliun. Surya Darmadi juga disangkakan melakukan dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU).  Surya Darmadi disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.  Kemudian untuk TPPU, Surya Darmadi dijerat dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang atau kedua yakni Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Kejagung Langsung Tahan Tersangka Korupsi Rp 78 Triliun Surya Darmadi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/ketidakpastian-investasi-buat-nasib-mitra-terkatung-katung_m_.jpg" alt="- Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia Suara Advokat Indonesia (Peradi SAI), Juniver Girsang. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>- Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia Suara Advokat Indonesia (Peradi SAI), Juniver Girsang. (Istimewa)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia (DPN Peradi SAI), Juniver Girsang mengangkat dan melantik kepengurusan Peradi periode 2020-2025 secara tatap muka dan online pada Kamis, (11/2).  Dalam kepengurusannya, Juniver mengangkat sejumlah pengurus yang mayoritas generasi muda dalam rangka menghadapi perkembangan teknologi revolusi industri 4.0 maupun society 5.0.  Menurut Juniver, Peradi telah mulai melaksanakan pemilihan demokrasi yang cepat dan singkat dengan menggunakan sistem one person one vote. Tentu, sistem ini untuk menghindari adanya intrik dan money politic. Sehingga, pemilihan pucuk pimpinan DPN Peradi sesuai dengan hati nurani, adil dan sesuai kemampuan orang yang dipilih.  "Karena, Munas tahun 2020 adalah yang pertama berhasil terlaksananya demokrasi real, one person one vote bisa dilaksanakan dalam waktu tidak lebih dari 8 menit," kata Juniver.  Dalam kepengurusannya, Juniver mengakomodir delapan organisasi advokat pendiri Peradi yakni Ikatan Advokat Indonesia (Ikadin), Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (IPHI), Serikat Pengacara Indonesia (SPI), Himpunan Advokat Pengacara Indonesia (HAPI), Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI), Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM) dan Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI).  Lebih lanjut, Juniver juga mengakui, kepengurusannya ini harus betul-betul membenahi administrasi keanggotan dengan teknologi, sehingga tidak ada lagi anggota yang tertinggal dan tidak diketahui keberadaannya. Makanya, ia sudah berkoordinasi dan komunikasi dengan tim informasi teknologi (IT). <a href="https://www.jawapos.com/nasional/politik/03/02/2021/jhoni-alen-disebut-jadi-otak-kudeta-elite-demokrat-bakal-blak-blakan/">Baca Juga: Jhoni Allen Disebut Jadi Otak Kudeta, Elite Demokrat Bakal Blak-blakan</a> <a href="https://www.jawapos.com/nasional/politik/01/02/2021/andi-arief-tuding-moeldoko-yang-ingin-lengserkan-ahy-dari-ketum-pd/">Baca Juga: Andi Arief Tuding Moeldoko yang Ingin Lengserkan AHY dari Ketum PD</a> "Kepengurusan kita betul-betul harus membenahi administrasi dengan menggunakan sistem yang dulu waktu pemilihan ketua umum kita gunakan 4.0, sekarang sudah eranya 5.0," ujarnya.  Selain itu, Juniver juga sudah meminta kepada Sekretaris Jenderal DPN Peradi SAI Patra M Zen untuk membentuk tim guna membahas peran advokat dalam pembahasan Undang-undang yang selama ini masih lemah dan diabaikan oleh pemerintah maupun legislatif.  "Padahal, pelaksanaannya kita yang berhadapan langsung di lapangan. Mudah-mudahan di kepengurusan ini, saya minta aktif bentuk tim bagaimana pembahasan UU, kita berperan. Dengan kita berperan, berarti membantu masyarakat dan pemerintah untuk penegakan hukum," jelas dia.  Sementara itu, Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengapresiasi pelantikan kepengurusan DPN Peradi SAI yang diketuai oleh Juniver Girsang. Menurut dia, kepengurusan Peradi SAI ini memiliki semangat untuk selalu mengikuti perkembangan zaman. Era evolusi industri 4.0 belum selesai, tapi sekarang sudah dihadapkan lagi dengan era society 5.0.  "Saya apresiasi langkah Peradi yang mengedepankan regenerasi dalam organisasi dengan mempercayakan 70 persen kepengrusan Peradi kepada generasi muda. Sumber daya manusia dengan kualifikasi yang mampu melaksanakan adaptasi dan inovasi, identik pada generasi muda yang lekat dengan aplikasi teknologi," kata Bamsoet.  Menurut dia, kemajuan teknologi telah mendorong lahirnya berbagai inovasi pada bidang kehidupan termasuk dalam penegakan hukum. Untuk itu, Bamsoet mengingatkan tantangan berat yang akan dihadapi para advokat ke depan seiring perkembangan zaman dan kemajuan tekonologi.  Karena, lanjut Bamsoet, dengan laju modernisasi di sektor penegakan hukum, bisa saja layanan jasa hukum dilakukan oleh mesin-mesin cerdas yang menghasilkan layanan jasa hukum lebih praktis, cepat, akurat dan dengan biaya lebih murah dibandingkan membayar jasa advokat.  "Peradi memiliki potensi itu, dimana mayoritas pengurusnya adalah generasi muda, tentu kondisi tersebut tidak menjadi kendala. Kemajuan teknologi justru dapat dioptimalkan sebagai alat bantu yang mempermudah kerja advokat," ujar mantan ketua DPR RI itu.  Namun, Bamsoet mengatakan satu hal yang pasti keunggulan advokat yang tidak mungkin dilampaui oleh kemampuan mesin, yaitu akal pikiran dan hati nurani yang pada akhirnya akan terlahir pertimbangan moralitas dan kebijaksanaan (wisdom).  "Kemampuan advokat dalam memformulasikan keseimbangan antara inteligencia atau olah pikir, emosional atau olah rasa, dan moral spiritual atau olah jiwa tidak akan pernah tergantikan oleh teknologi," katanya.  Sementara itu, Sekretaris Jenderal DPN Peradi SAI, Patra M Zen mengatakan tranformasi digital akan menjadi pilar kebijakan Peradi SAI mulai saat ini sampai lima tahun ke depan hingga seterusnya.  "Dasar sains dan teknologi ke-5 akan kami jadikan basis pengembangan organisasi yang progresif dan modern," tandasnya.

Diisi Banyak Generasi Muda, MPR Apresiasi Kepengurusan DPN Peradi SAI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/02/4B18415A-3684-422A-8CD0-662D34A64566-1.png" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Perhimpunan Advokat Indonesia Suara Advokat Indonesia (Peradi SAI) periode 2015-2020 Juniver Girsang terpilih kembali menjadi Ketua Umum Peradi untuk masa bhakti 2020-2025.  Juniver ditetapkan sebagai Ketua Umum setelah memiliki 84 persen suara mengalahkan saingannya Patra M. Zen yang memiliki 13 persen suara dalam suatu proses pemilihan umum menggunakan teknologi elektronik (e-voting).  "Proses pemilihan yang dilakukan oleh Peradi Suara Advokat Indonesia tadi itu seperti yang teman-teman saksikan adalah satu peristiwa sejarah yang menunjukkan Peradi SAI adalah pionir dan role model (pemilihan dengan e-voting)," kata Ketua Panitia Sidang Munas III Peradi Patra M. Zen di Hotel Mercure Ancol, Jakarta, Sabtu (29/2).  Patra yang juga mencalonkan diri sebagai calon ketua umum, namun kalah suara dengan Juniver Girsang itu mengaku bahwa proses pemilihan itu betul-betul sulit untuk dimanipulasi dan direkayasa. "Tanpa ada rekayasa, sulit untuk dimanipulasi, sulit untuk direkayasa, dalam hitungan tidak lebih dari 20 menit, sudah bisa diketahui hasilnya," ucap Patra.  Menyikapi kemenangan Juniver Girsang, Patra mengaku optimistis Peradi SAI akan lebih baik. Namun, ia berpesan agar Juniver Girsang bisa mengusulkan model pemilihan yang sama apabila Peradi memutuskan ingin berekonsiliasi nanti.  Menurut Patra, apa yang terjadi dalam Munas III Peradi SAI adalah suatu peristiwa advokrasi dimana satu orang advokat memiliki satu suara serta memiliki hak untuk dipilih dan memilih secara langsung.  "Nantinya kalaupun Peradi ingin bersatu, maka proses pemilihannya itu bisa diterapkan dengan sistem yang saat ini. Mudah-mudahan ini menjadi satu impian yang dalam waktu dekat terwujud," ujar Patra berharap.  Posisi Ketua Umum DPN Peradi SAI 2020-2025 sebelumnya ditetapkan oleh pimpinan sidang hanya ada tiga calon yaitu Juniver Girsang, Harry Ponto dan Patra M. Zen. Namun, Harry Ponto memutuskan mundur dan menyisakan dua calon.  Ada 501 peserta Munas yang teregistrasi oleh panitia untuk kemudian memilih calon menggunakan mekanisme e-voting dengan memindai barcode yang terdapat pada kartu registrasi yang dimiliki masing-masing peserta.  Setelah itu, dengan aba-aba mulai dari panitia, masing-masing peserta Munas memilih calon ketua umum pilihannya dari ponsel yang mereka miliki masing-masing.  Proses rekapitulasi suara dimunculkan di layar besar dan dapat disaksikan oleh seluruh peserta Munas yang ingin mengetahui kenaikan suara masing-masing calon. Sekitar 20 menit kemudian, semua suara sudah terhitung dengan maksimal dengan presentase suara adalah 84 persen (Juniver) dan 13 persen (Patra M. Zen) serta sisanya tidak memilih atau abstain (3 persen).

Juniver Terpilih Kembali Jadi Ketum Peradi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/pn-jakpus-tak-putuskan-juniver-girsang-sebagai-ketua-peradi-yang-sah_m_.jpg" alt="Persoalan dualisme di internal Peradi saat ini sudah memasuki ranah meja hijau." width="100%">
<figcaption>Persoalan dualisme di internal Peradi saat ini sudah memasuki ranah meja hijau.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Dualisme kepengurusan di tubuh Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) masih terus bergulir. Kubu Fauzie Yusuf Hasibuan versus Juniver Girsang. Kali ini polemik keduanya sudah masuk di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat (Jakpus) yang menyatakan tidak berwenang mengadili gugatan Peradi di bawah pimpinan Fauzie Yusuf Hasibuan terhadap DPN Peradi yang dipimpin Juniver Girsang. Ketua Majelis Hakim Budhy Hertantiyo dalam amar putusannya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (NO= Niet Ontvankelijk Verklaard). "Menolak Eksepsi Tergugat (Juniver Girsang) yang menyatakan Munas Pekanbaru yang mengangkat Fauzie Yusuf Hasibuan ketua umum PERADI tidak sah," kata Budhy di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, kemarin. Budhy menjelaskan keputusan penolakan ini dikarenakan majelis sepakat dengan keterangan saksi ahli dari Penggugat (Peradi kubu Fauzi Hasibuan) yang menyatakan keabsahan Ketua Umum tidak ditentukan oleh pemerintah melainkan keputusan Munas sesuai yang diatur dalam Anggaran Dasar organisasi. Budhy juga menambahkan, Pengadilan tidak berwenang mengadili pokok gugatan yaitu perselisihan kepengurusan kerena menjadi kewenangan dan harus diputuskan oleh semacam Mahkamah Advokat seperti di Parpol. Atas dasar itu Pengadilan menyatakan gugatan tidak dapat diterima( NO= Niet Ontvankelijk Verklaard) Menanggapi putusan tersebut, Sekretaris&nbsp;jenderal Dewan Pimpinan Nasional Peradi Thomas E.Tampubolon menghormati keputusan tersebut. "Kami menghormati putusan ini akan tetapi kami akan melakukan banding," tegas Thomas sebagaima dalam keterangan tertulisnya pada JawaPos.com, Kamis (13/9). Thomas menjelaskan, dasar pengajuan banding itu dikarenakan Mahkamah Advokat tidak diatur dalam UU Advokat dan Anggaran Dasar PERADI. "Jadi bagaimana bisa Pengadilan menyerahkan perselisihan kepengurusan kepada lembaga yang tidak ada," kata Thomas. Selain&nbsp;itu, menurut Thomas, putusan ini absurd dan tidak bersesuaian, awalnya hakim menyatakan sah tidaknya suatu kepengurusan organisasi bukan berdasarkan pengakuan pemerintah, akan tetapi berdasarkan munas yg dilaksanakan sesuai AD Organisasi. Menanggapi pemberitaan yang menyebutkan PN Jakpus memutuskan Juniver Girsang sebagai Ketua Umum Peradi yang sah periode 2015-2020,&nbsp;kata Thomas, berita tersebut tidak benar karena telah terjadi pemutar balikan keputusan persidangan dan tidak sesuai dengan fakta sebenarnya. "Ini jelas Hakim menyatakan tidak berwenang mengadili dan telah menolak semua eksepsi yang diajukan Juniver Girsang seperti kami jelaskan tadi," tegas Thomas yang hadir pada sidang pembacaan Putusan. Karena itu, dengan adanya putusan ini, Thomas mengimbau, agar seluruh anggotanya untuk tidak terpengaruh pemberitaan yang tidak benar tersebut.

PN Jakpus Tak Putuskan Juniver Girsang Sebagai Ketua PERADI yang Sah

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#juniver girsang

Berita Terkini