<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/11/8412158f-256f-4011-a542-0cc31d385794-1.jpg" alt="Wakil Ketua Komisi II DPR Junimart Girsang. Dokumentasi pribadi/Antara" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua Komisi II DPR Junimart Girsang. Dokumentasi pribadi/Antara</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Ketua DPP PDI Perjuangan Deddy Yevri Sitorus menyatakan tidak mengetahui apakah partainya merestui langkah politik kadernya, Junimart Girsang, yang telah dilantik Presiden Prabowo Subianto menjadi Duta Besar (Dubes) RI untuk Italia. Ia mempersilakan untuk menanyakan itu kepada Ketua DPP PDIP sekaligus Ketua DPR Puan Maharani.</p> <p>"Ya tanya Mbak Puan lah. Kalau Saya kurang ngerti. Tanya Fraksi. Harusnya sih dukungan lah ada. Kalau nggak kan, nggak mungkin bisa jadi. Tapi, pastinya ya tanya Fraksi," kata Deddy di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (25/3).</p> <p>Namun, ia meyakini penunjukan Junimart Girsang menjadi Dubes RI untuk Italia sudah sesuai kompetensinya.</p> <p>"Ya bagus dong, dia punya pengalaman yang ini soal hukum kan, tinggal diplomasi antar negara," ucap Deddy.</p> <p>Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto melantik 31 Duta Besar (Dubes) Republik Indonesia di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Senin (24/3). Mereka yang dilantik menjadi Dubes RI pada sejumlah negara besar di dunia berasal dari berbagai latar belakang.</p> <p>Seperti mantan Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KSAU) Marsekal (Purn) TNI Yuyu Sutisna, kader PDI Perjuangan Junimart Girsang, hingga mantan Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Manahan MP Sitompul.</p>

Deddy Yevri Sitorus menyatakan tidak mengetahui apakah partainya merestui langkah politik kadernya, Junimart Girsang.

Elite PDIP Tak Tahu Apakah Junimart Girsang Dapat Restu jadi Dubes RI untuk Italia, Deddy Yevri: Tanya Mbak Puan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/24/8dOKHykz3Cv4jlhyTjcDfXj01jp220tHusCFMx20-2904791084.jpg" alt="Presiden Prabowo Subianto resmi melantik 31 duta besar RI di Komplek Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Senin sore (24/1). (Folly Akbar/ Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Presiden Prabowo Subianto resmi melantik 31 duta besar RI di Komplek Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Senin sore (24/1). (Folly Akbar/ Jawa Pos)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com -</strong> Presiden Prabowo Subianto resmi melantik 31 duta besar RI di Komplek Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Senin sore (24/1). Mereka akan bertugas di berbagai negara.&nbsp;</p> <p>Jalannya pelantikan berlangsung khidmat. Dimulai dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, acara dilanjutkan dengan pembacaan Keputusan Presiden (Keppres) nomor 25 B tahun 2025 dan 40 B tahun 2025.</p> <p>Presiden Prabowo kemudian membacakan sumpah jabatan yang diikuti para dubes secara serentak.</p> <p>"Demi Allah Saya Bersumpah. Bahwa saya untuk diangkat menjadi duta besar luar biasa berkuasa penuh akan setia kepada UUD NKRI tahun 1945 serta akan menjalankan peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara," kata Prabowo diikuti para duta besar.</p> <p>Pelantikan dihadiri Wapres Gibran Rakabumung dan jajaran menteri. Antara lain Menlu Sugionio, Menko PMK Pratikno, Menko PM Muhaimin Iskandar, Menko Polkam Budi Gunawan, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Mensesneg Prasetyo Hadi, dan Seskab Teddy Indra Wijaya.</p> <p>Selain itu, hadir juga para Pimpinan Komisi I DPR, yakni Budisatrio Djiwandono, Dave Laksono, Anton Sukartono.</p> <p>Dari 31 nama tersebut, ada sejumlah tokoh yang cukup familiar. Di antaranya politisi PDIP Junimart Girsang yang akan menjadi Duta Besar untuk Republik Italia. Merangkap Republik Malta, Republik San Marino, Republik Siprus dan sejunlah organiasi.</p> <p>Lalu ada nama mantan Hakim MK Manahan Sitompul sebagai Duta Besar untuk Bosnia dan Herzegovina, dan mantan Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Kepresidenan, Siti Ruhaini Dzuhayatin sebagai Duta Besar untuk Republik Uzbekistan, merangkap Republik Kyrgyzstan.</p> <p>Berikut nama 31 Dubes yang akan dilantik :</p> <p>1. Sdri. Penny Dewi Herasati sebagai Duta Besar untuk Hungaria;</p> <p>2. Sdri. Siti Ruhaini Dzuhayatin sebagai Duta Besar untuk Republik Uzbekistan, merangkap Republik Kyrgyzstan;</p> <p class="class-paragraph">3. Sdr. Dicky Komar sebagai Duta Besar untuk Republik Lebanon;</p> <p>4. Sdr. Agus Priyono sebagai Duta Besar untuk Republik Suriname, merangkap Republik Kooperatif Guyana;</p> <p>5. Sdr. Andreano Erwin sebagai Duta Besar untuk Republik Serbia, merangkap Montenegro;</p> <p>6. Sdr. Hersindaru Arwityo Ibnu Wiwoho Wahyutomo sebagai Duta Besar untuk Republik Finlandia, merangkap Republik Estonia;</p> <p>7. Sdr. Yayan Ganda Hayat Mulyana sebagai Duta Besar untuk Kerajaan Swedia, merangkap Republik Latvia;</p> <p>8. Sdr. Fikry Cassidy sebagai Duta Besar untuk Bolivarian Venezuela, merangkap Persemakmuran Dominika, Grenada, Saint Lucia, Saint Vincent dan The Grenadines, dan Republik Trinidad dan Tobango;</p> <p>9. Sdr. Hendra Halim sebagai Duta Besar untuk Republik Panama, merangkap Republik Honduras, Republik Kosta Rika, dan Republik Nikaragua;</p> <p>10. Sdr. Tyas baskoro Her Witjaksono Adji sebagai Duta Besar untuk Republik Kenya, merangkap Republik Demokratik Kongo, Republik Federal Somalia, Republik Urganda, United Nation Environtmental Programme (UNEP), dan United Nation Human Settlement Programme (UN-HABITAT);</p> <p>11. Sdr. Mirza Nurhidayat sebagai Duta Besar untuk Republik Namibia, merangkap Republik Angola;</p> <p>12. Sdr. Ardian Wicaksono sebagai Duta Besar untuk Republik Senegal, merangkap Republik Cabo Verde, Repuiblik Gambia, Republik Guinea-Bissau, Republik Mali, Republik Pantai gading, dan Republik Sierra Leone;</p> <p>13. Sdri. Siti Nugraha Mauludiah sebagai Duta Besar untuk Kerajaan Denmark, merangkap Republik Lithuania;</p> <p>14. Sdr. Junimart Girsang sebagai Duta Besar untuk Republik Italia, merangkap Republik Malta, Republik San Marino, Republik Siprus, Food and Agriculture Organization (FAO), International Fund and Agriculture Development (IFAD), World Food Programme (WFP), dan International Institute for the Unification of Private Law (UNIDROIT);</p> <p>15. Sdr. Cecep Herawan sebagai Duta Besar untuk Republik Korea;</p> <p class="class-paragraph">16. Sdr. Agung Cahaya Sumirat sebagai Duta Besar untuk Republik Kamerun, merangkap Republik Chad, Republik Guinea Ekuatorial, Republik Gabon, Republik Kongo, dan Republik Afrika Tengah;</p> <p>17. Sdr. Chandra Warsenanto Sukotjo sebagai Duta Besar untuk Republik Islam Pakistan;</p> <p>18. Sdri. Listiana Operananta sebagai Duta Besar untuk Republik Bulgaria merangkap Republik Albania dan Republik Makedonia Utara;</p> <p>19. Sdr. Manahan M. P. Sitompul sebagai Duta Besar untuk Bosnia dan Herzegovina;</p> <p>20. Sdr. Rolliansyah Soemirat sebagai Duta Besar untuk Republik Islam Iran merangkap Turkmenistan;</p> <p>21. Sdr. Kartika Candra Negara sebagai Duta Besar untuk Republik Mozambique merangkap Republik Malawi;</p> <p>22. Sdr. Bambang Suharto sebagai Duta Besar untuk Republik Federal Nigeria merangkap Republik Benin, Republik Burkina Faso, Republik Ghana, Republik Kongo, Republik Liberia, Republik Niger, Republik Demokratik Sao Tome dan Principe, Republik Togo, dan ECOWAS;</p> <p>23. Sdr. Muhsin Syihab sebagai Duta Besar untuk Kanada merangkap International Civil Aviation Organization (ICAO);</p> <p>24. Sdr. Simon Djatmoko Irwantoro Soekarno sebagai Duta Besar untuk Republik Kuba merangkap Persemakmuran Bahama, Republik Dominika, Republik Haiti, dan Jamaika;</p> <p>25. Sdri. Susi Marleny Bachsin sebagai Duta Besar untuk Republik Portugal;</p> <p>26. Marsekal TNI (Purn.) Yuyu Sutisna sebagai Duta Besar untuk Kerajaan Maroko merangkap Republik Islam Mauritania;</p> <p>27. Sdr. Arief Hidayat sebagai Duta Besar untuk Republik Zimbabwe, merangkap Republik Zambia;</p> <p>28. Sdr. Didik Eko Pujianto sebagai Duta Besar untuk Republik Irak;</p> <p class="class-paragraph">29. Sdri. Rina Prihtyasmiarsi sebagai Duta Besar untuk Republik Ceko;</p> <p>30. Sdr. Vedi Kurnia Buana sebagai Duta Besar untuk Republik Chile;</p> <p>31. Sdr. Faizal Chery Sidharta sebagai Duta Besar untuk Republik Demokratik Federal Ethiopia, merangkap Republik Djibouti, Negara Eritrea, dan African Union.</p>

Presiden Prabowo Subianto melantik 31 duta besar RI di Jakarta, menandai dimulainya tugas mereka di berbagai negara.

Ada Junimart hingga Mantan Hakim, Prabowo Lantik 31 Dubes

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/24/JKT_Manahan-Sitompul-Diperiksa-MKMK_MIFTAHUL-HAYAT-04-3126572367-609728344.jpeg" alt="Mantan Hakim MK Manahan MP Sitompul. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Mantan Hakim MK Manahan MP Sitompul. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> &ndash; Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan melantik 31 Duta besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (LBBP) RI sore ini (24/3). Pelantikan akan digelar di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta.</p> <p>Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana mengatakan, para duta besar akan mewakili Indonesia di berbagai negara di kawasan strategis di dunia. "Termasuk di beberapa organisasi Internasional," ujarnya.</p> <p>Pelantikan Duta Besar, kata Yusuf, merupakan bagian dari komitmen Pemerintah untuk terus memperkuat dan meningkatkan hubungan diplomatik. "Serta kerja sama Indonesia dengan negara-negara sahabat di berbagai belahan dunia," jelasnya.</p> <p>Berdasarkan informasi yang dihimpun, dari 31 nama tersebut, ada sejumlah tokoh yang cukup familiar. Di antaranya politisi PDIP Junimart Girsang yang akan menjadi Duta Besar untuk Republik Italia. Merangkap Republik Malta, Republik San Marino, Republik Siprus, dan sejunlah organiasi.</p> <p>Lalu ada nama mantan Hakim MK Manahan Sitompul sebagai Duta Besar untuk Bosnia dan Herzegovina, dan mantan Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Kepresidenan, Siti Ruhaini Dzuhayatin sebagai Duta Besar untuk Republik Uzbekistan, merangkap Republik Kyrgyzstan.</p> <p>Berikut nama 31 Dubes yang akan dilantik:</p> <ol> <li>Penny Dewi Herasati sebagai Duta Besar untuk Hungaria;</li> <li>Siti Ruhaini Dzuhayatin sebagai Duta Besar untuk Republik Uzbekistan, merangkap Republik Kyrgyzstan;</li> <li>Dicky Komar sebagai Duta Besar untuk Republik Lebanon;</li> <li>Agus Priyono sebagai Duta Besar untuk Republik Suriname, merangkap Republik Kooperatif Guyana;</li> <li>Andreano Erwin sebagai Duta Besar untuk Republik Serbia, merangkap Montenegro;</li> <li>Hersindaru Arwityo Ibnu Wiwoho Wahyutomo sebagai Duta Besar untuk Republik Finlandia, merangkap Republik Estonia;</li> <li>Yayan Ganda Hayat Mulyana sebagai Duta Besar untuk Kerajaan Swedia, merangkap Republik Latvia;</li> <li>Fikry Cassidy sebagai Duta Besar untuk Bolivarian Venezuela, merangkap Persemakmuran Dominika, Grenada, Saint Lucia, Saint Vincent dan The Grenadines, dan Republik Trinidad dan Tobago;</li> <li>Hendra Halim sebagai Duta Besar untuk Republik Panama, merangkap Republik Honduras, Republik Kosta Rika, dan Republik Nikaragua;</li> <li>Tyas baskoro Her Witjaksono Adji sebagai Duta Besar untuk Republik Kenya, merangkap Republik Demokratik Kongo, Republik Federal Somalia, Republik Urganda, United Nation Environtmental Programme (UNEP), dan United Nation Human Settlement Programme (UN-HABITAT);</li> <li>Mirza Nurhidayat sebagai Duta Besar untuk Republik Namibia, merangkap Republik Angola;</li> <li>Ardian Wicaksono sebagai Duta Besar untuk Republik Senegal, merangkap Republik Cabo Verde, Repuiblik Gambia, Republik Guinea-Bissau, Republik Mali, Republik Pantai gading, dan Republik Sierra Leone;</li> <li>Siti Nugraha Mauludiah sebagai Duta Besar untuk Kerajaan Denmark, merangkap Republik Lithuania;</li> <li>Junimart Girsang sebagai Duta Besar untuk Republik Italia, merangkap Republik Malta, Republik San Marino, Republik Siprus, Food and Agriculture Organization (FAO), International Fund and Agriculture Development (IFAD), World Food Programme (WFP), dan International Institute for the Unification of Private Law (UNIDROIT);</li> <li>Cecep Herawan sebagai Duta Besar untuk Republik Korea;</li> <li>Agung Cahaya Sumirat sebagai Duta Besar untuk Republik Kamerun, merangkap Republik Chad, Republik Guinea Ekuatorial, Republik Gabon, Republik Kongo, dan Republik Afrika Tengah;</li> <li>Chandra Warsenanto Sukotjo sebagai Duta Besar untuk Republik Islam Pakistan;</li> <li>Listiana Operananta sebagai Duta Besar untuk Republik Bulgaria merangkap Republik Albania dan Republik Makedonia Utara;</li> <li>Manahan M. P. Sitompul sebagai Duta Besar untuk Bosnia dan Herzegovina;</li> <li>Rolliansyah Soemirat sebagai Duta Besar untuk Republik Islam Iran merangkap Turkmenistan;</li> <li>Kartika Candra Negara sebagai Duta Besar untuk Republik Mozambique merangkap Republik Malawi;</li> <li>Bambang Suharto sebagai Duta Besar untuk Republik Federal Nigeria merangkap Republik Benin, Republik Burkina Faso, Republik Ghana, Republik Kongo, Republik Liberia, Republik Niger, Republik Demokratik Sao Tome dan Principe, Republik Togo, dan ECOWAS;</li> <li>Muhsin Syihab sebagai Duta Besar untuk Kanada merangkap International Civil Aviation Organization (ICAO);</li> <li>Simon Djatmoko Irwantoro Soekarno sebagai Duta Besar untuk Republik Kuba merangkap Persemakmuran Bahama, Republik Dominika, Republik Haiti, dan Jamaika;</li> <li>Susi Marleny Bachsin sebagai Duta Besar untuk Republik Portugal;</li> <li>Marsekal TNI (Purn.) Yuyu Sutisna sebagai Duta Besar untuk Kerajaan Maroko merangkap Republik Islam Mauritania;</li> <li>Arief Hidayat sebagai Duta Besar untuk Republik Zimbabwe, merangkap Republik Zambia;</li> <li>Didik Eko Pujianto sebagai Duta Besar untuk Republik Irak;</li> <li>Rina Prihtyasmiarsi sebagai Duta Besar untuk Republik Ceko;</li> <li>Vedi Kurnia Buana sebagai Duta Besar untuk Republik Chile;</li> <li>Faizal Chery Sidharta sebagai Duta Besar untuk Republik Demokratik Federal Ethiopia, merangkap Republik Djibouti, Negara Eritrea, dan African Union.</li> </ol> 

Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan melantik 31 Duta besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (LBBP) RI sore ini (24/3).

Prabowo Lantik 31 Dubes Hari Ini, Ada Mantan Hakim MK Manahan MP Sitompul dan Politisi PDIP Junimart Girsang

<div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/pdip-banyak-polisi-dan-tni-di-kabinet-apa-yang-salah_m_184719.jpeg" alt="Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Junimart Girsang." width="100%">
<figcaption>Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Junimart Girsang.</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang mengingatkan, rencana pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, yang ingin menambah jumlah kementerian. Menurutnya, rencana itu harus ditinjau ulang, karena jangan nantinya publik melihat itu hanya sekadar pembagian kekuasaan.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebab, jumlah 34 kementerian yang diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara dinilai sudah cukup.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Rencana adanya penambahan kursi kabinet Prabowo-Gibran tentu harus ada dasar dan alasan kebutuhan yang memang keharusan untuk kepentingan percepatan kerja-kerja kebutuhan Pemerintahan bagi rakyat, bukan karena kepentingan politik atau bagi-bagi kekuasaan yang berdampak kepada pemborosan anggaran," kata Junimart kepada wartawan, Jumat (10/5).&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sesuai UU 39/ 2008 tentang Kementerian Negara, telah diatur mengenai jumlah bidang Kementerian pada pasal 12,13 dan 14 disebutkan paling banyak 34 Kementerian dengan rincian 4 menteri koordinator, 30 menteri bidang," sambungnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia menyebut penambahan kementerian itu harus merevisi UU Nomor 39 tahun 2008.&nbsp;</div> <div dir="auto">"Penambahan kementerian untuk mengubah nomenklatur kementerian harus merevisi UU 39/2008," tegas Junimart.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Sebelumnya, Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengaku bingung dengan adanya isu bahwa Presiden RI terpilih Prabowo Subianto akan menambah jumlah kementerian. Ia menekankan, sampai saat ini belum ada pembahasan di parlemen untuk merevisi Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam UU tersebut ditegaskan bahwa batasan jumlah kementerian di sebuah kabinet sebanyak 34.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ya, justru kan belum ada (pembahasan untuk revisi UU Nomor 39 Tahun 2008 di DPR), makanya saya bingung. Jadi, ya kita anggap aja itu aspirasi, masukan gitu," tegas Dasco kepada wartawan, Kamis (9/5).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/014570156/tak-mau-jadi-menteri-prabowo-hotman-paris-gaya-hidup-saya-tidak-cocok">Tak Mau jadi Menteri Prabowo, Hotman Paris: Gaya Hidup Saya Tidak Cocok</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Meski demikian, Dasco mengaku akan menampung setiap aspirasi terkait penambahan kursi kementerian.&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saya pikir itu juga merupakan masukan aspirasi karena yang beredar ada penambahan kementerian ini, itu," ucap Dasco.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dasco menyebut, Prabowo hingga saat ini masih fokus menyusun janji program selama masa kampanye Pilpres 2024. "Tetapi sampai dengan saat ini Pak Prabowo masih fokus justru untuk merancang janji program yang dijanjikan dalam kampanye," pungkas Dasco.</div> </div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

"Penambahan kementerian untuk mengubah nomenklatur kementerian harus merevisi UU 39/2008," tegas Junimart.

Komisi II DPR Ingatkan Penambahan Kementerian Harus untuk Kepentingan Rakyat, Bukan Bagi-Bagi Kekuasaan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/06/usulan-tahan-anggaran-kpk-dan-polri-politikus-pdip-fokus-terhadap-penguatan_m_139721.jpeg" alt="Junimart Girsang" width="100%">
<figcaption>Junimart Girsang</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> &ndash; Pemerintah dihadapkan pada pekerjaan rumah menjelang penghapusan tenaga honorer per November 2023. DPR mengungkap adanya 3,38 juta honorer yang belum terdata.</p> <p>Wakil Ketua Komisi II DPR Junimart Girsang mengaku mendapat banyak aduan soal honorer yang belum terdata pemerintah.</p> <p>Berdasar laporan yang diperoleh, ada sekitar 3,38 juta honorer yang tidak masuk pendataan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB) bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).</p> <p>Dengan tambahan jumlah itu, menurut dia, total jumlah honorer yang harus menjadi perhatian sekitar 5,6 juta. Sekitar 2,3 juta di antaranya masuk pendataan sebelumnya. &rdquo;Ada 3,38 juta yang tidak terdaftar honorer yang akan diangkat jadi PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja). Padahal, mayoritas sudah mengabdi puluhan tahun,&rdquo; ungkapnya dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Men PAN-RB Abdullah Azwar Anas di Jakarta kemarin (13/9).</p> <p>Data tersebut secara lengkap telah diserahkan kepada Men PAN-RB untuk ditindaklanjuti. Mulai nama, alamat, hingga jenis pekerjaan honorer saat ini. Pihaknya meminta data ditindaklanjuti dan dipastikan mereka bisa turut diselamatkan dari ancaman penghapusan honorer mulai November 2023.</p> <p>Sebagaimana diketahui, pemerintah akan menghapus honorer per 28 November 2023. Hal itu sesuai dengan amanat PP Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK yang menyatakan tak boleh ada lagi pegawai berstatus honorer di pemerintahan.</p> <p>Selain soal data, Junimart menyinggung kekhawatiran para honorer terkait permainan data. Yakni, penggantian data para honorer lama dengan nama honorer titipan dan fiktif. &rdquo;Jadi, mestinya A, tapi diganti orang lain yang dinyatakan masa kerja puluhan tahun, padahal belum pernah jadi honorer. Dan ini sudah terjadi di lapangan,&rdquo; keluhnya. Dia meminta Men PAN-RB betul-betul mengecek data para honorer yang rencananya diangkat menjadi PPPK paro waktu melalui RUU ASN yang diundangkan bulan depan.</p> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/06/AZWAR-06-3769415600.jpg" alt="Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas" width="100%">
<figcaption>Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas</figcaption>
</figure> <p>Dalam kesempatan itu, Anas menjanjikan audit ulang oleh BPKP mengenai data honorer. Dia juga menyinggung soal ketidakvalidan data honorer yang ditemukan dari audit acak BPKP. &rdquo;Jadi, kemarin kami meminta audit BPKP secara acak, bahkan yang sudah ditandatangani SPTJM (surat pernyataan tanggung jawab mutlak, Red) saja ada yang tidak valid,&rdquo; ungkapnya.</p> <p>Merespons hal tersebut, Anas akhirnya menyampaikan ke kepala daerah. Jika nanti data yang disampaikan tidak sesuai lagi, akan berdampak hukum. Karena itu, diharapkan tidak ada lagi penandatanganan SPTJM yang tidak sesuai dengan fakta di lapangan. &rdquo;Karena pasti akan merugikan teman-teman yang telah mengabdi lama, disalip dengan yang belum mengabdi,&rdquo; tegasnya.</p> <p class="class-paragraph">Dia menyatakan, audit secara menyeluruh itu tak akan selesai dalam waktu dua bulan sebelum batas penghapusan honorer. Karena itu, dia menyiapkan skenario masa transisi hingga tahun depan. Para honorer akan tetap &rdquo;diselamatkan&rdquo;. Namun, ketika ditemukan ketidaksesuaian dalam proses audit, yang bersangkutan akan langsung didrop. Dengan catatan, hingga November 2023 tidak diperkenankan memasukkan data baru.&nbsp;<strong>(mia/wan/omy/c19/fal)</strong><br /><br /></p>

Pemerintah dihadapkan pada pekerjaan rumah menjelang penghapusan tenaga honorer per November 2023. DPR mengungkap adanya 3,38 juta honorer.

3,38 Juta Honorer Tidak Terdaftar, Men PAN-RB Janji Audit Ulang

<div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/06/miryam-bersedia-hadir-di-pansus-angket-junimart-apa-yyang-dikhawatirkan-kpk_m_139715.jpeg" alt="Junimart Girsang" width="100%">
<figcaption>Junimart Girsang</figcaption>
</figure> </strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang geram dengan Bawaslu yang tiba-tiba mengusulkan penundaan Pilkada 2024. Menurut Junimart, Bawaslu tidak mempunyai kapasitas untuk mengusulkan penundaan Pilkada Serentak 2024.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kalau sekarang Bawaslu itu berwacana (menunda pilkada) menurut saya melampaui kewenangannya, melampaui tupoksinya. Karena Bawaslu itu menurut saya cukup kerja-kerja saja, fokus kerja mengawasi tahapan ya menuju pileg, pilpres," kara Junimart kepada wartawan, Jumat (14/7).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam beberapa kali rapat DPR dengan penyelenggaraan Pemilu termasuk KPU, Bawaslu, DKPP dan Mendagri, telah disepakati bahwa Pilkada Serentak diselenggarakan pada 24 November 2024 dan Pemilu Serentak pada 14 Februari 2024. Hingga saat ini, tidak ada lagi usulan di forum resmi DPR soal penundaan Pilkada Serentak 2024.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kenapa wacana ini kalaupun menurut Bawaslu sebaiknya ditunda, tidak disampaikan langsung ke Komisi II, kenapa harus ke publik? Ada apa dengan Bawaslu, ya kan? Bawaslu jangan berpolitik lah, harus pure, harus murni, kerja-kerja dalam rangka pengawasan. Ya kan namanya Bawaslu, badan pengawas pemilu," ucap Junimart.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/011707649/sempat-pingsan-saat-hadir-di-hut-polri-ketua-bawaslu-rahmat-bagja-sudah-pulih-kembali">Sempat Pingsan Saat Hadir di HUT Polri, Ketua Bawaslu Rahmat Bagja Sudah Pulih Kembali</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurut Junimart, usulan tersebut seharusnya disampaikan oleh KPU sebagai penyelenggara pemilu. Pasalnya, KPU merupakan lembaga yang bersentuhan langsung dengan berbagai kegiatan dan program penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/011225393/pengamat-sebut-bawaslu-harus-berani-tindak-praktik-politik-uang">Pengamat Sebut Bawaslu Harus Berani Tindak Praktik Politik Uang</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Karena itu, Junimart mengingatkan Bawaslu untuk fokus pada kerja-kerja pengawasan sehingga KPU dan jajaran bekerja secara transparan dan profesional. Bawaslu, sebaiknya tidak menyampaikan isu-isu yang kontraproduktif.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Nggak usah berwacana bikin-bikin isu yang enggak bernilai, fokus saja pada pengawasan penyelenggaraan pemilu," tegas Junimart.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Diketahui, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI mengusulkan penundaan Pilkada Serentak 2024 karena alasan keamanan. Hal ini disampaikan Ketua Bawaslu Rahmat Bagja saat Rapat Koordinasi Kementerian dan Lembaga Negara yang diselenggarakan Kantor Staf Presiden (KSP) dengan tema 'Potensi dan Situasi Mutakhir Kerawanan Pemilu serta Strategi Nasional Penanggulangannya' di Jakarta, Rabu (12/7).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kami khawatir sebenarnya Pemilihan (Pilkada) 2024 ini karena pemungutan suara pada November 2024 yang mana Oktober baru pelantikan presiden baru, tentu dengan menteri dan pejabat yang mungkin berganti. Karena itu, kami mengusulkan sebaiknya membahas opsi penundaan pemilihan (pilkada) karena ini pertama kali serentak," ujar Rahmat Bagja.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Masalah keamanan, kata Bagja, berkaitan dengan pasukan keamanan yang tersebar di wilayah masing-masing. Menurut dia, perbantuan personel keamanan hampir sulit dilakukan karena Pilkada berlaku serentak. Apalagi, risiko konflik di Pilkada selalu lebih tinggi dibanding pemilu secara nasional, karena sentimen kedekatan antara konstituen dengan calon kepala daerah yang berkontestasi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kalau sebelumnya, misalnya pilkada di Makassar ada gangguan kemanan, maka bisa ada pengerahan dari polres di sekitarnya atau polisi dari provinsi lain. Kalau Pilkada 2024 tentu sulit karena setiap daerah siaga menggelar pemilihan serupa," tandas Bagja.</div>

Wakil Ketua Komisi II DPR RI dari Fraksi PDIP, Junimart Girsang geram dengan Bawaslu yang tiba-tiba mengusulkan penundaan Pilkada 2024.

Bawaslu Tiba-tiba Usulkan Penundaan Pilkada Serentak 2024, Komisi II DPR: Enggak Usah Bikin Isu Kosong

<div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/06/usulan-tahan-anggaran-kpk-dan-polri-politikus-pdip-fokus-terhadap-penguatan_m_139721.jpeg" alt="Junimart Girsang" width="100%">
<figcaption>Junimart Girsang</figcaption>
</figure> </strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan Sumatera Utara (Sumut) III Junimart Girsang, mendesak Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo segera mengevaluasi kinerja Kapolda Sumut Inspektur Jenderal Polisi Panca Putra Simanjuntak. Hal ini perlu dilakukan, lantaran akhir-akhir ini banyak kasus hukum di wilayah Sumatera Utara yang melibatkan oknum polisi sebagai tersangka.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kapolri sudah seharusnya segera mengevaluasi Kapolda Sumut ini, karena sudah terlalu banyak kasus-kasus hukum yang melibatkan oknum polisi di Sumut ini sebagai tersangkanya, ini pun kasus yang baru terungkap. Kapolda ini sepertinya hanya terlihat tegas keluar tetapi lembek ke internalnya, bahkan cenderung&nbsp; euforia pencitraan,&rdquo; kata Junimart Girsang kepada wartawan, Sabtu (29/4).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">ia juga menyinggung mengenai kasus penganiayaan yang dilakukan oleh anak dari seorang perwira menengah polisi di Polda Sumut, AKBP Achiruddin Hasibuan yang terjadi pada 21 Desember 2022 lalu. Namun kasusnya baru ditindak, setelah viral di media sosial.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Yang menjadi pertanyaan, bagaimana akhir kasus ini tadinya jika tidak viral di media sosial. Mungkin saja tidak ditindaklanjuti? wong anak perwira Polisi kok. Sebaliknya kenapa Polda Sumut baru bertindak setelah viral? apa mungkin sekelas Kapolda tidak mengetahui kasus ini sejak pasca kejadian? atau jangan-jangan ada pembiaran, terungkap pamen ini menimbun solar digudang rumahnya. Ini yang baru terungkap. Mabes Polri wajib turun mengembangkan ini yang dugaan saya adalah sindikasi,&rdquo; tegas politisi Fraksi PDI Perjuangan ini.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Junimart juga mengaku tidak percaya, kasus penganiayaan yang kini turut menetapkan AKBP Achiruddin Hasibuan sebagai tersangka pembiaran itu, dapat diproses hukum secara profesional oleh Kepolisian Daerah Sumut.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saya masih tidak yakin kasus ini akan ditindak tuntas menyeluruh dengan profesional. Tersangka Obstruction of Justice-nya saja tidak ada, apa benar tidak ada? ini menjadi pertanyaan besar tentunya. Bagaimana mungkin kasus yang sudah dilaporkan sejak Desember 2022 dan baru ditindaklanjuti sekarang, tanpa ada upaya Obstruction of Justice di dalamnya," ungkap Wakil Ketua Komisi II DPR RI ini.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/berita-sekitar-anda/01569256/bak-cappadocia-balon-udara-warna-warni-hiasi-langit-desa-kledung-temanggung">Bak Cappadocia, Balon Udara Warna-Warni Hiasi Langit Desa Kledung Temanggung </a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain itu, dirinya juga mengungkap mengenai kasus dugaan bunuh diri Bripka Arfan Saragih yang disebut-sebut sengaja meminum racun sianida, setelah diduga terlibat dalam kasus penggelapan uang pajak senilai Rp 2,5 miliar di UPT Samsat Pangururan, Kabupaten Samosir.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Yang mengatakan itu bunuh diri kan polisi, bagaimana dengan sejumlah kejanggalan dalam kasus itu yang dilaporkan oleh pihak keluarga. Pihak keluarga sangat mempercayai kalau korban itu dibunuh bukan bunuh diri," tegasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selanjutnya, kasus Oknum Polisi Polsek Deli Tua berinisial Bripka P yang terbukti melakukan aksi pemerasan kepada pengguna jalan, dengan modus menuduh pengguna jalan melakukan pelanggaran. Serta dua kasus pedagang korban penganiayaan Preman di Pasar Gambir Deli Serdang yang justru menjadi tersangka oleh Polsek Percut Sei Tuan.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kemudian, kasus tiga oknum polisi dengan inisial Bripka A, Bripka B, dan Briptu H, rampok sepeda motor warga pancur batu, dengan modus pengembangan perkara.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Masih banyak lagi kalau mau kita urut, renungkan saja hanya di wilayah hukum Polda Sumut ada oknum polisi yang merampok motor warga. Belum lagi lima oknum polisi yang mencuri barang bukti narkoba, mana peredaran narkoba dan judi juga saat ini semakin marak di Sumut. Jadi sudahlah pepatah ikan busuk dari kepalanya (yang diungkapkan) Kapolri kapan mau diterapkan di Polda Sumut ini, mosok saya musti bikin laporan khusus kepada Pak Presiden,&rdquo; pungkasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

Saya masih tidak yakin kasus ini akan ditindak tuntas menyeluruh dengan profesional. Tersangka Obstruction of Justice-nya saja tidak ada

Anggota DPR Junimar Girsang Minta Kapolri Evaluasi Kapolda Sumut Buntut Kasus AKBP Achiruddin

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/Ketua-KPU-RI-Hasyim-Asyari-Jalani-Sidang-Kode-Etik-di-DKPP-Dery-Ridwansah-1-1.jpg" alt="Ketua KPU RI Hasyim Asy" width="100%">
<figcaption>Ketua KPU RI Hasyim Asy</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> &ndash; Pendaftaran bakal calon anggota legislatif (bacaleg) Pemilu 2024 akan dimulai pada 1 Mei. Prosesnya berlangsung selama 14 hari atau hingga 14 Mei 2024. Pemerintah dan Komisi II DPR RI pun telah menyetujui dua rancangan peraturan KPU tentang pendaftaran caleg.</p> <p>Dalam pembahasan beberapa hari lalu, salah satu hal krusial adalah kepastian penghitungan bagi eks terpidana dengan ancaman di atas 5 tahun. Termasuk napi koruptor. Apakah ketentuan itu berlaku ketika yang bersangkutan selesai menjalani vonis sebelum putusan Mahkamah Konsitusi (MK) atau setelahnya.</p> <p>Sebagaimana diketahui, MK mewajibkan eks narapidana menjalani masa jeda selama 5 tahun untuk dapat maju sebagai caleg. Nah, putusan itu dinilai memberatkan sejumlah bacaleg yang sudah mempersiapkan diri, tetapi harus kandas akibat putusan MK tersebut.</p> <p>Ketua KPU RI Hasyim Asyari menegaskan, putusan MK berlaku menyeluruh. Terlepas dari tahun berapa pun sang bacaleg bebas dari penjara. Dari aspek hukum, putusan itu bersifat deklaratif. Terlepas putusan tersebut baru keluar tahun ini, itu dianggap sudah berlaku sejak konstitusi ditulis. Sebab, putusannya didasarkan pada batu uji UUD 1945.</p> <p>&rsquo;&rsquo;Maka, orang yang masuk konstruksi apakah memenuhi syarat atau tidak, misalkan soal batas waktu 5 tahun, itu (dianggap berlaku) sejak konstitusi ditulis, bukan sejak putusan dibacakan,&rsquo;&rsquo; ujarnya.</p> <p>Pendapat tersebut, lanjut dia, didasarkan pada pengalaman lima tahun lalu dalam kasus putusan larangan anggota parpol sebagai calon DPD. Ketika itu, walaupun ada calon yang sudah dinyatakan lolos, begitu ada putusan MK secara otomatis dicabut. &rsquo;&rsquo;Karena putusan (deklaratif) MK (dianggap) sudah ada sejak konstitusi ditulis, bukan sejak putusan MK dibacakan,&rsquo;&rsquo; tegas Hasyim.</p> <p>Saat pembahasan, anggota Komisi II DPR juga menyoal ketentuan lain di rancangan peratutan KPU. Khususnya, kewajiban melampirkan surat keterangan pengadilan sebagai bukti tidak menjalani pidana.</p> <p>Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang menilai syarat tersebut cukup rumit. Sebab, dengan mengurus ke pengadilan, semua bacaleg juga harus mengurus surat keterangan catatan kepolisian (SKCK) ke kepolisian. Nah, memproses dua dokumen tersebut dinilai tidak efektif. Dia pun berharap, surat pengadilan hanya diwajibkan kepada mantan narapidana.</p> <p>&rsquo;&rsquo;Kalau belum pernah dipidana, ya hanya surat keterangan (dari pribadi) saja,&rsquo;&rsquo; ungkapnya.</p> <p>Namun, pihak KPU tetap bergeming. Syarat surat keterangan pengadilan tetap wajib. Sebab, kebijakan itu didasarkan pada logika hukum dasar. Yakni, barang siapa mendalilkan dirinya tidak punya urusan pidana, maka harus membuktikannya. Nah, surat keterangan dari pengadilan itulah sebagai bukti yang relevan. <strong>(far/c6/hud)</strong></p>

Pendaftaran bakal calon anggota legislatif (bacaleg) Pemilu 2024 akan dimulai pada 1 Mei. Prosesnya berlangsung selama 14 hari atau hingga 1

Pendaftaran Caleg Mulai 1 Mei 2023, Eks Napi Harus Menunggu 5 Tahun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/PEMILU-GRAFIS-1.jpg" alt="Ilustrasi. Pemilu 2024. (Dimas Pradipta/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi. Pemilu 2024. (Dimas Pradipta/JawaPos.com)</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> – Langkah Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melakukan penataan daerah pemilihan (dapil) DPR RI yang baru tampaknya sulit terwujud. Meski hal itu didasari putusan Mahkamah Konstitusi (MK), semua fraksi di DPR menolak jika dapil DPR di Pemilu 2024 diutak-atik.<br /> <br /> Wakil Ketua Komisi II DPR <a href="https://www.jawapos.com/tag/junimart-girsang/">Junimart Girsang</a> menyatakan, tidak ada persoalan jika dapil Pileg 2024 tidak ditata ulang. Dia mengklaim, tidak ada perintah MK untuk mengubah dapil yang sudah ada. Sebab, MK hanya memindahkan kewenangan dapil dalam UU Pemilu menjadi kewenangan KPU RI.<br /> <br /> ”Tidak ada perintah supaya KPU melakukan penataan dapil. Yang diberikan kewenangan, bukan perintah (diubah),” ujarnya dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama penyelenggara pemilu dan pemerintah di gedung DPR RI kemarin (11/1).<br /> <br /> Atas dasar itu, Junimart menilai tidak wajib bagi KPU melakukan perubahan tersebut. Dia mengusulkan agar KPU tidak perlu menambah kerja baru dengan menyusun ulang dapil. Politikus PDIP itu menambahkan, perubahan dapil di tengah tahapan pemilu akan merugikan para calon anggota legislatif (caleg). Sebagian besar caleg sudah bekerja turun ke bawah untuk menarik pemilih. Jika dilakukan perubahan <a href="https://www.jawapos.com/tag/dapil/">dapil</a> sekarang, yang dilakukan sebelumnya bisa sia-sia.<br /> <br /> Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia menegaskan, secara internal semua fraksi di komisi II sudah melakukan rapat. Hasilnya, disepakati tidak dilakukan perubahan dapil.<br /> <br /> ”Sikap kami adalah tidak ada perubahan. (Dapil) sama dengan lampiran Undang-Undang 7/2017,” ujarnya.<br /> <br /> Doli beralasan, melakukan perubahan dapil di tengah tahapan yang sudah berjalan itu tidak ideal. Jika dilakukan, rawan timbul gejolak. Bukan hanya antarpartai atau antardapil, tapi juga antaranggota DPR. ”Energi yang diperlukan terlalu besar,” imbuhnya.<br /> <br /> Sikap DPR tersebut mendapat dukungan dari pemerintah. ”Kami dari pemerintah sependapat,” kata Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.<br /> <br /> Sama dengan DPR, Tito menilai aturan yang sudah disepakati tidak perlu ditata lagi. Terlebih, dia menilai yang ada saat ini masih cukup baik. ”Kalau memang sudah establish, lebih baik kita fokus kerjakan yang lain,” tuturnya.<br /> <br /> Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari belum memberikan sikap terkait penolakan tersebut. Namun, dia mengakui, perubahan di tengah tahapan bisa memicu persoalan. Salah satunya terkait keterpenuhan asas keterwakilan dan akuntabilitas.<br /> <br /> Anggota DPR yang terpilih saat ini, lanjut Hasyim, merupakan representasi dari suara rakyat hasil Pemilu 2019. ”Dari sisi pemilih, Bapak-Ibu representasinya, Bapak-Ibu yang mewakili pemilih,” ujarnya.<br /> <br /> Nah, jika dilakukan perubahan, Hasyim yakin anggota DPR akan berorientasi pada wilayah dapil baru. ”Rakyat akan bertanya kepada siapa akan melapor atau representasinya,” imbuh dia. Saat ini dia menyebut penataan dapil masih dikaji bersama tim ahli yang sebelumnya sudah dipilih.<br /> <br /> Untuk diketahui, RDP kemarin membahas berbagai isu terkait kesiapan pemilu. Di mana masing-masing lembaga melaporkan update persiapan menjelang Pemilu 2024. Mulai KPU, Bawaslu, <a href="https://www.jawapos.com/tag/dkpp/">DKPP</a>, hingga Kemendagri.

DPR-Pemerintah Tolak Dapil Ditata Ulang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/pdip-banyak-polisi-dan-tni-di-kabinet-apa-yang-salah_m_184719.jpeg" alt="Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Junimart Girsang." width="100%">
<figcaption>Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Junimart Girsang.</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com -</strong> Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang menegaskan, penjabat (Pj) kepala daerah tidak boleh rangkap jabatan, sebab akan tidak fokus dalam pembangunan daerah. Menurutnya, Pj kepala daerah yang rangkap jabatan menjadi maladministrasi.<br /> <br /> Persoalan ini diketahui setelah Pj Gubernur Bangka Belitung (Babel) Ridwan Djamaluddin yang juga merupakan Dirjen Mineral Batubara Kementerian ESDM.<br /> <br /> "Kalau ada Penjabat masih menjabat di tempat asalnya itu menjadi maladministrasi. Ini akan kami bawa nanti, dalam rapat dengan Kemendagri, supaya dievaluasi itu. Dia harus memilih Pj atau tetap. Tadi saya tanya, pak gubernur tidak hadir itu kemana? Ke Jakarta, sudah berapa lama? Sudah seminggu, ngapain? Urusan kedirjenannya. Loh masih dirjen toh sampai sekarang? Saya kaget saja. Ini akan kita minta klarifikasi,” kata Junimart, Senin (26/9).<br /> <br /> Junimart mengungakapkan, pihaknya akan meminta penjelasan soal jabatan Ridwan Djamaluddin yang saat ini sebagai Pj Gubernur Babel dan juga masih menjabat sebagai Dirjen Mineral Batubara Kementerian ESDM. Tentunya, Komisi II DPR RI akan berkirim surat ke Kementerian ESDM RI.<br /> <br /> "Kita akan bersurat kepada (Kementerian) ESDM. Apakah betul dirjen ini masih aktif sebagai dirjen, padahal sudah jadi Pj," ungkap Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPR RI ini.<br /> <br /> Selain itu, Junimart juga meminta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian untuk bersikap tegas terkait adanya Pj Gubernur yang masih rangkap jabatan. "Pak Menteri harus mengambil sikap, ya tentu kita akan menegur Mendagri. Kan sebelum menjadi Pj Gubernur masuk proses yang ketat, diputuskan Presiden. Setahu saya, dan saya belum pikun-pikun juga, ada syarat-syarat tidak boleh rangkap jabatan," pungkas Junimart.

Pj Gubernur Babel Diduga Rangkap Jabatan, DPR: Maladministrasi!

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#junimart girsang

Berita Terkini