<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/09/Ayu-Puspita-3108053502.jpg" alt="Ayu Puspita, owner wedding organizer, tersangka kasus penipuan dan penggelapan dengan korban mencapai ratusan orang dengan total kerugian diperkirakan mencapai Rp 16 miliar. (tiktok: bolehjadi666)" width="100%">
<figcaption>Ayu Puspita, owner wedding organizer, tersangka kasus penipuan dan penggelapan dengan korban mencapai ratusan orang dengan total kerugian diperkirakan mencapai Rp 16 miliar. (tiktok: bolehjadi666)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Kerugian korban penipuan pemilik Wedding Organizer (WO), Ayu Puspita, ditaksir mencapai belasan miliar. Angka itu diperoleh dari jumlah korban yang sangat banyak dengan kerugian masing-masing korban menyentuh angka puluhan sampai ratusan juta rupiah.&nbsp; Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto mengungkapkan bahwa sampai saat ini pihaknya masih melakukan pendalaman. Baik oleh Polres Metro Jakarta Utara (Jakut) maupun Polda Metro Jaya. Menurut dia, laporan yang dibuat oleh korban terus berdatangan.&nbsp; Berdasar pemeriksaan yang sudah dilakukan sejauh ini, angka kerugian yang dialami oleh korban bervariasi. Mulai Rp 80 juta-an hingga Rp 100 juta-an. Angka itu bervariasi lantaran paket pernikahan yang ditawarkan oleh WO milik Ayu Puspita juga berbeda-beda.&nbsp; &rdquo;Secara global kami mendengar (kerugian korban) Rp 16 miliar. Tapi, harus kami terima konfirmasi dari korban yang melaporkan, terus bukti-bukti transfer yang diterima oleh para tersangka, itu juga kan harus kami cocokkan,&rdquo; ungkap Budi pada Rabu (10/12).&nbsp; Menurut perwira menengah Polri dengan tiga kembang di pundak tersebut, pihaknya masih mengurai satu per satu laporan, memverifikasi bukti transfer, serta menyiapkan perhitungan resmi terkait dengan total kerugian. Nantinya, Polda Metro Jaya berniat menangani kasus tersebut secara terpusat. Sehingga Ayu Puspita dan Dimas yang sudah menjadi tersangka dan diproses oleh Polres Metro Jakut akan ditangani oleh Polda Metro Jaya. Demikian pula 3 tersangka lain berinisial B, H, dan R yang saat ini tengah diproses oleh Polda Metro Jaya. Semua akan ditangani dalam satu berkas kasus dengan jeratan pasal 372 KUHP tentang penggelapan dan Pasal 378 KUHP tentang penipuan.&nbsp; Sebelumnya, Kapolres Metro Jakut Kombes Erick Frendriz menyampaikan bahwa motif yang sudah tampak sejauh ini adalah ekonomi. Namun demikian, penyidik Polres Metro Jakut masih harus melakukan pendalaman. Mengingat Ayu dan seorang laki-laki bernama Dimas barus saja ditetapkan sebagai tersangka pada Selasa (9/2).&nbsp; &rdquo;Masih pendalaman, ini kan masih belum selesai ya. Masih belum selesai, tentunya motifnya yang pasti ekonomi, kebutuhan ekonomi,&rdquo; kata Erick.&nbsp; Orang nomor satu di Polres Metro Jakut itu menyampaikan bahwa Ayu dan Dimas masih berada di Polres Metro Jakut. Keduanya sudah ditahan sebagai tersangka. Untuk pendalaman, Polres Metro Jakut juga berkoordinasi dengan Polda Metro Jaya. Sebab, ada dugaan tindak pidana dilakukan di luar wilayah hukum Polres Metro Jakut.&nbsp; &rdquo;Kami nanti tetap akan berkoordinasi dengan Polda (Metro Jaya) karena ada beberapa TKP lintas wilayah yang tentunya memerlukan koordinasi lebih lanjut,&rdquo; ujarnya.&nbsp;

Kasus penipuan oleh Wedding Organizer Ayu Puspita, kerugian ditaksir belasan miliar, Polda Metro Jaya dalami laporan korban.

Polisi Ungkap Temuan Baru, Kerugian Korban Penipuan Ayu Puspita Ditaksir Capai Rp 16 Miliar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/TOKOPEDIA.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kasus dugaan ilegal akses akun PT Mirae Asset Sekuritas masih berjalan di Bareskrim Polri. Kasus ini juga sedang diinvestigasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) RI dan Bursa Efek Indonesia (BEI). Pengacara para korban Aloys Ferdinand mengungkapkan, jumlah korban dugaan ilegal akses terus bertambah. Sampai saat ini kerugian ditaksir mencapai Rp 200 miliar. "Kami mendapat surat kuasa baru dari beberapa orang korban sehingga total kerugian jika dihitung sampai sekarang sudah menyentuh angka Rp 200 miliar," kata Aloys kepada wartawan, Selasa (9/12). Dalam kesempatan ini, Aloys juga membantah kliennya melakukan kelalaian berupa membagikan data diri ke pihak lain. Kliennya sudah menjaga kerasahasiaan data hingga peristiwa ilegal akses terjadi. &ldquo;Mana ada sih, orang membagikan kunci untuk assetnya ke orang lain. Istri klien kami saja tidak tahu PIN-nya,&rdquo; ujarnya. Dalam perkara ini, OJK juga telah mengundang pihak korban, Mirae dan BEI untuk melakukan audiensi pada Rabu (10/12). Pertemuan akan digelar di&nbsp;Gedung OJK, Jakarta Pusat. "Kita menyambut baik upaya OJK yang berusaha memfasilitasi para korban agar kasusnya terang benderang. Kita akan hadir dan berharap ada sikap kooperatif dari pihak Mirae," ucap Aloys. Para korban berharap kasus ini bisa segera menemui titik terang. Sebab, para korban merasa mengalami kerugian materi sangat besar. "Kasus ini sudah mendapat atensi dari DPR RI, kita juga sudah diundang untuk rapat bersama setelah reses. Kasus ini juga sudah didalami oleh BEI dan OJK, mudah-mudahan ada titik terang segera," tandasnya. Sementara, PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia melalui keterangan resminya menyampaikan bahwa saat ini tengah berlangsung investigasi yang dilakukan bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Investigasi tersebut dilaksanakan menyusul lenyapnya dana investasi senilai puluhan miliar pada beberapa akun milik nasabah Mirae Asset. Dalam keterangan resmi itu dijelaskan bahwa investigasi internal itu tidak hanya dilakukan dengan koordinasi OJK, melainkan turut melibatkan Self-Regulatory Organizations (SRO) serta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Tujuannya untuk memastikan proses pengungkapan kasus tersebut dilakukan dengan baik dan sesuai aturan. &rdquo;Dari pemeriksaan awal, terdapat indikasi kuat bahwa nasabah membagikan kata sandi dan akses akunnya kepada orang lain, yang merupakan pelanggaran keras terhadap pedoman keamanan dan berpotensi menimbulkan risiko pada akun tersebut. Temuan ini masih dalam proses pendalaman,&rdquo; urai Mirae Asset. Perusahaan tersebut menegaskan, tidak akan ragu mengambil langkah hukum apabila investigasi membuktikan adanya penyalahgunaan, laporan palsu, atau tindakan yang merugikan reputasi perusahaan. Mereka tegas menyatakan bahwa platform, sistem, dan operasional perusahaan tetap aman dan berjalan normal, sesuai standar industri dan regulasi yang berlaku. &rdquo;Kami juga mengimbau seluruh nasabah untuk menjaga kerahasiaan informasi akun, termasuk kata sandi, PIN, dan kode OTP, serta tidak membagikannya kepada siapa pun, termasuk orang terdekat. Langkah ini sangat penting untuk mencegah akses yang tidak sah,&rdquo; lanjut Mirae Asset. Sebelumnya, sejumlah korban ilegal akses akun&nbsp;sekuritas&nbsp;melapor kepada&nbsp;Bareskrim Polri&nbsp;pada Jumat (28/11). Mereka mengadu lantaran dana&nbsp;investasi&nbsp;mencapai puluhan miliar rupiah lenyap tanpa kejelasan. Salah seorang korban bahkan mengaku kehilangan uang hingga Rp 71 miliar. Bila ditotal dengan aset milik beberapa korban lain, nilai total dan yang lenyap mencapai Rp 90 miliar.&nbsp; Laporan dugaan ilegal akses tersebut sudah tercatat di Bareskrim Polri dengan Laporan Polisi bernomor STTL/583/XI/2025/BARESKRIM. Dalam laporan tersebut, pelapor menggunakan beberapa pasal. Diantaranya pasal dugaan tindak pidana ilegal akses atau transfer dana, perlindungan konsumen, hingga Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). &nbsp;

Jumlah korban dugaan ilegal akses terus bertambah. Sampai saat ini kerugian ditaksir mencapai Rp 200 miliar.

Kerugian Kasus Dugaan Ilegal Akses Akun Sekuritas Diklaim Bertambah Jadi Rp 200 Miliar, Korban Sebut Tak Pernah Bagikan PIN

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/18/8AyfSbQ3xZFqYmzeihBOsYj1YCeg49dAAqIpx92M-3587525341.jpg" alt="Kapolda Jawa Timur, Irjen Pol Nanang Avianto memparkan Kerugian Akibat Demo Ricuh di Jatim. (Novia Herawati/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Kapolda Jawa Timur, Irjen Pol Nanang Avianto memparkan Kerugian Akibat Demo Ricuh di Jatim. (Novia Herawati/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Polda Jawa Timur mengungkapkan kerugian akibat gelombang demonstrasi di Jatim yang berujung ricuh pada akhir Agustus 2025. Nilainya pun fantastis, mencapai Rp 256 miliar. Hal tersebut disampaikan Kapolda Jatim, Irjen Pol Nanang Avianto dalam konferensi pers di Surabaya, Kamis (18/9). Ia mengatakan kerugian tersebut mencakup sejumlah fasilitas umum yang dirusak oleh oknum massa.&nbsp; &ldquo;Jadi untuk total kerugian yang dari pihak Pemerintah Daerah dan Polri ini lumayan, ya. Ada Rp 256 Miliar sekian,&rdquo; ujarnya dalam konferensi pers perkembangan penyelidikan kasus kerusuhan akhir Agustus 2025. Dari angka tersebut, kerugian yang diterima Pemda sebesar Rp 214 Miliar lebih dan Polri sebesar Rp 42 Miliar lebih.&nbsp; Irjen Pol Nanang menyayangkan ulah kelompok anarkis, yang nekat melakukan tidakan pengrusakkan, pembakaran, hingga penjarahan ratusan pos dan kantor polisi hingga gedung Pemerintah Daerah. &ldquo;Dan ini kan sebenarnya sayang sekali kalau harus dipakai ini (perbaikan). Ini kan bisa dipakai untuk hal yang lebih baik lagi,&rdquo; imbuh Mantan Kapolda Kalimantan Timur tersebut. Lebih lanjut, Nanang menyampaikan bahwa aksi demonstrasi yang berujung kerusuhan terjadi di 10 daerah di Jawa Timur, termasuk di Surabaya, Sidoarjo, Malang Kota dan Kabupaten, Kediri Kot dan Kabupaten, hingga Jember. Ia berharap warga Jatim bisa lebih bijak dalam menggunakan media sosial, sehingga tidak gampang terprovokasi. Ia menyesalkan banyak pelaku di bawah umur yang hanya ikut-ikutan dan bukan untuk menyampaikan aspirasi. &ldquo;Kita harus bisa memfilter, mencari mana yang baik untuk ditiru dan mana yang tidak. Ini adalah tanggung jawab kita bersama. Kita harus sosialisasikan kepada masyarakat. Jangan mudah terprovokasi,&rdquo; terang Irjen Pol Nanang.&nbsp; Ia memastikan Polda Jatim akan terus berupaya untuk mengusut tuntas kasus kerusuhan di wilayah hukumnya. Salah satu fokusnya adalah mengungkap dalang dibalik gelombang demo ricuh di Jawa Timur. &ldquo;Kita akan mengumpulkan semua bukti-bukti yang ada. Dan mudah-mudahan nanti bisa lebih mengurucut kepada siapa nih, otak atau pelaku daripada peristiwa ini, supay bisa melakukan penergakkan hukum," tukasnya.

Polda Jatim mengungkap kerugian akibat kerusuhan demonstrasi di Jatim mencapai Rp 256 miliar, melibatkan 10 daerah.

Kerugian Akibat Demo Ricuh di Jatim Capai Rp 256 Miliar, Polisi Buru Otak Kerusuhan

jumlah kerugian

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#jumlah kerugian

Berita Terkini

Polisi Ungkap Temuan Baru, Kerugian Korban Penipuan Ayu Puspita Ditaksir Capai Rp 16 Miliar

Kerugian Kasus Dugaan Ilegal Akses Akun Sekuritas Diklaim Bertambah Jadi Rp 200 Miliar, Korban Sebut Tak Pernah Bagikan PIN

Kerugian Akibat Demo Ricuh di Jatim Capai Rp 256 Miliar, Polisi Buru Otak Kerusuhan

Download Aplikasi JawaPos.com