<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/16/SPSI-767449623.jpg" alt="Ketua Umum DPP Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Moh. Jumhur Hidayat. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Ketua Umum DPP Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Moh. Jumhur Hidayat. (Istimewa)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan aturan baru terkait skema Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). Di dalam aturan yang baru, buruh atau karyawan yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) mendapatkan JKP sebesar 60 persen dari gaji terakhir yang dilaporkan ke BPJS Ketenagakerjaan. Uang ini diterima buruh korban PHK selama enam bulan.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Aturan baru tersebut mendapatkan respons positif dari kalangan buruh. Seperti disampaikan Ketua Umum DPP Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Moh. Jumhur Hidayat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dia menceritakan, sejak diberlakukannya UU Cipta Kerja, terjadi potongan yang luar biasa bagi penerima pesangon.&nbsp;Sebelumnya di UU 13/2003 Tentang Ketenagakerjaan, perusahaan bisa memberi maksimum 32 kali upah kepada pekerja yang sudah puluhan tahun bekerja.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Namun di dalam UU Cipta Kerja, maksimum hanya 19 kali upah dengan sedikit tambahan berupa JKP dari BPJS Ketenagakerjaan. Lebih lanjut Jumhur mengatakan menurut PP 37/2021 tentang Penyelenggaraan Program JKP, buruh yang kena PHK berhak mendapat 45 persen dari upah di 3 bulan pertama.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kemudian 25 persen dari upah untuk 3 bulan berikutnya. Di samping itu ada manfaat lagi seperti pelatihan-pelatihan untuk beralih pada bidang pekerjaan yang lain.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Aturan tersebut direvisi dengan keluarnya PP 6/2025 tentang JKP. Aturannya adalah buruh yang terkena PHK, mendapatkan hak JKP sebesar 60 persen dari gaji selama enam bulan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurut Jumhur aturan yang mulai berlaku 7 Februari 2025 itu, jauh lebih baik dari PP sebelumnya. Setidaknya ada kepastian menerima uang tunai sebesar 60 persen dari upah terakhir selama 6 bulan.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ya, Alhamdulillah karena pastinya lebih menguntungkan buruh bila dibanding kan PP sebelumnya," kata Jumhur dalam keterangannya Minggu (16/2).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Artinya selama 6 bulan sejak di PHK para pekerja bisa menerima uang tunai 60 persen dari upah. Baginya aturan tersebut jelas pro-buruh. Serta akan bermanfaat juga untuk menjaga daya beli masyarakat sebagai penyumbang utama dalam pertumbuhan ekonomi.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selanjutnya Jumhur juga menjelaskan bahwa Pemerintahan Prabowo Subianto, sejauh ini menunjukkan keberpihakan kepada orang-orang lemah termasuk kaum buruh. Untuk itu momentum seperti ini harus dijaga.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Membela kaum yang lemah itu bukan berarti menafikkan dunia usaha," tegasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Justru sebaliknya, bersama-sama dengan dunia usaha membangun kegiatan ekonomi yang menguntungkan dan memberi manfaat untuk banyak orang. Baginya yang harus disingkirkan itu adalah parasit-parasit ekonomi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Karena bisa membuat dunia usaha sulit berkembang. "Seperti korupsi, importir ilegal dan sifat serakah," pungkas Jumhur.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Seperti diketahui ketentuan baru itu keluar pada Sabtu (15/2). Ketentuan lain di dalam aturan baru itu adalah, batas maksimal gaki terakhir yang jadi patokan adalah Rp 5 juta per bulan. Jadi jika ada yang mendapatkan gaji lebih dari Rp 5 juta per bulan, tetap dihitung Rp 5 juta per bulan.</div>

Menurutnya, aturan yang mulai berlaku 7 Februari 2025 itu, jauh lebih baik dari PP sebelumnya. Setidaknya ada kepastian menerima uang tunai.

Korban PHK Terima 60 Persen dari Gaji selama 6 Bulan, Buruh Sambut Baik Skema Baru Jaminan Kehilangan Pekerjaan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/JKT-_AKSI-BURUH-DI-PATUNG-KUDA_MIFTAHULHAYAT-03.jpg" alt="Buruh saat berunjuk rasa di kawasan Patung Kuda, Jakarta, Rabu (12/10/2022). Partai Buruh dan sejumlah organisasi serikat buruh menggelar aksi unjuk rasa yang diadakan secara serentak di seluruh Indonesia.Tuntutan massa buruh di antaranya menolak kenaikan" width="100%">
<figcaption>Buruh saat berunjuk rasa di kawasan Patung Kuda, Jakarta, Rabu (12/10/2022). Partai Buruh dan sejumlah organisasi serikat buruh menggelar aksi unjuk rasa yang diadakan secara serentak di seluruh Indonesia.Tuntutan massa buruh di antaranya menolak kenaikan</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Belakangan organisasi buruh beberapa kali menggelar aksi demonstrasi. Isu yang diusung beragam. Seperti kenaikan upah sampai penolakan UU Cipta Kerja (Ciptaker). Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) berharap para buruh atau organisasi buruh mengurangi aksi demonstrasi.  Seruan supaya para buruh dan organisasi buruh mengurangi kegiatan demonstrasi itu disampaikan langsung Ketua Apindo Anton J. Supit. "Kurangi demo-demo itu, mari kita bicarakan setiap masalah dengan negosiasi," katanya saat memberikan sambutan pada Rakernas I KSPSI, di Jakarta pada Jumat (24/2).  Pada kesempatan itu Anton menuturkan, mereka mengajak kalangan buruh atau serikat pekerja untuk memperkuat kolaborasi dan kemitraan dengan mengedepankan negosiasi. Selain itu juga memperkuat kolaborasi dengan perusahaan maupun asosiasi perusahaan.  Lebih lanjut Anton mengapresiasi kesediaan M. Jumhur Hidayat memimpin serikat pekerja. "Tidak ada orang yang memiliki kompetensi mau memimpin serikat pekerja," kata Anton.  Sebagai Ketua Umum Apindo, dia berharap kepemimpinan Jumhur akan meningkatkan kualitas KSPSI. "Mari kita berjuang agar hukum perburuhan industrialisasi lebih sehat dan adil," ucap Anton.  Anton menegaskan, Apindo tidak keberatan merundingkan masalah upah. Namun ia juga mengingatkan hampir separo penduduk Indonesia masih belum mampu membayar iuran BPJS.  Untuk itu, Anton Supit mengajak KSPSI meningkatkan aksi-aksi patriotisme. Termasuk berkolaborasi dengan dunia usaha mengatasi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.  "Saya percaya Pak Jumhur Hidayat bisa membawa kemitraan hubungan indistrialisasi yang harmonis," kata Anton Supit.  Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Kadin Arsyad Rasjid menyampaikan menurunnya proyeksi ekonomi global pada 2023 ini. Yaitu dari 3,5 persen menjadi 2,9 persen.  Kondisi ini tentunya memaksa dunia usaha melakukan efisiensi dan adaptasi. Namun diakui Ketua Umum Kadin tantangan tersebut tidak bisa dihadapi sendiri-sendiri.  Untuk itu, lanjut dia, perlu diperkuat kolaborasi dan kemitraan di antara seluruh stakeholder, pengusaha, buruh, dan pemerintah. "Kadin ajak KSPSI untuk terus meningkatkan kolaboratif dan solidaritas buruh dan pengusaha," tegas Arsyad dalam pidato yang disampaikan secara virtual.  Pada forum tahunan itu, Jumhur Hidayat mengatakan banyak agenda yang harus diselesaikan serikat pekerja. Ia menunjuk fenomena ojek online yang menyerap jutaan tenaga kerja dan memproduksi ratusan triliun rupiah.  "Harusnya Omnibus masukkan itu," kata Jumhur.  Rakernas I KSPSI itu diikuti 245 peserta dari 31 provinsi di tanah air. Rakernas itu menghasilkan rekomendasi atas berbagai masalah perburuhan.

Apindo Berharap Buruh Utamakan Negosiasi, Kurangi Aksi Demonstrasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/IMG-20230209-WA0014.jpg" alt="Ketua Umum DPP KSPSI Jumhur Hidayat berorasi menolak penerapan Electronic Road Pricing (ERP) di Jakarta (8/2). Foto : Dokumentasi pribadi" width="100%">
<figcaption>Ketua Umum DPP KSPSI Jumhur Hidayat berorasi menolak penerapan Electronic Road Pricing (ERP) di Jakarta (8/2). Foto : Dokumentasi pribadi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bakal menerapkan sistem jalan berbayar atau Electronic Road Pricing (ERP). Tidak tanggung-tanggung, sistem ERP bakal diterapkan di 25 ruas jalan di ibukota. Kebijakan ini menuai penolakan dari berbagai kalangan. Termasuk dari kalangan buruh dengan alasan sistem ERP memicu diskriminasi.  Aspirasi dari kalangan buruh itu disampaikan Ketua Umum DPP Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Moh. Jumhur Hidayat. Dia mengatakan bahwa penerapan ERP ini adalah tindakan diskriminatif terhadap rakyat.  Karena hanya orang berduit saja yang boleh menikmati jalan. Padahal semua kendaraan baik itu roda dua dan empat sudah membayar pajak.  "ERP harus ditolak karena mendiskriminasi orang berduit dan tidak berduit," kata Jumhur kepada wartawan Kamis (9/2).  Apalagi para pengendara ojek online yang hidupnya sudah susah bekerja 15 jam per hari. Jumhur mengatakan, para penarik ojek online akan semakin susah hidupnya ketika sistem ERP diterapkan.  Selain itu, Jumhur mengatakan para buruh pada umumnya juga banyak yang berangkat kerja menggunakan motor. Dia menegaskan, jutaan buruh pengguna motor pasti akan semakin tergerus kantongnya bila harus memasuki jalan-jalan berbayar saat ERP diterapkan.  Jumhur mengatakan, di Singapura saja yang pendapatan rata-rata rakyatnya 16 kali lipat dari rakyat Indonesia, masih mengatakan bahwa ERP ini adalah Electronic Rob People "Yaitu perampokan uang rakyat secara elektronik," jelasnya. Jadi bila ini diterapkan di Jakarta, Jumhur menyatakan, ERP sama artinya menghisap sampai ke tulang sumsum rakyat Jakarta.  Menurut Jumhur, bila di Jakarta di berlakukan ERP, maka di kota-kota lainnya pun kelak pasti akan diberlakukan. Buruh di daerah-daerah lainnya bakal semakin tercekik. Jumhur mengatakan bahwa bila Pemprov DKI Jakarta masih berkeras ingin menerapkan ERP ini, maka dia tidak segan-segan menurunkan ratusan ribu buruh di Jakarta, bersama-sama pengendara ojek online, datang lagi ke Balaikota untuk memastikan ERP tidak diterapkan.  Sebelumnya pada Rabu (8/2) ribuan pengemudi ojek online mendatangi kantor Pemprov DKI Jakarta. Mereka yang tergabung dalam PREDATOR (Perkumpulan Rakyat Pengguna Dunia Transportasi) melakukan aksi unjuk rasa menolak sistem ERP atau jalan berbayar di 25 ruas jalan di DKI Jakarta. Bagi mereka penerapan ERP itu sangat memberatkan.

Bikin Beban Hidup Makin Berat, KSPSI Sebut 'ERP' Electronic Rob People

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/jumhur-hidayat.png" alt="PEDULI: Jumhur Hidayat bersama kelompok buruh saat mengajukan gugatan Perppu Cipta Kerja di Mahkamah Konstitusi, Jakarta. (M. Hilmi Setiawan/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>PEDULI: Jumhur Hidayat bersama kelompok buruh saat mengajukan gugatan Perppu Cipta Kerja di Mahkamah Konstitusi, Jakarta. (M. Hilmi Setiawan/Jawa Pos)</figcaption>
</figure><div class="content-wrapper"><section class="content"> <div class="row"> <div class="col-md-8"> <div class="box flat box-primary"> <div class="box-body"> <div class="form-group">  JawaPos.com - Teriknya matahari ibu kota tak membuat nyalinya ciut. Rabu (25/1) lalu Mohammad Jumhur Hidayat membaur bersama puluhan buruh di pelataran gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta Pusat. Dia ikut mendaftarkan gugatan atas Perppu 2/2022 tentang Cipta Kerja (Ciptaker).  PAK Jumhur, terus semangat! Bagaimana kabarnya?  Alhamdulillah baik. Mari sini bergabung bersama teman-teman.  Saat ini kegiatannya apa?  Saya tetap bersama masyarakat. Salah satunya serikat buruh. Saat ini saya dipercaya menjadi ketua umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI). Selain itu, juga menjadi ketua umum Federasi Serikat Pekerja Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.  Yang sedang diperjuangkan di KSPSI sekarang ini apa, Pak?  Ini sedang berjuang menolak regulasi perburuhan. Paling utama soal Perppu Cipta Kerja (Ciptaker). Perppu Ciptaker ini dipakai pemerintah untuk menggantikan UU Ciptaker yang diputus inkonstitusional oleh MK. UU Ciptaker-nya saja kami tolak dari awal. Apalagi ini kemudian muncul perppu.  Apa yang mengganjal sehingga membuat Perppu Ciptaker ini digugat?  Semuanya. Perppu Ciptaker ini, menurut kami, lebih jelek dari UU Ciptaker-nya sendiri. Contohnya, di UU Ciptaker masih ada hak cuti 12 hari dalam setahun dan cuti besar 30 hari atau sebulan. Di Perppu Ciptaker, buruh yang tidak mengambil jatah cuti itu tidak mendapat hak kompensasi dalam bentuk uang. Sebelumnya, di UU Ciptaker kalau buruh masuk atau tidak ambil cuti dapat kompensasi.  Bagaimana peluang gugatan ini?  Sebenarnya, kami pesimistis. Tapi, tetap harus kami perjuangkan.  Selepas dari BNP2TKI, Pak Jumhur masih aktif bersama masyarakat, khususnya buruh. Apa motivasinya?  Saya dari 1995 di serikat buruh. Bikin serikat buruh di perusahaan-perusahaan. Kemudian, sempat diberi amanah oleh presiden untuk memimpin BNP2TKI. Saat itu saya juga jadi buruh sebenarnya. Sampai keluar dari BNP2TKI, kembali bersama buruh lagi.  Bagaimana ceritanya bisa kembali bersama buruh setelah berada dalam pemerintahan?  Ada banyak perlawanan dari kalangan buruh. Kami terpanggil memperjuangkan regulasi yang berpihak kepada buruh. Ini menjadi motivasi saya. Saya selalu berdoa. Ya Allah, kalau bisa cabut nyawa saya saat sedang berjuang bersama-sama buruh. Karena berjuang bersama buruh, menurut saya, adalah sebuah ibadah sekaligus pengabdian terbesar. Semangat ini mungkin sudah bawaan orok (bayi, Red).  Tidak masuk lagi ke pemerintahan?  Tawaran sih hilir mudik...  Sebenarnya, apa PR besar dunia perburuhan saat ini?  Masalahnya dari hulu sampai hilir. Di hulu, kewenangan Kemenperin dan Kemendag. Pastikan mengurangi produk impor sehingga tercipta pabrik di dalam negeri. Lapangan kerja semakin luas dan menyerap tenaga kerja semakin banyak. Lalu, di hilirnya adalah regulasi ketenagakerjaan. Regulasi yang tidak baik harus dibenahi.  Ketika menjadi kepala BNP2TKI dulu, apa yang paling berkesan?  Panjang kalau diceritakan. Di antaranya, selama 25 tahun atau sejak periode ’80-an, gaji TKI di Timur Tengah rata-rata 600 riyal. Gila gak. Langsung kami upayakan kenaikan. Akhirnya pada 2014 menjadi 1.200 riyal. Gaji TKI di Singapura, Malaysia, dan lainnya juga naik.  Tahun politik semakin dekat. Ada rencana masuk ke dunia politik?  Belum dulu.  ---  MOHAMMAD JUMHUR HIDAYAT  Lahir: Bandung, 18 Februari 1968  Istri: Alia Febyani Prabandari (finalis Puteri Indonesia 2001)  Almamater:  - Institut Teknologi Bandung (ITB)  - Universitas Indonesia (UI)  - Universitas Nasional (Unas)  Jabatan : Kepala BNP2TKI (11 Januari 2007–11 Maret 2014)  Buku-bukunya:  - Surat-Surat dari Penjara (2000)  - Jujur terhadap Habibie (1999)  - Manifesto Kekuatan Ketiga: Mengorbankan Asas Nasionalisme Kerakyatan Menuju Indonesia Raya (2002)  Momen tak terlupakan: Pernah dipenjara karena memprotes kunjungan Mendagri Rudini ke kampus ITB pada 5 Agustus 1989  Sumber: diolah dari berbagai sumber  </div> </div> </div> </div> </div> </section></div>

M. Jumhur Hidayat: Berjuang Bersama Buruh Adalah Ibadah-Pengabdian

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/Demo-Tolak-UU-Cipta-Kerja-Di-DPR-Dery-Ridwansah-7.jpg" alt="Ratusan buruh mengikuti aksi unjuk rasa di depan gedung DPR, Jakarta, Rabu (10/8/2022). Dalam aksi tersebut mnereka menuntut agar pemerintah menghapus Omnibus law. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Ratusan buruh mengikuti aksi unjuk rasa di depan gedung DPR, Jakarta, Rabu (10/8/2022). Dalam aksi tersebut mnereka menuntut agar pemerintah menghapus Omnibus law. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Massa demonstrasi dari kalangan buruh membubarkan diri dari depan Gedung DPR RI, pada pukul 18.00 WIB. Mereka berunjuk rasa sejak Rabu (10/8) siang menuntut pembatalan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja.  Massa unjuk rasa sempat membakar kardus hingga menyalakan flare berwarna merah saat membubarkan diri dari depan kompleks parlemen. Dalam penutupan aksinya, mereka mengancam akan membawa massa yang lebih besar jika tuntutannya tidak diakomodir Pemerintah dan DPR.  "Kita pimpinan buruh tadi sepakat tidak ingin kompromi dengan DPR. Tapi bulan depan kita pastikan aksi lagi dengan jumlah massa yang lebih besar dari sekarang," kata Ketua Umum DPP KSPSI Jumhur Hidayat dari atas mobil komando.  Jumhur pun mengancam, berbagai elemen buruh akan turun ke Jakarta untuk menuntut pembatalan Omnibus Law Cipta Kerja. Sebab, aturan tersebut dinilai menyengsarakan kaum para pekerja.  "Jakarta kita lumpuhkan ketika semua buruh bersatu mencabut Omnibus Law. Setuju," tegas Junmur kepada para massa aksi buruh.  Elemen massa buruh yang berbondong unjuk rasa di depan gedung DPR RI itu terdiri dari KASBI, KPBI, GSBI dan lainnya. Banyaknya massa aksi membuat akses jalan di depan gedung DPR RI tersendat.  "Kita semua berkumpul di sini satu tujuan, batalkan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja," teriak orator dari atas mobil komando.  Tak hanya menolak Omnibus Law, massa aksi juga menyuarakan agar Pemerintah dan DPR RI tidak melanjutkan pembahasan RKUHP dan Revisi Undang-Undang Sisdiknas.  "Mahasiswa, pelajar, kita tolak juga RKUHP dan UU Sisdiknas," imbuhnya.  Massa aksi juga turut membentangkan spanduk bertuliskaBubar dari Depan Gedung DPR, Buruh Ancam Turunkan Massa Lebih Besar  JawaPos.com - Massa demonstrasi dari kalangan buruh membubarkan diri dari depan Gedung DPR RI, pada pukul 18.00 WIB. Mereka berunjuk rasa sejak Rabu (10/8) siang menuntut pembatalan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja.  Massa unjuk rasa sempat membakar kardus hingga menyalakan flare berwarna merah saat membubarkan diri dari depan kompleks parlemen. Dalam penutupan aksinya, mereka mengancam akan membawa massa yang lebih besar jika tuntutannya tidak diakomodir Pemerintah dan DPR.  "Kita pimpinan buruh tadi sepakat tidak ingin kompromi dengan DPR. Tapi bulan depan kita pastikan aksi lagi dengan jumlah massa yang lebih besar dari sekarang," kata Ketua Umum DPP KSPSI Jumhur Hidayat dari atas mobil komando.  Jumhur pun mengancam, berbagai elemen buruh akan turun ke Jakarta untuk menuntut pembatalan Omnibus Law Cipta Kerja. Sebab, aturan tersebut dinilai menyengsarakan kaum para pekerja.  "Jakarta kita lumpuhkan ketika semua buruh bersatu mencabut Omnibus Law. Setuju," tegas Junmur kepada para massa aksi buruh.  Elemen massa buruh yang berbondong unjuk rasa di depan gedung DPR RI itu terdiri dari KASBI, KPBI, GSBI dan lainnya. Banyaknya massa aksi membuat akses jalan di depan gedung DPR RI tersendat.  "Kita semua berkumpul di sini satu tujuan, batalkan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja," teriak orator dari atas mobil komando.  Tak hanya menolak Omnibus Law, massa aksi juga menyuarakan agar Pemerintah dan DPR RI tidak melanjutkan pembahasan RKUHP dan Revisi Undang-Undang Sisdiknas.  "Mahasiswa, pelajar, kita tolak juga RKUHP dan UU Sisdiknas," imbuhnya.  Massa aksi juga turut membentangkan spanduk bertuliskan 'Satu Tuntutan, Batalkan Omnibus Law!'. Bahkan, mereka juga menolak upah murah dan sistem kerja out sourching.  'Satu Tuntutan, Batalkan Omnibus Law!'. Bahkan, mereka juga menolak upah murah dan sistem kerja out sourching.

Bubar dari Depan Gedung DPR, Buruh Ancam Turunkan Massa Lebih Besar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/04/Jumhur-Dipenjara.jpg" alt="antara" width="100%">
<figcaption>antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mantan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indoonesia (BNP2TKI) Jumhur Hidayat masih mendekam di rumah tahanan (Rutan) Badan Reserse Kriminal (Bareskrim). Untuk pertama kalinya akan menjalani ibadah puasa Ramadan tanpa kehadiran keluarga karena terkait kasus penyebaran berita bohong.  Walaupun demikian, Jumhur, petinggi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) mengaku tidak merasa asing dengan situasi tersebut. Ibadah puasa dari dalam bui pernah dia alami saat menjadi mahasiswa di Institut Teknologi Bandung (ITB) sekitar akhir 1980-an sampai awal 1990-an.  "Sebenarnya, saya pernah juga puasa di penjara. Pada waktu itu saya belum kawin. Saya dipenjara pada tahun 1989, 1990, dan 1991. Saya tiga kali lebaran di penjara waktu berstatus mahasiswa di ITB. Akan tetapi, kalau sekarang sudah punya anak dan istri, baru sekali, nih," kata Jumhur saat ditemui di ruang sidang Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Jakarta, Senin.  Saat Jumhur berstatus sebagai mahasiswa Teknik Fisika ITB, dia ditangkap oleh polisi dan dipenjara pada bulan Agustus 1989 karena menggelar aksi depan kampus menentang kedatangan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Rudini pada era Orde Baru.  Saat itu, Jumhur ditangkap bersama mahasiswa sekaligus aktivis lainnya, yaitu Mochammad Fadjroel Rachman, Bambang Sugiyanto Lasijanto, Supriyanto, Amarsyah, dan Arnold Purba.  Oleh karena itu, dia mengaku tidak ada persiapan khusus untuk menjalani ibadah puasa pada bulan Ramadan yang kemungkinan akan mulai pada hari Selasa (13/4).  "Puasa, ya, diikuti saja, tinggal tunggu akhir sidang seperti apa hasilnya," kata Jumhur. <a href="https://www.jawapos.com/nasional/politik/12/04/2021/wisnu-saya-yang-merancang-dan-menciptakan-logo-demokrat/">Baca Juga: Wisnu: Saya yang Merancang dan Menciptakan Logo Demokrat</a> <a href="https://www.jawapos.com/internasional/05/04/2021/sudah-disetujui-30-negara-sinovac-produksi-2-miliar-vaksin-covid-19/">Baca Juga: Sudah Disetujui 30 Negara, Sinovac Produksi 2 Miliar Vaksin Covid-19</a> Meskipun terpisah dari keluarga, komunikasi dengan anak-anak dan istrinya masih cukup lancar. Namun, tidak semua anaknya Jumhur mengetahui dan memahami situasi dirinya saat ini.  Jumhur memilih tidak banyak menjelaskan situasinya kepada beberapa anaknya yang masih berusia dini. "Anak saya yang nomor satu, dia sudah gede, umur 13 tahun. Dia tahu saya ditahan," kata Jumhur.  Sementara itu, tiga anaknya yang lain, masing-masing berusia 10 tahun, 6 tahun, dan 4 tahun, tidak mengetahui ayahnya saat ini mendekam di rutan Bareskrim Polri. Menurut dia, informasi itu tidak perlu menceritakan kepada anak-anaknya, agar mereka tidak terlalu memikirkan kondisi ayahnya.  Jumhur Hidayat, yang ditangkap sejak tahun lalu, telah didakwa oleh jaksa dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong yang menimbulkan kericuhan. Ia dianggap menyebarkan kabar bohong itu lewat akun Twitter pribadinya.  Terkait dengan unggahan dan dakwaan itu, Jumhur dijerat dengan dua pasal alternatif, yaitu Pasal 14 Ayat (1) juncto Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 KUHP atau Pasal 45A Ayat (2) jo. Pasal 28 Ayat (2) UU No.19/2016 tentang Perubahan UU No.11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.  Sejauh ini, sidang untuk kasus yang menjerat Jumhur di PN Jakarta Selatan, telah masuk tahap pemeriksaan saksi dan mendengar pendapat para ahli.

Tiga Kali Dipenjara saat di ITB, Kini Jumhur Puasa di Rutan Bareskrim

Jumhur Hidayat

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Jumhur Hidayat