<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/06/27/20240625_162911-2-2463705739.jpg" alt="Juru bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto. (Muhammad Ridwan/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Juru bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto. (Muhammad Ridwan/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com -</strong> Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memulai penyidikan terkait dugaan korupsi bantuan sosial (Bansos) Presiden untuk penanganan Covid-19 di wilayah Jabodetabek pada tahun 2020. Penyidikan ini merupakan pengembangan dari kasus penyaluran bansos yang sebelumnya menjerat mantan Menteri Sosial (Mensos) Juliari Peter Batubara.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ini merupakan pengembangan perkara distribusi bansos yang baru-baru ini sudah diputus oleh pengadilan Tipikor, ini dalam rangka pengadaan bantuan sosial presiden terkait penanganan Covid-19 di wilayah Jabodetabek pada Kemensos RI tahun 2020," kata juru bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto kepada wartawan, Rabu (26/6).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam pengusutan perkara ini, KPK telah menetapkan satu orang tersangka yakni Direktur Utama Mitra Energi Persada Ivo Wongkaren (IW). Ia juga sebelumnya telah terjerat kasus dugaan korupsi penyaluran bansos di Kemensos.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/014801306/6-tanda-seseorang-memiliki-jiwa-yang-baik-dan-lembut-menurut-psikologi-kesabaran-hingga-menetapkan-batasan-yang-sehat">6 Tanda Seseorang Memiliki Jiwa yang Baik dan Lembut Menurut Psikologi, Kesabaran hingga Menetapkan Batasan yang Sehat</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurut Tessa, modus dalam kasus ini berkaitan adanya pengurangan kualitas bansos presiden yang disalurkan ke masyarakat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"(Dugaan modus) Pengurangan kualitas bansos," ucap Tessa.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Perbuatan jahat itu diduga mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 125 miliar. KPK telah memanggil sejumlah saksi untuk mendalami praktik rasuah itu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/014801300/10-aturan-penataan-kamar-mandi-di-rumah-agar-membawa-hoki-bagi-penghuninya-menurut-ilmu-feng-shui">10 Aturan Penataan Kamar Mandi di Rumah Agar Membawa Hoki Bagi Penghuninya Menurut Ilmu Feng Shui</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kerugian sementara Rp 125 miliar," tegas Tessa.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Adapun sebanyak empat saksi yang telah diperiksa KPK itu yakni Iskandar Zulkarnaen, PNS pada Kementerian Sosial RI; Rizki Maulana, Kasubbag Kepegawaian Sekretariat Ditjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial RI; Victorious Saut Hamonangan, Kasubdit Penanganan Bencana Sosial &amp; Politik, Dit. Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial (Dit PSKBS) Kementerian Sosial RI; Anang Kurniawan, Sales Manager CV Pasific Harvest. Mereka diperiksa di gedung merah putih KPK, Jakarta, pada Selasa (25/6).</div>

KPK memulai penyidikan terkait dugaan korupsi bantuan sosial (Bansos) Presiden untuk penanganan Covid-19 di Jabodetabek pada 2020.

Usut Dugaan Korupsi Bansos Presiden, KPK Sebut Negara Alami Kerugian Rp 125 Miliar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/03/06/mensos22-902242998.jpg" alt="Mantan Mensos Juliari Batubara bersaksi dalam sidang dugaan korupsi penyaluran bansos beras untuk terdakwa Direktur Utama (Dirut) PT Bhanda Ghara Reksa (BGR) periode 2018-2021 M. Kuncoro Wibowo." width="100%">
<figcaption>Mantan Mensos Juliari Batubara bersaksi dalam sidang dugaan korupsi penyaluran bansos beras untuk terdakwa Direktur Utama (Dirut) PT Bhanda Ghara Reksa (BGR) periode 2018-2021 M. Kuncoro Wibowo.</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Mantan Menteri Sosial (Mensos) Juliari Batubara ditelisik terkait proses penunjukkan perusahaan yang menjalankan proyek penyaluran bantuan sosial (bansos) beras untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) Tahun 2020-2021 di&nbsp; Kemensos. Pasalnya, terjadi kerugian negara sebesar Rp 127 miliar akibat praktik rasuah penyaluran bansos.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Jaksa penuntut umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami pengetahuan Juliari apakah pernah hadir&nbsp;dalam rapat putusan penunjukan perusahaan yang melaksanakan penyaluran bansos beras pada 25 September 2020. Adapun perusahaan yang ditunjuk, yakni PT Bhanda Ghara Reksa (BGR) dan PT Dos Ni Roha (DNR).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Juliari dihadirkan sebagai saksi untuk terdakwa Direktur Utama (Dirut) PT Bhanda Ghara Reksa (BGR) periode 2018-2021 M. Kuncoro Wibowo di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu (6/3).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/jabodetabek/014412292/pengendara-motor-perempuan-tewas-usai-tabrakan-dengan-truk-di-pancoran">Pengendara Motor Perempuan Tewas Usai Tabrakan dengan Truk di Pancoran</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ada rapat yang diselenggarakan pada 25 September 2020, di rapat tersebut diputuskan dua perusahaan yang melaksanakan penyaluran bansos beras. Bapak mengikuti kegiatan tersebut pak?," tanya Jaksa kepada Juliari.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Namun, Juliari mengaku tidak mengingatnya. "Saya tidak ingat pak, rapat tersebut pak. Tapi kalau di daftar hadir ada pasti saya ada Pak (Jaksa)," jawab Juliari.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Jaksa KPK lantas mencecar Juliari terkait penentuan perusahaan transpoter yang menyalurkan bansos beras ke seluruh Indonesia. Juliari pun mengaku, ada beberapa pertimbangan mengapa PT BGR dan PT DNR yang akhirnya ditunjuk menjadi perusahaan yang menyalurkan bansos beras.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia beralasan, kedua perusahaan itu menyediakan jasa pengiriman yang paling murah. Serta telah melalui proses tahapan yang sesuai.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Tapi intinya dari tim melaporkan bahwa&nbsp; perusahaan yang ditunjuk itu PT BGR dengan satu lagi PT DNR&nbsp; itu adalah perusahaan yang sudah melakukan istilahnya uji petik dan juga dari sisi quotation-nya yang paling murah. Begitu Pak," ucap Juliari.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Mantan politikus PDI Perjuangan itu pun mengamini PT BGR dan PT DNR layak menyalurkan bansos beras saat covid-19 melanda Indonesia.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Oleh karena itu di rapat tersebut, ya kami secara diskusi akhirnya berkesimpulan bahwa dua perusahaan ini yang paling layak untuk mengeksekusi program tersebut," imbuhnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Dalam kasusnya, Direktur Utama (Dirut) PT Bhanda Ghara Reksa (BGR) periode 2018-2021 M. Kuncoro Wibowo didakwa merugikan keuangan negara senilai Rp127 miliar. Kuncoro didakwa terlibat dugaan korupsi penyaluran bantuan sosial atau bansos beras untuk Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan (KPM PKH) tahun 2020-2021 di Kementerian Sosial (Kemensos) RI.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Tindak pidana itu dilakukan Kuncoro bersama-sama dengan Direktur Komersial PT BGR periode 2018-2021 Budi Susanto dan Vice President Operasional PT BGR periode 2018-2021 April Churniawan. Serta Direktur Utama Mitra Energi Persada (MEP) sekaligus Ketua Tim Penasihat PT Primalayan Teknologi Persada (PTP) Ivo Wongkaren; Tim Penasihat PT PTP Roni Ramdani; dan General Manajer PT PTP sekaligus Direktur PT Envio Global Persada (EGP) Richard Cahyanto.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Peristiwa pidana itu terjadi pada Juni 2020 sampai dengan 11 Januari 2021 di Hotel Fairmont Jalan Asia Afrika, Tanah Abang, Jakarta Pusat; Kantor PT BGR Jalan Kalibesar Timur, Jakarta Barat; dan di sebuah rumah di Jalan Gandaria IV Nomor 4, Kelurahan Kramat Pela, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kuncoro dinilai jaksa penuntut umum (JPU) KPK merekayasa pekerjaan konsultansi dengan menunjuk PT PTP sebagai konsultan PT BGR dalam pekerjaan penyaluran bansos beras untuk KPM PKH dari Kemensos tahun 2020. Perbuatan itu memperkaya April Churniawan sejumlah Rp 2.939.748.500 serta Ivo Wongkaren dan Roni Ramdani yang seluruhnya berjumlah Rp 121.804.307.120 dan Richard Cahyanto sejumlah Rp 2.400.000.000.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kuncoro dkk didakwa melanggar Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.</div> </div> </div>

Juliari dihadirkan sebagai saksi untuk terdakwa Direktur Utama (Dirut) PT Bhanda Ghara Reksa (BGR) periode 2018-2021 M. Kuncoro Wibowo.

Eks Mensos Juliari Batubara Akui PT BGR dan PT DNR jadi Penyalur Bansos Beras

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/08/Mantan-Mensos-Juliari-Batubara-Dery-Ridwansah-3-3.jpg" alt="Terdakwa mantan Menteri Sosial Juliari P Batubara berjalan menuju mobil tahanan usai menjalani sidang pembacaan putusan secara virtual di gedung ACLC KPK, Jakarta, Senin (23/8/2021). Juliari Batubara divonis 12 tahun penjara serta denda Rp500 juta subside" width="100%">
<figcaption>Terdakwa mantan Menteri Sosial Juliari P Batubara berjalan menuju mobil tahanan usai menjalani sidang pembacaan putusan secara virtual di gedung ACLC KPK, Jakarta, Senin (23/8/2021). Juliari Batubara divonis 12 tahun penjara serta denda Rp500 juta subside</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Mantan Menteri Sosial (Mensos) Juliari Peter Batubara dan kakak dari pengusaha Hary Tanoesoedibjo, Bambang Rudijanto Tanoesoedibjob akan bersaksi dalam sidang kasus&nbsp;dugaan korupsi penyaluran bantuan sosial (bansos) beras untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) tahun 2020-2021 di Kemensos RI, dengan terdakwa Kuncoro Wibowo. Sidang akan digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu (6/3).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Hari ini (6/3) bertempat di Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat dengan persidangan terdakwa M Kuncoro Wibowo dkk, tim jaksa menghadirkan saksi-saksi diantaranya, Juliari P Batubara (mantan Mensos) dan Bambang Rudijanto Tanoesoedibjo," kata kepala bagian pemberitaan KPK, Ali Fikri kepada wartawan, Rabu (6/3).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam kasusnya, Direktur Utama (Dirut) PT Bhanda Ghara Reksa (BGR) periode 2018-2021 yakni M. Kuncoro Wibowo didakwa merugikan keuangan negara senilai Rp 127 miliar. Kuncoro didakwa terlibat dugaan korupsi penyaluran bantuan sosial atau bansos beras untuk Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan (KPM PKH) tahun 2020-2021 di Kementerian Sosial (Kemensos) RI.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Kerugian negara itu berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Nomor: LHA-AF-17/DNA/11/2023 tanggal 4 Desember 2023 oleh Direktorat Deteksi dan Analisis Korupsi KPK.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Tindak pidana itu dilakukan Kuncoro bersama-sama dengan Direktur Komersial PT BGR periode 2018-2021 Budi Susanto dan Vice President Operasional PT BGR periode 2018-2021 April Churniawan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Serta Direktur Utama Mitra Energi Persada (MEP) sekaligus Ketua Tim Penasihat PT Primalayan Teknologi Persada (PTP) Ivo Wongkaren; Tim Penasihat PT PTP Roni Ramdani; dan General Manajer PT PTP sekaligus Direktur PT Envio Global Persada (EGP) Richard Cahyanto.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Peristiwa pidana itu terjadi pada Juni 2020 sampai dengan 11 Januari 2021 di Hotel Fairmont Jalan Asia Afrika, Tanah Abang, Jakarta Pusat; Kantor PT BGR Jalan Kalibesar Timur, Jakarta Barat; dan di sebuah rumah di Jalan Gandaria IV Nomor 4, Kelurahan Kramat Pela, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kuncoro dinilai jaksa penuntut umum (JPU) KPK merekayasa pekerjaan konsultansi dengan menunjuk PT PTP sebagai konsultan PT BGR dalam pekerjaan penyaluran bansos beras untuk KPM PKH dari Kemensos tahun 2020. Perbuatan itu memperkaya April Churniawan sejumlah Rp 2.939.748.500 serta Ivo Wongkaren dan Roni Ramdani yang seluruhnya berjumlah Rp 121.804.307.120 dan Richard Cahyanto sejumlah Rp 2.400.000.000.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kuncoro dkk didakwa melanggar Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP.</div> </div>

"Tim jaksa menghadirkan saksi-saksi diantaranya, Juliari P Batubara (mantan Mensos) dan Bambang Rudijanto Tanoesoedibjo," kata Ali.

Juliari Peter Batubara dan Kakak Hary Tanoe Bersaksi dalam Sidang Dugaan Korupsi Bansos Beras

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/Mensos-Juliari-Batu-Bara-Dery-Ridwansah-3.jpg" alt="Menteri Sosial Juliari Batubara saat pertemuan konsolidasi dengan tujuh menteri dan sembilan kepala lembaga di bawah lingkup koordinasi Kemenko PMK, Jakarta, Kamis (31/10/2019). Adapun konsolidasi tersebut membahas percepatan pencapaian visi dan misi pres" width="100%">
<figcaption>Menteri Sosial Juliari Batubara saat pertemuan konsolidasi dengan tujuh menteri dan sembilan kepala lembaga di bawah lingkup koordinasi Kemenko PMK, Jakarta, Kamis (31/10/2019). Adapun konsolidasi tersebut membahas percepatan pencapaian visi dan misi pres</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) melalui Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS) memberikan Remisi Khusus (RK) Natal kepada 15.922 narapidana Kristen dan Katolik di seluruh Indonesia, pada momentum Hari Natal 2023. Sebagian dari belasan ribu narapidana itu, terjadap napi kasus korupsi yang juga mendapat remisi khusus Natal.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I A Tangerang, Fikri Jaya Soebing membenarkan bahwa mantan Menteri Sosial (Mensos) Juliari Peter Batubara mendapat remisi khusus Natal, dengan pengurangan hukuman selama satu bulan. Tak hanya Juliari, ada juga lima narapidana korupsi lainnya yang juga mendapatkan pengurangan hukuman pada perayaan Natal 2023.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Komisaris PT Wilmar, Master Parulian Tumanggor mendapat remisi 15 hari; Direktur PT Mount Dreams Indonesia, Johan Darsono mendapat remisi satu bulan; Direktur PT Aldira Berkah Abadi Makmur, Rudy Hartono Iskandar mendapat remisi satu bulan; mantan bos PT Mugi Rekso Abadi, Soetikno Soedarjo remisi satu bulan; dan mantan Dirut PT Jakarta Securities, Benny Andreas Situmorang remisi satu bulan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Secara keseluruhan ada 69 warga binaan yang diusulkan mendapatkan remisi, empat diantaranya tidak memenuhi syarat," kata Fikri Jaya Soebing dikonfirmasi, Senin (25/12).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Adapun 69 narapidana yang mendapatkan remisi khusus Natal di Lapas Kelas I A Tangerang berdasarkan jenis kejahatan, remisi pidana umum terdapat delapan orang, 54 napi narkotika, enam napi kasus korupsi dan satu napi kasus pencucian uang.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Tentu adanya proses pengusulan Remisi Khusus sesuai Permen No. 7 Tahun 2022 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat sudah dilakukan secara online menggunakan Sistem Database Pemasyarakatan," ucap Fikri.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjen PAS) Reynhard Silitonga sebelumnya menjelaskan, remisi diberikan kepada narapidana yang telah memenuhi persyaratan administratif dan substantif, seperti telah menjalani pidana minimal enam bulan, tidak terdaftar pada register F, serta turut aktif mengikuti program pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Remisi diberikan sebagai bentuk keterlibatan negara untuk menghargai dan memberi pengakuan kepada narapidana yang menunjukkan integritas, berperilaku positif, dan menjauhi pelanggaran," ucap Renyard, Minggu (24/12).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Reynhard mengutarakan, pemberian remisi bertujuan agar dapat mendorong narapidana untuk mendapatkan kesadaran pribadi yang terlihat dari tindakan dan sikap mereka sehari-hari.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Bahkan, pemberian remisi khusus Natal Tahun 2023 berhasil menghemat anggaran makan narapidana sebanyak Rp 7.955.235.000, masing-masing Rp 7.913.160 dari RK I dan Rp 42.075.000 dari RK II.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurutnya, narapidana terbanyak mendapat RK Natal berasal dari Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenkumham Sumatera Utara sebanyak 3.166 orang, Kanwil Kemenkumham Nusa Tenggara Timur&nbsp; sebanyak 1.896 orang, dan Kanwil Kemenkumham Papua sejumlah 1.434 orang.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Berdasarkan data pada Sistem Database Pemasyarakatan, per tanggal 15 Desember 2023, jumlah Warga Binaan di seluruh Indonesia berjumlah 273.375 orang, terbagi atas 220.427 narapidana dan 52.948 tahanan</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Remisi atau pengurangan masa pidana diberikan kepada narapidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak WBP," pungkas Reynhard.</div> <p>&nbsp;</p>

Mantan Menteri Sosial (Mensos) Juliari Peter Batubara mendapat remisi khusus Natal, dengan pengurangan hukuman selama satu bulan.

Koruptor Dana Bansos Juliari Peter Batubara Dapat Pengurangan Hukuman Satu Bulan pada Momentum Natal 2023

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/Mensos-Juliari-Batu-Bara-Dery-Ridwansah-3.jpg" alt="Menteri Sosial Juliari Batubara saat pertemuan konsolidasi dengan tujuh menteri dan sembilan kepala lembaga di bawah lingkup koordinasi Kemenko PMK, Jakarta, Kamis (31/10/2019). Adapun konsolidasi tersebut membahas percepatan pencapaian visi dan misi pres" width="100%">
<figcaption>Menteri Sosial Juliari Batubara saat pertemuan konsolidasi dengan tujuh menteri dan sembilan kepala lembaga di bawah lingkup koordinasi Kemenko PMK, Jakarta, Kamis (31/10/2019). Adapun konsolidasi tersebut membahas percepatan pencapaian visi dan misi pres</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memeriksa mantan Menteri Sosial</div> <div dir="auto">(Mensos) Juliari Peter Batubara. Ia didalami terkait proses pengadaan hingga distribusi bantuan sosial (bansos) beras untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) Tahun 2020-2021 di Kemensos RI.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Tim penyidik KPK memeriksa Juliari Peter Batubara di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Tangerang, pada Senin (18/12) kemarin.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saksi hadir dan didalami pengetahuannya antara lain terkait dengan dugaan pengawalan khusus dari saksi untuk memantau proses pengadaan hingga distribusi bantuan sosial beras untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) tahun 2020-2021 di Kemensos RI," kata kepala bagian pemberitaan KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Selasa (19/12).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Penyidik KPK juga turut mendalami kedekatan antara Juliari dengan&nbsp;Direktur Utama Mitra Energi Persada (MEP) sekaligus Ketua Tim Penasihat PT Primalayan Teknologi Persada (PTP) Ivo Wongkaren. Bahkan, Ivo Wongkaren juga telah menyandang status tersangka dalam kasus ini.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Selain itu didalami juga kaitan kedekatan saksi dengan tersangka IW (Ivo Wongkaren) sebagai perpanjangan tangan untuk mengondisikan distribusi bansos dimaksud," ucap Ali.</div> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div> <div> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam kasusnya,&nbsp;KPK telah menetapkan mantan&nbsp;Direktur Utama (Dirut) PT Transjakarta yang juga eks Dirut Bhanda Ghara Reksa (BGR) Persero periode 2018-2021 M. Kuncoro&nbsp;Wibowo dan lima pihak lainnya sebagai tersangka,&nbsp;dugaan korupsi penyaluran bantuan sosial (bansos) beras untuk keluarga penerima manfaat (KPM) program keluarga harapan (PKH) tahun 2020-2021 di Kementerian Sosial (Kemensos). KPK menduga, bansos beras untuk KPM PKM pada periode 2020-2021 itu tak pernah disalurkan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain Kuncoro Wibowo, KPK juga menetapkan tersangka&nbsp;Direktur Komersial PT BGR periode 2018-2021 Budi Susanto; Vice President Operasional PT BGR periode 2018-2021 April Churniawan;&nbsp;Direktur Utama Mitra Energi Persada (MEP) sekaligus Ketua Tim Penasihat PT Primalayan Teknologi Persada (PTP) Ivo Wongkaren; Tim Penasihat PT PTP Roni Ramdani; dan General Manajer PT PTP sekaligus Direktur PT Envio Global Persada (EGP) Richard Cahyanto.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">KPK menduga perbuatan keenam pihak yang menyandang status tersangka ini mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 127,5 miliar. Perkara ini telah disidik KPK sejak Februari 2023 lalu. Mereka disangkakan melanggar Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor).</div> </div> </div> </div> </div> </div>

KPK telah memeriksa mantan Menteri Sosial
(Mensos) Juliari Peter Batubara. Ia didalami terkait proses pengadaan hingga distribusi bansos.

KPK Cecar Eks Mensos Juliari Batubara Soal Pengawalan Khusus Distribusi Bansos untuk PKM dan PKH

<p>&nbsp;</p> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/08/Mantan-Mensos-Juliari-Batubara-Dery-Ridwansah-4-3.jpg" alt="Terdakwa mantan Menteri Sosial Juliari P Batubara berjalan menuju mobil tahanan usai menjalani sidang pembacaan putusan secara virtual di gedung ACLC KPK, Jakarta, Senin (23/8/2021). Juliari Batubara divonis 12 tahun penjara serta denda Rp500 juta subside" width="100%">
<figcaption>Terdakwa mantan Menteri Sosial Juliari P Batubara berjalan menuju mobil tahanan usai menjalani sidang pembacaan putusan secara virtual di gedung ACLC KPK, Jakarta, Senin (23/8/2021). Juliari Batubara divonis 12 tahun penjara serta denda Rp500 juta subside</figcaption>
</figure> <p>&nbsp;</p> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengagendakan pemeriksaan terhadap mantan Menteri Sosial (Mensos) Juliari Peter Batubara. Mantan Bendahara Umum (Bendum) PDI Perjuangan itu akan diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi kasus dugaan korupsi penyaluran bantuan sosial (bansos) beras untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) tahun 2020- 2021 di Kemensos RI.</p> <p>&nbsp;<strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/infrastruktur/013609789/terhubung-dengan-jorr-2-jalan-tol-serpong-cinere-siap-beroperasi-fungsional-selama-nataru">Terhubung dengan JORR 2, Jalan Tol Serpong-Cinere Siap Beroperasi Fungsional selama Nataru</a></strong></p> <p>Pemeriksaan terhadap Juliari akan dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas 1 Tangerang. Sebab, Juliari tengah menjalani hukuman pidana kasus korupsi pengadaan bansos di Kemensos.</p> <p>"Hari ini (18/12) bertempat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Tangerang, tim penyidik menjadwalkan pemanggilan dan pemeriksaan saksi, Juliari Peter Batubara (mantan Menteri Sosial RI)," kata kepala bagian pemberitaan KPK, Ali Fikri kepada wartawan, Senin (18/12).</p> <p>Meski demikian, belum diketahui apa yang akan didalami KPK terhadap Juliari Batubara dal kasus itu. Namun, KPK sebelumnya pernah memeriksa Juliari, pada Kamis (23/11) lalu. Saat itu, Juliari didalami pengetahuannya terkait pengadaan bansos beras di Kemensos pada 2020.</p> <p>Dalam kasusnya, KPK telah menetapkan mantan Direktur Utama (Dirut) PT Transjakarta yang juga eks Dirut Bhanda Ghara Reksa (BGR) Persero periode 2018-2021 M. Kuncoro Wibowo dan lima pihak lainnya sebagai tersangka, dugaan korupsi penyaluran bantuan sosial (bansos) beras untuk keluarga penerima manfaat (KPM) program keluarga harapan (PKH) tahun 2020-2021 di Kementerian Sosial (Kemensos). KPK menduga, bansos beras untuk KPM PKM pada periode 2020-2021 itu tak pernah disalurkan.</p> <p>Selain Kuncoro Wibowo, KPK juga menetapkan tersangka Direktur Komersial PT BGR periode 2018-2021 Budi Susanto; Vice President Operasional PT BGR periode 2018-2021 April Churniawan; Direktur Utama Mitra Energi Persada (MEP) sekaligus Ketua Tim Penasihat PT Primalayan Teknologi Persada (PTP) Ivo Wongkaren; Tim Penasihat PT PTP Roni Ramdani; dan General Manajer PT PTP sekaligus Direktur PT Envio Global Persada (EGP) Richard Cahyanto.</p> <p>KPK menduga perbuatan keenam pihak yang menyandang status tersangka ini mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 127,5 miliar. Perkara ini telah disidik KPK sejak Februari 2023 lalu.</p> 

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengagendakan pemeriksaan terhadap mantan Menteri Sosial (Mensos) Juliari Peter Batubara.

KPK Periksa Eks Mensos Juliari Peter Batubara terkait Kasus Dugaan Korupsi Penyaluran Bansos   

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/17/JKT-Johnny-G-Plate-Tersangka-Dugaan-Kasus-Korupsi-BTS-Salman-Toyibi-07JPG-1286362217.jpg" alt="Menteri Komunikasi dan Informatika&nbsp;Johnny G Plate&nbsp;ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek BTS. Johnny G Plate langsung ditahan." width="100%">
<figcaption>Menteri Komunikasi dan Informatika&nbsp;Johnny G Plate&nbsp;ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek BTS. Johnny G Plate langsung ditahan.</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate baru saja ditetapkan sebagai tersangka oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung (Kejagung). Johnny terjerat dalam kasus dugaan korupsi penyediaan Infrastruktur Base Transceiver Station (BTS) 4G dan Infrastruktur Pendukung Paket 1, 2, 3, 4, dan 5 Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kemenkominfo 2020-2022.</p> <p>"Berdasarkan hasil pemeriksaan pada hari ini setelah kami evaluasi, kami simpulkan telah terdapat cukup bukti bahwa yang bersangkutan (Johnny G Plate) diduga terlibat dalam peristiwa tindak pidana korupsi proyek pembangunan infrastruktur BTS 4 G paket 12 3 4 dan 5. Tentunya selaku pengguna anggaran dan selaku menteri," kata Direktur Penyidikan (Dirdik) Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung Kuntadi di Kompleks Kejagung, Jakarta, Rabu (17/5).</p> <p>Johnny Plate merupakan tersangka keenam dalam kasus korupsi yang diduga merugikan keuangan negara hingga Rp 8 triliun. Korps Adhyaksa lebih dulu menetapkan lima tersangka dalam kasus ini. Mereka adalah Irwan Hermawan (IH) selaku Komisaris PT Solitech Media Sinergy. Lalu, Mukti Ali (MA) selaku Account Director PT Huawei Tech Investment.</p> <p>Kemudian, Anang Achmad Latif (AAL) selaku Direktur Utama Bakti Kominfo, Galumbang Menak S (GMS) selaku Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia, dan Yohan Suryato (YS) selaku Tenaga Ahli Human Development Universitas Indonesia (Hudev UI) tahun 2020.</p> <p>Johnny G Plate disangkakan melanggar Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.</p> <p>Selama dua periode pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), bukan hanya Menkominfo Johnny G Plate yang tersandung kasus korupsi. Total, terdapat lima menteri era Jokowi yang terjerat korupsi, salah satunya Johnny G Plate. Selain Johnny G Plate, berikut menteri Jokowi lain yang tejerat kasus korupsi.</p> <p><strong>Imam Nahrawi</strong></p> <p>Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi terbukti menerima suap dan gratifikasi untuk memuluskan proses pencairan dana hibah untuk Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI). Ia terjerat perkara korupsi yang sempat ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).</p> <p>Imam telah diputus bersalah terbukti menerima suap sebesar 11.500.000.000 bersama-sama dengan asisten pribadinya, Miftahul Ulum untuk mempercepat proses persetujuan dan pencairan bantuan dana hibah yang diajukan oleh KONI Pusat kepada Kemenpora tahun anggaran 2018.</p> <p>Selain itu, Imam Nahrawi bersama-sama Miftahul Ulum menerima gratifikasi dengan total Rp 8,3 miliar. Penerimaan gratifikasi itu dilakukan Imam melalui Ulum secara bertahap dari sejumlah pihak.</p> <p>Imam Nahrawi telah dijebloskan ke Lapas Sukamiskin. Dalam putusan pengadilan tingkat pertama, Imam Nahrawi divonis tujuh tahun penjara dan denda Rp 400 juta subsider tiga bulan kurungan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta.</p> <p>Imam divonis melanggar Pasal 12 huruf a Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan kesatu alternatif pertama.</p> <p>Pasal 12B ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan kedua.</p> <p><strong>Idrus Marham</strong></p> <p>Mantan Menteri Sosial (Mensos) Idrus Marham terjerat dalam kasus suap proyek PLTU Riau-1. Idrus dinyatakan menerima suap Rp 2,25 miliar dari pengusaha Johannes Kotjo.</p> <p>Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta menjatuhkan hukuman 3 tahun penjara dan denda Rp 150 juta kepada Idrus. Hukuman Idrus sempat ditambah pada tingkat banding menjadi lima tahun penjara.</p> <p>Namun, pada tingkat kasasi hukuman mantan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Golkar itu dikurangi menjadi dua tahun. Politikus Partai Golkar itu kini telah bebas sejak 11 September 2020, dari Lapas Cipinang.</p> <p><strong>Juliari Peter Batubara</strong></p> <p>Mantan Menteri Sosial (Mensos) Juliari Peter Batubara terjerat dalam kasus korupsi proyek pengadaan bantuan sosial (bansos) pandemi Covid-19 di KPK. Juliari terbukti menerima suap senilai Rp 32,48 miliar dalam pengadaan paket bantuan sosial (bansos) sembako penanganan Covid-19 untuk wilayah Jabodetabek tahun anggaran 2020.</p> <p>Penerimaan suap itu dilakukan Juliari dengan memerintahkan pejabat pembuat komitmen (PPK) Kementerian Sosial (Kemensos) Matheus Joko Santoso dan Adi Wahyono untuk memungut fee senilai Rp10 ribu per paket bansos sembako ke para rekanan penyedia bansos Covid-19.</p> <p>Juliari menerima uang dari konsultan hukum, Harry Van Sidabukke sebesar Rp 1,28 miliar. Pemberian uang ini terkait dengan penunjukan PT Pertani dan PT Mandala Hamonangan Sude sebagai rekanan penyedia bansos Covid-19. Kemudian dari Direktur Utama PT Tigapilar Agro Utama, Ardian Iskandar Maddanatja, sejumlah Rp 1,95 miliar dan rekanan penyedia bansos Covid-19 lainnya senilai Rp 29.252.000.000.</p> <p>Juliari terbukti melanggar Pasal 12 huruf b Jo Pasal 18 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP Jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.</p> <p><strong>Edhy Prabowo</strong></p> <p>Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo terjerat dalam kasus suap persetujuan pemberian izin budi daya lobster dan izin ekspor benih bening lobster (BBL) kepada para eksportir. Politikus Partai Gerindra itu menerima suap senilai USD 77 ribu dan Rp 24.625.587.250 dari perusahaan pengekspor benih lobster.</p> <p>Pemberian suap ini setelah Edhy Prabowo menerbitkan izin budidaya lobater untuk mencabut Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 56/PERMEN-KP/2016 tanggal 23 Desember 2016 tentang Larangan Penangkapan dan/atau Pengeluaran Lobster (Panulirus spp), Kepiting (Scylla spp) dan Ranjungan (Portunus spp) dari wilayah negara Republik Indonesia.</p> <p>Pemberian suap juga bertujuan agar Edhy melalui anak buahnya Andreau Misanta Pribadi dan Safri mempercepat proses persetujuan izin budidaya lobster dan izin ekspor benih bibit lobster perusahaan Suharjito dan eksportir lainnya.</p> <p>Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta memvonis Edhy lima tahun dan denda Rp 400 juta subsider enam bulan kurungan. Edhy juga dihukum membayar uang pengganti senilai Rp 9,6 miliar dan USD 77 ribu. Serta pencabutan hak politik usai menjalani pidana badan selama tiga tahun.</p> <p>Hukuman penjara Edhy ditambah menjadi sembilan tahun pada tingkat banding. Namun, Mahkamah Agung (MA) memangkas hukuman Edhy menjadi lima tahun penjara pada tingkat kasasi.</p>

Total, terdapat lima menteri era Presiden Jokowi yang terjerat korupsi, salah satunya Johnny G Plate.

Johnny G Plate, Menteri Kelima di Kabinet Jokowi yang Terjerat Kasus Korupsi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/20/hoaks-heru-1602236949.png" alt="Hoaks yang mencatut nama Pj Gubernur Jakarta Heru Budi" width="100%">
<figcaption>Hoaks yang mencatut nama Pj Gubernur Jakarta Heru Budi</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong>&nbsp;- Isu&nbsp;dana transaksi Rp 349 triliun yang bermasalah masih digoreng pembuat hoax. Kali ini, dinarasikan KPK telah menetapkan tersangka dalam perkara tersebut. Yakni Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi. Bahkan, narasi tersebut juga mencatut nama yang mengarah ke Ahok dan Jokowi.</p> <p>&rdquo;HERU BUDI JADI TERSANGKA !! KPK TEMUKAN BUKTI KUAT ALIRAN DANA 349T MASUK KANTONG || BERITA TERBARU,&rdquo; bunyi judul kanal YouTube Teropong Istana lengkap dengan menyertakan gambar thumbnail (s.id/HeruTersangka).</p> <p>Sejak awal informasi itu tentu saja janggal. Thumbnail jelas terlihat rekayasa. Khususnya pada bagian wajah Pj Gubernur DKI Heru Budi yang secara visual terkesan tempelan.</p> <p>Video tersebut juga kolase dari berbagai video, termasuk pada bagian awal menampilkan mantan Ketua KPK Agus Rahardjo dan mantan Wakil Ketua KPK Laode M. Syarif. Bukan Firli Bahuri (ketua KPK saat ini) atau komisioner lainnya yang masih aktif.</p> <p>Berdasar penelusuran situs padanan gambar, pria berompi oranye pada thumbnail itu bukan Pj Gubernur DKI Heru Budi. Melainkan Mensos Juliari Batubara.</p> <p>Foto tersebut diunggah portal berita news.detik.com pada 7 Desember 2020. Yang terlihat sama bisa ditemukan mulai dari bentuk pakaian hingga suasana pengawalan dari aparat kepolisian.</p> <p>Foto tersebut melengkapi berita terkait pandangan pakar politik Universitas Gadjah Mada (UGM) Wawan Mas&rsquo;udi. Saat itu dia mengatakan, reshuffle menteri yang terlibat kasus korupsi merupakan sebuah keharusan. (s.id/FotoAslinya).&nbsp;<strong>(zam/c9/jun)</strong></p> <p><strong>FAKTA</strong></p> <p>Thumbnail gambar mencomot foto mantan Mensos Juliari Batubara yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK.</p>

Berdasar penelusuran situs padanan gambar, pria berompi oranye pada thumbnail itu bukan Pj Gubernur DKI Heru Budi. Melainkan Mensos Juliari.

Foto Juliari Batubara Ditempeli Wajah Pj Gubernur DKI Jakarta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/08/Mantan-Mensos-Juliari-Batubara-Dery-Ridwansah-3-2.jpg" alt="Terdakwa mantan Menteri Sosial Juliari P Batubara berjalan menuju mobil tahanan usai menjalani sidang pembacaan putusan secara virtual di gedung ACLC KPK, Jakarta, Senin (23/8/2021). Juliari Batubara divonis 12 tahun penjara serta denda Rp500 juta subside" width="100%">
<figcaption>Terdakwa mantan Menteri Sosial Juliari P Batubara berjalan menuju mobil tahanan usai menjalani sidang pembacaan putusan secara virtual di gedung ACLC KPK, Jakarta, Senin (23/8/2021). Juliari Batubara divonis 12 tahun penjara serta denda Rp500 juta subside</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan kasus dugaan korupsi penyaluran bantuan sosial (bansos) untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) di Kementerian Sosial atau Kemensos pada 2020-2021 berbeda, dengan perkara mantan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara.<br /> <br /> Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri menjelaskan kasus dugaan korupsi bansos beras di seluruh Indonesia ini, baru ditemukan tim penyidik saat sedang menyelidiki kasus Juliari Batubara.<br /> <br /> "Apakah kaitannya dengan bansos yang saat ini sedang proses penyelidikan oleh KPK,? kan masih berjalan proses penyelidikan, jadi ini kemudian ditemukan fakta lain dari proses penyelidikan tadi itu kemudian ada laporan masyarakat juga, kami analisis ternyata ada fakta lain ketika penyaluran bansos 2021 di Kemensos ini, dugaannya ada perbuatan melawan hukum," kata Ali kepada wartawan, Minggu (19/3).<br /> <br /> Ali menjelaskan, kasus korupsi penyaluran bansos beras ini, telah merugikan keuangan negara hingga ratusan miliar. KPK akan terus mendalami perkara bansos beras ini, termasuk dugaan keterlibatan pejabat Kemensos.<br /> <br /> "Jadi nanti kami akan terus dalami, kaitannya dari satu BUMN tadi itu dan beberapa pihak swasta yang nanti pelaksanaannya kan sebenarnya dari Kemensos, nah itu lah yang terus akan kami kembangkan dan dalami ke sana dulu," tegas Ali.<br /> <br /> Dalam prosea penyelidikan kasus ini, KPK melalui Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) telah melakukan pencegahan ke luar negeri terhadap enam orang yang diduga terlibat dalam kasus ini.<br /> <br /> Mereka yang dicegah yakni, M. Kuncoro Wibowo selaku Direktur Utama Bhanda Ghara Reksa (BGR) Logistik. Dia diketahui mengundurkan diri dari Direktur Utama PT Transportasi Jakarta (Transjakarta).<br /> <br /> Kemudian, Ivo Wongkaren, Ketua Tim Penasihat PT Primalayan Teknologi Persada (PTP); Budi Susanto, Direktur Komersial PT BGR; April Churniawan, VP Operation PT BGR; Roni Ramdani, Ketua Tim Penasihat PT PTP; dan Richard Cahyanto, GM PT PTP.<br /> <br /> Meski demikian, KPK belum membeberkan pihak-pihak yang ditetapkan sebagai tersangka, dalam penyidikan kasus ini. Ali memastikan, akan mengumumkannya ke publik apabila rangkaian proses penyidikan dianggap telah cukup bukti.<br /> <br /> "Ketika penyidikan ini kami anggap telah tercukupi untuk pengumpulan alat buktinya, maka identitas dari para pihak yang ditetapkan sebagai tersangka, kronologi dugaan perbuatan pidana sekaligus pasal yang disangkakan akan kami sampaikan pada publik," tegas Ali.<br /> <br /> Oleh karana itu, juru bicara KPK bidang penindakan ini mengimbau, pihak-pihak yang dipanggil tim penyidik untuk kooperatif hadir dan menerangkan apa adanya dari setiap peristiwa yang diketahuinya. Hal ini juga perlu mendapat dukungan dari masyarakat, untuk mengungkap secara utuh sengkarut dugaan korupsi penyaluran bansos tersebut.<br /> <br /> "Dukungan masyarakat agar turut mengawal dan memantau selama proses penyidikan ini sangat kami butuhkan. Kami pastikan setiap tahapan yang dilakukan KPK berdasarkan koridor hukum," pungkas Ali.

Korupsi Penyaluran Beras Bansos Rugikan Negara Ratusan Miliar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/08/Mantan-Mensos-Juliari-Batubara-Dery-Ridwansah-3-3.jpg" alt="Terdakwa mantan Menteri Sosial Juliari P Batubara berjalan menuju mobil tahanan usai menjalani sidang pembacaan putusan secara virtual di gedung ACLC KPK, Jakarta, Senin (23/8/2021). Juliari Batubara divonis 12 tahun penjara serta denda Rp500 juta subside" width="100%">
<figcaption>Terdakwa mantan Menteri Sosial Juliari P Batubara berjalan menuju mobil tahanan usai menjalani sidang pembacaan putusan secara virtual di gedung ACLC KPK, Jakarta, Senin (23/8/2021). Juliari Batubara divonis 12 tahun penjara serta denda Rp500 juta subside</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com -</strong> Mantan Menteri Sosial (Mensos) Juliari Peter Batubara melunasi pidana uang pengganti sebesar Rp 14,5 miliar. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan bahwa uang tersebut telah disetor ke kas negara.<br /> <br /> "Jaksa eksekutor KPK Suryo Sularso dan Andry Prihandono melalui biro keuangan telah selesai menyetorkan uang pengganti terpidana Juliari P Batubara ke kas negara sejumlah Rp 14,5 miliar," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK Ali Fikri dalam keterangan tertulis, Senin (1/8).<br /> <br /> Juru bicara KPK bidang penindakan ini mrnyatakan, Juliari melunasi pidana uang pengganti dengan cara mencicil sebanyak tiga kali. Karena itu, KPK tidak perlu melakukan perampasan harta Juliari untuk dilelang dalam rangka melunaskan pidana uang pengganti.<br /> <br /> "KPK hargai inisiatif terpidana tersebut sebagai bentuk ketaatan atas tuntutan tim jaksa KPK dan putusan hakim tipikor," ucap Ali.<br /> <br /> KPK memastikan bakal terus memaksimalkan penagihan pidana pengganti maupun denda ke para terpidana korupsi. Pengembalian uang pengganti dari kasus korupsi itu diyakini bisa mengoptimalkan pemulihan aset.<br /> <br /> Dalam putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, mantan Menteri Sosial (Mensos) Juliari Peter Batubara terbukti secara sah menerima suap senilai Rp 32,48 miliar dalam pengadaan paket bantuan sosial (bansos) sembako penanganan Covid-19 untuk wilayah Jabodetabek tahun anggaran 2020.<br /> <br /> Penerimaan suap itu dilakukan Juliari dengan memerintahkan pejabat pembuat komitmen (PPK) Kementerian Sosial (Kemensos) Matheus Joko Santoso dan Adi Wahyono untuk memungut fee senilai Rp 10 ribu per paket bansos sembako ke para rekanan penyedia bansos Covid-19.<br /> <br /> Juliari menerima uang dari konsultan hukum, Harry Van Sidabukke sebesar Rp 1,28 miliar. Pemberian uang ini terkait dengan penunjukan PT Pertani dan PT Mandala Hamonangan Sude sebagai rekanan penyedia bansos Covid-19. Kemudian dari Direktur Utama PT Tigapilar Agro Utama, Ardian Iskandar Maddanatja, sejumlah Rp1,95 miliar dan rekanan penyedia bansos Covid-19 lainnya senilai Rp 29.252.000.000.<br /> <br /> Juliari terbukti melanggar Pasal 12 huruf b Jo Pasal 18 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP Jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.

KPK Setorkan Pidana Uang Pengganti Juliari Batubara Senilai Rp 14,5 M

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Juliari Batubara

Berita Terkini