<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/18/kartar-sby-dan-eri-3753227806.jpg" alt="Ketua Karang Taruna Kota Surabaya Febryan Kiswanto (kiri) dan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi. (Dok/ Kartar Surabaya)" width="100%">
<figcaption>Ketua Karang Taruna Kota Surabaya Febryan Kiswanto (kiri) dan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi. (Dok/ Kartar Surabaya)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Penertiban parkir liar di minimarket atau toko modern yang digencarkan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya, mendapat perhatian dari Karang Taruna (Kartar) Kota Surabaya.&nbsp;Kelompok yang berisi muda-mudi Kota Pahlawan tersebut bahkan mengajukan diri untuk dilibatkan menjadi juru parkir (jukir) resmi minimarket. Hal ini disampaikan Ketua Karang Taruna Kota Surabaya Febryan Kiswanto. "Petugas parkir (resmi minimarket) bisa melibatkan warga sekitar toko ataupun pemuda Karang Taruna setempat untuk pemberdayaan masyarakat," ujar Febryan kepada awak media di Surabaya, Rabu (18/6). Sebagai informasi, Pemkot Surabaya bersama APRINDO sepakat untuk menggratiskan parkir di tujuh brand minimarket, yakni Indomaret, Alfamart, Alfamidi, Circle K, K-Mart, Lawson, dan Family Mart. Kesepakatan itu disampaikan di ruang sidang wali kota, kompleks Balai Kota Surabaya pada Rabu siang (18/6), setelah berbagai pihak melakukan diskusi panjang terkait pengelolaan perparkiran. Atas hal ini, Karang Taruna Kota Surabaya mengapresiasi keberanian Pemerintah Kota dalam menegakkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perparkiran di Surabaya.&nbsp;"Tetapi mungkin treatment di lapangan sedikit kurang pas, sehingga (sempat) memunculkan miss persepsi dan gejolak di masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan komunikasi yang humanis dan pengawasan yang konsisten," tambahnya. Sebagai mitra pemerintah, Karang Taruna Surabaya berharap Wali Kota Eri Cahyadi bisa lebih tegas terhadap oknum-oknum yang mengatasnamakan sekelompok masyarakat tertentu.&nbsp;"Saya melihat parkir liar ini muncul karena adanya lahan yang tak terkelola secara sistematis, sehingga memunculkan sejumlah pungutan yang tidak resmi (dan meresahkan masyarakat," ucap Febryan. Ia berharap konsistensi pengawasan dan penegakkan hukum secara berkala yang dilakukan Pemkot Surabaya bisa mewujudkan kondisi ideal yang diinginkan masyarakat. Terpenting, tanpa merugikan pihak mana pun. "Kota ini dibangun untuk melindungi semuanya, pengusaha dilindungi, pekerja dilindungi dan konsumen juga dilindungi. Mari jaga kota ini bersama demi kenyamanan, keamanan dan keadilan bagi seluruh warga Surabaya," tukasnya. (*) &nbsp;

Karang Taruna Surabaya mengajukan diri sebagai juru parkir resmi minimarket untuk mendukung penertiban parkir liar.

Dukung Penertiban Parkir Liar, Karang Taruna Surabaya Ajukan Diri Jadi Jukir Resmi Minimarket

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/16/wzQM9vtMvnwKlh2xHcivnJGOGgCH1vITHaJ6Q5Iv-3132943912.jpg" alt="Penertiban parkir minimarket yang tak ada jukir resmi di Surabaya. (Humas Pemkot Surabaya)" width="100%">
<figcaption>Penertiban parkir minimarket yang tak ada jukir resmi di Surabaya. (Humas Pemkot Surabaya)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Sebanyak 58 halaman parkir minimarket di Kota Surabaya disegel Satpol PP Line, karena tidak menyediakan juru parkir resmi yang ditandai dengan rompi khusus dan tanda pengenal. "Halaman parkirnya (minimarket yang disegel bertambah) dari 48, sekarang sudah 58," tutur Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi dalam ruang kerjanya setelah melakukan evaluasi PAD sektor perparkiran baru-baru ini. Sebagai informasi, Wali Kota Eri menggelar apel terkait penertiban jukir liar di Halaman Balai Kota, Selasa (10/6) lalu. Setelah apel, jajaran Pemkot Surabaya, termasuk TNI/Polri menyidak sekitar 800 minimarket. Eri sendiri melakukan inspeksi mendadak di sejumlah minimarket Jalan Dharmahusada. Di sana, ia mendapati dua minimarket yang belum menyediakan jukir resmi. Suka tidak suka toko modern yang tidak patuh disegel. "Yang saya tutup adalah tempat parkirnya karena tidak ada jukir resmi. Jadi nanti mau dibuka lagi terserah, tetapi harus ada juru parkir yang resmi dan mengenakan rompi khusus. Ojo gawe gaduh Surabaya," tuturnya seusai sidak. Lebih lanjut, Eri mengatakan dari 58 minimarket yang halaman parkirnya disegel, beberapa di antaranya sudah mengurus izin dan menyediakan jukir resmi, sehingga Satpol PP Line telah dicabut. Namun, jika masih ada minimarket yang disegel, namun tetap menarik parkir, maka hal tersebut adalah pelanggaran hukum. Pemkot Surabaya pun tidak segan untuk memberikan sanksi tegas, termasuk pencabutan izin usaha. Eri juga mengatakan dalam waktu dekat, Pemkot Surabaya akan mengadakan pertemuan dengan jajaran manajemen toko modern atau minimarket, untuk membahas penerapan pengelolaan parkir yang transparan. "Ini penting agar tidak ada lagi tuduhan atau fitnah yang beredar di masyarakat, misalnya anggapan bahwa sudah bayar pajak ke pemerintah kota, tapi kok masih diganggu,&rdquo; seru Eri. Kabar baiknya, penertiban jukir liar tidak hanya berlaku untuk toko modern, tetapi akan segera merambah rumah makan, dan tempat usaha lainnya, sehingga tidak ada lagi kesalahan perhitungan yang menyebabkan PAD bocor. "Kami tegaskan bahwa penindakan terhadap oknum juru parkir nakal tidak memandang suku atau golongan. Siapa pun yang melanggar aturan di Surabaya, pasti akan kami tindak tegas," tukas Eri.&nbsp;

Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, menyegel 58 halaman parkir minimarket yang tidak menyediakan juru parkir resmi.

58 Halaman Parkir Minimarket di Surabaya Disegel karena Tak Ada Jukir Resmi, Wali Kota Eri Cahyadi: Rumah Makan Menyusul!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/11/Screenshot_2025-06-11-23-12-35-457_comandroidchrome-edit-1701630950.jpg" alt="Hadi Purwanto, juru parkir resmi minimarket di Jalan Kartini, Surabaya, mengakun diintimidasi oleh preman. (Novia Herawati/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Hadi Purwanto, juru parkir resmi minimarket di Jalan Kartini, Surabaya, mengakun diintimidasi oleh preman. (Novia Herawati/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Pemkot Surabaya sedang gencar mengatasi juru parkir (jukir) liar, dengan mewajibkan pengusaha minimarket untuk sediakan jukir resmi dan berseragam. Kebijakan ini mendapat atensi publik.

Pemkot Surabaya menegaskan pentingnya jukir resmi di minimarket, Wali Kota Eri Cahyadi segel minimarket yang tak patuh.

Cerita Jukir Resmi Minimarket di Surabaya: Diintimidasi Preman Minta Jatah Parkir

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/11/fc9Y8jw8q2jU0QBKIy5tvT4ZVfZnWUxbZdN5iOh0-665616298.jpg" alt="Salah satu minimarket di Jalan Dharmahusada disegel Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi karena tidak menyediakan juru parkir resmi dan berompi, Selasa (10/6). (Humas Pemkot Surabaya)" width="100%">
<figcaption>Salah satu minimarket di Jalan Dharmahusada disegel Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi karena tidak menyediakan juru parkir resmi dan berompi, Selasa (10/6). (Humas Pemkot Surabaya)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Terlepas dari kontroversi yang ditimbulkan, keputusan Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi yang menyegel lahan parkir minimarket-minimarket yang tak menyediakan juru parkir berseragam, juga mendapat respons positif. Salah satunya oleh Anggota Komisi B DPRD Surabaya, Yuga Pratisabda Widyawasta. Ia mengapresiasi langkah tegas Eri Cahyadi yang menutup area parkir tokoh-tokoh modern yang melanggar aturan. Yuga menilai langkah ini adalah bagian dari upaya Pemkot Surabaya untuk menertibkan praktek jukir liar yang meresahkan warga, sekaligus memberikan efek jera agar pengusaha lebih patuh pada aturan yang berlaku. "Pemkot sudah memberikan waktu cukup lama kepada pengusaha untuk mematuhi aturan. Kalau dibiarkan, mereka yang bandel tidak akan mematuhi kebijakan yang ada,&rdquo; kata Yuga ditemui di gedung DPRD Surabaya, Selasa (10/6). Langkah-langkah pengawasan seperti ini, lanjut Yuga, perlu diterapkan agar para pemilik toko modern lebih bertanggung jawab dan patuh terhadap kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah daerah.&nbsp; &ldquo;Saya percaya penyegelan (lahan) parkir minimarket bukan hanya untuk memberikan efek jera, tetapi juga untuk mencegah menjamurnya toko modern yang tidak taat aturan. Semua ini demi kebaikan warga kota Surabaya,&rdquo; imbuhnya. Dengan langkah ini, Yuga berharap penertiban parkir dapat berlanjut hingga seluruh toko modern di Surabaya tertib aturan. Terpenting, tidak ada lagi parkir liar yang merugikan masyarakat. Sebelumnya, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menggelar apel pagi di Halaman Balai Kota, Selasa (10/6). Apel ini menggandeng jajaran TNI/Polri dengan fokus pemberantasan jukir liar dan premanisme. Setelah apel, Wali Kota Eri Cahyadi bersama Kapolrestabes Surabaya Kombes Pol Luthfie Sulistiawan dan jajaran melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke beberapa minimarket di Jalan Dharmahusada. Hasilnya, dua minimarket didapati tidak menyediakan juru parkir resmi dan berseragam, sebagaimana instruksi dalam Surat Edaran (SE) tentang Penyelenggaraan Tempat Parkir, tertanggal 2 Juni 2025. &nbsp; "Yang hari ini saya tutup adalah tempat parkirnya karena tidak ada jukir resmi. Kalau tidak ada tempat parkir, pembeli mau parkir dimana. Maka teman-teman toko modern ini juga menutup tokonya,&rdquo; tutur Eri.

Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, menyegel lahan parkir minimarket yang melanggar aturan, mendapat dukungan dari DPRD.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi Segel Parkir Minimarket yang Belum Ada Jukir Resmi, DPRD Surabaya: Sudah Saatnya Diberi Efek Jera!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/10/KBToviXuQIeZNssJhMpmA6LRWMEByWBZGeDg3NRW-1-2417973712.jpg" alt="Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyegel halaman parkir minimarket di Jalan Dharmahusada dan menyaksikan pegawai minimarket menyegel sendiri tokonya, Selasa (10/6). (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyegel halaman parkir minimarket di Jalan Dharmahusada dan menyaksikan pegawai minimarket menyegel sendiri tokonya, Selasa (10/6). (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menunjukkan keseriusannya untuk memberantas praktik juru parkir (jukir) liar di toko-toko modern atau minimarket bertanda "Parkir Gratis" yang kerap dikeluhkan masyarakat.&nbsp; Eri kembali melakukan sidak di kawasan Surabaya Pusat dan Surabaya Timur hari ini, Selasa (10/6). hasilnya, dua minimarket yang berada di Jalan Dharmahusada disegel karena masih ditemukan jukir liar. Minimarket yang disegel tersebut digembok dan dipasang Satpol PP Line. "Jadi gini, saya sudah sampaikan ke semua tempat usaha, yang sudah ada tulisannya bebas parkir, saya minta untuk menyediakan tukang parkir," tutur Eri. Jukir tersebut harus mengenakan rompi khusus sebagai penanda bahwa itu resmi, sehingga masyarakat yang membeli di minimarket tidak lagi dimintai tarif parkir. "Saya minta setiap toko modern memberikan asuransi kepada jukirnya. Kedua jukir diseragami, agar masyarakat di sini tidak lagi membayar, karena sudah tahu kalau itu gratis," sambungnya. Dalam kesempatan yang sama, Eri menegaskan, yang disegel Pemkot Surabaya sebenarnya adalah area parkirnya. Namun karena halaman parkir ditutup, operasional minimarket pun ikut terhenti sementara waktu. "Yang hari ini saya tutup itu tempat parkirnya. Karena tempat parkirnya nggak ada, orang mau beli parkir di mana? Kalau di embong (jalan raya) nanti macet semua. Maka teman-teman minimarket memutuskan untuk menutup usahanya," terang Eri. Wali Kota Surabaya dua periode itu mempersilakan minimarket yang disegel untuk dibuka kembali. Dengan catatan, sudah ada juru parkir resmi dengan rompi khusus dan tidak menggunakan tepi jalan raya untuk parkir. "Karena sudah tahu kalau itu gratis ya. Jadi nanti mau dibuka lagi terserah kamu (pihak minimarket), tetapi harus ada juru parkir yang resmi dan mengenakan rompi khusus. Ojo gawe gaduh (jangan buat gaduh) Surabaya," imbuhnya.&nbsp;

Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, menindak tegas jukir liar di minimarket. Dua minimarket disegel, juru parkir resmi wajib ada.

Masih Temukan Jukir Liar, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi Segel Parkiran Minimarket di Surabaya, Boleh Buka Kalau Sudah Ada Jukir Resmi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/03/tXSlJoy4T5bt2OGsyAIHtana5d02kO2XLxrWShZW-1543212471.jpg" alt="Apel pagi agenda pemberantasan jukir liar dan premanisme di Halaman Balai Kota Surabaya, Selasa (3/6). (Humas Pemkot Surabaya)" width="100%">
<figcaption>Apel pagi agenda pemberantasan jukir liar dan premanisme di Halaman Balai Kota Surabaya, Selasa (3/6). (Humas Pemkot Surabaya)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi menginstruksikan seluruh pengusaha yang telah membayar pajak parkir untuk menyiapkan juru parkir (jukir) resmi di tempat usaha masing-masing, seperti ruko dan minimarket. Hal tersebut Eri sampaikan dalam apel pagi pemberantasan juru parkir (Jukir) liar dan aksi premanisme bersama TNI/Polri, yang digelar Taman Surya, Halaman Balai Kota Surabaya pada Selasa (3/6). &ldquo;Hari ini kita bergerak bersama, kita bergerak bersama TNI/Polri, siapapun premanisme dan jukir liar di Surabaya, sehingga tidak membuat nyaman, kita hilangkan dari di Kota Surabaya," tutur Eri dalam pidatonya. Pejabat yang akrab disapa Cak Eri itu tidak segan untuk memberikan sanksi kepada perusahaan yang tak patuh, dalam hal ini tidak menyediakan juru parkir berseragam, termasuk sanksi pencabutan izin usaha. &ldquo;Saya cabut izinnya kalau tidak menyiapkan tukang parkir. Surabaya jangan dibuat gaduh, jangan dibuat tidak tenang. Surabaya terbuka untuk investasi, tapi jangan lupa investor juga punya kewajiban,&rdquo; imbuhnya.&nbsp; Dalam kesempatan yang sama, Eri menegaskan bahwa pihaknya akan terus berupaya untuk menjaga keamanan dan kenyamanan masyarakat Kota Surabaya. Pemkot Surabaya tidak menoleransi adanya oknum premanisme yang memanfaatkan aset pemerintah untuk kepentingan pribadi, sehingga mengganggu kenyamanan masyarakat Kota Pahlawan. &ldquo;Ketika ada tanah negara diduduki orang lain tanpa izin, dan kita hanya diam (membiarkan), itu adalah salah. Jangan kita biarkan ketidakadilan di depan mata. Kita akan pastikan tidak ada juru parkir liar," seru Eri. Sebagai informasi, apel gabungan agenda pemberantasan jukir liar dan premanisme, diikuti jajaran Satpol PP, Dishub, BPBD, DPKP, Polrestabes Surabaya, Polres Pelabuhan Tanjung Perak, dan Kodim 0830/ Surabaya.&nbsp;

Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi menginstruksikan pengusaha untuk menyiapkan jukir resmi, sanksi bagi yang melanggar, apel bersama TNI/Polri.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi Ultimatum Ruko dan Toko Modern: Wajib Punya Jukir Resmi!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/03/gMLCNiHisg7dLg0oMP9VQWTYVeXUcscBQTOYOH2w-2417075024.jpg" alt="Ilustrasi penindakan jukir liar di Surabaya. (Humas Pemkot Surabaya)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi penindakan jukir liar di Surabaya. (Humas Pemkot Surabaya)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya berencana menerbitkan Surat Edaran (SE) untuk memberantas juru parkir (jukir) liar, yang beberapa waktu ke belakang semakin meresahkan masyarakat. Melalui SE tersebut, Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi &nbsp;memberikan instruksi kepada seluruh pengusaha di Kota Surabaya untuk menyediakan juru parkir resmi berseragam di tempat usahanya masing-masing.&nbsp; Kewajiban ini berlaku bagi tempat usaha yang dikenakan pajak parkir atau pajak barang dan jasa tertentu (PBJT) atas jasa parkir, dengan ketentuan menyediakan minimal satu jukir berseragam gratis. &ldquo;Jadi bukan berarti dia (perusahaan) sudah membayar pajak parkir tidak menyediakan penjaga parkir. Maka saya minta ada penjaga parkirnya menggunakan baju atau rompi perusahaan itu," tutur Eri, Senin (2/6). Tujuannya baik, untuk memastikan bahwa pelanggan di tempat usaha yang sudah membayar pajak parkir ke pemerintah daerah, seperti minimarket atau pertokoan, tidak perlu lagi membayar parkir.&nbsp; &ldquo;Besok saya kumpulkan untuk apel dengan seluruh teman-teman Satpol PP, Dishub, Linmas, BPBD, semuanya kita gerakkan, karena saya ingin masifkan sambil nanti bergerak bersama Polri dan TNI," imbuhnya. Pejabat yang akrab disapa Cak Eri itu tak segan untuk mencabut izin usaha perusahaan yang tidak patuh, dalam hal ini tidak menyediakan juru parkir berseragam dan membiarkan praktek jukir liar hidup. &ldquo;Saya cabut izinnya kalau tidak menyiapkan tukang parkir. Kalau tidak mau ikut aturan itu, jangan buka usaha di Surabaya, garai gaduh, garai ruwet (bikin gaduh, bikin ruwet)," seru orang nomor satu di Surabaya itu.&nbsp;

Pemkot Surabaya rencanakan SE untuk atasi jukir liar, instruksikan penyediaan jukir resmi berseragam.

Tempat Usaha di Surabaya Wajib Punya Jukir Resmi, Wali Kota Eri Cahyadi: Berani Langgar, Saya Cabut Izinnya!

jukir resmi

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#jukir resmi

Berita Terkini