<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/icw-minta-presiden-beri-dukungan-politik-terhadap-kerja-kpk_m_.jpg" alt="Koordinator ICW Adnan Topan Husodo saat diwawancarai awak media beberapa waktu lalu" width="100%">
<figcaption>Koordinator ICW Adnan Topan Husodo saat diwawancarai awak media beberapa waktu lalu</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) hingga kini masih memproses bakal calon Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Nama-nama sosok Dewas belum terungkap menjelang dua pekan pelantikan pimpinan KPK periode 2019-2024.  Menanggapi hal ini, Indonesia Coruption Watch (ICW) memilih tak membahas terkait siapa yang pantas mengisi Dewas KPK. Koordinator ICW, Adnan Topan Husodo menyampaikan, pihaknya hingga kini masih berjuang untuk judicial review Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan UU KPK yang disahkan DPR ke Mahkamah Konstitusi (MK).  "Saat ini ICW masih fokus dengan pengajuan judicial review (JR) atas UU KPK yang baru di MK, jadi kami abaikan saja informasi terkait Dewas KPK. Bagi kami, perjuangannya ada di level judicial review," kata Adnan dikonfirmasi, Minggu (8/12).  Adnan menegaskan, ICW menolak adanya konsep Dewas KPK. Adnan berpendapat, meskipun anggota Dewas KPK akan diisi oleh pegiat antikorupsi, namun menurut dia tetap tidak akan mengubah keadaan.  Oleh karenanya, Adnan menyebut masyarakat bisa menilai efektivitas keberadaan Dewas KPK. "Apakah akan membantu negara ini untuk memberantas korupsi secara lebih efektif atau tidak?" jelas Adnan.  Untuk diketahui, Dewas KPK adalah struktur baru dalam tubuh KPK berdasarkan UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan UU KPK. Ketua dan anggota Dewas dipilih oleh Presiden melalui panitia seleksi.   Namun, untuk pembentukan Dewas yang pertama ini, UU mengatur bahwa Presiden menunjuk langsung. Dewan Pengawas KPK bertugas, antara lain untuk mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang KPK, memberi izin penyadapan dan penyitaan, serta menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh pimpinan KPK.  Sebelumnya, Ketua KPK Agus Rahardjo menyatakan, pihaknya tidak dilibatkan dalam proses pemilihan Dewan Pengawas. Menurutnya, KPK hanya sebagai pelaksana Undang-Undang.  "KPK itu kan pelaksana Undang-Undang, kalau Undang-Undang sudah bunyi begitu, KPK kan harus melakukan," kata Agus di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat (6/12).  Agus menyampaikan, lembaga yang dipimpinnya tidak memberikan rekomendasi nama dan kriteria terkait siapa yang cocok untuk mengisi posisi Dewan Pengawas. Menurutnya, pihaknya hanya melakukan transisi terkait diterapkannya UU KPK hasil revisi.  "Yang sekarang kita lakukan adalah hari ini intensif rapat transisi, antara lain misalkan kita menyusulkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) supaya status (pegawai) KPK jelas, mudah-mudahan bisa segera kita sampaikan," tukas Agus.

Fokus JR di MK, ICW Enggan Bahas Sosok Calon Dewan Pengawas KPK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/06/PENGAMANAN-GEDUNG-MK-MIFTAHULHAYAT-3.jpg" alt="Pengamanan Gedung MK. Sidang sengketa Pilpres 2019 dijamin tidak ada pengerahan massa. (Miftahulhayat/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Pengamanan Gedung MK. Sidang sengketa Pilpres 2019 dijamin tidak ada pengerahan massa. (Miftahulhayat/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Putusan pertama uji konstitusionalitas UU KPK diterbitkan kemarin (28/11). Hasilnya, Mahkamah Konstitusi menyatakan perkara uji formil UU tersebut tidak dapat diterima.  Sebab, ada kekeliruan soal objek perkara pada permohonan tersebut yang membuat hakim tidak melanjutkannya ke tahap pemeriksaan lanjutan. Hakim langsung bermusyawarah yang berujung putusan dismissal.  Dalam pertimbangan putusan, hakim konstitusi Enny Nurbaningsih menyatakan bahwa para pemohon mengajukan perbaikan permohonan pada 14 Oktober lalu. Perbaikan disampaikan lewat surat elektronik. Dalam perbaikan itu, para pemohon yang berjumlah 190 orang menyebutkan bahwa yang diujikan adalah UU 16/2019.  UU tersebut disebut pemohon sebagai UU tentang Perubahan Kedua atas UU KPK. Objek UU tersebut disoal oleh MK karena ternyata yang dimaksud bukanlah UU KPK.  ’’Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 adalah Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,’’ ujar Enny.  Pun demikian dengan uji materi beberapa pasal di UU KPK Tahun 2002. Majelis hakim menilai objek ujinya masih berkaitan dengan UU 16/2019 yang diklaim sebagai revisi UU KPK itu. ’’Mahkamah telah berpendapat permohonan para pemohon telah salah objek (error in objecto, Red),’’ lanjutnya. Dengan begitu, tidak ada relevansinya lagi untuk dipertimbangkan lebih lanjut.  Menurut majelis hakim, seharusnya pengujian materi UU 30/2002 harus dikaitkan dengan UU 19/2019. Bukan UU 16/2019. Dengan demikian, uji UU yang diajukan pemohon masih belum sampai tahap pemeriksaan dan memberikan keterangan dari sejumlah pihak.  Seusai sidang putusan, kuasa pemohon Zico Leonard Djagardo Simanjuntak mengaku kecewa. Menurut dia, MK memajukan jadwal sidang perbaikan permohonan.  Tadinya, tenggat perbaikan permohonan adalah 23 Oktober. Sementara itu, UU KPK diundangkan pada 17 Oktober. ’’Artinya, masih bisa kami melakukan perbaikan sehingga nomor undang-undangnya benar,’’ terangnya.

Salah Objek, Uji UU KPK Pertama Tidak Dapat Diterima

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/06/Pengamanan-Gedung-MK-Dery-Ridwansah-7-640x480-1.jpg" alt="Pengamanan Gedung Mahkamah Konstitusi. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Pengamanan Gedung Mahkamah Konstitusi. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mahkamah Konstitusi (MK) dianggap inkonsisten dalam melakukan persidangan terkait gugatan atau permohonan judicial review (JR) Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pernyataan itu diungkapkan oleh Zico Leonard sebagai salah satu pihak pemohon.  Zico menyebut ada dua sikap MK yang patut dipertanyakan. Pertama, soal adanya panitera menghubunginya dan menyampaikan jadwal sidang yang dimajukan. Informasi itu, kata Zico, sangat aneh karena seseorang yang mengaku sebagai panitera mendadak menghubunginya melalui Whatsapp pada Minggu pagi.  "Dalam pesan WA itu, intinya panitera meminta supaya jadwal sidang dimajukan," kata Zico di Gedung MK, Jakarta, Rabu (27/11).  Menurut Zico, jika MK mendadak memajukan jadwal sidang, pihaknya tidak mendapat kesempatan untuk melakukan perbaikan lantaran penomoran UU KPK baru dilakukan pada Kamis 17 Oktober 2019. Dia pun menyesalkan sikap MK tersebut.  "Makanya saya mempertanyakan kenapa MK memajukan jadwal sidangnya, hanya karena jadwal sidang ini berujung pada undang-undang yang tidak bernomor," sesal Zico.  Sikap MK lainnya yang patut dicurigai, kata Zico, mengenai tidak adanya respons percepatan jadwal sidang. Beberapa kali ia mengaku telah mengajukan surat ke MK, isinya mempertanyakan sikap lembaga konstitusi tersebut.  Namun, lanjutnya, hal itu tak juga ditanggapi, ia mengaku kecewa dan memutuskan mencabut permohonan perkara pada 19 November. Namun, sehari setelahnya ia mendapat pemberitahuan akan ada sidang putusan pada 20 November.  "Kami mengajukan pencabutan perkara, tapi yang terjadi pada tanggal 20 ada surat panggilan malah sidang putusan padahal kami sudah cabut putusan," tukasnya.  Sebelumnya, Zico bersama 18 mahasiswa dari berbagai universitas mengajukan permohonan uji materi terkait UU KPK hasil revisi. Dalam gugatannya, mengenai materi formil, mereka memandang terdapat kejanggalan dalam proses pengambilan suara untuk pengesahan UU KPK.  Sebab rapat paripurna hanya dihadiri oleh 80 anggota DPR saat dibuka. Meski demikian. Padahal seharusnya harus memenuhi kuorum dari 560 anggota dewan.  Selain itu, alasan mengajukan permohonan uji materiil ialah terdapat kekosongan norma dalam UU Nomor 30 tahun 2002 akan penegakkan syarat-syarat anggota KPK yang diatur dalam pasal 29. Terkait kekosongan norma di mana tidak terdapat suatu pasal atau upaya hukum apapun untuk memperkarakan pelanggaran akan syarat-syarat dalam pasal 29 UU Nomor 30 tahun 2002.

Anggap MK Inkonsisten, Mahasiswa Pemohon JR UU KPK Cabut Gugatan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/11/Mahfud-MD_MIFTAHULHAYAT-9.jpg" alt="Menkopolhukam Mahfud MD saat berada dikantornya di Jakarta, Rabu (13/11).MIFTAHULHAYAT/JAWA POS" width="100%">
<figcaption>Menkopolhukam Mahfud MD saat berada dikantornya di Jakarta, Rabu (13/11).MIFTAHULHAYAT/JAWA POS</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Langkah tiga pimpinan KPK mengajukan judicial review (JR) Undang-Undang 19/2019 tentang KPK sudah tepat. Selain peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu), JR dinilai salah satu opsi hukum yang bisa diambil.  Hal itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mohammad Mahfud MD. Dalam berbagai kesempatan, Mahfud memang sempat menyampaikan tiga opsi yang bisa dipakai untuk menggugurkan UU KPK. Selain perppu dan JR, masih ada legislative review.  Sementara ini, Presiden Joko Widodo belum mau mengeluarkan perppu. Alasannya, sudah ada yang mengajukan JR di MK. Sedangkan legislative review butuh kemauan dari DPR. Karena itu, JR dinilai sebagai salah satu jalan yang harus ditempuh.  Melalui JR, Mahfud menjelaskan, semua akan diuji hakim MK. ”Kan di situ akan bertemu perbedaan pendapat antara satu kelompok masyarakat dengan kelompok masyarakat lain,” terangnya kemarin (21/11). ”Nanti biar hakim MK yang memutuskan,” imbuhnya.  Berkaitan dengan gelombang pengajuan JR UU KPK, istana tidak mempersoalkan. Mereka juga menanggapi santai banyaknya JR UU KPK. Termasuk JR oleh tiga pimpinan KPK. Menurut Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung, Indonesia merupakan negara hukum. Sistem hukum Indonesia sudah mengatur hak JR terhadap sebuah UU. Siapa pun boleh melakukannya. ”Kita hormati sepenuhnya apa yang dilakukan oleh siapa pun, JR terhadap UU KPK,” ujarnya di kantor presiden, Jakarta.  Pramono meminta semua pihak menghormati proses JR yang berjalan di MK. Saat ini pemerintah pun menunggu putusan MK dan siap melaksanakan apa pun hasilnya. ”Apa pun yang sudah diputuskan oleh MK, siapa pun harus hormati dan menjalankan itu,” ujarnya.  Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana menyampaikan, pengajuan JR UU KPK dilakukan demi menyelamatkan KPK. Lewat JR, lanjut dia, masyarakat bersama para tokoh berharap UU KPK dibatalkan MK. ”Harapannya Mahkamah (Konstitusi) memutuskan bahwa proses pembahasan dan pengesahan UU KPK bertentangan dengan UUD 1945,” ungkapnya. Dengan begitu, UU tersebut harus dibatalkan. ”Dan dikembalikan ke UU KPK yang lama,” tambahnya.  Berdasar catatan ICW, tidak kurang ada 15 poin krusial menyangkut materiil UU KPK. Kurnia menjelaskan, catatan itu termasuk soal kehadiran dewan pengawas (dewas), penerbitan SP3, dan status KPK yang tidak lagi independen. Semua itu berpotensi melahirkan masalah serius. ”KPK hanya akan fokus pada pencegahan. Sebab, penindakan akan kembali pada jalur lambat,” jelasnya.  Tak hanya bermasalah secara materiil, UU KPK disebut Kurnia cacat formil. Sebab, pembentukannya dinilai tidak sesuai aturan.

Pemerintah Janji Patuhi Apa pun Putusan MK Terkait UU KPK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/11/JUDICIAL-REVIEW-UU-KPK-DERY-RIDWANSAH-3.jpg" alt="Ketua KPK Agus Rahardjo (tengah) didampingi Wakil Ketua KPK Laode M Syarif dan Saut Situmorang saat mendaftarkan uji materi UU KPK di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa (20/11/2019). Tiga pimpinan KPK yakni Agus Rahardjo, Laode Mumahmad Syarif, dan Sau" width="100%">
<figcaption>Ketua KPK Agus Rahardjo (tengah) didampingi Wakil Ketua KPK Laode M Syarif dan Saut Situmorang saat mendaftarkan uji materi UU KPK di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa (20/11/2019). Tiga pimpinan KPK yakni Agus Rahardjo, Laode Mumahmad Syarif, dan Sau</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wadah Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (WP KPK) mengapresiasi tiga pimpinan KPK yakni Agus Raharjo, Saut Situmorang, dan Laode M Syarif bersama dengan 10 tokoh antikorupsi mengajukan judicial review (JR) terhadap UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK. JR itu resmi didaftarkan pada Rabu (20/11) kemarin.  WP KPK melihat hal itu merupakan tindakan yang mewakili aspirasi masyarakat dalam melawan pelemahan KPK. Aspirasi tersebut merupakan tindakan negarawan atas upaya pelemahan KPK.  "Pegawai KPK mengapresiasi langkah pimpinan KPK dan tokoh nasional yang melakukan judicial review terhadap UU KPK. Ini adalah aksi yang mewakili aspirasi rakyat Indonesia yang khawatir nasib pemberantasan korupsi ketika KPK dilemahkan," kata Ketua WP KPK Yudi Purnomo Harahap dalam keterangannya, Kamis (21/11).  Langkah JR yang diambil kemarin, kata Yudi, merupakan satu-satunya jalan yang bisa ditempuh sembari menunggu Presiden Jokowi mengeluarkan Perppu KPK.  "Apalagi Bapak Presiden juga sudah mengungkapkan bahwa Perppu menunggu hasil dari persidangan MK. Sehingga saat ini JR revisi UU KPK merupakan satu-satunya cara agar pemberantasan korupsi tetap berjalan," ucap Yudi.  Yudi juga berharap, MK dapat mempertimbangkan langkah hukum yang ditempuh koalisi masyarakat dengan pimpinan KPK. "Semoga putusan MK nantinya sesuai dengan harapan rakyat Indonesia," pungkasnya.  Sebelumnya, Koalisi masyarakat sipil yang menamai diri sebagai Tim Advokasi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) mengajukan judicial review (JR) ke Mahkamah Konstitusi (MK). Bahkan tiga diantaranya merupakan pimpinan KPK, yakni Agus Rahardjo, Laode M Syarif dan Saut Situmorang.  Wakil ketua KPK Laode M Syarif menilai materi formil UU KPK hasil revisi masih banyak kesalahan. Atas dasar ini sebagai warga negara dan pimpinan KPK memberanikan diri menggugat UU KPK hasil revisi ke MK.  "Memang di dalam dokumen kami itu menjelaskan beberapa kaitan antara uji formilnya itu dengan beberapa isi yang ada di dalam UU KPK yang baru. Oleh karena itu maka yang kami minta adalah karena proses formilnya tidak sesuai dengan aturan UU dengan pembentukan peraturan perundang-undangan, maka kami bisa jelaskan yang akhirnya banyak ada kesalahan di materil," ucap Laode di Gedung MK, Jakarta, Rabu (20/11).  Laode menyebut, proses UU KPK hasil revisi tidak sesuai dengan UU yang berlaku. Sehingga hal ini diyakini melanggar hukum.  "Tetapi tujuan utama pengujian ini kami mengacu pada untuk menguji formilnya dulu. Karena kami melihat bahwa proses pembentukan UU revisi KPK tidak sesuai dengan syarat-syarat pembentukan UU," pungkasnya.  Untuk diketahui, mereka yang menggugat UU KPK hasil revisi ke MK selain tiga pimpinan KPK diantaranya Erry Riyana Hardjapamekas, Moch Jasin, Omi Komaria Madjid, Betti S Alisjahbana, Hariadi Kartodihardjo, Mayling Oey, Suarhatini Hadad, Abdul Ficar Hadjar, Abdillah Toha dan Ismid Hadad.

WP KPK Bangga Tiga Pimpinannya Ajukan JR ke MK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/11/JUDICIAL-REVIEW-UU-KPK-DERY-RIDWANSAH-3.jpg" alt="Ketua KPK Agus Rahardjo (tengah) didampingi Wakil Ketua KPK Laode M Syarif dan Saut Situmorang saat mendaftarkan uji materi UU KPK di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa (20/11/2019). Tiga pimpinan KPK yakni Agus Rahardjo, Laode Mumahmad Syarif, dan Sau" width="100%">
<figcaption>Ketua KPK Agus Rahardjo (tengah) didampingi Wakil Ketua KPK Laode M Syarif dan Saut Situmorang saat mendaftarkan uji materi UU KPK di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa (20/11/2019). Tiga pimpinan KPK yakni Agus Rahardjo, Laode Mumahmad Syarif, dan Sau</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Koalisi masyarakat sipil yang menamai diri sebagai Tim Advokasi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) mengajukan judicial review (JR) ke Mahkamah Konstitusi (MK). Bahkan tiga diantaranya merupakan pimpinan KPK, yakni Agus Rahardjo, Laode M Syarif dan Saut Situmorang.  Adapun judicial review dilakukan untuk menggugat UU No 19/2019 tentang perubahan kedua atas UU No 30/2002 tentang KPK ke MK.  "Total pemohon yang akan menyampaikan uji formil kali ini ada 13 orang, tadi sudah disebutkan beberapa pimpinan KPK dia menggunakan hak sebagai warga negara dan juga ada mantan komisioner KPK juga ada pak Erriyana, pak Yasin dan banyak sekali tokoh-tokoh masyarakat yang juga bergabung yang menganggap bahwa proses pembentukan UU ini memang bermasalah," kata salah satu perwakilan anggota koalisi Kurnia Ramadhana di Gedung MK, Jakarta, Rabu (20/11).  Kurnia menyebut, KPK sebagai penyelenggara UU tidak dilibatkan dalam proses revisi serta penyusunan UU Nomor 19/2019 tentang KPK. Menurutnya, partisipasi masyarakat dinilai tidak dianggap sesuatu yang penting oleh DPR dan Pemerintah.  "KPK sebagai salah satu pemangku kepentingan dan yang menjalankan UU juga tidak dilibatkan," sesal Kurnia.  Kurnia menyebut, pihaknya hanya menggugat permasalahan formil melalui judicial review (JR) ke Mahkamah Konstitusi (MK). Sebab hingga kini masih mengumpulkan bukti terkait permasalahan materiil UU KPK hasil revisi.  "Formil, jadi untuk materil itu nanti kita masih mengumpulkan beberapa bukti-bukti untuk memperkuat permohonan kita," ucap Kurnia.  Sementara itu, Wakil ketua KPK Laode M Syarif menilai materi formil UU KPK hasil revisi masih banyak kesalahan. Atas dasar ini sebagai warga negara dan pimpinan KPK memberanikan diri menggugat UU KPK hasil revisi ke MK.  "Memang di dalam dokumen kami itu menjelaskan beberapa kaitan antara uji formilnya itu dengan beberapa isi yang ada di dalam UU KPK yang baru. Oleh karena itu maka yang kami minta adalah karena proses formilnya tidak sesuai dengan aturan UU dengan pembentukan peraturan perundang-undangan, maka kami bisa jelaskan yang akhirnya banyak ada kesalahan di materil," terang Laode.  Laode menyebut, proses UU KPK hasil revisi tidak sesuai dengan UU yang berlaku. Sehingga hal ini diyakini melanggar hukum.  "Tetapi tujuan utama pengujian ini kami mengacu pada untuk menguji formilnya dulu. Karena kami melihat bahwa proses pembentukan UU revisi KPK tidak sesuai dengan syarat-syarat pembentukan UU," pungkasnya.  Untuk diketahui, mereka yang menggugat UU KPK hasil reviai ke MK selain tiga pimpinan KPK diantaranya Erry Riyana Hardjapamekas, Moch Jasin, Omi Komaria Madjid, Betti S Alisjahbana, Hariadi Kartodihardjo, Mayling Oey, Suarhatini Hadad, Abdul Ficar Hadjar, Abdillah Toha dan Ismid Hadad.

Koalisi Masyarakat Sipil Hingga Pimpinan KPK Uji Materi UU Baru ke MK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/11/oke-JKT1-KOALISI-MASYARAKAT-SIPIL-ali2-2.jpg" alt="Mantan Komisioner KPK Erry Riyana Hardjapamekas (ketiga kanan)." width="100%">
<figcaption>Mantan Komisioner KPK Erry Riyana Hardjapamekas (ketiga kanan).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sejumlah tokoh mengunjungi gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kemarin (15/11). Selain memberikan dukungan moral, mereka berencana mengajukan judicial review (JR) terhadap UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK ke Mahkamah Konstitusi (MK). Gugatan itu dianggap jalan terakhir seiring dengan belum adanya tanda-tanda Presiden Joko Widodo mengeluarkan Perppu KPK.  Beberapa tokoh yang hadir adalah mantan Komisioner KPK Erry Riyana Hardjapamekas, pakar hukum pidana Abdul Fickar Hadjar, Omi Komaria Nurcholish Madjid (istri Nurcholish Madjid alias Cak Nur), mantan anggota Pansel Capim KPK Betti Alisjahbana, pakar hukum tata negara Bivitri Susanti, Toeti Heraty N. Roosseno, Anton Doni, Ismid Hadad, dan Saor Siagian.  ’’Kami ingin mengetahui keadaan KPK seperti apa, pimpinannya, pegawainya, dan sebagainya,’’ kata Erry Riyana setelah berdiskusi dengan pimpinan KPK. ’’Pada intinya, kami ingin KPK terus kuat,’’ tutur Betti Alisjahbana.  Wakil Ketua KPK Saut Situmorang menyatakan, makin cepat perppu dikeluarkan akan makin baik. Meski begitu, Saut membantah bila kerja KPK terganggu gara-gara tidak ada perppu. Menurut dia, landainya upaya penindakan saat ini adalah hal biasa. ’’Kamu lihat aja, pada tahun-tahun kemarin, KPK juga ada 2 bulan 3 bulan (nggak melakukan OTT, Red),’’ jelasnya.  Setelah berlakunya UU hasil revisi, KPK memang belum melakukan penyidikan baru. Apakah pimpinan khawatir terganjal pasal-pasal baru? Saut menegaskan bahwa pihaknya tidak merasakan hal tersebut. ’’Tapi ya, tentu saja nggak bisa dipaksa nangkepin orang begitu,’’ ujarnya.

Tokoh Nasional Kunjungi KPK, Lalu Siapkan Judicial Review

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/06/JKT_PENGAMANAN-GEDUNG-MK-JELANG-SIDANG-PUTUSAN-PHPU_MIFTAHULHAYAT-2.jpg" alt="Pengamanan gedung di Mahkamah Konstitusi. (Miftahul Hayat/ Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Pengamanan gedung di Mahkamah Konstitusi. (Miftahul Hayat/ Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Koalisi Save Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyesalkan langkah Presiden Joko Widodo yang menunda penerbitan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) terhadap UU KPK. Organisasi sipil itu akan menggugat UU yang baru disahkan DPR itu ke Mahkamah Konstitusi (MK).  "Kita sebagai Koalisi Masyarakat Sipil sedang mengumpulkan bukti-bukti sembari menyusun permohonan agar bisa segera mengajukan gugatan judicial review kepada Mahkamah Konstitusi (MK)," kata peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana di kantornya, Jalan Kalibata Timur, Jakarta Selatan, Minggu (3/11).  Namun, Kurnia tak memerinci kapan akan mengajukan permohonan uji materi. Menurutnya, ICW bersama sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) masih mengumpulkan materi untuk 'bertarung' di persidangan.  "Secepatnya kita mengajukan judicial review . Kita masih akan menyusun landasan argumentasi kita ketika nanti akan bersidang di Mahkamah Konstitusi," tegasnya.  Sebelumnya, Presiden pastikan tidak akan mengeluarkan Perppu untuk UU KPK. Jokowi beralasan, menghormati proses uji materi UU KPK yang tengah berjalan di Mahkamah Konsitusi.  "Kita melihat, masih ada proses uji materi di MK. Kita harus hargai proses seperti itu," kata Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Jumat (1/11).

Tak Juga Terbitkan Perppu, Koalisi Save KPK Siap Tarung di MK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/senat-uin-bandung-istimewa.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com –Senat Mahasiswa UIN Bandung bekerjasama dengan Voice Without Notice (VWN) Institute selenggarakan diskusi publik menyoal serangkaian Undang-Undang (UU) dan Rancangan Undang-Undang (RUU) yang dinilai kontroversial, diantaranya UU KPK, RUU KUHP, RUU Pertanahan, RUU Minerba, dan RUU Pemasyarakatan. Dalam diskusi ini, Senat Mahasiswa UIN Bandung akan mengajukan judicial review UU KPK dan RUU kontroversial yang telah dibuat pemerintah dan DPR.  Diskusi yang dihadiri Wakil Rektor III UIN Bandung, Dr. H. Ah. Fathoni, M. Ag dan melibatkan 12 organisasi mahasiswa se-Bandung ini dilaksanakan kemarin (15/10) di Aula Fakultas Adab dan Humaniora Kampus UIN Sunan Gunung Djati, Bandung. “Melalui diskusi ini, kami mendorong adanya Judicial Review atas poin-poin kontroversial pada UU KPK yang telah ditetapkan,” kata Umar Ali Muharrom, Ketua Senat Mahasiswa UIN Sunan Gunung Djati Bandung melalui keterangan tertulis yang diterima JawaPos.com, Kamis (17/10).  Umar menjelaskan diskusi ini merupakan bentuk kegelisahan segenap mahasiswa khususnya mahasiswa UIN Bandung atas beragam persoalan publik di Indonesia yang tak kunjung terselesaikan. Selain pengajuan adanya Judicial Review, Senat Mahasiswa UIN Bandung juga meminta Pemerintah untuk lebih mencurahkan perhatian dalam menyelesaikan persoalan bangsa, terutama terkait Kebakaran hutan dan Lahan (Karhutla), perampasan tanah petani, kriminalisasi buruh dan petani, dan beragam problem kebangsaan lainnya.  “Kebijakan Pemerintahan Jokowi di periode kedua nantinya harus lebih menunjukkan keberpihakannya kepada penyelesaian persoalan publik, terutama kelompok lemah dan marjinal seperti buruh dan petani. Jika tidak, akan meningkatkan krisis kepercayaan publik terhadap pemerintah,” tambah Umar.  Dalam diskusi bertajuk ‘Terbentuknya Independensi Pengetahuan Mahasiswa UIN Bandung Terhadap Polemik Nasional (UU/RUU Kontroversial)’ ini menghasilkan beberapa poin rekomendasi, diantaranya menuntut Pemerintah dan DPR RI untuk mengadakan pengkajian ulang terhadap semua RUU dengan melibatkan elemen mahasiswa, dan menjalankan prosesnya dengan lebih transparan dan akuntabel. Terkait UU Pesantren, Pemerintah diharapkan lebih memperjelas makna pesantren secara filosofis dalam bingkai kehidupan berbangsa dan bernegara.  Selaku Ketua Senat Mahasiswa UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Umar pun turut mengimbau kepada segenap masyarakat Indonesia untuk bijak dalam menyampaikan aspirasi melalui saluran media dan tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum tentu kebenarannya. Sementara bagi elemen mahasiswa, menurutnya penting untuk terus menjaga idealisme dan independesi mengingat mahasiswa adalah agen perubahan bagi generasi bangsa di masa depan

Senat UIN Bandung Ajukan Judicial Review UU/RUU Kontroversial

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/hamdan-zulva.jpg" alt="Hamdan Zoelfa selaku tim kuasa hukum dari Desrizal yang melakukan penganiayaan terhadap hakim Sunarso di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (7/10). (Ridwan)" width="100%">
<figcaption>Hamdan Zoelfa selaku tim kuasa hukum dari Desrizal yang melakukan penganiayaan terhadap hakim Sunarso di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (7/10). (Ridwan)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Hamdan Zoelfa turut angkat bicara soal pengajuan gugatan judicial review (JR) terhadap UU tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) hasil revisi UU 30/2002. Hamdan yakin, hakim konstitusi akan cermat melihat mana aspek yang bertentangan dengan UUD 1945.  "Saya kira itu memang langkah yang terbaik adalah mengajukan gugatan ke MK. Tinggal nanti para pemohon itu mengajukan bukti-bukti dalam aspek mana UU itu bertentangan dengan UUD," kata Hamdan di kawasan Gunung Sahari, Jakarta Pusat, Senin (7/10).  Hamdan menyebut, agar permohonannya dikabulkan oleh MK, pemohon uji materi UU KPK harus punya bukti-bukti. Mereka harus memberikan argumentasi kuat bahwa UU KPK hasil revisi memang dapat melemahkan kinerja KPK.  "Bisa dikabulkan dan ditolak, tergantung pada kemampuan dari pemohon untuk mengajukan bukti-bukti dan dalilnya apa," ucap Hamdan.  Kendati demikian, Hamdan berpendapat, perlu pembahasan panjang mengenai persepsi bahwa UU KPK hasil revisi melemahkan KPK. Terlebih, Hamdan optimistis keberadaan Dewan Pengawas justru bakal berdampak positif.  "Nah, kalau saya sendiri melihat bahwa bagaimanapun juga KPK itu butuh partner. Partner di dalam ini, langkah ini benar atau enggak. Saya kira ini di internal KPK sendiri bukan eksternal," jelas Hamdan.  Sebelumnya, MK telah melakukan sidang judicial review terkait UU KPK. Gugatan tersebut diajukan oleh 18 mahasiswa yang menilai UU KPK hasil revisi melemahkan kinerja KPK.  Dalam sidang tersebut, hakim anggota, Wahiduddin Adams mengoreksi isi petitum (tuntutan) dari pemohon yang dinilainya harus diperbaharui. Misalnya, terkait data diri para pemohon yang belum lengkap.  "18 pemohon ini tidak semua menyatakan mahasiswa, pemohon ke-15 menyatakan dirinya sebagai politisi dan merupakan mantan mahasiswa. Pemohon ke-17 ini tidak disampaikan mahasiswanya. Yang dilampirkan tidak ada kartu mahasiswa, KTP, sekadar ingatkan," kata Wahiduddin kepada Zico sebagai kuasa hukum pemohon di ruang sidang MK, Jakarta, Senin (30/9).  Selain itu, Majelis Hakim MK juga melihat ada inkonsistensi dalam isi petitum. Misalnya, pemohon mengajukan pengujian terkait UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. Sementara dalam permohonan yang diajukan adalah tentang perubahan kedua atas UU tersebut terhadap UUD 1945.

Hamdan Zoelfa: Pemohon Judicial Review UU KPK Harus Bawa Bukti Kuat

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Judicial Review UU KPK

Berita Terkini