<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/15/Screenshot_2025-06-15-20-35-04-486_comandroidchrome-edit-341306305.jpg" alt="Irjen Kemendikdasmen Faisal Syahrul mengunjungi SMAN 1 dan 3 Kota Bekasi, Jawa Barat. (BKHM)" width="100%">
<figcaption>Irjen Kemendikdasmen Faisal Syahrul mengunjungi SMAN 1 dan 3 Kota Bekasi, Jawa Barat. (BKHM)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Inspektur Jenderal (Irjen), Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) Faisal Syahrul menyatakan, sekolah wajib mengumumkan kapasitas serta hasil pelaksanaan Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2025/2026. Langkah ini guna memastikan pelaksaan SPMB transparan dan akuntabel.&nbsp; Faisal sendiri telah melakukan pemantauan langsung pelaksanaan SPMB ke sejumlah sekolah. Di antaranya, SMAN 1 Kota Bekasi dan SMAN 3 Bekasi, Jawa Barat, pada Sabtu (14/6). Hal ini sebagai komitmen Kemendikdasmen untuk memastikan bahwa setiap anak memiliki hak yang sama dalam mengakses pendidikan bermutu.&nbsp; &ldquo;Tidak boleh ada diskriminasi ataupun praktik kecurangan dalam bentuk apapun dalam proses SPMB ini,&rdquo; ujarnya dalam keterangan resminya dikutip Minggu (15/6).&nbsp; Dalam kunjungannya, Faisal sempat menerima laporan adanya kendala teknis di hari-hari awal pendaftaran. Salah satunya, adanya gangguan sistem yang lambat saat diakses masyarakat. Namun dipastikan, saat ini sudah kembali berjalan lancar. Kondisi ini ditengarai lantaran tingginya lalu lintas pendaftar saat itu.&nbsp; Selain itu, ia turut menekankan bahwa pihaknya telah melakukan sejumlah langkah antisipasi terhadap potensi kecurangan seperti jual-beli kursi atau praktik titipan. Menurutnya, Kemendikdasmen telah menetapkan dan mengunci daya tampung masing-masing satuan pendidikan melalui sistem Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Sehingga, begitu hasil diumumkan dan dikunci, sekolah tidak bisa sembarangan menerima tambahan murid. Selain itu, sekolah pun diminta secara terbuka mengumumkan kapasitas dan nama-nama siswa yang diterima maupun tidak. &ldquo;Kita sudah tetapkan jumlah rombel (rombongan belajar, Red) dan daya tampung per sekolah. Jika ditemukan pelanggaran, sanksi akan diterapkan sesuai ketentuan yang berlaku,&rdquo; tegasnya.&nbsp; Dalam pengawasan ini, lanjut dia, pihaknya telah menggandeng sejumlah lembaga seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kepolisian, Kejaksaan, Ombudsman RI, dan Inspektorat Daerah. Langkah ini diambil untuk menjamin integritas proses penerimaan siswa baru dan memberikan efek jera pada pelaku kecurangan yang ditemukan. &ldquo;Kami terbuka terhadap laporan dari masyarakat. Jika ditemukan adanya praktik kecurangan, akan langsung ditindak sesuai ketentuan yang berlaku,&rdquo; paparnya.&nbsp; Senada, Kepala SMAN 1 Bekasi Anung Edy Purwanto menyampaikan, pihak sekolah telah membuka layanan pengaduan, baik secara langsung maupun melalui WhatsApp untuk membantu calon siswa yang mengalami kendala. Sekolah juga memberikan pendampingan bagi pendaftar dari luar daerah. &ldquo;Hingga 13 Juni pukul 20.40 WIB, kami telah menerima 624 pendaftar dengan daya tampung 432 kursi. Proses verifikasi berjalan intensif, dan 50 persen sudah selesai diverifikasi,&rdquo; ungkapnya.&nbsp; Sementara itu, Kepala SMAN 3 Bekasi Dedi Suryadi mengingatkan masyarakat agar tidak mempercayai pihak yang menjanjikan kelulusan dengan imbalan tertentu. Dia menegaskan, pihaknya pantang melakukan hal tersebut.&nbsp; &ldquo;Kalau ada yang menawarkan bantuan masuk SMA dengan membayar, itu jelas bukan dari kami. Kalau lolos, ya lolos murni, bukan karena koneksi atau bayaran,&rdquo; tegas Dedi. (*)

Kemendikdasmen memastikan transparansi SPMB 2025 dengan mengumumkan kapasitas dan hasil seleksi, menanggapi potensi kecurangan

Cegah Jual-Beli Kursi SPMB 2025, Sekolah Wajib Umumkan Proses Seleksi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/24/ppdb-smp-1534905478.png" alt="SAMPAIKAN ADUAN: Sejumlah orang tua siswa mendatangi posko PPDB di kantor Dinas Pendidikan Surabaya, Jumat (23/6). Pemakaian sistem dua zonasi dikeluhkan banyak warga." width="100%">
<figcaption>SAMPAIKAN ADUAN: Sejumlah orang tua siswa mendatangi posko PPDB di kantor Dinas Pendidikan Surabaya, Jumat (23/6). Pemakaian sistem dua zonasi dikeluhkan banyak warga.</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Kemendikbudristek didesak untuk mengevaluasi secara menyeluruh aturan penerimaan peserta didik baru (PPDB). Desakan itu dilakukan agar karut-marut PPDB tak terus-menerus terulang. Tahun ini geger PPDB tidak hanya tak masuk kuota zonasi. Tapi, ada ratusan anak yang tiba-tiba masuk dalam kartu keluarga orang lain. Belum lagi, dugaan praktik jual beli kursi yang masih terjadi. Aksi demo pun tak terelakkan di sejumlah daerah. Sayangnya, respons pemerintah pusat dan daerah masih terkesan lamban. Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji menilai, sumber kegaduhan PPDB ada pada regulasinya sendiri. Yaitu, Permendikbud No 1 Tahun 2021. &rsquo;&rsquo;Aturan ini ditafsirkan secara beragam oleh masing-masing pemerintah daerah,&rsquo;&rsquo; katanya. Akibatnya, di sejumlah daerah, pelaksanaan PPDB menimbulkan polemik. Mulai acuan penerapan seleksi berdasar usia, jalur prestasi yang tidak jelas parameternya, hingga manipulasi alamat agar masuk dalam radius zonasi sekolah negeri. Ubaid mengatakan, Permendikbud 1/2021 melahirkan aturan di daerah yang saling bertabrakan. &rsquo;&rsquo;Bila kegaduhan di satu atau dua daerah saja, itu yang bermasalah aturan pemdanya. Tetapi, ini yang gaduh di banyak daerah,&rsquo;&rsquo; jelasnya. Ubaid juga mengkritisi pelaksanaan PPDB yang tidak pernah diaudit. Meskipun banyak yang dirugikan atau menjadi korban, Kemendikbudristek sama sekali tidak pernah merevisi peraturan tadi. Dia menegaskan, sistem seleksi dalam PPDB seharusnya menghilangkan praktik diskriminasi. Baik itu diskriminasi ekonomi maupun lainnya. Tetapi, ternyata diskriminasi masih saja terjadi. &rsquo;&rsquo;Permendikbud 1/2021 harus direvisi atau bahkan diganti,&rsquo;&rsquo; tegasnya. Menurut dia, Kemendikbudristek harus membuat regulasi PPDB yang mengatur sampai tataran teknis. Tujuannya, menutup peluang munculnya banyak penafsiran dari daerah-daerah. Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) merangkum sejumlah persoalan PPDB yang sejatinya terus berulang. Pertama, migrasi domisili melalui kartu keluarga calon siswa ke wilayah sekitar sekolah yang dinilai favorit oleh orang tua. Itu umumnya terjadi di wilayah yang punya sekolah unggulan. Kasus serupa pernah terjadi di Jawa Tengah, Jawa Barat, Jakarta, Jawa Timur, dan terbaru di Kota Bogor. &rdquo;Modusnya dengan memasukkan atau menitipkan nama calon siswa ke KK warga sekitar,&rdquo; ujar Koordinator Nasional P2G Satriwan Salim. Modus pindah KK itu, kata dia, seharusnya bisa diketahui dan diantisipasi sejak awal oleh RT/RW dan dispendukcapil. Sayangnya, modus yang kerap dikeluhkan itu secara tidak langsung justru dibolehkan. Ada celah dari Pasal 17 Ayat 2 Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021 tentang PPDB yang bisa dimanfaatkan untuk pindah KK itu. Sebab, dalam aturan tersebut dijelaskan bahwa domisili calon peserta didik berdasar alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB. Artinya, perpindahan alamat KK diperkenankan secara hukum minimal 1 tahun sebelum pendaftaran PPDB. Praktik jual beli kursi juga terindikasi di Bengkulu dalam PPDB 2023 kali ini. Ada salah seorang guru yang diduga melakukan jual beli bangku kepada calon orang tua siswa. &rdquo;Jadi, selama ini PPDB tak hanya jalur zonasi, prestasi, afirmasi yang ada, tetapi juga ada jalur intervensi, intimidasi, dan surat sakti,&rdquo; ungkap Kepala Bidang Litbang Pendidikan P2G Feriansyah. Permasalahan selanjutnya, sekolah kekurangan siswa. Banyak faktor yang menyebabkan hal itu terjadi. Mulai jumlah calon siswa yang sedikit, jumlah sekolah negeri yang banyak dan berdekatan lokasinya satu sama lain, serta lokasi sekolah jauh di pelosok pedalaman atau perbatasan yang aksesnya sulit. Dari catatan P2G, kasus itu terjadi di Magelang, Temanggung, Solo, Sleman, Klaten, Batang, dan Pangkal Pinang. Kemendikbudristek menegaskan bahwa PPDB menjadi kewenangan pemda. Sebab, penyelenggaraan sekolah- sekolah negeri dilaksanakan pemda. Dengan demikian, pengawasan atas penyelenggaraan PPDB pun menjadi tanggung jawab pemda melalui inspektorat daerah. Kendati begitu, Inspektur Jenderal (Irjen) Kemendikbudristek Chatarina Muliana Girsang menampik disebut cuci tangan. Dia mengatakan, Kemendikbudristek tetap melakukan pengawasan. Dalam hal ini, mengawasi pemda dalam penyelenggaraan pendidikan. Selain itu, memberikan sosialisasi pada dinas pendidikan mengenai ketentuan-ketentuan PPDB yang harus sesuai dengan peraturan. &rdquo;Jadi, bukan langsung mengawasi sekolahnya,&rdquo; tuturnya. Karena itu, penguatan pengawasan di daerah penting dilakukan agar inspektorat daerah memahami betul semua peraturan pendidikan. Termasuk soal PPDB. Dia juga berharap sekolah bisa turut membantu verifikasi KK. Dengan begitu, risiko kecurangan PPDB jalur zonasi berupa manipulasi KK bisa berkurang. &rdquo;Ada satu KK itu 10 anak, bahkan 20 anak. Seharusnya, dalam verifikasi itu dilihat oleh sekolah. Mereka memahami apa itu kartu keluarga,&rdquo; ungkapnya. Terkait tes, dia memilih untuk tidak mengadakan tes di PPDB, khususnya jalur prestasi. Lagi-lagi, hal itu dimaksudkan untuk menghindari adanya manipulasi hasil tes. Menurut dia, sebagian daerah sudah melaksanakan tes dan hasilnya banyak yang tidak transparan. &rdquo;Kami prefer untuk jalur prestasi itu sertifikat yang perlombaannya setingkat kabupaten, kota, dari lembaga-lembaga yang dianggap kredibel mengeluarkan sertifikat prestasi tersebut,&rdquo; jelasnya. <h3>Kasus di Jatim</h3> Di Jombang, kejanggalan juga ditemukan di PPDB zonasi tingkat SMP. Banyak jarak antarsiswa yang sama persis. Bahkan, ada siswa yang mendaftar dari SD yang berada di luar jalur zonasi. Di SMPN 2 Jombang, misalnya, jarak rumah antarsiswa sangat dekat dari sekolah, kurang dari 1 kilometer. Paling dekat jaraknya 105 meter dan paling jauh 910 meter. Jarak rumah antarsiswa juga sangat dekat, yaitu 1 meter. Ada juga yang jaraknya kembar. Kepala SMPN 2 Jombang Alim membenarkan bahwa jarak siswa yang mendaftar tak sampai 1 kilometer dari sekolah. Namun, pihaknya tidak akan melakukan verifikasi ke lapangan terkait siswa yang dinyatakan diterima. &rdquo;Kami hanya menerima dari dinas. Semua teknis di-handle dinas. Kami tinggal menerima saja,&rdquo; jelasnya kepada Jawa Pos Radar Jombang. Jika terjadi kecurangan siswa numpang KK, dia mengaku tak tahu harus berbuat apa. &rdquo;Karena kami menerima dari dinas ya sudah itu. Kami tidak punya kewenangan,&rdquo; jelasnya lagi. Di Madiun, muncul dugaan jual beli kursi. Persoalan itu sempat ditanggapi kalangan dewan. &rdquo;Ini menjadi problem. Masak tuan rumah kesulitan mencari sekolah di rumahnya sendiri, kan lucu,&rdquo; ucap Ketua DPRD Kota Madiun Andi Raya B.M.S. kemarin (16/7). Pihaknya sudah meminta klarifikasi kepada Cabang Dinas Pendidikan (Cabdindik) Jatim Wilayah Madiun-Ngawi terkait laporan itu. Ketua Fraksi PKB DPRD Kota Madiun Ngedi Trisno Yhusianto bahkan mengaku sudah mengantongi bukti dugaan jual beli kursi di SMA/SMK negeri. Bukti itu menyangkut adanya oknum dari sekolah tertentu yang meminta calon peserta didik membayar hingga jutaan rupiah agar diterima. &rdquo;Ada empat bukti oknum yang melakukan itu (jual beli, Red). Modusnya, kalau siswa ingin masuk ke SMA A, misalnya, harus membayar Rp 4 juta sampai Rp 10 juta,&rdquo; ungkap Ngedi kepada Jawa Pos Radar Madiun. (mia/wan/wen/bin/riz/ggi/her/c7/c19/oni)

Kemendikbudristek didesak untuk mengevaluasi secara menyeluruh aturan penerimaan peserta didik baru (PPDB).

Desakan Evaluasi PPDB Menguat karena Dugaan Manipulasi KK, Pungli, hingga Jual Beli Kursi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/dituding-biang-kerok-ppdb-ganjar-berniat-hapuskan-sktm_m_.jpg" alt="ILUSTRASI: Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo berencana menghapus Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dalam persyaratan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)." width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI: Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo berencana menghapus Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dalam persyaratan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memastikan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2019 memakai sistem zonasi. Lewat cara itu, pemerintah ingin menghapus dikotomi sekolah favorit dan nonfavorit.  Ketentuan, tata cara, dan alur pendaftaran PPDB sudah diatur dalam Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 yang terbit akhir tahun lalu. Berdasar aturan tersebut, sekolah negeri bisa melaksanakan PPDB setiap Mei. Mendikbud Muhadjir Effendy menuturkan, sistem zonasi disosialisasikan sejak Januari.  Ada perbedaan antara pelaksanaan PPDB 2019 dan tahun lalu. Saat ini pemerintah resmi menghapus surat keterangan tidak mampu (SKTM). Surat tersebut sering menimbulkan polemik lantaran disalahgunakan.  Lantas, bagaimana dengan siswa tidak mampu? "Siswa dari keluarga tidak mampu tetap melalui jalur zonasi. Tapi, ditambah dengan program pemerintah pusat (kartu Indonesia pintar) atau pemerintah daerah bagi keluarga tidak mampu," ucap Muhadjir.  Dalam permendikbud yang diterbitkan 31 Desember 2018 itu juga diatur kewajiban sekolah agar memprioritaskan calon peserta didik berdomisili sama dengan sekolah asal. Pada PPDB 2019, keterangan domisili berdasar alamat kartu keluarga diterbitkan minimal setahun sebelumnya.  Itu tidak seperti edisi sebelumnya yang diterbitkan minimal 6 bulan sebelumnya. Keputusan tersebut berlaku untuk mutasi dadakan yang dilakukan orang tua. Trik itu kerap dilakukan orang tua yang sengaja pindah hanya untuk mengincar sekolah favorit bagi anaknya.  Karena itu, jalur perpindahan orang tua harus dilengkapi surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, maupun perusahaan. Mutasi domisili akan dicocokkan dengan sekolah asal siswa. "Oleh karena itu, Kemendikbud akan memaksimalkan kembali kerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri," terang Muhadjir.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/un-2019-dimajukan-mendikbud-data-sekolah-yang-kekurangan-komputer_m_-640x480.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy. (Dok. JawaPos.com)  Hal lain yang tak kalah penting, ada upaya untuk menghindari praktik jual beli kursi. Caranya, sekolah wajib mengumumkan daya tampung sehingga lebih transparan. Mulai kelas I SD, VII SMP, hingga X jenjang SMA.  Jika berdasar seleksi PPDB memiliki jumlah calon peserta didik yang melebihi daya tampung, sekolah wajib melapor ke dinas pendidikan (dispendik) daerah setempat.  Nantinya kewenangan dispendik adalah menyalurkan kelebihannya ke sekolah lain yang masih dalam satu zonasi. Jika dalam satu zonasi kuota sudah penuh, calon peserta didik disalurkan ke sekolah lain luar zonasi terdekat.  Muhadjir mengatakan bahwa tujuan sistem zonasi adalah menghilangkan dikotomi sekolah favorit dan nonfavorit. Menghilangkan eksklusivitas dan diskriminasi sekolah. Khususnya sekolah negeri. Sekaligus, membantu menganalisis perhitungan kebutuhan dan distribusi guru.  Dengan aturan itu, Muhadjir menegaskan, sekolah wajib menerapkan PPDB dengan sistem zonasi dengan kuota 90 persen. Memprioritaskan jarak terdekat dari domisili ke sekolah. Di dalamnya sudah termasuk keluarga ekonomi tidak mampu dan kombinasi jarak serta prestasi akademik. Baru kemudian, jalur prestasi murni dan jalur perpindahan orang tua dengan masing-masing kuota 5 persen.  Sementara itu, sejumlah daerah sudah mulai mempersiapkan PPDB. Salah satunya Nusa Tenggara Barat (NTB). Wakil Kepala SMAN 1 Gunungsari, Lombok Barat, NTB Mansur menjelaskan, biasanya PPDB dimulai sepekan sebelum dimulainya tahun pelajaran baru. "Masuk sekolah (awal tahun ajaran baru, Red) pada 15 Juli 2019," katanya kemarin.  Dia menuturkan bahwa untuk jenjang SMA, implementasi PPDB berbasis zonasi di wilayahnya relatif lancar. Sebab, seluruh kecamatan sudah memiliki SMAN. Karena itu, siswa tidak perlu loncat jauh sampai keluar kecamatan untuk mendaftar SMAN.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/07/kurang-greget-sekolah-negeri-tak-diminati-siswa-baru_c_143156.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> ILUSTRASI PPDB. (Dok. JawaPos.com)  Mansur mencontohkan sekolah tempat dirinya mengajar yang berada satu zona dengan SMAN 1 Batulayar dan SMAN 10 Mataram. Zona itu meliputi dua kecamatan. Yaitu, Kecamatan Gunungsari dan Kecamatan Batulayar. Dengan demikian, siswa dari dua kecamatan tersebut bisa memilih untuk mendaftar di SMAN 1 Gununganyar, SMAN 1 Batulayar, atau SMAN 10 Mataram. "Rata-rata ada tiga sekolah dalam satu zona," tuturnya.  Selain itu, ada satu zona yang terdiri atas dua sekolah atau empat sekolah. Dia menuturkan, tahun lalu sistem pembagian zonasi untuk jenjang SMA tidak menemui persoalan yang signifikan. Karena itu, dia memprediksi pembagian zona tahun lalu tetap dipertahankan tahun ini.  Sistem pendaftarannya adalah siswa melamar ke sekolah yang dituju. Kemudian, sekolah menerima pendaftaran dan memverifikasi berkas-berkas. Setelah itu, berkas pendaftaran dikirim ke dinas pendidikan untuk diseleksi. Kemudian, sekolah langsung menerima daftar nama siswa yang dinyatakan lolos diterima di sekolah masing-masing.  Setiap anak diberi pilihan sampai tiga sekolah. Urutan pilihan sekolah tersebut sekaligus dijadikan sebagai dasar proses seleksi oleh dinas pendidikan setempat. "Sebaiknya pilihan pertama ambil sekolah yang terdekat dengan tempat tinggal. Karena peluang diterimanya paling besar," jelasnya.  Di sisi lain, Ketua Umum Ikatan Guru Indonesia Muhammad Ramli menyatakan, orang tua yang masih menuntut sekolah favorit, unggulan, atau sekolah teladan adalah egois. Mereka memikirkan anak-anak mereka saja alias tidak memikirkan anak-anak se-Indonesia.  Menurut dia, PPDB dengan sistem zonasi adalah upaya menjadikan semua sekolah sama baiknya dari Sabang sampai Merauke. Dia berharap tahun depan jalur prestasi dihapus sehingga berlaku zonasi 100 persen. "Justru kami berharap suatu ketika sekolah di Puncak Jaya sama baiknya dengan sekolah di Jakarta. Sekolah di Sintang sama baiknya dengan sekolah di Bandung, sekolah Cindakko Maros sama baiknya dengan sekolah di Surabaya. Kualitas pendidikan rata," tegasnya.
<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/un-2019-dimajukan-mendikbud-data-sekolah-yang-kekurangan-komputer_m_-640x480.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>
<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/07/kurang-greget-sekolah-negeri-tak-diminati-siswa-baru_c_143156.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>

PPDB 2019: Sekolah Wajib Beber Kuota

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/jika-ada-jual-beli-kursi-ridwan-kamil-siap-pidanakan-oknum-di-sekolah_m_226980.jpg" alt="Wali Kota Bandung Ridwan Kamil." width="100%">
<figcaption>Wali Kota Bandung Ridwan Kamil.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Penerimaan peserta didik baru (PPDB) 2018 berbeda dengan tahun sebelumnya. Pemerintah melalui Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 17 tahun 2017 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru menimbulkan polemik di masyarakat. Dengan adanya polemik terkait diterapkannya sistem zonasi secara nasional, sehingga tidak sedikit orang tua yang gagal mendaftarkan anaknya di sekolah favorit. Hal ini memicu kekhawatiran adanya dugaan jual beli kursi dan hal lainnya dari oknum sekolah kepada orang tua murid. Wali Kota Bandung, Ridwan Kamil mengatakan jika pihak sekolah di Bandung kedapatan melanggar atau bertindak menyimpang akan dikenakan sanksi tegas. Seperti halnya jual beli kursi, orang kaya menggunakan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dalam PPDB, maka akan ditindak sesuai peraturan yang ada. "Kita ada format pidana, dulu juga dilaporkan. Mungkin ada yang diberhentikan dan sebagainya. Jadi kalau ada kecurangan sifatnya kriminal misal orang kaya ngaku miskin tolong dikasih tahu. Kita akan lakukan tindakan," kata Ridwan Kamil, Rabu (11/7). Terkait program subsidi pendidikan, kata Kang Emil sapaan Ridwan Kamil, hanya diperuntukkan bagi warga Bandung kelas menengah ke bawah atau yang kurang mampu. Sehingga jika ada orang kaya menggunakan SKTM untuk bisa masuk ke salah satu sekolah harus ditindak. "Program subsidi bagi warga yang tidak mampu, kalau orang kaya ke swasta minta subsidi dimana rasa keadilannya, kan tidak ada," ujarnya. Program subsidi diantaranya yakni warga yang tidak mampu membiayai anaknya sekolah maka harus dibantu. Bahkan tidak hanya biaya SPP melainkan fasilitas lainnya berupa alat-alat sekolah. "Kita biayai di sekolah negeri dan swasta itu dari tahun lalu ada. Bahkan di luar SPP, kita ada dibantu seragam, buku, sepatu jika betul-betul mereka warga tidak mampu," tuturnya. Hal lain, terkait polemik sistem zonasi, pada intinya peraturan ini bukan kebijakan lokal Kota Bandung melainkan nasional. Namun Bandung sudah mempraktekan dengan versi lokal sebelum peraturan ini diterapkan pada PPDB 2018, hanya bedanya lebih dimaksimalkan.

Jika Ada Jual Beli Kursi, Ridwan Kamil Siap Pidanakan Oknum di Sekolah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/oknum-terlibat-jual-beli-kursi-ppdb-begini-tindakan-tegas-iwan-bule_m_224801.jpeg" alt="Penjabat Gubernur Jawa Barat Komjen Mochamad Iriawan alias Iwan Bule." width="100%">
<figcaption>Penjabat Gubernur Jawa Barat Komjen Mochamad Iriawan alias Iwan Bule.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat, M Iriawan akan menindak tegas bagi oknum yang terlibat dalam jual beli kursi penerimaan peserta didik baru (PPDB) di Jawa Barat. Pasalnya, PPDB sudah sedang berlangsung. Perihal akan ditindak secara tegas dnegan memberikan sanksi, hal tersebut untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat Jawa Barat. "Kami aka memberikan sanksi karena disitulah kami memberikan pemahaman kepada publik bahwa kita harus lakukan sesuai prosedur yang ada," kata Iwan Bule saat minjau SMA 5 Bandung, Bandung, Selasa (3/7). Hal tersebut sudah sesuai prosedur. Karena PPDB tahun 2018/2019 sudah memiliki sistem baru yang harus ditaati. Walaupun tindakan jenis pemalsuan menyangkut tidak pidana, untuk peringatan awal baru sanksi sanksi tindak administratif terlebih dahulu. "Masuk dalam kategori pemalsuan, penipuan ada, yang jelas sanksi administratif dulu, kemudian kami lihat nanti," ujarnya. Mantan Kapolda Metro Jaya yang kerap disapa Iwan Bule mengatakan dan memastikan PPDB di Jawa Barat terbilang masih aman dan lancar. "Insya Allah kita maksimal melakukan itu. Saat ini masih dalam keadaan yang lancar dan fair. Karena kembali kita ingin juga mendapatkan hasil-hasil yang bagus dalam kegiatan ini," ungkapnya. Iwan Bule pun mengimbau kepada masyarakat atau orang tua siswa untuk Jangan tergiur terhadap janji-janji terhadap oknum tertentu. Jika ada yang mau mencoba bantu pun itu tidak bisa karena sistem sudah ada dan siap berlaku. Sehingga tidak ada cara untuk bisa membantu dengan cara menyimpang.

Oknum Terlibat Jual Beli Kursi PPDB, Begini Tindakan Tegas Iwan Bule

jual beli kursi

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#jual beli kursi

Berita Terkini

Cegah Jual-Beli Kursi SPMB 2025, Sekolah Wajib Umumkan Proses Seleksi

Desakan Evaluasi PPDB Menguat karena Dugaan Manipulasi KK, Pungli, hingga Jual Beli Kursi

PPDB 2019: Sekolah Wajib Beber Kuota

Jika Ada Jual Beli Kursi, Ridwan Kamil Siap Pidanakan Oknum di Sekolah

Oknum Terlibat Jual Beli Kursi PPDB, Begini Tindakan Tegas Iwan Bule

Download Aplikasi JawaPos.com