<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/menag-lukman-kutuk-serangan-teroris-di-selandia-baru_m_-640x446.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Dalam sidang ‎lanjutan perkara dugaan suap jual beli jabatan di lingkungan Kementerian Agama (Kemenag) untuk terdakwa Haris Hasanuddin dan ‎Muafaq Wirahadi, terungkap adanya kode khusus. Kode khusus itu adalah B1 sebutan bagi Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin ‎yang diketahui juga politukus Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Awalnya kejadian itu terjadi pada saat Jaksa penuntut pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abdul Basir ‎menanyakan kepada bekas Ketua Umum PPP Romahurmuziy alias Rommy, apa sebutan kalau memanggil Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin "Saudara menanggil Pak Menteri Lukman ada kode tertentu," tanya Abdul kepada Rommy di Sidang Tipikor, Jakarta, Rabu (26/6). Rommy langsung menanggapi pertanyaan dari Abdul Basir. Dia membenarkan ada kode khusus dengan sebutan B1 kepada alau dia Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin. Kode itu dilakukan apabila berbicara dengan seseorang.  "Kadang Pak Menang, kadang Pak Menteri, kadang Mas, kadang saya pakai B1," kata Rommy. Kode B1 itu memantik Jaksa KPK Abdul Basir untuk bertanya lebih detail mengenai apa arti dari kode khusus tersebut. "Banteng artinya, karena itu kan di Lapangan Banteng (Kantor Kemenag)," jawab Rommy. Namun demikian Rommy mengaku tidak ingat kode khusus B1 ini digunakan saat berbicara dengan bekas Kepala Kanwil Jawa Timur Haris Hasanuddin. Hal itu karena terlalu sering menjalin komunikasi dengan ‎Haris. "Saya lupa," singkat Rommy. Kendati demikian, Jaksa KPK Abdul Basir mengatakan, di sesi sidang lain pihaknya akan membuka percakapan antara Rommy dengan Haris Hasanuddin lewat chat. ‎"Nanti chatnya keluar di waktu yang tepat," pungkas Jaksa. Sementara itu, dalam penggeledahan yang dilakukan di ruang kerja Menag Lukman, KPK menemukan yang senilai USD 30 ribu dan Rp 180 juta. Terkait itu Abdul Basir juga mencecar adanya uang di ruangannya tersebut. Menjawab pertanyaan dari Jaksa KPK ini, Lukman mengatakan, uang tersebut berasal dari pejabat Kedutaan Besar Arab Saudi di Indonesia. Uang itu ia terima karena Indonesia sukses menjadi tuan rumah MTQ Internasional yang diadakan keluarga Amir Sulton. "Karena keluarga (Amir) Sulton rutin mengadakan MTQ internasional di mana Indonesia jadi tuan rumahnya menjadi penyelenggaranya," ujar Lukman di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (26/6). Lukman menjelaskan, dirinya sempat menolak menerima uang tersebut. Namun tetap dipaksa untuk menerimanya. Sehingga uang yang ia terima itu rencananya digunakan untuk kegiatan bakti sosial dan sejenisnya. "Itu dia yang saya katakan bahwa saya mengatakan tidak berhak menerima ini. Saya tahulah sebagai penyelenggara negara tidak boleh menerima gratifikasi," katanya. Politikus senior PPP ini mengatakan, uang yang ia terima itu dari Syekh Saad dan Ibrahim. Namun tepatnya kapan uang itu diberikan ‎Lukman mengaku lupa. Dia hanya ingat uang itu diberikan pada akhir 2018 di Kantor Kemenang. "Seingat saya dua orang itu yang memberikan uang," ungkapnya. Sebelumnya, pada 18 Maret 2019 silam, Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, ‎lembaga antirasuah telah menyita sejumlah uang dari hasil penggeledahan di ruang kerja Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin di gedung Kementerian Agama, Jakarta. Penggeledahan dilakukan dalam penyidikan kasus suap pengisian jabatan di lingkungan Kementerian Agama RI Tahun 2018-2019. Menurut Febri, uang pecahan rupiah yang disita senilai seratusan juta rupiah. Sedangkan pecahan dolar AS masih dihitung oleh tim yang berada di lokasi. Selain ruang kerja Menag, KPK juga menggeledah dua ruangan lainnya di gedung Kemenag, yaitu ruang Sekjen Kemenag M Nur Kholis Setiawan dan ruang Kepala Biro Kepegawaian. Sekadar informasi, ‎dalam kasus ini, Haris didakwa menyuap Rommy dan Menag Lukman Hakim. Haris memberikan uang sebesar Rp 325 juta kepada keduanya. Menurut jaksa, pemberian uang itu patut diduga karena Romy dan Lukman Hakim melakukan intervensi baik langsung maupun tidak langsung terhadap proses pengangkatan Haris sebagai Kepala Kanwil Kemenag Jatim. Sebab, Haris saat itu tak lolos seleksi karena ia pernah dijatuhi sanksi hukuman disiplin. Dalam persidangan tersebut, Haris didakwa melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf b dan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP.‎

Ada Kode Khusus untuk Menag, Lukman Akui Terima Duit dari Kedubes Arab

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/KPK-PERIKSA-MENAG-LUKMAN-FEDRIK-TARIGAN-9.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membeberkan status uang Rp 10 juta yang diterima Menteri Agama Lukman Hakim Saefuddin dari Haris Hasanudin, eks kepala Kantor Kemenag Jawa Timur. Uang itu kini menjadi barang bukti dalam kasus dugaan jual beli jabatan di Kementarian Agama (Kemenag).  Wakil Ketua KPK Laode M Syarief menyatakan, uang Rp 10 juta yang dilaporkan Lukman Hakim Saefuddin sedang diproses di Deputi bidang Penindakan KPK. "Ya (jadi barang bukti tiga tersangka). Oleh karena itu rekomendasi dari pimpinan dan dari direktur Gratifikasi diserahkan pengurusan uang itu ke Kedeputian Penindakan," kata Laode di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (9/5).  Diketahui, Lukman menerima uang Rp 10 juta dari eks Kepala Kantor Wilayah Kemenag Jatim Haris Hasanudin. Uang tersebut akan menjadi salah satu barang bukti dari tiga orang tersangka dalam kasus jual beli jabatan di Kemenag.  Dengan menjadi barang bukti dalam kasus jual beli jabatan, maka uang Rp 10 juta itu tidak akan diproses di bagian gratifikasi. Melainkan diproses oleh Deputi penindakan KPK.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/KPK-PERIKSA-MENAG-LUKMAN-FEDRIK-TARIGAN-2-750x1075.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Menteri Agama Lukman Hakim Saefuddin (tengah) saat memenuhi panggilan KPK dalam kasus jual beli jabatan di Kemenag. (FEDRIK TARIGAN/JAWA POS)  Tidak diprosesnya uang Rp 10 juta yang diterima Lukman Hakim itu, karena pelaporannya ke KPK setelah berlangsungya Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Haris Hasanuddin. "Itu dilaporkan sebagai gratifikasi tapi setelah kejadian OTT. Oleh karena itu kami tidak proses sebagai pelaporan gratifikasi," ucap Laode.  Meski uang Rp 10 juta menjadi barang bukti, namun Laode enggan berspekulasi soal status hukum mantan wakil Ketua MPR itu. "Saya tidak mau menyebut itu. Tetapi, kami tidak proses sebagai pelaporan gratifikasi yang wajar karena dilaporkan setelah terjadinya operasi tangkap tangan," pungkasnya.  Sebelumnya Lukman mengakui telah menerima uang sebesar Rp 10 Juta dari Haris. Wakil Ketua Umum PPP itu mengklaim telah mengembalikan uang tersebut ke KPK.  "Jadi yang terkait dengan uang Rp 10 juta itu saya sudah sampaikan kepada penyidik KPK bahwa sudah lebih dari sebulan yang lalu. Uang itu sudah saya laporkan kepada KPK," kata Lukman seusai diperiksa penyidik di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (8/5).  Uang Rp 10 juta itu sebagai tanda terima kasih dari Haris. Dia memberikan tanda terima kasih karena telah mendapat posisinya sebagai kakanwil Kemenag Jawa Timur.  Pengakuan Haris itu diungkap pada sidang praperadilan eks Ketua Umum PPP Romahurmuziy (Rommy) di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (7/5) lalu.
<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/KPK-PERIKSA-MENAG-LUKMAN-FEDRIK-TARIGAN-2-750x1075.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>

Uang Rp 10 Juta yang Diterima Menag Lukman Jadi Barang Bukti

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/kasus-rommy-kpk-panggil-tiga-panitia-seleksi-jabatan-tinggi-kemenag_m_.jpg" alt="Ketua Umum PPP Romahurmuziy, saat akan menjalani penahanan perdana terkait kasus yang melilitnya, Sabtu (16/3)" width="100%">
<figcaption>Ketua Umum PPP Romahurmuziy, saat akan menjalani penahanan perdana terkait kasus yang melilitnya, Sabtu (16/3)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi mengagendakan pemeriksaan terhadap tiga saksi. Pemanggilan ini terkait kasus suap pengisian jabatan yang melilit mantan ketua umum PPP Romahurmuziy (Rommy).  Juru bicara KPK Febri Diansyah menyebut, tiga orang saksi itu ialah Wakil Ketua Panitia Pelaksana Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Kemenag, Mohammad Farid Wadjdi, Sekretaris Pansel, Iwan Kurniawan, dan Anggota Tim Seleksi, Yennie Poetri. "Ketiganya dipanggil sebagai saksi untuk tersangka RMY (Romahurmuziy)," ucapnya saat dikonfirmasi, Senin (1/4).  Atas panggilan pemeriksaan terhadap ketiga saksi tersebut, Febri berharap agar para saksi bisa menghadiri panggilan KPK dan memberikan keterangan secara kooperatif. "Bisa memberikan keterangan yang diperlukan oleh tim KPK," imbuhnya.  Terkait hal apa yang akan dicecar oleh penyidik, kemungkinan katanya akan ditanyai perihal proses seleksi pejabat tinggi di Kemenag.  Sekadar informasi, ini bukan kali pertama tim memanggil para panitia seleksi pejabat tinggi di Kemenag. Beberapa waktu lalu, penyidik juga sudah memeriksa lima saksi yaitu Sekretaris Jenderal Kementerian Agama, Nur Kholis Setiawan, Sekretaris Panitia Seleksi Abdurrahman Mas'ud dan tiga anggota panitia bernama Kuspriyomurdono, Khasan Effendy dan Rini Widyantini.  Untuk diketahui, dalam perkara ini, selain Rommy KPK juga menetapkan Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik Muhammad Muafaq Wirahadi dan Kakanwil Kemenag Jatim Haris Hasanuddin sebagai tersangka.  Rommy diduga telah menerima uang Rp 300 juta dari mereka (Haris dan Muafaq). Uang suap itu maksudnya agar Rommy dapat mempengaruhi hasil seleksi jabatan pimpinan tinggi di kemenag.  Atas perbuatannya Rommy disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.  Sedangkan, Muafaq dan Haris disangkakan melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001.

Kasus Rommy, KPK Panggil Tiga Panitia Seleksi Jabatan Tinggi Kemenag

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/sekjen-kemenag-tak-tahu-intervensi-romy-soal-proses-seleksi-pejabat_m_.jpg" alt="Sekjen Kemenag Nur Kholis Setiawan." width="100%">
<figcaption>Sekjen Kemenag Nur Kholis Setiawan.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - KPK terus menelisik indikasi ketidakberesan dalam proses seleksi pejabat di lingkungan Kemenag. Kemarin (27/3) penyidik memeriksa lima saksi yang merupakan bagian dari panitia seleksi (pansel) jabatan pimpinan tinggi Kemenag. Termasuk Ketua Pansel Nur Kholis Setiawan. Sekretaris jenderal (Sekjen) merangkap pelaksana tugas inspektur jenderal (Plt Irjen) Kemenag itu diperiksa lebih dari tujuh jam. Nur Kholis menyatakan memberikan keterangan seputar posisi ketua pansel yang menyeleksi seluruh calon pejabat tinggi 2019. Salah satunya seleksi kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kemenag Jatim. Nur Kholis mengklaim bahwa seluruh prosedur pengisian jabatan tinggi di Kemenag telah berjalan sesuai dengan ketentuan. Menurut dia, pansel memiliki standard operating procedure (SOP), petunjuk teknis (juknis), dan petunjuk pelaksanaan (juklak) dalam proses seleksi. "Tugas kami adalah menjalankan proses," ujar Nur Kholis saat keluar gedung KPK sekitar pukul 17.30 kemarin. Lantas, bagaimana eks Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy alias Romy bisa mengintervensi proses tersebut seperti yang disangkakan selama ini? Nur Kholis mengaku tidak tahu. "Kapasitas kami tentu memberikan penjelasan, memberikan keterangan dari apa yang kami lakukan sesuai dengan SOP yang ada," ucapnya. Di depan penyidik KPK, Nur Kholis membeberkan semua tahapan seleksi jabatan. Termasuk bagaimana Haris Hasanuddin bisa lolos seleksi dan menduduki jabatan Kakanwil Kemenag Jatim. Namun, dia enggan menjelaskan secara detail. "Itu ranah KPK. Kami sudah berikan penjelasan," kilahnya. Posisi Nur Kholis sebagai ketua pansel sempat menjadi sorotan. Sebab, dia juga menduduki jabatan strategis lain di Kemenag, yaitu Sekjen dan Plt Irjen. Namun, menurut Nur Kholis, itu tidak menyalahi prosedur. "Mengapa saya ditugasi sebagai Plt Irjen? Karena sejak 5 Oktober 2018 saya kan dikukuhkan sebagai Sekjen Kemenag. Sebelum itu saya sebagai Irjen (Kemenag, Red)," terangnya. Kekosongan posisi Irjen tersebut kemudian diisi Nur Kholis dengan status Plt. "Aturan dalam manajemen kepegawaian, eselon I tidak bisa dijabat Plt oleh eselon II," imbuhnya. Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN), jelas Nur Kholis, jabatan ketua pansel dimungkinkan diisi Sekjen. Apalagi, jabatan itu juga dikukuhkan melalui surat keputusan (SK) menteri. "Saya sebagai Sekjen dan siapa pun itu ex officio bertindak (menjabat ketua pansel, Red)," katanya. Nur Kholis menepis anggapan bahwa rangkap jabatan itu rentan praktik kongkalikong. Sebab, cara kerja ketua pansel berdasar SK menteri tersebut. "Jadi, ada dua. Panitia seleksi, saya sebagai ketua, sekretaris, dan tiga anggota. Lalu, ada panitia pelaksana yang diketuai kepala biro kepegawaian," paparnya. Selain Nur Kholis, kemarin KPK mengagendakan pemeriksaan Sekretaris Pansel Jabatan Tinggi Kemenag Abdurrahman Mas'ud. Juga tiga anggota pansel, yaitu Khasan Effendy, Kuspriyomurdono, dan Rini Widyantini. Seorang saksi lain, yakni konsultan Abdul Wahab, tidak hadir. Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, dalam pemeriksaan kemarin penyidik mendalami proses seleksi jabatan di Kemenag. Materi itu digali untuk melengkapi alat bukti yang dimiliki KPK. "Jadi, penyidik ingin menggali lebih jauh informasi terkait proses seleksi pejabat tinggi," ujar mantan peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) itu.

Sekjen Kemenag Tak Tahu Intervensi Romy soal Proses Seleksi Pejabat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/ngotot-tidak-bersalah-rommy-mengaku-cuma-teruskan-aspirasi_m_.jpg" alt="M Romahurmuziy (tengah) mengenakan rompi oranye, tersangka kasus suap pengisian jabatan di Kemenag. Kemarin hadir di KPK mengikuti pemeriksaan perdana sebagai tersangka." width="100%">
<figcaption>M Romahurmuziy (tengah) mengenakan rompi oranye, tersangka kasus suap pengisian jabatan di Kemenag. Kemarin hadir di KPK mengikuti pemeriksaan perdana sebagai tersangka.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kendati terjaring operasi tangkap tangan (OTT), Romahurmuziy tetap merasa tidak bersalah. Dia mengakui telah merekomendasikan nama Haris Hasanuddin ke Kementerian Agama (Kemenag). Namun, anggota DPR itu berdalih hanya meneruskan aspirasi masyarakat. Rommy menyampaikannya setelah menjalani pemeriksaan perdana sebagai tersangka di gedung KPK kemarin (22/3). "Yang saya lakukan adalah meneruskan aspirasi sebagai anggota DPR, sebagai ketua umum partai pada saat itu," ungkap mantan ketua umum PPP tersebut. Menurut dia, saat proses seleksi Kakanwil bergulir, banyak pihak yang menganggap dirinya corong aspirasi masyarakat kepada pihak-pihak berwenang. "Bukan hanya di Kementerian Agama, di lingkungan lain pun kalau menyampaikan (aspirasi, Red) kan biasa," katanya. Karena itu, Rommy mengklaim, tidak ada yang salah dalam proses seleksi pengisian jabatan Kakanwil Kemenag Jatim. Yang mengejutkan, Rommy juga menyebut nama Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa dan pengasuh Pondok Pesantren (Ponpes) Amanatul Ummah Kiai Asep Saifuddin Chalim. Menurut Rommy, nama Haris yang dia teruskan ke Kemenag tidak terlepas dari aspirasi dan rekomendasi Khofifah dan Kiai Asep. "Dari awal, saya menerima aspirasi itu (tentang sosok Haris, Red) dari Kiai Asep Saifuddin Chalim dan Ibu Khofifah Indar Parawansa," tutur Rommy saat hendak menuju kendaraan tahanan KPK. "Tetapi, kan itu (meneruskan aspirasi, Red) tidak menghilangkan proses seleksinya (Kakanwil Kemenag Jatim, Red)," lanjut dia. Rommy mengungkapkan secara detail bagaimana Khofifah merekomendasikan Haris sebagai sosok yang tepat untuk menjabat Kakanwil Kemenag Jatim. "Sebagai gubernur terpilih pada waktu itu, beliau (Khofifah, Red) mengatakan, 'Kalau Mas Haris, saya sudah kenal kinerjanya sehingga ke depan sinergi dengan pemprov bisa lebih baik,'" kata Romy, menirukan ucapan Khofifah. Dia juga menirukan omongan Kiai Asep. Menurut Rommy, Kiai Asep menyebut Haris tidak sedang menjalani hukuman disiplin ketika mengikuti proses seleksi Kakanwil Kemenag Jatim. "Ini hanya penerusan aspirasi biasa dari orang-orang yang selama ini kita tahu reputasinya, kita tahu kinerjanya, dan memang butuh sinergi ke depan (dengan pemprov dan masyarakat Jatim, Red)," imbuh dia. Namun, menurut Rommy, semua aspirasi itu tidak dia sampaikan kepada pansel Kakanwil Kemenag Jatim. Dia mengaku sama sekali tidak pernah mengintervensi atau bertemu dengan anggota pansel. "Proses seleksi dilakukan oleh panitia seleksi yang sangat professional. Semuanya guru-guru besar dari universitas Islam negeri se-Indonesia," dalih dia. Rommy mengelak ketika ditanya soal suap Rp 300 juta yang disangkakan oleh KPK kepada dirinya. Namun, dia tidak memberikan alibi yang jelas. Dia hanya berjanji sangat kooperatif dan menjelaskan semua tuduhan tersebut kepada KPK. Rommy justru menuding OTT yang dilakukan KPK kepada dirinya Jumat lalu (15/3) terkait dengan posisinya sebagai ketua umum parpol yang punya follower terbesar di media sosial (medsos). "Saya memang salah satu most wanted (orang paling dicari, Red)," ujar politikus dengan jumlah follower 51 ribu di Twitter tersebut. Sementara itu, Juru Bicara KPK Febri Diansyah menyebut pihaknya akan melihat relevansi pernyataan Rommy dengan perkara yang sedang ditangani. Sekalipun relevan, informasi tersebut akan dicermati lebih jauh oleh penyidik. "Bisa saja orang menyebut nama siapa pun. Namun, KPK tentu punya tanggung jawab untuk melihat relevansinya dengan pokok perkara," terang Febri. Menurut dia, keterangan yang berdiri sendiri mungkin saja tidak relevan secara hukum. Namun, jika berkesesuaian dengan bukti lain, KPK bisa mencermatinya lebih lanjut. Febri menyarankan Romy mengajukan diri sebagai justice collaborator (JC) bila ingin membantu KPK membongkar secara tuntas dugaan suap itu. Namun, dia mewanti-wanti agar Romy tidak setengah-setengah dalam memberikan informasi. "Yang disampaikan tentu harus yang benar dan didukung bukti lain," papar dia. Terkait dengan materi pemeriksaan kemarin, Febri menyebut penyidik mengambil sampel suara Romy untuk pendalaman alat bukti percakapan. KPK telah melakukan hal serupa terhadap dua tersangka lain, yakni Haris (Kakanwil Kemenag Jatim) dan M. Muafaq Wirahadi (kepala Kemenag Gresik). "KPK sudah memiliki bukti kuat tentang adanya komunikasi-komunikasi atau pertemuan yang membicarakan terkait pengisian jabatan atau dugaan aliran dana," terang Febri. Setelah pemeriksaan awal tersangka, KPK akan memeriksa saksi secara maraton, terutama saksi dari Kemenag pusat. Sementara itu, KH Asep Syaifuddin Chalim membantah pernyataan Rommy. Dia menyebut tak pernah merekomendasikan Haris Hasanuddin untuk menjadi Kakanwil Kemenag Jatim. "Tidak ada (rekomendasi itu, Red). Hanya menjawab pertanyaan (dari Rommy) tentang bagaimana beliau (Haris)," katanya di Ponpes Amanatul Ummah, Surabaya, tadi malam. Asep mengatakan, Haris adalah salah seorang santrinya. Haris pernah mengaji di pondoknya selama tiga tahun. "Jadi, kalau ditanyai tentang siapa dia (Haris, Red), saya punya datanya," katanya. Terkait dugaan suap yang dilakukan Haris, Asep mengaku tidak yakin. Sebab, Haris sudah banyak belajar dan mengetahui berbagai hukum. Termasuk hukum suap-menyuap. Bagaimana tanggapan Gubernur Jatim Khofifah? Hingga tadi malam, Khofifah belum bisa dihubungi. Menurut beberapa pejabat Pemprov Jatim, Khofifah sedang berada di Jakarta. Rencananya pagi ini Khofifah memberikan jawaban resmi atas pernyataan Romy. Haris dan Muafaq Diberhentikan Sementara Kepala Kanwil Kemenag Jawa Timur Haris Hasanuddin dan Kepala Kantor Kemenag Gresik Muhammad Muafaq Wirahadi akhirnya diberhentikan sementara dari jabatan masing-masing. "SK pemberhentian sudah terbit pada 19 Maret 2019," kata Kepala Biro Humas, Data, dan Informasi Kemenag Mastuki tadi malam. Alasan pemberhentian dua pejabat itu merujuk pada pasal 88 UU 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Di pasal tersebut diatur, PNS diberhentikan sementara karena tiga alasan. Yakni, diangkat sebagai pejabat negara, diangkat sebagai komisioner atau anggota lembaga nonstruktural, dan ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana. Ketentuan pemberhentian sementara itu juga ada di Peraturan Pemerintah (PP) 11/2017 tentang Manajemen PNS. Mastuki menuturkan, pemberhentian Haris dan Muafaq diproses setelah KPK resmi menetapkan keduanya sebagai tersangka pada Sabtu (16/3). Kemenag lantas menunjuk Kepala Bagian Tata Usaha (Kabag TU) Kanwil Kemenag Jawa Timur Amin Machfud sebagai Plt Kakanwil. Kemudian, Plt kepala Kantor Kemenag Gresik dijabat Kasubbag TU Kantor Kemenag Gresik Munir. Mastuki juga mengatakan, kendati dua kantor Kemenag itu dililit masalah, pelayanan publik tetap berjalan dengan lancar.&nbsp;

Ngotot Tidak Bersalah, Rommy Mengaku Cuma Teruskan Aspirasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/rektor-uin-jakarta-blak-blakan-jawab-isu-kongkalikong-jabatan-rektor_m_.jpg" alt="Ilustrasi suap. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi suap. (Istimewa)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Rektor UIN Syarief Hidayatullah Jakarta Amany Lubis memberi pernyataan terkait isu pelantikannya yang dinilai tidak wajar. Dia membantah bahwa jabatannya didapat dari hasil politik uang. Amany mengatakan, UIN Jakarta memiliki marwah dan reputasi yang harus dijaga oleh semua pihak. Dirinya dipilih secara objektif oleh Menteri Agama dan Komite Seleksi dengan mempertimbangkan kapasitas dan integritas. &ldquo;Rektor UIN Jakarta terpilih sesuai prosedur, legal, dan konstitusional. Dalam pemilihan calon rektor (Pilrek) tidak dikenal istilah &lsquo;menang-kalah&rsquo;, tapi dipilih Menteri Agama berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 68 Tahun 2015,&rdquo; ujarnya melalui keterangan tertulis, Kamis (21/3). Dia meminta pihak luar tidak ikut campur ataupun memperburuk suasana. Dengan demikian, pihak-pihak yang yang memiliki dugaan pelanggaran dipersilakan melapor langsung kepada yang berwenang. &ldquo;Dalam proses Pilrek UIN Jakarta tidak terjadi politik uang. Kepada pihak luar diminta agar tidak turut campur untuk memperkeruh suasana, dan membangun opini negatif terhadap institusi UIN Jakarta. Bila memiliki bukti dugaan pelanggaran atau perbuatan melawan hukum, silakan laporkan kepada penegak hukum,&rdquo; tutur dia. &ldquo;UIN Jakarta ke depan ingin lebih maju dengan reputasi internasional dan penting kerja sama serta saling percaya antara pimpinan dan sivitas akademika,&rdquo; lanjut Amany. Dia menambahkan, tindakan tersebut semata-mata untuk menjaga marwah, nama baik dan reputasi UIN Jakarta yang telah dibangun puluhan tahun dengan susah payah. UIN Jakarta disebutnya memiliki peran, baik di kancah, nasional maupun dunia internasional sebagai mercusuar Islam moderat dan melaksanakan moderasi beragama. &ldquo;Sesegera mungkin, segala tuduhan dan fitnah yang tidak berdasar dan tidak didasarkan kepada fakta, UIN Jakarta secara institusi akan melakukan tindakan tegas dan berkoordinasi dengan aparat kepolisian,&rdquo; pungkasnya. Sebelumnya, Mantan Ketua MK Mahfud MD dalam sebuah tayangan televisi meminta KPK mengusut dugaan jual beli jabatan rektor di UIN Jakarta, yang diduga melibatkan pihak Kemenag. Pasalnya, Menag Lukman tidak melantik pemenang pilrek 2019-2023, yakni Andi M Faisal Bakti, namun justru melantik Amany Burhanuddin Umar Lubis pada 7 Januari 2019 lalu.

Rektor UIN Jakarta Blak-blakan, Jawab Isu Kongkalikong Jabatan Rektor

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/kpk-akan-telisik-dugaan-suap-pengisian-jabatan-lain-di-kemenag_m_.jpg" alt="Ketua Umum PPP Romahurmuziy, saat akan menjalani penahanan perdana terkait kasus yang melilitnya, Sabtu (16/3) PPP Romahurmuziy, saat akan menjalani penahanan perdana terkait kasus yang melilitnya, Sabtu (16/3)" width="100%">
<figcaption>Ketua Umum PPP Romahurmuziy, saat akan menjalani penahanan perdana terkait kasus yang melilitnya, Sabtu (16/3) PPP Romahurmuziy, saat akan menjalani penahanan perdana terkait kasus yang melilitnya, Sabtu (16/3)</figcaption>
</figure>JawaPos.com&nbsp;- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah menetapkan tiga pihak sebagai tersangka dalam kasus jual beli jabatan. Pihak yang ditetapkan itu ialah Ketua Umum PPP Romahurmuziy dan dua pejabat kemenag, Muhammad Muafaq Wirahadi serta Haris Hasanuddin. Juru bicara KPK Febri Diansyah menyebut, pihaknya tidak menutup kemungkinan untuk mengembangkan dugaan suap pengisian jabatan di posisi lainnya yang ada di lingkungan Kemenag.&nbsp;Pengembangan itu kata Febri, dimungkinkan apabila ditemukan bukti permulaan yang cukup. "Apakah mungkin dikembangkan di posisi-posisi lain di Kementerian Agama, bisa saja. Sepanjang memang nanti ditemukan bukti-bukti atau petunjuk yang mengarah ke sana," kata Febri di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (20/3). Febri juga mengingatkan, agar masyarakat bisa melapor apabila mengetahui terkait indikasi dugaan suap pengisian jabatan di Kemenag untuk ke KPK. Pihaknya berkomitmen untuk menelusuri laporan itu lebih lanjut. "Masyarakat bisa mengirimkan informasi melalui telepon 198 atau melalui web situs wisterblowersystem. Masyarakat dapat datang langsung ke KPK. Nanti akan kami telaah lebih lanjut informasi-informasi tersebut," ucapnya. Untuk diketahui, KPK memang tak berhenti mencari bukti-bukti agar perkara ini bisa menjadi lebih jelas dan terungkap.&nbsp;Sebab, pada Senin (18/3) beberapa lokasi digeledah termasuk ruang Menag, Sekjen Kemenag, dan Kepala Biro Kepegawaian yang dilakukan tim penyidik KPK. Dari proses itu, uang ratusan juta ditemukan dari ruang Menag termasuk dokumen-dokumen, salah satunya berkaitan dengan salah satu tersangka pemberi suap ke Romahurmuziy. Sementara dari kantor DPP PPP, tim menemukan rekening koran juga dokumen terkait posisi Rommy sebagai Ketum PPP. Kemudian, hasil geledah di kediaman Rommy juga disita Laptop. Proses geledah dilakukan seharian penuh oleh KPK pada Senin (18/3). Tak hanya itu, kantor wilayah kemenag Jatim dan kantor wilayah Gresik juga turut digeledah oleh tim lapangan KPK. Adapun, hasil geledah itu telah disita dokumen penting yang dinilai berkaitan dengan perkara ini.

KPK Akan Telisik Dugaan Suap Pengisian Jabatan Lain di Kemenag