<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/02/24/lQOoY6STW0rWLebZQQ31UjSIfaQrZQ37rUIv9w9T-1169311100.jpg" alt="Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jawa Timur Indah Wahyuni. (Istimewa) " width="100%">
<figcaption>Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jawa Timur Indah Wahyuni. (Istimewa) </figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jawa Timur Indah Wahyuni sebagai saksi ahli dalam kasus dugaan jual beli jabatan. Kasu situ menyeret Bupati Ponorogo, Sugiri Sancoko. Dalam pemeriksaan tersebut, Yuyun sapaan akrabnya, dimintai keterangan terkait prosedur hukum pengangkatan Direktur RSUD yang diduga menabrak aturan. Dalam perkara tersebut, sebelumnya KPK telah menetapkan empat tersangka. Yaitu Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko, Sekretaris Daerah Kabupaten Ponorogo Agus Pramono, Direktur RSUD dr. Harjono Kabupaten Ponorogo Yunus Mahatma, serta Sucipto selaku rekanan RSUD Ponorogo. Yuyun menjelaskan, telah dua kali memenuhi panggilan penyidik KPK. Pemeriksaan pertama dilakukan pada 12 Januari 2025 di Gedung KPK Jakarta. Sedangkan pemeriksaan kedua berlangsung di salah satu kantor di Madiun, Jumat (20/2). Dalam pemeriksaan tersebut, penyidik KPK memintanya memaparkan keterangan terkait boleh atau tidaknya seorang pegawai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) non-PNS menjabat sebagai direktur rumah sakit. Hal tersebut mencuat setelah adanya perdebatan regulasi di internal Pemkab Ponorogo mengenai masa jabatan Direktur RSUD dr. Harjono berinisial YM yang menjabat hingga 2027, namun terganjal aturan baru yaitu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah. Direktur Rumah Sakit, baik itu Rumah Sakit Umum Pusat maupun daerah, adalah seorang PNS. &rdquo;Kalau rumah sakit itu tipe B, orang yang bersangkutan minimal seorang JPT Pratama. Sedangkan yang bersangkutan (direktur RSUD dr. Harjono inisial YM) berstatus pegawai BLUD. Jadi sudah tidak sesuai aturan,&rdquo; kata Yuyun di Kantor BKD Jatim, kemarin (24/2) siang. Dalam pemeriksaan, penyidik juga menanyakan kemungkinan pergantian direktur rumah sakit sebelum masa jabatan berakhir. Yuyun menjelaskan, masa pengangkatan direktur adalah lima tahun, namun tetap dimungkinkan evaluasi sesuai ketentuan yang berlaku. &rdquo;Kalau seandainya diganti, ya pasti akan melihat apa masalahnya untuk penggantian tersebut. Karena di SK-nya itu sudah tertulis kalau dia melanggar, kalau melakukan pelanggaran kode etik, kalau target tidak tercapai, dan juga kalau kinerjanya tidak sesuai yang diharapkan,&rdquo; ujar Indah Wahyuni. Yuyun menegaskan bahwa seluruh mekanisme evaluasi dan pergantian telah memiliki dasar hukum yang jelas. Bupati sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) memiliki kewenangan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas pejabat yang bersangkutan. Dalam hal ini, respons penyidik KPK terhadap keterangannya cukup positif karena dirinya menyampaikan penjelasan berbasis regulasi. Bahkan, penyidik KPK juga menyita sejumlah dokumen darinya, termasuk surat evaluasi dari Biro Organisasi Pemprov Jatim terkait draf Peraturan Bupati Ponorogo tentang susunan organisasi rumah sakit. Surat tersebut menjadi kunci bagi penyidik untuk memahami dasar perubahan aturan di daerah. &rdquo;Mereka (KPK) cukup senang, ya. Karena pada saat itu saya menjelaskan dengan dasar hukum yang ada,&rdquo; ujar Indah Wahyuni. Yuyun mengaku tidak mengetahui alasan spesifik namanya dikaitkan dengan isu jual beli jabatan. Namun, dia menegaskan, kehadirannya bukan sebagai pihak yang terlibat dalam praktik jual beli jabatan. &rdquo;Jadi kapasitas saya dipanggil oleh KPK adalah sebagai saksi ahli. Bukan saya yang dituduh menjadi pelaku jual beli jabatan,&rdquo; tegas Indah Wahyuni.

Kepala BKD Jatim Indah Wahyuni memberikan keterangan sebagai saksi ahli dalam kasus dugaan jual beli jabatan di Ponorogo

Dipanggil KPK, Kepala BKD Jatim Datang sebagai Saksi Ahli

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/08/7lB8gcwGXJQdGj4FndUwygkYTssz4A9aXMpwE7wc-2673169685.jpg" alt="Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko tiba di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Sabtu (8/11). (Dery Ridwansah/ Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko tiba di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Sabtu (8/11). (Dery Ridwansah/ Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko telah tiba di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Sabtu (8/11), sekitar pukul 08.10 WIB. Sugiri Sancoko yang terlihat mengenakan pakaian serba hitam dan masker memilih bungkam saat memasuki markas lembaga antirasuah. Selain Bupati Ponorogo, tim penindakan KPK turut membawa sejumlah pejabat lain di lingkungan Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Ponorogo. Mereka di antaranya Sekretaris Daerah (Sekda) Ponorogo, Direktur Utama (Dirut) RSUD, Kepala Bidang Mutasi Kesekretariatan Daerah, serta tiga pihak swasta. "Pihak-pihak yang diamankan dan dibawa ke Jakarta pagi ini yaitu Bupati, Sekda, Dirut RSUD, Kabid Mutasi Setda, dan tiga pihak swasta. Salah satunya adik Bupati," kata juru bicara KPK Budi Prasetyo kepada wartawan, Sabtu (8/11). Mereka akan kembali menjalani pemeriksaan intensif KPK untuk menentukan status hukum, setelah melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Ponorogo, Jawa Timur, pada Jumat (7/11) kemarin. Seluruhnya, KPK mengamankan total 13 orang saat OTT di Ponorogo, namun hanya tujuh orang yang dibawa ke markas KPK. "Tujuh orang diantaranya pagi ini dibawa ke Jakarta," ujar Budi. KPK menyebut, OTT terhadap Bupati Ponorogo diduga berkaitan dengan mutasi dan promosi jabatan. Meski demikian, KPK belum menjelaskan secara rinci konstruksi perkara dan identitas yang diamankan dalam operasi senyap tersebut. KPK memiliki waktu 1x24 jam dalam menentukan status hukum yang diamankan. Lembaga antirasuah akan mengumumkannya ke publik dalam konferensi pers.

Bupati Ponorogo dan beberapa pejabat dibawa ke KPK setelah terjaring OTT, status hukum mereka akan ditentukan dalam 24 jam.

 Tak Hanya Bupati Ponorogo, Sekda hingga Dirut RSUD Turut Dibawa ke Gedung KPK

<div class="peer prose max-w-none rounded-lg border border-gray-200 p-4 text-[14px] leading-5 dark:prose-invert dark:border-neutral-700 dark:bg-gray-950 dark:text-neutral-200 [&amp;:not(:placeholder-shown)]:pb-2 [&amp;:not(:placeholder-shown)]:pt-10"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/1670515443669_copy_1024x575.jpg" alt="Ilustrasi polisi. Antara" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi polisi. Antara</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;&ndash; Praktik kotor dalam proses seleksi perangkat desa di Sidoarjo akhirnya terbongkar. Satreskrim Polresta Sidoarjo menetapkan tiga kepala desa sebagai tersangka dalam kasus dugaan jual beli jabatan. Selain penangkapan, polisi juga menyita barang bukti berupa uang tunai dan saldo rekening dengan total nilai mencapai lebih dari Rp 1,1 miliar. Ketiga tersangka berinisial MAS (40), Kepala Desa Sudimoro (Tulangan); S (54), Kepala Desa Medalem (Tulangan); dan SY (55), mantan Kepala Desa Banjarsari (Buduran). Mereka diduga terlibat dalam pengaturan kelulusan seleksi perangkat desa dengan meminta imbalan uang kepada para peserta. Kapolresta Sidoarjo Kombes Pol Christian Tobing mengatakan bahwa pengungkapan kasus ini bermula dari laporan masyarakat mengenai indikasi kecurangan dalam rekrutmen perangkat desa di Kecamatan Tulangan. &ldquo;Unit Tipidkor kami melakukan penyelidikan dan mendapati adanya pertemuan mencurigakan yang dilakukan secara tertutup di salah satu restoran cepat saji di kawasan Gedangan,&rdquo; ungkap Christian, dikutip dari Jawa Pos Radar Sidoarjo, Rabu (25/6). Dari hasil pengintaian, polisi kemudian menangkap para tersangka usai mereka bertemu di rumah makan kawasan Puri Surya Jaya, pada Selasa dini hari (27/5), sekitar pukul 01.30 WIB. Pertemuan itu diduga membahas pengaturan hasil seleksi perangkat desa yang digelar di BKD Provinsi Jawa Timur pada hari yang sama. Petugas langsung melakukan penyergapan dan menghentikan mobil yang ditumpangi MAS dan S di kawasan Tebel, Gedangan. Di dalam mobil tersebut, ditemukan uang tunai sebesar Rp 185 juta yang disimpan dalam kantong plastik kresek di kursi depan.&nbsp;&ldquo;Setelah dilakukan pengembangan, kami berhasil menyita total uang Rp 1,1 miliar dari para tersangka. Selain uang tunai, juga ada sejumlah dana yang kami bekukan dari rekening milik tersangka,&rdquo; jelasnya. Rinciannya, uang tunai Rp 185 juta disita dari dalam mobil, kemudian Rp 230 juta dari rekening BCA atas nama MAS, Rp 80 juta dari rekening BRI milik MAS, serta Rp 604,83 juta dari rekening milik SY dan perusahaan yang terafiliasi dengannya. Dalam pemeriksaan, terungkap bahwa SY berperan sebagai koordinator yang mengklaim memiliki akses ke panitia seleksi. Ia meminta dana Rp 100 juta per peserta dari para kepala desa, dengan skema pembagian: Rp 10 juta untuk masing-masing kades, Rp 50 juta dikirim ke seseorang berinisial SSP, dan sisanya sebesar Rp 40 juta diduga digunakan sendiri oleh SY. &ldquo;Dari total dana yang mengalir, SY diduga menerima Rp 720 juta, sedangkan MAS dan S masing-masing menerima sekitar Rp 150 juta,&rdquo; beber Christian. Para tersangka dijerat dengan Pasal 12 huruf a dan b serta Pasal 12B Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, juncto Pasal 55 ayat (1) KUHP. Mereka terancam hukuman maksimal 20 tahun penjara dan denda hingga Rp 1 miliar. &ldquo;Kami tegaskan, proses hukum akan kami jalankan secara tegas dan transparan. Ini menjadi peringatan keras agar tidak ada pihak yang coba bermain dalam rekrutmen jabatan publik, termasuk di level desa,&rdquo; tegas Christian. Ketiga tersangka saat ini ditahan di Mapolresta Sidoarjo. Polisi juga masih terus menelusuri kemungkinan keterlibatan pihak lain, termasuk dugaan aliran dana ke oknum di tingkat provinsi. </div>

Satreskrim Polresta Sidoarjo menetapkan tiga kepala desa sebagai tersangka dalam kasus dugaan jual beli jabatan.

Polisi Bongkar Jual Beli Jabatan Perangkat Desa, Tiga Kades di Sidoarjo jadi Tersangka, Uang Rp 1,1 Miliar Disita

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/25/QqEQ69Huot4gpRHbBTwxYIOquV48F9pQ2Mkr93fF-32613628.jpeg" alt="Tiga kepala desa saat diamankan Polresta Sidoarjo, Senin (23/6). (Diky Sansiri/Radar Sidoarjo)" width="100%">
<figcaption>Tiga kepala desa saat diamankan Polresta Sidoarjo, Senin (23/6). (Diky Sansiri/Radar Sidoarjo)</figcaption>
</figure> JawaPos.com-Kapolresta Sidoarjo Kombes Pol Christian Tobing akhirnya angkat bicara soal keterlambatan pengumuman resmi kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap tiga kepala desa di Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo. Ia menegaskan, keterlambatan tersebut bukan disebabkan oleh intervensi pihak manapun, melainkan karena proses pengembangan penyidikan yang masih berlangsung hingga saat ini. Penangkapan terhadap tiga kades itu sebenarnya telah dilakukan pada Selasa (27/5). Namun, keterangan resmi kepada publik baru disampaikan hampir sebulan kemudian. Hal ini menimbulkan tanda tanya di tengah masyarakat. &ldquo;Tidak ada tekanan atau intervensi dari pihak mana pun. Keterlambatan ini murni karena kami masih mendalami lebih jauh kasusnya, termasuk menelusuri dugaan keterlibatan pihak lain,&rdquo; ujar Christian dikutip dari Jawa Pos Radar Sidoarjo, Rabu (25/6). Salah satu nama yang kini menjadi perhatian dalam pengembangan penyidikan adalah seorang perempuan berinisial SSP. Ia disebut menerima aliran dana sebesar Rp 50 juta dari Sohibul Yanto (SY), mantan Kepala Desa Banjarsari, Buduran, yang berperan sebagai koordinator dalam praktik jual beli jabatan perangkat desa ini. &ldquo;SY mentransfer dana kepada seseorang berinisial SSP. Terkait perannya, masih kami dalami lebih lanjut,&rdquo; tambah Christian. Dalam kasus ini, polisi telah menetapkan tiga tersangka, yakni Sohibul Yanto (SY), mantan Kades Banjarsari; M Adin Santoso (MAS), Kades Sudimoro; dan Santoso (S), Kades Medalem&mdash;keduanya dari Kecamatan Tulangan. Ketiganya diduga meminta sejumlah uang dari para peserta seleksi perangkat desa dengan janji kelulusan. Nilai yang diminta bervariasi antara Rp 120 juta hingga Rp 170 juta per orang. Dari jumlah itu, SY disebut meminta Rp 100 juta per peserta, lalu membaginya kepada pihak lain. &ldquo;Rp 10 juta dibagi ke masing-masing kades, Rp 50 juta dikirim ke SSP, dan sisanya Rp 40 juta dipakai SY sendiri,&rdquo; bebernya. Barang bukti yang telah diamankan sejauh ini meliputi uang tunai senilai lebih dari Rp 1,1 miliar, satu unit mobil Toyota Avanza, sepeda motor, tiga kartu ATM, dua buku tabungan, tiga unit ponsel, serta enam bukti transfer bank. Dari pemeriksaan awal, SY diduga mengantongi sekitar Rp 720 juta, sedangkan MAS dan S masing-masing menerima sekitar Rp 150 juta. Namun, polisi menduga masih ada dana ratusan juta lainnya yang belum diketahui ke mana mengalir. &ldquo;Kasus ini masih kami kembangkan. Tidak menutup kemungkinan akan muncul tersangka baru dalam waktu dekat,&rdquo; tandas Christian. (*)

Kapolresta Sidoarjo menjelaskan keterlambatan pengumuman OTT tiga kades, kasus jual beli jabatan masih dikembangkan.

Kapolresta Sidoarjo Tegaskan Tak Ada Intervensi dalam Kasus OTT Jual Beli Jabatan Tiga Kades, Kasus Masih Dikembangkan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/25/tiga-kades-2889042615.jpg" alt="Satreskrim Polresta Sidoarjo menangkap tiga kepala desa di Sidoarjo yang terlibat jual beli jabatan. (Diky Sansiri/Radar Sidoarjo)" width="100%">
<figcaption>Satreskrim Polresta Sidoarjo menangkap tiga kepala desa di Sidoarjo yang terlibat jual beli jabatan. (Diky Sansiri/Radar Sidoarjo)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com -&nbsp;Skandal jual beli jabatan perangkat desa di Kabupaten Sidoarjo terbongkar. Dua kades aktif dan satu mantan kades ditangkap Satreskrim Polresta Sidoarjo lewat Operasi Tangkap Tangan (OTT). Mereka adalah Kepala Desa Sudimoro, Tulangan berinisial MAS, 40 tahun; Kepala Desa Medalem, Tulangan berinisial S, 54 tahun, dan mantan Kepala Desa Banjarsari, Buduran berinisial SY, 55 tahun.&nbsp;Kapolresta Sidoarjo, Kombes Pol Christian Tobing mengatakan, pengungkapan kasus berawal dari laporan masyarakat terkait dugaan pengaturan kelulusan dalam proses seleksi perangkat desa di Kecamatan Tulangan. "Ini bukan kasus suap biasa. Kami mendapati pola yang menunjukkan sistem jual beli jabatan, dengan pembagian keuntungan antar pejabat desa," ujar Kombes Pol Christian, dikutip dari Radar Sidoarjo, Jawa Pos Group, Rabu (25/6). Unit Tipikor Satreskrim Polresta Sidoarjo pun melakukan penyelidikan dan menemukan aktivitas mencurigakan. Ketiga tersangka melakukan pertemuan tertutup di sebuah restoran kawasan Gedangan.&nbsp;Dalam pertemuan tertutup tersebut, tersangka diduga membahas pengaturan kelulusan seleksi perangkat desa yang digelar di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jawa Timur pada hari yang sama. Polisi kemudian menghentikan mobil yang dikendarai MAS dan S di kawasan Tebel, Gedangan pada Selasa (27/5) sekitar pukul 01.30 WIB. Dari. Diketahui, penangkapan tersangka dilakukan akhir Mei.&nbsp;Namun, Polresta Sidoarjo baru mengungkapnya ke publik lewat konferensi pers baru-baru ini. Kombes Pol Christian menyebut dari mobil yang dikendarai MAS dan S, ditemukan uang tunai Rp 185 juta yang disimpan dalam plastik kresek. "Kami menyita uang tunai Rp 185 juta yang disimpan di plastik kresek di kursi depan. Dari pengembangan kasus, kami berhasil menyita total uang senilai Rp 1,1 miliar dari berbagai rekening milik para tersangka," imbuhnya. Rinciannya, uang tunai Rp 185 juta dari mobil tersangka, Rp 230 juta dari rekening BCA atas nama MAS, Rp 80 juta dari rekening BRI atas nama MAS dan Rp 604,83 juta dari rekening milik SY dan perusahaannya.&nbsp;Dari hasil OTT, &nbsp;Satreskrim Polresta Sidoarjo mengamankan barang bukti, berupa uang tunai Rp 1,1 miliar lebih, satu unit Toyota Avanza, satu unit sepeda motor, tiga kartu ATM, dua buku tabungan, tiga unit ponsel, serta enam lembar bukti transfer. "Kami tegaskan, proses hukum akan kami lakukan secara tegas dan transparan. Ini menjadi peringatan keras agar tidak ada yang bermain dalam proses rekrutmen perangkat desa," tukas Kombes Pol Christian.

Dua kades aktif dan satu mantan kades ditangkap dalam skandal jual beli jabatan perangkat desa di Sidoarjo, total uang disita Rp 1,1 miliar.

Satreskrim Polresta Sidoarjo Bongkar Praktik Jual Beli Jabatan, Tiga Kades jadi Tersangka

<div dir="auto"> <div dir="auto"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/Bupati-Bangkalan-Abdul-Latif-Amin-Imron-di-Tahan-KPK-Fedrik-Tarigan-5-2.jpg" alt="Bupati Bangkalan Abdul Latif Amin Imron mengenakan rompi tahanan dan di tahan oleh KPK di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (7/12/2022). KPK menangkap Bupati Bangkalan Abdul Latif Amin Imron yang merupakan tersangka kasus dugaan suap lelang jabatan di" width="100%">
<figcaption>Bupati Bangkalan Abdul Latif Amin Imron mengenakan rompi tahanan dan di tahan oleh KPK di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (7/12/2022). KPK menangkap Bupati Bangkalan Abdul Latif Amin Imron yang merupakan tersangka kasus dugaan suap lelang jabatan di</figcaption>
</figure> </div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Bupati Bangkalan Abdul Latif Amin Imron segera menjalani persidangan dalam kasus dugaan suap. Hal ini setelah berkas acara penyidikan (BAP) pria yang karib disapa Ra Latif itu selesai.</div> </div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Tim Penyidik, (3/4) telah melaksanakan penyerahan Tersangka dan barang bukti dengan tersangka Ralai (Bupati Bangkalan) pada Tim Jaksa KPK," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri dalam keterangannya, Selasa (4/4).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Ali mengungkapkan, dari hasil penelitian dan pemeriksaan Tim Jaksa, seluruh isi berkas perkara memenuhi kelengkapan syarat formil dan materil.&nbsp;Penahanan yang bersangkutan berlanjut untuk 20 hari ke depan sampai dengan 23 April 2023 di Rutan KPK.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Tim Jaksa KPK segera melimpahkan berkas perkara dan surat dakwaan ke Pengadilan Tipikor dalam waktu 14 hari kerja," ucap Ali.</div> </div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">KPK telah menetapkan enam pihak sebagai tersangka, sebagai penerima suap adalah&nbsp;Bupati&nbsp;Bangkalan&nbsp;R. Abdul Latif Amin Imron (RALAI), sementara pemberi suap adalah Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur Kabupaten&nbsp;Bangkalan&nbsp;Agus Eka Leandy (AEL), Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten&nbsp;Bangkalan&nbsp;Wildan Yulianto (WY).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kemudian, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten&nbsp;Bangkalan&nbsp;Achmad Mustaqim (AM), Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten&nbsp;Bangkalan&nbsp;Hosin Jamili (HJ), serta Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten&nbsp;Bangkalan&nbsp;Salman Hidayat (SH).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">KPK menduga Abdul Latif mematok harga Rp 50 juta hingga Rp 150 juta kepada ASN yang ingin menduduki posisi strategis di pemerintahannya.&nbsp;Adapun ASN yang mengajukan diri dan sepakat untuk memberikan sejumlah uang itu akan dipilih dan dinyatakan lulus oleh&nbsp;Bupati&nbsp;yang karib disapa Ra Latif itu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Jumlah uang yang diduga telah diterima Ra Latif melalui orang kepercayaannya sekira Rp5,3 miliar. Namun, suap itu bukan hanya dari kasus jual beli jabatan saja.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">KPK menduga Ra Latif turut serta dalam pengaturan beberapa proyek. Besaran fee yang ia terima adalah sebesar 10 persen dari setiap nilai anggaran proyek.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ra Latif juga diduga menerima pemberian lainnya di antaranya dalam bentuk gratifikasi. Hal itu akan ditelusuri dan dikembangkan lebih lanjut oleh tim penyidik.</div> </div>

KPK menduga Abdul Latif mematok harga Rp 50 juta hingga Rp 150 juta kepada ASN yang ingin menduduki posisi strategis di pemerintahannya.

Bupati Bangkalan Abdul Latif Segera Jalani Proses Persidangan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/mutasi-jabatan.jpg" alt="GRAFIS: ADIT/JAWA POS" width="100%">
<figcaption>GRAFIS: ADIT/JAWA POS</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Publik Bondowoso dihebohkan dengan gonjang-ganjing dugaan jual beli jabatan di lingkungan pemkab setempat. Dugaan praktik itu disampaikan Ketua DPRD Bondowoso Ahmad Dhafir.  Tengara tersebut berawal dari gagal dilantiknya seorang ASN dalam mutasi pejabat di Pendapa Bondowoso. ’’Ada orang yang sudah pakai PDH (baju dinas, Red), ternyata tidak dilantik,’’ ungkapnya.  Dia mengatakan, ASN itu bahkan sudah mengenakan pakaian untuk kegiatan pelantikan. Alasannya karena merasa sudah membayar kepada calo tersebut. Hal itu pun mencuat ke publik.  Dalam perkembangannya, muncul dugaan pembayaran senilai Rp 25 juta yang telah diserahkan ASN itu kepada oknum calo. Nominal tersebut diserahkan dalam dua bentuk. Yakni, Rp 11 juta diberikan secara tunai dan sisanya Rp 14 juta melalui transfer.  ’’Yang ada di bukti transfer Rp 14 juta, tapi ada cash-nya Rp 11 juta. Dan itu semua ada chat (percakapan, Red)-nya,’’ terang Dhafir.  DPRD Bondowoso juga menyebutkan nomor rekening pengirim dan penerima uang dalam dugaan jual beli jabatan pemkab. Setelah ditelusuri, nama rekening si pengirim mirip dengan nama seorang pejabat eselon III di lingkungan pemkab.  Bukti transfer dugaan jual beli jabatan itu juga menyebar di grup WhatsApp. Dalam bukti tersebut, ada pengiriman uang senilai Rp 14 juta ke rekening seseorang berinisial Hd pada Kamis (23/3) pukul 20.47 WIB, dengan biaya admin Rp 2.500.  Di tengah kegaduhan isu jual beli jabatan itu, tiba-tiba Ahmadi, pengurus DPC PPP Bondowoso, menyampaikan klarifikasi ke sejumlah media. Dia merasa jadi tertuduh dalam pusaran isu itu. Serta membantah kabar miring yang mengarah kepadanya.  Jawa Pos Radar Ijen mencoba mengklarifikasi ulang Ahmadi. Namun, dia enggan diwawancarai lagi. ’’Biar tidak semakin keruh, sebaiknya sudah cukup. Mohon maaf,’’ jawabnya, membalas pesan yang dikirim Jawa Pos Radar Ijen.

Dugaan Jual Beli Jabatan Guncang Pemkab Bondowoso

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/WhatsApp-Image-2023-02-28-at-07.04.45.jpg" alt="Ketua Komisi A DPRD Surabaya Pertiwi Ayu Krishna. Dimas Nur Apriyanto/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Ketua Komisi A DPRD Surabaya Pertiwi Ayu Krishna. Dimas Nur Apriyanto/JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Salah seorang informan yang enggan disebutkan namanya menyampaikan, jika ingin memindahkan lurah atau camat di Surabaya cukup mudah. Setor uang ke anggota DPRD Surabaya. Namun hal itu dibantah Ketua Komisi A DPRD Surabaya Pertiwi Ayu Krishna. Komisi A DPRD Surabaya menjadi mitra kerja eksekutif yang bersinggungan dengan kelurahan dan kecamatan. ”Ada Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat. Yang membawahi RT, RW, LPMK, hingga camat dan lurah,” kata Ayu kepada JawaPos.com. Politikus Golkar itu menegaskan, tidak ada uang yang masuk ke kantong legislatif jika ada lurah atau camat yang digeser atau dipindahtugaskan. Perpindahan tugas lurah dan camat menjadi hak prerogatif dari Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi. ”Jadi nggak benar kalau legislatif bisa mengakomodir keinginan menjadi lurah atau camat asal setor uang ratusan juta,” ucap Pertiwi Ayu Krishna. Ayu menyampaikan, pihaknya menjaga marwah dari legislatif di rantai birokrasi dan pemerintahan. Legislatif juga akan mengawasi bagaimana rantai birokrasi yang tercipta di lingkungan Pemkot Surabaya. ”Ketika ada yang melenceng, kami akan mengingatkan eksekutif (Pemkot Surabaya). Karena itu menjadi tugas kami, legislatif,” tutur Ayu.

DPRD Surabaya Tepis Isu Setoran Ratusan Juta untuk Geser Lurah-Camat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/firli-temui-enembe.jpg" alt="PICU SOROTAN: Firli Bahuri (dua dari kiri) berdialog dengan Lukas Enembe di kediaman pribadi Lukas di Kampung Koya Tengah, Jayapura, Papua kemarin (3/11). (CENDERAWASIH POS)" width="100%">
<figcaption>PICU SOROTAN: Firli Bahuri (dua dari kiri) berdialog dengan Lukas Enembe di kediaman pribadi Lukas di Kampung Koya Tengah, Jayapura, Papua kemarin (3/11). (CENDERAWASIH POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut ada delapan sektor potensi korupsi di daerah. Yakni perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, perizinan, aparat pengawas internal pemerintah (APIP)/pengawas, manajemen ASN, optimalisasi pajak daerah, manajemen aset daerah, dan tata kelola dana desa.  Sejumlah kepala daerah mulai dari gubernur sampai kepala desa yang berurusan dengan KPK karena salah satu hal tersebut.  ”KPK berharap pemerintah daerah membuat sistem untuk menutup seluruh celah korupsi utamanya pada proses perizinan dan pengadaan barang dan jasa. Jangan sampai lemahnya sistem bisa dimanfaatkan pihak-pihak tidak bertanggung jawab untuk melakukan praktik korupsi,” ucap Ketua KPK Firli Bahuri saat rangkaian peringatan hari antikorupsi sedunia di Surabaya, Kamis (1/12).  Selama 2022, sejumlah kepala daerah ditangkap dan terpaksa berurusan dengan KPK. Di antaranya yakni Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi yang ditangkap KPK atas kasus dugaan suap pengadaan barang jasa dan lelang jabatan.  OTT KPK juga menangkap Bupati Penajam Paser Utara Abdul Gafur Mas'ud (AGM). Dia ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus suap terkait kegiatan pekerjaan pengadaan barang dan jasa serta perizinan di Kabupaten Penajam Paser Utara.  Selain itu, Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin Angin juga terjaring OTT KPK atas kasus suap. Terbit Rencana kemudian menyerahkan diri pada polisi. Kasus itu juga sempat bikin heboh karena berkembang menjadi pelanggaran HAM atas dugaan perbudakan dengan ditemukannya kerangkeng tempat menahan warga.  KPK juga menangkap Bupati Buru Selatan Tagop Sudarsono karena diduga menerima suap, gratifikasi, hingga melakukan tindak pidana pencucian uang. KPK menangkap Bupati Bogor Ade Munawaroh Yasin atau Ade Yasin pada 27 April di rumah dinasnya. Ade Yasin ditangkap terkait dugaan suap Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jawa Barat. Ade Yasin divonis 4 tahun penjara dan saat ini dalam proses banding.  Selanjutnya, Richard Louhenapessy yang pada saat itu menjabat Wali Kota Ambon ditangkap KPK pada Mei 2022. Richard Louhenapessy ditangkap terkait dugaan menerima suap izin 20 gerai minimarket pada 2020.  KPK juga menangkap Bupati Pemalang Mukti Agung Wibowo lewat OTT pada 11 Agustus 2022. Dia diduga menerima suap sebesar Rp 6,1 miliar terkait jual beli jabatan di Pemkab Pemalang, pada 2021-2022.  Selain itu, ada mantan Wali Kota Jogjakarta Haryadi Suyuti yang ditangkap KPK pada Juni 2022, beberapa saat setelah tak menjabat wali kota. Haryadi ditangkap KPK karena dugaan menerima suap untuk perizinan pembangunan Apartemen Royal Kedhaton.  KPK juga menangkap mantan Bupati Tanah Bumbu Mardani H. Maming. Dia ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus suap penerbitan izin usaha tambang (IUP) sewaktu menjabat menjadi Bupati Tanah Bumubu pada 2010-2015 dan 2016-2018. Saat ini kasus tersebut masih disidang di Pengadilan Tipikor Banjarmasin.  KPK juga menetapkan tersangka kepada Bupati Bangkalan Abdul Latif Amin Imron. Bupati diduga menerima suap senilai Rp 5,3 miliar dalam lelang jabatan di Pemkab Bangkalan, Provinsi Jawa Timur.  Ada juga kasus yang membuat heboh dan menguras energi KPK. Bahkan Ketua KPK Firli Bahuri turun tangan langsung. Yakni kasus korupsi yang menjerat Gubernur Papua Lukas Enembe.  Menteri Mahfud MD bahkan menyebut nilainya hingga ratusan miliar rupiah yang disebut-sebut sebagian habis di meja judi. Dugaan aliran uang judi Lukas Enembe diungkapkan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) senilai SGD 55 juta atau sekitar Rp 560 miliar terkait transaksi judi kasino.  Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri mengakui, selama ini baru 20 persen kasus tindak pidana korupsi di Indonesia yang berhasil dibongkar. ”Maraknya korupsi yang terjadi di Indonesia ibarat fenomena gunung es. Tindak pidana korupsi yang berhasil dibongkar baru 20 persen saja, sedangkan 80 persen potensi perilaku korup lain tidak tampak atau belum diketahui,” kata Firli dalam acara Forum Penguatan Integritas Ekosistem Perguruan Tinggi di Jogjakarta, beberapa waktu lalu.  Menurut Firli, kebanyakan kasus korupsi yang tidak tampak atau belum diketahui itu adalah jenis korupsi skala kecil. ”Korupsi kecil atau petty corruption dan berupa perilaku koruptif,” tambah dia.  Menurut Firli, pendidikan menjadi fokus penting dalam menghasilkan sumber daya manusia (SDM) berintegritas dan antikorupsi. Namun demikian, di sektor pendidikan hingga saat ini juga masih ditemukan masalah integritas berupa praktik tindak pidana korupsi.  KPK mencatat, dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan perguruan tinggi terdapat di sektor pengelolaan aset, pengelolaan keuangan, penerimaan siswa, pemilihan rektor, gratifikasi, pengadaan meliputi fee proyek, pengaturan atau rekayasa pengadaan, mark up, hingga konflik kepentingan.  ”Kuncinya adalah pada aspek tata kelola perguruan tinggi yang baik atau good university governance (GUG), dengan mendorong pelaksanaan prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi. Dengan prinsip GUG, potensi tindak pidana korupsi di perguruan tinggi makin ditekan. Aturan secara adil ditegakkan baik akademik maupun non-akademik, serta menciptakan lingkungan kondusif bagi proses internalisasi nilai-nilai antikorupsi kepada mahasiswa, yang pada akhirnya diharapkan dapat menghasilkan profil alumni yang berkualitas dan berintegritas,” ucap Firli.

Kaleidoskop 2022: Korupsi Menggurita hingga Papua

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/isu-jual-beli-jabatan-inspektorat-dki-buka-layanan-pengaduan_m_.jpg" alt="Ilustrasi. Jual beli jabatan" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi. Jual beli jabatan</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo mencegah praktik nepotisme dan jual beli jabatan lewat digitalisasi manajemen talenta Aparatur Sipil Negara (ASN). Dengan sistem merit berbasis Smart Birokrasi, Ganjar menyaring ASN dengan indikator talenta untuk promosi atau mustasi.  Penerapan sistem Smart Birokrasi ditunjukkan dengan layanan manajemen talenta yang tersedia. Saat ini, Ganjar menerapkan aplikasi digital terintegrasi mulai e-jabatan fungsional, e-mutasi, dan e-file.  Analis SDM Aparatur Ahli Muda Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Surakarta Nirwan Pambudi mengatakan, Ganjar berhasil menggerus budaya titipan atau setoran dengan sistem tersebut. Sebab itu, Nirwan menyebut trobosan Ganjar menjadi kiblat bagi BKD di kabupaten/kota se-Jateng.  ''Kami mengapresiasi indeks meritokrasi provinsi dengan kategori nilai Sangat Baik. Jadi menurut kami layak mendapatkan penghargaan di nasional. Kami pun berusaha menerapkan sistem ini dalam perekrutan ASN,'' kata dia, Kamis (8/12).  Nirwan menyebut sistem meritokrasi yang diciptakan Ganjar di Pemprov Jateng menjadi rujukan provinsi lain. Hal itu dibuktikan dengan Anugrag Meritokrasi Tahun 2021 dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) memberikan Anugerah Meritokrasi Tahun 2021.  Dalam penghargaan itu, Jateng unggul dengan poin 335,5 atau kategori Sangat Baik. KASN juga mempercayakan Pemprov Jateng menggelar sendiri Anugerah Meritokrasi kepada kabupaten /kota di Jateng yang telah menerapkan Sistem Merit dalam Manajemen ASN dengan kategori Baik.  "Itu kami buktikan dengan mekanisme baru proses pada seleksi terbuka jabatan pengawas (eselon IV) di  unsur wilayah. Kami buka jabatan lurah, kasi kecamatan. Kami ukur kompetensinya, pengalaman kerjanya, kinerjanya," katanya seperti dikutip.  Sementara itu, Kabid Mutasi, Promosi dan Pengembangan Kompetensi ASN BKPSDM Kabupaten Purworejo Dwita Puspitasari mengatakan, Pemprov Jateng merupakan salah satu pioner manajemen talenta dalam penempatan ASN yang menjadi rujukan dari Kabuptan/Kota.  ''Menurut saya, sistem merit dalam manajemen kepegawaian mengubah paradigma pimpinan dari penempatan sesuai senioritas daftar urut kepangkatan, menjadi berdasarkan kualifikasi kompetensi dan kinerja," katanya.  Dwita mengatakan, keberhasilan manajemen kepegawaian di Jateng membuat penempatan jabatan berdasarkan data- data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Sehingga, kata dia, sistem ini akan menutup peluang jual beli jabatan.  ''Pemprov Jateng sangat layak untuk mendapatkan penghargaan dan special mention komitmen dengan melihat komitmen pimpinan dan di dukung oleh SDM yang unggul sehingga dapat memperoleh pencapaian yang luar biasa,'' tandasnya.  Terpisah, Kepala BKD Jateng Wisnu Zaroh mengatakan, di bawah kepemimpinan Ganjar Pranowo, Jateng berhasil melakukan transformasi pengelolaan SDM aparatur ke arah digital yang berbasis integritas, profesionalitas, dan kompetensi.  Wisnu mengatakan, sebelumnya seleksi jabatan menggunakan 'closed career system'. Dalam sistem ini, integritas belum jadi syarat mutlak, dilaksanakan tertutup, dan berdasarkan senioritas.  Wisnu mengatakan, kini Ganjar memakai model 'open cereer system', sehingga integritas jadi syarat mutlak, seleksi berkeadilan, serta berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja.  ''Transformasi dalam pengisian jabatan, harapannya mendapatkan pemimpin yang berintegritas. Untuk seleksi eselon III misalnya, kami melacak rekam jejak calon misalnya, atasannya siapa, keseharian dia saat kuliah, nilai akademiknya, temannya siapa, kegiatan organisasinya. Untuk seleksi eselon II, kami bahkan mengecek track record-nya saat dia sekolah SMA,'' pungkasnya.

Digitalisasi Manajemen Talenta ASN Cegah Jual Beli Jabatan di Jateng

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#jual beli jabatan

Berita Terkini