<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/04/Hengky-Haryadi-Dery-Ridwansah-3JPG-458163960.jpg" alt="Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirkrimum) Polda Metro Jaya Kombes Hengki Haryadi." width="100%">
<figcaption>Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirkrimum) Polda Metro Jaya Kombes Hengki Haryadi.</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Polda Metro Jaya menetapkan tiga tersangka baru dalam kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) jual beli ginjal jaringan internasional. Ketiganya merupakan petugas imigrasi Bali. &rdquo;Tim menetapkan tiga tersangka dari oknum imigrasi yang terlibat secara langsung untuk meloloskan pendonor-pendonor ginjal ini ke Kamboja,&rdquo; kata Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Hengki Haryadi kemarin (30/7). Tiga tersangka tersebut adalah NWS, RAP, dan J. Peran setiap tersangka belum dibeber. Hengki hanya menyebut tiga petugas imigrasi itu melakukan aksinya dengan modus operandi tertentu. &rdquo;Diskresi yang disimpangkan, yakni menerima orang-orang melalui oknum tertentu. Salah satunya korban TPPO ginjal ini,&rdquo; ungkap Hengki. Dia menambahkan, keberangkatan para korban dan tersangka berkat campur tangan oknum petugas imigrasi tersebut. Mereka menyalahi aturan dalam pemberian fasilitas fast track terhadap sindikat TPPO perdagangan organ. Dengan fast track, para korban dan tersangka bisa keluar dari Indonesia tanpa melalui pemeriksaan ketat. &rdquo;Di Bandara Ngurah Rai ini masalah fast track atau fast lane tidak ada di SOP. Tetapi, apabila ada dari instansi-instansi untuk percepatan, diskresi orang lanjut usia, orang hamil, kemudian difabel, atau MoU dengan perusahaan BUMN itu boleh,&rdquo; jelasnya. Terpisah, Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) Ratna Susianawati menyatakan, ada pergeseran modus dan sasaran korban TPPO. &rdquo;Mereka menjerat korban dengan iming-iming tawaran magang kerja, beasiswa, penjualan organ (ginjal, Red), hingga pendapatan instan melalui online scamming (judi online, Red),&rdquo; tuturnya. (ygi/mia/c19/fal)

Polda Metro Jaya menetapkan tiga tersangka baru dalam kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) jual beli ginjal jaringan internasional.

Tiga Petugas Imigrasi Bali Terlibat TPPO Jual Beli Ginjal Jaringan Internasional

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/04/Hengky-Haryadi-Dery-Ridwansah-2JPG-3587058061.jpg" alt="Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Pol Hengki Haryadi memberikan keterangan terkait kasus TPPO jaringan Indonesia-Kamboja." width="100%">
<figcaption>Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Pol Hengki Haryadi memberikan keterangan terkait kasus TPPO jaringan Indonesia-Kamboja.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Polda Metro Jaya masih mendalami keterlibatan anggota Polri Aipda M dalam kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) bermodus jual beli ginjal jaringan Indonesia-Kamboja. Sindikat ini diduga baru mengenal Aipda M setelah Polda Metro Jaya mengungkap lokasi penampungan para korban di Bekasi, Jawa Barat. &ldquo;Saat para tersangka ini panik bagaimana supaya lolos dari jeratan hukum, ada sopir Grab yang mengenalkan anggota daripada sindikat-sindikat ini &lsquo;nih saya kenal anggota kepolisian yang informasinya bisa membantu agar tidak dilanjutkan kasusnya&rsquo;,&rdquo; kata Dirreskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Hengki Haryadi kepada wartawan, Sabtu (22/7). Sindikat ini berniat meminta bantuan Aipda M agar kasusnya tidak diusut tuntas. Aipda M juga memberikan arahan tentang cara para pelaku menghindari petugas. &ldquo;anggak ada, nggak kenal (sindikat dengan Aipda M). Tetapi setelah ditangkap, pelaku- pelaku panik minta cari bantuan. Ini juga nipu pelaku ini,&rdquo; jelas Hengki. Sebelumnya, Polda Metro Jaya membongkar kasus TPPO dengan modus penjualan organ tubuh bagian ginjal jaringan Indonesia-Kamboja. Kasus ini setidaknya telah memakan 122 orang. "Ada 12 tersangka," kata Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Kamis (20/7). Sebanyak 12 tersangka ini terdiri dari 9 orang sindikat dalam negeri. Mereka bertugas untuk mencari korban, menampung, mengurus dokumen korban, dan mengirim korban ke Kamboja. Kemudian 1 tersangka lain adalah sindikat Kamboja. Dia berperan sebagai penyambung antara korban dengan rumah sakit tempat transplantasi dilakukan. Lalu ada 1 tersangka oknum petugas Imigrasi. Terakhir 1 tersangka lainnya adalah oknum anggota Polri berinisial Aipda M. Bertugas merintangi penyidikan, supaya para sindikat tidak tertangkap. Dia pun menyuruh sindikat membuang handphone dan berpindah-pindah lokasi agar terhindari dari penangkapan. "Pelaku melakukan eksploitasi kepada korban. Kepada masyarakat kami ingatkan pemindahan atau transplantasi itu tidak dikomersialkan," jelas Karyoto. Kasus ini sendiri terungkap berangkat dari informasi intelijen. Lalu dilakukan penggerebekan lokasi yang diduga dijadikan penampungan korban TPPO di Tarumanegara, Bekasi, Jawa Barat. Setelah didalami, kasus ini melibatkan jaringan internasional di Kamboja.

Sindikat ini diduga baru mengenal Aipda M setelah Polda Metro Jaya mengungkap lokasi penampungan para korban di Bekasi, Jawa Barat.

Sindikat TPPO Jual Ginjal Ternyata Kenal Aipda M dari Sopir Taksi Online, Ditipu Kasusnya Tidak Diusut

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/21/Kabareskrim-Polri-Komjen-Pol-Wahyu-Widada-Salman-Toyibi-2JPG-2928651062.jpg" alt="Kabareskrim Polri Komjen Pol Wahyu Widada." width="100%">
<figcaption>Kabareskrim Polri Komjen Pol Wahyu Widada.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kabareskrim Polri Komjen Pol Wahyu Widada mengingatkan kepada para anggota Polri agar tidak ikut terlibat maupun membantu sindikat Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Bagi anggota yang nakal akan ditindak tegas. "Kami menyampaikan, jangan ada anggota-anggota siapapun juga yang melibatkan diri dalam tindak pidana perdagangan orang. Apabila ditemukan ya tentunya kami juga akan melakukan tindakan-tindakan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku tanpa terkecuali," kata Wahyu kepada wartawan, Sabtu (22/7). Kabareskrim Wahyu Widada mendukung jajarannya melaksanakan kegiatan pengungkapan kasus-kasus TPPO. Sebab, banyak warga yang butuh diselamatkan dari kejahatan tersebut. "Saya juga ucapkan terima kasih kepada anggota yang mengungkap kasus TPPO ini sehingga kita bisa mendapatkan hasil yang cukup besar hanya dalam waktu yang relatif satu bulan, lebih sedikit lah tapi hasilnya cukup luar biasa," imbuhnya. Sebelumnya, Polda Metro Jaya membongkar kasus TPPO dengan modus penjualan organ tubuh bagian ginjal jaringan Indonesia-Kamboja. Kasus ini setidaknya telah memakan 122 orang. "Ada 12 tersangka," kata Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Kamis (20/7). Sebanyak 12 tersangka ini terdiri dari 9 orang sindikat dalam negeri. Mereka bertugas untuk mencari korban, menampung, mengurus dokumen korban, dan mengirim korban ke Kamboja. Kemudian 1 tersangka lain adalah sindikat Kamboja. Dia berperan sebagai penyambung antara korban dengan rumah sakit tempat transplantasi dilakukan. Lalu ada 1 tersangka oknum petugas Imigrasi. Terakhir 1 tersangka lainnya adalah oknum anggota Polri berinisial Aipda M. Bertugas merintangi penyidikan, supaya para sindikat tidak tertangkap. Dia pun menyuruh sindikat membuang handphone dan berpindah-pindah lokasi agar terhindari dari penangkapan. "Pelaku melakukan eksploitasi kepada korban. Kepada masyarakat kami ingatkan pemindahan atau transplantasi itu tidak dikomersialkan," jelas Karyoto. Kasus ini sendiri terungkap berangkat dari informasi intelijen. Lalu dilakukan penggerebekan lokasi yang diduga dijadikan penampungan korban TPPO di Tarumanegara, Bekasi, Jawa Barat. Setelah didalami, kasus ini melibatkan jaringan internasional di Kamboja.

Kabareskrim Kombes Pol Wahyu Widada mendukung jajarannya melaksanakan kegiatan pengungkapan kasus-kasus TPPO.

Ultimatum Kabareskrim ke Anggota Polri soal TPPO: Jangan Terlibat, Melanggar Kami Tindak Tegas

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/22/WhatsApp-Image-2023-07-22-at-100608-341997185.jpeg" alt="Koordinator sindikat tindak pidana perdagangan orang (TPPO) bermodus jual beli ginjal, Hanim, mengaku menyesal menjalankan kejahatan tersebut." width="100%">
<figcaption>Koordinator sindikat tindak pidana perdagangan orang (TPPO) bermodus jual beli ginjal, Hanim, mengaku menyesal menjalankan kejahatan tersebut.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Koordinator sindikat tindak pidana perdagangan orang (TPPO) bermodus jual beli ginjal, Hanim, menyebut ada korban yang sempat mau bunuh diri setelah tiba di Kamboja. Saat itu, pendonor tersebut tidak lolos uji kesehatan sehingga tidak bisa menjalani transplantasi. "Waktu di Kamboja ada yang gagal karena cek kesehatannya nggak sesuai persyaratannya gitu, ada yang mau bunuh diri juga," kata Hanim di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Sabtu (22/7). Hal itu pula yang membuat Hanim belum berhenti bekerja seperti ini karena memikirkan calon pendonor apabila tidak ada yang membantu setelah tiba di Kamboja. Menurut pengakuannya, Miss Huang sebagai broker dalam sindikat ini juga tidak pernah memberikan tekanan kepada Hanim agar tidak berhenti bekerja. "Kalau di sana sih Miss Huang ngomongnya legal, soalnya ada persetujuan antara pendonor dan si penerimanya. cuma saya sadar pemberangkatan saya di sini itu ilegal," jelas Hanim. Sebelumnya, Polda Metro Jaya membongkar kasus TPPO dengan modus penjualan organ tubuh bagian ginjal jaringan Indonesia-Kamboja. Kasus ini setidaknya telah memakan 122 orang. "Ada 12 tersangka," kata Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Kamis (20/7). Sebanyak 12 tersangka ini terdiri dari 9 orang sindikat dalam negeri. Mereka bertugas untuk mencari korban, menampung, mengurus dokumen korban, dan mengirim korban ke Kamboja. Kemudian 1 tersangka lain adalah sindikat Kamboja. Dia berperan sebagai penyambung antara korban dengan rumah sakit tempat transplantasi dilakukan. Lalu ada 1 tersangka oknum petugas Imigrasi. Terakhir 1 tersangka lainnya adalah oknum anggota Polri berinisial Aipda M. Bertugas merintangi penyidikan, supaya para sindikat tidak tertangkap. Dia pun menyuruh sindikat membuang handphone dan berpindah-pindah lokasi agar terhindari dari penangkapan. "Pelaku melakukan eksploitasi kepada korban. Kepada masyarakat kami ingatkan pemindahan atau transplantasi itu tidak dikomersialkan," jelas Karyoto. Kasus ini sendiri terungkap berangkat dari informasi intelijen. Lalu dilakukan penggerebekan lokasi yang diduga dijadikan penampungan korban TPPO di Tarumanegara, Bekasi, Jawa Barat. Setelah didalami, kasus ini melibatkan jaringan internasional di Kamboja.

Koordinator sindikat tindak pidana perdagangan orang (TPPO) bermodus jual beli ginjal, Hanim, menyebut ada korban yang sempat mau bunuh diri

Gagal Tes Kesehatan, Korban TPPO Jual Ginjal Ada yang Sampai Berniat Bunuh Diri di Kamboja

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/22/WhatsApp-Image-2023-07-22-at-100608-341997185.jpeg" alt="Koordinator sindikat tindak pidana perdagangan orang (TPPO) bermodus jual beli ginjal, Hanim, mengaku menyesal menjalankan kejahatan tersebut." width="100%">
<figcaption>Koordinator sindikat tindak pidana perdagangan orang (TPPO) bermodus jual beli ginjal, Hanim, mengaku menyesal menjalankan kejahatan tersebut.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Koordinator sindikat tindak pidana perdagangan orang (TPPO) bermodus jual beli ginjal, Hanim, mengaku menyesal menjalankan kejahatan tersebut. Dia menyatakan sudah ingin berhenti sejak 2019 namun belum terealisasi. "Saya sih sebenarnya ya dari dulu malahan dari 2019 itu pengen berhenti karena ngurus anak-anak yang segitu banyak, karena kan risikonya gede juga, saya hampir nggak sanggup juga," kata Hanim di Polda Metro Jaya, Sabtu (22/7). Hanim mengatakan, faktor para korban menjadi pendorong dirinya belum berhenti sampai sekarang. Selain itu, dia juga masih terikat dengan Miss Huang yang berperan sebagai broker. "Miss Huang mengharuskan saya untuk tetap membantu, dalihnya kan gini, 'kasihan anak-anak yang butuh bantuan kita, gimana kalau ibaratnya mereka nggak jadi sampai berangkat, kemudian gagal, ada yang bunuh diri atau jadi copet atau gimana'," jelas Hanim. Sebelumnya, Polda Metro Jaya membongkar kasus TPPO dengan modus penjualan organ tubuh bagian ginjal jaringan Indonesia-Kamboja. Kasus ini setidaknya telah memakan 122 orang. "Ada 12 tersangka," kata Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Kamis (20/7). Sebanyak 12 tersangka ini terdiri dari 9 orang sindikat dalam negeri. Mereka bertugas untuk mencari korban, menampung, mengurus dokumen korban, dan mengirim korban ke Kamboja. Kemudian 1 tersangka lain adalah sindikat Kamboja. Dia berperan sebagai penyambung antara korban dengan rumah sakit tempat transplantasi dilakukan. Lalu ada 1 tersangka oknum petugas Imigrasi. Terakhir 1 tersangka lainnya adalah oknum anggota Polri berinisial Aipda M. Bertugas merintangi penyidikan, supaya para sindikat tidak tertangkap. Dia pun menyuruh sindikat membuang handphone dan berpindah-pindah lokasi agar terhindari dari penangkapan. "Pelaku melakukan eksploitasi kepada korban. Kepada masyarakat kami ingatkan pemindahan atau transplantasi itu tidak dikomersialkan," jelas Karyoto. Kasus ini sendiri terungkap berangkat dari informasi intelijen. Lalu dilakukan penggerebekan lokasi yang diduga dijadikan penampungan korban TPPO di Tarumanegara, Bekasi, Jawa Barat. Setelah didalami, kasus ini melibatkan jaringan internasional di Kamboja.

Koordinator sindikat tindak pidana perdagangan orang (TPPO) bermodus jual beli ginjal, Hanim, mengaku menyesal menjalankan kejahatan itu.

Merasa Menyesal, Koordinator Sindikat TPPO Jual Ginjal Mengaku Sudah Ingin Berhenti Sejak 2019

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/21/JKT-Rilis-TPPO-Jaringan-Indonesia-Kamboja-Salman-Toyibi-2JPG-1910341514.jpg" alt="Tersangka beserta barang bukti kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) jaringan internasional Indonesia-Kamboja saat rilis di Polda Metro Jaya, Jakarta, Kamis (20/7/2023)." width="100%">
<figcaption>Tersangka beserta barang bukti kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) jaringan internasional Indonesia-Kamboja saat rilis di Polda Metro Jaya, Jakarta, Kamis (20/7/2023).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Sindikat tindak pidana perdagangan orang (TPPO) bermodus jual beli ginjal memilih Kamboja sebagai lokasi dilakukannya transplantasi atas beberapa alasan. Salah satunya yakni karena prosesnya tidak berbelit-belit. "Itu rumah sakit yang paling nggak ribet," kata Koordinator sindikat TPPO, Hanim, di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Sabtu (22/7). Hanim mengatakan, berdasarkan informasi dari broker yang biasa dipanggil Miss Huang, penjualan ginjal di Kamboja legal. Sehingga proses pemindahan organ di rumah sakit tidak sulit. Selain itu, rumah sakit juga disebut tetap memikirkan kondisi pendonor. Proses transplantasi tidak dilakukan asal-asalan. "Rumah sakit itu benar-benar, ibaratnya ada pendonor sudah sampai 6-7 bulan pulang ke Indonesia itu masih ditanyakan gimana keadaan mereka, apa baik-baik saja atau gimana," jelas Hanim. Atas dasar itu, Hanim mengklaim di jaringannya tidak pernah ada pendonor yang meninggal dunia. Sebelumnya, Polda Metro Jaya membongkar kasus TPPO dengan modus penjualan organ tubuh bagian ginjal jaringan Indonesia-Kamboja. Kasus ini setidaknya telah memakan 122 orang. "Ada 12 tersangka," kata Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Kamis (20/7). Sebanyak 12 tersangka ini terdiri dari 9 orang sindikat dalam negeri. Mereka bertugas untuk mencari korban, menampung, mengurus dokumen korban, dan mengirim korban ke Kamboja. Kemudian 1 tersangka lain adalah sindikat Kamboja. Dia berperan sebagai penyambung antara korban dengan rumah sakit tempat transplantasi dilakukan. Lalu ada 1 tersangka oknum petugas Imigrasi. Terakhir 1 tersangka lainnya adalah oknum anggota Polri berinisial Aipda M. Bertugas merintangi penyidikan, supaya para sindikat tidak tertangkap. Dia pun menyuruh sindikat membuang handphone dan berpindah-pindah lokasi agar terhindari dari penangkapan. "Pelaku melakukan eksploitasi kepada korban. Kepada masyarakat kami ingatkan pemindahan atau transplantasi itu tidak dikomersialkan," jelas Karyoto. Kasus ini sendiri terungkap berangkat dari informasi intelijen. Lalu dilakukan penggerebekan lokasi yang diduga dijadikan penampungan korban TPPO di Tarumanegara, Bekasi, Jawa Barat. Setelah didalami, kasus ini melibatkan jaringan internasional di Kamboja.

"Itu rumah sakit yang paling nggak ribet," kata Koordinator sindikat TPPO, Hanim, di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Sabtu (22/7).

Pilih Kamboja untuk Jual Ginjal, Koordinator Sindikat TPPO: Rumah Sakitnya Nggak Ribet

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/20/tppo-2245646603.jpg" alt="Para tersangka kasus jual beli ginjal jaringan internasional. (IST)" width="100%">
<figcaption>Para tersangka kasus jual beli ginjal jaringan internasional. (IST)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Proses terjadinya transaksi jual beli ginjal jaringan Indonesia-Kamboja bisa berlangsung cukup lama. Cepat atau lamanya proses transplantasi dipengaruhi oleh kecocokan ginjal penjual dengan penerima. "Tergantung kecocokannya, ada yang 1 bulan baru operasi, kalau yang bagus ginjalnya sekitar 5 hari langsung operasi," kata Koordinator Sindikat TPPO bermodus jual beli ginjal, Hanim, di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Sabtu (22/7). Setelah dilakukan pemindahan organ tubuh, rata-rata pendonor membutuhkan waktu 10 hari untuk penyembuhan. Kemudian dipulangkan ke Indonesia. "Ruangan pasien-pasien rumah sakit biasa kelas-kelasnya kelas 3, 1 kamar bisa 5-6 orang untuk jaga di bawah ada banyak tentara," imbuh Hanim. Proses penyembuhan dilakukan di lantai 4 rumah sakit. Di sana pasien tidak bisa dijenguk sembarang. "Ada di lantai 4 ruangan khusus tidak boleh ada yang jenguk sembarangan. Perawatnya juga tentara hampir semua tentara," pungkas Hanim. Sebelumnya, Polda Metro Jaya membongkar kasus TPPO dengan modus penjualan organ tubuh bagian ginjal jaringan Indonesia-Kamboja. Kasus ini setidaknya telah memakan 122 orang. "Ada 12 tersangka," kata Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Kamis (20/7). Sebanyak 12 tersangka ini terdiri dari 9 orang sindikat dalam negeri. Mereka bertugas untuk mencari korban, menampung, mengurus dokumen korban, dan mengirim korban ke Kamboja. Kemudian 1 tersangka lain adalah sindikat Kamboja. Dia berperan sebagai penyambung antara korban dengan rumah sakit tempat transplantasi dilakukan. Lalu ada 1 tersangka oknum petugas Imigrasi. Terakhir 1 tersangka lainnya adalah oknum anggota Polri berinisial Aipda M. Bertugas merintangi penyidikan, supaya para sindikat tidak tertangkap. Dia pun menyuruh sindikat membuang handphone dan berpindah-pindah lokasi agar terhindar dari penangkapan. "Pelaku melakukan eksploitasi kepada korban. Kepada masyarakat kami ingatkan pemindahan atau transplantasi itu tidak dikomersialkan," jelas Karyoto. Kasus ini sendiri terungkap berangkat dari informasi intelijen. Lalu dilakukan penggerebekan lokasi yang diduga dijadikan penampungan korban TPPO di Tarumanegara, Bekasi, Jawa Barat. Setelah didalami, kasus ini melibatkan jaringan internasional di Kamboja.

Cepat atau lamanya proses transplantasi ginjal dipengaruhi oleh kecocokan ginjal penjual dengan penerima.

Proses Transplantasi Ginjal Korban TPPO Bisa Sampai 1 Bulan, di Rumah Sakit Dijaga Tentara Kamboja

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/21/JKT-Rilis-TPPO-Jaringan-Indonesia-Kamboja-Salman-Toyibi-7JPG-3879871576.jpg" alt="Barang bukti kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) jaringan internasional Indonesia-Kamboja saat rilis di Polda Metro Jaya, Jakarta, Kamis (20/7/2023)." width="100%">
<figcaption>Barang bukti kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) jaringan internasional Indonesia-Kamboja saat rilis di Polda Metro Jaya, Jakarta, Kamis (20/7/2023).</figcaption>
</figure> JawaPos.com- Polda Metro Jaya menemukan kendala saat menangkap sindikat tindak pidana perdagangan orang (TPPO) bermodus jual beli ginjal di Kamboja. Bahkan sempat terjadi kebocoran informasi sampai akhirnya para pelaku bisa kabur saat hendak ditangkap di Kamboja. Direktur Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Metro Jaya, Kombes Pol Hengki Haryadi mengatakan, sebelum penangkapan penyidik telah mendapat informasi ada 14 WNI yang berada di Kamboja. Mereka terdiri dari pelaku TPPO dan korban yang hendak melakukan transplantasi ginjal. Polda Metro Jaya kemudian membentuk tim gabungan untuk melakukan penangkapan. Tim ini turut diisi oleh Divisi Intelijen Mabes Polri, dan Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri.&nbsp; "Misi pertama adalah bagaimana menyelamatkan agar tidak terjadi transplantasi itu, mencegah. Ternyata sampai sana ini bocor, ditambah lagi birokrasinya sangat sulit di Kamboja," kata Hengki di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Jumat (21/7). Mendengar adanya informasi hendak ditangkap, anggota sindikat TPPO ini langsung membawa para pendonor keluar dari rumah sakit. Mereka lalu diinapkan di hotel dekat Bandara Pnom Penh. "Kemudian disewakan mobil kendaraan untuk jalan darat ke Vietnam, dari Vietnam baru ke Malaysia, Malaysia ke Bali," jelas Hengki. Meski berusaha kabur, mereka tetap bisa ditangkap saat tiba di Indonesia. Sebelumnya, Polda Metro Jaya membongkar kasus&nbsp;TPPO&nbsp;dengan modus penjualan organ tubuh bagian ginjal jaringan Indonesia-Kamboja. Kasus ini setidaknya telah memakan 122 orang.&nbsp; "Ada 12 tersangka," kata Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Kamis (20/7). Kesembilan tersangka ini terdiri dari 9 orang sindikat dalam negeri. Mereka bertugas untuk mencari korban, menampung, mengurus dokumen korban, dan mengirim korban ke Kamboja.&nbsp; Kemudian 1 tersangka lain adalah sindikat Kamboja. Dia berperan sebagai penyambung antara korban dengan rumah sakit tempat transplantasi dilakukan. Lalu ada 1 tersangka oknum petugas Imigrasi. Terakhir 1 tersangka lainnya adalah oknum anggota Polri berinisial Aipda M. Bertugas merintangi penyidikan, supaya para sindikat tidak tertangkap. Dia pun menyuruh sindikat membuang handphone dan berpindah-pindah lokasi agar terhindari dari penangkapan. "Pelaku melakukan eklspoitasi kepada korban. Kepada masyarakat kami ingatkan pemindahan atau transplantasi itu tidak dikomersialkan," jelas Karyoto. Kasus ini sendiri terungkap berangkat dari informasi intelijen. Lalu dilakukan penggerebekan lokasi yang diduga dijadikan penampungan korban&nbsp;TPPO&nbsp;di Tarumanegara, Bekasi, Jawa Barat. Setelah didalami, kasus ini melibatkan jaringan internasional di Kamboja. (*)

Polda Metro Jaya menemukan kendala saat menangkap sindikat TPPO bermodus jual beli ginjal di Kamboja.

Gara-gara Informasi Bocor, Sindikat TPPO Modus Jual Ginjal Sempat Kabur 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/04/Hengky-Haryadi-Dery-Ridwansah-1JPG-2545047101.jpg" alt="Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirkrimum) Polda Metro Jaya Kombes Pol Hengki Haryadi" width="100%">
<figcaption>Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirkrimum) Polda Metro Jaya Kombes Pol Hengki Haryadi</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Polda Metro Jaya memastikan tidak ada tindakan kekerasan atau penyiksaan kepada korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) bermodus jual beli ginjal. Para korban melakukan itu secara sukarela karena himpitan ekonomi, dampak dari pandemi Covid-19. "Nggak ada (penyiksaan kepada korban), sukarela," kata Dirreskrimum Polda Metro Jaya Kombes Pol Hengki Haryadi di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Jumat (21/7). Meski tidak ada paksaan, perbuatan transplantasi ginjal dengan motif ekonomi tidak dibenarkan oleh undang-undang. Perbuatan tersebut dianggap melanggar pidana, dan tergolong dalam kasus TPPO. "Dalam pengertian eksploitasi dalam UU TPPO itu dengan persetujuan atau tanpa persetujuan itu termasuk dalam klausul TPPO," jelas Hengki. Setelah melakukan transplantasi ginjal ini, para korban mendapat bayaran Rp 135 juta dari sindikat. Motif ekonomi ini lah yang menjadi jalan pintas para korban menyelesaikan permasalahan ekonominya. Sebelumnya, Polda Metro Jaya membongkar kasus TPPO dengan modus penjualan organ tubuh bagian ginjal jaringan Indonesia-Kamboja. Kasus ini setidaknya telah memakan 122 orang. "Ada 12 tersangka," kata Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Kamis (20/7). Kesembilan tersangka ini terdiri dari 9 orang sindikat dalam negeri. Mereka bertugas untuk mencari korban, menampung, mengurus dokumen korban, dan mengirim korban ke Kamboja. Kemudian 1 tersangka lain adalah sindikat Kamboja. Dia berperan sebagai penyambung antara korban dengan rumah sakit tempat transplantasi dilakukan. Lalu ada 1 tersangka oknum petugas Imigrasi. Terakhir 1 tersangka lainnya adalah oknum anggota Polri berinisial Aipda M. Bertugas merintangi penyidikan, supaya para sindikat tidak tertangkap. Dia pun menyuruh sindikat membuang handphone dan berpindah-pindah lokasi agar terhindari dari penangkapan. "Pelaku melakukan eklspoitasi kepada korban. Kepada masyarakat kami ingatkan pemindahan atau transplantasi itu tidak dikomersialkan," jelas Karyoto. Kasus ini sendiri terungkap berangkat dari informasi intelijen. Lalu dilakukan penggerebekan lokasi yang diduga dijadikan penampungan korban TPPO di Tarumanegara, Bekasi, Jawa Barat. Setelah didalami, kasus ini melibatkan jaringan internasional di Kamboja. &nbsp;

Meski tidak ada paksaan, perbuatan transplantasi ginjal dengan motif ekonomi tidak dibenarkan oleh undang-undang.

Korban TPPO Jual Ginjalnya Sukarela, Tak Ada Penyiksaan Dari Pelaku

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/12/kasus-transplantasi-ginjal-penyidik-bakal-panggil-dirut-rssa-malang_m_177758.jpeg" alt="Dokter Rifai (tengah) dalam keterangan pers RSSA Malang, Jumat (22/12)" width="100%">
<figcaption>Dokter Rifai (tengah) dalam keterangan pers RSSA Malang, Jumat (22/12)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kasus transplantasi ginjal antara dua pasien di Rumah Sakit Saiful Anwar (RSSA) Malang terus bergulir bak bola salju. Pihak kepolisian setempat mencium adanya dugaan jual beli ginjal dalam proses transplantasi tersebut. Guna memperjelas kasusnya, penyidik Polres Malang Kota berencana memanggil Ketua Tim transplantasi ginjal Rumah Sakit Saiful Anwar (RSSA) Kota Malang, dokter Atma Gunawan serta Direktur RSSA, Anwar Restu Kurnia. "Sekarang masih ada satu yang diperiksa. Dua orang lagi dari RSSA akan segera diperiksa. Ketua Tim transplantasi dan Dirut pasti dipanggil. Surat akan segera dikirim," ujar Kasubag Humas Polres Malang Kota, Ipda Ni Made Seruni Marhaeni, Rabu (27/12). Sejauh ini, pihaknya masih melakukan penyelidikan dan melakukan pemeriksaan kepada sejumlah saksi. Diantaranya yakni istri Erwin Susilo selaku penerima donor. Marhaeni menceritakan, kasus tersebut berawal dari proses transplantasi di RSSA Malang, antara Ita Diana, 41, warga Jalan Wukir Gang 10 RT 2 RW 3, Kelurahan Temas Kota Batu sebagai pendonor dan Erwin Susilo sebagai penerima donor. Dalam proses penyelidikannya, diduga terjadi jual beli ginjal sebesar Rp 350 juta yang dijanjikan oleh Erwin kepada Ita. "Ini masih dalam proses lidik. Sementara baru 1 orang, istri penerima donor (Erwin) hingga saat ini masih dalam pemeriksaan sejak tanggal 24 lalu," bebernya. Dia menyampaikan, polisi sedang mendalami dugaan keterlibatan Rumah Sakit dalam proses transplantasi ginjal ilegal ini. Sebab, berdasarkan penyelidikan, Ita pendonor ginjal ditawari untuk mendonorkan ginjal bukan menawarkan ginjal. "Dia kan ketemu perawat dimintai nomor telepon dan dihubungi oleh dokter Rifai (salah satu tim dokter transplantasi). Dokter Rifai menjelaskan ke Ita bahwa nanti ada yang beli ginjal. Saat ini polisi berusaha menyelesaikan penyelidikan masing-masing saksi," papar Marhaeni. Dari informasi yang berhasil dikumpulkan, kasus ini berawal ketika Ita terlilit utang di sebuah koperasi lantaran bisnisnya terpuruk. Karena putus asa, dia pun nekat menawarkan ginjalnya dan direspon oleh seorang pria bernama Erwin Susilo. Sosok Erwin dikenalnya dari seorang pegawai rumah sakit dan dokter di RS Saiful Anwar Kota Malang. Singkatnya, keduanya pun sepakat. Ginjal Ita dihargai Rp 350 juta sesuai nominal jumlah utang Ita. Namun, kesepakatan itu tanpa ada perjanjian di atas kertas. Setelah ginjal diangkat, Ita tak diberi uang sesuai kesepakatan. Ita mengaku hanya diberi uang Rp 74 juta, lalu dua bulan berikutnya Rp 2,5 juta dan terakhir Rp 1,5 juta. Karena merasa dirugikan, Ita pun meminta haknya kepada Erwin. Sayangnya, dia tidak mendapat respon positif, dan akhirnya masalah ini mencuat di media.

Kasus Transplantasi Ginjal, Penyidik Bakal Panggil Dirut RSSA Malang

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#jual beli ginjal

Berita Terkini