<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/OTT-KPK-Wali-Kota-Bekasi-Rahmat-Effendi-Dery-Ridwansah-9-2.jpg" alt="ILUSTRASI: Petugas KPK memperlihatkan barang bukti salah satu hasil operasi tangkap tangan (OTT)." width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI: Petugas KPK memperlihatkan barang bukti salah satu hasil operasi tangkap tangan (OTT).</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita sejumlah dokumen terkait jual beli gas antara PT Perusahaan Gas Negara (PGN) atau PGAS dengan PT Inti Alasindo Energi (IAE). Penyitaan ini dilakukan tim penyidik saat menggeledah tiga rumah pegawai PT PGN terkait kasus dugaan korupsi jual beli gas.</p> <p>"Dari kegiatan tersebut, penyidik mengamankan barang bukti, berupa dokumen terkait jual beli gas antara PT PGN dan PT IAE, beserta barang bukti elektronik terkait perkara tersebut," kata juru bicara KPK Tessa Mahardhika di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (21/6).</p> <p>Selain dokumen jual beli gas, penyidik KPK juga menyita barang bukti elektronik terkait kasus dugaan korupsi tersebut. Adapun ketiga rumah yang digeledah tim penyidik KPK berlokasi di kawasan Tomang dan Kebon Jeruk, Jakarta Barat; serta Duren Tiga, Jakarta Selatan.</p> <p>Rumah itu milik AM, HJ, dan DSW. Menurut Tessa, AM dan HJ adalah mantan pegawai PGN, sementara DSW merupakan mantan direksi PGN.</p> <p>"Kegiatan penggeledahan dilakukan di beberapa lokasi di Jakarta, mulai 19 sampai dengan 20 Juni 2024," ucap Tessa.</p> <p>Sebagaimana diketahui, KPK sedang mengusut kasus dugaan korupsi jual beli gas di PT PGN atau PGAS. KPK menduga kerugian negara akibat korupsi tersebut mencapai ratusan miliar rupiah.</p> <p>Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan dua tersangka, yakni DP selaku direktur PGN dan II selaku komisaris PT Inti Alasindo Energi.</p>

KPK menyita sejumlah dokumen terkait jual beli gas antara PT Perusahaan Gas Negara (PGN) atau PGAS dengan PT Inti Alasindo Energi (IAE).

KPK Geledah Tiga Rumah Pegawai PGN, Sita Dokumen Jual Beli Gas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/16/20231116211129_IMG_7871JPG-2306979808.jpg" alt="Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi, Ali Fikri." width="100%">
<figcaption>Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi, Ali Fikri.</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berhasil mengamankan berbagai alat bukti usai menggeledah empat perusahaan dan tiga rumah pribadi, dalam kasus dugaan korupsi di PT Perusahaan Gas Negara (PGN). KPK salah satunya mengamankan dokumen transaksi jual beli gas dalam upaya paksa penggeledahan itu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Penggeldahan tersebut dilakukan terhadap empat kantor perusahaan. Serta tiga rumah pribadi para pihak terkait perkara ini," kata kepala bagian pemberitaan KPK, Ali Fikri kepada wartawan, Rabu (5/6).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Hasil yang diperoleh dokumen terkait transaksi jual beli gas, dokumen kontrak dan mutasi rekening bank," sambungnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/berita-sekitar-anda/014725981/menang-gugatan-di-pn-jaksel-advokat-minta-kedubes-arab-saudi-patuhi-hukum-dan-bayar-ganti-rugi">Menang Gugatan di PN Jaksel, Advokat Minta Kedubes Arab Saudi Patuhi Hukum dan Bayar Ganti Rugi</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Penggeledahan itu digelar di beberapa daerah, yakni Jakarta, Tangerang Selatan dan Bekasi pada 28-29 Mei 2024. Serta, Kabupaten Gresik, Jawa Timur pada 31 Mei 2024.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ali menyatakan, pihaknya akan melakukan penyitaan terhadap berbagai barang bukti yang diamankan dalam upaya paksa penggeledahan itu. Hal iu dilakukan untuk melengkapi berkas acara penyidikan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Segera disita sebagai barang bukti dalam perkara dimaksud," tegas Ali.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam pengusutan kasus ini, KPK juga telah mencegah dua pihak untuk tidak bepergian ke luar negeri.&nbsp;Pencegahan ke luar negeri itu dilakukan setelah penyidik KPK mengajukan ke Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM (Kememkumham) untuk enam bulan ke depan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Berdasarkan informasi yang dihimpun, kedua pihak yang dicegah itu yakni,&nbsp;Danny Praditya selaku Direktur Komersial PT PGN, dan Iswan Ibrahim sebagai Direktur Utama PT Isargas.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/014725948/ramalan-zodiak-leo-dan-virgo-5-juni-2024-mulai-dari-kesehatan-karier-keuangan-hingga-cinta">Ramalan Zodiak Leo dan Virgo 5 Juni 2024: Mulai dari Kesehatan, Karier, Keuangan hingga Cinta</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Pihak dimaksud adalah penyelenggara negara dan pihak swasta," tegas Ali.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ali mengutarakan, pencegahan itu dilakukan untuk enam bulan pertama. KPK dapat memperpanjang pencegahan dalam rangka kebutuhan penyidikan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Cegah ini adalah pengajuan pertama dan dapat perpanjang kembali sesuai dengan kebutuhan penyidikan. KPK ingatkan agar para pihak tersebut, kooperatif," tegas Ali.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Wakil Ketua KPK Alexander Marwata sebelumnya mengakui, membuka penyidikan baru terkait kasus dugaan korupsi di PT. Perusahaan Gas Negara (PGN). Penyidikan dugaan korupsi itu dilakukan, setelah KPK menerjma hasil audit adanya kerugian negara dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Penyidikan di PGN, iya benar KPK melakukan penyidikan menyangkut perkara di Perusahaan Gas negara. Itu berdasarkan hasil audit dengan tujuan tertentu yang dilakukan oleh BPK, disampaikan ke KPK," ujar Alexander Marwata di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (13/5).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/014725938/6-perilaku-yang-membuat-orang-merasa-nyaman-dengan-anda-menurut-psikologi-menguasai-seni-mendengarkan-secara-aktif">6 Perilaku yang Membuat Orang Merasa Nyaman dengan Anda Menurut Psikologi, Menguasai Seni Mendengarkan Secara Aktif</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Meski demikian, Alex belum bisa menjelaskan secara rinci penyidikan dugaan korupsi yang saat ini tengah diusut KPK, di PT PGN itu. Termasuk pihak-pihak yang terjerat dalam kasus itu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sekaranf masih dalam proses penyidikan," tegas Alex.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pimpinan KPK dua periode itu memastikan, KPK akan menjelaskan secara rinci konstruksi perkara dan pihak-pihak yang ditetapkan sebagai tersangka, setelah prosss penyidikan selesi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Nanti mungkin kalau sudah cukup buktinya, tentu kita juga akan segera melakukan penahanan terhadap para tersangka," pungkas Alex.</div> </div> </div> </div> </div>

Ali menyatakan, pihaknya akan melakukan penyitaan terhadap berbagai barang bukti yang diamankan dalam upaya paksa penggeledahan itu.

Usut Dugaan Korupsi di PT PGN, KPK Temukan Dokumen Transaksi Jual Beli Gas Usai Geledah 7 Lokasi Berbeda

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/medco-ep-gaet-pt-pertamina-pasok-kebutuhan-gas-pln_m_186654.jpeg" alt="Ilustrasi jaringan listrik PLN" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi jaringan listrik PLN</figcaption>
</figure><p><strong>Jawapos.com -</strong>&nbsp;PT Medco E&amp;P Indonesia melakukan penandatanganan Perjanjian Jual Beli Gas (PJBG) antara Joint Operating Body (JOB) Pertamina dengan Medco E&amp;P Tomori Sulawesi dan JOB antara Pertamina dengan Medco E&amp;P Simenggaris untuk&nbsp;mendukung pemenuhan kebutuhan gas domestik,&nbsp;</p><br /> <p>Nantinya, kedua JOB ini akan memasok gas ke PT Perusahaan Listrik Negara (PLN). Dalam perjanjian ini, Blok Simenggaris di Kalimantan Utara akan memasok gas dengan total jumlah kontrak sebesar 21,6 TBTU dengan jumlah penyerahan harian kepada PLN sebesar 8 BBTUD.</p><br /> <p>PLN akan memanfaatkan pasokan gas tersebut selama periode kontrak yaitu sejak kontrak ditandatangani sampai terpenuhinya total jumlah kontrak atau sampai Kontrak Blok Simenggaris berakhir tahun 2028.</p><br /> <p>"Sementara, Blok Senoro Toili di Sulawesi Tengah akan memasok gas dengan total jumlah kontrak sebesar 15,63 TBTU dengan jumlah penyerahan harian kepada PLN sebesar 5 BBTUD," Direktur Utama Medco E&amp;P Indonesia Ronald Gunawan dalam keterangan resmi di Jakarta, Selasa (6/2).</p><br /> <p>Dari blok ini, lanjut dia, PLN akan memanfaatkan pasokan gas tersebut selama sembilan tahun. Periode tersebut terhitung sejak tanggal ditandatanganinya PJBG sampai dengan 4 Desember 2027 atau sampai dengan terpenuhinya total jumlah kontrak.</p><br /> <p>"Penandatangan ini kembali membuktikan kerja sama yang sangat baik antara Medco E&amp;P Indonesia dengan Pertamina Hulu Energi, sebagai perusahaan migas milik Negara dalam mengelola lapangan minyak dan gas di Indonesia," ujarnya.</p><br /> <p>"Ditengah kondisi harga minyak yang mulai membaik, Perusahaan bersama mitra Pertamina Hulu Energi dapat melakukan PJBG ini dengan PLN, sehingga kami dapat berkontribusi positif bagi kesuksesan program-program pemerintah di sektor energi dan terus mendukung program Pemerintah di bidang kelistrikan,&rdquo; ujar dia.</p><br /> <p>Untuk diketahui, Joint Operating Body (JOB) Pertamina - Medco E&amp;P Tomori Sulawesi terdiri dari PT Pertamina Hulu Energi Tomori Sulawesi, PT Medco E&amp;P Tomori Sulawesi dan Tomori E&amp;P Limited serta JOB Pertamina - Medco E&amp;P Simenggaris yang terdiri dari PT Pertamina Hulu Energi Simenggaris dan PT Medco E&amp;P Simenggaris dengan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) (Persero).</p>

Medco E&P Gaet PT Pertamina Pasok Kebutuhan Gas  PLN

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/05/raup-rp-66-triliun-dari-enam-kontrak-gas_m_130994.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure><p></p><br /> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Negara berpotensi meraup penerimaan negara USD 5 miliar atau Rp 66 triliun dari enam perjanjian jual beli gas bumi. Kontrak gas yang ditandatangani kemarin (17/5) digunakan untuk memenuhi kebutuhan domestik.</p><br /> <p></p><br /> <p>&rdquo;Gas dalam kesepakatan ini akan dipasok untuk kebutuhan kelistrikan, industri, lifting minyak, dan gas rumah tangga,&rdquo; kata Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Amien Sunaryadi di Jakarta kemarin.</p><br /> <p></p><br /> <p>Enam kesepakatan tersebut terdiri atas empat kesepakatan baru dan dua amandemen kontrak. Salah satu kontrak adalah perjanjian jual beli 16 kargo gas alam cair (liquefied natural gas) per tahun antara BP Tangguh dan PLN. Pengiriman dilakukan mulai 2020 hingga 2035.</p><br /> <p></p><br /> <p>Pasokan gas multidestinasi itu akan digunakan PLN untuk bahan bakar pembangkit listrik di berbagai daerah. &rdquo;Kami berharap pasokan gas tersebut mampu meningkatkan rasio elektrifikasi nasional,&rdquo; ujar Amien.</p><br /> <p></p><br /> <p>Pasokan gas untuk kebutuhan domestik selalu meningkat. Pada periode 2003&ndash;2016, pasokan gas domestik meningkat rata-rata 9 persen per tahun. Hingga Februari tahun ini, realisasi pasokan gas untuk domestik mencapai 3.889 juta kaki kubik (mmscfd) atau sekitar 58,5 persen dari total pasokan gas. &rdquo;Artinya, pasokan gas untuk domestik sudah lebih besar daripada ekspor,&rdquo; imbuh mantan komisioner KPK itu.</p><br /> <p></p><br /> <p>Untuk mengoptimalkan pasokan gas bumi bagi pembeli dalam negeri, SKK Migas mendesak percepatan pembangunan infrastruktur gas. <strong>(dee/c25/noe)</strong></p><br /> <p></p>

Raup Rp 66 Triliun dari Enam Kontrak Gas

jual beli gas

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#jual beli gas

Berita Terkini

KPK Geledah Tiga Rumah Pegawai PGN, Sita Dokumen Jual Beli Gas

Usut Dugaan Korupsi di PT PGN, KPK Temukan Dokumen Transaksi Jual Beli Gas Usai Geledah 7 Lokasi Berbeda

Medco E&P Gaet PT Pertamina Pasok Kebutuhan Gas PLN

Raup Rp 66 Triliun dari Enam Kontrak Gas

Download Aplikasi JawaPos.com