<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/Ketua-Bawaslu-Rahmat-Bagja-Dery-Ridwansah-5.jpg" alt="Ketua Bawaslu Rahmat Bagja saat konferensi pers terkait laporan tentang dugaan pelanggaran pemilu oleh Anies Baswedan lewat tabloid yang disebar di masjid di Malang, Jawa Timur, di Gedung Bawaslu, Jakarta, Kamis (29/9/2022). Bawaslu memutuskan bahwa lapor" width="100%">
<figcaption>Ketua Bawaslu Rahmat Bagja saat konferensi pers terkait laporan tentang dugaan pelanggaran pemilu oleh Anies Baswedan lewat tabloid yang disebar di masjid di Malang, Jawa Timur, di Gedung Bawaslu, Jakarta, Kamis (29/9/2022). Bawaslu memutuskan bahwa lapor</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Kekosongan jabatan di Bawaslu kabupaten/kota se-Indonesia telah berakhir. Setelah mengumumkan nama-nama terpilih, Sabtu (19/8) malam Bawaslu RI langsung melantik mereka. Total ada 1.914 anggota yang tersebar di 514 kabupaten/kota. Dalam amanatnya, Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja meminta jajarannya segera pulang ke daerah masing-masing untuk bekerja. Baik itu tugas pengawasan maupun penyelesaian kasus. Sebab, saat ini tahapan Pemilu 2024 sudah memasuki penetapan daftar calon sementara (DCS). Bagja menuturkan, proses penetapan DCS menjadi salah satu fase yang rawan sengketa. Bisa saja para bakal calon legislatif (bacaleg) yang dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) oleh KPU tak dapat menerima. &rdquo;Karena itu membuat potensi sengketa,&rdquo; imbuh dia. Sebelumnya KPU telah menetapkan DCS pada Jumat (18/8) lalu. Baik bacaleg di tingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota. Untuk bacaleg DPR RI saja, setidaknya ada 260 nama yang dinyatakan TMS. Di level DPRD provinsi dan kabupaten/kota boleh jadi jumlahnya jauh lebih banyak. Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Nurlia Dian Paramita mengatakan, pelantikan anggota Bawaslu kabupaten/kota yang baru dilaksanakan Sabtu malam lalu mengakibatkan pengawasan DCS tidak maksimal. Sebab, mereka telah kehiangan momentum pengawasan dan fungsinya dalam memastikan tahapan DCS. &rdquo;Euforia pasca pelantikan dan belum adanya bimtek (bimbingan teknis) pengawas pemilu juga akan mengurangi kualitas pengawasan,&rdquo; ungkapnya. Padahal, lanjut Bagja, masa tanggapan terhadap DCS hanya sepuluh hari sejak 19 Agustus 2023. Meski tugas sempat dialihkan ke Bawaslu provinsi, pihaknya meyakini bahwa mereka tidak dapat mewakili pengawasan di seluruh kabupaten/kota setempat. &rdquo;Karena mereka kan juga harus melakukan pengawasan DCS DPRD provinsi masing-masing,&rdquo; jelas dia. Sebelumnya proses penetapan DCS sendiri belakangan juga menuai sorotan. Data yang dirilis KPU ternyata tidak sinkron. Temuan itu disampaikan Forum Masyarakat Peduli Parlemen. Mereka menemukan kesalahan dalam penjumlahan. Tidak lama, KPU pun mengakui ada human error. Awalnya, dalam penghitungan jumlah DCS DPR RI, ada 9.925 orang. Dalam daftar terbaru, dikoreksi menjadi 9.919 orang. Sementara itu, anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Muhammad Tio Aliansyah meminta KPU berhati-hati. Sebab, masa penetapan daftar caleg merupakan salah satu tahapan pemilu yang krusial. Biasanya ada potensi terjadinya peningkatan pengaduan dugaan pelanggaran kode etik yang masuk ke DKPP. Argumentasi tersebut didasarkan pengalaman pada pemilu sebelumnya. &rdquo;Masa rawannya itu saat penetapan DCT (daftar calon tetap, Red),&rdquo; kata Tio. Pihaknya sudah berkoordinasi dengan KPU untuk mengantisipasi potensi tersebut. (far/c9/hud)

Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja meminta jajarannya segera pulang ke daerah masing-masing untuk bekerja. Baik itu tugas pengawasan.

Ketua Bawaslu Ingatkan Potensi Sengketa DCS

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/JKT_PELUNCURAN-TAHAPAN-PENYELENGGARAAN-PEMILU-2024_MIFTAHULHAYAT-15.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Janji pemerintah untuk menerbitkan regulasi yang bisa memudahkan kerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) didesak untuk segera direalisasikan. Regulasi ini dibutuhkan untuk mendukung pemilu yang tahapannya sudah berjalan per 14 Juni kemarin.  Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Nurlia Dian Paramita mengatakan, desain kampanye yang hanya 75 hari memberikan beban teknis. Sebab, waktu untuk KPU menyediakan logistik seperti surat suara, kotak suara, dan lainnya kian sempit.  Oleh karenanya, janji Presiden menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) terkait percepatan harus segera dibahas. "Jadi, yang paling penting bagaimana mendorong Keppres karena itu akan menolong penyelenggara," ujarnya Rabu (15/6).  Keppres tersebut, lanjut Mita, diharapkan bisa menjadi jembatan bagi penyelenggara dalam memangkas waktu produksi logistik. Sehingga, waktu 75 hari cukup untuk menyediakan logistik pemilu dalam jumlah besar.  Apalagi, keinginan untuk melaksanakan kampanye dengan durasi pendek merupakan keinginan pemerintah dan DPR. Jadi sudah seyogyanya pemerintah memberi dukungan maksimal.  "Karena KPU kan awalnya mengusulkan 120 hari" imbuhnya.  Selain itu, Mita juga mendesak agar pencairan anggaran segera direlisasikan. Tujuannya agar tidak ada tahapan yang terhambat akibat kekurangan dana.  "Itu harus diupayakan tidak terhambat untuk mendukung kinerja teknis," jelasnya.  Seperti diketahui, meski tahapan pemilu sudah dimulai, alokasi dana yang turun baru Rp 2 triliun atau 25 persen. Jauh dari total kebutuhan tahun 2022 yang mencapai Rp 8 triliun.

Rencana Keppres untuk KPU Perlu Segera Dibahas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/KPU.jpg" alt="ILUSTRASI" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Peneliti Senior Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Nurlia Dian Paramita menyarankan Komisi II DPR RI untuk tidak memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat bias gender dalam uji kelayakan dan kepatutan calon anggota KPU serta Bawaslu.  “Terkait materi dalam uji kelayakan dan kepatutan, pertanyaannya tidak bias gender. Itu pertanyaan-pertanyaan yang tidak relevan dan tidak baik,” ujar Mita, sapaan akrab Nurlia Dian Pramita.  Ia mengemukakan hal tersebut saat menjadi narasumber dalam diskusi publik bertajuk “Catatan Publik untuk Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Anggota KPU dan Bawaslu” yang disiarkan langsung di kanal YouTube Puskapol FISIP UI, dipantau dari Jakarta, Minggu, (6/2).  Selanjutnya, Mita pun mencontohkan beberapa pertanyaan yang tidak bersifat bias gender. Di antaranya adalah tidak menanyakan kesiapan calon anggota perempuan untuk pulang larut malam karena rapat, pengganti yang mengasuh anak mereka, dan izin dari suami apabila ada rapat yang mengharuskan anggota KPU dan Bawaslu pergi ke hotel-hotel.  Di samping itu, Mita juga menyarankan agar uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan DPR RI terhadap para calon anggota KPU serta Bawaslu memuat pertanyaan seputar tujuan ataupun potensi kompleksitas pemilu.  Menurut dia, para calon anggota KPU dan Bawaslu sudah sepatutnya mendapatkan pertanyaan seputar inovasi dan terobosan yang efisien, sederhana, dan mudah pada saat Pemilu 2024 berdasarkan pengalaman di Pemilu 2019.  Lalu, Mita juga menambahkan uji kelayakan dan kepatutan itu memerlukan pertanyaan yang mampu menggambarkan kapasitas para calon anggota KPU dan Bawaslu sebagai pemimpin.  “Kemudian, diperlukan pertanyaan seputar kapasitas dia sebagai pemimpin. Misalnya, bagaimana mengelola suatu organisasi, solusi untuk meningkatkan sumber daya manusia di lembaga penyelenggara pemilu karena sampai hari ini kelembagaan KPU dan Bawaslu membutuhkan penguatan, dan cara menyelesaikan problematika yang mewadahi banyak kepentingan,” papar Mita.

Seleksi KPU dan Bawaslu, JPPR Ingatkan Soal Pertanyaan Bias Gender

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/11/Kotak-Suara-Pilkada-Depok-Dery-Ridwansah-6.jpg" alt="Petugas memeriksa kotak suara yang telah dirakit di Gudang Logistik KPU, Depok, Jawa Barat, Jumat (13/11/2020). Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Depok telah merakit sebanyak 4.049 kotak suara yang akan digunakan untuk pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (" width="100%">
<figcaption>Petugas memeriksa kotak suara yang telah dirakit di Gudang Logistik KPU, Depok, Jawa Barat, Jumat (13/11/2020). Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Depok telah merakit sebanyak 4.049 kotak suara yang akan digunakan untuk pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Penyelenggara pemilu di sebagian daerah pilkada 2020 tengah waswas. Pasalnya, saat pelaksanaan pemungutan suara kurang dari dua pekan lagi, kesiapan logistik masih menemukan kendala di lapangan.  Tenaga Ahli Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Masykuruddin Hafidz menyatakan, hingga kemarin (25/11) pihaknya telah menerima 46 laporan persoalan terkait pengadaan logistik. Jumlah tersebut bisa saja bertambah karena prosesnya masih berjalan.  Persoalan yang dihadapi daerah, lanjut Masykuruddin, cukup beragam. Mulai salah cetak surat suara, kualitas surat suara yang buruk, salah kirim logistik, logistik rusak, hingga keterlambatan produksi. ”Ini beberapa contoh persoalan di daerah,” ujarnya dalam sosialisasi pengelolaan logistik pilkada kemarin.  Di Kota Tarakan, misalnya, ada banyak surat suara yang terdapat bercak tinta, buram, tidak simetris, hingga foto paslon hilang. Kemudian ada juga kasus kurangnya jumlah surat suara yang terjadi di Jambi, belasan ribu <a href="https://www.jawapos.com/tag/surat-suara-rusak/">surat suara rusak</a> di Dumai, dan keterlambatan pencetakan di Boven Digul. ”Di Boven Digul salah satu calon meninggal dunia sehingga ada pergantian,” kata mantan koordinator nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (<a href="https://www.jawapos.com/tag/jppr/">JPPR</a>) itu.  Bawaslu berharap proses strategi dalam distribusi logistik diatur KPU. Misalnya, wilayah dengan kondisi terpencil atau kepulauan harus mendapat prioritas. ”Semoga tidak ada lagi pemungutan suara susulan hanya karena logistik belum hadir,” harapnya.  Tenaga Ahli KPU Muhammad Fadillah menyambut positif hasil pengawasan Bawaslu. Dia menilai apa yang disampaikan Bawaslu RI akan menambah informasi bagi pihaknya. ”Kami membutuhkan pengawasan intens agar pengelolaan yang dilakukan daerah dapat berjalan dengan baik,” ujarnya.  Sementara itu, Kepala Bagian Renops Sops Polri Kombes Kristono mengatakan, jajaran Polri telah mengawal <a href="https://www.jawapos.com/tag/logistik-pilkada/">logistik pilkada</a>. Mulai di proses produksi, distribusi, hingga penyimpanan logistik di gudang KPU. ”Ada 1.586 personel yang menjaga gudang KPU,” kata dia.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/14/11/2020/kpu-kabupaten-ngawi-mulai-terima-logistik-pilkada-2020/">KPU Kabupaten Ngawi Mulai Terima Logistik Pilkada 2020</a>  Kristono menambahkan, selama persiapan logistik, ada sejumlah pelanggaran yang diantisipasi Polri. Mulai pencurian logistik, pemalsuan, perusakan, penggandaan, korupsi logistik, hingga pelanggaran protokol kesehatan.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=lR-GtohKy6k

Logistik Pilkada Masih Bermasalah, Muncul Problem Surat Suara Rusak

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/jppr-soroti-transparansi-dana-kampanye-parpol_m_.jpg" alt="Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Sunanto mengatakan, saat ini belum ada transparansi dari partai-partai lain dalam melaporkan dana awal kampanyenya ke KPU." width="100%">
<figcaption>Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Sunanto mengatakan, saat ini belum ada transparansi dari partai-partai lain dalam melaporkan dana awal kampanyenya ke KPU.</figcaption>
</figure>JawaPos.com&nbsp;- Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) telah melaporkan awal dana kampanye ke Komisi Pemilihan Umum (KPU). Jumlahnya paling besar dibanding partai-partai lain, yakni sebesar Rp 105 miliar. Menanggapi itu, &lrm;Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Sunanto mengatakan, saat ini persoalan transparansi di tubuh parpol masih sangat kurang. PDIP termasuk yang baru berani terbuka. "Harusnya semua partai berani buka-bukaan soal dana kampanyenya, seperti apa yang dilakukan PDIP," ujar Sunanto keterangan tertulis yang diterima JawaPos.com, Senin (24/9). Sunanto juga mengaku wajar apabila dana kampanye partai itu cukup besar. Sebab realitanya memang biaya kampanye sangatlah mahal. Apalagi proses kampanye 2019 akan memakan waktu lama.&nbsp; "Setidaknya ada waktu 6-7 bulan sebelum pemilihan dilaksanakan. Selama waktu itu, parpol dan peserta pemilu pasti membutuhkan banyak biaya," katanya. Lebih lanjut, Sunanto juga mempertanyakan kepada partai-partai lain yang masih belum 'buka-bukaan' dalam melaporkan dana awal kampanye di Pemilu 2019 kepada KPU. Pasalnya tidak mungkin laporan awal hanya nominalnya jutaan saja. Sehingga parpol yang melaporkan dana awal kampanye kecil justru harus dicurigai.&nbsp; "Semakin kecil pelaporan, potensi manipulasinya makin besar. Artinya makin banyak aktivitas politik non-kampanyenya. Artinya kampanye dilakukan lewat orang lain dan sekoci," tegasnya. Adapun data awal kampanye partai politik sebagai berikut: 1. PDIP: Rp 105 miliar 2. Partai Gerindra: Rp 75,3 miliar 3. PKS: 17 miliar 4. PBB: 15 miliar 5. PKB: 15 miliar 6. Partai Nasdem: Rp 7,5 miliar 7. PSI: 4,9 miliar 8. Partai Demokrat: Rp 839 juta 9. PPP: RP 510 juta 10. PKPI: Rp 500 juta 11. Partai Berkarya: Rp 100 juta 12. PAN: Rp 50 juta 13. Partai Hanura: Rp 13 juta 14. Partai Perindo: Rp 1 juta 15. Partai Garuda: Rp 1 juta 16. Partai Golkar (belum diketahui) 17. Partai Berkarya (belum diketahui)

JPPR Soroti Transparansi Dana Kampanye Parpol

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/nomor-urut-capres-harus-beda-dengan-parpol_m_.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sebentar lagi KPU mengumumkan bakal calon presiden-calon wakil preisden (bacapres-bacawarpes) yang lolos verifikasi. Pengumuman itu nantinya akan disertai dengan pengundian nomor urut. Kornas Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Sunanto menyebut, nomor urut capres-cawapres sejatinya harus berbeda dengan nomor urut parpol peserta pemilu. Tujuannya untuk menghindari masyarakat tertukar ketika memilih di bilik suara. "Nomor urut pasangan calon presiden dan wakil presiden perlu berbeda dengan nomor urut partai dan nomor calon anggota DPD yang maju dalam Pemilu 2019 mendatang,&rdquo; kata Sunanto di Jakarta, Senin (17/9). Menurut Sunanto, dalam Undang-undang nomor 7/2017 tentang Pemilu memang tidak mengharuskan KPU menetapkan nomor 1 dan 2 untuk capres dan cawapres yang berkontestasi. Pasal 342 pada UU tersebut disebutkan bahwa pasangan capres-cawapres perlu memiliki nomor urut untuk dicantumkan di surat suara. "Jika KPU ingin konsisten, maka nomor urut pasangan capres-cawapres juga harus berbeda dengan nomor urut partai. Apalagi sudah disepakati bahwa nomor urut DPD dan partai berbeda,&rdquo; kata Sunanto. Dengan cara ini, imbuhnya, diharapkan dapat meningkatkan jumlah partisipasi warga dalam Pemilu 2019. Lebih dari itu, pemilu bisa berjalan kondusif dan aman.

Nomor Urut Capres Harus Beda Dengan Parpol

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/verifikasi-parpol-jppr-desak-kpu-berani-tegas-dan-ketat_m_184756.jpeg" alt="Komisi Pemilihan Umum (KPU)" width="100%">
<figcaption>Komisi Pemilihan Umum (KPU)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Direktur Eksekutif Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Sunanto menilai, ada beberapa partai lama yang cenderung kurang siap dalam menghadapi proses verifikasi faktual yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU). &ldquo;Faktanya memang ada parpol yang kurang siap dari sisi manajemen kepartaian. Buktinya, ada pengurus yang tidak hadir saat proses verifikasi, banyak pengurus tidak aktif dan mungkin sudah pindah partai," ujar Sunanto kepada wartawan, Senin (29/1). Sunanto mengatakan ternyata ada alasan tertentu partai lama cenderung menolak verifikasi faktual KPU. &ldquo;Ini kan jelas memunculkan persepsi bahwa ternyata partai lama juga tidak bagus dari sisi manajemen kepartaian dan kepengurusannya. Mereka cenderung tidak siap karena mereka kemarin minta tak usah verifikasi," ujarnya. Oleh karena itu, dia meminta KPU agar ketat dalam memverifikasi partai politik. Termasuk, jika pengurusnya tidak hadir maka tidak ada dispensasi.&nbsp; &ldquo;Verifikasi ke partai juga harus adil jangan ada perlakuan berbeda satu partai dengan partai lainnya," ujar dia. Dijelaskan bahwa harusnya KPU juga menggunakan kepengurusan partai politik sesuai SK Kemenkumham sebagai acuan verifikasi bukan berdasarkan sipol. &rdquo;Kepengurusan parpol ada dua yakni berdasarkan SK Kemenkumham atau Sipol. Sebab keduanya menghasilkan kepengurusan berbeda beda," ujar Cak Nanto. Dia mencontohkan di PAN sipol kepengurusan cuma 5 orang pengurus DPP partai. Sementara di Demokrat dari sipol tercantum 170 orang namun di SK Kemenkumham mencapai 200-an orang.&nbsp;"Ini akan berdampak," kata dia. Sebelumnya, disebutkan bahwa dua partai politik yakni PAN dan PBB untuk sementara belum lolos verifikasi faktual.&nbsp; Komisioner KPU, Wahyu Setiawan mengatakan, tiga indikator dalam verifikasi partai politik yang diterapkan KPU meliputi keanggotaan partai, domisili kantor partai politik hingga Pemilu 2019, serta keterlibatan perempuan mencapai 30 persen. Terkait kepengurusan dan perwakilan perempuan, bendahara umum PAN bersama pengurus perempuan sebagai saksi berhalangan hadir saat didatangi komisioner KPU. PAN diberi batas waktu hingga 30 Januari 2018 untuk melengkapi persyaratan agar lolos sebagai peserta Pemilu 2019. Partai Bulan Bintang (PBB) juga demikian belum dinyatakan lolos verifikasi faktual.

Verifikasi Parpol, JPPR Desak KPU Berani Tegas dan Ketat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2018/12/semua-parpol-wajib-verifikasi-faktual-ini-saran-jppr-untuk-kpu_m_180949.jpeg" alt="Komisi Pemilihan Umum (KPU)" width="100%">
<figcaption>Komisi Pemilihan Umum (KPU)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) harus bekerja keras lagi, menyusul keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan seluruh partai politik peserta pemilu untuk diverifikasi faktual. "Dengan keluarnya putusan MK ini pasti ada konsekuensi logis, yakni perubahan di tahapan pemilu. Tentunya KPU sebagai penyelenggara harus kerja ekstra keras. Sebenarnya ini wajar bagi KPU," ujar Koordinator Nasional (Kornas) Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Pakyat (JPPR) Sunant pada JawaPos.com, Jumat (12/1). Karena itu, lanjut Sunanto, agar semuanya masih bisa dikejar dan tidak molor, maka sebaiknya KPU harus segera melaksanakan putusan MK. "Saya pikir sudah tidak ada waktu untuk menunda-nunda sebab kalau ditunda-tunda jangan sampai menggangu tahapan pemilu berikutnya," paparnya. Lebih lanjut, Sunanto juga berpendapat, putusan MK ini memunculkan rasa keadilan karena semua partai politik peserta pemilu harus diverifikasi. "Semuanya baik partai lama atau partai baru. Ini cukup adil," paparnya. Mengenai teknis pelaksanaan KPU serta anggarannya, Sunanto mengatakan tidak masalah sebab telah dialokasikan sesuai undang-undang. "Memang dengan keluarnya putusan MK ini akan membuat aktivitas KPU menjadi dobel," ujarnya. Seperti diketahui, MK mengabulkan uji materi dalam Pasal 173 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dengan ketentuan ini, maka parpol yang telah ditetapkan sebagai peserta Pemilu 2014 tetap harus menjalani verifikasi faktual untuk lolos sebagai peserta Pemilu 2019.

Semua Parpol Wajib Verifikasi Faktual, Ini Saran JPPR untuk KPU

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/10/jppr-pertanyakan-penerapan-sipol-oleh-kpu_m_162095.jpeg" alt="Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU)" width="100%">
<figcaption>Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kewajiban untuk mengisi data partai pada Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) KPU sebagai syarat untuk bisa mendaftar sebagai calon peserta Pemilu 2019 memiliki kelemahan hukum.&nbsp; Diketahui, kewajiban penerapan Sipol tersebut diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 11/2017. "Legitimasi atas penggunaan Sipol masih dipertanyakan. Karena Sipol tidak diatur atau dimuat dalam UU No. 7 Tahun 2017. Namun, faktanya KPU menjadikan Sipol sebagai syarat wajib," jelas Kornas Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Pakyat (JPPR) Sunanto melalui keterangan tertulisnya pada JawaPos.com (Rabu, 11/10). Sebagaimana diketahui, Sipol adalah proses pengumpulan data administrasi partai politik yang dibutuhkan untuk bahan verifikasi sebagai peserta pemilu.&nbsp; Langkah KPU dalam memunculkan Sipol, dimaksudkan sebagai upaya untuk menertibkan sistem administrasi partai politik.&nbsp; Selain itu Sipol dapat mendeteksi kegandaan dalam partai politik dan antar partai politik dan pengurus partai yang tidak memenuhi syarat (TNI, Polri, ASN, dibawah 17 Tahun dan belum menikah).&nbsp; Tahapan verifikasi menerapkan Sipol sebagai instrumen verifikasi bukan sesuatu yang baru. Pada pemilu 2014 sudah diberlakukan namun tidak bersifat wajib. Sunanto menilai, penerapan KPU tersebut bisa saja dinilai sebagai langkah berkemajuan. Namun perlu diingat bahwa KPU harus bekerja sesuai dengan perintah Undang-undang.&nbsp; Karena itu, Sipol yang diterapkan KPU jelas berpotensi menyalahi aturan perundang-undangan.&nbsp;Meskipun&nbsp;sistem ini bertujuan mempermudah dalam melakukan verifikasi tidak boleh menerobos sistem yang berlaku.&nbsp; Apalagi, kata Sunanto, dinilai bisa memberatkan peserta pemilu dalam melakukan pendaftaran sebagai peserta pemilu 2019. Selain itu sistem Sipol tidak memiliki payung hukum yang jelas dan juga tidak dapat diakses publik.&nbsp; &ldquo;Akibatnya ini bisa saja melemahkan partisipasi publik dalam verifikasi parpol yang berpotensi adanya kongkalikong antara calon peserta pemilu dan peyelenggara," tegasnya.&nbsp;&nbsp; Sementara Bawaslu sendiri, lanjut Sunanto, sampai saat ini belum memiliki peraturan bawaslu yang mengatur bagaimana cara mengawasi verifikasi parpol. Hal ini menunjukkan badan pengawas ini lalai dalam hal pengawasan terkait terbitnya PKPU tentang Sipol. "Tahapan sudah berjalan namun Bawaslu belum mempunyai pedoman pengawasan dalam hal ini Perbawaslu yang mengatur tentang tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta pemilu. Ini jelas sangat aneh,&rdquo; paparnya. Karena itu, JPPR&nbsp; mendesak KPU harus menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan peraturan, mencabut peraturan KPU yang mewajibkan Sipol sebagai instrumen verifikasi dan meminta KPU harus memiliki alternatif mikanisme pendaftaran secara manual. &ldquo;Begitu juga Bawaslu, kami meminta untuk hadir mengawasi dengan mikanisme dengan prosedur yang benar dan segera menerbitkan Perbawaslu verifikasi parpol,&rdquo; pungkas Sunanto.

JPPR Pertanyakan Penerapan Sipol oleh KPU

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#jppr

Berita Terkini