<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/25/JKT_Upacara-Peringati-Hari-Guru-Nasional-2025_Salman-Toyibi_-08-3397541324.jpg" alt="Peringatan Hari Guru Nasional di SDN Jatimakmur 5, Bekasi, Selasa (25/11). (Salman Toyibi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Peringatan Hari Guru Nasional di SDN Jatimakmur 5, Bekasi, Selasa (25/11). (Salman Toyibi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong>&ndash;Hari Guru Nasional 2025 diwarnai kegelisahan besar setelah hasil Tes Kemampuan Akademik (TKA) mencatat nilai matematika nasional kembali terpuruk. Tren buruk ini bukan kejutan, sebab hasil asesmen tahun-tahun sebelumnya menunjukkan pola serupa.</p> <p>Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) menyatakan setuju dengan pandangan Mendikdasmen bahwa murid bukan pihak yang harus disalahkan. Namun JPPI menegaskan pemerintah justru keliru ketika mulai mengarahkan sorotan kepada guru.</p> <p>Koordinator Nasional JPPI Ubaid Matraji menyampaikan respons keras terhadap narasi yang menyalahkan cara mengajar guru matematika. Menurut dia, melempar masalah ke pundak guru adalah tindakan menghindari tanggung jawab negara atas buruknya sistem pendidikan.</p> <p>&rdquo;Ketika nilai matematika ambruk secara nasional, masalahnya bukan di ruang kelas, melainkan di ruang perumusan kebijakan. Ini adalah bukti kegagalan sistem, bukan kegagalan guru,&rdquo; ujar Ubaid Matraji.</p> <p><strong>Kegagalan Sistemik yang Membelit Dunia Pendidikan</strong></p> <p>JPPI menilai masalah pendidikan bukan berdiri pada individu guru, tetapi pada kerusakan struktural yang dibiarkan bertahun-tahun.</p> <ol> <li><strong> Sistem Kasta Guru</strong></li> </ol> <p>Diskriminasi antara guru ASN dan honorer, serta antara guru negeri dan swasta, dinilai menciptakan ketidakadilan serius dan menurunkan martabat profesi.</p> <p>&rdquo;Bagaimana mungkin mutu pendidikan merata, jika guru sendiri diperlakukan secara tidak adil? Sistem kasta ini adalah penghinaan dan penghambat utama peningkatan kualitas,&rdquo; tegas Ubaid.</p> <ol start="2"> <li><strong> LPTK yang Gagal Mencetak Guru Kompeten</strong></li> </ol> <p>JPPI menuding LPTK sebagai pabrik guru yang rusak dan menjadi sumber krisis kompetensi tenaga pendidik.</p> <p>&rdquo;Menyalahkan guru yang dihasilkan LPTK yang bobrok adalah kemunafikan. Tanpa reformasi total LPTK, krisis kualitas guru akan menjadi warisan abadi,&rdquo; papar Ubaid.</p> <ol start="3"> <li><strong> Pelatihan Guru Tak Berkelanjutan</strong></li> </ol> <p class="class-paragraph">Pengembangan kapasitas guru disebut hanya formalitas tanpa hasil nyata setiap kali kebijakan berganti.</p> <p>&rdquo;Program pelatihan guru seringkali hanya proyek administratif dan seremonial belaka. Tidak ada transformasi kompetensi yang nyata," tambah Ubaid.</p> <h3><strong>Sorotan Serius ke Pemerintah Soal Politik Anggaran</strong></h3> <p>Menurut JPPI, tidak ada reformasi pendidikan yang mungkin terjadi tanpa dukungan anggaran yang memadai. Pemotongan alokasi pendidikan dinilai menjadi salah satu penyebab kemunduran mutu pembelajaran.</p> <p>&rdquo;MBG penting. Tapi perlu dicari sumber anggaran lain. Jangan mengorbankan hak konstitusional guru dan masa depan pendidikan bangsa hanya untuk mendanai program yang sifatnya tambal sulam. Ini adalah bentuk pengkhianatan terhadap amanat konstitusi,&rdquo; tegas Ubaid.</p> <p>&rdquo;Pemotongan 20 persen APBN pendidikan adalah tindakan brutal yang menyakiti guru, membunuh motivasi, dan mengubur masa depan anak bangsa. Pemerintah harus menghentikan kebijakan serampangan,&rdquo; sambung Ubaid.</p> <h3><strong>Berbenah, Bukan Menyalahkan Guru</strong></h3> <p>JPPI menegaskan bahwa hasil TKA 2025 harus menjadi peringatan keras bagi pemerintah. Guru adalah korban dari sistem yang gagal, bukan penyebab kegagalan.</p> <p>JPPI mendesak negara untuk menghapus diskriminasi kasta guru serta melakukan reformasi total LPTK. Selain itu, perlu membangun sistem pengembangan kompetensi guru yang sistematis serta berkelanjutan dan mengembalikan alokasi 20 persen APBN untuk pendidikan dan peningkatan mutu guru.</p> <p>&rdquo;Menghormati dan memuliakan guru bukan sekadar dengan kata-kata manis di Hari Guru, tetapi dengan keberanian politik untuk membenahi sistem yang rusak dan memastikan anggaran pendidikan berpihak pada semua guru: tanpa diskriminasi sekolah-madrasah, negeri-swasta, dan guru ASN-honorer,&rdquo; imbuh Ubaid Matraji.</p> 

JPPI menyatakan pemerintah keliru ketika mulai mengarahkan sorotan kepada guru saat hasil Tes Kemampuan Akademik (TKA) nasional terpuruk

Nilai Siswa Anjlok, JPPI: Jangan Salahkan Guru, Benahi Sistemnya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/05/fLTQiF5yDiK1Q6huFzv1FK15xZtpILiPoQk0jt2E-3770037718.jpg" alt="Koordinator Nasional (Kornas) Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji (batik hitam). (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Koordinator Nasional (Kornas) Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji (batik hitam). (Istimewa)</figcaption>
</figure> <p>&nbsp;</p> <p><strong>JawaPos.com -</strong> Penetapan mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Anwar Makarimsebagai tersangka kasus dugaan korupsi oleh Kejaksaan Agung, jadi sorotan&nbsp;Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI).</p> <p>Menurut Koordinator Nasional (Kornas) JPPI Ubaid Matraji, penetapan Nadiem sebagai tersangka kasus korupsi pengadaan laptop Chromebook adalah tamparan keras yang membuka mata publik pada bobroknya sistem pendidikan Indonesia.</p> <p>"Ini bukan sekadar kasus korupsi biasa. Melainkan bukti nyata bahwa gurita korupsi telah mencengkeram erat sektor yang seharusnya menjadi fondasi moral bangsa," kata Ubaid (5/9).</p> <p>Menurut dia, kasus korupsi di Kemendikbudristek hanyalah puncak gunung es dari kejahatan sistemik yang telah lama menjarah uang dan masa depan anak-anak Indonesia.</p> <p>"Kami tidak akan bertepuk tangan. Korupsi ini bukan hanya soal kerugian uang negara, ini adalah bukti matinya nurani dan empati di antara para pejabat yang seharusnya menjadi pelayan publik," jelasnya.</p> <p>Ubaid mengaku tidak habis pikir kepada para tersangka yang tega merampok hak pendidikan anak-anak yang mestinya mereka lindungi.</p> <p>Para pelaku korupsi pengadaan laptop itu menurut dia telah mengkhianati amanat mencerdaskan kehidupan bangsa demi memperkaya diri.</p> <p>Menurut Ubaid, kasus itu mengungkap krisis moral dan rendahnya integritas yang jauh lebih dalam. Praktik korupsi yang mendarah daging di sektor pendidikan mengirimkan pesan yang sangat berbahaya kepada generasi penerus.</p> <p>Ubaid mengatakan, ketika lembaga pendidikan tidak bersih, jangan berharap para lulusannya memimpin bangsa dengan bersih pula.</p> <p>Lembaga yang seharusnya menanamkan nilai-nilai integritas seperti Kementerian Pendidikan, justru berpotensi menjadi inkubator koruptor.</p> <p class="class-paragraph">"Selama ini, kita sibuk membangun infrastruktur dan mengembangkan kurikulum. Tetapi kita gagal membentengi moral dan integritas para pihak di sektor pendidikan," cetusnya.&nbsp;</p> <p>Ubaid menuturkan, meski kasus ini sedang disidik, proyek pengadaan serupa patut diwaspadai karena masih terus berjalan di tahun 2025 dan juga tahun-tahun mendatang. Jangan sampai skandal yang sama terulang kembali.</p> <p>Masyarakat dan penegak hukum harus berkolaborasi untuk mengawasi setiap rupiah anggaran pendidikan yang dikeluarkan. Baginya setiap proyek harus diawasi ketat, dari awal hingga akhir.</p> <p>Di tengah kabar korupsi pengadaan laptop itu, Ubaid mengatakan JPPI menyampaikan sejumlah tuntutan. "Usut tuntas dan jangan main-main," katanya.</p> <p>Kejaksaan Agung harus membuktikan bahwa mereka serius membongkar kasus tersebut. Usut tuntas semua pihak yang terlibat, tanpa pandang bulu, sampai ke akar-akarnya. Jangan biarkan kasus ini menguap seperti kasus-kasus sebelumnya.</p> <p>Tuntutan yang kedua adalah audit forensik seluruh proyek. Pemerintah bersama masyarakat sipil harus segera melakukan audit forensik terhadap semua program dan proyek di Kementerian Pendidikan sejak 2019.</p> <p>"Bongkar semua praktik kotor dan seret semua pelakunya ke pengadilan," tuturnya.</p> <p>Lalu yang ketiga perlunya reformasi menyeluruh atau hancur. "Tidak ada jalan lain. Perlu ada reformasi total soal transparansi dan akuntabilitas dalam birokrasi pendidikan, dengan melibatkan publik dalam pengawasan," kata dia.</p> <p>Jika tidak, pendidikan kita akan terus menjadi lahan basah bagi para koruptor dan masa depan bangsa akan dipertaruhkan.&nbsp;</p>

Mantan Mendikbud Nadiem Makarim ditetapkan tersangka korupsi, JPPI mendesak pendidikan bersih dari praktik korupsi dan perlunya reformasi me

Mantan Mendikbudristek Era Jokowi Nadiem Makarim Jadi Tersangka Dugaan Korupsi, JPPI Sampaikan 3 Tuntutan untuk Reformasi Pendidikan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/05/sedih-186-persen-ruang-kelas-rusak-mengancam-nyawa-anak-sd_m_127602.jpeg" alt="Ilustrasi proses belajar mengajar di sebuah Sekolah Dasar. (Dok.JawaPos.com)." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi proses belajar mengajar di sebuah Sekolah Dasar. (Dok.JawaPos.com).</figcaption>
</figure> <p>&nbsp;</p> <p><strong>JawaPos.com</strong>&nbsp;- Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menuai sorotan. Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), menilai program ini masih terlalu bergantung pada anggaran pendidikan yang justru bisa menggerogoti kualitas pendidikan di Indonesia.</p> <p>Dalam RAPBN 2026, dana MBG mencapai Rp 335 triliun. Awalnya, sempat dikabarkan hampir separuh atau 44 persen diambil dari anggaran pendidikan.&nbsp;</p> <p>Namun, Menteri Keuangan Sri Mulyani kemudian meluruskan bahwa dana MBG dari anggaran pendidikan sebesar Rp 223,6 triliun.</p> <p>Meski begitu, JPPI tetap kecewa. Pasalnya, angka tersebut masih menunjukkan bahwa mayoritas dana MBG, yakni 67 persen, bersumber dari anggaran pendidikan.</p> <p>Koordinator Nasional JPPI Ubaid Matraji mengatakan, program MBG akan merusak kualitas pendidikan dan membelokkan peta jalan pendidikan nasional. Padahal, masih banyak masalah lainnya di dunia pendidikan.</p> <p>"Kita masih punya masalah banyak di dunia pendidikan, mulai dari jutaan anak yang masih tidak sekolah, kualitas guru yang masih buruk dan kesejahteraannya yang memperihatinkan, serta ketersediaan sekolah dan daya tampung yang masih kurang. Masalah ini sampai kapan akan dibiarkan atau memang sengaja dipelihara?," ujar Ubaid dalam keterangannya, Senin (25/8).</p> <p><strong>Tiga Alasan JPPI Menolak Anggaran Pendidikan Dipakai MBG</strong></p> <p>JPPI mengungkap setidaknya tiga alasan mengapa anggaran pendidikan tidak seharusnya digunakan untuk program MBG:</p> <ol> <li><strong> Anggaran Pendidikan Sudah Minim</strong></li> </ol> <p>JPPI menilai alokasi 20 persen APBN untuk pendidikan selama ini saja masih belum cukup untuk menutup kebutuhan dasar. Program Wajib Belajar 12 Tahun yang sudah berjalan lebih dari satu dekade, misalnya, belum berhasil meningkatkan rata-rata lama sekolah anak Indonesia yang masih di angka 9 tahun.</p> <p>Selain itu, masalah peningkatan kualitas guru, sarana-prasarana sekolah, hingga kualitas pembelajaran masih jauh dari kata selesai.</p> <ol start="2"> <li><strong> MBG Bukan Fungsi Pendidikan</strong></li> </ol> <p>Menurut JPPI, program MBG lebih tepat masuk kategori program kesehatan atau perlindungan sosial. Jika menggunakan anggaran pendidikan, maka prioritas dan mandat konstitusional anggaran untuk mencerdaskan kehidupan bangsa bisa kabur.</p> <ol start="3"> <li>Risiko Penurunan Kualitas dan Akses Pendidikan</li> </ol> <p>JPPI memperingatkan bahwa jika anggaran pendidikan dibebani MBG, maka kualitas dan akses pendidikan berisiko turun.</p> <p class="class-paragraph">"Soal akses misalnya, bagaimana nasib keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal sekolah tanpa dipungut biaya? Sampai hari ini masih terkatung-katung, tanpa ada keberpihakan dari anggaran pendidikan. Jika persoalan akses ini tidak diselesaikan, maka jutaan anak putus sekolah bisa terus bertambah," tegas Ubaid.</p> <p>Ia juga menjelaskan, dari sisi kualitas, mutu guru yang masih di bawah standar. Serta kesenjangan guru antarwilayah juga dikhawatirkan makin melebar.</p> <p>"Jadi menggunakan anggaran pendidikan untuk MBG justru dapat mengorbankan masa depan pendidikan anak-anak itu sendiri," imbuh Ubaid.</p> <p>&nbsp;</p>

JPPI mengungkap setidaknya tiga alasan mengapa anggaran pendidikan tidak seharusnya digunakan untuk program Makan Bergizi Gratis

Anggaran Pendidikan Tergerus Rp 223 Triliun untuk MBG, Kualitas Akses Pendidikan Berpotensi Turun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/27/20241227_093333-1-221691542.jpg" alt="Koordinator Nasional JPPI Ubaid Matraji. (Ryandi Zahdomo/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Koordinator Nasional JPPI Ubaid Matraji. (Ryandi Zahdomo/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong>&ndash;Pemerintah harus segera melakukan empat hal usai Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) terkait uji materi pasal 34 ayat (2) UU Sisdiknas, Selasa (27/5)&nbsp;&nbsp;</p> <p>Putusan MK ini menyatakan bahwa pendidikan dasar wajib diberikan tanpa biaya alias gratis, baik di sekolah negeri maupun swasta.&nbsp;Dalam sidang pembacaan putusan, MK menegaskan bahwa pasal 34 ayat (2) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat. Artinya, mulai hari ini, negara wajib hadir menjamin pendidikan dasar bebas biaya untuk semua anak, tanpa memandang status sekolahnya.</p> <p>&ldquo;Hari ini adalah hari bersejarah bagi pendidikan Indonesia! MK telah menunjukkan keberanian dan kebijaksanaan dalam menafsirkan konstitusi untuk keadilan pendidikan,&rdquo; ujar Koordinator Nasional JPPI Ubaid Matraji, Selasa (27/5).</p> <p>Ubaid menjelaskan, putusan ini membuka jalan bagi berakhirnya diskriminasi pembiayaan pendidikan yang selama ini membebani jutaan keluarga. Putusan ini merupakan bentuk pengakuan bahwa anggaran 20 persen pendidikan dari APBN dan APBD harus benar-benar dialokasikan secara adil untuk pendidikan dasar tanpa dipungut biaya di semua jenis sekolah, baik negeri maupun swasta.</p> <p>Menyusul putusan MK yang mengikat dan final ini, JPPI meminta pemerintah, baik pusat maupun daerah, untuk segera mengambil langkah-langkah konkret dan sistematis.</p> <p><strong>1. Sekolah Swasta Wajib Masuk Sistem Penerimaan Murid Online</strong><br />Pemerintah diminta segera mengintegrasikan sekolah swasta ke dalam sistem penerimaan murid berbasis online agar akses pendidikan semakin merata dan transparan.</p> <p><strong>2. Audit &amp; Realokasi Anggaran Pendidikan 20 Persen&nbsp;</strong></p> <p>Anggaran pendidikan dari APBN dan APBD harus dialokasikan ulang untuk mendukung sekolah dasar gratis. Tak boleh ada dana terbuang untuk program yang tak relevan.</p> <p><strong>3. STOP Pungutan di SD Negeri dan Swasta</strong><br />Pemerintah diminta melakukan pengawasan ketat dan menjatuhkan sanksi pada sekolah yang masih menarik pungutan.</p> <p><strong>4. Sosialisasi Nasional: Semua Harus Tahu</strong><br />Pemerintah wajib segera mensosialisasikan putusan MK ini ke masyarakat, sekolah, dan orang tua agar tidak ada lagi yang dibebani biaya secara ilegal.</p> <p>Ubaid mengatakan, transformasi sistem pembiayaan pendidikan harus segera dilakukan demi menjamin tidak ada lagi anak yang putus sekolah atau ijazahnya ditahan karena masalah biaya.</p> <p>&ldquo;Pendidikan bukan lagi beban, melainkan hak yang terjamin sepenuhnya oleh negara. Putusan ini adalah kesempatan emas untuk merajut kembali keadilan sosial melalui pendidikan," tegas Ubaid Matraji.</p>

Mahkamah Konstitusi memutuskan pendidikan dasar wajib tanpa biaya, JPPI minta pemerintah segera bertindak

MK Tegaskan Pendidikan Dasar Gratis, JPPI Ajak Pemerintah Ambil Langkah Nyata

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/27/20241227_093333-1-221691542.jpg" alt="Koordinator Nasional JPPI Ubaid Matraji. (Ryandi Zahdomo/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Koordinator Nasional JPPI Ubaid Matraji. (Ryandi Zahdomo/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <div>&nbsp;</div> <div><strong>JawaPos.com</strong> - Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mencatat lonjakan tajam kekerasan di dunia pendidikan sepanjang tahun 2024, dengan total 573 kasus. Angka ini naik hingga dua kali lipat dibandingkan 2023 yang mencatatkan 285 kasus.</div> <div>&nbsp;</div> <div>Koordinator Nasional JPPI Ubaid Matraji mengungkapkan bahwa tren kekerasan di dunia pendidikan terus mengalami kenaikan sejak 2020. Pada tahun tersebut, tercatat 91 kasus, meningkat menjadi 142 kasus di 2021, 194 kasus di 2022, 285 kasus pada 2023 dan tahun 2024 terdapat 573 kasus.</div> <div>&nbsp;</div> <div>Jika dirata-rata, setiap harinya akan ditemukan minimal satu kasus kekerasan yang terjadi di dunia pendidikan di Indonesia.&nbsp;</div> <div>&nbsp;</div> <div>&ldquo;Jika dirata-rata, setiap hari ditemukan setidaknya satu kasus kekerasan di dunia pendidikan. Dengan 573 kasus sepanjang 366 hari di 2024, ini menunjukkan adanya masalah serius yang harus segera ditangani,&rdquo; kata Ubaid dalam pemaparan hasil pemantauan kekerasan sepanjang 2024 di Cikini, Jumat (27/12/2024).</div> <div>&nbsp;</div> <div>Ubaid mengungkapkan, tindak kekerasan umumnya di alami oleh pelajar baik di sekolah, luar sekolah dan asrama. Namun mirisnya, sekolah masih menjadi lokasi paling rawan terjadinya kekerasan bagi pelajar.</div> <div>&nbsp;</div> <div><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/surabaya-raya/015452530/pemkot-surabaya-peringati-hari-bela-negara-dan-hari-ibu-wali-kota-eri-komitmen-kuatkan-pendidikan-kebangsaan-dan-pancasila-sejak-dini">Pemkot Surabaya Peringati Hari Bela Negara dan Hari Ibu, Wali Kota Eri: Komitmen Kuatkan Pendidikan Kebangsaan dan Pancasila Sejak Dini</a></strong></div> <div>&nbsp;</div> <div>Kekerasan yang terjadi di lingkungan sekolah mencapai 58 persen. Sementara kejadian di luar sekolah terdapat 27 persen dan di asrama 15 persen.</div> <div>&nbsp;</div> <div>"Sekolah berasrama dan pesantren, yang mestinya pengawasanya bisa dilakukan 24 jam, ternyata ditemukan kasus kekerasan pada anak sejumlah 15 persen terjadi di dalam asrama/ pesantren," terangnya.</div> <div>&nbsp;</div> <div>Kasus kekerasan di sekolah tidak hanya terjadi di kota-kota besar tapi juga tersebar di seluruh Indonesia.</div> <div>&nbsp;</div> <div>Berikut lima Provinsi di Indonesia dengan kasus kekerasan di sekolah paling banyak :</div> <div>&nbsp;</div> <div>1. Jawa Timur (14,2%)-81 kasus</div> <div>2. Jawa Barat (9,8%)-56 kasus</div> <div>3. Jawa Tengah (7,8%)-45 kasus</div> <div>4. Banten (5,4%)-32 kasus</div> <div>5. Jakarta (4,9%)-30 kasus</div> <div>&nbsp;</div>

JPPI mencatat lonjakan tajam kekerasan di dunia pendidikan sepanjang tahun 2024, dengan total 573 kasus.

Kekerasan di Dunia Pendidikan Meningkat Tajam Sepanjang 2024 Terjadi 573 Kasus, Jawa Timur Jadi Wilayah Terbanyak

<div dir="auto">&nbsp;</div> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/kemendikbud-larang-sd-gunakan-tes-calistung-untuk-siswa-baru_m_.jpg" alt="Kemendikbur larang sekolah terapkan tes calistung untuk penerimaan siswa baru." width="100%">
<figcaption>Kemendikbur larang sekolah terapkan tes calistung untuk penerimaan siswa baru.</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Sejumlah persoalan muncul dalam pelaksanaan penerimaan peserta didik baru (PPDB) 2023. Proses PPDB yang berbasis zonasi atau jarak rumah siswa dengan sekolah dinilai masih sarat dengan persoalan. Regulasi PPDB yaitu Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021 diusulkan untuk direvisi atau dicabut.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Usulan tersebut disampaikan Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Unaid Matraji. Dia menjelaskan selama ini PPDB tidak pernah dievaluasi atau diaudit.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Permendikbud tentang PPDB terakhir diterbitkan tahun 2021. Tapi hingga kini, belum juga direvisi, padahal jelas memakan banyak korban karena ketidakadilan yang sistemik," jelasnya pada Kamis (13/7).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ubaid mengatakan Kemendikbudristek malah mengklaim secara sepihak, bahwa sistem ini adalah sistem terbaik dan untuk pemerataan akses dan mutu. Pada kenyataannya, sampai tahun ini pendaftar PPDB masih saja numpuk di sekolah-sekolah unggulan dan favorit. Bahkan beragam modus supaya bisa tembus zonasi sekolah favorit dilakukan. Seperti numpang Kartu Keluarga (KK), membuat alamat fiktif, dan lainnya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Untuk perbaikan ke depan, kami memberikan beberapa rekomendasi," katanya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/011764653/tujuannya-dianggap-sudah-melenceng-sistem-ppdb-zonasi-diminta-dikaji-ulang">Tujuannya Dianggap Sudah Melenceng, Sistem PPDB Zonasi Diminta Dikaji Ulang</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Diantaranya adalah Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021 harus direvisi dan diganti dengan aturan baru yang jelas dan berkeadilan. Kemudian untuk memastikan semua anak kebagian jatah kursi di sekolah, Permendikbud tentang PPDB (yang baru) sebagai acuan utama, harus mewajibakan semua Pemda untuk melibatkan sekolah swasta saat PPDB, di tingkat SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ini penting karena kuota kursi di negeri sangat minim," katanya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kuota kursi yang disediakan pemerintah saat PPDB, harus sebanding dengan jumlah kebutuhan. Selain itu Ubaid meminta jangan lagi menggunakan &ldquo;sistem seleksi&rdquo; dalam aturan PPDB yang baru. Sebaliknya gunakan sistem yang berkeadilan yang memastikan &ldquo;no one left behind&rdquo; dalam pemenuhan hak anak untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sorotan terhadap geger PPDB di sejumlah lokasi juga disampaikan pendiri Gerakan Sekolah Menyenangkan (GSM) Muhammad Nur Rizal. Dia mengatakan persoalan PPDB berbasis zonasi bakal terus muncul, selama belum ada pemerataan pendidikan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Pemerintah seharusnya meratakan dulu kualitas pendidikan," tandasnya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/jabodetabek/011739175/terima-300-aduan-ppdb-jalur-zonasi-wali-kota-bima-arya-sebut-banyak-indikasi-kecurangan-dan-kelemahan">Terima 300 Aduan PPDB Jalur Zonasi, Wali Kota Bima Arya Sebut Banyak Indikasi Kecurangan dan Kelemahan</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dengan adanya pemerataan kualitas pendidikan itu, masyarakat tidak akan nekat melanggar aturan supaya anaknya bisa diterima di sekolah unggulan. Pasalnya semua sekolah kualitasnya sama atau sama-sama unggulan. Tidak seperti sekarang, yang umumnya hanya ada satu sampai lima sekolah unggulan di setiap kabupaten atau kota.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Akibat masih belum ada pemerataan kualitas pendidikan atau sekolah itu, sampai saat ini masih dikenal adanya sekolah unggulan atau sekolah favorit. Mirisnya ada anak yang secara jarak, rumahnya dekat dengan sekolah unggulan tapi kegeser tidak bisa masuk. Pasalnya harus berebut dengan anak-anak yang rumahnya jauh dari sekolah, tetapi menumpang KK atau praktik sejenisnya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Rizal menegaskan masyarakat juga perlu memahami konsep sekolah yang baik atau ideal. "Sekolah yang baik itu bukan sekolah yang sebatas dapat memberikan nilai setinggi-tingginya kepada siswa," jelasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Tetapi lebih dari itu, sekolah harus bisa menjadikan siswa sebagai manusia seutuhnya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Menumbuhkan siswa sesuai dengan bakat dan minatnya," katanya. Untuk menghadirkan sekolah seperti itu, harus diupayakan sekolah yang menyenangkan. Sekolah yang bisa membuat betah para siswa berada di dalamnya. Sekolah yang membuat siswa sedih ketika jam belajar berakhir atau berpisah dengan gurunya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurut Rizal banyak cara yang bisa dilakukan untuk menjadi sekolah yang mampu menumbuhkan minat dan bakat murid. Termasuk mencegah adanya praktik perundungan atau bully. Termasuk ketika di awal tahun pelajaran baru, kakak kelas harus bisa menjadi sahabat siswa baru.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Bukan senior yang menakut-nakuti," tandasnya. &nbsp;</div>

Permendikbud tentang PPDB terakhir diterbitkan tahun 2021. Tapi hingga kini, belum juga direvisi, padahal jelas memakan banyak korban

Picu Banyak Persoalan, Regulasi PPDB Berbasis Zonasi Perlu Direvisi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/Pendidikan-MIND-ID.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Pemerintah dan industri harus bergandengan tangan untuk memajukan pendidikan di Indonesia. Peran industri akan sangat membantu pemerataan pendidikan di daerah.<br /> <br /> Menurut Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji mengatakan, pendidikan harus jadi sektor prioritas dan strategis di daerah. Oleh karena itu, pemerintah pusat dan juga daerah harus menjadikan pendidikan sebagai prioritas.<br /> <br /> "Harus dikembangkan skema yang lebih strategis termasuk melibatkan industri. Pembiayaan pendidikan penting untuk mendapatkan dukungan dari industri melalui public private partnership," jelas Ubaid dalam keterangan tertulisnya kepada JawaPos.com, Jumat (25/11).<br /> <br /> Oleh karena itu, Ubaid mengapreasiasi apa yang sudah dilakukan oleh Grup MIND ID dengan mendirikan Akademi Komunitas Industri Pertambangan Bukit Asam (AKIPBA).<br /> <br /> "Dalam rangka peningkatan akses dan kualitas pendidikan ini sangat baik," jelas Ubaid.<br /> <br /> Namun menurut Ubaid masih ada beberapa hal yang bisa ditingkatkan dengan berkolaborasi dengan pemerintah daerah untuk mendukung pembiayaan pendidikan di daerah. Ubaid berharap, dunia usaha bisa mendukung akses terutama bagi kelompok yang selama ini masih tertinggal, pengembangan kualitas, dan keterlibatan masyarakat dalam pendidikan.<br /> <br /> Menurutnya, penting juga peran industri dalam mengembangkan life long learning di luar pendidikan formal di sekolah. Misalnya literasi digital, mengembangakan pendidikan berbasis komunitas, pemberdayaan perempuan, dan pendampingan anak-anak korban kekerasan.<br /> <br /> MIND ID melalui anggotanya, PT Bukit Asam Tbk (PTBA), mendirikan AKIPBA yang merupakan perguruan tinggi sebagai bentuk sinergitas dan komitmen Grup MIND ID untuk menyelenggarakan institusi pendidikan pertambangan yang unggul dan berkontribusi secara aktif dalam industri pertambangan nasional.<br /> <br /> Selain itu, memperluas akses dan pemerataan pendidikan tinggi berbasis industri pertambangan bagi masyarakat Indonesia, serta menyiapkan sumber daya manusia berakhlak mulia, terampil di bidang industri pertambangan dan memiliki daya saing di pasar global.<br /> <br /> Terdapat 3 program studi (Diploma 1) di AKIPBA, yaitu Teknik Pengoperasian Alat Tambang (T-POT), Teknik Perawatan Alat Tambang (T-PAT), dan Teknik Pengolahan Hasil Tambang Mineral dan Batu Bara (T-PHT). Program studi Teknik Pengoperasian Alat Tambang menyiapkan lulusannya sebagai Operator Pengoperasian Mesin dan Peralatan Pertambangan.<br /> <br /> Sedangkan program studi Teknik Perawatan Alat Tambang menyiapkan lulusannya sebagai Operator Pemeliharaan Alat Tambang yang memiliki kompetensi dalam bidang pemeliharaan alat tambang. Adapun program studi Teknik Pengolahan Hasil Tambang Mineral dan Batu Bara menyiapkan lulusannya sebagai Operator Mesin Pengolahan Hasil Tambang.<br /> <br /> Di bawah naungan Yayasan Keluarga Besar Bukit Asam (Yakasaba), seluruh peserta didik di AKIPBA mendapat beasiswa penuh hingga lulus. Hingga saat ini, Mahasiswa di AKIPBA sudah sebanyak 291 orang (dari tahun 2019-2022) yang seluruhnya berasal dari Grup MIND ID. Dari 291 orang tersebut, total peserta didik yang telah lulus sebanyak 245 orang dan yang sedang aktif menjalani perkuliah sebanyak 46 orang.<br /> <br /> Di sisi lain, Kepala Divisi Institutional Relations MIND ID, Niko Chandra, mengatakan langkah konkret ini diambil sebagai bentuk komitmen perusahaan dalam pemenuhan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi untuk memenuhi kebutuhan industri pertambangan. Harapannya setiap lulusan mampu memberikan kontribusi positifnya di dunia pertambangan, sesuai dengan prinsip good mining practice.<br /> <br /> "Grup MIND ID mendukung hadirnya pendidikan yang berkualitas di tengah masyarakat, harapannya lulusan terbaik dapat memberi kontribusi positif pada industri pertambangan ke depannya. Tidak hanya menghadirkan AKIPBA, namun Grup MIND ID juga menyediakan beasiswa penuh bagi mereka yang lulus seleksi," tutur Niko.<br /> <br /> Lulusan setiap program studi, lanjut Niko, telah disesuaikan dengan kebutuhan dunia kerja di bidang pertambangan. Program studi Teknik Pengoperasian Alat Tambang menyiapkan lulusannya sebagai operator pengoperasian mesin dan peralatan pertambangan.<br /> <br /> Program studi Teknik Perawatan Alat Tambang menyiapkan lulusannya sebagai operator pemeliharaan alat tambang yang memiliki kompetensi dalam bidang pemeliharaan alat tambang. Adapun program studi Teknik Pengolahan Hasil Tambang Mineral dan Batu Bara menyiapkan lulusannya sebagai operator mesin pengolahan hasil tambang.<br /> <br /> "MIND ID mendorong semangat bertumbuh dan berkembang sesuai dengan Budaya BUMN AKHLAK, terutama pada poin Kompeten, Terus Belajar dan mengembangkan Kapabilitas. MIND ID berharap banyak masyarakat yang memanfaatkan Beasiswa ini terutama untuk mereka yang membutuhkan," pungkas Niko.

JPPI Apresiasi Program Pendidikan MIND ID

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/11/selatan-pembelajaran-daring-meskipun-PTM-sudah-berlangsung-di-sekolah-diptawahyu8-1.jpg" alt="Ilustrasi siswa SD di Surabaya melakukan belajar bersama di pusat belajar Bank Sampah Samber Tegalsari. Dipta Wahyu/JawaPos" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi siswa SD di Surabaya melakukan belajar bersama di pusat belajar Bank Sampah Samber Tegalsari. Dipta Wahyu/JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Anak usia 6 sampai 11 tahun sudah mendapatkan emergency use authorization (EUA) untuk vaksinasi Covid-19. Vaksinasi ini pun menjadi kabar baik untuk pelaksanaan pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas.<br /> <br /> Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji mengatakan, situasi pandemi ini harusnya membuka cara pandang seluruh elemen pendidikan terkait pembelajaran di sekolah. Sebab, ketika pembelajaran jarak jauh (PJJ), anak-anak mengalami learning loss.<br /> <br /> "Selama ini orang tua tidak dianggap dari ekosistem pendidikan, tidak diperhatikan, dipanggil kalau patungan dana aja, tapi dalam proses pendidikan, proses pendampingan anak proses pembelajaran tidak dilibatkan," tuturnya kepada JawaPos.com, Minggu (7/11).<br /> <br /> Untuk itu, pandemi ini banyak menyadarkan stakeholder pendidikan bahwa peran orang tua menjadi penting, dalam konteks vaksinasi pun akan sangat penting, apakah mereka mengizinkan anak untuk divaksin atau tidak itu juga peran orang tua.<br /> <br /> "Karena itu, pemerintah, disdik dan sekolah harus menjadikan orang tua menjadi bagian ekosistem pendidikan, jadi yang belajar tidak hanya anak, ada sekolah, guru, tenaga kependidikan, orang tua dan masyarakat, itu ekosistem pendidikan," ujarnya.<br /> <br /> Kata Ubaid, mereka yang ada dalam ekosistem adalah sumber belajar yang bisa saling mengisi. Maka harus ada forum strategis antara sekolah dengan orang tua dan masyarakat, sehingga semua terlibat.<br /> <br /> "Belajar itu ya sampai kapan pun, karena ilmu pengetahuan kan berkembang sehingga update informasi jadi kebutuhan publik, supaya Indonesia tingkat literasi meningkat. Ketika itu dilakukan literasi soal vaksinasi menjadi bagian pembelajaran bersama," pungkasnya.

Gagalnya Pendidikan di Masa Pandemi, Ortu Perlu Masuk dalam Ekosistem

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/07/vaksin-anak.jpg" alt="KEJAR HERD IMMUNITY: Hingga 22 Juli, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mencatat ada 548 ribu anak yang sudah divaksin secara nasional. (Allex Qomarulla/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>KEJAR HERD IMMUNITY: Hingga 22 Juli, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mencatat ada 548 ribu anak yang sudah divaksin secara nasional. (Allex Qomarulla/Jawa Pos)</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Vaksin anak usia 6-11 tahun sudah mendapatkan izin dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Namun, untuk semua kewenangannya harus dari orang tua dan tidak ada paksaan.<br /> <br /> Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji mengatakan, untuk vaksinasi anak ini perlu dilakukan edukasi secara intensif kepada orang tua agar tidak ada kekeliruan.<br /> "Ini sebenarnya edukasi juga, jangan pula vaksin dipaksa-paksa," ungkap dia ketika dihubungi JawaPos.com, Selasa (2/11).<br /> <br /> Edukasi berupa bagaimana dan kenapa harus divaksin. Hal ini dilakukan guna membangun kesadaran orang tua bagaimana vaksin itu bisa berdampak pada peningkatan pembelajaran.<br /> <br /> "Karena dengan sendirinya nanti masyarakat kalau sudah teredukasi dengan baik, sendirinya mereka akan sadar untuk melakukan vaksinasi itu," jelasnya.<br /> <br /> Pasalnya, jika menggunakan cara paksa, masyarakat bisa frontal dalam menyampaikan aspirasinya. Bahkan, bisa sampai membuat narasi anti vaksin.<br /> <br /> "Sehingga proses literasi vaksin dan membangun jembatan diskusi dengan disdik, sekolah, orang tua, masyarakat itu juga penting sekali peranannya. Dengan begitu masyarakat akan sadar anaknya perlu divaksin atau tidak," tandas dia.

Vaksin Anak Usia 6-11 Tahun Jangan Ada Paksaan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/06/PTM-SMPN15-04.jpg" alt="Siswa SMP Negeri 15 Kota Bogor menjalani uji coba pembelajaran tatap muka (PTM). Pemkot Bogor/Antara" width="100%">
<figcaption>Siswa SMP Negeri 15 Kota Bogor menjalani uji coba pembelajaran tatap muka (PTM). Pemkot Bogor/Antara</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di Pulau Jawa-Bali serta sebagian wilayah di luar Jawa-Bali memaksa sektor pendidikan untuk tetap melaksanakan pembelajaran jarak jauh (PJJ). Sementara yang tidak masuk zona PPKM, diperbolehkan melaksanakan pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas.<br /> <br /> Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji pun mengingatkan kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah (pemda) untuk membantu satuan pendidikan dalam menyelenggarakan PTM terbatas. "Banyak sekolah yang belum siap, menurut saya pemerintah pusat dan pemda perlu turun ke lapangan dan mendampingi sekolah," jelas dia kepada <em>JawaPos.com,</em> Selasa (13/7).<br /> <br /> "Saya lihat dinas-dinas (kesehatan dan pendidikan) itu tidak mendampingi sekolah, terutama sekolah swasta yang situasinya sangat sulit sekali. Banyak anak yang SPP tidak bayar dan <em>drop out</em> sehingga pemasukan sekolah swasta ini seret, tapi Juli harus dipaksa tatap muka," imbuhnya.<br /> <br /> Oleh karena itu, dia meminta pemda turun tangan membangu kebutuhan sekolah. "Kalau tidak paham soal prokes dan 3T, perlu diajarkan semua. Untuk fasilitas prokes juga perlu di-<em>support</em> melalui APBD," sambungnya.<br /> <br /> Menurutnya, pemerintah harus memberikan pendampingan. Bukan hanya memberikan arahan tanpa bimbingan.<br /> <br /> "Sekolah mana yang sudah siap itu diceklis dan sekolah yang belum siap didampingi sampai siap. Jangan sampai hanya dikumpulkan dipidato, itu bukan pendampingan, itu khotbah," pungkas Ubaid.

JPPI Minta Pemerintah Dukung Kebutuhan PTM Terbatas, Bukan Cuma Pidato

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#jppi

Berita Terkini