<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/06/ncxefyGKCLOuAWf0jHTN6EMq5gxxweDbbesdgkvq-1-1453077630.jpg" alt="Anggota Komisi B DPRD DKI Wa Ode Herlina menemui para pedagang Jembatan Penyeberangan Multiguna (JPM) Tanah Abang yang menggelar aksi, Senin (6/10). (Ryandi Zahdomo/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Anggota Komisi B DPRD DKI Wa Ode Herlina menemui para pedagang Jembatan Penyeberangan Multiguna (JPM) Tanah Abang yang menggelar aksi, Senin (6/10). (Ryandi Zahdomo/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Anggota Komisi B DPRD DKI Wa Ode Herlina menyatakan akan mengawal aspirasi para pedagang Jembatan Penyeberangan Multiguna (JPM) Tanah Abang agar sampai ke pihak pemerintah Provinsi. Hal ini disampaikan Wa Ode saat menemui pedagang yang menggelar aksi di JPM Tanah Abang, Senin (6/10). "Saya sampai kantor, saya koordinasi sama Sarana Jaya supaya dirut atau perwakilan hadir mendengarkan ini. Kalau perlu ada Miratti (PT Miratti Sarana Utama) juga dipanggil ke fraksi," ujar Wa Ode di lokasi. Anggota fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta itu mengaku masih mendalami terkait apa yang menjadi keluhan pedagang. Yang pasti, pedagang menginginkan turunnya harga sewa yang sempat naik pada 2024 silam.&nbsp; "Ini kan saya belum dalami betul ya. Tapi aspirasinya adalah kenaikan terus-menerus service charge yang terus naik. Dari (sebelumnya) Rp 560 (ribu), 2024 naik. Dan itu naik tidak ada sosialisasi dan tidak melihat pendapatan saudara-saudara kita di sini," ungkapnya. Wa Ode menegaskan, para pedagang JPM merupakan pelaku UMKM, yang disebutnya sebagai soko guru perekonomian. Untuk itu, pemerintah perlu menaruh perhatian terhadap terhadap pedagang kecil. "Jadi memang ini harus kita selamatkan terutama ini UMKM kita yang juga merupakan soko guru perekonomian. Jadi kita harus ada intervensi dari pemerintah. Saya anggota DPRD harus menjembatani supaya aspirasi mereka itu tersampaikan dan ditindak lanjut oleh pemerintah," tegasnya. <h2>Pembeli Menurun, Pedagang Tuntut Penyesuaian Harga Sewa</h2> Ketua Asosiasi Pedagang JPM Tanah Abang Jimmy Rory menuturkan, penyebab utama kemarahan pedagang adalah kenaikan service charge dan tarif sewa kios yang dinilai tak wajar. Awalnya, pedagang membayar Rp 560 ribu per bulan. Namun terjadi penyesuaian hingga terjadi kenaikan harga hingga menjadi Rp 1,5 juta. Namun setelah negosiasi, diputuskan turun sedikit menjadi Rp 1,3 juta perbulan. "Kita aksi waktu itu, turunnya Rp 1.300.000. Tapi dari tahun ke tahun, dari bulan ke bulan, dari hari ke hari, (jumlah pembeli) terus turun. Kita minta turun lagi agar seperti semula," jelas Jimmy. Kondisi makin diperparah dengan turunnya daya beli masyarakat dan sepinya pengunjung. Untuk itu, pedagang meminta agar dilakukan penyesuaian kembali mengenai tarif sewa.&nbsp; <h2>Surat Edaran Bernada Ancaman</h2> Tak hanya soal tarif, pedagang juga keberatan dengan surat edaran pengelola yang dinilai bernada ancaman. Dalam surat bertanggal 3 Oktober 2025, disebutkan pedagang yang telat membayar sewa 20&ndash;23 hari akan langsung diganti dengan pedagang lain. "Apabila kita sebagai pedagang telat membayar sewa, mereka melakukan pengancamanan dan penekanan. Karena isinya itu pengosongan kios dan pergantian pedagang," kata Jimmy. Ia mengibaratkan kebijakan itu seperti pemilik rumah yang mengusir penyewa hanya karena telat bayar beberapa minggu. "Bisa teman-teman bayangkan, kita ngontrak di suatu rumah, baru telat 20 hari disuruh diusir, dikosongkan barangnya, diganti sama yang baru. Nah itu kita," sambungnya.

Anggota DPRD DKI Wa Ode Herlina dukung pedagang JPM Tanah Abang dalam tuntutan penurunan harga sewa kios.

DPRD DKI Jakarta Janji Kawal Aspirasi Pedagang JPM Tanah Abang, Tuntut Penurunan Tarif Sewa Kios

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/06/Q1gz0jhHS8IoIB6OI5lVNbf7hc6nC4o0N5d2wOk2-1-3228519821.jpg" alt="Ketua Asosiasi Pedagang JPM Tanah Abang Jimmy Rory memakai baju kampanye Gubernur dan Wakil Gubernur Pramono Anung dan Rano Karno saat aksi, Senin (6/10). (Ryandi Zahdomo/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ketua Asosiasi Pedagang JPM Tanah Abang Jimmy Rory memakai baju kampanye Gubernur dan Wakil Gubernur Pramono Anung dan Rano Karno saat aksi, Senin (6/10). (Ryandi Zahdomo/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Puluhan pedagang di Jembatan Penyeberangan Multiguna (JPM) Tanah Abang, Jakarta Pusat, menggelar aksi protes pada Senin (6/10). Mereka menuntut penurunan tarif sewa kios yang dianggap terlalu tinggi dan memberatkan. Namun, ada yang berbeda dari aksi kali ini. Sebagian pedagang yang berdemo sengaja mengenakan baju bergambar Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan Wakil Gubernur Rano Karno. Langkah itu mereka lakukan sebagai bentuk sindiran halus, sekaligus pengingat bahwa para pedagang dulu adalah pendukung setia pasangan tersebut saat Pilkada. <h2>Sindiran Lewat Baju Pramono&ndash;Rano</h2> Ketua Asosiasi Pedagang JPM Tanah Abang, Jimmy Rory, mengaku sengaja mengenakan seragam oranye bergambar wajah Pramono dan Rano. Baju itu juga bertuliskan "Suara Kami Untuk Pramono-Rano". Menurut Jimmy, hampir semua pedagang di lokasi merupakan warga asli Tanah Abang yang pernah memberi dukungan politik kepada Pramono-Rano saat maju sebagai Gubernur. "Biar Bapak Gubernur tahu, mayoritas pedagangnya di sini anak wilayah, anak wilayah Tanah Abang, yang mendukung dia waktu dia mencalonkan jadi Gubernur," ujarnya kepada JawaPos.com di JPM Tanah Abang, Senin (6/10). Jimmy berharap aksi ini dapat membuka mata Pemprov DKI Jakarta dibawah kepemimpinan Pramono - Rano untuk lebih berpihak pada rakyat kecil. "Jadi, jangan sampai Bapak Pramono mengabaikan suara-suara kita. Nah, kita nih pendukung dia," sambung Jimmy. <h2>Akumulasi Kekecewaan terhadap Pengelola Baru</h2> Jimmy menjelaskan, aksi protes ini merupakan puncak kejengkelan pedagang terhadap PT Miratti Sarana Utama selaku pengelola baru JPM, serta Perumda Pembangunan Sarana Jaya. "Jadi sebenarnya aksi ini adalah akumulasi. Akumulasi dari apa, dari kejengkelan kita, dari kekeselan kita terhadap pihak Sarana Jaya pertama. Terutama Sarana Jaya dan pengelola yang baru sekarang ini," ungkap Jimmy. Ia menuturkan, daya beli masyarakat saat ini tengah lesu. Pengunjung semakin berkurang dari tahun ke tahun. Namun, di tengah kondisi sulit itu, pengelola justru menaikkan tarif sewa kios. Awalnya, pedagang membayar sewa Rp 560 ribu per bulan, namun kemudian melonjak jadi Rp 1,5 juta. Setelah negosiasi, akhirnya turun sedikit menjadi Rp 1,3 juta. "Kita aksi waktu itu, turunnya Rp 1.300.000. Tapi dari tahun ke tahun, dari bulan ke bulan, dari hari ke hari, (jumlah pembeli) terus turun. Kita minta turun lagi agar seperti semula," jelas Jimmy. Selain memprotes&nbsp;tarif tinggi, pedagang juga menolak surat edaran pengelola yang dinilai bernada ancaman. Dalam surat bertanggal Jumat (3/10) itu, disebutkan pedagang yang telat membayar sewa 20&ndash;23 hari akan langsung diganti dengan pedagang lain. "Apabila kita sebagai pedagang telat membayar sewa, mereka melakukan pengancamanan dan penekanan. Karena isinya itu pengosongan kios dan pergantian pedagang," kata Jimmy. Ia mengibaratkan kebijakan tersebut seperti pemilik rumah yang mengusir penyewa hanya karena telat bayar beberapa minggu. "Bisa teman-teman bayangkan, kita ngontrak di suatu rumah, baru telat 20 hari diusir, dikosongkan barangnya, diganti sama yang baru. Nah itu kita," imbuhnya.

Puluhan pedagang di Jembatan Penyeberangan Multiguna Tanah Abang, Jakarta, protes tarif sewa kios yang tinggi. Pakai Baju Pramonoo-Rano.

Pedagang JPM Tanah Abang Jakarta Demo Pakai Baju Bergambar Pramono-Rano, Protes Mahalnya Harga Sewa Kios

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/06/oZtQiRNQlXABePVDviTz99dDFhuM69OZTsJbdnc4-1-3061024134.jpg" alt="Puluhan pedagang di Jembatan Penyebrangan Multiguna (JPM) Tanah Abang, Jakarta Pusat, menggelar demo pada Senin (6/10/2025) memprotes harga sewa kios yang dinilai mahal. (Ryandi Zahdomo/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Puluhan pedagang di Jembatan Penyebrangan Multiguna (JPM) Tanah Abang, Jakarta Pusat, menggelar demo pada Senin (6/10/2025) memprotes harga sewa kios yang dinilai mahal. (Ryandi Zahdomo/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Puluhan pedagang di Jembatan Penyebrangan Multiguna (JPM) Tanah Abang, Jakarta Pusat, menggelar aksi demonstrasi pada Senin (6/10). Mereka memprotes kebijakan pengelola PT Miratti Sarana Utama dan menuntut penurunan nilai sewa kios yang dinilai memberatkan. Aksi ini digelar di kawasan JPM Tanah Abang dan diikuti oleh para pedagang yang merasa tertekan dengan aturan baru pengelola serta tingginya tarif sewa kios. Ketua Asosiasi Pedagang JPM Tanah Abang Jimmy Rory menyebut, aksi ini merupakan bentuk akumulasi dari kejengkelan pedagang terhadap pengelola baru PT Miratti dan pihak Perumda Pembangunan Sarana Jaya.&nbsp; "Sebenarnya aksi ini adalah akumulasi. Akumulasi dari apa, dari kejengkelan kita, dari kekesalan kita terhadap pihak Sarana Jaya pertama. Terutama Sarana Jaya dan pengelola yang baru sekarang ini," ujar Jimmy kepada JawaPos.com di JPM Tanah Abang, Senin (6/10). Jimmy menjelaskan, daya beli masyarakat saat ini semakin lesu, dan jumlah pengunjung terus menurun dari tahun ke tahun. Namun di tengah kondisi itu, pengelola tidak turut menurunkan harga sewa kios. Diketahui, mulanya pemilik kios dikenakan biaya sewa sebesar Rp560.000, lalu naik menjadi Rp 1,5 juta per bulan. Setelah negosiasi, akhirnya diputuskan biaya sewa naik menjadi Rp 1,3 juta per bulan. "Kita aksi waktu itu, turunnya Rp 1.300.000. Tapi dari tahun ke tahun, dari bulan ke bulan, dari hari ke hari, (jumlah pembeli) terus turun , kita minta turun lagi agar seperti semula," terangnya. Tak hanya itu, pedagang juga menolak sanksi tegas bernada ancaman bagi pedagang yang telat membayar sewa. Sanksi itu disampaikan dalam surat edaran yang dikeluarkan pada Jumat (3/10) lalu. Dalam surat itu disebutkan, jika pedagang telat membayar sewa hingga 20-23 hari, akan dilakukan pengosongan kios dan pergantian pedagang.&nbsp; "Apabila kita sebagai pedagang telat membayar sewa, mereka melakukan pengancaman dan penekanan. Karena isinya itu pengosongan kios dan pergantian pedagang," jelasnya. Jimmy bahkan mengibaratkan, tindakan tersebut seperti penyewa rumah yang diusir meski baru telat bayar 20 hari. "Bisa teman-teman bayangkan, kita mengontrak di suatu rumah, baru telat 20 hari disuruh diusir, dikosongkan barangnya, diganti sama yang baru. Nah itu kita," sambungnya.&nbsp; Mereka berharap agar Gubernur Pramono Anung segera mengambil langkah terhadap tuntutan para pedagang.&nbsp; "Biar bapak Gubernur tahu, mayoritas pedagangnya di sini anak wilayah, anak wilayah Tanah Abang, yang mendukung dia, waktu dia mencalonkan jadi Gubernur. Jadi, jangan sampai Bapak Pramono mengabaikan suara-suara kita," imbuhnya.

Puluhan pedagang di JPM Tanah Abang, Jakarta Pusat, melakukan demo menuntut penurunan sewa kios yang dinilai memberatkan.

Pedagang JPM Tanah Abang Demo Lagi, Tuntut Turunkan Harga Sewa Kios dan Protes Aturan Baru yang Bernada Ancaman

JPM Tanah Abang

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#JPM Tanah Abang

Berita Terkini

DPRD DKI Jakarta Janji Kawal Aspirasi Pedagang JPM Tanah Abang, Tuntut Penurunan Tarif Sewa Kios

Pedagang JPM Tanah Abang Jakarta Demo Pakai Baju Bergambar Pramono-Rano, Protes Mahalnya Harga Sewa Kios

Pedagang JPM Tanah Abang Demo Lagi, Tuntut Turunkan Harga Sewa Kios dan Protes Aturan Baru yang Bernada Ancaman

Download Aplikasi JawaPos.com