<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/26/banjir-surabaya-3-18894554.jpg" alt="Ilustrasi pengendara motor menembus banjir di Jalan Ngagel Timur, Surabaya. (Robertus Risky/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pengendara motor menembus banjir di Jalan Ngagel Timur, Surabaya. (Robertus Risky/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Surabaya hingga kini masih berupaya mengatasi permasalahan banjir. Terlebih saat musim hujan seperti saat ini. Bencana alam ini menjadi perhatian bersama. Tak kecuali para wakil rakyat. Anggota Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya Josiah Michael menyampaikan, permasalahan banjir di Kota Surabaya lebih kompleks dari sekadar aliran sungai. Sedimentasi di muara sungai juga menjadi salah satu penyebab utama terjadinya banjir di Kota Pahlawan. Salah satunya sedimentasi di Teluk Lamong, yang berada di Tambak Osowilangun, Benowo. &rdquo;Maka, pemerintah kota harus segera berkoordinasi dengan Pelindo untuk melakukan pengerukan,&rdquo; ujar Josiah Michael, legislator dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) itu, Selasa (26/11). Menurut Michael, sedimentasi di muara sungai memiliki dampak signifikan terhadap lambatnya aliran air menuju lain. Apabila tak segera ditangani, ini dapat memperparah banjir di sejumlah titik Surabaya. Upaya pemerintah kota dengan membangun infrastruktur berupa pemasangan box culvert, lanjut dia, memang dapat menanggulangi permasalahan banjir di Kota Surabaya. Kendati demikian, Michael menegaskan bahwa pendekatan menyeluruh, mulai dari hulu hingga hilir, harus tetap diterapkan untuk menyelesaikan permasalahan banjir secara tuntas. Michael juga menyarankan agar pemkot segera melakukan kajian lebih mendalam, termasuk pada aliran sungai yang bermuara ke Surabaya, seperti Sungai Brantas. Langkah ini penting untuk mengatasi masalah banjir secara komprehensif. Selain koordinasi antara Pemkot Surabaya dan Pelindo terkait pengerukan sedimentasi di Teluk Lamong. &rdquo;Diperlukan untuk koordinasi dengan Pelindo untuk menyelesaikan permasalahan banjir. Kalau mau kita kaji lagi ya mulai dari luar Surabaya, Sungai Brantas misalnya,&rdquo; tandas Michael.

Anggota Komisi C DPRD Kota Surabaya Josiah Michael menyampaikan, permasalahan banjir di Surabaya lebih kompleks dari sekadar aliran sungai

Dewan Surabaya Sebut Permasalahan Banjir Surabaya Kompleks, Bukan Sekadar Masalah Aliran Sungai

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/24/1001618619-1533292619.jpg" alt="Anggota Komisi C DPRD Surabaya Josiah Michael. (Antara)" width="100%">
<figcaption>Anggota Komisi C DPRD Surabaya Josiah Michael. (Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Anggota Komisi C DPRD Josiah Michael mendorong pembangunan Rumah Sakit Surabaya selatan. Hal itu sebagai bentuk pemerataan layanan kesehatan bagi warga Kota Surabaya. &rdquo;Rencana tender RS Surabaya Selatan yang akan dibangun tahun depan bisa berjalan dengan baik. Kami meminta Pemkot Surabaya mengutamakan perusahaan asli Surabaya dan yang telah berpengalaman dalam membangun rumah sakit,&rdquo; kata Josiah Michael seperti dilansir dari Antara di Surabaya, Selasa (24/12). Dia mengatakan, saat ini Rumah Sakit Eka Candrarini di Surabaya Timur telah diresmikan pada 18 Desember oleh Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi. &rdquo;Kita patut bersyukur dengan diresmikan dan beroperasinya RS Eka Candrarini di Surabaya Timur dan harapan kami tentunya pelayanan kesehatan masyarakat semakin baik dan merata,&rdquo; ujar Josiah Michael. Menurut dia, pembangunan rumah sakit tersebut akan cukup efektif dalam memecah kepadatan di RS Soewandhi yang sudah ada sebelumnya. Sehingga, pelayanan lebih optimal. &rdquo;Untuk itu saya akan terus berkomitmen dalam mendukung rencana pemkot dalam menyiapkan pembangunan RS pemkot di Surabaya Selatan dan Utara,&rdquo; ungkap Josiah Michael. Dia menjelaskan, pembangunan sejumlah rumah sakit tersebut demi keadilan bagi masyarakat Surabaya. Diharapkan dengan pelayanan kesehatan yang baik dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat Surabaya. &nbsp;&rdquo;Dalam rangka pengawasan kami akan mengusulkan ke Komisi C agar melakukan rapat dengar pendapat dengan memanggil bagian Administrasi Pembangunan Pemkot Surabaya. Rapat ini akan memantau kesiapan dari pembangunan RS Surabaya Selatan ini,&rdquo; tandas Josiah Michael.

DPRD dorong pemkot bangun rumah sakit di Surabaya selatan sebagai bentuk pemerataan layanan kesehatan bagi warga Kota Surabaya

DPRD Surabaya Dorong Pembangunan RS Surabaya Selatan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/WhatsApp-Image-2023-03-15-at-14.11.57.jpg" alt="Anggota Komisi A DPRD Surabaya Josiah Michael. Dimas Nur Apriyanto/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Anggota Komisi A DPRD Surabaya Josiah Michael. Dimas Nur Apriyanto/JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pemkot Surabaya membentuk UPTD khusus untuk menangani Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa). Langkah itu mendulang sorotan dari anggota Komisi A DPRD Surabaya Josiah Michael.  Dia mengaku bahwa sejak awal menjabat sebagai legislator, masalah rusunawa itu menjadi fokusnya. Beberapa usul mengenai tata cara kelola rusun tersebut telah disampaikan.  ”Termasuk pembentukan BLUD (Badan Layanan Usaha Daerah),” tutur Josiah Michael.  Legislator Partai Solidaritas Indonesia (PSI) itu menyatakan, langkah pembentukan UPTD perlu disambut baik. Hal itu menunjukkan keseriusan Pemkot Surabaya dalam mengatasi permasalahan di rusunawa.  Apalagi, lanjut dia, jika UPTD itu menjadi embrio BLUD hingga BUMD. Ke depannya, dia berharap agar pelayanan di rusunawa semakin baik dan tentu saja bisa mengatasi permasalahan defisit yang membebani APBD dalam pengelolaan rusun selama ini.  ”Ke depannya saya harapkan rusun benar-benar dapat menjadi solusi masalah perumahan bagi masyarakat Surabaya,” papar Josiah.  Tahun lalu, dia menyampaikan bahwa Badan Pembentukan Perda DPRD Surabaya telah menyelesaikan Raperda Hunian yang Layak bagi Masyarakat Kota Surabaya. Selain bisa memperbaiki tata cara pengelolaan rusun, raperda itu diharapkan bisa memberikan solusi perumahan warga kota Surabaya.

Legislator PSI Surabaya Soroti Pembentukan UPTD Rusunawa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/WhatsApp-Image-2023-02-20-at-23.04.07.jpg" alt="Anggota Komisi A DPRD Surabaya Josiah Michael. Istimewa" width="100%">
<figcaption>Anggota Komisi A DPRD Surabaya Josiah Michael. Istimewa</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi tak pernah berhenti menggaungkan kemudahan layanan kepada masyarakat. Layanan harus berhenti di tingkat kelurahan. Sehingga, masyarakat tak perlu di-pingpong.  Anggota Komisi A DPRD Surabaya Josiah Michael mengatakan, untuk mewujudkan pelayanan yang baik, perlu dilakukan standardisasi pelayanan. Mulai dari tingkat RT/RW, kelurahan hingga kecamatan.  ”Apalagi merekalah (RT-kecamatan) yang akan menjadi garda terdepan dalam penyelesaian masalah warga. Sesuai dengan instruksi wali kota, segala layanan harus bisa selesai di tingkat kelurahan,” kata Josiah.  Saat ini, lanjut Josiah, petunjuk teknis bagi RT/RW, kelurahan, hingga kecamatan adalah perwali. Dia menilai, tentu hal itu kurang karena tidak semua memiliki pemahaman yang sama atas perwali tersebut.  ”Atau bisa dibilang tidak semua bisa memahami bahasa hukum perwali,” tambah Josiah, politikus Partai Solidaritas Indonesia itu.  Ketua Badan Pembentukan Perda itu mengungkapkan, seperti diketahui, saat ini pengurus RT/RW banyak yang baru. Tak terkecuali juga lurah dan camat. Karena itu, dia harap bagian pemerintahan dan kesejahteraan rakyat dapat menerbitkan infografis tersebut.  Dia menambahkan, infografisnya sederhana saja dan yang mudah dipahami, supaya terstandarisasi. Josiah mengingatkan agar jangan sampai warga diping-pong, harus bolak balik.  ”Sekarang kan banyak kasus seperti itu. Nah diharapkan dengan adanya infografis, hal itu tidak terjadi lagi, gampang kok bikinnya itu,” jelas Josiah.

RT/RW Surabaya Perlu Infografis Layanan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/05/Rumah-Padat-Karya-Prapen-4.jpg" alt="Salah satu program padat karya menyasar ibu rumah tangga. Humas Pemkot Surabaya" width="100%">
<figcaption>Salah satu program padat karya menyasar ibu rumah tangga. Humas Pemkot Surabaya</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Program padat karya yang dicanangkan Pemerintah Kota Surabaya menargetkan tidak ada lagi warga yang masuk kategori masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Namun program itu dinilai masih lemah.  Anggota Komisi A DPRD Kota Surabaya Josiah Michael menilai program padat karya itu akan berakhir sama dengan program-program Pemkot Surabaya lainnya. Yakni tidak berlanjut dengan maksimal.  ”Program Pemkot Surabaya ini terlalu parsial tidak menyeluruh, hanya setengah-setengah,” kata Josiah Michael saat dihubungi pada Selasa (31/5).  Program padat karya diklaim Pemkot Surabaya sebagai upaya untuk memberikan lapangan pekerjaan sekaligus pelatihan kepada warga.  Politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) itu menilai program padat karya seharusnya tidak berakhir sama seperti program lainnya.  ”Warga harus dikawal, bagaimana menjaga kualitas hasil produksi dan mengelola keuangan mereka. Baik keuangan keluarga maupun bisnisnya,” tutur Josiah Michael.  Josiah yang juga berprofesi sebagai pengusaha itu menilai, tidak semua masyarakat yang mengikuti dan mendapat fasilitas itu memiliki keuangan yang stabil. Hal itu berdampak pada bisnis.  ”Karena bila pengelolaan keuangan buruk, usaha tersebut rentan mengalami kegagalan,” papar Josiah Michael.  Dia mengusulkan program sister company. Perusahaan besar di Surabaya menjadi mentor pengusaha-pengusaha UMKM baru.  ”Nantinya, mereka benar-benar dapat menularkan ilmunya, bekerja sama menggandeng pihak swasta,” kata Josiah Michael.  Josiah optimistis cara tersebut bisa lebih baik. Dia juga meminta pemkot menyiapkan modal secara matang.  ”Kalau tidak bisa, mungkin dicari cara supaya pemodal masuk. Setelah itu, membuat produksi dan pemasarannya,” ujar Josiah Michael.  Sebelumnya, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mencanangkan program padat karya pada Maret. Bekas Tanah Kas Desa (BTKD) akan dioptimalkan untuk pemberdayaan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).  MBR akan diberi pelatihan di bidang usaha pertanian dan non pertanian. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan, MBR diharapkan bisa memanfaatkan aset milik Pemkot Surabaya, baik dalam sektor pertanian dan non pertanian. Seperti, jenis usaha cuci mobil, laundry, menjahit, rumah produksi batik, kafe, hingga sentra wisata kuliner.  ”Surabaya memiliki banyak asset. Untuk mengentaskan kemiskinan, gizi buruk, maupun stunting, harus ada pekerjaan untuk warga kami yang menganggur,” kata Eri.  Menurut dia, pemerintah sebagai fasilitator, memiliki tugas untuk menunjang kegiatan masyarakat untuk menghasilkan pendapatan untuk menaikkan taraf hidup. Aset tersebut harus dimanfaatkan tenaga kerja yang berasal dari kalangan MBR Kota Surabaya.

DPRD Surabaya Khawatir Program Padat Karya Tak Maksimal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/josiah-psi-baru.jpg" alt="Anggota Komisi A DPRD Surabaya Josiah Michael. DPRD Surabaya/Antara" width="100%">
<figcaption>Anggota Komisi A DPRD Surabaya Josiah Michael. DPRD Surabaya/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Komisi A Bidang Hukum dan Pemerintahan DPRD Kota Surabaya minta pemerintah kota membentuk Satgas Agraria. Hal itu menyusul sengketa pertanahan masih sering terjadi di Kota Pahlawan, Jawa Timur.  ”Sengketa terjadi antara masyarakat dengan masyarakat lain, masyarakat dengan perusahaan swasta/BUMN/BUMD, dan banyak yang terbengkalai tanpa solusi,” kata anggota Komisi A DPRD Surabaya Josiah Michael seperti dilansir dari Antara di Surabaya, Minggu (13/3).  Pada saat menggelar kegiatan reses di dua titik beberapa waktu lalu, Josiah mendapat keluhan warga terkait dengan status tanah yang bersengketa dengan developer. Bahkan, di komisi A, Josiah juga banyak menerima aduan dan melakukan rapat dengar pendapat dari warga mengenai sengketa tanah.  Menurut dia, beragam kasus tanah di Surabaya ada yang puluhan tahun tidak terselesaikan. ”Sudah saatnya Pemkot Surabaya membantu warganya,” ucap Josiah.  Dia menjelaskan, sengketa terjadi karena bermacam sebab. Mulai dari amburadulnya sistem pencatatan baik di Badan Pertanahan Nasional (BPN) maupun Pemkot Surabaya, klaim sepihak, hingga penguasaan secara ilegal.  ”Bisa jadi sengketa pertanahan diduga terjadi karena ada campur tangan mafia tanah sehingga menimbulkan permasalahan dalam kepemilikan tanah di Surabaya,” ujar Josiah.  Josiah menyebut, banyak persil milik warga yang lahannya dalam sengketa, baik dengan sesama perorangan, developer, BUMN, hingga militer. Terutama tanah yang sengketa dengan negara, dalam hal ini BUMN maupun institusi negara lainnya.  ”Masa negara melawan warganya sendiri. Sudah saatnya warga Surabaya bisa tidur nyenyak tanpa kepikiran lagi masalah status tanahnya yang gelap,” tutur Josiah.  Untuk itu, pihaknya menyarankan Pemkot Surabaya membentuk Satgas Agraria yang terdiri atas dinas terkait maupun jajaran samping, kejaksaan, kehakiman, kepolisian, dan BPN, dengan tujuan mencari solusi atas permasalahan tersebut.  Josiah menambahkan, masalah tanah itu krusial mengingat tanah adalah aset yang nilainya akan terus naik. Selain itu, tempat tinggal merupakan kebutuhan utama manusia. ”Akibat sengketa tanah ini, masyarakat tidak bisa mendapat pelayanan yang sama seperti warga lainnya,” tutur Josiah.  Dia mencontohkan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) tidak bisa mendapat program rumah tidak layak huni (rutilahu) meskipun rumahnya dalam kondisi tidak baik bahkan hampir roboh. Selain itu, menurut dia, satgas itu juga dibentuk untuk mendukung Peraturan Menteri Agraria Nomor 21 Tahun 2020 dan merupakan pencatatan dan pengadministrasian kepemilikan tanah di Kota Surabaya. Juga mempunyai fungsi pencegahan sehingga dapat meminimalisasi jumlah sengketa pertanahan dan gugatan PTUN.  ”Pemkot bersama dengan masyarakat harus terus memantau dan mengadvokasikan kepentingan masyarakat dan Kota Surabaya agar permasalahan tanah segera selesai dan tidak menjadi isu yang berlarut-larut,” ucap Josiah.

Banyak Sengketa, DPRD Minta Pemkot Surabaya Bentuk Satgas Agraria

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/1641204690962.jpg" alt="Anggota Komisi A DPRD Kota Surabaya Josiah Michael. Istimewa" width="100%">
<figcaption>Anggota Komisi A DPRD Kota Surabaya Josiah Michael. Istimewa</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Momen Tahun Baru 2022 dimanfaatkan masyarakat untuk mengunjungi tempat wisata dan mal. Anggota Komisi A DPRD Kota Surabaya Josiah Michael memantau dan menyapa pedagang di beberapa mal. Tidak hanya menyapa, kedatangan Josiah juga untuk mengecek penerapan protokol kesehatan dan peningkatan ekonomi.  ”Yang pertama, saya mengecek protokol kesehatan. Saya ingin mengingatkan bahwa protkol kesehatan harus diutamakan, baik oleh pedagang maupun pengunjung mal,” ujar Josiah pada Senin (3/1).  Mal pertama yang dikunjungi Josiah adalah Mal Pasar Atum Surabaya. Di sana, dia mengetahui tidak semua pengunjung melakukan scan barcode lewat aplikasi PeduliLindungi.  Josiah menyayangkan hal itu. Dia meminta pengelola mal untuk kembali menggunakan aplikasi PeduliLindungi secara masif.  ”Ini di pintu masuk nggak pakai aplikasi. Harus digunakan lagi. Jangan kecolongan. Apalagi kasus Covid-19 sudah melandai. Jangan sampai naik lagi,” tutur Josiah.  Kepada pengelola dan pedagang, Josiah mengingatkan, kasus Covid-19 varian Omicron sudah terdeteksi di Kota Surabaya. Dia berharap seluruh pihak bahu membahu mengentaskan kasus Covid-19.  ”Ini sudah ada varian Omicron di Surabaya. Jangan sampai kita kecolongan dan kasus naik lagi. Kalau kasus Covid-19 landai, perekonomian bisa naik lagi,” ujar Josiah.  Dia juga meminta Pemerintah Kota Surabaya menindak tegas pengusaha yang melanggar peraturan. Sehingga, pelanggaran tidak lagi dilakukan warga. ”Pemerintah jangan lengah. Pelanggar harus ditindak tegas,” ucap Josiah.  Tidak hanya mengingatkan di satu mal, Josiah juga meminta semua pengusaha pusat perbelanjaan untuk mematuhi aturan. Utamanya aturan untuk scan barcode PeduliLindungi.  Terlebih lagi, Josiah mendapatkan informasi bahwa Mal Royal Plaza sangat ramai. Dalam video yang diterimanya, mal tersebut terlihat sesak. Sampai-sampai, pengunjung bisa duduk di lantai karena kehabisan meja dan kursi. Josiah menyayangkan hal itu.  ”Kan aturannya jelas, kok bisa meloloskan pengunjung tanpa scan PeduliLlindungi, padahal itu adalah cara pengendalian pengunjung mal maksimal 75 persen. Ini juga protokol kesehatan longgar. Jangan sampai membuat Covid-19 melonjak,” papar Josiah.  Selain itu, dia meminta pengelola dan pedagang di mal mengawasi pengguanan masker pengunjung. Di beberapa tempat, dia menemui pengunjung yang tidak menggunakan masker dengan benar. Ada juga yang melepas masker, padahal tidak sedang makan dan minum.  ”Mohon masyarakat Surabaya, kita bahu membahu jangan sampai kasus Covid-19 melonjak lagi. Mohon semua pihak bekerja sama untuk mengentaskan kasus Covid-19 sehingga tidak lagi meningkat. Kalau bisa, pada 2022 tidak ada lagi kasus Covid-19,” ujar Josiah.  Josiah kemudian meninjau peningkatan perekonomian pedagang. Berdasar pengakuan pedagang, kini omzet sudah naik hampir 100 persen. Pedagang menyebut aktivitas perekonomian hampir kembali seperti sebleum masa pandemi.  ”Saya menemui pedagang untuk melihat kondisi perekonomian mereka. Saya bersyukur karena menurut mereka kondisi perekonomian sudah hampir kembali seperti sediakala. Meningkat 90 persen,” jelas Josiah.  Sebagai anggota DPRD Kota Surabaya, Josiah memastikan akan terus mendampigni pedagang untuk terus mengembangkan kemampuan ekonomi. Sehingga, lepas dari pandemi Covid-19, masyarakat semakin sejahtera.  ”Sudah tugas kami sebagai wakil rakyat untuk terus mendampingi warga Kota Surabaya. Baik kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan kesejahteraannya,” kata Josiah.

Libur Tahun Baru, Anggota DPRD Surabaya Josiah Michael Pantau Mal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/12/1640511789202.jpg" alt="Ilustrasi gereja. Dok. JawaPos" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi gereja. Dok. JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pembangunan gereja di Kecamatan Lakarsantri ditolak warga. Alasannya, karena terlalu dekat dengan pemukiman warga.  Anggota Komisi A DPRD Kota Surabaya Josiah Michael menyatakan mendapat laporan dari warga setempat bahwa pembangunan gereja terlalu dekat dengan perkampungan. ”Alasan penolakan warga disebabkan lokasi bakal gereja terlalu dekat dengan perkampungan,” tutur Josiah pada Minggu (26/12).  Josiah dari Fraksi PSI itu menjelaskan, penolakan itu diketahui dari surat yang didapatkannya pada Sabtu (25/12). Surat itu memiliki kop bertulis Forum Perjuangan Islam Lakarsantri.  Masyarakat Lakarsantri menolak pendirian gereja di wilayah Lakarsantri sesuai pembahasan hasil resume rapat pada 6 Oktober yang dihadiri Muspika, Bakesbang Linmas, GKI, dan Citraland. Hasil rapat tempat ibadah berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini Perwali 58 Tahun 2007.  Josiah menjelaskan, perwali tersebut memuat aturan bahwa pendirian tempat ibadah wajib mengumpulkan persetujuan dari warga. Minimal ada 60 warga yang memberi persetujuan.  ”Yang saya sesalkan adalah penolakan warga. Kalau nggak setuju, ya sudah. Tapi bukan membuat aksi penolakan,” terang Josiah.  Josiah khawatir aksi penolakan itu menjadi bibit-bibit intoleransi di Kota Surabaya. Untuk itu, dia meminta Pemerintah Kota Surabaya segera mengambil sikap.  ”Saya sangat menyesalkan masih ada penolakan pembanguna gereja yang menodai predikat Kota Surabaya sebagai kota yang memiliki toleransi tinggi,” ucap Josiah.

Warga Tolak Pembangunan Gereja, Anggota DPRD Surabaya Bilang Begini

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/11/1605964349964.jpg" alt="Ilustrasi DPRD Kota Surabaya. Dok JawaPos" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi DPRD Kota Surabaya. Dok JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Raperda Pengelolaan Rumah Susun Komersial yang kini masuk pembahasan akhir di DPRD Kota Surabaya, salah satunya mengatur pembekuan Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (P3SRS).  ”Raperda sudah hampir rampung. Kami optimistis minggu ini pembahasan raperda tersebut selesai,” kata Ketua Badan Pembentukan Perda (Bapemperda) DPRD Kota Surabaya Josiah Michael seperti dilansir dari Antara di Surabaya, Senin (22/11).  Menurut dia, banyak poin penting dalam rumusan Raperda Pengelolaan Rumah Susun Komersial tersebut. Di antaranya, P3SRS yang murni dari warga dan dalam pengelolaan wajib terbuka, transparan, dan dilaporkan secara rutin setiap bulan kepada seluruh penghuni serta ditempelkan di tempat umum bersama.  Dia menjelaskan, dalam raperda tersebut juga ada sanksi bagi P3RS yang nakal. Yakni berupa pembekuan P3SRS dan dibentuk ulang di bawah pengawasan dinas terkait.  Sedangkan terkait batasan kewenangan pengembang (developer) maupun pengelola apartemen, lanjut dia, pemilihan pengurus P3SRS berdasar satu orang satu suara (one man one vote). Adapun yang menjadi dasar adalah KTP warga yang bertempat tinggal di sana untuk unit tempat tinggal dan izin usaha untuk unit usaha.  Sementara itu, mengenai listrik dan air dikelola PLN dan PDAM. Sedangkan PBB tidak boleh dibebankan kepada pembeli apartemen atau unit usaha sebelum dilakukan serah terima sertifikat hak milik atas satuan rumah susun atau SHMSRS.  ”Ini untuk melindungi masyarakat dari pengembang yang nakal, di mana mengulur pertelaan dan pemecahan sertifikat supaya masih bisa diagunkan dan dicatat sebagai aset developer. Intinya masyarakat tidak boleh dirugikan,” ujar Josiah Michael.  Dia berharap raperda bisa melindungi masyarakat dari kecurangan-kecurangan yang kerap dilakukan pengembang nakal. ”Dalam raperda itu akan diatur juga bahwa P3SRS akan di bawah pengawasan dan pembinaan Dinas Cipta Karya Surabaya, sehingga tidak seperti sekarang yang terlunta-lunta tanpa kejelasan,” terang Josiah Michael.

Raperda Pengelolaan Rusun Komersial Surabaya Atur Pembekuan P3SRS

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/11/Josiah-saat-BPP_1-1.jpg" alt="Ketua Badan Pembentukan Perda (Bapemperda) DPRD Kota Surabaya Josiah Michael. DPRD Surabaya/Antara" width="100%">
<figcaption>Ketua Badan Pembentukan Perda (Bapemperda) DPRD Kota Surabaya Josiah Michael. DPRD Surabaya/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Banyak penghuni apartemen di Kota Surabaya, Jawa Timur, keberatan jika pembayaran pajak bumi bangunan (PBB) yang sampai saat ini masih diatasnamakan pengembang.  ”Persoalan itu akan diakomodir dalam Raperda Pengelolaan Rusun yang saat ini sedang kami bahas,” kata Ketua Badan Pembentukan Perda (Bapemperda) DPRD Kota Surabaya Josiah Michael seperti dilansir dari Antara di Surabaya, Senin (15/11).  Menurut dia, pihaknya ingin dengan raperda tersebut, para penghuni apartemen bisa membayar PBB. Yakni setelah sertifikat hak milik atas satuan rumah susun (SHMSRS) diterima.  ”Sebelum ada SHMSRS, akan menjadi kewajiban pengembang,” terang Josiah Michael.  Anggota Komisi A DPRD Surabaya itu mengatakan, raperda itu juga akan mengatur hal-hal lain terkait pengelolaan rusun. Salah satunya pembentukan Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (P3SRS) yang selama ini dikuasai pengembang.  ”Kami ingin memastikan P3SRS benar-benar terbentuk dan mewakili pemilik/penghuni, bukan mewakili developer,” ucap Josiah Michael.  Menurut dia, apa yang terjadi saat ini, kebanyakan adalah masyarakat/penghuni apartemen yang dirugikan. Dia mencontoh pengenaan tarif listrik dan air serta service charge atau biaya pelayanan yang tinggi dan tidak transparan.  ”Developer atau pengembang seringkali menguasai P3SRS dengan dalih mereka masih menguasai unit-unit yang belum terjual,” tutur Josiah Michael.  Perwakilan Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Pemkot Surabaya Anang mengatakan, pertelaan atau keterangan mengenai perincian dan sebagainya terkait apartemen, bukan syarat utama untuk pemecahan PBB. ”Pertelaan dibutuhkan untuk balik nama dari pengembang ke pembeli unit,” terang Anang.

Warga Apartemen di Surabaya Keberatan Bayar PBB Atas Nama Pengembang

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Josiah Michael

Berita Terkini