<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/12/Mendikbhd-Nadiem-Makariem-Dery-Ridwansah-10.jpg" alt="Mendikbud Nadiem Makariem. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Mendikbud Nadiem Makariem. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sejumlah tokoh nasional menilai kinerja para menteri di Kabinet Indonesia Maju. Penilaian tersebut setelah Presiden Jokowi mengeluarkan ancaman rombak susunan para pembantunya.  Azyumardi Azra dengan tegas menyatakan rapor Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim merah.  Kinerja di kemendikbud sampai sekarang belum ada tanda-tanda perbaikan. Kondisi pendidikan di masa pandemi ini kita lihat Nadiem tidak mau mengurusi pendidikan secara serius. Tidak ada stimulus bagi pendidikan sejak dari tingkat dasar sampai menengah. Padahal kita tahu pendidikan kita selama ini mengalami krisis. Dan di masa pandemi ini pada dasarnya tidak jalan” jelas Azra.  Pernyataan itu dikemukakan Azyumardi dalam diskusi Webinar Indomedia Poll, Selasa, Selasa (30/6) Juni 2020. Webinar tersebut bertemakan: Refleksi Kebijakan Mendikbud, Mas Menteri Bisa Apa?  Selain Azyumardi Azra, webinar itu juga diikuti beberapa narasumber lain. Seperti, Darmaningtyas (Pakar Pendidikan), Retno Listyarti (Komisioner Pendidkan KPAI), Zainuddin Maliki (Komisi X DPR), Pemantik David Krisna Alka (Direktur Eksekutif Indomedia Poll), dan dimoderatori oleh Direktur Riset dan Media Indomedia Poll Hamzah Fansuri.  Azyumardi menambahkan, hingga kini tidak ada dana untuk stimulus pendidikan dari menengah sampai pendidikan tinggi. "Untuk tingkat dikdas sampai menengah tidak ada bantuan itu, hanya BOS. BOS hanya ditambah judul-judul baru saja. Kemudian PJJ tidak terlalu berhasil. Kita susah berharap” terangnya. Azra.  Untuk tingkat pergurun tinggi, ujar mantan rektor UIN Jakarta itu, banyak mahasiswa yang terpapar saat ini. Mahasiswa tidak mampu membayar uang kuliah tunggal (UKT). Mereka menuntut UKT diturunkan tapi pemerintah menolak.  Azyumardi mencontohkan kondisi yang terjadi di UGM yang kini kehilangan 40 persen pendapatan. Bayangkan perguruan tinggi kita keadaannya begini mau masuk PT besar dunia. Riset penelitian dipotong, pengabdian masyarakat dipotong. Saya sedih melihat masa pendidikan kita, terutama masa pandemi ini” kata dia.  Dengan kondisi demikian, Azyumardi menyatakan, Nadiem Makarim belum berhasil sebagai menteri. Rapornya masih merah. Sama dengan beberapa menteri lain. "Kebanyakan angin surga. Saya percaya kita berdiri di kaki kita sendiri. Sekarang ini banyak trik dan gimik. Secara substantif rapornya merah” pungkas Azra.

Azyumardi Azra Nilai Rapor Mendikbud Nadiem Makarim Merah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/06/presiden-jokowi-rapat-kabinet-1.jpg" alt="SOROTI KINERJA MENTERI: Jokowi menyampaikan arahan kepada para menteri dan kepala lembaga saat sidang kabinet paripurna pada 18 Juni lalu. (YOUTUBE SEKRETARIAT PRESIDEN)" width="100%">
<figcaption>SOROTI KINERJA MENTERI: Jokowi menyampaikan arahan kepada para menteri dan kepala lembaga saat sidang kabinet paripurna pada 18 Juni lalu. (YOUTUBE SEKRETARIAT PRESIDEN)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kalangan partai politik di koalisi pemerintah maupun di luar pemerintah angkat bicara terkait wacana reshuffle yang disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi). PDI Perjuangan (PDIP), misalnya, menyebutkan bahwa kemarahan dan teguran Jokowi kepada jajaran Kabinet Indonesia Maju merupakan hal wajar.  Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyatakan, sejak awal Jokowi sudah mengingatkan pentingnya penanganan Covid-19.  Karena itu, kata Hasto, jajaran kabinet seharusnya memiliki sense of crisis dan berani mengambil tanggung jawab melalui kebijakan terobosan untuk membantu rakyat. ”Bahkan, keluarnya perppu menunjukkan adanya hal ihwal kegentingan yang memaksa,” ujar dia kemarin.  Terkait reshuffle kabinet, terang Hasto, itu merupakan hak prerogatif presiden. Menurut dia, reshuffle juga menjadi instrumen yang dipakai untuk melakukan evaluasi atas kinerja menteri. PDIP berharap apa yang disampaikan presiden bisa makin memacu kinerja dan kekompakan seluruh jajaran kabinet serta seluruh lembaga negara yang berkaitan dengan fungsi perekonomian negara. ”Untuk secepatnya mencari solusi komprehensif dan efektif di dalam mempercepat gerak pertumbuhan perekonomian nasional,” tutur Hasto.  Wakil Ketua Fraksi PAN DPR Saleh Partaonan Daulay mengatakan, tugas presiden ialah mengevaluasi kinerja para pembantunya. Jika ada yang tidak memuaskan, presidenlah yang berhak memberikan teguran dan peringatan. Presiden sudah menyebut akan melakukan tindakan, termasuk reshuffle. ”Berarti presiden sudah merasakan ada yang tidak beres dalam kabinetnya,” ulas dia.  PKS juga ikut merespons pidato teguran tersebut. Mardani Ali Sera, anggota DPR dari Fraksi PKS, berharap ketegasan presiden tidak berhenti sebatas pernyataan. Paling lambat sepekan, kata dia, ada tindak lanjut aksi dan keputusan tegas serta jelas dari pernyataan itu. ”Jika tidak ada aksi, Pak Jokowi justru yang disebut tidak punya sense of crisis,” ucap dia.  Dari istana, Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko enggan bicara eksplisit terkait reshuffle kabinet. Memang benar, presiden menyatakan bakal mempertaruhkan reputasi politiknya dalam pernyataan kepada para menteri. ”Maknanya, presiden mengambil langkah-langkah yang memberikan contoh kepada bawahannya,” ujar dia di Bina Graha kemarin.  Moeldoko mengibaratkan langkah presiden seperti para panglima di medan perang. Dalam dunia militer, ada tiga langkah yang harus diambil seorang panglima untuk mengatasi krisis. Pertama, panglima atau komandan harus hadir di lapangan. ”Kita lihat Bapak Presiden. Surabaya, Jawa Timur, masih merah, (tetap) ke lapangan. Itu ciri-ciri panglima, selalu hadir dalam situasi kritis,” lanjut mantan panglima TNI tersebut.  Langkah kedua ialah mengerahkan senjata bantuan. Dalam hal ini, yang digunakan presiden adalah bansos. Sementara langkah ketiga ialah mengerahkan kekuatan cadangan. Kekuatan cadangan hanya dikeluarkan pada saat-saat terakhir. Jika kekuatan cadangan keluar, artinya kondisi memang buruk.  Yang saat ini berusaha dicegah, tambah Moeldoko, adalah jangan sampai presiden mengeluarkan kekuatan cadangan itu. Namun, dia enggan memastikan bahwa bentuk kekuatan cadangan tersebut salah satunya adalah kocok ulang kabinet.  Dari kacamata pengamat, tindakan presiden yang marah itu tidak tepat. Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Gita Putri Damayana menjelaskan, menteri hanya merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan terbatas di bidang masing-masing. Tanggung jawab pengambilan keputusan umum dan memastikan orkestrasi kebijakan berjalan harmonis ada di presiden. Apabila menteri dirasa kurang maksimal dalam tugasnya, seharusnya presiden sudah mengambil tindakan sejak awal. ”Seharusnya Presiden Jokowi dapat bertindak lebih awal untuk memberhentikan para menteri yang tidak bekerja dengan baik dalam menangani situasi darurat,” tegasnya.  Karena itu, PSHK memberikan masukan agar presiden segera memberhentikan menteri atau pejabat eksekutif yang capaiannya minim dan buruk. Juga masukan agar dalam jangka waktu ke depan memperbaiki kelemahan manajemen regulasi secara menyeluruh. ”Terutama dalam hal perencanaan serta monitoring dan evaluasi setiap peraturan perundang-undangan dalam lingkup eksekutif,” lanjutnya.  Refleksi Kekuatan yang Memudar  Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) menyayangkan munculnya ekspresi kemarahan Jokowi yang ditampakkan secara gamblang ke publik. Direktur Pusat Media dan Demokrasi LP3ES Wijayanto mengatakan, sikap pemimpin yang tidak terkendali bisa mencerminkan kelemahan dirinya. ’’Ini justru merefleksikan kekuatan Jokowi cendrung memudar,’’ katanya.  Menurut dia, selama ini fatsun politik Presiden Jokowi tidak terlepas dari budaya Jawa. Dalam perspektif budaya politik Jawa, kekuatan seseorang terefleksi dalam kehalusan penampakan lahirnya. Semakin berkuasa seseorang, semakin halus penampakan lahirnya.  Nah, video kemarahan Presiden Jokowi itu adalah refleksi bahwa posisinya semakin lemah secara politik. Itulah salah satu alasan dia harus menampakkan kekecewaan dan kemarahan di hadapan para menterinya.  Wijayanto menambahkan, kelemahan yang dimaksud bukan karena Jokowi kehilangan dukungan dari parpol pendukung. Melainkan, kelemahan itu dimaknai sebagai ketidakberdayaan presiden dalam mengendalikan para menteri di bawahnya. ’’Sehingga presiden harus marah-marah dulu agar bisa sejalan dengan garis komando,’’ ucapnya.  Di mengungkapkan, ketidakpatuhan para menteri Jokowi sebenarnya tampak selama pandemi Covid-19 merebak sejak awal Maret lalu. Dari temuan LP3ES, sebut Wijayanto, banyak pernyataan presiden yang justru dianulir bawahannya sendiri. Misalnya, saat Presiden Jokowi meminta mudik dilarang, menterinya mengatakan mudik diperbolehkan. Ketika Jokowi menyampaikan istilah mudik dan pulang kampung adalah dua hal yang berbeda, menterinya mengatakan sama saja. Saat Jokowi mengatakan kredit kendaraan bisa ditunda saat Covid-19, jubirnya menyebutkan hanya berlaku untuk para penderita virus korona saja. ’’Ini beberapa anomali yang mengindikasikan menteri berjalan sendiri-sendiri,’’ paparnya.  Terlepas dari isu reshuffle yang digulirkan, kata Wijayanto, Presiden Jokowi seharusnya tak perlu menampakkan kemarahannya ke publik. Dalam perspektif budaya Jawa, ekspresi kemarahan itu merefleksikan bahwa dia kehilangan kendali atas para pembantunya. Seorang presiden yang cukup kuat, lanjut Wijayanto, bisa tersenyum dan menyampaikan kepada menterinya bahwa dia dicopot karena kinerja tidak memenuhi ekspektasi. ’’Itulah yang semestinya dilakukan presiden yang yakin dengan kekuasaannya,’’ ujarnya.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=7bPg-Yj93Ro  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=GrgVEAozMlE  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=nsxVjMXeNMg

Parpol Koalisi-Nonkoalisi Desak Buktikan Ancaman Reshuffle

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/06/presiden-jokowi-rapat-kabinet-1.jpg" alt="SOROTI KINERJA MENTERI: Jokowi menyampaikan arahan kepada para menteri dan kepala lembaga saat sidang kabinet paripurna pada 18 Juni lalu. (YOUTUBE SEKRETARIAT PRESIDEN)" width="100%">
<figcaption>SOROTI KINERJA MENTERI: Jokowi menyampaikan arahan kepada para menteri dan kepala lembaga saat sidang kabinet paripurna pada 18 Juni lalu. (YOUTUBE SEKRETARIAT PRESIDEN)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Channel YouTube resmi Sekretariat Presiden (Setpres) kemarin mengunggah video menarik. Isinya tentang Presiden Jokowi yang meluapkan kekecewaannya terhadap kinerja para menteri dan kepala lembaga. Terutama dalam penanganan pandemi Covid-19. Jokowi bahkan menyinggung reshuffle atau perombakan kabinet.  Pernyataan Jokowi tersebut disampaikan dalam pengantar sidang kabinet paripurna yang digelar 18 Juni lalu. Saat itu sidang kabinet berlangsung tertutup untuk wartawan.  Dalam video yang dirilis Setpres itu, Jokowi menegaskan bahwa saat ini kondisinya adalah krisis. Karena itu, dia meminta semua pejabat memiliki sense of crisis yang sama. Dia juga menyinggung data The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). Organisasi itu memperkirakan, pertumbuhan ekonomi dunia minus 6 persen sampai minus 7,6 persen. Kemudian, versi Bank Dunia minus 5 persen.  ’’Jangan (bekerja, Red) biasa-biasa saja. Jangan linier. Jangan menganggap ini normal. Bahaya sekali kita,’’ kata Jokowi. Berkali-kali Jokowi bicara dengan nada tinggi. Keningnya berkerut.  Jokowi mengatakan, dirinya melihat masih banyak yang menganggap kondisi sekarang ini normal. Kemudian, bekerja biasa-biasa saja. Dia menegaskan, para menteri dan kepala lembaga harus bekerja ekstra luar biasa. Sebab, kondisi saat ini sudah extraordinary. <blockquote>’’Saya lihat masih banyak kita seperti biasa-biasa saja. Saya jengkelnya di situ,’’ kata Jokowi.</blockquote> Dia mempertanyakan kenapa para pemegang kebijakan, seperti para menteri, tidak memiliki perasaan dengan suasana krisis. Dia lantas mengingatkan supaya belanja kementerian ditingkatkan. Dia menerima laporan bahwa belanja kementerian masih biasa-biasa saja.  Jokowi meminta kementerian dan lembaga segera mengeluarkan belanja anggaran secepatnya. Dengan begitu, uang banyak beredar dan konsumsi masyarakat akan naik.  Jokowi lantas menyentil anggaran kesehatan yang telah dialokasikan Rp 75 triliun. ’’Baru keluar 1,53 persen, cobak,’’ katanya. Menurut Jokowi, dengan belanja yang kecil itu, peluang uang beredar di masyarakat menjadi tertahan. Padahal, beredarnya anggaran kementerian di masyarakat bisa menjadi trigger ekonomi.  Untuk anggaran kesehatan itu, Jokowi meminta agar pembayaran untuk tunjangan dokter, dokter spesialis, dan tenaga medis segera dikeluarkan. Begitu juga dengan belanja peralatan kesehatan.  Jokowi juga menyinggung program bantuan sosial (bansos) untuk masyarakat. Dia meminta anggarannya segera dikeluarkan. Jika terjadi masalah atau hambatan, segera dilakukan tindakan lapangan. Menurut dia, program bansos sudah lumayan. Namun, program itu seharusnya sudah tersalur 100 persen.  Kemudian, untuk bidang ekonomi, Jokowi meminta supaya program stimulus ekonomi bisa masuk ke usaha mikro, kecil, menengah, atau besar. Dia mengatakan, pelaku usaha mikro, kecil, dan lainnya sedang menunggu implementasi stimulus ekonomi. ’’Jangan biarkan mati dulu, baru kita bantu. Tidak ada artinya,’’ tutur Jokowi.  Dia meminta perusahaan, khususnya yang padat karya, diberi prioritas. Dengan begitu, tidak sampai terjadi PHK. Jokowi meminta jangan sampai sudah terjadi PHK besar-besaran, namun uang stimulus ekonomi satu rupiah pun belum ada yang masuk ke dunia usaha.  Jokowi mengatakan, jika kelambatan itu dipicu karena peraturan, dia siap mengeluarkan perppu atau perpres. Selama tujuannya untuk kepentingan 267 juta penduduk Indonesia, Jokowi mengaku siap dengan langkah politik maupun birokrasi. Termasuk mempertaruhkan reputasi politiknya.  ’’Saya harus omong apa adanya. (Sampai sekarang, Red) tidak ada progres yang signifikan,’’ kritiknya.  Jokowi kembali meminta jajarannya untuk merasakan kondisi krisis saat ini. Langkah-langkah khusus harus dilakukan. Jokowi bahkan mengatakan bisa saja membubarkan lembaga. Kemudian, juga bisa melakukan reshuffle atau perombakan kabinet.  Jokowi mengatakan, dirinya akan melakukan tindakan extraordinary keras. Dia meminta jajarannya untuk mengerti dan memahami apa yang dia sampaikan. Kerja keras dalam situasi seperti ini baginya sangat diperlukan. ’’Kecepatan diperlukan. Tindakan di luar standar saat ini sangat diperlukan dalam manajemen krisis,’’ kata Jokowi di pengujung arahannya. Dalam rapat itu seluruh menteri terlihat hadir. Termasuk Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo.  Insentif Tenaga Kesehatan Macet  Khusus soal insentif untuk para tenaga kesehatan yang menangani pasien Covid-19, sudah disampaikan secara langsung oleh Jokowi ke publik pada 23 Maret lalu. Waktu itu dia menyampaikan di sela peresmian RS Darurat Wisma Atlet, Jakarta. Ternyata, lebih dari tiga bulan berselang, insentif yang dijanjikan Jokowi itu tidak kunjung dicairkan. Kondisi itu diakui Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (UI) Ari Fahrial Syam.  ’’Iya, ini memang masalahnya. Insentif yang dijanjikan belum turun,’’ kata Ari. Kalaupun ada insentif bagi para dokter, itu berasal dari uang rumah sakit sendiri. Kondisi tersebut ditambah lagi soal dukungan anggaran untuk laboratorium PCR. Nah, sampai saat ini dukungan atau support dari Kemenkes dia nilai masih kurang.  Ari juga menyinggung dukungan untuk laboratorium yang melaksanakan uji PCR. Dia menjelaskan, sejumlah laboratorium mendapatkan SK Menkes untuk melaksanakan uji PCR. Menurut dia, laboratorium itu selain mendapatkan donasi bahan habis pakai dari sejumlah lembaga, juga perlu memperoleh dukungan dari Kemenkes. Sebab, Kemenkes adalah lembaga yang menunjuk laboratorium rujukan.  Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi menilai, sinyalemen reshuffle yang dilontarkan Jokowi tidak main-main. Itu tampak dari ekspresi kekecewaan dan kegeraman presiden atas kinerja pembantu-pembantunya.  Salah satu yang menjadi sorotan presiden dalam rapat tertutup itu adalah Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto. ”Ini seperti kode keras kepada menteri yang bersangkutan,” kata Burhanuddin.  Yang juga menimbulkan pertanyaan adalah rapat kabinet tersebut bersifat internal. Namun, akhirnya di-upload secara terbuka oleh Setpres. Ada jeda waktu sekitar sepuluh hari sejak rapat internal itu dilakukan pada 18 Juni lalu.  ”Ini bukan kebetulan, tapi ada unsur kesengajaan. Seperti mengingatkan anggota kabinet bahwa ancaman reshuffle tidak main-main,” paparnya. Alasan lain, jelas dia, isu reshuffle bagian dari testing the water untuk melihat reaksi publik.  Selain Menkes Terawan Agus Putranto, publik juga banyak mencibir kinerja Menteri Sosial (Mensos) Juliari P. Batubara. Mulai lambannya pencairan bansos hingga proses penyaluran yang tidak tepat sasaran. Namun, Burhanuddin meragukan Mensos akan menjadi sasaran reshuffle. Sebab, perombakan kabinet, jelas dia, tidak semata-mata karena faktor kinerja, tapi juga faktor politik. ”Lebih kompleks urusannya jika terkait dengan menteri dari partai politik. Karena kan harus berdiskusi dulu dengan partai pengusung,” papar pengajar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta itu.  Sementara itu, Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Setpres Bey Triadi Machmudin menjelaskan alasan baru mengunggah video tersebut. ’’Karena awalnya sidang kabinet paripurna tersebut bersifat intern,’’ katanya tadi malam.  Namun, setelah mereka pelajari, banyak pernyataan presiden dalam rapat itu yang baik dan bagus untuk diketahui publik. Karena itu, mereka meminta izin kepada Presiden Jokowi untuk memublikasikannya. ’’Makanya baru di-publish hari ini (kemarin, Red),’’ tutur dia. Bey mengatakan, pihaknya mempelajari video itu agak lama dan berulang-ulang. Terkait reshuffle yang disinggung Jokowi pada pengantar rapat itu, Bey tidak bersedia berkomentar.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=7bPg-Yj93Ro  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=GrgVEAozMlE  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=nsxVjMXeNMg

Presiden Jokowi Jengkel, Sinyal Kuat Rombak Komposisi Kabinet

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2018/12/terungkap-ini-alasan-jokowi-pilih-idrus-marham-gantikan-khofifah_m_1516172245_181998.jpeg" alt="Presiden Jokowi saat menandatangani surat penugasan Idrus Marham sebagai Mensos, di Istana Merdeka Jakarta Rabu (17/01)" width="100%">
<figcaption>Presiden Jokowi saat menandatangani surat penugasan Idrus Marham sebagai Mensos, di Istana Merdeka Jakarta Rabu (17/01)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Presiden Joko Widodo hari ini menunjuk Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham untuk menggantikan Khofifah Indar Parawansa sebagai Menteri Sosial. Tentu, banyak yang menanyakan apa pertimbangan pria yang akrab disapa Jokowi itu memilih Idrus. "Pertimbangan? Ya karena cocok saja, cocok di situ Pak Idrus," jawabnya dengan santai saat ditanya awak media di Istana Negara, Jakarta, Rabu (17/1). Ditanyakan lebih detail mengenai kecocokan apa yang dimaksud, Jokowi enggan membeberkannya. "Nanti tanya pak Idrus saja," imbuhnya. Soal Idrus yang saat ini menjabat Sekjen Partai Golkar, kata Jokowi, lebih baik ditanyakan langsung kepada ketua umum partai beringin itu. Namun yang pasti menurutnya, persoalan internal di partai itu khususnya terkait kepengurusan belum lah tuntas. "Di Golkar urusan di Golkar, ditanyakan ke Pak Airlangga, tanyakan sana. Karena proses di Golkar sendiri kan belum selesai. Jadi kalau proses belum selesai, itu jangan ditanyakan dulu," tutur mantan Gubernur DKI Jakarta itu. Sementara dia berpesan kepada Idrus bahwa pekerjaan di Kementerian Sosial sangat lah banyak. Salah satunya terkait program keluarga harapan (PKH). "PKH itu meloncat dari enam juta menjadi sepuluh juta. Jadi persiapan pendamping-pendamping ini pekerjaan besar. Bukan pekerjaan yang mudah," jelasnya. Kemudian soal pembagian beras yang sekarang sebagian dipindah bantuannya ke pangan non tunai. "Itukan lapangannya memerlukan penanganan yang tidak mudah. Jadi kalau seperti ini tidak segera diambil alih oleh orang yang betul mengerti mengenai lapangan, saya kira," pungkas Jokowi. Sekadar informasi, hari ini, Jokowi kembali melakukan reshuffle Kabinet Kerja. Diantaranya, Menteri Sosial yang selama ini dijabat oleh Khofifah Indar Pa&lrm;rawansa digantikan dengan Idrus Marham. Sementara Kepala Staf Kepresidenan selama ini dipegang oleh Teten Masduki digantikan oleh mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Moeldoko. Kemudian Marsekal Madya Yuyu Sutisna dilantik sebagai KSAU, menggantikan Marsekal Hadi Tjahjanto yang sudah menjadi Panglima TNI.&nbsp;

Terungkap! Ini Alasan Jokowi Pilih Idrus Marham Gantikan Khofifah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2018/12/nyagub-di-jatim-jadi-alasan-jokowi-ganti-khofifah_m_181990.jpeg" alt="Presiden Joko Widodo" width="100%">
<figcaption>Presiden Joko Widodo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Presiden<a href="https://www.jawapos.com/tag/4201/presiden-jokowi" target="_blank"> Joko Widodo</a> kembali merombak susunan kabinet kerjanya. Salah satu yang diganti yakni Menteri Sosial <a href="https://www.jawapos.com/tag/4201/presiden-jokowi" target="_blank">Khofifah Indar Parawansa</a>. Dia digantikan oleh Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham. Ditanya kenapa mengganti Khofifah, Jokowi mengatakan alasan dirinya mengganti Khofifah lantaran Ketua Umum Muslimat Nahdlatul Ulama itu telah mencalonkan diri sebagai Gubernur Jawa Timur. "Khofifah mencalonkan diri di Jawa Timur biar berkonsentrasi di Jawa Timur," ujarnya di Istana Negara, Jakarta, Rabu (17/1). Lantaran Khofifah perlu fokus terhadap pencalonannya di Jawa Timur, posisinya perlu digantikan. Sebab, pekerjaan Kementerian Sosial kata Jokowi sangat lah banyak. Misalnya, terkait urusan beras sejahtera (rastra), program keluarga harapan (PKH) dan lainnya yang menyangkut kesejahteraan rakyat. "Di Kemensos harus ada yang menghandle total karena pekerjaan kita banyak sekali di kemensos ini, baik berupa pembagian beras, rastra, urusan PKH, dan urusan-urusab sosial lainnya yang begitu sangat banyak sehingga harus cepet-cepat diganti," jelas Jokowi. Sekadar informasi, hari ini, Jokowi kembali melakukan reshuffle Kabinet Kerja. Diantaranya, Menteri Sosial yang selama ini dijabat oleh Khofifah Indar Pa&lrm;rawansa digantikan dengan Idrus Marham. Sementara Kepala Staf Kepresidenan selama ini dipegang oleh Teten Masduki digantikan oleh mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Moeldoko. Kemudian Marsekal Madya Yuyu Sutisna dilantik sebagai KSAU, menggantikan Marsekal Hadi Tjahjanto yang sudah menjadi Panglima TNI.&nbsp;

Nyagub di Jatim, Jadi Alasan Jokowi Ganti Khofifah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/12/soal-isu-reshuflle-jilid-iii-anak-buah-hary-tanoe-bilang-begini_m_173066.jpeg" alt="Sekjen Partai Perindo Ahmad Rofiq" width="100%">
<figcaption>Sekjen Partai Perindo Ahmad Rofiq</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Isu pergantian kabinet Jokowi-JK kembali berhembus dan menjadi pembicaraan santer dikalangan para elite politik. Hal ini seiring kabar bakal mundurnya dua menteri yakni, Menteri Sosial (Mensos) Khofifah Indar Parawansa dan Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto. Khofifah diketahui akan maju di Pemilihan Gubernur Jawa Timur (<a href="https://www.jawapos.com/read/2017/11/23/170269/pilgub-jatim-2018-pdip-emil-mundur-atau-kami-pecat" target="_blank">Pilgub Jatim</a>) 2018, sementara itu Airlangga akan maju sebagai calon ketua umum Golkar di Munaslub. Namun Presiden Jokowi belum memberikan sinyal kuat kapan reshuflle jilid III itu akan diumumkan. Begitupun dengan siapa kira-kira pengganti dua menteri itu jika sampai betul mundur dari kabinet. Sebelumya Juru Bicara Istana Kepresidenan Johan Budi menegaskan bahwa reshuffle hak prerogatif Presiden dan jika sampai ada pergantian, maka hal itu selalu berdasar pada evaluasi yang dilakukan.&nbsp; Selain itu, lanjut Johan, Jokowi juga tidak melihat umur masa jabatan pemerintahan untuk mengganti menterinya. "Kalau lihat dari pengalaman, Presiden juga tidak melihat apakah masa kerja kabinet ini tinggal dua tahun atau tiga tahun. Tidak memberatkan itu untuk reshuffle. Tapi tidak harus <a href="https://www.jawapos.com/read/2017/08/05/148935/soal-isu-reshuffle-hanura-malah-optimis-kursinya-di-kabinet-bertambah" target="_blank">reshuffle</a> juga," kata Johan. "Jadi mari kita menunggu saja. Kita kembalikan ke hak prerogatif Presiden. Saya tidak bisa mendahului apa yang tidak bisa didahului.&rdquo; Sementara itu, Sekjen&nbsp;DPP Partai Perindo Ahmad Rofiq menegaskan, pihaknya mendukung penuh keputusan Presiden sebagai unsur Partai pendukung pemerintah. &ldquo;Partai Perindo berada di garis terdepan bersama partai-partai pendukung pemerintah lainya. Dengan begitu, terkait dengan isu reshuffle kabinet kita serahkan 100 persen kepada Presiden,&rdquo; papar Ahmad Rofiq pada JawaPos.com, Rabu (6/12). Ketika disinggung pertanyaan oleh awak media, apakah Partai Perindo sebagai partai pendukung pemerintah akan merekomendasikan nama menteri di dalam kabinet. Rofiq menyatakan, partainya tidak memiliki agenda untuk meminta-minta posisi menteri. &ldquo;Apapun yang menjadi keputusan <a href="https://www.jawapos.com/read/2017/12/07/173088/pak-bupati-tunggu-realisasi-presiden-jokowi-angkat-honorer" target="_blank">Presiden Jokowi</a>, harus dibaca dalam kerangka penugasan. Bukan bagi-bagi jabatan,&rdquo; paparnya. Hanya saja, Rofiq memberikan catatan kritis kepada pola komunikasi Kantor Staf Presiden (KSP) yang selama ini mengemban tugas sebagai penyampai pesan pemerintah kepada multielemen bangsa.&nbsp; &ldquo;Saya melihat KSP kehilangan roh dan marwahnya pasca ditinggalkan Pak Luhut Binsar Pandjaitan,&rdquo; pungkas Rofiq.

Soal Isu Reshuflle Jilid III, Anak Buah Hary Tanoe Bilang Begini

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/07/jawab-isu-reshuffle-kabinet-ini-kata-jk_m_143759.jpeg" alt="Wakil Presiden Jusuf Kalla" width="100%">
<figcaption>Wakil Presiden Jusuf Kalla</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Isu reshuffle kabinet kembali berhembus. Sejumlah menteri dikabarkan bakal dicopot lantaran kinerjanya dinilai tak memuaskan.&nbsp; Ditambah lagi, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah menyerahkan nilai-nilai Kementerian/Lembaga kepada Presiden Joko Widodo maupun Wapres Jusuf Kalla.&nbsp; Kepada awak media, JK mengatakan bahwa hasil evaluasi dari Kementerian PANRB bukanlah dasar utama melakukan reshuffle. Kenyataannya, ada tidaknya perombakan kabinet pun merupakan hak prerogatif dari Jokowi. "Ya itu kalau reshuffle bukan urusannya PANRB. Itu kewenangannya presiden," tegasnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (12/7). Adapun nilai kementerian/lembaga yang diserahkan Kementerian PANRB katanya berkaitan dengan tunjangan kinerja. Jika nilainya baik, tentu tunjangan kinerja yang didapatkan pun akan baik. "Nah, di sini Menteri PANRB itu memberikan rata-rata. Kami putuskan dalam suatu pertemuan. Kebetulan saya ketua reformasi birokrasi untuk memutuskan apakah data itu yang dipakai," jelasnya. Lebih jauh saat dikaitkan niat Kapolri Tito Karnavian yang ingin mundur dari jabatannya karena isu reshuffle dan laporan Menteri PANRB, JK enggan berspekulasi. "Tanya sama Pak Tito," pungkasnya. (dna/JPG)

Jawab Isu Reshuffle Kabinet, Ini Kata JK  