<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/risma-suka-duka.jpg" alt="Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini. Humas Pemkot Surabaya/Antara" width="100%">
<figcaption>Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini. Humas Pemkot Surabaya/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tri Rismaharini mengaku cukup kaget saat dirinya ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi Menteri Sosial menggantikan Juliari Peter Batubara.  Bagi Risma, dirinya tidak pernah berpikir sampai sejauh ini kariernya dari Wali Kota Surabaya dan akhirnya menjadi Menteri Sosial.  "Terus terang saya cukup kaget meskipun sudah banyak yang membicarakan. Tapi terus terang saya tidak pernah berpikir atau membayangkan menjadi menteri, karena ini kepercayaan bapak Presiden dan Bapak Wapres ini untuk saya mengabdi untuk negara, maka saya maturnuwun kepercayaaanya kepada Bapak Presiden dan Bapak Wapres," ujar Risma dalam jumpa pers secara virtual di Istana Negara, Jakarta, Selasa (22/12).  Risma mengaku yang bakal dia lakukan pernama kali adalah perbaikan data-data penerima bantuan. Sehingga dia bakal bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri untuk perbaikan data tersebut.  "Program kami pertama adalah perbaikan data untuk data-data penerima bantuan kami akan bekerja sama dengan Kementerian Dalam negeri terutama dengan data-data kependudukan dan perguruan tinggi yang ada di wilayah masing-masing," katanya.  Anak-anak yang terlantar dan fakir miskin juga akan menjadi program prioritasnya. Karena fakir miskin dan anak terlantar di bawah tanggungan pemerintah. Termasuk juga anak-anak disabilitas.  "Meskipun mereka disabilitas namun mereka bisa berguna dan bermanfaat. Kemudian anak-anak jalanan juga bisa berguna untuk bangsa dan negara kita," ungkapnya.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/politik/22/12/2020/rekam-jejak-risma-dari-wali-kota-surabaya-hingga-dipilih-jadi-mensos/">Rekam Jejak Risma dari Wali Kota Surabaya Hingga Dipilih Jadi Mensos</a>  Risma juga bakal bekerja sama dengan Kementerian Koperasi, Kementerian Perdanganan dan Kementerian Perindustrian. Nantinya bakal melibatkan ibu-ibu lewat koperasi dari tingat kecamatan hingga kelurahan. Sehingga bisa mengatasi kemiskinan di Indonesia.  "Tentunya kalau kita bisa bersama-sama tentu pengurangan kemiskinan pengurangan terutama untuk warga yang membutuhkan seperti penyandang disabilitas dan masalah sosial bisa ditangani secara komperhensif, meskipun kami melakukannya tidak bisa sendiri bekerja sama dengan kementerian lain," tuturnya.  Anak-anak terlantar juga dijanjikan Risma bakal memperoleh pendidikan dan kesehatannya. Sehingga dalam hal ini Kemensos akan bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan.  "Kemudian yang terakhir untuk anak-anak terlantar kita ingin anak-anak semua mendapatkan hak untuk dia mendapatkan akses pendidikannya, mereka juga harus mendapatkan hak untuk kesehatannya," pungkasnya.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=zNk_C5BuQvg

Risma Akui Kaget, Tidak Pernah Berpikir Bisa Ditunjuk jadi Mensos

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/12/Wali-Kota-Risma-4-1-1.jpg" alt="Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini. Humas Pemkot Surabaya" width="100%">
<figcaption>Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini. Humas Pemkot Surabaya</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Presiden Joko Widodo melakukan perombakan jajaran menteri dalam Kabinet Indonesia Maju. Salah satu yang diangkat Jokowi jadi menteri adalah mantan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini menjadi Menteri Sosial. Dia menggantikan Juliari Peter Batubara yang lengser dari jabatannya akibat tersandung kasus korupsi.  Pengumuman Risma sebagai Mensos diumumkan Presiden Jokowi secara langsung di Istana Negara Selasa (22/12). Selain Risma, ada 5 orang lainnya yang juga menduduki posisi menteri hasil reshuffle. Mereka adalah Yaqut Cholil Quomas alias Gus Yaqut (Menteri Agama), Budi Gunadi Sadikin (Menteri Kesehatan), Wahyu Sakti Trenggono (Menteri Kelautan dan Perikanan), Sandiaga Uno (Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif), dan M Lutfi (Menteri Perdagangan).  Terpilihnya Risma sebagai Mensos mendapat sambutan hangat dari sutradara Ernest Prakasa. Dia menganggap penunjukan sosok yang berjasa bagi Kota Surabaya itu sebagai kado indah peringatan Hari Ibu yang jatuh tepat pada hari ini.  “Sungguh kado perayaan yang indah untuk Hari Ibu / Hari Perempuan ini. Selamat, Bu Menteri! ,” cuit Ernest di Twitter.  Dia kemudian mengungkapkan kenangan berkesan momen kebersamaannya dengan Risma yang terjadi sekitar 2018 silam. Kala itu dia sedang mengisi sebuah acara di Surabaya. Ayahnya kebetulan dipercaya pihak gereja untuk belanja selimut dan kemudian dikirimkan ke Palu guna membantu para korban bencana di sana.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/politik/22/12/2020/rekam-jejak-risma-dari-wali-kota-surabaya-hingga-dipilih-jadi-mensos/">Rekam Jejak Risma dari Wali Kota Surabaya Hingga Dipilih Jadi Mensos</a>  Ayahnya datang ke tempat acara yang dimeriahkan Ernest dengan tujuan menonton penampilannya. Tanpa sengaja ia bertemu Risma di belakang panggung. Secara spontan bantuan yang hendak dikirimkan ke Palu diceritakan ke Risma oleh Ernest.  “Gw lalu cerita alasan bokap ada di Surabaya. Tanpa diduga, Bu Risma bilang “Udah sini gausah repot2, kirim bareng kontainer kita aja sekalian!”. Beliau lalu memanggil salah satu staffnya, “Ini tolong diurus ya. Udah, aman,” kenang Ernest.  Merasa terbantu oleh sosok Risma, tak lama kemudian Ernest mengucapkan terima kasih kepada polisi PDI Perjuangan itu. Tidak hanya itu, sutradara film Cek Toko Sebelah juga mendoakan agar Risma menjadi gubernur kala itu.  “Terimakasih Bu @trirismaharini, saya doakan Ibu bisa jadi Gubernur atau Presiden sekalian agar kepemimpinan &amp; kebaikan hati ibu bisa dirasakan oleh lebih banyak rakyat Indonesia. Amin!" doa Ernest.  Didoakan jadi gubernur oleh suami Meira Anastasia sekitar 2 tahun silam, kini Risma malah ditunjuk Jokowi menjadi menteri untuk membantu tugas-tugasnya di pemerintahan. Penunjukan ini tepat setelah ia tuntas masa jabatannya sebagai Walikota Surabaya.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=zNk_C5BuQvg

Didoakan Ernest Prakasa jadi Gubernur, Risma Malah Jabat Mensos

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/sandi-sembuh-gun.jpg" alt="Sandiaga Uno bersama istri Nur Asia Uno melakukan kegiatan salat di Masjid At-Taqwa (foto: Gunawan Wibisono)" width="100%">
<figcaption>Sandiaga Uno bersama istri Nur Asia Uno melakukan kegiatan salat di Masjid At-Taqwa (foto: Gunawan Wibisono)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan reshuffle Kabinet Indonesia Maju di penghujung tahun 2020. Masuknya rival Jokowi-Ma'ruf Amin, yakni Sandiaga Uno membuat efek kejut di tengah kondisi situasi ekonomi yang tengah memburuk akibat pandemi Covid-19.  "Sesungguhnya bagi-bagi kekuasaan mengganti menteri atau reshuffle kabinet di tengah situasi ekonomi yang memburuk dan rakyat sedang dalam kondisi susah, tentu tidak begitu memiliki pengaruh besar bagi upaya membangun kepercayaan publik pada pemerintah," kata analis politik Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Ubeidillah Badrun kepada JawaPos.com, Selasa (22/12).  "Ada sedikit efek kejut dari reshuffle kabinet kali ini, yaitu pergantian Menteri Kesehatan yang ditunggu-tunggu publik dan kehadiran Sandiaga Uno yang menerima posisi Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif," sambungnya.  Menurut Ubeidillah, posisi menteri baru yang lainya tidak begitu besar memberi efek kejut. Presiden Jokowi menunjuk Tri Risma sebagai Menteri Sosial menggantikan Juliari Peter Batubara, kemudian Wahyu Sakti Trenggono sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan menggantikan Edhy Prabowo.  Yaqut Cholil Qoumas sebagai Menteri Agama menggantikan Fachrul Razi. Selanjutnya, Muhammad Luthfi sebagai Menteri Perdagangan (Mendag) menggantikan Agus Suparmanto.  Ubedillah memandang, sejak awal membentuk Kabinet Indonesia Maju pada 2019 lalu, Jokowi dinilai mengabaikan pentingnya assesment integritas dari calon menterinya. Menurutnya, Jokowi dalam menyusun kabinet hanya mempertimbangkan aspek loyalitas dan kekuatan politik.  "Jokowi tidak lagi menggunakan cara cara ideal menyusun kabinet, tetapi lebih dominan pertimbangan chamistry loyalitas dan pertimbangan kekuatan politik," ungkap Ubeidillah.  Ubeidillah pun mengkritisi pengganti Terawan Agus Putranto yakni Budi Gunadi Sadikin yang tidak mempunyai latar belakang kesehatan. Dia menilai, Budi yang merupakan latar belakang ekonomi membutuhkan waktu yang cukup lama untuk memahami dan memetakan kondisi yang ada saat ini.  "Posisi baru menteri kesehatan sepertinya kurang tepat karena latar belakangnya yang bukan berlatar belakang kesehatan," cetus Ubeidillah.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/22/12/2020/gus-yaqut-jadi-menag-pengamat-ini-kesempatan-rangkul-semua-kalangan/">Gus Yaqut jadi Menag, Pengamat: Ini Kesempatan Rangkul Semua Kalangan</a>  Dia pun lantas mengkritisi penunjukan Ketua Umum GP Anshor, Yaqut Cholil Qoumas yang menggantikan Fachrul Razi dari jabatan Menteri Agama. Ubeidillah memandang, seharusnya yang benar-benar mempunyai ketokohan dari kalangan Nahdlatul Ulama (NU).  "Posisi Menteri Agama juga nampaknya kurang tepat, karena bukan berasal dari kekuatan NU yang sangat kultural," beber Ubeidillah.  Ubeidillah tak memungkiri, pembantu Jokowi lainnya dalam jajaran Kabinet Indonesia Maju juga memiliki rapot merah. Dia memandang, Jokowi terkesan belum berani memberhentikannya.  Misalnya Menteri Manivest, Mendikbud dan Menteri Keuangan. Dalam setahun ini ketiga menteri tersebut tidak menunjukan progres sesuai janji-janjinya soal investasi, soal kurikulum yang gaduh dan soal angka pertumbuhan ekonomi yang terus nyungsep," pungkasnya.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=zNk_C5BuQvg

Jokowi Reshuffle 6 Menteri, Pakar: Masuknya Sandi Uno Beri Efek Kejut

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/wamenhan-trenggono-sabik-jpc.jpg" alt="Wamenhan Sakti Wahyu Trenggono melihat-melihat pameran alutsista di tengah Rapim Kemenhan 2020. (Sabik Aji Taufan/JPC)" width="100%">
<figcaption>Wamenhan Sakti Wahyu Trenggono melihat-melihat pameran alutsista di tengah Rapim Kemenhan 2020. (Sabik Aji Taufan/JPC)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sakti Wahyu Trenggono harus meninggalkan jabatannya sebagai Wakil Menteri Pertahanan. Sebab ditunjuk Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan, menggantikan Edhy Prabowo yang tersandung kasus korupsi benur di KPK.  Sakti Wahyu Trenggono lahir di Semarang, 3 November 1962. Dia adalah seorang politikus dan pengusaha asal Indonesia. Ia sempat menjadi bendahara Partai Amanat Nasional dari 2009 sampai sekitar tahun 2013.  Pada Pilpres 2019 lalu, Trenggono menjadi bendahara tim pemenangan Joko Widodo (Jokowi) dan Ma'ruf Amin. Hingga akhirnya diberikan jabatan menjadi Wakil Menteri Pertahanan.  Pria lulusan S2 Magister Management Institut Teknologi Bandung ini memulai karier di Federal Motor sebagai programmer pada tahun 1986-1992 dan saat ini beliau menjabat sebagai Direktur Perencanaan dan Pengembangan INKUD, dan juga sebagai komisaris di PT. Tower Bersama Tbk dari tahun 2009.  Selain itu Trenggono juga menjabat sebagai Komisaris di PT. Merdeka Copper Gold Tbk dari tahun 2018. Tak hanya di menara, beliau juga salah satu pengusaha lokal yang pertama bermain cloud melalui Indonesian Cloud. Pria ini juga salah satu inisiator berdirinya Asosiasi Penyedia Menara Telekomunikasi Indonesia (ASPMITEL).  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/22/12/2020/jokowi-reshuffle-kabinet-risma-beneran-jadi-menteri-sosial/">Jokowi Reshuffle Kabinet, Risma Beneran Jadi Menteri Sosial</a>  Berikut ini adalah perjalanan karier Trenggono sampai akhirnya menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan.  - Programmer dan System Analyst &amp; Development Federal Motor (1986-1992)  -Management Information System, Business Development, Supply Chain Management Astra Group (1995-1997)  -Direktur Utama PT. Solusindo Kreasi Pratama (2000-2009)  -Ketua Umum Asosiasi Pengembang Infrastruktur Menara Telekomunikasi (2005-2016)  -Komisaris Utama PT. Teknologi Riset Global Investama (2010-2016)  -Anggota Dewan Sekolah MBA School of Business Management ITB (2004)  -Komisaris PT. Tower Bersama Tbk (2009) Direktur Perencanaan dan Pengembangan INKUD (2018)  -Komisaris PT. Merdeka Copper Gold Tbk (2018)  -Wakil Menteri Pertahanan (2019-2020).  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=zNk_C5BuQvg

Trenggono dari Wamenhan Hingga Ditunjuk Jokowi jadi Menteri KKP

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/ada-politisi-persoalkan-11-juta-pendukung-pkb-bos-gp-ansor-ora-mutu_m_197221.jpeg" alt="Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Gerakan Pemuda Ansor Yaqut Cholil Quomas (Gus Yaqut)" width="100%">
<figcaption>Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Gerakan Pemuda Ansor Yaqut Cholil Quomas (Gus Yaqut)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi menunjuk Yaqut Cholil Qoumas menjadi Menteri Agama (Menag) menggantikan Fachrul Razi. Yaqut Cholil Qoumas biasa disapa Gus Yaqut lahir di Rembang 4 Januari 1975. Dia merupakan anak dari KH Muhammad Cholil Bisri salah satu pendiri Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Dia adalah adik dari Yahya Staquf tokoh Nahdlatul Ulama (NU). Dia mengenyam pendidikan di SDN Kutoharjo (1981-1987), Gus Yaqut lantas melanjutkan pendidikannya ke SMPN II Rembang (1987-1990) lalu meneruskan pendidikannya ke SMAN II Rembang (1990-1993) dan menempuh pendidikan sarjana di Universitas Indonesia jurusan sosiologi. Sejak muda, Gus Yaqut sudah aktif berorganisasi dan mendirikan Persatuan Mahasiswa Islam Indonesia cabang Depok (1996-1999). Sebagai kader PKB di Rembang, Gus Yaqut dipercaya menjadi Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Kabupaten Rembang (2001-2014). Pada tahun 2005, Gus Yaqut terjun ke arena politik praktis dan menjadi Anggota DPRD Kabupaten Rembang (2005). Kemudian, Gus Yaqut maju mencalonkan diri menjadi Wakil Bupati pada Pilkada 2005 dan kemudian terpilih menjadi Wakil Bupati Rembang (2005-2010). Pada tahun 2011, Gus Yaqut semakin aktif melebarkan sayap organisasinya dan diberi tanggung jawab memimpin organisasi sayap kepemudaan dari NU yaitu GP Ansor. Gus Yaqut adalah Ketua PP GP Ansor (2011-2015). Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/22/12/2020/gus-yaqut-jadi-menag-pengamat-ini-kesempatan-rangkul-semua-kalangan/">Gus Yaqut jadi Menag, Pengamat: Ini Kesempatan Rangkul Semua Kalangan</a> Kemudian, pada tahun 2012, Gus Yaqut diberi tanggung jawab yang lebih besar lagi dan menjadi Wakil Ketua DPW PKB Jawa Tengah (2012-2017). Setelah Hanif Dhakiri dilantik menjadi Menteri Tenaga Kerja di Kabinet Kerja, Gus Yaqut dilantik menjadi Anggota DPR-RI periode 2014-2019 sebagai Pergantian Antar Waktu (PAW). Kemudian, pada tahun 2015 Gus Yaqut diberi amanah untuk menjadi Ketua Umum GP Ansor untuk periode 2015-2020. &nbsp; Saksikan video menarik berikut ini: https://www.youtube.com/watch?v=MZd7zLVqsqE

Gus Yaqut Sosok Ketum GP Ansor yang jadi Menag

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/11/WhatsApp-Image-2020-11-29-at-16.27.18.jpeg" alt="Ketua Umum Pimpinan Pusat GP Ansor Yaqut Cholil Qoumas saat memberikan orasi pada Apel Kebangsaan Virtual, Minggu (29/11). (for JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ketua Umum Pimpinan Pusat GP Ansor Yaqut Cholil Qoumas saat memberikan orasi pada Apel Kebangsaan Virtual, Minggu (29/11). (for JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjuk 6 orang untuk mengisi posisi menteri di Kabinet Indonesia Maju. Salah satunya adalah Ketua Umum Gerakan Pemuda (GP) Ansor Yaqut Cholil Qoumas atau lebih dikenal Gus Yaqut, yang dipilih sebagai Menteri Agama (Menag).  Dalam rekam jejaknya, Gus Yaqut dikenal memiliki hubungan tidak harmonis dengan kelompok organisasi masyarakat (ormas) Front Pembela Islam (FPI). Salah satunya adalah terkait kasus pembakaran bendera berkalimat Tauhid yang sebenarnya adalah Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).  Atas hal tersebut, Pengamat Teroris Universitas Indonesia (UI) Ridwan Habib mengatakan, ini lah kesempatan memperbaiki hubungan itu. Sebab, seperti diketahui ada ketegangan yang menyelimuti kedua belah pihak.  "Justru kalau kemudian sekarang jadi Menag, ini kesempatan untuk Gus Yaqut untuk merangkul semua kalangan, ini kan jadi menteri dan berarti dia harus berada di semua kalangan," terang dia kepada JawaPos.com, Selasa (22/12).  Bukan hanya FPI saja, kata dia ormas Islam dan non-Islam juga perlu diajak berdiskusi tentang kebangsaan. Di mana salah satunya adalah terkait dengan meredam aksi terorisme.  "Jadi tinggal dipanggil saja ormas-ormas itu, ini lah kekurangan menteri yang lama, dia ngga jalan komunikasinya, ajak silaturahmi kemudian sama-sama bicara tentang kebangsaan dan Indonesia," tambahnya.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/22/12/2020/perangi-terorisme-ini-yang-harus-dilakukan-gus-yaqut-sebagai-menag/">Perangi Terorisme, Ini yang Harus Dilakukan Gus Yaqut Sebagai Menag</a>  "Jadi dengan posisi Menag kan aksesnya lebih luas, kalau dia Ansor ngga bisa manggil orang. Kalau Menag kan dia bisa ngundang ormas, baik NU Muhammadiyah, FPI, LDII (Lembaga Dakwah Islam Indonesia), Persis (Persatuan Islam), kan banyak banget ormas-ormas di Indonesia," sambungnya.  Seperti diketahui, Presiden Jokowi bersama Wakil Presiden Ma'ruf Amin, hari ini, Selasa (22/12) di Istana Negara menunjuk Yaqut Cholil Qoumas Menag yang baru. ’’Yang keempat Pak Yaqut Cholol Qoumas beliau adalah tokoh muslim Ketua GP Ashor dan akan kita berikan tanggung jawab sebagai Menteri Agama,’’ terang dia.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=MZd7zLVqsqE

Gus Yaqut jadi Menag, Pengamat: Ini Kesempatan Rangkul Semua Kalangan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/11/Wamen-BUMN-Budi-Gunadi-Sadikin-Dery-Ridwansah-1.jpg" alt="Wamen BUMN Budi Gunadi Sadikin. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Wamen BUMN Budi Gunadi Sadikin. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi menunjuk Budi Gunadi Sadikin sebagau Menteri Kesehatan (Menkes) menggantikan Terawan Agus Putranto. Dia adalah satu-satunya Menteri Kesehatan yang bukan belatar belakang bukan dokter melainkan sorang bankir.  Sebelum menjabat sebagai Menteri Kesehatan, ia menjabat sebagai Wakil Menteri BUMN mendampingi Erick Thohir yang menjabat sebagai menteri.  Budi Gunadi Sadikin adalah pria kelahiran 6 Mei 1964. Dia adadalah lulusan fisika nuklir di Institut Teknologi Bandung (ITB). Dia juga memiliki sertifijasi sebagai Chartered Financial Consultant (ChFC) dan Chartered Life Underwriter (CLU) dari Singapore Insurance Institute pada tahun 2004.  Dia mengawali kariernya pada tahun 1988 dengan menjadi Staff Teknologi Informasi IBM Asia Pasifik, Tokyo, Jepang. Setelah itu, Budi dipindah ke IBM Indonesia dengan jabatan terakhir sebagai System Integration and Professional Services Manager.  Selanjutnya, karier Budi Gunadi Sadikin berlanjut di Bank Bali dengan beberapa jabatan sebagai General Manager Electronic Banking wilayah Jakarta dan Chief General Manager Human Resources hingga 1999.  Selepas di Bank Bali, Budi Gunadi Sadikin bergabung ke ABN Amro Bank Indonesia hingga menjabat sebagai Direktur Consumer dan Commercial Banking untuk ABN Amro Bank Indonesia and Malaysia hingga 2004.  Kemudian Budi bergabung dengan Bank Danamon dan menjabat sebagai Executive Vice President Consumer Banking dan Direktur di Adira Quantum Multi Finance.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/22/12/2020/jokowi-reshuffle-kabinet-risma-beneran-jadi-menteri-sosial/">Jokowi Reshuffle Kabinet, Risma Beneran Jadi Menteri Sosial</a>  Pada tahun 2006, Budi mulai merapat ke bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yakni PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebagai Direktur Micro and Retail Banking. Di tahun 2013, ia diangkat menjadi Direktur Utama Bank Mandiri hingga 21 Maret 2016.  Di tahun 2017, Budi Gunadi Sadikin diangkat menjadi Komisaris Utama PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) sebelum akhirnya efektif menjadi Direktur Utama pada 14 September 2017. Di 2017 silam juga adalah Staf Khusus Menteri BUMN Rini Soemarno.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=MZd7zLVqsqE

Budi Gunadi Sadikin, Sarjana Fisika yang jadi Menteri Kesehatan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/12/Mendag-M-Luthfi-ANTARA.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) resmi merombak atau melakukan reshuffle pada menteri-menterinya. Dalam perombakan tersebut Jokowi menunjuk M Lutfi menjadi Menteri Perdagangan menggantikan Agus Suparmanto. Namun, Luthfi sebenarnya bukan pertama kalinya menjabat sebagai Menteri Perdagangan (Mendag). Sebelumnya, Luthfi pernah menjabat di kursi yang sama pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).  Pria kelahiran 16 Agustus 1969 ini juga menjabat sebagai Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) pada tahun 2005 dan Duta Besar Indonesia untuk Jepang pada era SBY. Pada Pilpres 2019 lalu, Lutfi pun tercatat sebagai bagian dari tim sukses Jokowi-Ma'ruf.  Setelah Jokowi terpilih lagi, ia diangkat sebagai Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat (AS) menggantikan Mahendra Siregar yang ditarik menjadi Wakil Menteri Luar Negeri RI pada Mei 2020.  "Bapak Muhammad Lutfi beliau sebelumnya pernah di Kepala BKPM, Menteri Perdagangan, kemudian duta besar Indonesia untuk Jepang. Terakhir duta besar Indonesia untuk Amerika Serikat," kata Jokowi, Selasa (22/12).  Dalam jabatannya sebagai duta besar, Lutfi menyatakan sasaran pertamanya adalah memastikan AS memperpanjang persetujuan fasilitas pembebasan tarif bea masuk (generalized system of preference/GSP) ke Indonesia. GSP merupakan mekanisme keringanan bea masuk bagi negara-negara berkembang yang mengekspor produk ke AS. Upayanya tak sia-sia.  Pemerintah AS mengabulkan perpanjangan fasilitas GSP Indonesia pada November lalu. Lutfi menargetkan peningkatan fasilitas tersebut menjadi Limited Trade Deal (LTD) yang diyakini dapat membuat volume perdagangan dua arah Indonesia dan AS dapat naik hingga USD 60 miliar pada 2024.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/politik/22/12/2020/jokowi-reshuffle-kabinet-risma-jadi-mensos-sandiaga-uno-menparekraf/">Jokowi Reshuffle Kabinet: Risma Jadi Mensos, Sandiaga Uno Menparekraf</a>  Sebagai informasi, Luthfi merupakan lulusan Purdue University, Indiana, Amerika Serikat. Lutfi juga menjadi pendiri Mahaka Group, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan, keuangan, dan media.  Luthfi pernah menjadi Ketua HIMPI Jaya periode 1998-2001. Setelah itu Lutfi menjadi Ketua Nasional HIPMI periode 2001-2004.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=zNk_C5BuQvg

Terpilih Lagi Jadi Mendag, Ini Sepak Terjang Luthfi di Pemerintahan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/jkt1-maju-jokowi-raka10.jpg" alt="Jokowi-Ma" width="100%">
<figcaption>Jokowi-Ma</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Lembaga survei mulai menilai kinerja Kabinet Indonesia Maju. Apalagi bangsa ini tengah berjuang melawan pandemi covid-19. Tidak sedikit pemerintah telah membuat kebijakan agar bangsa ini bisa selamat dari pandemi tersebut.  Alhasil, dari survei yang dilakukan Voxpopuli Research Center, para responden sangat setuju jika Presiden Joko Widodo melakukan reshuffle kabinet.  Direktur Eksekutif Voxpopuli Research Center Dika Moehamad mengatakan, menjelang setahun pemerintahan periode kedua, Jokowi sebaiknya mengevaluasi kabinet. “72,8 persen responden setuju dilakukan reshuffle kabinet terhadap menteri-menteri yang kinerjanya buruk. Hanya 22,3 persen yang tidak setuju dan 4,9 persen tidak tahu/tidak jawab,” ujar Dika Moehamad dalam keterangan persnya yang diterima JawaPos.com, Senin (5/10).  Dorongan perombakan kabinet itu terutama pada catatan kinerja sejumlah menteri. Setidaknya ada sembilan menteri yang dipandang publik kinerjanya paling buruk. Umumnya penilaian publik terhadap mereka di bawah 1 persen.  Mereka adalah Mendikbud Nadiem Makarim (0,9 persen); Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo (0,7 persen); dan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto (0,1 persen).  Dika mencontohkan peran Terawan yang seharusnya menjadi sentral dalam krisis kesehatan, tapi dinilai tidak optimal. Upaya mengendalikan Covid-19 dilakukan oleh Gugus Tugas atau kini berubah menjadi Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KCPEN).  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/22/08/2020/mensesneg-tepis-isu-presiden-jokowi-akan-lakukan-reshuffle-kabinet/">Mensesneg Tepis Isu Presiden Jokowi akan Lakukan Reshuffle Kabinet</a>  Begitu juga dengan Nadiem yang sebelumnya dianggap sukses membangun start-up. Kini kinerjanyamasih dipertanyakan kinerjanya. Publik menilai belum ada gebrakan berarti oleh mantan bos Gojek itu. Terlebih di tengah kegiatan sekolah yang terhenti dan kesulitan masyarakat untuk pembelajaran daring.  Sementara untuk Edhy Prabowo dikenal kontroversi. Politikus Partai Gerindra itu mengizinkan ekspor lobster dan lembek dalam mengatasi illegal fishing. Menurut Dika, keputusan Edhy membalikkan kebijakan keras menteri sebelumnya dinilai publik sebagai keputusan yang tidak tepat.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/politik/10/08/2020/diancam-resesi-fadel-sarankan-jokowi-segera-reshuffle/">Diancam Resesi, Fadel Sarankan Jokowi Segera Reshuffle</a>  Adapun menteri lain yang dinilai berkinerja buruk adalah Menteri Agama Fachrul Razi (0,8 persen); Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki (0,5 persen); Menteri Pariwisata Wishnutama (0,4 persen); dan Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziah (0,3 persen).  Lalu, Menteri Sosial Juliani P Batubara (0,3 persen) dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak I Gusti Ayu Bintang Darmawati (0,2 persen).  Selebihnya masih ada sejumlah nama lain yang hanya dinilai 0,1 persen dan tidak tahu/tidak menjawab 3,0 persen.  "Sebaliknya, menteri dinilai berkinerja baik, yaitu Menteri Keuangan Sri Mulyani (25,3 persen); Menteri BUMN Erick Thohir (18,8 persen); dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno (13,0 persen)," papar Dika.  Di sisi lain, kata Dika, publik masih puas dengan kinerja kepemimpinan Jokowi-Ma'ruf Amin dalam menangani Covid-19. Nilainya mencapai 64,7 persen.  Hal itu terkait dengan kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB), pemberian bansos, hingga pembukaan kegiatan ekonomi secara bertahap.  Meskipun demikian masih ada sebanyak 30,6 persen yang menyatakan tidak puas. Hal itu disebabkan dengan masih terus naiknya kurva penambahan kasus positif. "Kesulitan ekonomi akibat dampak PSBB menjadi titik kelemahan Presiden," imbuh Dika.  Adapun survei Voxpopuli Research Center dilakukan pada 11-20 September 2020, melalui telepon kepada 1.200 responden yang diambil secara acak. Margin of error survei sebesar lebih kurang 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=rZXzREWOgDA&amp;ab_channel=jawapostvofficial

Survei: 72,8 Persen Publik Setuju Jokowi Lakukan Reshuffle

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/06/Pasar-Kebayoran-Lama-Di-Tutup-Dery-Ridwansah-10.jpg" alt="Petugas Pemadam Kebakaran menyemprotkan cairan disinfektan di area kios pedagang Pasar Kebayoran Lama, Jakarta, Kamis (18/6/2020). Sebanyak 14 pedagang di Pasar Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, dinyatakan terinfeksi positif virus Corona (COVID-19). Akibat" width="100%">
<figcaption>Petugas Pemadam Kebakaran menyemprotkan cairan disinfektan di area kios pedagang Pasar Kebayoran Lama, Jakarta, Kamis (18/6/2020). Sebanyak 14 pedagang di Pasar Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, dinyatakan terinfeksi positif virus Corona (COVID-19). Akibat</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Juru Bicara Lembaga Kajian Strategis dan Pembangunan (LKSP) Hafidz Muftisany memaparkan, hasil survei nasional lembaganya mengungkapkan tingginya angka ketidakpuasan masayarakat terhadap pemerintah. Terutama dalam kaitannya penanganan Covid-19.  Hafidz menyebutkan ketidakpuasan responden paling banyak ditujukan untuk pemerintah pusat sebesar 74,65 persen. Sementara yang puas hanya 25,35 persen. Untuk pemerintah provinsi 58,33 persen dan yang puas dengan kinerja Pemerintah Provinsi 41,67 persen. Termasuk untuk kabupaten dan kota, sebagian besar responden (58,67 persen) tidak puas yang puas hanya 41,33 persen.  "Ketidakpuasan publik terhadap kinerja pemerintah level pusat, provinsi dan kota dan kabupaten di atas 50 persen. Mayoritas alasan publik menyatakan tidak puas karena ketidaktegasan aturan, kurang koordinasi antarinstansi dan kurang terbuka dari sisi informasi," papar Hafidz dalam keterangan tertulisnya kepada JawaPos.com, Jumat (3/7). ‎ Hafidz juga menyebut, fakta angka Covid-19 yang terus naik dan belum mencapai puncak kemudian dikonfirmasi oleh pernyataan terakhir presiden yang kecewa penanganan Covid-19 oleh kabinet memvalidasi ada permasalahan dalam pengelolaan bencana nasional ini.  "Pemerintah punya instrumen yang besar seperti status bencana nasional dan Perppu No 1 Tahun 2020 yang menjadi UU Nomor 2 Tahun 2020 seharusnya memberikan keleluasaan pemerintah untuk bergerak melakukan banyak hal. Namun, publik menangkap ada catatan dalam pengelolaan krisis ini oleh pemerintah," katanya.  Sementara Direktur Eksekutif InMind Institute Yon Mahmudi mengatakan, secara umum tidak ada negara yang siap menghadapi Pandemi Covid-19. Sehingga wajar ada tren penurunan kepuasan publik terhadap penanganan pandemi ini.  Yon juga menuturkan, Indonesia memilih strategi kebijakan yang tanggung antara sikap tegas seperti memberlakukan lockdown total dan sikap santai dalam menghadapi Covid-19. Ketidakselarasan ini yang menyebabkan kepuasan publik terhadap Pemerintah menurun.  "Tidak diserahkannya penanganan Covid-19 ke otoritas kesehatan seperti halnya negara lain kemudian membuat penanganan Covid dipandang tidak fokus dalam indikator kesehatan sebagai indikator utama penanganan Covid-19," pungkasnya.  Sekadar diketahui, survei dilakukan pada 20-27 Mei 2020 melibatkan 2.047 responden di 34 provinsi seluruh Indonesia yang tersebar secara proporsional. Metode penentuan sampling menggunakan Krejcie-Morgan dengan margin of error 2.183 persen dan tingkat kepercayaan 95 persen.  Responden dipilih secara acak dan proporsional pada tiap provinsi. Responden mengisi daftar pertanyaan secara daring, setelah dipastikan terkontak secara individual.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=djlCZv8xfbo  https://www.youtube.com/watch?v=WUIldi51AVA  https://www.youtube.com/watch?v=32DSDLb5Y4k

Mayoritas Publik Tak Puas Kinerja Pemerintah Tangani Covid-19

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#jokowi reshuffle menteri

Berita Terkini