<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/22/antarafoto-presiden-jokowi-meninjau-pembangunan-istana-negara-ikn-220923-sgd-6-3430525343.jpeg" alt="Presiden Jokowi sedang meninjau Istana Presiden baru di IKN." width="100%">
<figcaption>Presiden Jokowi sedang meninjau Istana Presiden baru di IKN.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan ke Tiongkok sejak Senin lalu (16/10). Pada hari kedua kemarin (17/10), dia bertemu dengan Perdana Menteri (PM) Tiongkok Li Qiang. Berteman bilateral ini Jokowi mengapresiasi kemitraan strategis komprehensif antara Indonesia- Tiongkok yang selama 10 tahun ini berkembang. &ldquo;Tiongkok menjadi mitra dagang terbesar Indonesia dan juga menjadi investor terbesar kedua Indonesia," ucapnya. Kepala Negara juga turut menyampaikan sejumlah kerja sama Indonesia-Tiongkok dalam beberapa bidang, antara lain dalam bidang investasi dan infrastruktur, salah satunya di Ibu Kota Nusantara (IKN). "Saya mengapresiasi kerja sama design planning antara Otoritas Ibu Kota Nusantara dan Shenzen, serta minat swasta Tiongkok di Ibu Kota Nusantara untuk di bidang perumahan dan kesehatan," ucapnya. Lebih lanjut, Presiden Jokowi meminta dukungan PM Li Qiang untuk mendorong percepatan realisasi investasi Tiongkok di IKN. Di samping itu, juga meminta dukungan atas rencana penandatanganan MoU untuk pembangunan kawasan industri hijau di Kalimantan Utara serta realisasi proyek tenaga angin dan tenaga surya. Dalam bidang perdagangan, Jokowi menyampaikan kepada PM Li Qiang untuk juga mendukung perluasan akses pangan hingga produk pertanian dan perikanan Indonesia di Tiongkok. Kemarin, Jokowi juga melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Republik Sosialis Demokratik Sri Lanka Ranil Wickremesinghe di Tiongkok. Dalam pertemuan tersebut, keduanya membahas peningkatan kerja sama kedua negara di berbagai bidang. Di bidang ekonomi, Jokowi menyambut baik keinginan Sri Lanka untuk membentuk perjanjian perdagangan preferensi atau preferential trade agreement dengan Indonesia. Berdasarkan data, volume perdagangan Indonesia-Sri Lanka turun 27,5 persen pada tahun 2022 sehingga dibutuhkan upaya bersama untuk meningkatkan nilai perdagangan kedua negara. "Untuk itu, saya menyambut baik keinginan Sri Lanka membentuk preferential trade agreement dengan Indonesia," ujarnya. Selain itu, dia juga berharap dukungan Sri Lanka untuk dapat mencabut kebijakan larangan impor minyak sawit. Jokowi mengatakan bahwa minyak sawit merupakan komoditas unggulan Indonesia yang diproduksi dengan memperhatikan standar lingkungan. "Saya usul kita bentuk mekanisme khusus untuk membuka kembali akses pasar minyak sawit Indonesia di Sri Lanka," ungkap Presiden. Sedangkan terkait partisipasi BUMN Indonesia di Sri Lanka, Jokowi menyebut bahwa beberapa BUMN Indonesia telah menjajaki kerja sama konkret dengan Sri Lanka. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu pun berharap Presiden Wickremesinghe dapat mendukung kerja sama tersebut, terutama di bidang pengadaan gerbong kereta api dan pencetakan paaspor elektronik Sri Lanka. Terakhir mereka membahas kerja sama ekonomi biru. "Indonesia juga baru saja selenggarakan KTT AIS sebagai platform kerja sama negara kepulauan dan pulau untuk dorong solusi inovatif pengelolaan laut yang berkelanjutan," ucapnya. Pemerintah Tiongkok kembali menyelenggarakan Belt and Road Initiative (BRI) Summit ke-V pada 17-18 Oktober 2023. Acara tersebut menjadi lebih istimewa lantaran memeringati 10 tahun sejak program itu kali pertama diperkenalkan. Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan, Tiongkok telah mengalirkan pendanaan ke berbagai negara mencapai lebih dari USD 1 triliun atau setara Rp 15.700 triliun. Mayoritas kepada negara berkembang, termasuk Indonesia. Nominal yang fantastis tersebut difokuskan untuk mendanai pembangunan pembangkit listrik, jalur kereta, pelabuhan, jalan raya, hingga jembatan. Menurut dia, isu keberlanjutan penting untuk disuarakan lebih tegas dalam Belt and Road Initiative Summit 2023. Sebab, pendanaan Tiongkok hingga sekarang masih jauh dari kata hijau. Proyek pembangunan pembangkit listrik berbahan bakar fosil yang didanai inisiatif tersebut masih menyumbang sekitar 245 juta ton produksi karbon dioksida per tahun. "Di Indonesia masih banyak proyek yang memiliki resiko tinggi terhadap lingkungan dan sosial terutama pembiayaan smelter nikel yang masih gunakan PLTU batubara skala besar," ujarnya. Bhima tak memungkiri bahwa pemerintah era Jokowi sangat menyambut positif proyek Belt and Road Initiative. Karena mendukung agenda strategis Indonesia yang berfokus pada pembangunan infrastruktur. Menurut laporan AidData 2021, Indonesia menjadi salah satu negara penerima dana terbesar dari Tiongkok melalui skema tersebut. Kendati demikian, pengamat dan para ahli Indonesia mengkritik tajam inisiasi dari Tiongkok itu. Lantaran masih menggelontorkan dana secara besar-besaran untuk proyek yang tidak ramah lingkungan. Pemerintah Indonesia harus lebih tegas memastikan bahwa proyek yang sudah dan akan berjalan harus ke arah yang lebih rendah emisi karbon. Artinya, ke depannya harus lebih selektif memilih pendanaan yang mendukung solusi transisi energi berkeadilan. Meski, sebenarnya Tiongkok juga telah berkomitmen untuk mendukung upaya dekarbonisasi di Indonesia. Namun, implementasinya belum dapat dilihat dengan nyata. Peneliti studi Tiongkok-Indonesia Muhammad Zulfikar Rakhmat menyoroti sebanyak 86 persen investasi Negeri Panda masih disalurkan untuk pengembangan pembangkit listrik tenaga batu bara melalui China Development Bank (CDB) dan China Export-Import Bank (CHEXIM). Padahal, pidato Xi Jinping pada 2021 lalu telah secara tegas berkomitmen untuk menghentikan pembangunan pembangkit listrik bertenaga batu bara. "Realitanya, dalam konteks Indonesia, janji tersebut ternyata masih menjadi komitmen hampa, mengingat belum ada tindakan serius atas isu ini dari dua belah pihak, baik Tiongkok maupun pemerintah Indonesia," tegasnya.

Muammad Zulfikar Rakhmat menyoroti sebanyak 86 persen investasi Negeri Panda masih disalurkan untuk pengembangan PLTU batu bara.

Jokowi Minta Tiongkok Percepat Investasi di IKN, Celios Ingatkan soal Pembiayaan Hijau

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/05/peluang-dan-risiko-obor_m_130359.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure> SULIT untuk tidak tergoda pada rencana raksasa One Belt One Road (OBOR) Tiongkok. Tak heran, Presiden Joko Widodo ikut hadir dalam KTT ekonomi para pemimpin dunia yang diundang Presiden Xi Jinping di Beijing itu. Bagaimanapun, Tiongkok sudah siap menebarkan uang jumbo, sekitar USD 1.100 miliar, untuk membangkitkan ambisi keterhubungan jejaring ekonomi 60 persen populasi dunia atau 65 negara. Dengan Tiongkok sebagai kiblatnya, tentu.  Di tengah semangat membangun infrastruktur, pemerintahan Jokowi memang kesulitan dalam pembiayaan. Utang yang membubung tentu bukan pilihan yang ciamik. Karena itu, peluang dari utara ini pun disambut dengan antusiasme tinggi. Jokowi juga sudah menyiapkan daftar tawaran rencana proyek untuk mendapatkan pendanaan.  Sebagaimana disebut Menko Maritim Luhut Pandjaitan, yang ditawarkan dalam misi ekonomi ke Tiongkok itu, antara lain, pembukaan konektivitas antarwilayah di Manado, rel KA Gorontalo&ndash;Bitung, hydropower Kalimantan Utara, serta jalur KA Kuala Tanjung yang menghubungkan Riau dengan Sumut. Pokoknya, banyak paket proyek yang siap digarap bila uang mengucur.  Tentu saja baik mempercepat pembangunan infrastruktur. Kemajuan ekonomi jelas bergantung pada ketersediaan infrastruktur. Jokowi sendiri berani merintis pembangunan infrastruktur di tempat-tempat yang secara ekonomi belum tumbuh kuat. Misalnya, Papua. Semangat itu patut diapresiasi karena bisa mengurangi kesenjangan.  Namun, tentu Indonesia perlu menyiapkan diri. Jangan sampai mengebut infrastruktur melupakan kepentingan publik. Bagaimanapun, pembangunan ini untuk rakyat, bukan? Kesempatan yang terbuka setelah terbangunnya infrastruktur bisa membuat warga setempat malah tertinggal. Sebab, keterbukaan ekonomi memungkinkan siapa pun pemodal dan barang untuk masuk.  Terlebih, ini menyangkut kepentingan asing, Tiongkok. Kekuatan ekonomi raksasa ini terbukti sudah menimbulkan banyak kesulitan. Barang-barang murah yang membanjir membuat industri kita kelimpungan. Ketersediaan infrastruktur akan memudahkan banjirnya barang murah(an) itu membesar dan lebih menekan dunia usaha nasional. Lebih repot lagi kalau dipersyaratkan masuknya dana dengan tenaga kerja. Ketegangan akibat sentimen terhadap pekerja Tiongkok yang pernah terjadi wajib diantisipasi.  Pola perjanjian juga perlu dicermati. Sekali lagi, demi kepentingan NKRI. Kita perlu belajar banyak dari proyek-proyek berujung beban nasional di negara lain. Contohnya, pembangunan bandara internasional di Sri Lanka yang dibiayai Tiongkok. Nyaris tak ada pesawat yang mendarat. Akhirnya, beban utang menggununglah yang muncul.  Peluang memang perlu ditangkap. Tetapi, jangan sampai ambisi Jokowi membebani rakyat dan pemerintahan berikutnya. (*)

Peluang dan Risiko OBOR

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/05/mengantisipasi-politik-infrastruktur-tiongkok_m_130093.jpeg" alt="I Gede Wahyu Wicaksana" width="100%">
<figcaption>I Gede Wahyu Wicaksana</figcaption>
</figure> Presiden Joko Widodo (Jokowi) menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Belt and Road Forum for International Cooperation di Beijing, Tiongkok, pada 14&ndash;15 Mei 2017. Ada 29 kepala negara, termasuk pimpinan PBB, Bank Dunia, dan Dana Moneter Internasional (IMF), yang hadir dalam KTT yang bermakna strategis bagi Tiongkok itu. Bukan hanya dari sisi ekonomi, tetapi juga politik dan keamanan internasional.   Kepentingan Tiongkok adalah memajukan proyek raksasa One Belt One Road (OBOR), mencakup program Jalur Sutra (Silk Road). Yakni pembangunan infrastruktur perdagangan lintas benua yang menghubungkan wilayah barat daratan Tiongkok yang terisolasi dengan Asia Tenggara, terus ke Samudra Hindia dan menuju Laut Mediterania.  Tujuannya ialah menyeimbangkan pembangunan ekonomi dalam negeri yang timpang antara daerah barat yang terbelakang dan timur yang sudah mapan. Untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi, dilakukan ekspansi besar-besaran ke Asia Tenggara sebagai akses transportasi laut utama. Megaproyek infrastruktur maritim dibangun melalui kerja sama bilateral. Misalnya dengan Thailand, Malaysia, dan Pakistan. Indonesia juga masuk dalam skema Jalur Sutra. Dua pilar pendanaan internasional didesain dalam Silk Road Fund (SRF) bernilai USD 40 miliar dan Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) dengan modal awal USD 100 miliar.  Pada 2016, investasi Jalur Sutra di Pakistan saja sudah mencapai USD 50 miliar dan di Malaysia USD 40 miliar. Dana disalurkan khusus untuk konstruksi pelabuhan dan sarana penunjang industri maritim, termasuk sistem pengamanan laut supercanggih. Sedangkan Indonesia memperoleh USD 5 miliar dan baru USD 680 juta yang terealisasi di sektor eksplorasi sumber daya alam. Cukup ironis. Sebab, dibanding Pakistan dan Malaysia, potensi kemaritiman Indonesia jauh lebih unggul.  Posisi geostrategis Nusantara diakui secara eksplisit oleh Presiden Tiongkok Xi Jinping ketika mendeklarasikan Jalur Sutra empat tahun lalu. Selain itu, ketika berkunjung ke Beijing pada Maret 2015, Jokowi menyatakan hendak mengintegrasikan tol laut dengan Jalur Sutra. Gagasan tersebut disambut baik oleh Xi Jinping yang menjanjikan kolaborasi ekonomi, perdagangan, dan teknologi dengan investasi USD 50 miliar. Artinya, hingga kini hanya 10 persen komitmen yang terpenuhi.  Banyak pihak menyampaikan penyebabnya klasik. Pemerintah dan swasta Tiongkok terganggu permasalahan penyediaan lahan, birokrasi rumit, dan persepsi negatif terhadap komunis. Memang Jokowi sendiri berusaha keras menangani segala rintangan investasi, termasuk memenangkan konsorsium Tiongkok dalam proyek kereta cepat Jakarta&ndash;Bandung, demi menarik lebih banyak penanaman modal Negeri Panda itu. Namun, hasilnya belum signifikan. Padahal, para pejabat tinggi di Beijing seperti Menteri Perdagangan dan Kerja Sama Ekonomi Internasional Zhong Shan berkali-kali mengutarakan niat untuk meningkatkan realisasi dana Jalur Sutra di Indonesia. Pasti ada sesuatu.  Antusiasme pemerintah untuk berpartisipasi dalam KTT Beijing didorong keinginan menyelesaikan berbagai ganjalan nonteknis yang menghambat investasi Tiongkok. Dalam konteks ekonomi, upaya yang dimaksud tentu positif. Apalagi bila dikaitkan dengan percepatan capaian proyek strategis nasional di sektor kemaritiman, termasuk implementasi tol laut. Tetapi, perlu dicermati, Jalur Sutra punya implikasi politik bagi Indonesia. Logikanya sederhana. Jika Tiongkok benar-benar tertarik menanamkan modal karena murni alasan ekonomi, mengapa tidak langsung dilaksanakan?  Sebaliknya, mengapa bantuan Jalur Sutra amat mudah digelontorkan ke Pakistan dan Malaysia? Pakistan adalah sekutu politik dan militer lama Tiongkok. Beijing dan Islamabad membina aliansi menghadapi India. Sedangkan Malaysia sebelumnya tidak punya relasi politik spesial dengan Tiongkok. Setelah ketegangan antara Kuala Lumpur dan Beijing soal sengketa Laut China Selatan (LCS) mereda, barulah kerja sama ekonomi mereka meningkat.  Ada konsesi politik di balik infrastruktur Jalur Sutra. Pertama, Beijing sudah secara jelas menyatakan ingin menyambung kekuatan laut Tiongkok&ndash;Indonesia melalui Natuna. Artinya, Beijing menunggu perubahan sikap Jakarta mengenai kedaulatan Tiongkok atas Nine-Dash-Line yang menjangkau perairan Natuna. Poin itu strategis bagi Tiongkok bukan semata karena proyeksi kekayaan bawah laut, tetapi menyangkut ambisi teritorial jangka panjang. Memang wilayah Indonesia tidak akan diduduki. Tiongkok hanya mau mendapat ruang lebih luas di lautan yang selama ini diawasi ketat oleh kekuatan asing, khususnya Amerika Serikat (AS).  Kedua, peluncuran Jalur Sutra disusul sebuah reorientasi kebijakan keamanan Tiongkok. Pada 11 Januari 2017 Beijing memublikasikan buku putih keamanan internasional Tiongkok yang secara tegas menyebutkan bahwa Asia akan lebih baik tanpa AS. Awalnya tidak banyak komentar serius yang muncul. Wajar saja jika sebuah negara besar memiliki dokumen strategis. Namun, gelagat Tiongkok semakin kuat. Setelah pelantikan Donald Trump, Beijing kian agresif. Para pejabat pertahanan dikirim ke Asia Tenggara dan Rusia untuk menginisiatori kemitraan baru yang disebut Transnational Maritime Collaboration. Perdana Menteri Li Keqiang menyerukan agar negara-negara Asia segera meninggalkan kebiasaan usang, yaitu meminta tolong ke Washington kalau ada masalah keamanan. Berpalinglah ke Beijing, ujar Li.  Merespons provokasi Beijing, Washington menyebut Tiongkok sedang bermain petasan. Penasihat keamanan nasional H.R. McMaster dengan bahasa kurang diplomatis mengatakan bahwa Asia tanpa Amerika akan guncang. Saling sahut antara Beijing dan Washington mungkin belum menimbulkan efek politik besar. Meski begitu, corak kepemimpinan ambisius dan asertif Xi Jinping dan Trump yang susah ditebak cukup jadi landasan empiris buat Jakarta untuk mawas diri. Dimensi politik KTT infrastruktur mudah dibaca. Yang diundang di antaranya adalah Uni Eropa dan PBB, dua lembaga yang bagi Trump bukan lagi teman menguntungkan. Jadi, Tiongkok menggandeng siapa saja yang diremehkan Trump.  Sayangnya, belum ada kebijakan jelas tentang hubungan Indonesia-Tiongkok. Semua normatif; bebas aktif, saling menguntungkan, dan tidak melanggar kepentingan nasional. Tiongkok adalah aktor unik yang harus dihadapi dengan strategi khusus. Paling tidak Jakarta menyiapkan formula dua arah. Jangan sampai kebutuhan investasi membuat Indonesia tunduk pada politik infrastruktur dan akhirnya terseret dalam rivalitas adidaya. (*)    *Dosen Hubungan Internasional FISIP Universitas Airlangga Surabaya

Mengantisipasi Politik Infrastruktur Tiongkok