<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/KABINET_SETPRES_Jawa-Pos.jpg" alt="Presiden Joko Widodo (Jokowi) memimpin sidang kabinet paripurna yang terakhir di periode 2014-2019. foto:Rusman/ Biro Pers Sekretariat Presiden" width="100%">
<figcaption>Presiden Joko Widodo (Jokowi) memimpin sidang kabinet paripurna yang terakhir di periode 2014-2019. foto:Rusman/ Biro Pers Sekretariat Presiden</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Presiden Joko Widodo menggelar sidang kabinet paripurna terakhir di periode ini kemarin (3/10). Setelah semua jajaran menteri Kabinet Kerja masuk ruangan, Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla menyusul.  Biasanya, presiden langsung berbicara ke pokok pembahasan. Namun, kali ini Jokowi membuka dengan menyampaikan apresiasi. ”Saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada menteri, semua kepala lembaga atas kerja kerasnya dalam membantu saya dan Bapak Jusuf Kalla,” ujarnya.  Ditemui setelah sidang tertutup itu, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengatakan, jalannya rapat memang biasa. Namun pascarapat, suasana lebih akrab. Jika biasanya langsung bubar, mereka menyempatkan berbincang ringan. ”Salam-salaman juga ,” ujarnya.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/Jokowi-Dodo-JK-Dery-Ridwansah-1-750x500.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Presiden Joko Widodo bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla ketika menghadiri pelantikan anggota DPR-DPD di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (1/10/2019). (Dery Ridwansah/JawaPos.com)  Selain itu, mereka foto bersama. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan menambahkan, dalam forum itu, Jokowi dan para menteri sepakat untuk memberikan amanah baru kepada JK setelah lengser dari Wapres. ”Jadi utusan khusus perdamaian Indonesia. Saya pikir JK akan sibuk ngurusin Palestina, Afghanistan, ngurusin di mana-mana,” kata Luhut yang penampilannya sedikit berbeda karena mengenakan peci.  Sementara itu, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menganggap lima tahun kiprahnya sebagai menteri sebagai hal luar biasa. Saking istimewanya, dia mengaku sulit untuk mengucapkan dalam kata-kata. ”Terlalu banyak buat diomong,” kata dia.  Sosok yang identik dengan kata ”tenggelamkan” itu menilai, menjadi menteri membawa pengalaman tersendiri untuknya. Maklum, kata dia, baru kali ini bekerja untuk orang lain. ”Was great time,” tuturnya.  Secara resmi masa kerja menteri Kabinet Kerja akan berakhir pada 20 Oktober. Disinggung soal kesiapannya jika diminta melanjutkan jabatan tersebut, Susi hanya tertawa.

Jokowi Sidang Kabinet Terakhir, Tetapkan JK Jadi Juru Damai

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/mardani-sektor-pertanian-jokowi-jk-sangat-memprihatinkan_m_.jpg" alt="Mardani Ali Sera" width="100%">
<figcaption>Mardani Ali Sera</figcaption>
</figure>JawaPos.com &ndash; Dalam debat perdana Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019, Calon Presiden Nomor Urut 02 Prabowo Subianto menyindir sektor pertanian pemerintahan Joko Widodo (Jokowi). Prabowo menyebut produksi pangan dalam negeri cukup, tetapi pemerintah melakukan impor. Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga, Mardani Ali Sera mengatakan, sektor pertanian pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla sangat memprihatinkan. &ldquo;Ya, sektor pertanian pemerintahan ini sangat memprihatinkan,&rdquo; kata Mardani, di Jakarta, Jumat (18/1). Seperti diketahui, usai dilantik menjadi presiden, Jokowi pernah berjanji akan memperbaiki produksi pertanian yang tertuang dalam program swasembada pangan. Terkait hal ini, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman pernah mengklaim Indonesia telah swasembada untuk empat komoditi yakni padi, bawang, jagung, dan cabai. Faktanya, dikatakan Mardani,&nbsp; hingga saat ini, pemerintah terus melakukan impor pangan.&nbsp; Dari data yang diperoleh BPN, Mardani menegaskan, swasembada pangan Indonesia belum terwujud. Bahkan, luas lahan pertanian terus mengalami penyusutan. &ldquo;Manajemen pupuk juga berantakan dan kesejahteraan pertani jauh dari target. Jadi banyak masalahnya,&rdquo; tegasnya. Mestinya, kata Politikus PKS ini, Pemerintahan Jokowi memprioritaskan perbaikan sektor pertanian Indonesia. Apalagi, mayoritas masyarakat Indonesia berprofesi sebagai petani. Juru Bicara BPN Ahmad Riza Patria melancarkan kritik sama. Riza menilai, pemerintah gagal mensukseskan program swasembada pangan. Sebab, belakangan, pemerintah kerap melakukan impor untuk mencukupi kebutuhan pangan dalam negeri. &ldquo;Pak Jokowi juga janji. Faktanya, tak ada kedaulatan pangan dan impor terus,&rdquo; jelas Riza. Riza menambahkan, seharusnya, Kementerian Pertanian (Kementan) bisa menstabilkan produksi pangan dalam negeri. Tujuannya, agar dapat menekan impor pangan. Sebaliknya,&nbsp; Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma&rsquo;ruf, Johnny G Plate menuturkan, tingginya angka impor pangan dalam negeri disebabkan oleh konversi lahan pertanian sebanyak 30 persen. Koversi lahan ini, tegas Johnny, membuat jumlah produksi pangan dalam negeri turun sebanyak persentase yang sama. &ldquo;Konversi lahan ini tidak pernah dibuka dari Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Di atas kertas lahan seakan bertambang, tapi di lapangan tidak,&rdquo; tutur Johnny. Konversi lahan ini, jelas Johnny, terkuak saat debat menteri dalam rapat kabinet. Dalam rapat itu juga diputuskan untuk mengimpor. Lebih jauh, Johnny menambahkan, impor itu dilakukan agar harga pangan di pasaran stabil. Ia mencontohkan, bila produksi pangan berkurang dan kebutuhan naik maka harga beras di pasaran akan tinggi. &ldquo;Tugas pemerintah adalah menstabilkan harga,&rdquo; katanya.&nbsp; Belakangan, Johnny menyebut, banyak berpandangan total produksi pangan dalam negeri melebihi kebutuhan. Faktanya, hingga saat ini, produksi pangan belum mencukupi kebutuhan masyarakat. &ldquo;Produksi tidak sesuai dengan kebutuhan, karena konversi lahan,&rdquo; imbuhnya. Sementara, pengamat politik Emrus Sihombing meminta, Menteri Pertanian untuk membuka data pangan dalam negeri. Tujuannya, agar masyarakat Indonesia mengetahui jumlah produksi pangan dalam negeri. &ldquo;Yang bertanggungjawab terhadap produksi adalah Menteri Pertanian. Jadi, buka saja faktanya. Kalau terjamin sesuai dengan stok beras nasional secara rasional, ya bisa diterima,&rdquo; tutur Emrus. Selain itu, dia berharap, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Darmin Nasution melakukan evaluasi produksi pangan ini. &ldquo;Menko Darmin berdiskusi dengan Menteri Pertanian, Kepala Bulog, Menteri Perdagangan, agar aja jalan keluarnya,&rdquo; tandasnya.

Mardani: Sektor Pertanian Jokowi-JK Sangat Memprihatinkan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/tjahjo-4-tahun-jokowi-jk-berhasil-bangun-7-pos-lintas-batas-negara_m_.jpg" alt="ILUSTRASI. Presiden Joko Widodo meresmikan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu Nanga Badau, di Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat, (16/3)." width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI. Presiden Joko Widodo meresmikan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu Nanga Badau, di Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat, (16/3).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan, selama empat tahun masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK), pemerintah telah berhasil membangun tujuh pos lintas batas negara (PLBN) di kawasan perbatasan. Hal itu sesuai Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2015 tentang Percepatan Pembangunan 7 PLBN Terpadu dan Sarana Prasarana Penunjang di Kawasan Perbatasan. "Tiga tahun sudah selesai membangun 7 perbatasan dari 187 kecamatan. Tiga tahun dipastikan selesai," kata Tjahjo di Kantor Sekertaris Negara, Jalan Veteran, Jakarta Pusat, Rabu (24/10). Tjahjo memaparkan, tujuh PLBN tersebut meliputi PLBN Entikong, Badau, Skouw, Aruk, Motaain, Wini dan Motamasin. Tjahjo juga mengatakan, pemerintah telah membangun kantor di 187 kecamatan yang berada di wilayah perbatasan. Pemerintah juga melengkapi setiap kecamatan dengan fasilitas penunjang kesehatan seperti puskesmas. "Puskesmas ada semua, ada dokter perawatnya, obatnya. Kabupaten dan Kota sudah punya rumah sakit rujukan," paparnya. Lebih lanjut, Tjahjo memastikan, fasilitas perhubungan seperti terminal bus, pelabuhan laut dan bandar udara telah berhasil dibangun di wilayah perbatasan. "Tiga tahun akhirnya dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau itulah NKRI terwujud oleh Pak Jokowi," klaimnya. Oleh karena itu, menurut Tjahjo, program Nawacita yang dicanangkan pemerintahan Jokowi-JK dianggap berhasil membangun Indonesia dari pinggiran desa. "Sudah diwujudkan oleh Jokowi dengan Nawacita yang diintensifkan," pungkasnya.

Tjahjo: 4 Tahun Jokowi-JK Berhasil Bangun 7 Pos Lintas Batas Negara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/ini-perbedaan-strategi-pembangunan-jokowi-jk-dan-pemerintah-terdahulu_m_.jpg" alt="Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla di Sidang Tahunan MPR RI 2018." width="100%">
<figcaption>Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla di Sidang Tahunan MPR RI 2018.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution mengungkapkan ada perbedaan strategi pembangunan di era Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) dengan era pemerintahan terdahulu. "Apa yang membedakan strategi pembangunan di jaman Jokowi-JK yang dulu-dulu. Pemerintah Jokowi-JK seimbang mengerjakan supply side dan demand side," ujarnya di Auditorium Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Selasa (23/10). Untuk pembangunan dari sisi demand side, kata Darmin, pemerintahan Jokowi-JK fokus melakukan bauran dan reformasi kebijakan dari sisi moneter dan fiskal. Upaya itu, lanjutnya, juga diimbangi dengan pembangunan dari sisi supply side. Adapun pembangunan dari sisi tersebut meliputi infrastruktur, kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) serta dari reformasi pertanahan. Hal itu dinilai Darmin yang tidak dilakukan oleh pemerintahan sebelumnya. "Kenapa lebih seimbang? Karena kemajuan ekonomi bangsa terwujud dalam transformasi struktural, transformasi ekonomi," katanya. Oleh karena itu, momentum tersebut harus dioptimalkan dengan melakukan transformasi ekonomi. Terlebih lagi, upaya ini dilakukan di tengah gejolak perekonomian global. "Begitu dia seimbang kita ada suatu titik kita siap melakukan transformasi ekonomi," pungkasnya.

Ini Perbedaan Strategi Pembangunan Jokowi-JK dan Pemerintah Terdahulu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/darmin-bangga-4-tahun-jokowi-jk-rasio-elektrifikasi-hampir-100-persen_m_.jpg" alt="Kunjungan Jookowi ke Korea." width="100%">
<figcaption>Kunjungan Jookowi ke Korea.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution menyebut rasio elektrifikasi di era Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mampu meningkat signifikan. Sebab, sejak dilantik pada Oktober 2014, rasio elektrifikasi pada saat itu hanya mencapai sekitar 84 persen.Angka itu sebenarnya masih merupakan warisan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Setahun berselang atau pada 2016, rasio elektrifikasi itu kemudian meningkat menjadi 91,16 persen. Kemudian, pada 2017, rasio itu meningkat lagi menjadi 95,35 persen.Selanjutnya, hingga kuartal III-2018 ini realisasi rasio elektrifikasi Indonesia sudah mencapai hampir 98 persen. Tahun depan, target itu akan ditingkatkan menjadi 99,99 persen."Yang lain yang perlu dicatat adalah indeks elektrifikasi yang menyangkut kesejahteraan masyarakat banyak. Pada 2017 95,3 persen, 2018 kita perkirakan tadinya 97,8 persen tapi realisasi kuartal III itu 98 persen," ujarnya di Auditorium Sekretariat Kabinet, Jakarta, Selasa (23/10).Meski masih ada beberapa wilayah yang belum terlistriki, Darmin menjamin pemerintah tidak menutup mata. Sejumlah upaya untuk meningkatkan rasio elektrifikasi di daerah tak terjangkau dilakukan dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan (EBT)."Kita sudah jauh membaik dalam rasio elektrifikasi. Kita harap akan terus meningkat," pungkas Darmin.

Darmin Bangga 4 Tahun Jokowi-JK Rasio Elektrifikasi Hampir 100 Persen

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/rapor-merah-jokowi-jk-dari-komnas-ham-moeldoko-prosesnya-tidak-mudah_m_.jpg" alt="Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko." width="100%">
<figcaption>Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pihak istana mengklaim pemerintah sangat serius menyelesaikan kasus pelanggaran HAM. Kepala Staf Khusus Kepresidenan Jenderal (Purn) Moeldoko menyebut, Presiden Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK) kerap meminta pendapat pegiat HAM. "Semuanya pasti akan diselesaikan. Para pegiat dan korban HAM, keluarganya kami terima dengan baik di Istana," ujar Jokowi usai menghadiri seminar di Yayasan Buddha Tzu Chi, Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara, Minggu (21/10). Mantan Panglima TNI itu mengaku, pemerintah membutuhkan waktu yang tidak sedikit untuk menyelesaikan masalah pelanggaran HAM. Baik di masa lampau maupun yang terjadi belakangan ini. "Aksi Kamisan dari Komnas HAM telah diterima, dipertemukan dengan Menko Polhukam, dengan Jaksa Agung. Tapi sekali lagi, semua itu (penyelesaian HAM) sebuah proses yang tidak mudah, yang saat itu (langsung) selesai," tegas dia. Moeldoko menegaskan, kasus HAM harus kembali dikaji lebih dalam agar mendapati proses penyelesaian yang baik. "Karena ini peristiwa masa lalu yang harus diurai lagi dengan baik," kata Moeldoko. Sebelumnya, Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik mengatakan bahwa kasus intoleransi dan pelanggaran atas hak kebebasan berekspresi masih mewarnai empat tahun pemerintahan Jokowi-JK. "Sebagai contoh peristiwa penyerangan terhadap Jamaah Ahmadiyah di NTB dan peristiwa-peristiwa serupa lainnya terjadi di beberapa wilayah lain di Indonesia," kata Taufan di Jalan Cikini Raya, Jakarta Pusat, Jumat (19/10). Menurut Taufan, penegakan hukum terhadap peristiwa intoleransi sejauh ini tak pernah menyeret aktor atau pelaku utama hingga pengadilan. Komnas HAM pun menyesalkan hal tersebut. Pemerintah seharusnya menetapkan skala prioritas dalam penyelesaian kasus pelanggaran HAM. "Hal ini perlu dilakukan sebagai wujud komitmen Nawa Cita serta pelaksanaan amanah dari konsitusi UUD 1945," pungkasnya.

Rapor Merah Jokowi-JK Dari Komnas HAM, Moeldoko: Prosesnya Tidak Mudah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/pembangunan-infrastruktur-di-era-jokowi-dinilai-banyak-abaikan-ham_m_.jpg" alt="ILUSTRASI. Pemerintah garap proyek jalan nasional nontol di Jalintim Sumatera Selatan dan Riau." width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI. Pemerintah garap proyek jalan nasional nontol di Jalintim Sumatera Selatan dan Riau.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pembangunan infrastruktur yang gencar dilakukan pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla (JK) dinilai banyak mengabaikan hak asasi manusia (HAM), termasuk hak rakyat atas tanah (agraria). Demikian disampaikan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), menyoroti empat tahun pemerintahan Jokowi-JK.&nbsp; Komisioner Pengkajian dan Penelitian Komnas HAM Mohammad Choirul Anam&nbsp;menyampaikan, berdasarkan data Komnas HAM, sejak rezim ini gencar membangun infrastruktur, ada sekitar 400 aduan masyarakat tentang dugaan pelanggaran HAM di sana. "Aduan ini mengenai isu pembangunan jalan tol, revitalisasi jalur dan stasiun kereta api, pembangunan bandara, waduk, dan sejenisnya," katanya dalam kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Jumat (19/10). Choirul menambahkan, aduan masyarakat terkait pembangunan infrastruktur yang diduga melanggar HAM itu menambah daftar merah penuntasan kasus pelanggaran HAM. Dia menyebut, banyak kasus pelanggaran HAM yang tidak tuntas, padahal beberapa sudah sampai Kejaksaan Agung. Misalnya, peristiwa penembakan misterius (petrus) yang terjadi pada 1982 hingga 1985. Kemudian, peristiwa penghilangan aktivis pada masa Orde Baru 1997-1998. Lalu tragedi Trisakti, Semanggi I, Semanggi II, Talangsari, dan kerusuhan Mei 1998 yang terjadi pada saat bersamaan. "Jadi, belum ada upaya konkret Jaksa Agung untuk menindaklanjuti kasus itu ke tahap penyidikan dan penuntutan. Padahal, hukum telah mengamanatkan&nbsp;dalam Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM," ucapnya. Choirul pun melihat, banyak aduan kasus pelanggaran HAM yang dibiarkan mandek. Artinya, tanpa tindak lanjut yang jelas dan pengawasan yang ketat. Oleh karena itu, Choirul berharap, di sisa waktu pemerintahan Jokowi-JK ini sejumlah kasus pelanggaran HAM bisa diusut tuntas. "Penyelesaian kasus pelanggaran HAM adalah salah satu janji yang digembar-gemborkan bakal dituntaskan pada masa awal pemerintahan Jokowi-JK,"&nbsp;katanya mengingatkan.

Pembangunan Infrastruktur di Era Jokowi Dinilai Banyak Abaikan HAM

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/pemerintahan-jokowi-jk-lemah-berantas-intoleransi-dan-persekusi_m_.jpg" alt="ILUSTRASI PERSEKUSI. Komnas HAM memberikan catatan selama empat tahun pemerintahan Jokowi-JK masih banyak peristiwa tindak intoleransi dan persekusi di masyarakat." width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI PERSEKUSI. Komnas HAM memberikan catatan selama empat tahun pemerintahan Jokowi-JK masih banyak peristiwa tindak intoleransi dan persekusi di masyarakat.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla akan menyelesaikan tahun ke-4 dan memasuki tahun ke-5&nbsp;pemerintahannya pada 20 Oktober 2018. Banyak hal yang patut dievaluasi selama empat tahun terakhir pemerintahan Jokowi-JK. Dalam hal kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) misalnya. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menilai banyak yang belum diselesaikan. Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik mengatakan, kasus intoleransi dan pelanggaran atas hak kebebasan berekspresi masih mewarnai empat tahun pemerintahan Jokowi-JK. "Sebagai contoh peristiwa penyerangan terhadap Jamaah Ahmadiyah di NTB dan peristiwa-peristiwa serupa lainnya terjadi di beberapa wilayah lain di Indonesia," kata Taufan di Jalan Cikini Raya, Jakarta Pusat, Jumat (19/10). Taufan menuturkan, penegakan hukum terhadap peristiwa intoleransi sejauh ini tak pernah menyeret aktor atau pelaku utama hingga pengadilan. Komnas HAM pun menyesalkan hal ini. Selain itu, sambung Taufan, dalam waktu yang bersamaan juga muncul tindakan-tindakan persekusi yang dilakukan oleh berbagai organisasi kemasyarakatan (ormas) ataupun kelompok massa. Tindakan persekusi tersebut terjadi dilatarbelakangi adanya perbedaan pandangan. "Media sosial digunakan sebagai sarana yang ampuh untuk melakukan mobilisasi massa untuk melakukan persekusi," urai Taufan. Oleh karena itu, Taufan menilai masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh pemerintahan Jokowi-JK di sisa waktu pemerintahannya. Menurut Taufan, pemerintah seharusnya menetapkan skala prioritas dalam penyelesaian kasus pelanggaran HAM. "Hal ini perlu dilakukan sebagai wujud komitmen Nawa Cita serta pelaksanaan amanah dari konsitusi UUD 1945," pungkasnya.

Pemerintahan Jokowi-JK Lemah Berantas Intoleransi dan Persekusi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kata-fahri-pemerintah-ini-ngatur-harga-bmm-kaya-dagang-gorengan_m_.jpg" alt="Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menilai pemerintah gagal mengelola harga BBM." width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menilai pemerintah gagal mengelola harga BBM.</figcaption>
</figure>JawaPos.com&nbsp;- Aksi pemerintah yang mendadak menunda kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis premium menjadi Rp 7000 per liter, menuai kritik pedas dari Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah. Kenaikan itu&nbsp; sebelumnya akan dinyatakan berlaku efektif, Rabu (10/10) pukul 18.00 WIB. Kabarnya, penundaan dilakukan karena kurang siapnya PT Pertamina (Persero). Menanggapi itu, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fahri Hamzah mengaku sudah meminta stafnya melakukan kajian terkait persoalan ini. Terutama terkait tentang ada yang salah dari cara pemerintah sekarang mengambil hak-hak masyarakat menaikkan harga secara sepihak dan menyerahkan kepada Pertamina. &ldquo;Sangat janggal dan rasanya ada yang salah,&rdquo; tegas Fahri di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (10/10). Dia membandingkan, zaman orde baru dulu kenaikan harga BBM itu merupakan sesuatu yang luar biasa. Pengumumannya langsung dilakukan presiden menjelang pukul 00.00. Kemudian, esok harinya menjadi headline di media massa sehingga rakyat tahu bahwa telah dimulainya kenaikan harga. "Setelah itu, pemerintah menjelaskan apa maksudnya menaikkan harga dan sebagainya," ujarnya. Sehingga ada kesan di rezim orde baru itu mengambil hak rakyat yang bernama subisidi bahan bakar itu hati-hati sekali dan diselenggarakan dengan baik supaya masyarakat tahu kenapa dilakukan ini. Namun, di pemerintah sekarang menjadi tidak jelas. Padahal, kata Fahri, sampai kapan pun BBM itu menyangkut hajat hidup orang banyak. Itulah kenapa negara menjamin kepemilikan dan penguasaannya sesuai Pasal 33 UUD 1945 itu kepada negara. Tidak diserahkan kepada privat. &ldquo;Kalau naiknya begini, itu sudah seperti BBM di tangan privat, seenaknya. Menaikkan harga (BBM) seperti orang menaikkan harga gorengan atau pecel lele kalau seperti begini,&rdquo; ujarnya. Padahal, lanjut Fahri, BBM adalah barang strategis. Bahkan, konstitusi mengamanatkan kepada negara untuk menguasai hajat hidup orang banyak. &ldquo;Lah ini seperti lepas, dan sepertinya terjadi kekacauan begitu,&rdquo; katanya. Politikus asal Nusa Tenggara Barat (NTB) itu mengingat di awal menjabat dulu Presiden Jokowi dalam wawancana menyatakan rela untuk kehilangan popularitas demi masa depan lebih baik, supaya subisidi lebih tepat sasaran dan sebagainya. &ldquo;Lah sekarang ini apa terus? Tiap hari diam-diam maju mundur, ini kan ngaco. Saya kira pemerintah harus menjelaskan ulang apa yang dilakukannya,&rdquo; pungkas Fahri.&nbsp;

Kata Fahri, Pemerintah Ini Ngatur Harga BMM Kaya Dagang Gorengan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/jk-dinilai-paling-pas-buat-jokowi-bamsoet-kami-sehidup-semati_m_210891.jpeg" alt="Politikus Golkar, Bambang Soesatyo menilai Jusuf Kalla merupakan calon pendamping paling ideal bagi Jokowi" width="100%">
<figcaption>Politikus Golkar, Bambang Soesatyo menilai Jusuf Kalla merupakan calon pendamping paling ideal bagi Jokowi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Jokowi bak primadona jelang Pemilihan Presiden 2019. Sejumlah figur banyak yang antre ingin menjadi pendampingnya. Tak terkecuali para ketua umum partai politik koalisi pemerintah. Menurut Politikus Golkar, Bambang Soesatyo, wajar saja apabila partai ngotot mencalonkan jagoannya masing-masing untuk dipasangkan dengan Jokowi. Diharapkan, dengan menjadi pendampingnya, elektabilitas partai mereka pun akan naik. "Jadi kalau Muhaimin kencang, Rommy kencang, Airlangga kencang dari Golkar, Zulhas kencang, PKS kencang, kemudian Pak Prabowo kencang, itu bukan semata-mata untuk kepentingan pribadinya. Tapi agar elektabilitasnya naik," ujar pria yang akrab disapa Bamsoet itu usai menghadiri sebuah diskusi di Kebayoran Baru, Jakarta, Selasa (8/5). Namun bagaimana dengan Jusuf Kalla? Belakangan nama pria dengan inisial JK itu memang masih dipilih publik untuk tetap menjadi pendamping Jokowi. Hal itu pun tak dibantah Bamsoet. "Survei menggambarkan pada kita posisi Pak JK adalah menempati rangking teratas, dan menurut saya pribadi pasangan Pak Jokowi yang ideal ke depan adalah Pak JK. Pak JK adalah dari Partai Golkar," tegasnya. Ditanya apakah Golkar tidak pecah kongsi jikalau JK yang nantinya dimajukan untuk kembali menjadi pasangan Jokowi, Bamsoet mengatakan bahwa partainya akan tetap satu suara. "Kami kan sehidup semati. Satu langkah, satu derap Pak JK, JK adalah Golkar, Golkar adalah Pak JK. Airlangga adalah Ketum Golkar," tukasnya.

JK Dinilai Paling Pas buat Jokowi, Bamsoet: Kami Sehidup Semati

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#jokowi-jk

Berita Terkini